Kamis, 12 Mei 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Sragen) Kapolres Sragen yang semula dijabat AKBP Yuswanto Adi resmi berganti. 

Sesuai rencana, penyambutan Kapolres baru AKBP Piter Yanottama akan digelar Minggu (15/5) dengan upacara pedang pora.

Hal itu dilakukan setelah AKBP Yuswanto Ardi resmi menyerahkan tongkat komando jabatan Kapolres Sragen kepada AKBP Piter Yanottama dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di aula Mapolda Jateng, Rabu (11/5) lalu.

Kasi Humas Polres Sragen, AKP Suwarso membenarkan sertijab tersebut. Dia menerangkan sertijab dilaksanakan bersamaan dengan sertijab kapolres lain di jajaran Polda Jateng.

”AKBP Yuswanto Ardi bakal menjabat Wakapolrestabes Semarang. Penggantinya AKBP Piter Yanottama sebelumnya menjabat Kapolres Kebumen,” katanya seperti dikutip Solopos.com, Kamis (12/5).

Penyambutan kapolres baru akan dilakukan Minggu dan menggunakan tradisi pedagang pora, pengalungan bunga, dan tradisi lainnya. 

Setelah itu, Minggu malam dilakukan acara pisah sambut kapolres di Pendapa Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen.

Dalam acara itu AKBP Yuswanto Ardi akan menyerahkan buku memori kepada AKBP Piter Yanottama.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sering erornya layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif setempat.

Bahkan DPRD Surabaya menganggap tak hanya layanan LPSE saja yang sering eror namun layanan online lainnya juga selalu memiliki 'penyakit' yang sama yakni sering ngadat.

Padahal layanan online tersebut disaat warga Surabaya sangat membutuhkannya seperti layanan online pada dunia pendidikan yang kerap bermasalah saat penerimaan siswa baru.

Masalah tersebut sudah menjadi persoalan klasik. Maka untuk itu Pemkot Surabaya harus selalu melakukan evaluasi ulang.

"Seharusnya diperbaiki agar tidak trouble terus-menerus, seperti setiap online penerimaan siswa baru yang alasannya pasti klasik," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pratiwi Ayu Krishna, Kamis (12/5).

Nah, sering bermasalahnya layanan online ini, menurut Ayu seolah cocok dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang ingin memajukan Surabaya dengan teknologi untuk kemudahan dan percepatan pelayanan.

"Mungkin benar yang dikatakan pak Wali Kota Surabaya harus melek IT," imbuhnya.

Ayu juga mengingatkan agar pengelola IT di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya tidak memanfaatkan kemampuan IT untuk hal-hal lain.

"Juga jangan kepintaran yang keblinger untuk pemanfaatan lain," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada unsur kesengajaan setiap website milik Pemkot Surabaya yang mengalami masalah, Ayu mengungkapkan bahwa IT hanyalah sebuah perangkat, manusia dibaliknyalah yang berperan.

"Intinya IT hanya perangkat tapi untuk pengoperasiannya tetap manusia kan," jelasnya.

Mengatasi layanan online Pemkot Surabaya yang sering bermasalah ini, Ayu menegaskan bahwa harus ada pembenahan dan evaluasi.

"Dan memang harus dievaluasi ulang," tegas Ayu.


KABARPROGRESIF.COM: (Bulukumba) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba menggeledah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bulukumba terkait kasus korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Kamis, 12 Mei 2022.

Penggeledahan mulai dilakukan sekitar Pukul 10.00 WITA, sejumlah penyidik Kajari Bulukumba terlihat memasuki salah satu ruangan di lantai dua Kantor Kemenag.

Dalam ruangan itu penyidik menggeledah baik itu lemari maupun laci meja yang berisi berkas. 

Dari hasil penggeledahan selama kurang lebih satu jam itu Kejari membawa pulang tumpukan berkas.

Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga terlihat memeriksa beberapa pegawai Kantor Kemenag.

Sementara pihak Kejaksaan yang melakukan penggeledahan terlihat hadir Seksi Pidan Khusus (Pidsus), Andi Thirta Massaguni, serta hadir juga Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang. 



KABARPROGRESIF.COM; (Oba Tengah) Satgas TMMD Ke-113 Kodim 1505/Tidore, melaksanakan kegiatan membantu warga dalam pembuatan tribun lapangan volly ball di Desa Tauno, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kamis (12/05/2022).

Bersama warga terutama para pemuda Satgas TMMD bahu-membahu mengerjakan pembuatan tribun lapangan Bola Volley, yang memang sangat antusias dengan olahraga yang mengandalkan kekuatan tangan ini.

Dikatakan salah seorang anggota satgas TMMD ke 113 Serda Ibrahim Nasir, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk membangun Soliditas dan Sinergitas para Prajurit TNI, khsususnya Satgas TMMD 113 Kodim 1505/Tidore dengan aparat pemerintahan desa dan juga komponen masyarakat, guna mempererat kemanunggulan TNI dan rakyat yang selama ini sudah terbina dengan baik.

“Masyarakat disini memang sangat hobi sekali dengan Olahraga Bola Voli, makanya sekarang warga bergotong royong untuk membuat tribun lapangan Bola Volley,” terang Serda Ibrahim.

“Selain membantu warga, kegiatan ini bertujuan demi terbangun Soliditas dan Sinergitas antara TNI dengan masyarakat, sehingga akan terciptanya keharmonisan dan situasi yang kondusif,” sambungnya.

Pada kegiatan tersebut turut hadir pula kepala desa Tauno Bapak Nasrun Hamzar, S.Pd dan puluhan masyarakat desa Tauno.(pen.152)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa penjabat gubernur yang resmi dilantik hari ini menjabat selama 1 tahun.

"Sesuai UU juga bahwa jabatan penting itu berlangsung paling lama 1 tahun," ujar Tito di Kemendagri, Kamis (12/5/2022).

Tito menegaskan masa jabatan kelima penjabat gubernur itu bisa diperpanjang.

Dia mengatakan perpanjangan masa jabatan penjabat gubernur bisa diisi orang yang sama atau berbeda.

Selain itu, akan ada juga evaluasi sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah.

Penjabat gubernur wajib menyampaikan laporan per tiga minggu sekali kepada Presiden melalui Mendagri.

"Saya cukup optimistis melihat pengalaman dan track record kemampuan intelektual, akademik semuanya, dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral," tutur Tito.

Dia meminta para penjabat gubernur fokus menyelesaikan sejumlah program pemerintah.

Tito meminta penjabat gubernur menggeber program pemerintah.

"Program-program pemerintah yang jadi atensi tolong digeber, program-program Bapak Presiden yang diatensi, strategis nasional, tolong digeber," tandas Tito.

Adapun lima Penjabat dilantik tersebut yakni:

Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM).

Pj. Gubernur Sulawesi Barat,* Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri).

Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).



KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus dugaan korupsi perpajakan dengan terdakwa Jhon Jerry selaku Direktur Utama (Dirut) PT Mitra Kencana Mandiri (MKM).

"Benar. Pada Selasa, (10/05/2022) kemarin, penyerahan tahap II telah diserahkan Penyidik Perpajakan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejari Medan di ruang tahap II Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah SH MH melalui Kasi Intel Simon SH MH, Kamis, 12 Mei 2022.

Dikatakan Simon, tersangka selaku direktur Utama PT MKM diduga dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

"Dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," ujarnya.

Simon mengatakan potensi kerugian pada pendapatan negara terkait tindak pidana perpajakan adalah sebesar Rp 5.375.517.860,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

"Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," pungkasnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Politisi Partai Gerindra, Bachtiar Rifai menilai sanksi Perwali terkait SLF dinilai terlalu lemah. Ia menyarankan Pemkot sebaiknya segera melakukan evaluasi. 

Sebab apabila tidak ditegaskan dalam peraturan. Pengusaha akan mengindahkan sanksi dari pada SLF itu sendiri. 

"SLF sudah ada Perwali sejak tahun 2018, dan efektif 2019 - 2020, dan sampai sekarang masih kurang efektif, " ujar Bachtiar Rifai kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/05/22).

Menurut Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, sanksi selama ini hanya sebatas teguran tertulis, belum sampai pada eksekusi penutupan. "Maka kami Komisi A akan memanggil beberapa pengusaha untuk mengurus masalah SLF ini,” terang Bachtiar.

Ia menegaskan, ini penting sebagai garansi kelayakan gedung. Sehingga ia menekankan kepada Dinas Cipta Karya agar lebih fleksibel dalam memberikan izin. 

Dikatakan Bachtiar, bagi gedung yang sudah berdiri kisaran 2000 - 2010, harus ada terobosan   yang harus dilakukan. Kecuali gedung yang tergolong baru berdiri 2020/2021  maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. 

"Kalau yang sebelumnya itu harus ada semacam terobosan, misalkan masalah salurannya atau masalah lainnya, bisa di sesuaikan dengan gedung yang ada." jelas Bachtiar.

Dirinya menerangkan, Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mempersulit dalam kepengurusan SLF. 

Hanya saja perlu kesadaran pengusaha. Kemudian perlu menggalakkan lagi sosialisasinya. Jadi pengusaha bisa meminta bantuan dari konsultan di luar pemerintah mengurus perizinan ini.

"Jadi enggak sulit, karena aturan jelas tinggal mekanisme pelaksanaan harus diperbaiki,” pungkasnya. (**)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5/2022) pukul 09.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan atubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemeneagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Pelantikan lima pj gubernur ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang dibacakan oleh protokol Kemendagri.

Keppres ini mulai berlaku saat pelantikan pejabat, yakni pada 12 Mei 2022.

Usai pembacaan Keppres tersebut, kelima pj gubernur mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala kewajiban dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," demikian ucap kelima penjabat gubernur menirukan arahan Mendagri.

Adapun lima orang pj gubernur ini akan meggantikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. 



KABARPROGRESIF.COM: (Selayar) Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus), Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Syakir Syarifuddin SH MH.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan di aula Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Kamis, (12/5/2022). 

Dihadiri oleh Jajaran Jaksa dan Pegawai dilingkup Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Syakir Syarifuddin SH MH, menggantikan Kasipidsus sebelumnya, Syahrul SH yang mendapat rolling mutasi jabatan ke Kejaksaan Negeri Parepare.

"Mutasi merupakan hal yang wajar di tubuh organisasi Kejaksaan. "Selain untuk promosi jabatan, juga untuk melakukan penyegaran dalam menjalankan tugas, jelas Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH.

Dalam kesempatan tersebut Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH juga mengajak untuk memahami bahwa jabatan adalah sebuah amanah, kepercayaan dan juga kehormatan yang harus dijalankan dengan tulus, dengan baik dan penuh kesungguhan serta menggunakan pikiran, ide-ide kreatif dan inovatif guna mencapai hasil yang terbaik yang dapat memberikan manfaat.

Kegiatan internal Kejaksaan ini menerapkan protokol kesehatan.




KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Legislator PDIP Surabaya Anas Karno melakukan reses hari pertama Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Semolowaru, pada Rabu malam (12/05/2022). 

Kegiatan reses itu berlangsung akrab. Warga yang datang menyampaikan beragam aspirasinya.

Diantaranya adalah Tri Suyanto warga Semolo, yang juga pegiat seni tradisional. 

"Saya berharap pertunjukkan seni tradisional bisa digelar kembali setelah 2 tahun vakum saat pandemi," ujarnya.

Menurut Tri Suyanto, sejak tahun 2020 sampai sekarang, para pekerja seni tradisional mengalami masa yang sulit. 

"Ibaratnya selama pandemi kita terjun bebas. Tidak bisa beraktifitas, tidak bisa berekspresi. Kasihan pekerja seni tidak bisa berkembang," ungkapnya.

Pegiat lembaga beragam seni tradisional seperti Reyog, Jaranan, dan Karawitan ini, meminta pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata sebagai pemegang anggaran seni, sudi memberikan fasilitas supaya para pekerja seni tradisional tidak hanya latihan saja. Melainkan juga pentas, terutama di SWK Semolowaru.

"Mumpung ini ada masa reses. Aspirasi kami ini kami sampaikan ke Pak Anas supaya bisa meneruskan ke Dinas Pariwisata," jelas Tri Suyanto

Tri Suyanto menambahkan, keberadaan pertunjukan seni tradisional di SWK Semolowaru, bisa meramaikan pengunjung. 

"Kita punya komunitas. Ketika mereka menikmati pertunjukkan seni tradisional, mereka juga akan menikmati makanan dan minuman disini. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme," pungkasnya.

Anas Karno mendukung keinginan tersebut. Menurutnya, kelompok seni tradisional sebagai perawat budaya lokal dan dikembangkan secara turun temurun warisan leluhur.

"Budaya tradisional merupakan pilar berbangsa. Karena tanpa budaya yang kuat maka bangsa ini akan kehilangan jati diri," tegasnya.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi.

"Hal ini menjadi signal yang baik dan menjadi harapan pentas-pentas seni tradisional bisa digelar. Sehingga bisa lebih menguatkan minat masyarakat terhadap seni tradisional, yang mungkin saat ini tidak lagi populer," ujar Anas.

Politisi PDIP yang menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut menambahkan, keberadaan pentas seni tradisional bisa menarik masyarakat untuk datang ke SWK.

"Sehingga terjadi transaksi ekonomi, yang tentunya akan membuat SWK semakin berkembang. Para pekerja seni tradisional ini bisa ikut meramaikan SWK," imbuh Anas.

Menurut Anas, sesuai dengan namanya sebagai Sentra Wisata Kuliner. Pengunjung yang datang nantinya, selain menikmati beragam sajian kuliner, juga bisa berwisata menikmati pertunjukan seni tradisional.



KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah merespons soal kasus dugaan korupsi pembangunan pasar di Kecamatan Periuk yang melibatkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang berinisial OSS.

Selain OSS, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menetapkan tiga tersangka, yakni AA sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR sebagai site manager PT Nisara Karya Nusantara, dan DI sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Arief, dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022). 

"Pemkot (Tangerang) patuh pada aturan yang berlaku secara hukum," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda menggelar konferensi pers pada Selasa (10/5/2022). 

Ia menuturkan, pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Tangerang tahun anggaran 2017.

Menurut Erich, pasar lingkungan itu dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pagu senilai Rp 5.063.479.000.

OSS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pembangunan pasar bersama AA. Kemudian, DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar pada 2017.

"Selanjutnya AA selaku direktur memberi kuasa kepada DI. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan, AA tidak pernah terlibat aktif," paparnya.

Kemudian, tim ahli dari salah satu universitas swasta di Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang menemukan bahwa kuantitas pasar lingkungan itu tidak sesuai spesifikasi. Artinya, banyak barang atau item yang tak terpasang sesuai kontrak.

Lantaran pembangunan pasar tak sesuai kontrak, Erich menyebutkan, hal itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 640.673.987.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah UU tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.



KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Personil Satsamapta Polres Tanjungbalai melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Blue Light Patrol di beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai pada Rabu (11/5/2022).

Sasaran yang dilaksanakan berlokasi di Jalna Jend Sudirman Km 7 Kota Tanjungbalai, Terminal, Stasiun Kereta Api, Pasar TPO, Alfamart atau Indomaret, SPBU dan Bank.

"Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pertama melaksanakan himbauan terhadap para security di Perbankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutuskan rantai penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Kota Tanjungbalai. Melakukan pengecekan cctv dan Apar pada Perbankan dan memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi terjadinya kasus 3 C," Kata Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi SH SIK.

Dari hasil yang dilaksanakan, tentu terciptanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna antisipasi penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Polres Tanjugbalai.

Situasi terpantau aman dan terkendali pada lokasi obvit di wilayah hukum Polres Tanjungalai, hal menonjol nihil.

Amatan dilapangan Personil yang ikut melaksanakan kegiatan terlihat Ipda Awaluddin. Briptu Johanes Simarmata. Bripda Revan Vitara Sirait Bripda Rafly Nelwan. Bripda Waduk Asmani. Bripda Rizky Pratama Tarigan dan Bripda Sabriansyah serta Bripda M. Prayuda. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive