Kejati Bengkulu Tunjuk Lima Jaksa, Tangani Perkara Dugaan Korupsi DPRD Seluma

KABARPROGRESIF.COM: (Bengkulu) Dua berkas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas atau operasional di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

“Ristianti Adriani Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bengkulu, membenarkan, ya kemarin pada 17 Mei 2022 Pidsus Kejati Bengkulu menerima dua berkas dugaan Tipikor Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017”. Ungkapnya, Rabu (18/05/2022).

Satu berkas atas nama Ulil Umidi dan Okti Fitriani kemudian satu berkas atas nama Husni Thamrin, mereka dikenakan Pasal 2, 3 dan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001. 

Setelah menerima berkas Pidsus menunjuk 5 jaksa dalam menangani pekara ini, terdiri dari 4 jaksa Kejati serta 1 jaksa Kejari Seluma, jelasnya.

Kasus yang menyeret tiga orang pimpinan DPRD ini, merupakan pengembangan terpidana Peri Rastomi dan Syamsul Asri saat itu menjabat sebagai PPTK dan bendahara kegiatan DPRD Seluma. 

Selain itu, perkara ini juga menyeret Edi Sypriadi mantan Sekretaris DPRD Seluma, yang sudah divonis hukuman penjara dan melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi di MA RI.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, ketiganya sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu dengan gelar perkara adanya kerugian negara dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.968 juta lebih. 

Read More

Bupati Tuban Sebut Wabah PMK Belum Masuk Di Kabupaten Tuban

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak seperti sapi yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, Bupati Tuban sebut PMK belum masuk di Kabupaten Tuban. 

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat berada di gedung olahraga GOR Tuban, Selasa (17/5/2022).

"Sampai dengan saat ini di Kabupaten Tuban tidak ada. Alhamdulilah juga Dinas Peternakan sudah melakukan disinfektan di pasar sapi untuk mengantisipasi wabah PMK tersebut," ucap Aditya Halindra Faridzky.

Lindra sapaan akrabnya juga berharap, maraknya wabah PMK yang terjadi di beberapa wilayah tidak masuk di Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban Pipin Diah Larasati menjelaskan, wabah PMK tidak hanya terjadi pada hewan sapi saja, melainkan hewan ternak seperti kambing dan babi juga bisa terkena wabah PMK. 

Namun, pada umumnya hanya hewan ternak sapi yang terjangkit.

"Kemarin ada yang sudah melaporkan kepada kami ada yang suspect atau dicurigai dan sudah dilakukan pengobatan dan sembuh," ujar Pipin Diah Larasati.

Pipin juga menyampaikan, PMK tidak hanya menyerang pada satu hewan ternak saja. Dalam penjelasannya penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak yang berkuku belah seperti sapi, kambing, domba dan babi.

"Tuban statusnya belum wabah, tapi kita sudah mulai siaga dengan melakukan pengamatan-pengamatan, antisipasi di beberapa kecamatan," Ucapnya.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan, PMK tidak akan hidup di dalam tubuh manusia atau tidak bisa tertular kepada manusia. Namun, hewan ternak yang terjangkit PMK tidak boleh dikonsumsi.

"Bisa dikonsumsi asalkan kepala dan kaki harus dipotong atau dibuang dan dikubur, artinya bagian yang tidak sakit boleh dimakan," bebernya.

Pipin menyampaikan hewan yang terkena PMK dengan ciri-ciri ada lepuhan di mulut seperti sariawan, terus karena dia sakit enggak bisa makan, badannya kurus dan nanti akan muncul demam tinggi, kemudian pengen minum terus menerus. Seketika itu juga menyerang bagian kaki, sapi yang sudah terluka dan sakit gak bisa jalan ditandai dengan tidak bisa berdiri yaitu posisi sapinya selalu duduk terpaksa harus segera dipotong di tempat khusus pemotongan.

"Kalau sudah dengan ciri-ciri itu harus segera dipotong, dibuang bagian kepala dan kakinya. Dan diambil bagian tubuhnya yang tidak sakit. Atau sapi yang baru muncul sariawan bisa diobati," tutur Pipin.

Maka dari itu, pihaknya juga berharap kepada peternak yang mengetahui adanya indikasi hewan dengan ciri-ciri tersebut segera melaporkan kepada tim yang ada di Kecamatan, sehingga bisa dilakukan pengobatan maupun tindak lanjut pemotongan.

Read More

Pasca Lebaran, Babinsa Klungkung Lakukan Pendataan Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Guna mengantisipasi terjadinya ledakan penduduk, atau indikasi kriminalitas, pihak Babinsa bersama instansi terkait di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali menggelar razia yustisi.

Razia yang digelar pada Selasa, 17 Mei 2022 malam itu, menyasar wilayah Kelurahan Semarapura.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan, setidaknya terdapat 23 warga pendatang yang terjaring dalam razia yustisi tersebut.

“Puluhan masyarakat itu tidak dilengkapi kejelasan identitas,” ujar Dandim.

Alhasil, ujar Letkol Suhendar, puluhan masyarakat itu langsung digiring menuju kantor Kelurahan Semarapura untuk dilakukan pendataan. 

“Di sisi lain, kita juga mencegah terjadinya aksi kriminalitas,” tegas Dandim.

Read More

Menkes Resmikan BIAN 2022 di Kepri, Ia berikan pesan penting

KABARPROGRESIF.COM: (Kepri) Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmikan pencanangan Bulan Imunisas Anak Nasional (BIAN), Rabu (18/5) di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Menkes pun sampaikan banyak hal penting.

Ia mengatakan pencanangan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya BIAN dalam rangka tercapainya target eliminasi campak rubella yang ditargetkan pada tahun 2023,

“Juga mempertahankan Indonesia bebas polio dan dunia bebas polio pada 2026," kata Menkes Budi.

Menkes mengatakan BRIN 2022 dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada Bulan Mei 2022 meliputi seluruh provinsi di luar Jawa dan Bali, dan tahap kedua dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 di seluruh provinsi Pulau Jawa dan Bali.

Ia mengungkapkan bahwa pencanangan BIAN ini merupakan salah satu bentuk upaya reformasi sektor kesehatan di bidang layanan promotif dan preventi.

Melakukan refomasi di sektor kesehatan menjadi salah satu dari tiga tugas utama Menkes Budi dari Presiden Jokowi.

"Saya dikasih tugas sama Bapak Presiden ada 3, pertama melaksanakan vaksinasi Covid-19 secepat-cepatnya, kemudian tugas kedua atasi pandemi ini supaya masyarakat bisa kembali hidup normal, dan yang ketiga adalah melakukan reformasi di sektor kesehatan," ujarnya.

Budi menambahkan pembaruan yang diinisasi dalam reformasi tersebut, salah satunya penambahan 3 imunisasi wajib dari yang sebelumnya 11 menjadi 14.

Ketiga imunisasi yang dimaksud, pertama rotavirus untuk anti diare, kedua PCV anti pneumonia. Keduanya penting karena anak-anak meninggal paling banyak karena infeksi diare dan paru.

"Yang ketiga adalah HPV untuk mencegah kanker serviks, karena kanker serviks merupakan penyakit kedua yang paling banyak menyebabkan kematian ibu," jelas Menkes Budi.

Pencanangan BIAN 2022 juga disejalankan dengan peluncuran Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

ASIK merupakan aplikasi pencatatan hasil layanan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan BIAN. Sehingga ke depan imunisasi ini akan dimasukkan datanya seperti data COVID-19.

"Aplikasi ini akan diberikan ke semua puskesmas, dinas-dinas kesehatan. Proses vaksinasinya pun akan seperti vaksin Covid-19, ada datanya dan kita sudah tahu siapa yang harus divaksin," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena Provinsi Kepri dijadikan tuan rumah pencanangan BIAN pertama ini.

Menurutnya ini tentu akan memacu semangat memperluas cakupan imunisasi di Kepri.

"Pencanangan BIAN di Kepri tentu menambah semangat kami dalam menyemarakkan bulan imunisasi ini. Karena bicara imunisasi anak, kita berbicara tentang warna dan masa depan bangsa" ucap Gubernur.

Gubernur Ansar menambahkan, target capaian kegiatan BIAN selama satu bulan ini adalah sebanyak 24.000 anak lebih, yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Kepri.

Ia turut menyampaikan pandemi Covid-19 mempengaruhi capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepri, di mana capaian IDL mengalami penurunan yang signifikan dari 96,8 persen (tahun 2019) menjadi 89,6 persen di tahun 2020 dan 81,3 persen di tahun 2021.

"Hal ini dikarenakan beberapa Posyandu terpaksa ditutup atau dihentikan pelaksanaannya untuk mengurangi atau menghindari penularan dan penyebaran COVID-19," kata Ansar. 

Read More

Usut Dugaan Gaji Fiktif, Jaksa Mulai Panggil Para Guru di Kota Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate mulai memanggil satu persatu guru di Kota Ternate, Maluku Utara.

Pemanggilan itu dalam rangka mengusut dugaan gaji fiktif sekitar Rp 200 juta di Dinas Pendidikan Kota Ternate, mulai dari 2015 hingga 2020.

Sesuai pantauan cermat di Kantor Kejari Ternate, tampak Hamsa Tubaka, seorang guru dari SMP Islam Kota Ternate, mengindahkan panggilan tim penyelidik Bidang Pidana Khusus.

Hamsa datang pada pukul 10.00 WIT, dan baru keluar dari Kantor Kejari pukul 12.33 WIT.

Selain Hamsa, ada beberapa guru yang dipanggil, hanya saja yang lain masih berhalangan hadir.

Hamsa, ketika ditemui mengaku kedatangannya di Kantor Kejari dalam rangka memenuhi panggilan tim penyelidik untuk dimintai keterangan terkait gaji tahun 2015 sampai 2020 di Dinas Pendidikan.

“Tapi, saya sendiri tidak ada masalah. Saya datang sebagai seorang guru SMP Islam 2 Kota Ternate,” akuinya, Rabu (18/05).

Hamsa menambahkan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan tim penyelidik berkaitan dengan gaji.

“Jumlah pertanyaan saya kurang ingat, tetapi yang pasti saya ditanya terkait dengan gaji, ada yang bermasalah atau tidak,” katanya.

Sebagai seorang guru, ia mengaku gaji yang ia terima sesuai dan tidak ada masalah.

“Dan, saya baru pertama kali dipanggil untuk dimintai keterangan klarifikasi,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Ternate, Aan Syaeful Anwar, ketika dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublish.

Read More

Komisi IV: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut, mengingat penyebarannya yang sangat mudah dan cepat.

“Bertahun-tahun sebenarnya Indonesia sudah bebas dari (PMK) itu dan tidak mudah untuk mencapai itu (bebas PMK). Kita punya pengalaman buruk terkena wabah PMK dan triliun bahkan kerugiannya. Nah, kalau dibiarkan atau kalau tidak ditangani secara serius tentu akan menjadi masalah yang sangat besar,” ujar Anggia, Selasa (17/5/2022).

Melihat penyebaran dan penularannya yang sangat mudah dan cepat, Anggia menilai lalu lintas ternak, peralatan dan segala macam turunannya perlu diawasi dengan ketat. 

Termasuk dengan memperhatikan bagaimana memperlakukan ternak yang terpapar dan segala macam yang berhubungan dengan ternak yang terpapar.

“Baik itu pakan, segala bentuk yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan ternak yang terpapar oleh wabah ini harus dihentikan, harus diisolasi, harus dimusnahkan,” tegas legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Lebih lanjut, Anggia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian selama ini dalam menghadapi wabah PMK tersebut. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bagaimana pelaksanaan dan pengawasan di daerah yang juga harus diperketat.

“Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelaksanaan di daerah. Jangan sampai misalnya yang dibakar hanya atau yang dimusnahkan hanya yang kelihatan sudah sangat parah, tapi harus lebih verifikasinya harus lebih detail lagi, lebih ketat lagi, termasuk juga lalu lintas (ternak),” katanya. 

Read More

Satgas TMMD Ke 113 Kodim 1505/Tidore Sosialisasikan Umat Beragama

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Satgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore mengsosialisasikam  Sosialisasi Umat Beragama dan ketahanan pangan daalam Rangka TMMD Ke 113 Kodim 1505/Tidore Ta 2022. di Desa Yehu Kec Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara, Rabu (18/05/2022). 

Kegiatan yang dihadiri oleh, Kapten Inf Andre Gusti Wijaya Dan SSK TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore, Kades Yahu Bapak Rahman, Staf KBKR, Sub Koordinator Jalsus dan Tokoh agama serta masyarakat desa yahu yang sempat hadir. 

Bapak Ustaz Nur Kholi, selaku Tokoh agama menyampaikan, "Kami mengajak masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama sebab setiap agama pada dasarnya mengajarkan kita hidup saling menghormati, menghargai, gotong royong, tolong menolong dan menjaga kedamaian". Ustadz Tutur Nur Kholi. 

Lanjut Nur Kholi, Masyarakat di Indonesia ini termasuk dalam masyarakat multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras dan juga agama, oleh karena itu sangat dibutuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain demi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang ada di Republik Indonesia ini, Terangnya. 

Komandan SSK TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore, Kapten Inf Andri Gusti Wijaya, Menambahkan, Kerukunan umat beragama adalah salah satu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Sebab toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Untuk itu, kerukunan umat beragama sangat penting dilakukan, dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan hidup warga masyarakat, Ujar Andri. 

Selanjutnya Ibu Anita Wahab dari Sub Koordinator Jalsus menyampaikan, Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga, Terang Anita. 

"Dengan adanya program BKR ini di harapkan dapat mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja," imbunnya. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bina keluarga remaja (BKR) pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Parepare. Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tutupnya.(Pen.152)

Read More

Polsek Gubeng Tangkap Pengedar Uang Palsu Asal Jombang saat akan Transaksi di Rungkut Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seorang pengedar uang palsu asal Jombang ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Gubeng Surabaya.

Pelaku bernama Noveandy Arkian Perdana (26) warga Perum Griya Kencana Mulya, Jombang diamankan saat bertransaksi uang palsu di sebuah warung kopi di Jalan Kali Rungkut Surabaya, Senin (16/5/2022) sore.

Saat itu, Noveandy hendak mengedarkan uang palsu dengan seseorang.

Namun, sebelum berhasil memindahkan uang itu, polisi keburu meringkus Noveandy di lokasi.

Kapolsek Gubeng, Kompol Sodik Effendi menyebut, anggotanya memelototi media sosial yang ternyata digunakan oleh pelaku untuk mengedarkan uang palsu pecahan 100 ribu.

"Awalnya tim cyber kami menemukan adanya transaksi uang palsu di media sosial. Lalu kami lakukan under cover buy untuk memancing pelaku ke Surabaya dengan cara lembelian COD (cash on delivery)," sebut Sodik, Rabu (18/5/2022).

Saat diamankan, Noveandy tak berkutik lantaran kedapatan membawa puluhan lembar uang palsu pecahan 100 ribu dalam tasnya.

Total ditemukan uang senilai 9,7 juta dengan lima nomer seri berbeda setiap satu bendelnya.

Kepada Polisi, Noveandy mengaku baru pertama ini melakukan aksinya.

Ia juga mendapat uang palsu itu dengan cara membelinya melalui media sosial dengan perbandingan 1 uang asli pecahan 100 ribu dengan tiga uang palsu pecahan 300 ribu.

"Oleh tersangka dijual kembali dengan 1 banding 2. Dapatnya melalui online, dikirim melalui ekspedisi,"imbuhnya.

Kini polisi masih terus melalukan pengembangan terhadap jaringan peredaran uang palsu tersebut dengan memcari keberadaan pemasok uang palsu kepada Noveandy berinisial P.

Read More

Kembali Raih Penghargaan, Pemprov Jatim Berkomitmen dan Prioritaskan Pelayanan Dasar Berkualitas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, dua kategori disabet Pemprov Jatim dalam Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kemendagri.

Atas raihan penghargaan ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima tak lepas dari kerja keras ASN di lingkungan Pemprov Jatim. 

Ia mengapresiasi kinerja para ASN yang terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah Pemprov Jatim berhasil meraih dua kategori dalam penghargaan SPM dari Kemendagri ini. Tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberikan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sekarang semakin baik dan berkualitas,” ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Ia menuturkan, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

“Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, adanya SPM ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurut dia, pelayanan dasar ini berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman masyarakat, dan lain-lain. 

Untuk itu, penerapan SPM harus dilakukan dengan baik karena muara dari pelayanan dasar yang berkualitas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap SPM ini terus diterapkan dengan baik tidak hanya di tingkat provinsi tentunya juga di kabupaten dan kota di Jatim. Karena pada hakikatnya, tugas pemerintah adalah melayani. Sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, para ASN, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Jatim ini mengatakan bahwa sesuai Permendagri 59 Tahun 2021, penerapan SPM ini terdapat beberapa langkah. 

Yakni pengumpulan data, penyusunan tencana pemenuhan pelayanan dasar, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

“Kami berharap tahapan ini diterapkan dengan baik tentunya dengan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak,” kata Khofifah.

Gubernur terus mendorong para ASN untuk terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan publik yang inovatif, kreatif, solutif, prima sesuai jargon Provinsi Jawa Timur, yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Kepada seluruh perangkat daerah baik di Pemprov maupun kabupaten dan kota, kami harap untuk terus berinovasi karena inovasi adalah ruh dari birokrasi. Ini harus menjadi komitmen kita bersama memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital,” paparnya.

Saat ini, hampir seluruh provinsi dan kabupaten maupun kota di Indonesia berpacu untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. 

"Sehingga perlu adanya akselerasi dan percepatan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Adapun penghargaan yang diperoleh yakni, Pemprov Jatim berhasil meraih Peringkat 1 kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan SPM Tahun Anggaran (TA) 2021 di tahun 2022 diantara 34 di Indonesia. 

Kemudian, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh kabupaten/kota di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2021.

Penghargaan ini diraih karena Pemprov Jatim berhasil memenuhi kriteria yang ditetapkan, yakni anggaran, Capaian Kecepatan, SK Tim, Tahapan Penerapan, dan Capain SPM. 

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara Sosialisasi Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang digelar secara hybrid oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Bali Dynasty Resort.

Jawa Timur meraih skor tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia dalam kategori penerapan SPM dengan skor 99,36 persen, sementara posisi kedua, Sulawesi Selatan dengan skor 98,12 persen dan Jawa Tengah pada posisi ketiga dengan skor 93,61 persen.

Read More

Kejari Gresik Bentuk Tim Tangani Dugaan Pungli Pelantikan Kades

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik membentuk tim untuk menangani kasus dugaan pungli Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik kepada puluhan kepala desa jelang pelantikan serentak akhir bulan lalu.

Pungutan sebesar Rp 900 ribu per kepala desa berbuntut panjang.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Gresik Deni Niswansyah secara terang-terangan kepada awak media menyampaikan, telah melakukan pengumpulan bahan, data dan keterangan (pulbaket) atas terjadinya dugaan penarikan sejumlah uang kepada 47 kepala desa yang dilantik pada 20 April lalu.

"Kamis (12/5/2022) lalu kami menemukan bukti petunjuk, dan besoknya kami langsung bentuk tim," ujar Deni.

Pulbaket berjalan tiga hari, yakni mulai Jumat (13/5), Selasa (17/5) dan, Rabu (18/5).

Sementara terkait hasil pulbaket tim intelijen yang sudah turun ke lapangan selama tiga hari telah berhasil menemukan keterangan bahwa permintaan dana Rp900 ribu ke masing-masing kepala desa yang akan dilantik benar difasilitasi oleh Dinas PMD.

Dana tersebut disepakati untuk membeli atribut dan perlengkapan kades serta keperluan dokumentasi saat acara pelantikan serentak di halaman belakang kantor Bupati Gresik.

Deny pun membantah disebut lamban dalam menangani kasus ini. Kejaksaan pun disinggung awak media terkait kedekatan dengan pejabat pemkab.

"Dalam penanganan perkara semua sama di mata hukum," katanya tegas.

Sebelumnya, 47 kepala desa yang dilantik pada 20 April lalu telah dimintai uang Rp900 ribu per kepala desa oleh pihak Dinas PMD Gresik.

Pungutan dana tak resmi itu diluar anggaran pelantikan sebesar Rp 130 juta yang bersumber dari APBD Gresik. Alhasil sejumlah kepala desa mengadu ke DPRD Gresik.

Komisi I DPRD Gresik mendapatkan laporan bahwa pungutan itu tanpa disertai kuitansi.

Uang sebesar Rp 900 ribu itu untuk membeli barang berupa pangkat PDU Kades sebesar Rp 150 ribu ; tanda jabatan PDU sebesar Rp 150 ribu ; Korpri Rp 35 ribu ; Nametag Rp 25 ribu ; Cetak foto dan pigora 16 R penyerahan SK Rp 250 ribu ; Cetak foto dan pigora Penyematan emblem Rp 250 ribu ; Compact Disk dan lain-lain (cetak stiker nama serta tempatnya) Rp 40 ribu.

Jika ditotal Rp 900 ribu dikali 47 kepala desa yang dilantik, jumlah uang yang terkumpul mencapai Rp 42,3 juta.

Panggilan pertama komisi I, Plt Kepala Dinas PMD Gresik Suyono yang juga menjabat asisten 1 Pemkab Gresik berhalangan hadir.

Pada pemanggilan kedua, Suyono hadir didampingi Kabid dan sejumlah kepala desa.

Ketua Komisi I DPRD Gresik kemudian berkesimpulan bahwa tarikan yang dilakukan Dinas PMD terhadap para kepala desa itu dinilai salah dan melanggar aturan.

Kemudian mengeluarkan surat rekomendasi ke Bupati Gresik melalui inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Plt Kepala Dinas PMD terkait dugaan pungutan liar itu.

Read More

BUMN Rekrutmen Besar-besaran, Erick Thohir Pastikan Bebas ‘Anak Sultan’

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan seleksi Program Rekrutmen Bersama BUMN 2022 transaparan dan besar dari orang-orangn titipan alias si-anak sultan.

Saat ini peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2022 masuk pada fase pembekalan dan trial test. Erick menyebut setiap prosesnya dilakukan secara transparan.

"Kalian yang nanti diterima adalah orang-orang terbaik yang diberikan amanah. Rekrutmen BUMN ini yakinlah gak ada yang namanya anak sultan, kita transparan, kalau budaya di awal sudah salah gimana mau menatap masa depan. Jadi kita transparan gak ada titipan untuk itu kita ingin dapatkan yang terbaik," ungkap Erick saat memberikan pembekalan, Rabu (18/5/2022).

Rekrutmen Bersama BUMN, lanjut Erick, akan kembali dibuka pada akhir tahun ini. Langkah ini untuk memberikan kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa.

"Di akhir tahun ini kalau ada rekrutmen bersama lagi kita prioritaskan yang sudah terdaftar. Tapi kembali kalian harus berikan yang terbaik ketika kalian masuk ke BUMN," ungkap dia.

Sejak program Rekrutmen Bersama BUMN dibuka pada 14 April 2022, tercatat lebih dari 1,2 juta orang sudah mendaftar. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yang membuka kesempatan kepada putra-putri untuk berkarya di perusahaan pelat merahm

Erick mencatat, transformasi BUMN telah membawa BUMN semakin profesional dan tumbuh kuat. Hal ini harus didukung oleh transformasi di bidang sumber daya manusia guna mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik untuk mengelola dan melanjutkan transformasi BUMN.

Tahun ini, kesempatan dibuka untuk 2.700 posisi di lebih dari 50 BUMN. Posisi tersedia untuk berbagai jenjang di berbagai industri dan lokasi di Indonesia. Batas usia maksimal bagi jenjang Diploma I/II/III adalah 27 tahun, jenjang S1/Diploma IV maksimal 30 tahun, dan jenjang S2 maksimal 35 tahun per tanggal 25 April 2022.

Read More

Pangkoarmada II Terima Kunjungan Kadispora Jatim dan Calon Paskibraka Jatim 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Komando Armada II, Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr. (Han) menerima kunjungan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Jatim Pulung Chausar yang membawa 24 calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jawa Timur 2022 di Lounge Majapahit. Koarmada II. Rabu (18/5/2022).

Mengawali pertemuan Pangkoarmada II mengucapkan selamat datang kepada Kadispora Jatim beserta Staff dan para calon Paskibraka Jawa Timur 2022 di Koarmada II.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoarmada II selain memberikan dukungan dan semangat kepada para calon Paskibraka Jatim 2022. Pangkoarmada II juga sedikit menjelaskan tentang sejarah Koarmada II dimana dulu Koarmada II ini disebut dengan Koarmatim dan seiring dengan perkembangan organisasi TNI AL Koarmatim sekarang sudah berubah menjadi Armada yang terbagi menjadi tiga Armada yaitu Armada 1 Jakarta, Armada 2 Surabaya dan Armada 3 Sorong.

"Semoga adek-adek dapat menikmati kunjungan ini dan menjadi bekal bagi adik adik kedepannya serta menjadikan adik adik Paskibraka menjadi lebih baik kedepannya dan lebih semangat". Ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kadispora Jatim beserta calon Paskibraka berkesempatan melaksanakan kunjungan ke beberapa fasilitas dan KRI jajaran Koarmada II. 

Para calon Paskibraka ini diberikan kesempatan untuk melihat dan berkunjung ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) diantaranya ke KRI Raden Eddy Martadinata-331, kapal Latih Tiang tinggi KRI Bima Suci, dan Kapal Sang legendaris KRI Dewa Ruci, Monumen KRI Nanggala-402 serta berkunjung di icon Koarmada II Monumen Jalesveva Jayamahe (Monjaya).

Mengakhiri acara di akhiri dengan Foto bersama. Hadir mendampingi Pangkoarmada II antara lain Kaskoarmada II, Irarmada II, Kapoksahli, Aspotmar, Dandenma dan Kadispen Koarmada II. (Dispen Koarmada II)

Read More