Selasa, 24 Mei 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Payakumbuh) Kasus dugaan Korupsi kembali menjerat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Payakumbuh, baik dari rumah Sakit Plat Merah dr. Adnaan WD Payakumbuh maupun dari Dinas Kesehatan, penahanan empat tersangka yang merupakan Abdi Negara bersama dua orang Rekanan itu menambah daftar panjang kasus Korupsi yang terjadi di Payakumbuh.

Jauh sebelumnya ada kasus dugaan Korupsi SIMPEG, Flu Burung dan terbaru Kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan kasus Covid-19.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh menetapkan dan menahan enam orang tersangka dalam kasus yang juga menjerat Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, BKZ sebagai tersangka.

Mereka yang ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka oleh Kejaksaan berasal dari berbagai instansi, baik dari rekanan, Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit dr. Adnaan WD Payakumbuh, mereka berinisial LL, VL, dr. Y, BM, FS serta KTN dan memiliki jabatan atau peran berbeda-beda dalam kasus yang merugikan keuangan negara mencapai 195 juta.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Anda ketika diminta komentarnya terkait penetapan dan penahanan anak buahnya itu menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebelumnya telah berulangkali mengingatkan untuk selalu hati-hati dalam bekerja dan sesuai aturan.

” Iya, kita minta kedepannya hati-hati dalam bekerja, sesuai aturan. Pembinaan sudah kita lakukan, pencegahan melalui rapat-rapat sering kita sampaikan hati-hati dan ikuti regulasi/aturan,” sebut Rida, Senin 23 Mei 2022.

Ia juga menambahkan, terkait perkara yang sedang dihadapi anak buahnya ia meminta untuk menunggu proses yang sedang berlangsung. 

Sementara terkait bantuan hukum, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bagian Hukum untuk berkoordinasi dengan keluarga tersangka.

” Kita tunggu hasilnya, kalau untuk bantuan hukum kita sudah koordinasi dengan bagian hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga.” Tutupnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, menyebutkan sebanyak 18 rumah warga di Kabupaten Dogiyai, Papua dibakar oleh sejumlah kelompok, Senin (23/5/2022) dini hari.

Belasan rumah di Kampung Ikebo dibakar ketika sebagian besar warga tengah beristirahat.

Kata Kamal, beberapa kelompok yang menjadi aktor di balik aksi pembakaran belasan rumah warga tersebut.

"Tadi malam beberapa kelompok melakukan pembakaran di 3 titik yang mengakibatkan 18 pintu rumah di Kabupaten Dogiyai hangus terbakar," ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal di Merauke, Senin (23/5/2022).

Kamal mengatakan, anggota Polres Nabire sejak pagi tadi sudah diberangkatkan untuk memberikan support terhadap Polres Dogiyai yang baru dibentuk beberapa hari ini.

"Kapolres Dogiyai kan baru dilantik beberapa hari lalu sehingga kekuatan personel masih kekuatan Polsek. Anggotanya belum cukup. Polres Nabire sudah kesana membackup di sekitar lokasi," bebernya.

Kombel Pol Ahmad Musthofa Kamal berharap, situasi dan kondisi di Dogiyai segera kondisif.

"Kita masih dalami motifnya. Terkesan ujuk ujuk. Apakah ada politik lain, kita harus telusuri faktor apa yang menjadi penyebab terjadi kekerasan pembakaran rumah warga disekitar pasar," tandasnya.

Dia mengakui, tidak ada korban jiwa namun kerugian materil belum bisa diperkirakan.

Diketahui, awalnya kelompok pelaku hendak membakar pasar Monemani yang merupakan sentra perekonomian warga namun berhasil dihalau oleh masyarakat setempat.

Sehingga beberapa kelompok melakukan aksinya membakar rumah-rumah warga hingga hangus.

Di antaranya, 12 rumah warga Kampung Ikebo yang dibakar sekira pukul 02.00 WIT.

Lima rumah warga Kampung Kimupugi dibakar sekira pukul 02.30 WIT.

Dampak insiden tersebut, sebanyak 100-an warga terpaksa mengungsi.

"Sekitar 100-an warga mengungsi di Koramil dan Polsek hingga sore hari ini," ujarnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap Notaris LDS. Pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, LSD diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Saksi Notaris LDS diperiksa secara intensif oleh Tim Penyidik seputar pembebasan lahan dan adanya pembagian uang keberbagai pihak yang diduga hasil dari korupsi,” kata Ashari dalam keterangan Senin (23/5).

Ashari menyebut, penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Cipayung Jakarta Timur. 

Lantaran, sebelumnya dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang berhubungan dengan penyidikan disimpan dan berada dirumah Saksi Notaris LDS tersebut.

Sebelumnya diketahui, penggeledahan dilakukan pada Jumat sebelumnya pukul 17.30 WIB hingga 19.45 WIB. Selain rumah, tim jaksa penyidik Kejati DKI juga menggeledah kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan di kediaman notaris LDS dan kantornya, turut menyita sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan penetapan tersangka.

"Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, kembali melakukan tindakan hukum penggeledahan sekaligus penyitaan di rumah kediaman saksi Notaris LDS di daerah Jatibening Bekasi dan Kantor Notaris LDS di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur," kata Ashari Syam dalam keterangannya, Sabtu (21/5).

Lebih lanjut dikatakan Ashari, penggeledahan yang dilakukan di dua tempat tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk pengusutan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung Jakarta Timur.

"Di mana sebelumnya dari hasil pemeriksaan tim Penyidik terhadap sejumlah saksi, diperoleh informasi adanya barang bukti berupa dokumen penting yang tengah didalami," ucapnya.

Pasalnya, barang bukti dan alat bukti diduga disimpan di kediaman dan kantor notaris LDS.

"Barang bukti disinyalir disimpan dan berada dirumah saksi Notaris LDS tersebut," tuturnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Momentum pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-113 Kodim 1505/Tidore di desa Akeguraci, kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep. 

Merupakan kesempatan berharga yang dapat dipergunakan Anggota Satgas TMMD ke-113 Selasa (24/05/2022). 

Dalam pelaksanaan kegiatan TMMD yang begitu padat, tidak menjadikan halangan bagi warga dan anggota satgas TMMD untuk sekedar berbincang santai di waktu Istirahat sambil minum kopi. 

Acara ngopi di rumah warga ini kata Serka Nur, memanfaatkan waktu istirahat, untuk komunikasi sosial (Komsos) dengan warga. 

"Waktu sesempit apapun, jika memungkinkan Komsos, ya kami laksanakan, meski di waktu istirahat," kata Serka Nur. 

Serka Nur juga berharap, TMMD ini, dapat memberikan dampak positif bagi warga. Tidak hanya kesejahteraan, tetapi juga kemakmuran warga Desa Akeguraci. 

“Pelaksanaan TMMD harus terus didukung oleh warga desa Akeguraci karena proyek peningkatan jalan sirtu ke paviing block ini dimungkinkan akan membawa perubahan dan kesejahteraan kemakmuran bagi warga desa Akeguraci karena programnya baik sasaran fisik maupun nonfisiknya dapat memberikan kemajuan dalam berpola pikir serta sumber daya manusia untuk warga masyarakat Desa Akeguraci,” pungkasnya.(Pen.152)



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah mengusut dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum di Kabupaten Teluk Wondama. Proyek senilai Rp4,5 miliar ini seharusnya tuntas pada tahun 2021.

Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Rudy Hartono mengatakan, sejumlah saksi telah dimintai keterangannya terkait dugaan proyek fiktif ini, mulai dari kontraktor, kepala dinas hingga bendara.

“Kasus dugaan proyek fiktif ini telah selesai dilakukan penyelidikan awal di bagian Intel dan ditemukan dugaan penyimpangan, sehingga kasus ini diserahkan pada bagian tindak pidana khusus untuk penyelidikan lebih lanjut,” terang Rudy Hartono kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.

Selain pemeriksaan kontraktor, Rudy menyatakan telah menjadwalkan pemanggilan pihak terkait dari Dinas Perhubungan Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Langkah ini merupakan bukti keseriusan Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol dalam menangani perkara ini.

“Pak Kajati Papua Barat Juniman Hotagaol sangat intens memperhatikan perkara ini, begitu diserahkan hasil pemeriksaan awal dari Intel langsung dinaikkan ke bagian Pidsus, itulah komitmen Kajati bersihkan kasus korupsi di Papua Barat,” katanya.

Rudy meminta kepada masyarakat maupun media massa agar menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik Pidana Khusus Kejati Papua Barat terkait dugaan korupsi pada pengadaan tiang pancang Dermaga Yarmatum.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Hal ini menyusul penetapan 10 oknum TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 oknum TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.

"Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (23/5).

Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Sebab, ujar dia, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.

Dalam perjalanannya, ujar Anam, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga beberapa kali berkoordinasi, melakukan pendalaman, dan meminta bukti-bukti ke Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan oknum TNI.

"Puspom TNI meminta bukti-bukti dan nama-nama yang diduga terlibat," ungkap Anam.

Jenderal Andika menegaskan 10 oknum TNI telah menjadi tersangka kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM memberikan apresiasi kepada Jenderal Andika.

Dia mengatakan ke depan Komnas HAM berharap proses hukum terhadap 10 orang tersangka tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan transparan.

Dengan demikian, katanya, masyarakat terutama keluarga korban kerangkeng manusia mengetahui dengan jelas proses hukum yang dijalani para tersangka di meja pengadilan.

Kemudian, kata Anam, yang tidak kalah penting, agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Baik itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, oknum TNI, Polri, dan lain sebagainya.



KABARPROGRESIF.COM: (Bali) Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi kembali meninjau pengamanan lalu lintas selama ajang KTT G20 dan Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.

"Hari ini kami bersama tim dari Korlantas Polri melakukan kunjungan asistensi ke Bali berkenaan dengan beberapa personel kita terjunkan untuk memperkuat jajaran Polda Bali," kata Firman dalam keterangannya, Senin (23/5).

Firman menyatakan, kedatangannya ini untuk kembali memastikan kesiapan pengamanan jelang event internasional tersebut. Ia berharap, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

“Kegiatan pengamanan dalam rangka kegiatan G20, serta dalam waktu dekat ini GPDRR akan dilaksanakan dan kami datang duluan hari ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik," ujarnya.

Adapun sejumlah lokasi yang dicek di antaranya, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

Pengecekan dilakukan di jalur masuk dan keluar, infrastruktur jalan, lokasi parkir, hingga teknis drop off.

"Kita melakukan pengecekan langsung on the spot lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi kita harus memastikan kesiapan baik dari panitia penyelenggara maupun nanti tuan rumah lokasi yang akan dikunjungi oleh delegasi," jelasnya.

Menurut dia, Korlantas Polri menerjunkan sebanyak 110 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat keamanan jajaran Polda Bali. Total personel yang dilibatkan sebanyak 2.834 orang.

"Kami memperkuat jajaran Polda Bali sebanyak 110pers di antaranya jajaran Korlantas 80 pers, 30 pers personel kita ambil dari Polda Jawa Timur, dari Polda Bali untuk di lokasi tertentu 200 pers, untuk keseluruhan 2834 personel yang akan dilibatkan pengamanan," kata dia.

Firman memastikan koordinasi terus dijalankan agar kesiapan dari panitia dan tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 berjalan baik. Dia juga berharap, ekonomi serta pariwisata di Pulau Dewata Bali kembali pulih.

Dalam kunjungan kali ini, Firman didampingi Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A Purwantono, Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana, Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi, Kasubdit Wal dan Pjr Korlantas Polri Kombes Pol Juni serta Dirlantas Polda Bali, Kombes Pol Prianto.

Indonesia resmi membuka perhelatan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Bali pada Senin (23/5/2022).

GPDRR merupakan pertemuan global khusus kebencanaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan agenda tersebut setiap tiga tahun sekali.

Krisis global COVID-19 menyibak kerentanan yang berdampak besar terhadap negara-negara di seluruh dunia. 

Maka dari itu, pencegahan dan agenda pengurangan risiko sangat penting demi masa depan yang berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, GPDRR berupaya memberikan wadah untuk kerja sama internasional dalam memperkuat tata kelola risiko bencana.

Agenda itu menyatukan pemerintah, sistem PBB, dan para pemangku kepentingan.

Kali ini, Indonesia menerima kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan yang pertama kali dilakukan di Asia. GPDRR berlangsung pada 23-28 Mei 2022. Acara ini akan diketuai bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNDRR.

Preparatory days digelar pada 23-24 Mei di Bali International Convention Center (BICC). Rangkaian pertemuan persiapan tersebut telah dimulai sejak Senin (23/5).



KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bogor diganjar juara stand terkreatif se-Jawa Barat (Jabar) dalam gelaran Kegiatan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) dan Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2022.

Penyerahan penghargaan diberikan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Ketua Dekranasda Kota Bogor Yane Ardian didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya di Trans Convention Centre Bandung, baru-baru ini.

Adapun, beberapa produk yang ditampilkan Dekranasda Kota Bogor sehingga diganjar penghargaan diantaranya produk kerajinan dari Kampung Perca, Sindang Sari, Kain Sibori hingga Ecoprint.

“Iya alhamdulillah kita mendapatkan juara terbaik di PKJB, karena kami sudah mempersiapkan dan temanya itu lingkungan, jadi kami menampilkan produk-produk yang memang ramah lingkungan,” kata Yane kepada wartawan, Senin (23/5).

“Kami juga (sebenarnya) tidak tahu penilaiannya karena apa, yang pasti setiap lomba kita mempersiapkan dengan baik,” sambungnya.

Disisi lain, dalam gelaran PKJB dan KKJ 2022 ini, Dekranasda Kota Bogor juga turut diganjar Juara Ketiga lomba video Promosi Pariwisata dan Produk Unggulan.

Di mana, dalam video lomba promosi berdurasi 59 detik itu, Yane Ardian mengenakan blazer. Sementara Bima Arya mengenakan pangsi.

Keduanya merupakan hasil produk kerajinan dari kain perca yang disulap menjadi produk UMKM yang lebih bernilai secara ekonomi yang ada di Kampung Perca, Kelurahan Sindangsari, Kota Bogor.

Selain itu ditampilkan berbagai kerajinan tangan dari sisa kain industri garmen yang melibatkan komunitas perempuan di wilayah sekitar dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. 



KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Tim Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) Sterad Tinjau langsung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-113 Ta 2022 Kodim 1505/Tidore di Desa Fanaha, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep, Maluku Utara, Senin (23/05/2022).

Kedatangan Tim Wasev Sterad Mayjen TNI Heri Sapari bersama tim ke lokasi TMMD didampingi Kasrem 152/Baabullah Kolonel Inf Wawan Subarjo bersama PJU Korem 152/Baabullah, Dansatgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E, Ak., M.M, Dan SSK Satgas TMMD Kapten Inf Andri Gusti Wijaya serta Sekdes Fanaha Bapak Burhan.

Tim WASEV TMMD Mayjen TNI Heri Sapari cek secara langsung sasaran pembangunan saluran air di Desa Fanaha yang sementara masih berjalan.

Tim WASEV Sterad Mayjen TNI Heri Sapari dalam hal ini menyampaikan, kehadirannya adalah untuk memastikan proses TMMD berjalan dan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Ia berharap, melalui kegiatan TMMD, TNI dapat turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Mayjen TNI Heri Sapari sempat terlihat berbincang dengan salah satu warga di lokasi TMMD sebut saja Bapak Taher menyampaikan, dampak dari saluran air ini, bisa mengakibatkan banjir, air meluap sampai ke rumah warga hingga ke sekolah, selama lima tahun ini kami warga disini sangat menginginkan pembangunan ini dan sekarang terjawab sudah dengan masuknya satgas TMMD ke 113 kodim 1505/Tidore ini, sehingga sangat terbantu kami warga didesa Fanaha ini, ujar Bapak Taher.

Mayjen TNI Heri Sapari, mengingatkan kepada warga desa Fanaha "Kalau Saluran air ini sudah selesai dikerjakan, Jangan buang sampah di dalam saluran jagalah saluran ini kalau kotor dibersihkan bersama-sama" Ujarnya.

"Semoga Bapak-Bapak yang lagi bekerja dengan bapak-bapak TNI, Polri maupun Satpol-PP, Jagalah kelompakan dan tetap semangat"tutur Mayjen TNI Heri Sapari.

Sementara Sekdes Fanaha bapak Burhan dalam hal ini mewakili kades fanaha pada kesempatan itu juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, Kepada Tim WASEV Sterad yang sempat hadir dilokasi melihat secara langsung pembangunan saluran air ini, Semoga dengan kehadiran Satgas TMMD ke 113 kodim 1505/Tidore dapat membawa dampak yang positif bagi warga desa fanaha,” jelasnya.(Pen.152)



KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Polda Papua mengirim tiga peleton pasukan Brimob untuk melakukan penguatan pengamanan di Kabupaten Dogiyai, Papua pasca aksi pembakaran belasan rumah oleh sekelompok orang tak dikenal, di Distrik Kamu, Minggu (22/05) malam.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fachiri kepada wartawan di Jayapura, Senin (23/05) sore mengatakan, selain mengirim pasukan Brimob dari Batalyon di Jayapura, Timika dan Nabire, sejumlah Pejabat Utama Polda Papua juga akan diberangkatkan ke Dogiyai pada Selasa (24/05) untuk melakukan langkah penanganan hukum terkait kejadian pembakaran ini.

"Saya sudah perintahkan Kapolres Nabire untuk segera melakukan perbantuan ke Polres Persiapan Dogiyai, termasuk teman teman dari TNI, paling tidak kita menjaga supaya kejadian ini tidak meluas atau berkembang ke hal yang lain," ujar Kapolda.

"Kita juga lakukan penguatan dari Brimob dari Timika maupun batalyon A di Jayapura, masing masing satu pleton untuk segera melakukan langkah tegas terhadap apa yang telah dilakukan masyarakat disana," sambung Kapolda.

Secara tegas Kapolda Fachiri juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi aksi yang melawan hukum selanjutnya.

"Saya berharap tidak ada lagi yang melakukan, jika besok ada yang melakukan kita akan tangkap dan proses sesuai hukum. Ini bukti kita tidak main main, karena ada keselamatan nyawa, harta benda yang harus dilindungi oleh Polri," tegasnya mengingatkan.

Disinggung soal kabar bahwa aksi pembakaran yang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan Polres dan Kodim Dogiyai, Kapolda Fachiri mengaku telah mendapatkan informasi tersebut.

"Karena isu tersebut, makanya saya kirim pejabat utama seperti Direktur Kiriminal Umum, Dir Intel kesana untuk menggali sebanyak mungkin informasi, tentunya dari informasi itu kita akan dalami, bahwa siapapun yang menyuruh membakar akan kita proses hukum," tegas Kapolda

"Jangan ada yang main politik praktis ini negara hukum, ada aturan hukum yang berlaku.

tentang fakta apa yang ditemukan di lapangan nantinya, aka menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam penanganan yang terjadi di Dogiyai," tegasnya lagi.

Kapolda berharap para pemangku kepentingan termasuk para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agam yang ada di Dogiyai untuk bersama menjaga ketertiban keamanan di Dogiyai.

"Malam ini personil dari Polres Nabire akan tiba di Dogiyai untuk mengambil langkah persuasif dan pengamanan sehingga kasus ini tidak meluas," tutup Kapolda.**



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, Zudan A. Fakrulloh mengimbau kepada seluruh warga Indonesia bahwa, pencatatan nama masyarakat di dokumen kependudukan minimal harus dua kata.

”Ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan,” kata Zudan A. Fakrulloh di Jakarta, Senin (23/5).

Alasan minimal dua kata, kata Zudan, adalah untuk lebih dini dan lebih awal memikirkan serta mengedepankan masa depan anak. Contohnya ketika anak mau sekolah atau berencana ke luar negeri, untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata. 

”Jadi ini nama harus selaras dengan pelayanan publik lain,” tutur Zudan.

Hal itu, lanjut dia, dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. 

Dia memberi contoh hal itu diperlukan saat pendaftaran sekolah, seperti ketika anak diminta guru menyebutkan namanya dalam pembuatan ijazah, paspor, dan lain sebagainya.

”Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata. Namun, jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” terang Zudan.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73/2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan. 

Zudan A. Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

”Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan,” terang Zudan.

Selain itu, dia menambahkan, pedoman tersebut memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional, dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata,” ucap Zudan. 



KABARPROGRESIF.COM: (Tanjung Jabung Barat) Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat, M. Ag, mengapresiasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat Atas Penambahan Kuota Taruna Tanjabbar.

Ucapan itu disampaikan Bupati saat menghadiri acara penandatanganan Addendum dengan STTD Bekasi terkait penambahan kuota Taruna STTD untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (23/05/22).

Bupati dalam yang sambutannya mengatakan hari ini kita dapat melaksanakan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama Pemkab Tanjab Barat dengan Sekolah Tinggi Transportasi darat (STTD), perjanjian kerjasama ini salah satu upaya kita dalam mempersiapkan generasi muda mengahadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Saya selaku Bupati secara pribadi sangat berterima kasih dan mengapresiasi sambutan baik dari pihak Sekolah Tinggi Tranportasi Darat dalam penambahan kuota penerimaan taruna dari daerah Kabupaten Tanjab Barat,” tutur Bupati.

“STTD merupakan sekolah kedinasan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga perekrutannya melalui mekanisme yang telah diatur negara dan kami akan selalu mengikuti segala peraturan dan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Acara penandatangan addendum yang berlangsung di Aula Gedung STTD Bekasi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Hidayat SH MH, Kaban BKPSDM H.R. Gatot Suwarso, SH, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Dahlan S.Sos, M.Si, Kabag Kerja Sama Dwikora, ST, dan Para Pejabat dilingkungan Politeknik Tranportasi Darat Indonesia- STTD.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive