Dugaan Korupsi, Empat Orang Top Krakatau Steel Diperiksa Kejagung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011. 

Kali ini, Kejagung memeriksa empat orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 201," kata kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keteranganya, Selasa (31/5/22).

Adapun saksi-saksi yang diperiksa, yaitu ABP selaku Senior Audit Komersial PT Krakatau Steel. 

Dia diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada Tahun 2011.

Kemudian, HS selaku Manager Operasional Audit Periode 2013-2018. 

HS juga diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada Tahun 2011.

Lalu, KS selaku Head of Internal Audit Division PT Krakatau Steel Periode 2019-2020. 

Ia diperiksa yang mana pada jabatan tersebut, hubungan dengan BFC Project yaitu selaku Manager Akuntansi Management melakukan proses penyusunan anggaran tahunan termasuk BFC Project untuk dimasukkan ke Anggaran Tahunan (RKAP). 

Kemudian selaku Manager Akuntansi Keuangan melakukan proses verifikasi pembayaran, dan kemudian selaku Direktur Keuangan PT Krakatau Engineering ikut serta menyetujui Proses Perpanjangan Dana Bridging Loan.

"Hingga akhirnya adanya Penandatanganan Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Keempat Pemberian Pinjaman (Bridging Loan) antara PT Krakatau Steel dengan PT Krakatau Engineering yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur Utama a/n Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Firjadi Putra dengan nilai Dana Bridging Loan sebesar Rp 31.729.886.583," kata Ketut.

HS selaku Direktur Keuangan PT Krakatau Engineering, yang bersangkutan juga melakukan pembayaran atas penggunaan Dana Bridging Loan tersebut kepada vendor atas pekerjaan BFC Project. 

Ia juga melakukan pembayaran atas PO/JO pada periode selama menjabat selaku Direktur Keuangan sekitar Rp 100 Miliar.

HS saat baru menjabat Direktur Keuangan, progress pekerjaan BFC sudah mencapai 99% dan jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT Krakatau Engineering kepada para vendor sudah melebihi nilai termin yang diterima PT Krakatau Engineering dari PT Krakatau Steel atas pekerjaan Local Portion BFC Project.

"Terakhir, selaku Head of Internal Audit PT Krakatau Steel, saksi melakukan pendampingan dengan BPKP untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dan Audit Investigatif terhadap Pelaksanaan Proyek BFC, namun sebelum Laporan Investigatif terbit, yang bersangkutan memasuki periode pensiun," tutur Ketut.

Saksi selanjutnya ialah DM selaku Head of Internal Audit Division periode 11 Mei 2020 s/d sekarang. Ia diperiksa terkait mengetahui temuan hasil audit yang hingga saat ini tidak dipenuhi oleh PT. Ke.

"Diantaranya bukti dukung dokumen pembayaran uang muka tidak sah sebesar Rp 351 Miliar dan dokumen pembayaran yang tidak sah saat proses pelaksanaan BF pada periode 2011 s/d 2017," tutup Ketut.

Sebagai informasi, kasus ini berawal pada 2011 sampai dengan 2019, di mana PT Krakatau Steel membangun Pabrik Blast Furnace (BFC) bahan bakar batubara untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah, karena dengan menggunakan bahan bakar Gas biaya produksi lebih mahal.

Pada 31 Maret 2011, dilakukan lelang pengadaan pembangunan Pabrik BFC yang dimenangkan oleh Konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering.

Sumber pendanaan pembangunan Pabrik BFC awalnya dibiayai Bank Eksport Credit Agency (ECA) dari China. 

Namun dalam pelaksanaannya, ECA tidak menyetujui pembiayaan proyek dimaksud karena EBITDA atau kinerja keuangan perusahaan PT Krakatau Steel tidak memenuhi syarat. 

Pihak PT Krakatau Steel kemudian mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB, dan LPEI.

Nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp6.921.409.421.190 dan pembayaran yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp5.351.089.465.278 dengan rincian, porsi luar negeri Rp3.534.011.770.896 dan porsi lokal Rp1.817.072.694.382.

Pekerjaan pun dihentikan pada 19 Desember 2019 dikarenakan pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba bahwa operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar. 

Pekerjaan pun belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi alias mangkrak.

Adapun dilakukan pemberhentian di tahun 2019 karena biaya produksi lebih tinggi dari harga di pasar dan berdasarkan hal tersebut, terindikasi adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo.

Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Read More

Refleksi 729 Tahun: Transformasi Surabaya ke Depan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Pahlawan telah mengalami sejumlah transformasi pada setiap masa kepemimpinan wali kotanya. 

Sejumlah transformasi pun dapat dilihat dari segi infrastruktur pembangunan, pendidikan, hingga pelayanan publik dan kesehatan.

Di Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) yang ke 729, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan bocoran mengenai sejumlah rencana besar untuk transformasi atau perubahan Kota Pahlawan di masa depan.

Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan publik. Ke depan, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan agar masyarakat tak perlu lagi datang ke kantor perangkat daerah (PD) atau kecamatan/ kelurahan untuk mengakses pelayanan publik. 

Baik itu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perizinan.

"Jadi tidak ada lagi orang itu perlu datang. Kenapa sekarang ini saya memberikan penanggung jawab (PNS) di setiap RW. Jadi fungsinya adalah itu," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/5).

Wali kota Eri menerangkan, meski Surabaya telah bertransformasi menjadi Kota Metropolitan, namun tidak semua warganya paham terhadap teknologi (IT). 

Makanya, ia ingin agar administrasi kependudukan (adminduk) dapat diakses warga melalui Balai RW.

"Bagaimana pelayanan di Surabaya itu masyarakat tidak perlu kesulitan, tidak perlu masyarakat itu datang ke mana-mana. Cukup ke Balai RWnya selesai," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Wali Kota Eri juga menginginkan terkait pelayanan adminduk, bisa didapatkan warga cukup dari rumah. 

Misalnya, ketika ada seorang ibu yang melahirkan, maka untuk akta kelahiran beserta perubahan KK (Kartu Keluarga) diantar petugas ke rumahnya.

"Jadi sudah berubah dan dikirim ke rumahnya. Itu yang saya inginkan," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Demikian pula ketika ada warga yang meninggal dunia. Ia menginginkan agar pada saat keluarga almarhum mengurus akta kematian, maka sudah sekaligus mendapatkan semua perubahan adminduk. 

"KK dapat, akta kematian dapat, perubahan-perubahan lainnya semua juga dapat. Itu yang saya inginkan," ungkap dia.

Di samping kemudahan pelayanan publik, Wali Kota Eri juga menginginkan Surabaya ke depan memiliki transportasi massal. 

Bahkan, ia mengaku, pada tahun 2023 mendatang, konsep transportasi massal itu bakal direalisasikan.

"Insyaallah transportasi massal itu akan saya lakukan di tahun 2023. Bayangin tidak banyak lagi motor, tidak banyak lagi mobil, tapi ada transportasi massal yang membuat nyaman, bersih dan tepat waktu," jelasnya.

Berbagai kemudahan pelayanan publik hingga transportasi massal itu sekarang menjadi concern Wali Kota Eri Cahyadi.

Kemudahan dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat membuat masyarakat di Kota Surabaya merasa lebih nyaman. 

"Jadi, urus kesehatan, pendidikan tidak perlu lagi datang, tapi sudah tercover," pungkasnya.

Read More

KRI Teluk Banten-516 Koarmada II Tiba di Kabupaten Ende Dalam Rangka Medukung Persiapan Harlah Pancasila Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Dalam rangka mendukung pengamanan dan persiapan memperingati Hari Lahir (Harlah) Pancasila di Kabupaten Ende NTT, pada tanggal 1 Juni 2022 mendatang, KRI Teluk Banten-516 Satfib Koarmada II yang di Komandani Letkol Laut (P) Joko Purwanto, M.M., mendukung Debarkasi Personel dan Material Lantamal VII Kupang, Yonmarhanlan VII Kupang dan Lanud Eltari Kupang, yang saat ini sandar di Pelabuhan Soekarno Ende. Senin (30/05/2022).

Komandan KRI Teluk Banten-516 mengatakan," Perhelatan besar ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Lantamal VII Kupang guna pelaksanaan pengamanan dan persiapan  dalam mendukung kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende NTT, Pada tanggal 1 Juni 2022 mendatang, yang direncanakan akan di hadiri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo." terangnya.

Adapun pejabat yang turut Onbaord di KRI Teluk Banten -516 dari Lantamal VII Kupang menuju Ende yaitu Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama TNI Dr. H Yudho Warsono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CIQnR., CIQaR., CRMP., Asintel Danlantamal VII Kupang, Kolonel Laut (S) Budi Djoko Seputro, Asops Danlantamal VII Kupang, Letkol Laut (P) Andik Sanjaya, CTMP., Kadiskes Lantamal VII Kupang, Letkol Laut (K) M. Haris, A.Mf., S.K.M., M.Kes., Ka Akun Lantamal VII Kupang, Letkol Laut (S) Abubakar Adisaputra, S.E., Danyonmarhanlan VII Kupang, Mayor Mar Wira Dharma S. L. G., S.H., M.Tr.Opsla.,

Sesampainya di dermaga Soekarno Ende, KRI Teluk Banten-516 dilaksanakan merplug (penerimaan KRI) sebagai tradisi khas TNI AL yang dilaksanakan oleh Personel Lanal Maumere dalam mendukung sandarnya setiap Kapal Perang RI (KRI). (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejagung Ringkus DPO Kasus Ruislag Tanah Aset Pemprov Jateng

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil meringkus daftar pencarian orang atau DPO asal Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. 

DPO atas nama Rustamadji itu diringkus di Wringin Putih, Bregas, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 30 Mei 2022.

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: N.126/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor.Smg tanggal 03 Februari 2014, Rustamadji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam tukar guling (ruislag) tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Semarang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa, 31 Mei 2022.

Ketut berujar perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.527.648.000. Akibat perbuatannya, Rustamadji dijatuhi pidana penjara selama enam tahun, serta denda Rp 200 juta rupiah.

Rustamadji ditangkap lantaran mangkir memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut untuk menjalani eksekusi pemidanaan. Kejaksaan pun memasukkan Rustamadji masuk dalam DPO.

“Tim bergerak cepat untuk melakukan pemantauan terhadap terpidana. Setelah dipastikan keberadaannya, tim langsung mengamankan Terpidana dan segera dibawa ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk dilaksanakan eksekusi,” kata Ketut Sumedana.

Melalui program Tabur, kata Ketut, Jaksa Agung meminta jajarannya memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran. Ketut pun menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan Agung segera menyerahkan diri. 

"Tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," ucapnya.

Read More

Gubernur Khofifah Lantik Fattah Jasin jadi Wakil Bupati Pamekasan Gantikan Raja'e

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dr. Ir. Raden Bagus Fattah Jasin MS resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Pamekasan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di gedung Negara Grahadi Surabaya. Senin (30/5/2022).

RB Fattah Jasin dilantik sebagai wakil bupati Pamekasan menggantikan Wakil Bupati Pamekasan sebelumnya, Raja’e yang meninggal dunia pada 31 Desember 2020, untuk sisa masa jabatan tahun 2018-2023.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.35-1263 tahun 2022 tentang Penetapan Pengangkatan Wakil Bupati Pamekasan.

Dalam acara pelantikan Wabup Pamekasan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Prov. Jatim, PJ. Sekretaris Daerah Prov Jatim, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Prov. Jatim, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala BPKAD, Kepala Disperindag, Kepala DPMD, Kasatpol PP, Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Karo Pemerintahan dan Otoda Setda Prov. Jatim, Karo Adm. Pimpinan dan Karo Umum.

Sementara dari Pamekasan dalam pelantikan tersebut tampak Bupati Pamekasan beserta istri, Wakil Bupati Pamekasan terpilih beserta istri, Pimpinan DPRD Kab. Pamekasan, Forkopimda Kab. Pamekasan, Sekda Kab. Pamekasan beserta istri, Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Pamekasan, Sekretaris DPRD Kab. Pamekasan, Inspektur Kab. Pamekasan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, seluruh Kabag Pemerintahan Setdakab Pamekasan.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jatim guna mempercepat berbagai program pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. 

Sebab, masih banyak tugas yang harus segera diselesaikan demi percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Diantaranya pengentasan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembukaan lapangan kerja, dan sebagainya.

“Mari kita ber-fastabiqul khairat, kita berlomba menuju kebaikan, mempercepat program pelayanan Penyejahteraan bagi masyarakat,” ajak Khofifah.

“Percepatan itu misalnya bisa dilakukan pada Pembangunan tematik berbasis desa di Kabupaten Pamekasan, sehingga bisa lebih produktif lagi. Bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi memaksimalkan program di Kabupaten Pamekasan,” imbuhnya.

Khofifah menambahkan bahwa pelantikan Wakil Bupati Pamekasan hari ini akan menambah energi dan semangat dalam mewujudkan cita-cita memajukan kabupaten Pamekasan.

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan bahwa mempercepat program pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Misalnya dengan terus melakukan inovasi, improvement, kerja keras, serta memperluas dan memperkuat jejaring demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan.

“Semua program yang sudah direncanakan bisa menemukan jalan percepatan pembangunan tematik berbasis desa. Inilah yang menjadi kekuatan Kabupaten Pamekasan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa salah satu target pemerintah pusat dalam membelanjakan APBD dengan produk dalam negeri adalah Pemprov Jatim, pemkab dan pemkot di Jatim mendapat target membelanjakan APBD-nya untuk produk dalam negeri sebesar Rp 26,8 triliun untuk TA 2022. 

Oleh sebab itu, mantan Mensos RI ini mengimbau agar Pemkab Pamekasan terus mendorong keterlibatan UMKM demi mencapai target tersebut.

Artinya, ada upaya dari pemerintah pusat agar semua pemprov serta pemkab dan pemkot memberikan dukungan dan penguatan ekonomi kerakyatan kepada UMKM di daerahnya masing-masing. 

Maka dari itu, Khofifah meminta harus ada langkah konkret yang dilakukan dalam upaya penguatan UMKM tersebut.

“Ini sifatnya bukan sunnah, tapi ini sifatnya wajib dalam koridor belanja produk dalam negeri melalui APBD TA 2022 total sebesar Rp26,8 triliun se-Jawa Timur,” tegasnya.

Khofifah menambahkan bahwa untuk penguatan managemen dan kualitas produk UMKM di Jatim dapat diupayakan melalui sinergi dan jejaring lebih luas antara lain melalui kerjasama Pemprov Jatim dengan Kampus UMKM Shopee. 

Untuk itu, ia mengimbau agar Bupati dan Wabup Pamekasan segera mengidentifikasi dan mengirimkan timnya untuk mengikuti berbagai kemampuan managerial skill di jejaring Kampus UMKM Shopee.

“Jadi ini sebetulnya partnership antara Pemprov Jatim dan Shopee Group, yakni Kampus UMKM Shopee yang ada di Malang,” imbuhnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengungkapkan bahwa melalui Kampus UMKM Shopee akan ada penguatan yang luas bagi UMKM. 

Karena target mereka adalah menjadi marketer sehebat-hebatnya hingga menjangkau pasar mancanegara.

“Supaya punya gambaran bagaimana mengakses tim yang sudah disiapkan melalui desa tematik itu. Lalu ketemu format, paling tidak jejaring ke 38 negara,” ungkapnya.

“Semua kita harapkan bisa seiring dengan program yang sedang dimaksimalkan di Kabupaten Pamekasan,” pungkasnya.

Read More

Polda Jatim Tangkap Wanita Penipu Arisan Fiktif

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini Kepolisian Daerah (Polda) Jatim resmi menahan Anggrita Putri Khaleda (22), atas kasus penipuan berkedok arisan dan investasi online fiktif atau bodong. 

Dari kasus ini, selebgram bertubuh mungil menipu 13 korbannya mencapai Rp.1 miliar.

Menurut keterangan Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Wildan Alber, korban 13 orang merupakan yang melaporkan kejadian ini ke polisi. 

Untuk total korban keseluruhan sebanyak 150 orang.

“Dari pengakuan tersangka bernama Anggrita Putri Khaleda korbannya ada 150 orang. Jadi bagi (yang merasa) jadi korban silahkan melapor ke Subdit Siber Polda Jatim. Untuk pengungkapannya berdasarkan LPB 2902/IV/2022 tanggal 14 April 2022,” ujar AKBP Wikdan didampingi Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, Selasa (31/5/2022).

Lanjut Wildan, wanita warga Wiyung Surabaya ini ditangkap anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim di kamar kontrakannya Kota Denpasar, Bali, pada tanggal 24 Mei 2022 lalu.

Anggrita Putri Khaleda (22), warga Jalan Wiyung Surabaya

Pelaku merupakan bandar ini menggunakan media sosial WhatApp dan Instagram. Ia memasang tautan sebuah Grup WhatApp pada halaman profil akun Instagram miliknya. 

Siapapun yang mengklik tautan itu, secara otomatis langsung menjadi anggota Grup Whatsapp bernama Arisan Love.

Sedangkan untuk memperdayai para anggota Grup WhatsApp, yaitu pelaku mengajak arisan secara daring melalui skema pembelian slot. 

Semakin besar slot yang dibeli korban, maka semakin besar pula keuntungan yang ditawarkan pelaku.

Misalnya korban membeli slot senilai Rp 1 juta, maka keuntungan yang diperoleh hanya 30 persen. 

Berbeda bila korban mengirim uang hingga Rp 10 juta maka keuntungan bisa mencapai 50 persen menjadi Rp 15 juta.

Namun keuntungan yang dijanjikan tersebut tak kunjung terealisasi hingga para korban merasa ditipu dan melaporkan sang bandar arisan ke polisi.

“Untuk pelaku ini, korbannya dari Surabaya, dengan besaran kerugian mulai dari Rp 2 juta hingga ratusan juta,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi menjerat pelaku dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Read More

Sambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 KRI Teluk Banten-516 Koarmada II Turut Ramaikan Parade Festival Pesona Kebangsaan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Teluk Banten-516 Satban Koarmada II turut meramaikan hari Lahir Pancasila Tahun 2022 yang kali ini dipusatkan di Kabupaten Ende NTT sebagai peserta parade festival juga diikuti oleh kelompok etnis dari Ende, Bajawa, Manggarai, Nagekeo, Sikka, Flores Timur, Jawa, Sulawesi, serta kelompok pelajar tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai acara besar bertempat di Dermaga Pelabuhan Soekarno Ende Kel. Kota Raja, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende. 

Salah satunya dengan berlangsung kegiatan Parade Laut dan Darat Prosesi Parade Festival Pesona Kebangsaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 tingkat Kab. Ende dilaksanakan pada Sabtu, (28/5 2022) lalu.

Dengan mengusung tema "Dari Ende untuk Indonesia dan dari Ende untuk Pancasila" kegiatan ini dihadiri sekitar 1.500 masyarakat Kab. Ende dan sekitarnya. 

Kegiatan parade ini digelar sebagai wujud kecintaan serta menjiwai arti dan makna nilai-nilai Pancasila yang dapat dikiaskan dengan meskipun berbeda-beda namun tetap satu yaitu, "Bhinneka Tunggal Ika".

Parade festival pesona kebangsaan dalam rangkaian hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 juga dihadiri oleh Bupati Ende, Drs. H Achmad H Djafar, MM, Danlanal Maumere, Kolonel Laut (P) Dwi Yoga Pariyadi, M.Tr. Hanla.,M.M., CTMP,  Komandan KRI Teluk Banten Letkol Joko Purwanto, M.M, Kapolres Ende, AKBP Andre Librian, S.IK serta Dandim 1602/Ende, Letkol Inf Nelson Paido Marpaung. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pemkot Surabaya Pastikan ASN Penghuni Rusun Sudah Keluar Semua

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghuni rusun sudah keluar semuanya. 

Mereka pun diganti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memang berhak menghuni rusun tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, berdasar hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada sebanyak 88 orang ASN yang menghuni rusun. 

Terdiri atas 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Mereka tinggal di rusun milik Pemkot Surabaya.

”Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Mereka sudah banyak yang keluar dan menyerahkan kuncinya mulai bulan Januari,” tegas Irvan seusai upacara Hari Jadi Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/5).

Irvan juga menegaskan bahwa hampir setiap hari pihaknya melakukan update data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN dan penghuni yang sudah mampu, diganti dengan penghuni yang MBR. 

Bahkan, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data SIMBR, langsung dilakukan pergantian dengan warga yang MBR. 

“Jadi, kita terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kita evaluasi, kalau mereka sudah keluar dari SIMBR, kita gantikan ke yang MBR,” ujarnya. 

Di samping itu, Irvan memastikan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan penertiban terhadap penghuni rusun. Namun, berdasarkan arahan dan amanat dari Wali Kota Surabaya, pihaknya juga diminta mengentas MBR. 

“Jadi, saat ini kita tidak hanya melakukan penertiban, tapi juga bagaimana mengentas MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tapi juga membina dan memdampingi mereka,” katanya. 

Menurut Irvan, dalam mengentas MBR itu pihaknya juga bersama-sama dengan dinas lain, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), dan juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, karena barangkali mereka butuh pelatihan toko kelontong, butuh pelatihan menjahit, bikin sepatu dan pelatihan paving yang sesuai dengan minatnya masing-masing. 

Bahkan, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan. 

“Jadi, fokus kita sekarang tidak hanya menyediakan fasilitas rusun bagi MBR, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi berdaya dan akhirnya bisa keluar dari MBR. Karena Pak Wali juga menyampaikan bahwa menempati rusun itu tidak bisa selamanya, mereka harus keluar dari MBR supaya bisa keluar pula dari rusun itu. Itu yang ditugaskan Pak Wali kepada kami,” tegasnya. 

Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mengajukan rusun berdasarkan data e-Rusun sudah sekitar 11 ribu KK (Kartu Keluarga). 

Namun, setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR hanya ada sekitar 5 ribuan KK yang dinilai layak. 

“Meskipun antriannya segitu, tapi kemarin kita juga sudah meresmikan rusun Gunung Anyar Sawah, nanti juga ada rusun dari pemerintah pusat di Tambak Wedi dan Menanggal, sehingga kita langsung prioritaskan kepada warga di sekitar situ dan yang masuk MBR. Artinya, sudah banyak juga yang kami masukkan ke dalam rusun itu, bahkan dalam tahun ini sekitar seribuan yang bisa kami masukkan ke dalam rusun,” pungkasnya. 

Read More

Di HJKS Surabaya Ke 729, JPN Kejari Tanjung Perak Terima Penghargaan dari Wali Kota Eri Cahyadi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menerima penghargaan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Penghargaan ini diberikan tepat saat Surabaya yang dijuluki kota Pahlawan ini merayakan hari jadi ke-729 tahun, Selasa (31/5).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi menyatakan pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) berkewajiban untuk menyelamatkan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Dan aset Pemkot Surabaya yang berhasil diselamatkan adalah berupa tanah yang luasnya kurang lebih 17.700 m2 di wilayah Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

"Apabila aset ini dinilai NJOP sebesar Rp.51.772.500.000,- (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)," kata Kajari Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi.

Kasna menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih pada Wali Kota Surabaya yang sudah mengapresiasi kinerja institusinya. 

"Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di hari ini HJKS, alhamdullilah, Pemkot Surabaya memberikan penghargaan pada kami dari jajaran Bidang Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait penyelamatan aset yang telah dilakukan," ungkap Kasna.

Menurutnya pemberian penghargaan ini, dapat menambah semangat Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Tanjung Perak untuk bekerja lebih baik lagi dan bisa lebih optimal untuk menyelamatkan aset Pemkot Surabaya yang masih dikuasai oleh pihak lain.

Sebab dengan adanya penghargaan ini lanjut Kasna, merupakan wujud sinergitas antara Pemkot Surabaya dengan JPN Kejari Tanjung Perak yang terus berjuang agar aset Pemkot bisa dikembalikan.

"Tentunya dengan semakin banyaknya aset yang bisa kita selamatkan mudah-mudahan kedepan aset-aset yang kami temukan selama ini masih banyak dikuasai atau di duduki pihak-pihak lain dapat lebih kita maksimalkan lagi dalam rangka penyelamatan aset milik Pemkot Surabaya," pungkasnya.

Kasna juga berharap di HJKS ke 729 ini semakin mempererat hubungan Kota Surabaya dengan Korps Adhyaksa yang berkantor di jalan Kemayoran ini semakin erat.

"Tentunya sebagaimana tema di hjks ini dengan sinergi yg lebih kuat harapan kita surabaya makin sukses. Sekaligus atas nama keluarga besar Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengucapkan Selamat hari jadi Kota Surabaya ke 729, semoga kota surabaya Semakin maju, modern, masyarakatnya makin sejahtera dan tetap humanis,” tandasnya. 

Adapun JPU Kejari Tanjung Perak yang menerima penghargaan itu diantaranya

1 Kajari Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi SH MH 

2 Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tanjung Perak, Rollana Mumpuni SH MH

3 Kasi Intel Kejari Tanjung Perak, Putu Arya Wibisana SH MH 

4 Kasubsi Perdata dan TUN Kejari Tanjung Perak, Dinneke Absari SH

5 Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejari Tanjung Perak, Arie Zaky Prasetya SH

6 Jaksa Kejari Tanjung Perak, Ugik Rahmantyo SH 

Read More

Kejar Target 2023 Semua Terlayani Air, Wali Kota Eri Cahyadi Resmikan 7 Lokasi Master Meter

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya terus melakukan berbagai upaya percepatan demi mewujudkan target “2023 Semua Terlayani Air”. 

Salah satu yang dilakukannya adalah terus memperbanyak program master meter.

Makanya, dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan tujuh master meter yang tersebar di beberapa titik di Kota Surabaya. 

Secara simbolis, Wali Kota Eri meresmikan master meter itu di Jalan Karangan gang 5, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (30/5). 

Peresmian ini sekaligus menandai diresmikannya enam master meter lainnya.

Saat meresmikan master meter di Jalan Karangan gang 5 itu, Wali Kota Eri besama jajaran pemkot dan jajaran PDAM juga mengecek langsung master meter itu. 

Bahkan, Wali Kota Eri juga sempat membasuh mukanya dengan air dari master meter itu.

Seusai melakukan pengecekan, Wali Kota Eri mengaku sangat bersyukur karena beberapa tempat di Surabaya yang belum teraliri air PDAM akhirnya mulai teraliri air dengan program master meter. 

Ia menegaskan bahwa beberapa tempat yang belum teraliri air PDAM itu bukan berarti PDAM tidak bisa memasang di tempat tersebut, tapi memang terkendala aturan yang tidak diperbolehkan.

“Bisa karena tanahnya bukan milik pribadi seperti di kawasan ini berarti tanah irigasi. Ada lagi tanahnya PT KAI dan sebagainya. Nah, yang seperti ini PDAM tidak bisa pasang, karenanya di PDAM itu ada istilah atau program pasang master meter,” kata Wali Kota Eri.

Dalam program master meter itu, PDAM dibantu oleh Forum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar masyarakat mampu secara swadaya melakukan perawatan dan sosialisasi kepada penerima manfaat. 

Dalam hal ini, masyarakat berkontribusi menggali, memasang pipa, melakukan sambungan rumah, dan melakukan perbaikan kembali bekas galian. Sedangkan PDAM menyiapkan meter induk dan jaringannya.

“Jadi, master meter itu adalah meteran gede (besar) yang masuk ke meteran yang tanahnya milik orang pribadi, dan orang tadi itu dengan kerendahan hatinya, akhirnya dibuatkan sambungan ke rumah-rumah yang ada di belakangnya. Jadi, ini adalah kebersamaan, bagaimana yang punya tanah membantu yang tidak punya tanah, dan yang tidak punya tanah wajib merawat, karena nanti master meter ini yang merawat dan yang menjaga sampai pemasukannya adalah Kelompok Swadaya Masyarakat itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat itu untuk meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum memasang master meter itu. Sebab, ke depannya yang memperbaiki kalau ada kerusakannya bukan PDAM, tapi kelompok masyarakat tersebut. 

PDAM tidak diperbolehkan oleh aturan, karena itu bukan tanahnya pemkot dan bukan milik pribadi. 

“Yang paling penting jangan sampai ada warga yang ngomong tidak sepakat, makanya dipastikan dulu sebelum dipasang,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga bersyukur karena melalui program master meter ini, terutama di Kelurahan Sawunggaling ini, ternyata Surabaya masih punya karakter “Arek” yang suka tolong menolong dan bergotong-royong. 

Di samping itu, program ini juga menjadi pembuktian komitmen jajaran direksi PDAM yang ingin 2023 semua warga teraliri air.

“Jadi, pada waktu dilantik, saya minta kepada Pak Direktur dan direksi lainnya supaya tahun 2023 seluruh warga Surabaya teraliri air PDAM. Beliau langsung meng-iya-kan. Ini yang saya katakan luar biasa kepada jajaran direksi ini. Dan hari ini dibuktikan oleh Pak Direktur, tempat-tempat yang sulit dialiri air akhirnya bisa teraliri dengan cara program master meter ini, sekali lagi terimakasih Pak Direktur dan jajaran PDAM,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu mengatakan tujuh lokasi master meter yang menjadi kado buat HJKS Kota Surabaya kali ini terletak di Jalan Karangan Gang 5, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo. 

Tambak Dalam Baru Gang 8, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo. Tambak Dalam Baru Gang 9, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo. Pegesangan Lestari Gang 2, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan.

Selanjutnya, di Medokan Sawah Timur Gang 7C, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut. Pagesangan 4 Sungai, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan. Dan Keputih Tegal Gang 8, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. 

"Jadi, pada tahun 2022 ini, layanan master meter telah melayani rumah tangga yang berada di tujuh lokasi itu dengan jumlah total penerima manfaat sebanyak 149 KK (Kepala Keluarga),” kata Arief.

Menurutnya, program master meter merupakan program strategis yang tiap tahun direplikasi oleh PDAM Surya Sembada. Program ini diinisiasi sejak tahun 2010 dengan titik lokasi pemasangan pertama di Jetis Baru Kelurahan Wonokromo. 

"Sampai dengan tahun 2022, PDAM telah memasang 185 titik master meter di Kota Surabaya dengan total penerima manfaat sebanyak 8.864 KK,” ujarnya.

Arief Wisnu menambahkan, master meter ini merupakan upaya PDAM Surya Sembada untuk melayani warga yang selama ini menempati wilayah yang tidak bisa dipasangi pipa PDAM secara administrasi. 

“Jadi, ini merupakan upaya PDAM agar warga yang dulu tidak dapat menikmati air PDAM secara langsung, bahkan tidak dapat mengurus pemasangan sambungan air baru, kini dapat menikmati secara langsung melalui kran di depan rumahnya,” pungkasnya. 

Read More

Kadisharkap Koarmada II Pimpin Upacara Penaikan Bendera

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepada seluruh prajurit saat ini pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang Covid-19 untuk itu pentingnya agar seluruh prajurit tetap selalu menjaga protokol kesehatan baik bagi diri kita maupun keluarga, berkaitan dengan hal itu agar disampaikan kepada keluarga prajurit atau saudara dan tetangga sekitar apabila membutuhkan vaksin baik dosis 1, 2 maupun boster Diskes Koarmada II sampai saat ini masih melayani vaksin, untuk itu segera manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin.

Hal tersebut diatas merupakan sambutan Kadisharkap Koarmada II Kolonel Laut (T) Dedi Noferi, saat memimpin upacara penaikan bendera hari Senin (30/5/2022) di Dermaga Madura Mako Koarmada II yang diikuti seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama dari satuan Slog, Disharkap dan Dismatbek Koarmada II.

Lebih lanjut Kadisharkap Koarmada II mengatakan kepada seluruh prajurit pentingnya untuk meningkatkan kedisiplinan baik penggunaan Baju dinas sesuai peraturan dan ketentuan TNI AL yang berlaku saat ini dan tertib disiplin selama berkendaraan dengan melengkapi surat surat serta kecepatan kendaraan dalam basis TNI AL, selain itu agar menghindari narkoba. 

Kadisharkap Koarmada II juga mengingatkan kepada prajurit yang sedang melaksanakan dinas jaga agar tetap meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya kebakaran serta penggunaan listrik dan air.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kadisharkap mengingatkan kembali kegiatan di bawah logistik bahwasannya bulan Juni dan Juli ada beberapa agenda TNI AL seperti  Satgas Rimpac yang akan berangkat awal bulan Juni dan MTF Lebanon yang akan berangkat awal bulan Juli serta KJK disamping itu pada minggu keempat bulan Juni akan ada Latopsfib yang melibatkan banyak unsur, untuk itu mari kita awasi dan siapkan mudah mudahan seluruh operasi yang di jadwalkan oleh TNI AL minimal sudah kita siapkan semua dan berjalan dengan lancar. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pangdam V/Brawijaya Hadiri Rakor bersama Forkopimda Jatim Tentang Percepatan Penanggulangan PMKpada Hewan di Jawa Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc., bersama Forkopimda Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan di Provinsi Jawa Timur bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure, Malang, Senin, (30/5/2022).

Pada kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya memberikan penjelasan  tentang Peranan Kodam V/Brawijaya dalam Pengendalian Penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi di Jawa Timur.

"Umumnya, tidak semua peternak mengetahui SOP pengendalian ketika hewan terkena penyakit mulut dan kuku. Sebab SOP ini berkaitan dengan perawatan hewan," Papar Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc saat memberikan paparan dihadapan audien.

Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut, ada beberapa upaya dan langkah yang dilakukan. 

Diantaranya, memproteksi diberbagai wilayah yang masih tergolong zona hijau, dan melakukan penyembuhan  terhadap hewan yang sudah terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku.

"Penyakit mulut dan kuku ini dapat sembuh setelah diisolasi selama 14 hari sejak pertama kali terdeteksi. Nah, jika sudah terdeteksi maka hewan tersebut dapat dipisah dengan hewan yang lain," terangnya.

Disamping itu, stakeholder juga diminta gencar dalam mensosialisasikan pencegahan penyakit mulut dan kuku, memberikan vaksin serta melakukan monitoring secara berkala. 

Monitoring secara berkala ini dapat dikerjasamakan dengan gugus tugas baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pangdam V/Brawijaya juga menyampaikan tentang  pentingnya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait dalam gugus tugas bersama untuk penanggulangannya sehingga upaya mengendalikan penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi di wilayah Jawa Timur dapat berjalan secara optimal dan berhasil.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati. (Pendam V/Brawijaya)

Read More