Barang Haram Bernilai Rp 1,25 Triliun Dimusnahkan di Markas TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) TNI Angkatan Laut (TNI AL) memusnahkan barang bukti sebanyak 179 kilogram (Kg) narkoba jenis kokain yang diperkirakan bernilai Rp 1,25 triliun.

Kegiatan pemusnahan barang haram itu berlangsung di salah satu markas TNI, yaitu Lapangan Apel Komando Armada (Koarmada) I, Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Kamis (2/6).

Acara ini disaksikan oleh perwakilan BPOM RI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) dalam keterangan pers, Kamis (2/6) menyebutkan pemusnahan narkoba jenis kokain dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat Incinerator yang terpasang pada dua mobil setelah mendapatkan penetapan penyitaan dan pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Nomor: 450/PEN/PID/2022/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2022.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan mengatakan dari hasil laboratorium BPOM Jakarta, Nomor: R.PP.01.01.11A.11A5.05.22.1009 tanggal 17 Mei 2022, TNI AL telah mengajukan permohonan penetapan untuk penyitaan dan sekaligus untuk pemusnahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan penetapan penyitaan sekaligus mengabulkan permohonan untuk pemusnahan barang temuan kokain di Koarmada I.

Pada kesempatan itu, Pangkoarmada RI didampingi Asintel KSAL Laksda TNI Angkasa Dipua, Pangkoarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah, Danlantamal III Brigjen TNI Mar Umar Farouq, Kadiskum AL Laksma TNI Leonard Marpaung, Kadispenal Laksma TNI Julius Widjojono, dan Danlanal Banten.

Read More

MenPANRB Terbitkan SE Penghapusan Tenaga Honorer di 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer, yang mulai diberlakukan 28 November 2023.

Dalam surat yang diterbitkan pada Selasa (31/5/2022), Tjahjo menyampaikan latar belakang berupa pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal tersebut berisi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Selanjutnya pasal 8 UU yang sama menyebutkan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Kemudian, Tjahjo juga menyebut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP tersebut berisi:

1. Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

3. Kemudian lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.

4. Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sesuai Pasal 99 ayat (1) jatuh pada Tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Artinya mulai 28 November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tjahjo meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen untuk:

a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.

b. Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

c. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

d. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

e. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Tjahjo mengatakan, tenaga honorer hanya bisa beralih status kepegawaian dengan tes seleksi dari pemerintah. Yaitu lewat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan CPPPK.

Meski begitu, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skor yang dibutuhkan (passing grade).

"Bisa ikut tes PPPK dan (passing) grade-nya sudah diturunkan," kata Tjahjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang ditayangkan secara virtual, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, memang banyak tenaga honorer yang meminta diangkat menjadi PNS. Namun, mereka kalah saing ketika pengadaan CPNS dan CPPPK dibuka oleh pemerintah.

"Kita (pemerintah) ikutkan tes PPPK, passing grade-nya diturunkan oleh Pak Bima (Kepala BKN), tapi mereka (tenaga honorer) kalah bersaing dengan yang muda-muda," tutur Tjahjo.

"Mereka (tenaga honorer) yang tiga, empat tahun lagi pensiun sampai nangis," ujarnya.

Read More

BNNP Jatim Ringkus 4 Kurir Sabu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur berhasil meringkus 4 pelaku peredaran narkoba di empat tempat kejadian perkara (TKP), antara lain di Banyuwangi, Sampang, Madura dan Sidoarjo.

Petugas kali pertama meringkus Ali Fauzan (36), warga Dusun Jati Pasir, Banyuwangi. Dari tangannya, barang bukti 2 poket sabu seberat 146 gram, sepasang sepatu, sebuah HP, kartu ATM BRI dan uang tunai Rp 1 juta.

“Untuk tersangka AF, modusnya yakni menerima paket sabu yang dimasukkan dalam sepasang sepatu. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam sepasang sepatu tersebut terdapat narkotika jenis sabu seberat 146 gram,” kata Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol M. Aris Purnomo, Selasa (2/6/2022).

Ungkap kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diberikan masyarakat terkait ada pengiriman paket berisi sabu di Kantor Pos Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang dikirim atas nama Sepatu Murah Pekanbaru.

Dari pengeledahan yang dilakukan petugas mendapati 2 poket sabu yang seberat 98 gram dan 48 gram sabu di dalam paket berisi sepasang sepatu merek 361.

“Tersangka mengaku sudah dua kali mengambil paket sabu ini. Nantinya paket sabu itu oleh tersangka akan dipecah menjadi paket klip dan diberikan kepada penerima atas perintah dari bosnya inisial B,” terangnya.

Saat diinterogasi, Ali mengaku mendapatkan barang haram dari bos, atasannya. "Saya disuruh Bos mengambil paketan ke Kantor Pos Kalibaru," terang Ali kepada petugas.

Ali juga berterus terang, jika mendapatkan upah Rp 1 juta untuk mengambil paket sabu. "Sabu juga saya pakai sendiri sebagai upah tambahan," tuturnya.

Rencananya, barang akan dikirim ke pemesan dengan sistem ranjau di daerah Alas Kumitir, Banyuwangi. Tapi terburu ditangkap polisi.

Kemudian di tempat lain, petugas juga menangkap Tinggal (36), warga Dusun Palampe’an, Kab. Sampang dengan barang bukti 12 poket sabu seberat 16,58 gram. Yang bersangkutan mengaku membeli barang haram tersebut dari I (DPO) seberat 50 gram.

“Oleh tersangka dipecah-pecah dalam sistem poket dan dijual kembali seharga Rp 100 hingga Rp 300 ribu. Sehingga total barang bukti yang tersisa dan berhasil diamankan yakni sebanyak 16,58 gram sabu,” jelas Aris.

Yang terakhir, diamankan 2 orang sekaligus yaitu Agus Widodo (47), warga Dusun Iburaja, Kabupaten Lumajang dan Muhammad Arifin (28), warga Jalan Semeru, Dusun Krajan, Kabupaten Malang. Dari kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 2 plastik klip sabu sebanyak 212 gram.

Read More

Kolonel Unang Pimpin Apel Gelar Pasukan Pam VVIP Wapres RI

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo memimpin berjalannya apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden RI, H. Ma’ruf Amin.

Apel yang digelar di Pendopo Kabupaten Graha Majatama pada Kamis, 2 Mei 2022 itu, diikuti oleh personel TNI, Polri dan Pemda setempat.

Beberapa pesan, disampaikan oleh Danrem dalam apel itu, salah satunya untuk bisa meningkatkan kesiapan pasukan selama pengamanan VVIP berjalan.

“Peningkatan itu, meliputi personel, materiil dan alat perlengkapan,” ujar Danrem.

Kolonel Unang menambahkan, setiap pengamanan harus dapat memberikan jaminan pada setiap objek yang terbaik dan maksimal. 

Bahkan, setiap hal yang berkaitan dengan adanya persiapan dan pelaksanaan pengamanan, harus bisa dilaksanakan dengan serius.

“Semua unsur harus saling bersinergi dalam pelaksanaan pengamanan VVIP ini,” tegas Danrem.

Read More

Empat Bandar Narkoba Tangkapan Mabes Polri Dilimpahkan ke Kejari Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Empat bandar narkoba, Windiarti, William Cornelius, Herry Sumito dan Agus Darmanto beserta barang bukti kini telah dilimpahkan (tahap II) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (2/6/2022).

Dalam kasus ini, keempatnya diamankan anggota Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri ditangkap di Apartemen kawasan Mulyorejo Surabaya. Setelah digeledah, petugas menemukan 415 gram sabu, 17 ribu pil ekstasi dan 30 gram serbuk ekstasi.

“Penangkapan terhadap tersangka William pada sekira akhir bulan Januari 2022. Selanjutnya tersangka mengatakan menyimpan narkotika di sebuah rumah yang juga berada sekitar apartemennya,” kata Kajari Surabaya Danang Suryo Wibowo, SH., LL.M melalui Kasi Intelijen Khristiya Lutfiasandhi, SH., MH. kepada awak media, (2/6).

Kemudian, petugas melakukan pengembangan di rumah yang dimaksud dan benar rumah tersebut dipergunakan untuk menyimpan narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu.

“Di lokasi rumah petugas mengamankan tiga tersangka lainnya yaitu Windiarti, Herry Sumito dan Agus Darmanto,” imbuhnya.

Read More

KPK OTT Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Terbaru, kegiatan senyap ini menjerat Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

"Saat ini KPK sedang melakukan tangkap tangan di wilayah Yogyakarta," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Juni.

Firli belum bicara banyak perihal tangkap tangan ini. Alasannya, anak buahnya hingga kini masih bertugas di lapangan.

Namun, dia membenarkan anak buahnya turut menjerat Haryadi dalam kegiatan tersebut. 

"Betul, saudara HS," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan OTT yang menjerat Haryadi. 

Selain di Yogyakarta, kegiatan ini juga digelar di Jakarta.

"Benar kami hari ini telah melakukan giat penangkapan di Jakarta dan Yogyakarta. Berkaitan dengan dugaan penyuapan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Ghufron meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kelanjutan atau kronologi secara lengkap OTT tersebut.

 "Setelah selesai nanti kami akan jelaskan secara lebih rinci," pungkasnya.

Read More

KPK Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dan Kepala Rutan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan kepada 9 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan kepala cabang rumah tahanan (Rutan).

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Aula Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/6).

Dalam sambutannya, Cahya berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya meminta agar para pejabat yang dilantik hari ini terus melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan secara maksimal," imbau Cahya.

Para pejabat yang dilantik yaitu, Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dari Polri, Direktur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Elly Kusumastuti dari Kejaksaan, serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Haerudin dari KPK.

Kemudian, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Herda Helmijaya dari KPK, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Kartika Handaruningrum dari Kementerian Luar Negeri, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Amir Arief dari KPK.

Berikutnya, Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi (PPSPK) Muhamad Suryanto, dari Kementerian Keuangan, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia Zuraida Retno Pamungkas dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yuyuk Andriati Iskak dari KPK, serta Kepala Cabang Rumah Tahanan (Rutan) KPK Achmad Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Cahya juga berpesan agar pejabat yang dilantik mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan baik dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelantikan 9 pejabat tinggi pratama tersebut merupakan hasil dari seleksi terbuka yang diselenggarakan KPK melalui panitia seleksi (Pansel) yang dimulai dari tahap pengumuman pada 14 Februari 2022 sampai dengan tahap akhir pada 28 April 2022.

Proses seleksi mencakup tahap administrasi, penulisan makalah/policy brief, assessment kompetensi manajerial dan sosial kultural, pemeriksaan kesehatan, pemaparan makalah dan wawancara, hingga pengumuman hasil seleksi, dan pelantikan pada hari ini.

Read More

Wakil Wali Kota Armuji Pastikan Layanan TOB Di Terminal Intermoda Joyoboyo Berjalan Lancar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya sudah melakukan soft launching metode pembayaran baru Suroboyo Bus dengan menggunakan pembayaran Tap On Bus (TOB), Selasa (31/5) atau bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729. 

Dengan metode ini, para pengguna Suroboyo Bus cukup melakukan tapping kartu uang elektronik ke alat Tap yang telah disediakan dalam bus.

Demi memastikan layanan itu berjalan dengan baik, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Kamis (2/6). 

Ia pun menaiki Suroboyo Bus sambil mencoba menggunakan uang elektronik pakai TOB itu.

"Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan minat masyarakat Surabaya memanfaatkan alat transportasi perkotaan berbasis jalan, jadi nanti kalau ada kesulitan akan dibantu petugas yang ada di masing-masing bus," kata Armuji.

Armuji juga menambahkan bahwa metode ini menambahkan metode pembayaran sebelumnya yang juga menggunakan uang elektronik, yaitu pembayaran pakai QRIS. 

Sedangkan untuk tarifnya, ia menjelaskan masih sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 5 ribu untuk warga umum dan Rp 2.500 bagi pelajar maupun mahasiswa.

“Dengan tiket semurah itu, pengguna bisa menikmati Suroboyo Bus selama dua,” kata dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa visi membangun transportasi umum yang modern, terjangkau dan efektif telah di gaungkan sejak zaman Wali Kota Bambang DH, dilanjutkan dengan Tri Rismaharini hingga penyempurnaan yang terus dilakukan oleh pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji saat ini.

“Beberapa masukan sedang kami lakukan kajian, seperti jam operasional agar mampu menampung segmen pekerja hingga titik halte yang representatif agar pengguna bisa nyaman," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa ada sekitar enam koridor yang dioperasikan dan yang paling banyak diminati oleh pengguna adalah koridor 1, yaitu Terminal Purabaya-Tanjung Perak via Jalan Darmo.

“Secara berkala akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, kami berupaya menghadirkan fasilitas transportasi massal yang mapan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan Suroboyo Bus," pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Sertijab Dankolat Koarmada II

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam suatu organisasi serah terima jabatan adalah hal yang biasa terjadi dan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira, untuk mengembangkan karier serta melahirkan ide-ide  kreatif yang baru guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada) Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto S.H.,M.A.P.,M.Tr.(Han)., saat memimpin serah terima jabatan Komandan Kolat (Komando Latihan) Armada II dari Kolonel Laut (P) Mulyadi kepada Kolonel Laut (P) Kunto Tjahjono, yang berlangsung di Dermaga Madura Ujung Surabaya pada Kamis (2/6/2022).

Lebih lanjut Pangkoarmada II mengatakan Kolat Koarmada II memiliki peran yang sangat penting, dalam memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit Koarmada II sesuai dengan korps masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Koarmada II, melalui pengembangan ide dan kreatifitas dalam bentuk program-program latihan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk selanjutnya akan mampu memberikan dukungan dalam pencapaian visi misi Koarmada II.

Kepada Kolonel Laut (P) Mulyadi yang akan mengemban jabatan baru sebagai Paban II Puanpotmar Spotmaral Mabesal, Pangkoarmada II mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras, kerja ikhlas dan segala karya yang telah dicurahkan selama menjabat di Kolat Koarmada II. 

“Semoga semua pengalaman yang diperoleh di Koarmada II dapat memberi manfaat dan menjadi bekal dalam mengemban tugas-tugas selanjutnya“, tutur Pangkoarmada II.

Sedangkan kepada Kolonel Laut (P) Kunto Tjahjono Pangkoarmada II juga menyampaikan selamat atas jabatan baru “Jabatan adalah amanah yang harus dijaga, sekaligus kehormatandan kebanggaan,“ tandas Pangkoarmada II diakhir amanatnya.

Hadir dalam acara sertijab tersebut antara lain para Pejabat Utama Koarmada II, seluruh Kasatker Koarmada II dan seluruh Komandan KRI yang berada di Pangkalan Surabaya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Satgas TMMD 113 Kodim 1505/Tidore bekerjasama dengan Dinkes Kota Tidore Kepulauan Sosialisasi Pos Bindu PTM

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Satgas TMMD ke-113 Kodim 1505/Tidore sangat peduli dengan kesehatan warga, Seperti yang dilakukan kegiatan sosialisasi tentang Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kantor Desa Fanaha, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep, Kamis (02/06/2022).

Kepala Puskesmas Akelamo Ibu Ratna Saman, sebagai pembicara menerangkan bahwa PTM merupakan penyakit yang sering tidak terdeteksi, karena tidak ada gejala maupun keluhan, seperti hipertensi, diabetes dan stres maupun gangguan jiwa.

"Penyakit ini biasanya ditemukan dalam tahap lanjut sehingga sulit disembuhkan dan berakhir dengan kecacatan atau kematian dini," ujarnya.

Penyakit Tidak Menular, ujar Ibu Ratna Saman dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko yaitu merokok, kurang aktifitas fisik, diet yang tidak sehat dan konsumsi alkohol, Makan berlebihan, Ujarnya.

"Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap faktor risiko PTM sangat penting dalam pengendalian PTM. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat ini terwadahi melalui kegiatan Posbindu PTM ini," ujarnya.

Tujuan Posbindu ini, lanjut Ratna Saman, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuain dini faktor risiko PTM. 

Sementara Dan SSK Satgas TMMD ke 113 Kapten Inf Andri Gusti Wijaya, Mengajak kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir.

 " Marilah kita hidup sehat dari sekarang, Seperti olahraga yang teratur, pola makan yang cukup, Istirahat yang cukup, kurangi Merokok, kurangi Minum Alkohol dan kurangi begadang", ujar Andri.

Kegiatan yang dihadiri, Dan SSK Satgas TMMD Kapten Inf Andri Gusti Wijaya, Kepala Puskesmas Akelamo Ibu Ratna Saman, Sekdes Fanaha Bapak Hasbur Muhammad, para perangkat Desa Fanaha serta masyarakat dari Desa Fanaha dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.(Pen.152)

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Maknai Hari Lahir Pancasila dengan Semangat Kepahlawanan dan Gotong Royong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peringatan Hari Lahir Pancasila pertama kali dilaksanakan secara terpusat melalui daring dan luring di Lapangan Pancasila Ende, Kotaraja, Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/6). 

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan diikuti oleh jajaran dari DPR RI, MPR RI serta kementerian. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun turut hadir melalui online di lobby lantai 2 Kantor Balai Kota, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan, jajaran asisten dan kepala PD. 

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pagi itu berjalan hikmat, Wali Kota Eri Cahyadi bersama sekda, jajaran asisten dan kepala PD tampak mengenakan pakaian adat khas Jawa Timur. 

Di upacara kali ini, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk bersama-sama membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

“Saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengingatkan dan mengamalkan dan memperjuangkan Pancasila, kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita serta mengimplementasikan di dalam tata kelola pemerintahan, juga menjiwai, berinteraksi antar sesama anak bangsa,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya. 

Di tempat terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pancasila bagian dari semangat Kota Surabaya hari ini. 

Oleh karena itu, ia ingin, semangat Pancasila dan kepahlawanan harus menjadi satu kesatuan di seluruh jiwa warga Kota Surabaya agar ke depannya semakin hidup sejahtera dan mengutamakan rasa gotong royong.

“Di Hari Lahir Pancasila yang berdempetan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729 ini artinya, semangat kepahlawanan dan Pancasila harus kita adopsi menjadi satu agar ke depannya warga semakin sejahtera,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali kota yang akrab disapa Mas Eri Cahyadi itu menambahkan, arti dan filosofi Pancasila dari sila pertama hingga kelima mempunyai dasar yang sama dengan visi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun Kota Pahlawan. 

“Dengan kekuatan kebersamaan, gotong royong, serta kekeluargaan itu lah, insyaallah warga Kota Surabaya akan mencapai kebahagiaan,” pungkasnya. 

Read More

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Dana Perdinas Fiktif Puluhan Miliar di Pemda Halut

KABARPROGRESIF.COM: (Halut) Tim penyelidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Maluku Utara, rupanya telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pemerintah Daerah setempat.

Informasi yang dihimpun cermat, dugaan SPPD fiktif ini dilaporkan oleh sejumlah pegawai dan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Halmahera Utara.

Dalam laporan yang diajukan, jumlah anggaran SPPD tahun 2020 sebesar Rp 42 miliar, sedangkan di tahun 2021 Rp 38 miliar.

Dari besaran anggaran tersebut, ada sejumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas tapi belum terbayar.

Dalam laporan, dugaan mengarah ke Bendahara Sekretaris Daerah Pemda Halmahera Utara, karena dicurigai bendahara diduga memanipulasi data dan dokumen.

Saat ini tim penyelidik telah meminta keterangan sejumlah orang yang dianggap berkompeten atau yang mengetahui soal anggaran tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko Saputro ketika dikonfirmasi, membenarkan saat ini dugaan korupsi SPPD fiktif tengah ditangani tim penyelidik.

"Iya benar, dugaan SPPD fiktif sementara dalam penyelidikan," jelasnya, Rabu (01/6)

Agus bilang, untuk perkembangan penanganan kasus tersebut, ia belum mengetahui pasti, karena belum mendapatkan laporan dari tim penyelidik.

"Kasus ini masih penyelidikan jadi sifatnya masih tertutup," pungkasnya.

Read More