Bobby Nasution Minta Dukungan Perwakilan PBB untuk Pengembangan Kota Lama Kesawan

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Pemkot Medan berupaya menjadikan bagaimana sejarah Kota Medan terbentuk dengan melakukan pengembangan Kota Lama Kesawan sebagai lokasi wisata.

Guna mendukung hal terwujudnya hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution minta dukungan United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Permintaan ini disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja Ms Valerie Jualiand selaku United Nations Resident Coordinator United City for Indonesia, Jumat (3/6).

Bobby mengatakan, terbentuknya Kota Lama Kesawan tidak terlepas dari dukungan dari berbagai etnis, seperti Melayu selaku etnis asli, Tionghoa, Arab, India serta Batak dengan berbagai sukunya.

Selain Kota Lama Kesawan, Pemkot Medan juga akan mengembangkan lokasi lainnya di Medan yang juga merupakan tempat sejarah.

"Untuk itu kami mohon dukungan (support) dari PBB untuk mewujudkannya," kata Bobby.

Menantu Presiden Jokowi ini mengatakan, pengembangan Kawasan Kota Lama Kesawan maupun tempat bersejarah lainnya harus diikuti dengan keindahan dan kebersihan.

Terkait masalah kebersihan ini, kata Bobby, Pemkot Medan menjadikannya sebagai satu dari lima program prioritas yang harus dituntaskan.

Apalagi, kata Bobby, Medan dalam penanganan masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak memenuhi standar.

"Kita juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola sampah sehingga bisa digunakan masyarakat dan bernilai ekonomi. Kami minta support dan bantuan dari PBB, baik itu support ilmu pengetahuan maupun sektor lainnya, sehingga pengelolaan sampah yang kami lakukan menjadi lebih baik, termasuk pengelolaan sampah menjadi energi," jelasnya.

Pemkot Medan dalam melakukan pembangunan ke depan akan menerapkan konsep green building. 

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memulai revitalisasi Lapangan Merdeka, sehingga di tengah-tengah qkota Medan ada ruang terbuka.

Sementara itu, United Nations Resident Coordinator United City for Indonesia, Ms Valerie Juliand mengataku sangat tertarik dan menyambut baik pemaparan yang disampaikan Bobby.

Termasuk minta dukungan untuk pengembangan Kawasan Kota Lama Kesawan menjadi lokasi destinasi wisata di Kota Medan.

"Saya akan bicarakan ini bersama teman-teman di Jakarta sehingga apakah kami nantinya mendukung rencana yang disampaikan tadi," tukasnya.

Wanita yang menjadi Perwakilan Misi PBB di Indonesia ini memuji penanganan kerukunan umat beragama yang dilakukan Bobby, termasuk mencegah terjadinya tindakan intoleransi melalui program Rumah Ibadah Mandiri serta melibatkan tokoh agama dinilai sangat menarik.

Read More

Kasus Korupsi CPO, Kejagung Panggil Petinggi PT Pos dan saksi Tambahan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa tujuh orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadena mengatakan, ketujuh saksi diperiksa terkait dengan lima tersangka yaitu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA; Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang; dan Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” ujar Ketut dalam keterangan, Jumat (3/6).

Saksi yang diperiksa yaitu Charles Sitorus, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia; Ringgo, Analis Perdagangan Ahli Madya; Stefani Paskalia Indrayani, staf Research & Advisory Indonesia; serta Sri Haryati, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Lalu, Saefudin, staf Research & Advisory Indonesia; Padro, fasilitator perdagangan dan staf pemroses pada bisnis dan system single submission perizinan ekspor Kementerian Perdagangan; dan Sabrina Manova Indriyani, fasilitator perdagangan umum Kementerian Perdagangan. Sabrina diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Terakhir diberitakan, penyidik menargetkan pelimpahan berkas perkara tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor CPO dilakukan pertengahan Juni 2022. Meski begitu, penyidik tidak berhenti pada lima tersangka saja.

Kejagung juga menyatakan adanya kemungkinan memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kasus ini. 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah sebelumnya menyebut pemeriksaan mungkin saja dilakukan, namun tidak dari inisiatif penyidik. 

Bahkan, pemeriksaan Menteri Perdagangan akan dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami akan melihat nanti yang menjadi catatan JPU lah ya, karena nanti akan diberikan catatan untuk kepentingan persidangan dan penyidik akan penuhi," kata Febrie, Selasa (31/5) malam.

Read More

Gandeng Dinas Kesehatan, Satgas TMMD Ke 113 Kodim 1505/Tidore Sosialisasi Covid-19

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Sosialisasi diikuti oleh Masyarakat Desa Togeme, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep. Tujuan dari kegiatan tersebut mengenal Covid-19, cara penularan virus, gejala - gejala yang dirasakan oleh orang yang sudah terpapar, dan cara pencegahan virus Corona, yang di jelaskan oleh dr. Fadlan Ahmad dari Puskesmas Akelamo dalam hal ini mewakili dari Dinkes Kota Tikep, Sabtu ( 04/06/2022).

Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh warga desa Togeme dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, diantaranya dengan rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur dan istirahat yang cukup.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasiter Kodim 1505/Tidore Letda Inf Ibrahim Tuhulele, Sekdes Togeme Ali Ahmad, dr. Fadlan Ahmad (Pembawa Materi) dan Masyarakat setempat.

Pasiter Kodim 1505/Tidore, Letda lnf Ibrahim Tuhulele mengatakan bahwa Sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat guna menghindari terjadinya penularan virus Covid-19 di wilayah kecamatan Oba Tengah, Pasiter pun berharap masyarakat dapat menyimak baik baik dan menerapkanya di dalam kehidupan sehari hari agar kita semua dapat terhindar dari bahaya penularan virus Covid-19, Pungkasnya.

Dalam sosialisasi ini, dr. Fadlan Ahmad mengatakan, di awal tahun 2020 dimana penyakit Corona virus pecah di tahun 2019 di Wuhan (China).

dr. Fadli Hasan juga menjelaskan tentang Corona virus, bahwa Corona virus merupakan kelompok virus atau keluarga virus, karena Corona virus bisa bermutasi menjadi apapun.

Jadi, Corona virus merupakan kelompok atau keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, karena faktanya di Wuhan (China ) di dapatkan pertama kali pada hewan kelelawar, papar dr. Fadlan Ahmad.

Ia juga menjelaskan, bahwa pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, gejala yang ditimbulkan seperti, Demam, Batuk, dan sesak napas, dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti mers dan sars, terangnya.

Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan China pada Desember 2019 yang kemudian di beri nama sars cov-2 atau Corona virus dua.

"Ia juga mengatakan bahwa penyakit virus jarang sekali ada obatnya. Jadi cara Pencegahan Corona virus yaitu dengan cara 5 M. Mencuci Tangan, memakai Masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas", tutur dr. Fadlan Ahmad.

Ia juga memaparkan tentang vaksinasi Covid-19 dan tujuan vaksinasi " bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," paparnya.(Pen.152)

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Sinergikan Pembangunan Infrastruktur Layanan Publik di Surabaya dengan Kementerian PUPR RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran tamu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Balai Kota, Jumat (3/6). 

Di kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi membicarakan  tentang rencana pembangunan Kota Pahlawan ke depan. 

Di ruang kerjanya, Wali Kota Eri Cahyadi berdiskusi bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna rencana pembangunan fasilitas publik, mulai dari rencana pembuatan akses jalan, rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga pembangunan RS.

"Kami rencana ingin membangun hunian rusunami, karena nanti masyarakat itu bisa memiliki. Yang kedua,  pembangunan jalan dan ketiga RS," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot), Irvan Widyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto.

Wali kota yang akrab dengan sapaan Mas Eri Cahyadi itu menyebutkan, rencana pembangunan itu nantinya ia ingin berkolaborasi dengan investor atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, dengan cara itu pembangunan akan lebih cepat terselesaikan agar segera bisa digunakan oleh masyarakat. 

"Saya inginnya seperti itu (KPBU)  karena dampaknya lebih terasa ke masyarakat. Apalagi pembangunan RS-nya, kalau bisa kita mulai bangun tahun ini," ujar Mas Eri Cahyadi. 

Diketahui sebelumnya, di tahun 2022 ini pemkot berencana mulai melaksanakan pembangunan RS baru di kawasan Surabaya Timur. 

Rumah sakit yang bakal dibangun di lahan sekitar 7000 meter persegi itu, berada di kawasan Gunung Anyar Surabaya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, bersama timnya akan membentuk tim untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas publik Pemkot Surabaya.

"Nanti kita akan siapkan sesuai dengan konsep Pak Wali (Eri Cahyadi), nanti kita bentuk tim bersama," pungkasnya. 

Read More

Walikota Malang Kukuhkan 64 Guru Menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji mengukuhkan sebanyak 64 orang guru yang diberi tugas untuk menjadi Kepala TK, SD dan SMP serta pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat (3/6/2022) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

“Ada kekosongan kepala sekolah yang sudah pensiun, maka harus ada pengisian. Prosesnya sudah ada mekanismenya, seperti sertifikasi kepala sekolah dan proses lainnya,” terangnya.

Walikota Sutiaji juga menekankan agar kepala sekolah dan pengawas yang baru saja dikukuhkan terus mengedepankan profesionalisme dalam bekerja, sehingga tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat terlaksana secara maksimal dimanapun penempatannya.

Lebih lanjut, Walikota Sutiaji menyebut bahwa menjadi kepala sekolah memiliki tantangan tersendiri. 

Mengingat tugas dan peran kepala sekolah dapat dipandang dari berbagai sisi; selain sebagai pejabat formal, kepala sekolah dapat berperan sebagai pendidik, manajer, pemimpin, inovator maupun motivator.

“Ini menjadi tantangan kepada kepala sekolah yang sebentar lagi melaksanakan amanat baru. Yang dulunya belum menjadi kepala sekolah, saat ini diberikan tugas tambahan menjadi manager dan leader,” ungkap Walikota Sutiaji.

Walikota Sutiaji juga mengingatkan bahwa peran kepala sekolah, harus diimbangi dengan jiwa kepemimpinan untuk mengatur para pendidik dan tenaga kependidikan, para siswa; maupun hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa.

“Panjenengan akan memimpin guru-guru di sekolah, mereka adalah orang yang mengemban amanah mentransfer ilmu, skill kepada anak didik kita. Maka tugas ini tidak mudah. Jadilah pemimpin yang aspiratif, akomodatif, pemikirannya jauh ke depan,” ucap Walikota Sutiaji.

Pun demikian, sambung Walikota Sutiaji, peran pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan memiliki andil penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terlebih saat ini kualitas pendidikan telah didukung dengan penerapan kurikulum merdeka belajar.

“Saya apresiasi dengan kurikulum merdeka belajar. Alat peraga dan bahan ajar bukan hanya di kelas, tapi justru lebih berfokus pada pengembangan diri anak, keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar. Gunakan dan cermati itu. Tanamkan ini pada anak-anak kita semua,” imbuh Walikota Sutiaji.

Sebagai informasi, pada kegiatan ini Walikota Sutiaji mengukuhkan 1 orang penilik PAUD TK, 3 orang pengawas SD, 1 orang pengawas SMP, 2 orang kepala TK, 53 orang Kepala SD dan 4 orang Kepala SMP. 

Read More

Pemprov Banten Punya Tiga Tahapan Upaya Penekanan Stunting dan Gizi Buruk

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah berkonsentrasi untuk melakukan upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk, dimana hal itu sesuai dengan mandatory Presiden Republik Indonesia kepada Penjabat (Pj) Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, untuk penurunan angka stunting dan gizi buruk, lembaga-lembaga yang terkait akan melakukan sinkronisasi agenda kerja.

“Jadi siapa mengerjakan apa akan dilakukan lembaga – lembaga terkait,” ungkap Al Muktabar seusai menerima audiensi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten di Ruang Kerja Gubernur, KP3B Curug, Kota Serang, Jum'at (3/6/2022).

Menurutnya, BKKBN salah satu instansi yang memiliki tugas dan fungsinya sebagai unit kerja yang mendapatkan tugas terhadap agenda penekanan angka stunting dan gizi buruk, sehingga Al Muktabar mengajak untuk dapat menyatukan langkah bersama-sama dalam rangka upaya penekanan angka tersebut.

“Pemerintah Provinsi Banten terhadap itu akan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik pengorganisasian kemudian pembiayaan yang tentu nanti akan fokus by name by address dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami stunting dan gizi buruk atau yang berisiko,” katanya.

Selain itu, ia juga menuturkan ada tiga tahapan pendekatan yang akan dilakukan. Level pertama penanganan pendekatan charity atau memberikan bantuan makanan yang kaya akan kandungan gizinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dengan baik.

Level pendekatan yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk dapat berdaya dan secara berkelanjutan keluar dari persoalan stunting dan gizi buruk. 

Serta pada level ketiga bagaimana membuat kelompok yang dapat membantu kawasan sekitar yang memiliki kasus stunting dan gizi buruk agar melangkah maju untuk kemampuan ekonomi di daerah sekitar salah satunya dapat mengakses KUR.

“Tiga leveling itu akan terus kita dorong dan upayakan untuk kita fokus menanganinya dan tentu karena stunting dan gizi buruk ini berada di masyarakat, maka stakeholder yang terlibat benar-benar akan kita optimalkan. Seperti lembaga PKK yang memiliki unit kerja hingga sampai ke tingkat rumah tangga, sehingga dapat fokus menanganinya,” imbuhnya.

Sementara, Plt. Kepala BKKBN Provinsi Banten Dadi Ahmad Rostandi mengatakan penanganan stunting sangat membutuhkan koordinasi dan korelasi lintas sektoral, dan untuk di Provinsi terdapat 51 instansi yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Jadi kalau kita mau bersama-sama, maka kita optimis nanti bisa 14 persen di tahun 2024, mungkin kalau Banten sinergisnya kuat dan bergandeng tangan terutama untuk daerah yang angka prevalensi stuntingnya tinggi, kita yakin akan turun dengan drastis,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan stunting akan sulit jika dikerjakan oleh masing-masing, sehingga baik mulai dari data dan langkah-langkah upaya penekanan angka stunting di Provinsi Banten harus dikerjakan dengan cara bersama-sama.

“Pak Pj Gubernur tadi bilang kita harus bersama-sama untuk bergandeng tangan, termasuk data stunting juga, data stunting nanti datanya di Pemprov Banten, jangan sampai nanti setiap instansi punya data dan tidak sama,” pungkasnya.

Penanganan data stunting yang riil, sedang menjadi fokus pembahasan, tim percepatan penanganan stunting Provinsi Banten, sehingga diharapkan kedepan, dengan data yang akurat bisa mempercepat penanganan dan tepat sasarannya. 

Read More

Wabup Sukabumi Berikan Materi Konsultasi Publik Program Agraria

KABARPROGRESIF.COM: (Sukabumi) Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi H. Iyos Somantri menjadi pemateri dalam konsultasi publik Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Kamis (02/06/2022).

Wabup mengaku bersyukur, diberikan program PTSL PM kepada 34 desa di wilayahnya. Apalagi dengan jumlah bidang tanah yang sangat banyak.

” Alhamdulillah, kami bersyukur adanya program PTSL untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Menurut Wabup, program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi terkait meningkatkan produktivitas agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.

” Lahan pertanian dan pekerbunan di Kabupaten Sukabumi sangat luas. Ditambah masyarakat Kabupaten Sukabumi didominasi buruh tani, menjadikan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ucapnya.

Melalui program ini sambung Wabup, masyarakat bisa memeroleh hak atas kepemilikan tanah.

” Sehingga mereka bisa mengolah tanahnya dan menyejahterakan kehidupan mereka,” sambungnya.

Wabup berpesan, agar tanah yang telah tersertifikat tidak diperjual belikan. Sebab tujuan pemberian sertifikat untuk kesejahteraan masyarakat.

” Pemerintah memberikan lahan untuk diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Ia juga meminta, kepada kepala desa bisa memayungi masyarakat. Termasuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

” Selama pelaksanaannya, ikuti aturan yang ada,” pungkasnya.

Read More

Wabup Rudi Harap Musrenbang Hasilkan Kegiatan Pembangunan yang Lebih Aspiratif

KABARPROGRESIF.COM: (Pesisir Selatan) Keberadaan Forum Perangkat Daerah (FPD) sangat penting dan strategis dalam rangka menindaklanjuti hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang, mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.

“Terkait hal itu, diminta setiap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu aktif pada forum tersebut,” pinta Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, Jumat (3/6) di Painan.

Dikatakan, melalui FPD itu ditetapkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun, rencana program dan kegiatan yang dihasilkan dalam forum Musrenbang itu harus mengacu pada skala prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten,” ucapnya.

Sementara itu terkait dengan Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang di Kabupaten Pesisir Selatan, Wabup Rudi Hariansyah berharap agar forum Musrenbang ini dapat menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif atau kebutuhan masyarakat.

Wabup menegaskan, proses musyawarah pembangunan yang partisipatif seharusnya memberikan keleluasaan kepada masyarakat di tingkat bawah untuk mengusulkan berbagai kebutuhannya.

“Jadi jika ada masyarakat menolak suatu proyek yang ada di daerahnya, itu pertanda bahwa kegiatan tersebut bisa jadi bukan atas usulan masyarakat setempat. Makanya, Musrenbang dilaksanakan lebih aspiratif,”jelasnya.

Lebih lanjut, Wabub Rudi Hariansyah, meminta semua pihak mengawal aspirasi yang sudah disampaikan dan sudah menjadi skala prioritas, sehingga nanti tidak ada program atau kegiatan yang mendadak muncul.

“Kedepan, jangan sampai ada program atau kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa ada usulan sebelumnya,” jelasnya.

Dikatakan, Musrenbang sebagai forum musyawarah dilaksanakan secara demoktaris, dimana seluruh perangkat daerah menjadi pendamping selama kegiatan berlangsung.

“Kepala OPD mestinya memanfaatkan forum Musrenbang ini untuk menyampaikan ide dan gagasannya atau ekspos kegiatan/program pada tahun berjalan dan tahun depan,” ungkapnya.

Read More

Gubernur Jambi Desak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Gubernur Jambi Al Haris mendesak Pemerintah Pusat segera melaksanakan pembangunan fisik jalan tol Trans Sumatera yang melintasi wilayah Jambi.

“Beberapa waktu lalu saya sudah ke Jakarta, kita minta lahan yang sudah di ganti rugi untuk pembangunan jalan tol segera dilaksanakan pembangunan fisik-nya,” kata Al Haris di Jambi, Jum’at (3/6).

Al Haris menjelaskan sebagian besar lahan masyarakat yang masuk dalam penetapan lokasi jalan tol Trans Sumatera sudah di ganti rugi oleh Pemerintah Pusat. 

Dan sejumlah bidang tanah yang masih belum dilaksanakan ganti rugi oleh Pemerintah Pusat segera dilaksanakan ganti rugi.

Terjadinya keterlambatan ganti rugi terhadap sejumlah bidang tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera di wilayah Jambi tersebut disebabkan adanya perubahan terhadap penetapan lokasi. 

Meski demikian saat ini penetapan lokasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera tersebut sudah selesai dan lahan masyarakat yang masuk dalam penetapan lokasi jalan tol tersebut tinggal menunggu pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jambi terus mendesak kementerian untuk segera memulai pembangunan fisik ruas jalan tol Trans Sumatera di wilayah Jambi, mengingat kehadiran jalan tol tersebut sangat dinanti.

Jalan tol Trans Sumatera yang melintasi wilayah Jambi akan mempermudah akses transportasi dari Jambi menuju Sumatera Selatan dan dari Jambi menuju Pekan Baru, Riau.

“Informasi yang kita terima dari Pemerintah Pusat ganti rugi lahan segera dibayarkan dan diselesaikan,” kata Al Haris.

Terdapat dua ruas jalan tol Trans Sumatera yang melintasi wilayah Provinsi Jambi. Pertama ruas tol Jambi-Betung dengan panjang 33,96 kilometer yang melintasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian ruas tol Jambi-Rengat dengan panjang 116 kilometer yang melintasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Read More

Bersama Prajurit TNI AL KRI Dewaruci, Peserta Muhibah dan Festival Jalur Rempah Bentangkan Layar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam Rangka melaksanakan pelayaran Budaya Muhibah dan Festival Jalur Rempah Tahun 2022, KRI Dewaruci yang di komandani oleh Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, M. Tr., Opsla., bersama dengan peserta Laskar Jalur Rempah berjumlah 49 Orang, melaksanakan apel pagi dan olahraga bersama dilanjutkan latihan mengembangkan/membentangkan layar. Jumat (3/6/2022).

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan Komunikasi Semaphore dan pengetahuan tentang Kebaharian yang meliputi pengetahuan pemasangan Safety Hernes ( sabuk pengaman/tali jiwa), cara naik turun tangga KRI, menyangrai dan merapihkan tali-tali layar, membantu mengembangkan/membentangkan layar kapal serta melipat layar Kapal.

Adapun bermacam macam layar yang dilatihkan seperti layar planjib, layar jib luar, layar jib tengah, layar jib dalam, layar panji, layar sabur, layar topang atas, layar topang bawah, layar teringket, layar dastur sabur, layar dastur pengapuk, layar dastur besar, layar besar, layar gusi baksi dan layar naksi, dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menarik bersama-sama antara Anggota KRI Dewaruci dan peserta Laskar Jalur Rempah.

Kegiatan diakhiri dengan Sailing Pass antara KRI Dewaruci dengan KRI Keris-624, seluruh peserta Laskar Jalur Rempah turut melaksanakan peran parade tersebut. (Dispen Koarmada II)

Read More

Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Kadis PUPR Kota Kupang Ditahan Jaksa

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), akhirnya menetapkan dan menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kupang, Benyamin Hengky Ndapamerang, Jumat (03/06/2022).

Hengky Ndapamerang selaku Kadis PUPR Kota Kupang ditetapkan dan ditahan oleh Kejati NTT dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan.

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S. H, M. H yang dikonfirmasi melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H kepada wartawan membenarkan adanya penahanan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Benyamin Hengky Ndapamerang.

“Iya benar. Hari ini, tim penyidik Tipidsus Kejati NTT menahan Benyamin Hengky Ndapamerang selaku Kadis PUPR Kota Kupang dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan,” kata Abdul.

Ditambahkan Abdul, sebelum ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka, Kadis PUPR Kota Kupang diperiksa oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT sekitar dua (2) jam lamanya. Usai dilakukan pemeriksaan tersangka langsung digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang.

Sebelum digiring menuju Rutan Kelas IIB Kupang, lanjutnya, tersangka diperiksa kesehatannya oleh tim medis yang telah disiapkan oleh Kejati NTT. Hasil pemeriksaan, tersangka dinyatakan sehat dan layak untuk ditahan di Rutan Kelas IIB Kupang.

“Untuk sementara tersangkanya cuman satu orang. Kemungkinan bertambah tergantung fakta sidangnya seperti apa,” ujar Abdul.

Read More

Kejari Belu Terima Berkas Tahap II Kasus Dugaan Korupsi Sanitasi 2017 Dinas PUPR

KABARPROGRESIF.COM: (Belu) Berkas perkara tahap II kasus dugaan korupsi proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Belu diserahkan langsung oleh Unit Tipikor Polres Belu ke Kasi Pidsus bertempat di Kantor Kejari Belu perbatasan RI-RDTL, Jumat (3/6/2022) pagi.

Kajari Belu melalui Kasi Pidsus Michael Tambunan mengatakan, dari penyidik Polres Belu sudah lengkap dan melakukan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dan kita sudah terima hari ini.

“Proses selanjutnya akan kita limpahan ke pihak Pengadilan untuk disidangkan dan kita masih persiapkan administrasi dan persiapan lainnya. Persidangan akan dilakukan di kota Kupang dan nanti akan kita sampaikan jadwalnya,” terang dia.

Lanjut Tambunan, tersangka yang diserahkan berjumlah lima orang dengan berkasnya ada empat. Dimana, satu berkas itu ada Thomas Tse dan Fransiskus Padak, yang lain masing-masing berkas Ronaldus Yustino Bone, Gustarius Parera dan Siprinus Atok.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Belu AKP Sujud Alif Yulamlam membenarkan, penyidik Tipikor hari ini menyerahkan berkas perkara tahap II kasus dugaan korupsi proyek program sanitasi dan lingkungan tahun 2017 pada Dinas PUPR Belu.

“Hari ini Kita sudah serahkan 5 orang tersangka dan dokumen barang bukti di Kejaksaan Belu, selanjutnya akan disidangkan,” ungkap Sujud.

Pantauan media, selesai pemeriksaan seluruh berkas, kelima tersangka dugaan kasus korupsi langsung dikenakan rompi merah. Selanjut ditetapkan jadi tahan jaksa dan diantar kembali ke tahanan Polres Belu.

Read More