Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Sabtu, 04 Juni 2022

Ketua DPR RI Puan Maharani Tonton Formula E, Duduk di Antara Anies dan Jokowi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani menonton ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/22).

Puan datang sekitar pukul 15.00 WIB menuju kawasan VVIP Royal Suite.

Puan datang mengenakan setelan sporty dengan sepatu olahraga dan jaket berwarna kuning.

Usai tiba di kawasan VVIP, Puan masuk ke Royal Box dan duduk di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah tiba di Jakarta International E-prix Circuit (JIEC) terlebuh dahulu.

Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 14.00 WIB.

Mengenakan baju putih kasual, Jokowi dikabarkan berangkat dari Istana Negara sekitar pukul 13.00 WIB.

Presiden Jokowi datang dan disambut oleh sejumlah pejabat negara lainnya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni, dan Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Sebelum Jokowi, sejumlah petinggi negara lain sudah tiba terlebih dahulu untuk menonton ajang balap Formula E tersebut.

Antara lain; Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Menpora Zainudin Amali, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kejari Abdya Tetapkan Tersangka Kasus Aplikasi Tokopika


KABARPROGRESIF.COM: (Abdya) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) secara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (Tokopika) senilai Rp 1,3 miliar.

Pengadaan aplikasi yang menggunakan anggaran APBK 2020 itu, diduga terjadi mark-up harga yang sangat besar.

Dalam kasus ini Kejari telah memanggil belasan saksi untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian banyak pihak tersebut.

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH membenarkan, bahwa dalam kasus pengadaan aplikasi Tokopika itu telah menetapkan dua orang tersangka.

“Iya, kita sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Tokopika,” ujar Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman, Jumat (3/6/2022) malam.

Penetapan tersangka itu, sebutnya, berdasarkan hasil ekpose penyidik bersama tim inspektorat, menemukan cukup bukti perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh kedua tersangka tersebut.

“Kedua tersangka itu, MSA (27) dan KHZ (52),” ungkapnya.

Dia tambahkan, MSA dalam kasus ini merupakan rekanan atau penyedia barang yang menjabat sebagai Direktur PT KGB, sementara KHZ merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya.

“Penetapan tersangka sesuai dengan surat penetapan tersangka Nomor : R-1/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka itu berdasarkan ekpose pihaknya dengan tim inspektorat yang menemukan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran jasa pembayaran kepada ahli yang dilakukan oleh kedua tersangka, dengan merekayasa bukti-bukti pencairan untuk kepentingan pribadi.

Tak Sesuai Spesifikasi

Tersangka juga disebut membuat aplikasi yang tak sesuai dengan spesifikasi teknis.

“Bukan itu saja, berdasarkan keterangan ahli IT ditemukan adanya pembuatan aplikasi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga negara dalam hal ini Pemkab Abdya dirugikan,” terangnya.

Dalam kasus ini, ujarnya, penyidik menemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 300 juta lebih.

“Untuk kerugian negaranya masih dihitung secara komprehensif, tapi itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita temukan,” katanya.

Atas perbuatan kedua tersangka itu, diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam mengungkapkan kasus ini, kita telah memeriksa 17 orang.

Kalau tersangka lain, sabar dulu ya, karena (penetapan tersangka) harus cukup alat-alat bukti,” pungkasnya.

Wali Kota Eri Cahyadi Sinergikan Pembangunan Infrastruktur Layanan Publik di Surabaya dengan Kementerian PUPR RI


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran tamu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Balai Kota, Jumat (3/6). 

Di kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi membicarakan  tentang rencana pembangunan Kota Pahlawan ke depan. 

Di ruang kerjanya, Wali Kota Eri Cahyadi berdiskusi bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna rencana pembangunan fasilitas publik, mulai dari rencana pembuatan akses jalan, rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga pembangunan RS.

"Kami rencana ingin membangun hunian rusunami, karena nanti masyarakat itu bisa memiliki. Yang kedua,  pembangunan jalan dan ketiga RS," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot), Irvan Widyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto.

Wali kota yang akrab dengan sapaan Mas Eri Cahyadi itu menyebutkan, rencana pembangunan itu nantinya ia ingin berkolaborasi dengan investor atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Menurutnya, dengan cara itu pembangunan akan lebih cepat terselesaikan agar segera bisa digunakan oleh masyarakat. 

"Saya inginnya seperti itu (KPBU)  karena dampaknya lebih terasa ke masyarakat. Apalagi pembangunan RS-nya, kalau bisa kita mulai bangun tahun ini," ujar Mas Eri Cahyadi. 

Diketahui sebelumnya, di tahun 2022 ini pemkot berencana mulai melaksanakan pembangunan RS baru di kawasan Surabaya Timur. 

Rumah sakit yang bakal dibangun di lahan sekitar 7000 meter persegi itu, berada di kawasan Gunung Anyar Surabaya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, bersama timnya akan membentuk tim untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas publik Pemkot Surabaya.

"Nanti kita akan siapkan sesuai dengan konsep Pak Wali (Eri Cahyadi), nanti kita bentuk tim bersama," pungkasnya. 

Bersinergi dengan Dinkes, Babinsa Sosialisasikan Bahaya Wabah Chikungunya


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Langkah antisipasi mulai dilakukan oleh pihak Pemkab, tepatnya Dinkes bersama Kodim 1610/Klungkung akan bahaya wabah chikungunya.

Sosialiasi itu, saat ini digencarkan di Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan Babinsa menjelaskan, jika pihaknya menginstruksikan personelnya untuk terus bersinergi bersama pihak terkait dalam melakukan upaya antisipasi.

“Babinsa harus bisa bersinergi dengan siapapun, apalagi menyangkut kesehatan masyarakat,” kata Dandim.

Dandim menambahkan, selain menyasar Kampung Kusamba, beberapa kawasan juga menjadi sasaran sosialisasi bahaya wabah Chikungunya. Menurutnya, beberapa kawasan di Klungkung dinilai menjadi lokasi yang rawan timbulnya wabah tersebut.

“Warga harus bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Itu sangat penting,” jelas Letkol Suhendar.

Buron 6 Tahun, Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Pembangunan RTK SD Kristen Jeliani di Ambon


KABARPROGRESIF.COM: (Ambon) Terpidana korupsi Thomy Wattimena yang divonis empat tahun penjara ditangkap tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru, Maluku. 

Dia masuk daftar pencarian orang (DPO) jaksa selama enam tahun di Ambon.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan, Thomy merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) SD Kristen Jelia, Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2007. 

Dia ditangkap di Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

"Thomy dinyatakan masuk DPO jaksa sejak tahun 2016 karena melarikan diri pasca-putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukumnya selama empat tahun penjara," ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Menurutnya, yang bersangkutan ditangkap berdasarkan putusan MA nomor 1020 K/Pidsus/2015 tanggal 27 Mei 2015 Juncto Putusan PT Ambon Nomor 09/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB tanggal 12 November 2014.

Thomy Wattimena selaku pemilik CV Letmi Pratama dan menjadi kontraktor dalam proyek pembangunan tiga RKB SD Kristen Jelia ini terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Selain divonis penjara, yang bersangkutan juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp97,6 juta subsider tiga bulan kurungan," katanya.

Setelah penangkapan terpidana, tim intelijen Kejari Kepulauan Aru menitipkannya di Kejari Ambon untuk diperiksa administrasi dan identitasnya. 

Kemudian terpidana akan diterbangkan ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru untuk dieksekusi ke Lapas setempat.

Mensos Risma Jawab Temuan BPK Soal Bansos Triliunan Tak Tepat Sasaran


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma mengatakan kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma, Jumat malam, 3 Juni 2022.

Adapun temuan yang diserahkan BPK tersebut, tutur Risma, adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. 

Risma meyakini dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, sebelumnya menjelaskan dana sebesar Rp 5,5 triliun disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Walhasil, dari Rp 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Achsanul mengatakan Kementerian Sosial mengalami masalah pembaruan data.

Banyak daerah, ujar dia, yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. BPK pun meminta Kementerian Sosial memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp 5,5 triliun tersebut.

Brimob Polda Kalbar Berbagi Nasi Kotak kepada Warga di Jalan Raya


KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Personel Satbrimob Polda Kalbar kembali berbagi kepada masyarakat Kota Pontianak yang kurang mampu yang mereka temui disepanjang jalan, Jumat 3 Juni 2022

Kegiatan berbagi yang dilaksanakan pada pagi hari ini mulai dengan berkeliling mengelilingi ruas jalan Kota Pontianak dengan maksud untuk menemukan masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kegiatan berbagi yang dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Kalbar ini merupakan kegiatan rutin yang sering dilaksanakan setiap minggunya pada hari Jum’at dan kegiatan berbagi ini juga merupakan bentuk rasa syukur yang ditunjukan oleh Satbrimob Polda Kalbar kepada Allah Subḥanahu Wataʿala Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang telah diberikan kepada mereka selama ini.

Perwira pengendali pada kegiatan pagi hari ini, Ipda Rohmad S.A.P mengatakan bahwa kegiatan ini akan tetap terus dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Kalbar dengan tujuan untuk meringankan beban sesama.

“Kegiatan yang sedang kami lakukan pada pagi hari ini merupakan kegiatan rutin yang sering kami lakukan setiap minggunya khususnya pada hari Jumat. Kegiatan yang sedang kami lakukan ini juga merupakan rasa syukur yang kami tunjukan kepada Allah Subḥānahu Wataʿālā Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat yang diberikan kepada kami selama ini," ucap Rohmad.

"Saya berharap kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini bisa paling tidak membantu masyarakat Kota Pontianak meringankan beban mereka melewati hari-hari mereka” ucap Ipda Rohmad S.AP..

Presiden Jokowi Bersama Lima Menteri Plus Kapolri Saksikan Formula E di Sirkuit Ancol


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo datang langsung menonton balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Dia tiba di lokasi sekitar pukul 14.05 WIB. 

Kedatangan RI 1 langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan beberapa tokoh lainnya.

Jokowi tidak banyak menyapa media yang memanggilnya. Namun demikian, Jokowi malah banyak disambut tokoh politik dan pejabat. 

Beberapa tokoh yang menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah Ketua Panitia Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni, Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Sambutan yang diberikan pada Jokowi itu terjadi sesaat sebelum Jokowi memasuki ruangan VVIP.

Berdasarkan pantauan Republika, beberapa tokoh lainnya yang datang bergantian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR dan Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo.

Tak hanya itu, beberapa jajaran Jokowi lainnya yang hadir adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Terpantau juga di lokasi, ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, eks Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut hadir menyaksikan balapan Formula E. Lainnya, Panglima Kodam Mayjen Untung Budiharto dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Kedatangan Jokowi sebelumnya telah dikonfirmasi oleh panitia Formula E dan Istana Kepresidenan. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi dijadwalkan untuk menyaksikan secara langsung ajang balapan mobil listrik Formula E di Sirkuit Ancol. 

"Insya Allah Bapak Presiden diagendakan untuk menonton langsung Formula E," ujar Heru di Jakarta, Jumat (3/6/2022) malam WIB.

Polres Aceh Singkil Tetapkan Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana Bos


KABARPROGRESIF.COM: (Aceh) Polres Aceh Singkil tetapkan satu tersangka pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMK Negeri 1 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Jum'at (3/6/2022).

Tersangka AP (36) seorang aparat sipil negara (ASN) terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar Rp261.628.200,00, Dari jumlah total anggaran sebesar Rp.731.640.000,00 pada tahun anggaran 2018.

Kapolres Aceh Singkil, Iin Maryudi Helman S.I.K, melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil AKP Abdul Halim S.H mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan status tersangka kepada AP, Senin (30/5/2022) lalu.

Setelah melakukan pemanggilan tersebut, kata dia, Kamis (2/6/2022) pihaknya pun melakukan pemeriksaan terhadap AP (36) di ruangan unit tipidkor Polres Aceh Singkil.

“Saat ini kami sedang mendalami kasusnya dengan memeriksa secara lebih mendalam. Selanjutnya tersangka kami lakukan penahanan selama 20 hari diruang tahanan Polres Aceh Singkil.”tutur Kasat Reskrim, AKP Abdul Halim S.H.

Satreskrim AKP Abdul Halim S.H mengungkapkan bahwa tersangka AP (36) dipersangkakan dengan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 dari undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang - undang RI nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas undang - undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 dari KUHPidana.

Pemkot Surakarta Serius Tata Kawasan Kumuh Kota


KABARPROGRESIF.COM: (Surakarta) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Jawa Tengah, giat melakukan penataan kota, dengan membenahi kawasan-kawasan kumuh. Di antaranya di Kelurahan Semanggi, yang memiliki kawasan kumuh seluas 76 hektare dibenahi secara bertahap.

Warga di kawasan kumuh ini tinggal secara ilegal di atas tanah negara atau bantaran rel. Kawasan ini akan ditata. Warga akan ditempatkan di pemukiman baru yang lebih tertata serta sehat, sekaligus mendapat sertifikasi tanah dan bangunan.

Mereka yang mendiami lingkungan ilegal merupakan warga berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebelum pemukiman ditata, letak rumah mereka tidak beraturan, fasilitas tidak berstandar kesehatan, karena tidak memiliki sanitasi dan air bersih.

Sementara penataan kawasan kumuh di lingkungan Semanggi direncanakan akan rampung pada 026. 

Program ini juga sebagai bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang jika berjalan sesuai rencana, akan menjadi model percontohan dan direplikasi ke kota lain di Indonesia.

Program rehabilitasi yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu masuk ke dalam langkah strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2021-2026.

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengaku serius melakukan monitoring dan evaluasi. Jumat (3/6), ia bersama Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andi Megantara dan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial Persero, Ananta, meninjau proyek penataan kawasan kumuh Semanggi, di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon.

Ananta mengatakan penanganan permukiman kumuh ini merupakan kerja sama antara PT SMF dengan Kementerian PU-Pera dan Pemkot Solo.

SMF memberikan dukungan dalam aspek bangunan, yaitu dengan peningkatan kualitas 47 rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Progres belum tuntas, tapi ditarget akhir Juni ini selesai.

"Progres pembangunan sudah bagus, tinggal instalasi air dan listrik," ujar Gibran. Ia berharap setelah selesai pembangunan, pemilik memelihara dengan baik dan tidak menyewakan rumah mereka.

Jono Wistono, salah satu penghuni pemukiman hasik penataan merasa bersyukur bisa mendapatkan runah sehat dan legal.

"Alhamdulillah, bersyukur sekali dengan adanya program ini. Dulu rumah saya kumuh sekarang menjadi layak huni," ujarnya.

Isi Waktu Istirahat, Anggota Satgas TMMD Komsos Bersama Warga


KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Disela-sela waktu istirahat siang Anggota Satgas TMMD ke-113 Kodim 1505/Tidore Serka Yayan melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat di Dirumah warga Dusun Loko Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tikep, Sabtu (04/06/2022).

Menurut Serka Yayan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat tentu harus diawali dari perorangan, tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya supaya terhindar dari penyakit.

“Mengingat saat ini masih pandemi covid-19, maka penting sekali bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, menggunakan masker juga penting” ujar Serka Yayan sambil duduk bersama warga Desa Togeme.

Pola hidup sehat masyarakat merupakan satu kondisi yang sangat dibutuhkan, dan berlaku secara umum di suatu lingkup wilayah tempat tinggal sekelompok masyarakat di daerah pedesaan.(Pen.152)

PUPR Rampungkan Proyek SPAM Pemasok Air Bersih ke Labuan Bajo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merampungkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II yang ditujukan guna mencukupi kebutuhan air bersih untuk warga Kota Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pembangunan infrastruktur pada setiap Destinasi Pariwisata Super Prioritas direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni.

SPAM Wae Mese II dibangun dengan kapasitas 2 x 50 liter per detik. Proyek yang mulai dikerjakan pada November 2020 ini telah selesai pada awal 2022.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan intake air baku, jaringan perpipaan transmisi air baku, sistem pengolahan air bersih dan reservoir distribusi. 

Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT Amarta Karya dengan nilai kontrak Rp105,05 miliar.

Sumber air berasal dari Sungai Wae Mese dan akan dialirkan ke Reservoir Wae Mata yang berkapasitas 2.000 m3 untuk melayani lima reservoir, yaitu Reservoar Bappeda, Golokoe, Firdaus, Gua Cermin dan DPRD. SPAM Wae Mese II melengkapi SPAM Wae Mese yang sebelumnya telah dibangun dengan kapasitas 40 liter/detik.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan SPAM Wae Mese bukan hanya untuk menyediakan air di bangunan yang telah dibangun Kementerian PUPR saja, tetapi manfaatnya juga harus dirasakan masyarakat setempat.

“Yang harus kita pahami, air di Provinsi NTT ini kan sulit. Maka itu, selain untuk kawasan wisata kita juga bangunkan untuk masyarakat,” ujar Diana.

Di samping menyediakan air bersih, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Timur juga membangun fasilitas sanitasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo dengan kapasitas 250 m3/hari. IPAL Labuan Bajo dibangun pada TA 2020-2021 dengan anggaran Rp11,3 miliar.