Sabtu, 04 Juni 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Kasus itu menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tentu berbagai info itu akan didalami dalam proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/6).

Alex mengatakan KPK belum memiliki bukti Sumadi tahu soal permainan perizinan oleh Haryadi. Terlebih, Sumadi baru dilantik pada 22 Mei 2022.

"Sejauh ini, kami belum mendapatkan bukti apakah Pj itu mengetahui atau tidak, tapi rasanya kalau satu minggu (menjabat) mungkin enggak tahu juga kan," ucap Alex.

Di sisi lain, KPK memiliki alasan terkait baru ditetapkannya Haryadi sebagai tersangka setelah tidak lagi menjabat Wali Kota Yogyakarta. Menurut Alex, pihaknya masih mengumpulkan berbagai bukti.

"Buktinya baru kita dapatkan sekarang laporan informasi dari masyarakat itu. Saya kira sudah cukup lama kita mendengarkan adanya proses-proses perizinan yang bermasalah di Yogyakarta," ujar Alex.

Haryadi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA) Oon Nusihono (ON).

Haryadi menerima US$27.258 dari Oon, melalui Nurwidhihartana dan Triyanto, sebagai imbalan menerbitkan IMB apartemen Royal Kedhaton, yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/6).

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 



KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengenang masa muda menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, saat berkunjung ke pesantren tersebut di Jawa Timur, hari ini.

Semasa mudanya, Wapres menuntut ilmu selama 6 tahun di pesantren itu, dengan mempelajari berbagai kitab fikih dan ilmu-ilmu keagamaan, selain juga pendidikan formal, yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang Kiai.

"Sebagai salah seorang alumni Tebuireng, saya teringat kembali saat saya menyantren di sini," tutur Wapres saat menghadiri acara Seminar Aktualisasi Pemikiran Aswaja Hadratus Syeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari di Era Disrupsi di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, hari ini.

Pada acara yang juga merupakan halalbihalal dan temu alumni nasional Pesantren Tebuireng ini, Wapres menyampaikan banyak ilmu dan kenangan indah yang ia dapatkan selama menjadi santri.

"Saya ingat betul saya pernah (tinggal) di dekat masjid, itu di Pondok A namanya itu, saya pindah (lagi) ke Pondok C," kenang Wapres.

Wapres juga mengenang sosok kharismatik pendiri Ponpes Tebuireng K.H. Hasyim Asy'ari sebagai sosok yang memperjuangkan ahlussunnah wal jamaah. Wapres mengajak para pendidik, lulusan dan santri dapat meneruskan warisan ilmu yang diberikan itu.

"Kita harapkan apa yang diwariskan Hadratus Syeikh benar-benar terus menjadi akidah umat, menebarkan toleransi, menebarkan keutuhan bangsa," ujar Wapres.

Wapres berharap silaturahmi temu alumni dapat terus dilanjutkan, agar tercipta wawasan-wawasan dan ide baru dari para peserta yang hadir.

Pada kesempatan tersebut Wapres juga berziarah ke makam pendiri Ponpes Tebuireng K.H. Hasyim Asy’ari serta ke makam K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berada di dalam komplek pesantren.

Selain itu, Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan santripreneur dari Baznas kepada 20 orang santri Ponpes Tebuireng yang diberikan secara simbolis kepada 3 orang santri.



KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Waka Polri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono M.Si., melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan Masjid Miswandoko di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Sabtu (4/6/22).

Waka Polri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono M.Si,berharap pembangunan Masjid Miswandoko ini semoga berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Saya ucapakan banyak terimakasih kepada semua pihak. Semoga pembangunan Masjid Miswandoko di Desa Purwokerto berjalan dengan lancar sampai tepat waktu,"tutur Waka Polri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pramono M.Si.

Pembangunan Masjid Miswandoko ini dengan luas kurang lebih 1200 meter lebar 600 meter. Masjid Miswandoko ini akan dibangun dengan konsep kearifan lokal Jawa.

"Istri saya asli Ngadiluwih. Untuk rencana pembangunan Masjid Miswandoko ini sudah lama dan hari ini bisa terealisasi,"kata Komjen Pol Dr Gatot.

Diungkapkan Waka Polri, dibangunnya Masjid Miswandoko ini untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Selain itu juga terhindar dari ajaran-ajaran radikalisme.

"Dibangunnya Masjid Miswandoko semoga bermanfaat tentunya untuk meningkatkan ibadah,"ungkap Waka Polri.

Dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Miswandoko di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Hadir dalam acara tersebut pejabat Mabes Polri, Polda Jatim, Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho S.I.K, Kapolres jajaran zona 4, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala BPN, Kajari, Kepala Desa, dan tokoh agama.



KABARPROGRESIF.COM: (Jembrana) Pemeriksaan ketat yang dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk oleh anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk bersama anggota Brimob Polda Bali Batalyon C Pelopor, Gilimanuk berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang cukup banyak.

Satu orang kurir antar pulau bersama barang bukti hamper 200 gram sabu-sabu berhasil diamankan.

Komandan Brimob Batayon C Pelopr Gilimanuk, Kompol I Made Sudiantara Sabtu (4/6/2022) menyampaikan penangkapan kurir narkoba antar pulau itu berawal dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap penumpang angkutan umum oleh anggotanya di pos SecDoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk.

Saat tas selempang warna biru tua milik salah satu penumpang travel diperiksa, pemiliknya langsung berusaha melarikan diri. 

Curiga dengan isi tas itu, semua isinya kemudian dikeluarkan untuk diperiksa, sementara anggota lainya berusaha mengejar pemilik tas yang lari kearah selatan.

“Dibawah tumpukan pakaian didalam tas itu ditemukan dua plastik klip yang dibungkus tisu dan kantong plastik berisi kristal bening dan diduga sabu-sabu. Sementara anggota yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pemilik tas itu di parkiran obyek wisata teluk Gilimanuk,” ungkapnya.

Setelah diperiksa ternyata memang benar yang didalam dua palstik klip itu adalah sabu-sabu yang beratnya 198,2 gram atau berat netto 196,2 gram.

Sementara pemilik tas yang membawa sabu-sabu itu berinisial S, 31, warga Desa Paopalelaok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, JawaTimur.

“Sabu-sabu itu dibawa dari Madura dengan tujuan pengiriman ke Seririt, Buleleng. Tersangka dan barang buktinya kemudian kita serahkan ke satuan Narkoba Polres Jembrana untuk penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu Kapolres Jembrana AKBP Dewa Gde Juliana, mengatakan, selain sabu-sabu yang beratnya hamper 200 gram dengan nilai sekitar Rp200 juta lebih itu juga ditemukan sebuah buah HP Vivo warna biru dan uang tunai Rp 680 ribu.

Dari penyidikan yang dilakukan sabu-sabu itu dibawa dari Madura dengan tujuan seririt atas perintah dari temannya yang berinisial U untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal di Seririt.

“Tersangka mengaku baru duakali menjadi kurir sabu-sabu dari Madura ke Seririt,” ujarnya.

Atas aksinya tersebut, pelaku dijerat Pasal 132 jo pasal 115 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Dengan penangkapan ini maka pemeriksaan tetap kami lakukan ketat di Pelabuhan Gilimanuk kita akan tingkatkan dan masyarakat juga kita harapkan bantuannya terutama informasi karena kita tahu pengiriman narkoba pasti dilakukan dengan serapi mungkin. Kami berterimakasih dengan Brimob yang telah membantu melakukan pemeriksaan dan Penangkapan ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BNN Provonsi sehingga bisa diadakan alat deteksi narkoba di pelabuham Gilimanuk.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Jokowi menyerahkan langsung trofi kepada para pemenang Formula E Jakarta Eprix 2022. Jokowi secara khusus menyerahkan piala kepada juara 1, yakni Mitch Evans.

Jokowi tampak santai mengenakan kaus putih lengan panjang dan celana hitam lengan panjang. Dia perlahan membawa trofi menuju ke podium dan diserahkan kepada pebalap Formula E Jaguar TCS Racing asal Selandia Baru itu.

Dalam balapan Formula E perdana di Indonesia ini, posisi kedua diraih Jean-Eric Vergne disusul Edoardo Mortara sebagai pelengkap podium.

Di panggung sekaligus podium, tampak pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua OC Ahmad Sahroni. Juga Co-Founder Formula E Alberto Longo dan para co-founder lainnya.

Anies menyerahkan trofi kepada juara konstuktor, yakni Jaguar TCS Racing. Lalu, Sahroni menyerahkan trofi kepada juara 2, Jean-Eric Vergne.

Sedangkan, pebalap keturunan Indonesia, Nyck de Vries, gagal menyelesaikan balapan kali ini.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk mempermudah orang tua atau wali murid melakukan pendaftaran melalui website ppdb.surabaya.go.id, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menggelar latihan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMPN. 

Latihan pendaftaran dibuka mulai Jumat (3/6) sampai dengan Kamis (9/6) mendatang.

Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, latihan pendaftaran dibuka untuk jalur prestasi nilai rapor sekolah (NRS), jalur prestasi lomba, dan jalur zonasi. 

Orang tua atau wali murid dapat mengakses website ppdb.surabaya.go.id kemudian memasukkan NIK siswa dan PIN yang didapat saat validasi.

“Kami ingin orang tua paham betul mengenai mekanisme PPDB online. Ini sekaligus sebagai latihan agar saat pendaftaran sesungguhnya dibuka, orang tua tidak grogi dengan sistem online,” kata Yusuf, Sabtu (4/6).

Yusuf menjelaskan, latihan pendaftaran dibuka menjadi dua gelombang. Gelombang pertama mulai 3-5 Juni dan gelombang kedua pada 7-9 Juni. 

Setiap gelombang, CPDB hanya bisa mencoba satu kali latihan. Misalnya, ketika sudah latihan mendaftar jalur zonasi pada 3-5 Juni, maka baru bisa mencoba latihan kembali pada 7-9 Juni. 

“Data latihan pendaftaran pada tanggal 3-5 Juni akan dibersihkan dulu oleh tim teknis pada tanggal 6 Juni. Setelah itu baru bisa mencoba kembali latihan di gelombang kedua. Jadi, satu gelombang satu kali latihan pendaftaran,” terangnya.

Selain menyediakan tahapan latihan pendaftaran, pihaknya juga menyiapkan video tutorial pendaftaran di laman ppdb.surabaya.go.id. Video ini bisa diakses dan dipelajari oleh orang tua atau wali murid.

“Dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, kami berharap orang tua lebih sigap menyiapkan diri untuk pendaftaran sesungguhnya. Dan kami imbau untuk menjaga kerahasiaan PIN yang sudah didapat saat validasi,” tandasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Family gathering yang digelar oleh Korem 083/Baladhika Jaya di Coban Talun, Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur diyakini mampu meningkatkan kebersamaan, sekaligus membentuk tim kerja yang solid.

Hal itu, dikatakan oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo dalam sambutannya pada Sabtu, 4 Juni 2022.

“Family gathering ini diharapkan bisa menjadi upaya pembinaan kesejahteraan moril anggota dan keluarga Korem,” ujar Danrem.

Selain personel Korem, ternyata acara tersebut juga melibatkan yatim piatu yang sengaja didatangkan oleh pihak Korem.

Beberapa bingkisan maupun santunan pun diberikan oleh Danrem. Kolonel Yudhi berharap, dengan adanya santunan yang diberikan oleh dirinya itu bisa meringankan beban para yatim piatu.

“Meskipun tidak seberapa, kami berharap bantuan ini bisa memberikan nilai lebih pada anak yatim piatu ini,” pintanya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menghapus data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun dalam bantuan sosial (bansos) reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kini mereka akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Program tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.

"Jadi yang anak-anak muda usianya 30 hingga 40 itu kami buat program. Kalau mereka terima bansos PKH dan BNPT itu cuma Rp450 ribu/sebulan, itu tidak akan membuat dia sejahtera," ujar Mensos kepada wartawan di kantor Kemensos Jakarta, Jumat (03/06/2022).

Mensos Risma mengatakan anak muda tersebut akan diberi kan pelatihan, pendampingan dan modal usaha. Sasaran peserta program ProKUS adalah mereka yang memiliki usaha rintisan seperti agrowisata, budidaya pertanian, industri kreatif, jasa, kerajinan tangan dan kuliner.

"Itu akan kita lakukan pemberdayaan, misal dia buat usaha apa. Ada yang kami treatment dan pantau hasilnya ada yang dari Rp50 ribu jadi Rp200 ribu, kalau dia Rp200 ribu itu 1 bulan bisa Rp6 juta. Ada yang dari 0 jadi Rp150 ribu per hari, kalo 30 hari bisa Rp4,5 juta," ujar Mantan Wali Kota Surabaya ini.

Untuk saat ini, Politikus PDIP ini menyampaikan pihaknya tengah melakukan asesment kepada 4 juta anak muda miskin dari data penerima bansos secara bertahap.

"Kami asesmen lagi proses, target, mudah-mudahan bisa sampai 500 ribu hingga 1 juta orang. Karena kalau tidak, dia ke depan akan tua dan dia kalo itu kita sudah mulai akseskan untuk usaha, kapasitas keuangannya lebih besar dibandingkan bansos dan menabung pas masa tua," tutur Mensos.



KABARPROGRESIF.COM: (Kalbar) Kegiatan Assesment Center ini berlangsung selama dua hari 02 s/d 03 Juni 2022 yang dibuka langsung oleh Karo SDM Polda Kalbar, Kombes Pol Sugiarto, S.H., S.I.K., M.Si.

“Saya yakin dengan perencanaan dan persiapan yang baik serta didukung dengan motivasi saudara - saudara sekalian dalam pelaksanaan Assessment ini dapat memberikan efek yang baik guna peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri khususnya di Polda Kalbar,” ujar Karo SDM Kombes Pol Sugiarto.

Kegiatan Assessment diikuti oleh 13 peserta Perwira Pertama (Pama) pangkat AKP dan Perwira Menengah (Pamen) pangkat Kompol yang telah memenuhi syarat administrasi yang berasal dari satuan kewilayahan jajaran Polda Kalbar.

Pelaksanaan ini dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan peningkatan kompetensi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul.

“Tingkatkan dan kembangkan selalu kompetensi manajerial yang sudah didapat dari kegiatan Assessment ini agar mampu mewujudkan sumber daya manusia Polri yang unggul, berprestasi dan inovatif sehingga dapat menjaga citra Polri di mata masyarakat,” tutup perwirah berpangkat tiga bunga tersebut.

Dalam kegiatan assessment yang berlangsung, para assesse akan menghadapi beberapa test yang telah disiapkan oleh para assessor meliputi uji kompetensi manajerial berupa test psikometri, diskusi (LGD) dan wawancara (BEI) dan uji kompetensi bidang.

Penilaian akhir dari kegiatan assessment ini ditentukan melalui integrasi gabungan yang dilakukan oleh para assessor yang dalam pelaksanaannya memegang teguh prinsip objektif, akuntabel, humanis,terukur dan transparan sehingga SDM yang menduduki jabatan benar-benar SDM yang memenuhi persyaratan yang diharapkan organisasi Polri dengan prinsif THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani menonton ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/22).

Puan datang sekitar pukul 15.00 WIB menuju kawasan VVIP Royal Suite.

Puan datang mengenakan setelan sporty dengan sepatu olahraga dan jaket berwarna kuning.

Usai tiba di kawasan VVIP, Puan masuk ke Royal Box dan duduk di antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah tiba di Jakarta International E-prix Circuit (JIEC) terlebuh dahulu.

Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 14.00 WIB.

Mengenakan baju putih kasual, Jokowi dikabarkan berangkat dari Istana Negara sekitar pukul 13.00 WIB.

Presiden Jokowi datang dan disambut oleh sejumlah pejabat negara lainnya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno, Ketua Panitia Formula E Ahmad Sahroni, dan Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Sebelum Jokowi, sejumlah petinggi negara lain sudah tiba terlebih dahulu untuk menonton ajang balap Formula E tersebut.

Antara lain; Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Menpora Zainudin Amali, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).



KABARPROGRESIF.COM: (Abdya) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) secara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (Tokopika) senilai Rp 1,3 miliar.

Pengadaan aplikasi yang menggunakan anggaran APBK 2020 itu, diduga terjadi mark-up harga yang sangat besar.

Dalam kasus ini Kejari telah memanggil belasan saksi untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian banyak pihak tersebut.

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH membenarkan, bahwa dalam kasus pengadaan aplikasi Tokopika itu telah menetapkan dua orang tersangka.

“Iya, kita sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi Tokopika,” ujar Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman, Jumat (3/6/2022) malam.

Penetapan tersangka itu, sebutnya, berdasarkan hasil ekpose penyidik bersama tim inspektorat, menemukan cukup bukti perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh kedua tersangka tersebut.

“Kedua tersangka itu, MSA (27) dan KHZ (52),” ungkapnya.

Dia tambahkan, MSA dalam kasus ini merupakan rekanan atau penyedia barang yang menjabat sebagai Direktur PT KGB, sementara KHZ merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM dan Perindag Abdya.

“Penetapan tersangka sesuai dengan surat penetapan tersangka Nomor : R-1/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka itu berdasarkan ekpose pihaknya dengan tim inspektorat yang menemukan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran jasa pembayaran kepada ahli yang dilakukan oleh kedua tersangka, dengan merekayasa bukti-bukti pencairan untuk kepentingan pribadi.

Tak Sesuai Spesifikasi

Tersangka juga disebut membuat aplikasi yang tak sesuai dengan spesifikasi teknis.

“Bukan itu saja, berdasarkan keterangan ahli IT ditemukan adanya pembuatan aplikasi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga negara dalam hal ini Pemkab Abdya dirugikan,” terangnya.

Dalam kasus ini, ujarnya, penyidik menemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 300 juta lebih.

“Untuk kerugian negaranya masih dihitung secara komprehensif, tapi itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita temukan,” katanya.

Atas perbuatan kedua tersangka itu, diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam mengungkapkan kasus ini, kita telah memeriksa 17 orang.

Kalau tersangka lain, sabar dulu ya, karena (penetapan tersangka) harus cukup alat-alat bukti,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran tamu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna di ruang kerjanya, lantai 2 Kantor Balai Kota, Jumat (3/6). 

Di kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi membicarakan  tentang rencana pembangunan Kota Pahlawan ke depan. 

Di ruang kerjanya, Wali Kota Eri Cahyadi berdiskusi bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna rencana pembangunan fasilitas publik, mulai dari rencana pembuatan akses jalan, rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga pembangunan RS.

"Kami rencana ingin membangun hunian rusunami, karena nanti masyarakat itu bisa memiliki. Yang kedua,  pembangunan jalan dan ketiga RS," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot), Irvan Widyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto.

Wali kota yang akrab dengan sapaan Mas Eri Cahyadi itu menyebutkan, rencana pembangunan itu nantinya ia ingin berkolaborasi dengan investor atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Menurutnya, dengan cara itu pembangunan akan lebih cepat terselesaikan agar segera bisa digunakan oleh masyarakat. 

"Saya inginnya seperti itu (KPBU)  karena dampaknya lebih terasa ke masyarakat. Apalagi pembangunan RS-nya, kalau bisa kita mulai bangun tahun ini," ujar Mas Eri Cahyadi. 

Diketahui sebelumnya, di tahun 2022 ini pemkot berencana mulai melaksanakan pembangunan RS baru di kawasan Surabaya Timur. 

Rumah sakit yang bakal dibangun di lahan sekitar 7000 meter persegi itu, berada di kawasan Gunung Anyar Surabaya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, bersama timnya akan membentuk tim untuk mendukung rencana pembangunan fasilitas publik Pemkot Surabaya.

"Nanti kita akan siapkan sesuai dengan konsep Pak Wali (Eri Cahyadi), nanti kita bentuk tim bersama," pungkasnya. 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive