Senin, 06 Juni 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Yusuf Barusman penuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Senin (6/6).

Yusuf Barusman tiba di Kejati Lampung pada pukul 08.30 WIB dan keluar dari ruang peemriksaan pada pukul 17.00 WIB.

"Saya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum harus membantu aparat untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik terkait dengan kasus dugaan dana hibah KONI," katanya saat dimintai keterangan di Kejati Lampung.

Yusuf Barusman mengungkapakan dalam pemeriksaan kali ini dirinya membuka keteranngan seputar KONI pada tahun anggaran 2022.

"Pemeriksaan dilakukan sekitar 6 jam kalau tidak salah, ini panggilan kedua, tadi yang diajukan ada 22 pertanyaan," jelasnya.

Menurutnya pertanyaan yang diajukan penyidik Kejati Lampung seputar tugas dan tanggung jawab sebagai ketua KONi Provinsi Lampung.

"Saya ceritakan, lalu apa strateginya dan kebijakannya dan memang fokus kami kemrin pencapaian prestasi PON 2020, dan alhamdulilah tercapai 10 besar," ungkap Yusuf.

Yusuf menambahkan pemeriksaan pada hari ini terkait pembenahan tatakelola yang dianjurkan oleh Gubernur Lampung.

Yusuf Barusman Diperiksa Kejati Lampung selama kurang lebih 6 jam dan di Cecar 22 Pertanyaan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah tokoh berkumpul di Surabaya bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, 6 Juni. 

Ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wawali Armuji, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Whisnu Sakti Buana, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dan sejarawan Unesa Rojil Nugroho Bayuaji. 

“Ada banyak upaya penyimpangan sejarah, yang menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Hari ini kami ingin menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, pada 6 Juni 1901, di Kampung Pandean Gang IV, di Kelurahan Peneleh. Jadi Bung Karno itu arek Suroboyo, yang kemudian ditakdirkan dalam keadaan penuh getir berjuang untuk memerdekakan Indonesia,” ujar Eri Cahyadi, Senin (6/6).

Eri menyatakan, Bung Karno dan Surabaya serta Surabaya dan Bung Karno tak dapat lagi dipisahkan. Surabaya bukan hanya tempat lahir Bung Karno. 

Lebih dari itu, kota ini ada dalam persenyawaan ideologi hidup Bung Karno. Tak heran jika Bung Karno menyebut Surabaya sebagai ”dapur nasionalisme”. 

“Selain tempat kelahiran, Surabaya menjadi takdir Bung Karno setelah ayahnya, Raden Soekemi, mengirimkan sang anak untuk bersekolah di Surabaya dan indekos di rumah Ketua Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di kawasan Peneleh. Di tempat itulah Bung Karno ditempa menjadi aktivis dan pemikir, yang semuanya itu menjadi awal mula perjuangannya dalam memerdekakan republik ini,” papar Eri. 

“Maka ini menjadi spirit bagi kita semua, bagi Pemkot Surabaya, untuk berjuang mengabdi kepada rakyat. Seperti kata Bung Karno, ’Warisi apinya, jangan abunya’. Kita warisi spirit perjuangan Bung Karno untuk menebar lebih banyak lagi kebaikan di Surabaya, kota yang begitu banyak mewarnai hidup Bung Karno,” imbuh Eri. 

Mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya. Djarot menjabat sebagai wali kota Blitar pada 2000-2010. 

“Bung Karno lahir di Surabaya, tetapi memang ketika Orde Baru banyak pembelokan sejarah, ada narasi bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Sampai sekarang narasi itu banyak dipercaya. Saya kemarin diskusi di Jogjakarta dengan anak-anak muda, saya tanya di mana Bung Karno lahir, 80 persen menjawab Blitar. Maka saya mengapresiasi Pak Eri Cahyadi, kita bergerak bersama bahwa Bung Karno memang lahir di Surabaya,” ujarnya. 

Djarot menyebut Bung Karno memang beberapa kali ke Blitar karena rumah sang ibunda berada di sana, yang disebut sebagai Istana Gebang atau Dalem Gebang. 

Ketika menjadi presiden, Bung Karno beberapa kali berkunjung ke sana untuk sungkem dan memohon doa dari sang ibunda. 

“Karena ibunda Bung Karno selalu bilang ke anaknya, bahwa kamu memang Presiden, tapi kamu tetap anakku. Kalau mau bertemu denganku, jangan undang aku ke Istana, tapi kamulah yang harus ke sini. Maka Bung Karno selalu sungkem ke ibundanya di Blitar. Tapi jelas bahwa Bung Karno lahir di Surabaya,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH juga menegaskan bahwa Bung Karno terlahir di Surabaya. 

Bambang bercerita ketika menjabat sebagai wali kota, dia bertemu Roeslan Abdulgani, orang dekat Bung Karno yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri di era Presiden Soekarno. 

Roeslan adalah arek Suroboyo, tepatnya di kawasan Peneleh. 

”Waktu itu dalam bahasa Suroboyo-an, beliau bilang ke saya, ’Mbang (maksudnya Bambang), iku Bung Karno lahir nang Suroboyo,” cerita Bambang DH. 

Dari situlah, Bambang kemudian mendorong riset yang kemudian dipimpin oleh Peter A. Rohi, wartawan senior yang ketika itu memimpin Soekarno Institute, hingga ditemukan rumah kecil di Pandean Gang IV Nomor 40 sebagai rumah kelahiran Bung Karno. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mengusulkan agar tema “Bung Karno lahir di Surabaya” menjadi bagian dari kurikulum lokal yang diajarkan ke para pelajar. 

“Sehingga kebenaran sejarah semakin kokoh, bahwa proklamator kita tercinta memang lahir di Surabaya,” ujar Adi.


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Gotong-royong seakan menjadi warisan para leluhur yang dinilai memiliki arti sangat penting di berbagai bidang.

Bahkan, budaya itu saat ini terus digaungkan oleh aparat Babinsa di wilayah teritorial Kodim 1610/Klungkung.

Salah satunya, dengan adanya pembersihan area Pura Beji yang berada di Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Senin, 6 Juni 2022.

Selain melibatkan aparat Babinsa, karya bakti tersebut juga melibatkan warga setempat. Hal itu, sebagai bentuk Kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terwujud dengan baik.

“Ini harapan kita. Kemanunggalan antara TNI dan rakyat itu sangat penting,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat.

Bukan hanya itu saja, Dandim juga mengapresiasi adanya gotong-royong yang dibuktikan oleh Babinsa dan warga, terlebih soal kepedulian terhadap lingkungan. “Kita memiliki tugas penting, yaitu mewujudkan Kabupaten Klungkung yang bersih dan sehat,” tandasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Pesawaran) Polda Lampung Polres Pesawaran mengelar serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Tegineneng dari pejabat lama AKP Abdul Roni, S.H kepada pejabat baru AKP Timur Irawan, S.H, di Aula Pamor Persada Polres Pesawaran.

Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik,. M.Si,. (Han), pada Senin (06/06/22) dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Pesawaran yang diantaranya Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran, Perwira dan Bintara Polres Pesawaran.

” Pergantian jabatan ini dilakukan, selain untuk pengembangan karier, juga untuk kepentingan organisasi, yaitu dalam rangka menjawab tantangan tugas kedepan yang kita hadapi,” ucap Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik,. M.Si,. (Han), Senin (06/06/22).

Kapolres Pesawaran menjelaskan, serah terima jabatan ini sesuai Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/358/V/ 2022 tertanggal 25 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kepolisian Daerah Lampung Polres Pesawaran.

” Sertijab Kapolsek Tegineneng Polres Pesawaran ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan pimpinan dan kebutuhan organisasi dilingkungan Polres Pesawaran,” jelasnya.

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan, terimakasih kepada pejabat lama AKP Abdul Roni, S.H atas dedikasi dalam mengemban tugas sebagai Kapolsek Tegineneng selama 2 Tahun 3 Bulan. Selamat bertugas ditempat yang baru untuk meraih kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah Swt Aamiin.

” Dan Kepada pejabat baru AKP Timur Irawan, S.H. Selamat atas pengangkatan saudara pada jabatan yang baru, selamat datang dan semoga dapat beradaptasi dengan tempat tugasnya di Pesawaran. Saya yakin saudara dipercaya oleh pimpinan untuk mendapat Promosi jabatan yang baru,” ucapnya.

Sambung Kapolres, bukan merupakan hadiah tetapi merupakan wujud kepercayaan pimpinan Polri yang harus saudara emban dengan penuh rasa tanggung jawab.

” Karena tugas kita semakin hari semakin kompleks dan beragam. Untuk itu laksanakan tugas sebaik mungkin, pahami dan laksanakan kebijakan program kerja Kapolri maupun Kapolda Lampung serta Kapolres Pesawaran,” kata dia lagi.

Kapolres menegaskan, jangan ragu-ragu dalam bertindak, yang terpenting Profesional dan Proposional, lakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif yang positif untuk menciptakan situasi aman dan tertib baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan kesatuan.

” Saya berharap saudara dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan, jalin hubungan harmonis dan sejuk dengan instansi-instansi serta para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dengan tujuan untuk mengeliminir permasalahan yang akan timbul dimasyarakat,” tegasnya.

Kapolres juga menambahkan, tentunya diawali dengan kekompakan anggota dan kerjasama yang solid. Lakukan pembinaan dan Waskat serta tumbuhkan etos kerja kepada anggota .

” Sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terjalin hubungan tata cara kerja yang baik. Diharapkan sebagai pimpinan hendaknya dapat mengatasi problem solving situasi Kamtibmas di Satuan terdepan Polsek,” ungkap AKBP Pratomo Widodo. 



KABARPROGRESIF.COM: (Seluma) Polres Seluma menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di wilayah Kabupaten Seluma. 

Apel ini langsung dipimpin oleh Waka Polda Bengkulu Brigjen Pol Umardani dan diikuti oleh Forkopimda serta personil gabungan TNI/Polri dan Satpol PP, di halaman Mako Polres Seluma. Senin 06 Juni 2022.

Dalam sambutannya Brigjen Pol Umardani mengatakan bahwa apel ini di selenggarakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran Regional, Nasional maupun Global, yang bergerak begitu cepat dan dinamis, terutama yang berimplikasi pada aspek keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Seluma.

“Kita sadari bersama bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Lanjutnya, Kabupaten Seluma akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades) tahun 2022 pada tanggal 22 Juni 2022, yang dilaksanakan pada 37 Desa di 12 Kecamatan. 

Pesta demokrasi tingkat desa ini sangat memerlukan pengamanan yang cukup ekstra dimana membutuhkan banyak personel Aparat keamanan, dengan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP.

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Polri,TNI dan Pemerintah Kabupaten Seluma atas bantuan untuk membantu pelaksanaan pengamanan Pilkades. laksanakan tugas ini dengan penuh semangat, disiplin, tulus dan ikhlas sehingga pelaksanaan pengamanan tidak hanya berjalan dengan tertib, aman dan terkendali namun juga akan bernilai Ibadah dimata Allah SWT,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Bima) Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dia dilaporkan oleh warga Nusa Tenggara Barat (NTB), Syahrul Riza terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima.

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pembangunan masjid agung bima yg menurut laporan hasil pemeriksaan BPK provinsi itu," kata kuasa hukum Syahrul, Muhammad Mualimin di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 6 Juni.

Selain Indah, ada tiga pihak yang turut dilaporkan. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Taufik HAK; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima M Taufik dan Dirut PT Brahmakerta Adiwira H Yufizar.

Usai menyampaikan laporannya, Mualimin mengatakan pembangunan masjid ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp8,4 miliar. 

Ada pun pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Brahmakerta.

"Potensial merugikan Rp 8,4 miliar keuangan negara dikarenakan pembangunan Masjid Agung Bima ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira, yang direktur utamanya Yufizar, yang di dalam penulusuran kami ternyata PT ini sering kali mengerjakan proyek itu telat dan dia berkali-kali diblacklist," ungkapnya.

"Total pagu-nya itu sekitar Rp78 miliar lebih," imbuhnya.

Mualimin mengatakan proyek yang harusnya diselesaikan dalam waktu satu tahun itu tak berhasil. 

Sehingga PT Brahmakert meminta perpanjangan sebanyak delapan kali.

"Sehingga banyak kerugiam salah satunya sanksi, nah ini ternyata PT ini hingga delapan kali ini tidak mendapatkan sanksi dan masih dipertahankan gitu," tegasnya.

"Padahal tahun 2019 ini PT ini mendapat blacklist dari lembaga pengkajian pemerintah itu dan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan kenapa ini tidak disingkirkan saja PT ini, kenapa masih dipakai? Sedangkan track recordnya buruk begitu," ungkap Mualimin.

Terkait laporan ini, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya akan menelaah lebih lanjut. 

"Betul (ada laporan tersebut, red). Berikutnya, kami akan telaah dan verifikasi lebih dahulu laporan dimaksud," ujar Ali saat dikonfirmasi.

Proses ini memang dilakukan untuk setiap laporan masyarakat yang masuk. Nantinya, KPK akan menentukan bisa atau tidak laporan ini ditindaklanjuti.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023 karena tetap dibutuhkan.

"Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai Upah Minimum Regional (UMR)," kata Menteri Tjahjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/6).

Menurut Tjahjo, penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera. 

Serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

"Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR," katanya.

Strategi ini, kata Tjahjo, adalah amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Faktanya, banyak tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh dibawah UMR. Maka, pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR.

"Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Anggapan tersebut adalah salah. Sebab sejak tahunan lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standardisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata," tuturnya.

Dengan skema itu, kata dia, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. 

Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua mantan pejabat PT Waskita Beton Precast (WBP) terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT WBP.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan yang pertama adalah mantan Kepala Departemen Pengadaan PT WBP. 

"Saksi yang diperiksa yaitu KJH selaku mantan Kepala Departemen Pengadaan PT WBP," ujar Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Kedua, yakni CW selaku Manager Precast periode 2017. 

"CW selaku Manager Precast periode 2017, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap eks pejabat PT WTB, kata Ketut Sumedana, perlu dilakukan guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, Kejagung menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh Waskita Beton. Yakni terjadi pada proyek pembangunan Tol Kriyan Legundi Bunder dan Manyar (KLM), pekerjaan untuk memproduksi Tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical (PT MMM), serta pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR.

Lalu pada Selasa (31/5/2022), Kejagung menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan memperkirakan bahwa negara rugi hingga Rp1,2 triliun.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah merampungkan jalur afirmasi dan perpindahan tugas pada akhir bulan Mei lalu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) akan membuka pendaftaran jalur zonasi mulai Selasa (7/5) sampai dengan Kamis (9/5). 

Pada jalur ini, seleksi berdasarkan skor usia Calon Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, untuk PPDB SDN, para orang tua atau wali murid dapat melakukan pendaftaran secara online atau daring dengan mengakses laman ppdbsd.surabaya.go.id

Laman tersebut dapat dibuka melalui ponsel maupun komputer. 

“Sistem online PPDB SDN dibuka pada tanggal 7 Juni tepat pukul 00.00 WIB,” kata Yusuf, Senin (6/6).

Yusuf menjelaskan, seleksi jalur zonasi PPDB SDN dengan merangking skor usia CPDB atau siswa. 

Pendaftar dengan usia 7 tahun atau lebih memperoleh bobot skor 10, usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 8.

Kemudian, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan memperoleh bobot nilai 6, dan usia 5 (lima) tahun 6  bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 4. 

“Bila skor usia sama, maka melihat waktu pendaftaran,” ujarnya.

Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, lanjut Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.

Sementara itu, bagi CPDB dengan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. 

“Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” ungkapnya.

Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. 

Jadi, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP. 

“Tetap diberikan intervensi, meskipun nantinya lolos di jalur zonasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pendaftaran PPDB jenjang SDN jalur zonasi dibuka pada 7-9 Juni. 

Pengumuman dilakukan pada 10 Juni. Proses daftar ulang bagi CPDB yang diterima jalur zonasi mulai 10-11 Juni.

Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, maka kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. 

Seluruh jadwal dan ketentuan lengkap dapat diakses di ppdbsd.surabaya.go.id


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo menggelar silaturahmi ke kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Malang. Beberapa Perwira nampak mendampingi kedatangan orang nomor satu di tubuh Korem Baladhika tersebut.

Di lokasi itu, Danrem disambut langsung oleh Kepala LPP RRI Malang, Iwan Effendi Lathan.

Rencananya, Danrem akan menggelorakan Salam Satu Jiwa untuk Indonesia. Dikatakan Kolonel Yudhi, salam itu memiliki makna dalam memperkuat Persatuan dan Kesatuan bangsa.

“Itu sangat penting untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan,” ujar Danrem. Senin, 6 Juni 2022.

Beberapa pihak, kata Danrem, akan dilibatkan dalam rencana itu, salah satunya Bupati hingga tokoh masyarakat. “Beberapa pihak nanti kita undang untuk menggelorakan semangat itu,” ungkapnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sejumlah petinggi PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Kunjungan itu dalam rangka memperkuat sinergisitas.

"Adapun maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka penguatan hubungan kelembagaan antara Kejaksaan RI dan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life), khususnya di bidang kehumasan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juni 2022.

Ketut mengatakan pertemuan itu dilakukan di Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Ketut didampingi Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Antar Lembaga (Hubaga) D.B. Susanto. 

Sedangkan, Direktur Utama (Dirut) PT Taspen Life, Ibnu Hasyim, didampingi Staf Hubungan Masyarakat (Humas) PT Taspen Life, Ibya Isnan dan Bernardine Apridita.

Ketut menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Dirut Taspen Life. Kejaksaan Agung mendukung seluruh program Taspen Life selama sesuai ketentuan hukum.

"Kegiatan tersebut juga sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dengan kementerian, atau lembaga, atau BUMN lainnya," ungkap Ketut.

PT Taspen Life yang berdiri pada 26 Februari 2014 telah memperoleh izin usaha melalui Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 April 2014. 

Taspen Life merupakan anak perusahaan PT Taspen (Persero) dengan kepemilikan saham 99,97 persen dan 0,03 persen saham yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Taspen Jakarta.

Taspen Life memiliki beragam produk asuransi jiwa kumpulan dan individu. Dengan manfaat proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan, serta asuransi penyakit kritis.



KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dukung Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

Dimana penyidik Kejati Sulsel diketahui telah meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kita dukung (Kejati), orang begini (koruptor) harus diproses. Ini bagus, kita harus dukung,” tegas Danny sapaan Moh Ramdhan Pomantosaat di wawancara, Senin (6/6).

Namun saat ditanya terkait kasus ini, Danny Pomanto mengaku tak mengetahui dengan persis kasusnya. Termasuk siapa-siapa saja bawahannya yang telah diperiksa penyidik Kejati Sulsel.

“Saya cuman dapat penjelasan bahwa ada orang yang fiktif, mengambil. Tadinya dituduh ke kecamatan, tapi setelah saya konfirmasi ke kecamatan ternyata tidak ada tawwa (kaitannya),” ucap dia.

Sebelumnya, Kejati Sulawesi Selatan merilis terkait peningkatan kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Harian Rakyat Sulsel, Kamis (2/6) lalu.

Peningkatan status kasus ini sendiri dilakukan setelah Kejati Sulsel melakukan operasi intelijen terkait adanya dugaan tindak pidana di lingkungan Satpol PP Makassar.

“Maka dari itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R. Febrytrianto berdasarkan hasil ekspose perkara menyatakan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Soetarmi waktu itu.

Dalam perkara ini, Soetarmi mengatakan penyidik menemukan sejumlah fakta bahwa terjadi indikasi Penyalahgunaan Honorarium Tunjangan Operasional Satpol PP Kota Makassar pada 14 Kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Dalam modus operandinya sendiri, perkara ini dikatakan bermula dari adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personil Satpol PP Kota Makassar yang akan bertugas di 14 kecamatan.

“Namun faktanya sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas dan anggaran honorarium dicairkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menerima honorarium Satpol PP tersebut,” sebutnya.

Kenaikan status perkara ini pun dalam waktu dekat Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menetapkan tersangkanya.

“Penetapan tersangka akan dilaksanakan dalam waktu dekat terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan APBD Kota Makassar untuk pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP pada 14 kecamatan se-Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020,” tuturnya. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive