Siap Arungi Lautan Pasifik, Pangkoarmada II Lepas Keberangkatan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Dalam Satgas RIMPAC 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto memimpin langsung pelepasan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan satu pleton marinir yang akan melaksanakan Latihan Bersama Multilateral Rim of The Pacific (RIMPAC) tahun 2022. Latihan Multilateral Rimpac ini diikuti oleh 26 negara dan merupakan latihan Angkatan Laut terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh US Navy dengan partisipasi negara negara Indo-Pasifik. Pelepasan ini dilaksanakan di geladak KRI I Gusti Ngurah Rai-332, Senin (06/06/2022).

Seperti yang telah disampaikan oleh Pangkoarmada II sebelum melepas Satgas RIMPAC bahwa Angkatan Laut sudah aktif dalam latihan ini mulai tahun 2006 dan tahun ini merupakan partisipasi TNI Angkatan Laut yang ke-7. 

Di tahun ini TNI Angkatan Laut mengirimkan 167 personel yang terdiri dari KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dengan ABK 129 personel, satu peleton Marinir dengan kekuatan 35 personel, dan 3 personel sebagai staf pengendali latihan.

“Latma Multilateral Rimpac ini digelar setiap dua tahun antara US Navy dengan negara-negara Indo-Pasifik di bawah kendali Armada ke III US Navy. Latihan RIMPAC ini dengan partisipasi peserta lebih dari 25.000 personel, 38 kapal perang, 4 kapal selam, lebih dari 170 pesawat udara serta pasukan pendarat (Marinir) dari 9 negara yang berpartisipasi,” Ucap Pangkoarmada II.

Latihan  RIMPAC yang akan dilaksanakan di Oahu Hawai ini mengambil tema “TNI AL Melaksanakan Latma Multilateral RIMPAC 2022 di Oahu, Hawai Guna Meningkatkan Profesionalisme, Kemampuan Tempur dan Kerja Sama Militer dengan Negara Sahabat”.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II juga menyampaikan bahwa tujuan dari latihan ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama Internasional serta meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL baik itu pengawak KRI GNR-332 dan juga unsur Marinir untuk bekerjasama dengan negara negara yang berpartisipasi dalam latihan bersama ini dan juga untuk menunjukkan bahwa TNI AL khususnya Koarmada II mampu bekerjasama dengan negara negara Internasional yang tergabung dalam latihan ini. Latma Multilateral RIMPAC ini  juga dapat memberikan pengalaman langsung kepada TNI AL dalam menguji kemampuan operasi jarak jauh atau Long Range Operations.

“Sebagai latihan Angkatan Laut terbesar di dunia, US Navy menjadikan Latma Multilateral RIMPAC sebagai salah satu sarana menguji doktrin, taktik, dan prosedur peperangan laut yang terbaru dan kekinian, khususnya dalam Operasi Laut Gabungan dan Operasi Amfibi. Selain itu, melalui latihan ini negara peserta latihan dituntut untuk mampu membuktikan ketahanan operasi alutsistanya mengingat Sea Phase dilaksanakan selama tiga minggu non-stop, tanpa sandar di pangkalan,” ungkap Laksda Iwan.

Tidak hanya latihan di laut tetapi juga akan ada rangkaian lomba olahraga antara lain renang, bola volly, lari 5 km, dan strong arm contest. 

Sedangkan prajurit Marinir akan mengikuti lomba menembak serta juga akan ditampilkan beberapa kesenian khas Indonesia yang akan dibawakan oleh prajurit-prajurit KRI GNR-332.

Turut hadir Kaskoarmada II, seluruh Pejabat Utama Koarmada II, Para Kasatker dan Komandan Satuan serta seluruh Komandan KRI yang berada di Pangkalan. Selain itu hadir pula Danpasmar 2 Surabaya dan Asops Kormar. (Dispen Koarmada II)

Read More

Dinas PUPR Kabupaten Balangan dan Kejari Jalin Kerja Sama di Bidang Penanganan Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Paringin) Dinas PUPR Kabupaten menandatangani MoU dengan Kejaksaan Negeri khususnya bidang perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN), Senin (6/6/2022).

Penandatanganan dilaksanakan Kepala Dinas PUPR , Rahmadiah, dan Kepala Kejari , La Kanna, di Aula Kantor Kejari di Kota Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tujuannya, mencegah terjadinya kesalahan yang berhubungan dengan hukum dalam kegiatan pembangunan.

Melalui MoU tersebut, Kejari Balangan memberikan bantuan hukum apabila sewaktu-waktu dinas yang bersangkutan mengalami permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara.

Menurut Rahmadiah, melalui bantuan penanganan hukum yang diberikan, menjadi pengingat agar para pegawai lebih hati-hati dalam pelaksanaan pembanguan.

Pihaknya pun merasa sangat terbantu dalam melaksanakan kegiatan berkat adanya bantuan pendampingan hukum PTUN tersebut. Harapannya ungkap Rahmadiah, agar tidak ada pelanggaran aturan undang-undang di instansinya.

Pada kesempatan yang sama, La Kanna menyampaikan, kerja sama yang dilangsungkan merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya.

Tentunya, ini juga menandakan didapatnya manfaat bagi PUPR Kabupaten Balangan perihal pendampingan hukum yang dilakukan.

Selain itu, pihaknya juga berusaha mendampingi dalam hal pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Baik yang akan dibangun maupun yang diperbaiki.

"Melalui MoU ini, Kejari Balangan akan memberikan yang terbaik untuk bersama mewujudkan masyarakat Balangan menuju perubahan, membangun desa dan menata kota, sebagaimana visi dan misi kepala daerah," ungkap La Kanna.

Read More

Gunakan 40 KTP Orang dan Emas Imitasi, Pejabat BUMN Gasak Duit Negara Rp 2,6 M

KABARPROGRESIF.COM: (Banten) Seorang pejabat perusahaan BUMN dan jebloskan ke bui oleh Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten setelah ditetapkan tersangka dugaan korupsi senilai Rp 2,6 miliar.

Pejabat dimaksud berinisial W, dia merupakan Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) PT Pegadaian Cibeber pada Kantor Cabang PT Pegadaian Kepandean, Serang Tahun 2021.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten Ivan Hebron Siahaan menjelaskan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka W pada Senin, 6 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten.

“Bahwa dari hasil pemeriksaan tersangka W diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan UPS PT Pegadaian Cibeber,” jelas Ivan kepada awak media, Senin 6 Juni 2022.

Tersangka W yang menjabat sebagai Pengelola UPS, lanjutnya, memiliki tugas nenafsir barang, menetapkan pinjaman dan mengelola administrasi.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka W sejak bulan Januari – Nopember 2021 telah melakukan penyimpangan seperti membuat dan menerbitkan Rahn Fiktif sebanyak 90 transaksi dengan menggunakan 40 identitas (KTP) tanpa seijin pemiliknya dengan memasukkan barang jaminan perhiasan bukan emas imitasi (emas palsu) dengan nilai Rp 2,3 miliar lebih.

Rahn fiktif terdiri dari arrum emas fiktif sebanyak 6 transaksi dengan menggunakan 5 identitas tanpa seijin pemiliknya dengan barang jaminan berupa bukan emas dengan nilai Rp 230.854.628.

Kemudian melakukan sebanyak 3 transaksi penafsiran tertinggi barang jaminan emas dan berlian di atas ketentuan menaksir yang telah ditetapkan dengan nilai Rp.54.730.320.

“Sehingga Dengan total keseluruhan sebesar Rp 2.644.944.350 dan Uang tersebut oleh tersangka W digunakan untuk kebutuhan pribadi,” paparnya.

Tersangka W disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3, Jo. Pasal 8, Jo. Pasal 9, Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: Print- 559/M.6.5/Fd.1/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 telah melakukan penahanan terhadap tersangka W dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 6 Juni 2022 s/d tanggal 25 Juni 2022,” ungkap Ivan.

Adapun kata Ivan, alasan penahanan terhadap tersangka adalah Alasan Subyektif berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu Dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

“Alasan obyektif berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,” pungkasnya.

Read More

Diperiksa Kejati, Ketum Koni Lampung Dicecar Penyidik 22 Pertanyaan

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Yusuf Barusman penuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Senin (6/6).

Yusuf Barusman tiba di Kejati Lampung pada pukul 08.30 WIB dan keluar dari ruang peemriksaan pada pukul 17.00 WIB.

"Saya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum harus membantu aparat untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik terkait dengan kasus dugaan dana hibah KONI," katanya saat dimintai keterangan di Kejati Lampung.

Yusuf Barusman mengungkapakan dalam pemeriksaan kali ini dirinya membuka keteranngan seputar KONI pada tahun anggaran 2022.

"Pemeriksaan dilakukan sekitar 6 jam kalau tidak salah, ini panggilan kedua, tadi yang diajukan ada 22 pertanyaan," jelasnya.

Menurutnya pertanyaan yang diajukan penyidik Kejati Lampung seputar tugas dan tanggung jawab sebagai ketua KONi Provinsi Lampung.

"Saya ceritakan, lalu apa strateginya dan kebijakannya dan memang fokus kami kemrin pencapaian prestasi PON 2020, dan alhamdulilah tercapai 10 besar," ungkap Yusuf.

Yusuf menambahkan pemeriksaan pada hari ini terkait pembenahan tatakelola yang dianjurkan oleh Gubernur Lampung.

Yusuf Barusman Diperiksa Kejati Lampung selama kurang lebih 6 jam dan di Cecar 22 Pertanyaan.

Read More

Dari Eri Cahyadi, Bambang DH, sampai Djarot Tegaskan Bung Karno Lahir di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejumlah tokoh berkumpul di Surabaya bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, 6 Juni. 

Ada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wawali Armuji, mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Whisnu Sakti Buana, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dan sejarawan Unesa Rojil Nugroho Bayuaji. 

“Ada banyak upaya penyimpangan sejarah, yang menyebutkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Hari ini kami ingin menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, pada 6 Juni 1901, di Kampung Pandean Gang IV, di Kelurahan Peneleh. Jadi Bung Karno itu arek Suroboyo, yang kemudian ditakdirkan dalam keadaan penuh getir berjuang untuk memerdekakan Indonesia,” ujar Eri Cahyadi, Senin (6/6).

Eri menyatakan, Bung Karno dan Surabaya serta Surabaya dan Bung Karno tak dapat lagi dipisahkan. Surabaya bukan hanya tempat lahir Bung Karno. 

Lebih dari itu, kota ini ada dalam persenyawaan ideologi hidup Bung Karno. Tak heran jika Bung Karno menyebut Surabaya sebagai ”dapur nasionalisme”. 

“Selain tempat kelahiran, Surabaya menjadi takdir Bung Karno setelah ayahnya, Raden Soekemi, mengirimkan sang anak untuk bersekolah di Surabaya dan indekos di rumah Ketua Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di kawasan Peneleh. Di tempat itulah Bung Karno ditempa menjadi aktivis dan pemikir, yang semuanya itu menjadi awal mula perjuangannya dalam memerdekakan republik ini,” papar Eri. 

“Maka ini menjadi spirit bagi kita semua, bagi Pemkot Surabaya, untuk berjuang mengabdi kepada rakyat. Seperti kata Bung Karno, ’Warisi apinya, jangan abunya’. Kita warisi spirit perjuangan Bung Karno untuk menebar lebih banyak lagi kebaikan di Surabaya, kota yang begitu banyak mewarnai hidup Bung Karno,” imbuh Eri. 

Mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat juga menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya. Djarot menjabat sebagai wali kota Blitar pada 2000-2010. 

“Bung Karno lahir di Surabaya, tetapi memang ketika Orde Baru banyak pembelokan sejarah, ada narasi bahwa Bung Karno lahir di Blitar. Sampai sekarang narasi itu banyak dipercaya. Saya kemarin diskusi di Jogjakarta dengan anak-anak muda, saya tanya di mana Bung Karno lahir, 80 persen menjawab Blitar. Maka saya mengapresiasi Pak Eri Cahyadi, kita bergerak bersama bahwa Bung Karno memang lahir di Surabaya,” ujarnya. 

Djarot menyebut Bung Karno memang beberapa kali ke Blitar karena rumah sang ibunda berada di sana, yang disebut sebagai Istana Gebang atau Dalem Gebang. 

Ketika menjadi presiden, Bung Karno beberapa kali berkunjung ke sana untuk sungkem dan memohon doa dari sang ibunda. 

“Karena ibunda Bung Karno selalu bilang ke anaknya, bahwa kamu memang Presiden, tapi kamu tetap anakku. Kalau mau bertemu denganku, jangan undang aku ke Istana, tapi kamulah yang harus ke sini. Maka Bung Karno selalu sungkem ke ibundanya di Blitar. Tapi jelas bahwa Bung Karno lahir di Surabaya,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH juga menegaskan bahwa Bung Karno terlahir di Surabaya. 

Bambang bercerita ketika menjabat sebagai wali kota, dia bertemu Roeslan Abdulgani, orang dekat Bung Karno yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri di era Presiden Soekarno. 

Roeslan adalah arek Suroboyo, tepatnya di kawasan Peneleh. 

”Waktu itu dalam bahasa Suroboyo-an, beliau bilang ke saya, ’Mbang (maksudnya Bambang), iku Bung Karno lahir nang Suroboyo,” cerita Bambang DH. 

Dari situlah, Bambang kemudian mendorong riset yang kemudian dipimpin oleh Peter A. Rohi, wartawan senior yang ketika itu memimpin Soekarno Institute, hingga ditemukan rumah kecil di Pandean Gang IV Nomor 40 sebagai rumah kelahiran Bung Karno. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga mengusulkan agar tema “Bung Karno lahir di Surabaya” menjadi bagian dari kurikulum lokal yang diajarkan ke para pelajar. 

“Sehingga kebenaran sejarah semakin kokoh, bahwa proklamator kita tercinta memang lahir di Surabaya,” ujar Adi.

Read More

Budaya Gotong-Royong Kian Digencarkan di Kabupaten Klungkung

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Gotong-royong seakan menjadi warisan para leluhur yang dinilai memiliki arti sangat penting di berbagai bidang.

Bahkan, budaya itu saat ini terus digaungkan oleh aparat Babinsa di wilayah teritorial Kodim 1610/Klungkung.

Salah satunya, dengan adanya pembersihan area Pura Beji yang berada di Desa Akah, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Senin, 6 Juni 2022.

Selain melibatkan aparat Babinsa, karya bakti tersebut juga melibatkan warga setempat. Hal itu, sebagai bentuk Kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terwujud dengan baik.

“Ini harapan kita. Kemanunggalan antara TNI dan rakyat itu sangat penting,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat.

Bukan hanya itu saja, Dandim juga mengapresiasi adanya gotong-royong yang dibuktikan oleh Babinsa dan warga, terlebih soal kepedulian terhadap lingkungan. “Kita memiliki tugas penting, yaitu mewujudkan Kabupaten Klungkung yang bersih dan sehat,” tandasnya.

Read More

AKP Timur Irawan Jabat Kapolsek Tegineneng

KABARPROGRESIF.COM: (Pesawaran) Polda Lampung Polres Pesawaran mengelar serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Tegineneng dari pejabat lama AKP Abdul Roni, S.H kepada pejabat baru AKP Timur Irawan, S.H, di Aula Pamor Persada Polres Pesawaran.

Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik,. M.Si,. (Han), pada Senin (06/06/22) dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Pesawaran yang diantaranya Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran, Perwira dan Bintara Polres Pesawaran.

” Pergantian jabatan ini dilakukan, selain untuk pengembangan karier, juga untuk kepentingan organisasi, yaitu dalam rangka menjawab tantangan tugas kedepan yang kita hadapi,” ucap Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik,. M.Si,. (Han), Senin (06/06/22).

Kapolres Pesawaran menjelaskan, serah terima jabatan ini sesuai Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/358/V/ 2022 tertanggal 25 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kepolisian Daerah Lampung Polres Pesawaran.

” Sertijab Kapolsek Tegineneng Polres Pesawaran ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan pimpinan dan kebutuhan organisasi dilingkungan Polres Pesawaran,” jelasnya.

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan, terimakasih kepada pejabat lama AKP Abdul Roni, S.H atas dedikasi dalam mengemban tugas sebagai Kapolsek Tegineneng selama 2 Tahun 3 Bulan. Selamat bertugas ditempat yang baru untuk meraih kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah Swt Aamiin.

” Dan Kepada pejabat baru AKP Timur Irawan, S.H. Selamat atas pengangkatan saudara pada jabatan yang baru, selamat datang dan semoga dapat beradaptasi dengan tempat tugasnya di Pesawaran. Saya yakin saudara dipercaya oleh pimpinan untuk mendapat Promosi jabatan yang baru,” ucapnya.

Sambung Kapolres, bukan merupakan hadiah tetapi merupakan wujud kepercayaan pimpinan Polri yang harus saudara emban dengan penuh rasa tanggung jawab.

” Karena tugas kita semakin hari semakin kompleks dan beragam. Untuk itu laksanakan tugas sebaik mungkin, pahami dan laksanakan kebijakan program kerja Kapolri maupun Kapolda Lampung serta Kapolres Pesawaran,” kata dia lagi.

Kapolres menegaskan, jangan ragu-ragu dalam bertindak, yang terpenting Profesional dan Proposional, lakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif yang positif untuk menciptakan situasi aman dan tertib baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan kesatuan.

” Saya berharap saudara dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan, jalin hubungan harmonis dan sejuk dengan instansi-instansi serta para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dengan tujuan untuk mengeliminir permasalahan yang akan timbul dimasyarakat,” tegasnya.

Kapolres juga menambahkan, tentunya diawali dengan kekompakan anggota dan kerjasama yang solid. Lakukan pembinaan dan Waskat serta tumbuhkan etos kerja kepada anggota .

” Sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terjalin hubungan tata cara kerja yang baik. Diharapkan sebagai pimpinan hendaknya dapat mengatasi problem solving situasi Kamtibmas di Satuan terdepan Polsek,” ungkap AKBP Pratomo Widodo. 

Read More

Waka Polda Pimpin Apel Gelar Pasukan, Pengamanan Pilkades Serentak

KABARPROGRESIF.COM: (Seluma) Polres Seluma menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di wilayah Kabupaten Seluma. 

Apel ini langsung dipimpin oleh Waka Polda Bengkulu Brigjen Pol Umardani dan diikuti oleh Forkopimda serta personil gabungan TNI/Polri dan Satpol PP, di halaman Mako Polres Seluma. Senin 06 Juni 2022.

Dalam sambutannya Brigjen Pol Umardani mengatakan bahwa apel ini di selenggarakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran Regional, Nasional maupun Global, yang bergerak begitu cepat dan dinamis, terutama yang berimplikasi pada aspek keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Seluma.

“Kita sadari bersama bahwa saat ini banyak kejadian-kejadian yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Lanjutnya, Kabupaten Seluma akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades) tahun 2022 pada tanggal 22 Juni 2022, yang dilaksanakan pada 37 Desa di 12 Kecamatan. 

Pesta demokrasi tingkat desa ini sangat memerlukan pengamanan yang cukup ekstra dimana membutuhkan banyak personel Aparat keamanan, dengan melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP.

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Polri,TNI dan Pemerintah Kabupaten Seluma atas bantuan untuk membantu pelaksanaan pengamanan Pilkades. laksanakan tugas ini dengan penuh semangat, disiplin, tulus dan ikhlas sehingga pelaksanaan pengamanan tidak hanya berjalan dengan tertib, aman dan terkendali namun juga akan bernilai Ibadah dimata Allah SWT,” pungkasnya.

Read More

Pembangunan Masjid Agung Dianggap Korupsi, Bupati Bima Dilaporkan ke KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Bima) Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dia dilaporkan oleh warga Nusa Tenggara Barat (NTB), Syahrul Riza terkait dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima.

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pembangunan masjid agung bima yg menurut laporan hasil pemeriksaan BPK provinsi itu," kata kuasa hukum Syahrul, Muhammad Mualimin di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 6 Juni.

Selain Indah, ada tiga pihak yang turut dilaporkan. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Taufik HAK; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima M Taufik dan Dirut PT Brahmakerta Adiwira H Yufizar.

Usai menyampaikan laporannya, Mualimin mengatakan pembangunan masjid ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp8,4 miliar. 

Ada pun pihak yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Brahmakerta.

"Potensial merugikan Rp 8,4 miliar keuangan negara dikarenakan pembangunan Masjid Agung Bima ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira, yang direktur utamanya Yufizar, yang di dalam penulusuran kami ternyata PT ini sering kali mengerjakan proyek itu telat dan dia berkali-kali diblacklist," ungkapnya.

"Total pagu-nya itu sekitar Rp78 miliar lebih," imbuhnya.

Mualimin mengatakan proyek yang harusnya diselesaikan dalam waktu satu tahun itu tak berhasil. 

Sehingga PT Brahmakert meminta perpanjangan sebanyak delapan kali.

"Sehingga banyak kerugiam salah satunya sanksi, nah ini ternyata PT ini hingga delapan kali ini tidak mendapatkan sanksi dan masih dipertahankan gitu," tegasnya.

"Padahal tahun 2019 ini PT ini mendapat blacklist dari lembaga pengkajian pemerintah itu dan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan kenapa ini tidak disingkirkan saja PT ini, kenapa masih dipakai? Sedangkan track recordnya buruk begitu," ungkap Mualimin.

Terkait laporan ini, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya akan menelaah lebih lanjut. 

"Betul (ada laporan tersebut, red). Berikutnya, kami akan telaah dan verifikasi lebih dahulu laporan dimaksud," ujar Ali saat dikonfirmasi.

Proses ini memang dilakukan untuk setiap laporan masyarakat yang masuk. Nantinya, KPK akan menentukan bisa atau tidak laporan ini ditindaklanjuti.

Read More

Tenaga Honorer Tetap Akan Dibutuhkan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023 karena tetap dibutuhkan.

"Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai Upah Minimum Regional (UMR)," kata Menteri Tjahjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (5/6).

Menurut Tjahjo, penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera. 

Serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

"Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR," katanya.

Strategi ini, kata Tjahjo, adalah amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Faktanya, banyak tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh dibawah UMR. Maka, pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR.

"Banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat. Anggapan tersebut adalah salah. Sebab sejak tahunan lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standardisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata," tuturnya.

Dengan skema itu, kata dia, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. 

Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing.

Read More

Kejagung Periksa 2 Mantan Pejabat PT Waskita Beton

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua mantan pejabat PT Waskita Beton Precast (WBP) terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT WBP.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan yang pertama adalah mantan Kepala Departemen Pengadaan PT WBP. 

"Saksi yang diperiksa yaitu KJH selaku mantan Kepala Departemen Pengadaan PT WBP," ujar Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Kedua, yakni CW selaku Manager Precast periode 2017. 

"CW selaku Manager Precast periode 2017, diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap eks pejabat PT WTB, kata Ketut Sumedana, perlu dilakukan guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, Kejagung menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana oleh Waskita Beton. Yakni terjadi pada proyek pembangunan Tol Kriyan Legundi Bunder dan Manyar (KLM), pekerjaan untuk memproduksi Tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical (PT MMM), serta pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat atau PT MUR.

Lalu pada Selasa (31/5/2022), Kejagung menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan memperkirakan bahwa negara rugi hingga Rp1,2 triliun.

Read More

PPDB SDN Jalur Zonasi Dibuka 7 Juni, Seleksi Berdasarkan Skor Usia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah merampungkan jalur afirmasi dan perpindahan tugas pada akhir bulan Mei lalu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) akan membuka pendaftaran jalur zonasi mulai Selasa (7/5) sampai dengan Kamis (9/5). 

Pada jalur ini, seleksi berdasarkan skor usia Calon Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, untuk PPDB SDN, para orang tua atau wali murid dapat melakukan pendaftaran secara online atau daring dengan mengakses laman ppdbsd.surabaya.go.id. 

Laman tersebut dapat dibuka melalui ponsel maupun komputer. 

“Sistem online PPDB SDN dibuka pada tanggal 7 Juni tepat pukul 00.00 WIB,” kata Yusuf, Senin (6/6).

Yusuf menjelaskan, seleksi jalur zonasi PPDB SDN dengan merangking skor usia CPDB atau siswa. 

Pendaftar dengan usia 7 tahun atau lebih memperoleh bobot skor 10, usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 8.

Kemudian, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan memperoleh bobot nilai 6, dan usia 5 (lima) tahun 6  bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 4. 

“Bila skor usia sama, maka melihat waktu pendaftaran,” ujarnya.

Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, lanjut Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.

Sementara itu, bagi CPDB dengan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. 

“Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” ungkapnya.

Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. 

Jadi, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP. 

“Tetap diberikan intervensi, meskipun nantinya lolos di jalur zonasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pendaftaran PPDB jenjang SDN jalur zonasi dibuka pada 7-9 Juni. 

Pengumuman dilakukan pada 10 Juni. Proses daftar ulang bagi CPDB yang diterima jalur zonasi mulai 10-11 Juni.

Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, maka kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. 

Seluruh jadwal dan ketentuan lengkap dapat diakses di ppdbsd.surabaya.go.id. 

Read More