Wali Kota Eri Pastikan Kampung Peneleh-Pandean Jadi Kawasan Wisata Sejarah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan pengerjaan kawasan wisata Kampung Peneleh-Pandean selesai pada 10 November 2022 mendatang. 

"Sejarah disini kita gabungkan dengan rumah HOS Tjokroaminoto. Karena Pak Karno dulu pernah belajar ke HOS Tjokroaminoto," kata Wali Kota Eri saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Kampung Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Lebih lanjut Wali Kota Eri mengatakan Kampung Peneleh dan Kampung Pandean merupakan kampung sejarah yang menjadi dapur pergerakan kemerdekaan. 

"Banyak pahlawan dari sini, jadi kita jadikan satu menjadi wisata sejarah," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyambut baik rencana pemerintah kota Surabaya menjadikan kawasan Kampung Peneleh-Pandean sebagai kawasan wisata.

Menurut Djarot, rumah kelahiran Bung Karno merupakan mini museum, dimana Bung Karno pernah dilahirkan disini dan sekarang menjadi cagar budaya yang bisa dikunjungi seluruh masyarakat, terutama para pelajar. 

"Pak wali juga bisa mendesain bersama pak Armuji, untuk wisata sejarah. Ada rumah Tjoroaminoto sebagai sebagai guru bangsa.  Dimana para tokoh bangsa itu mondok dan belajar di mbah Tjokro dan masuk dalam organisasi serikat islam," paparnya.

Puncak Bulan Bung Karno di Surabaya ditutup dengan festival masakan resep Mustika Rasa yang menjadi warisan Bung Karno. 

Masakan tersebut diolah dan disajikan oleh warga kampung kemudian dinikmati warga Kampung Peneleh.

"Inilah bentuk dari kita mewarisi apinya Bung Karno yaitu gotong royong," ujar Djarot.

Anggota DPR RI tersebut mengatakan, kick off peringatan Bulan Bung Karno sengaja di gelar di Surabaya. 

"Karena ada penyimpangan sejarah yang terjadi selama ini. Bahwa Bung Karno itu ditulis dalam cerita itu lahir di Blitar. Dan kegiatan di Surabaya ini sebagai bentuk  pelurusan sejarah. Supaya anak muda tahu bahwa Bung karno itu Arek Suroboyo," pungkas Djarot.

Read More

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, TNI AL KRI Fatahilah-361 Laksanakan Penembakan Meriam

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme Prajurit di lingkungan TNI AL, KRI Fatahilah-361 Satkor Koarmada II yang saat ini BKO Guspurla Koarmada II melaksanakan latihan penembakan meriam 120 mm dan 40 mm di Pulau Gundul perairan Karimunjawa, Senin, (6/6/2022).

Dalam latihan tersebut KRI Fatahilah-361 melepaskan beberapa kali tembakan dari geladak haluan, selanjutnya disusul dengan tembakan dari Meriam Bofors 40 mm yang berada di geladak buritan dengan sasaran yang sama yakni Pulau Gundul.

Agar kegiatan berjalan sukses, sebelum pelaksanaan penembakan terlebih dahulu seluruh prajurit pengawak Meriam mendapatkan Briefing dari Perwira Senjata KRI Fatahillah-361. Yakni tentang segala rencana dan prosedur penembakan , hal ini agar latihan berjalan lancar dan keamanan personil maupun materiil.

Latihan penembakan meriam ini merupakan implementasi dari perintah Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Ismurwanto. Selaras dengan program prioritas Kasal Laksmana TNI Yudo Margono dalam upaya membangun SDM TNI AL yang unggul dan profesional. (Dispen Koarmada II)

Read More

Oknum Petinggi Satpol PP Surabaya Ternyata Berinisial FE, Mau Jual Potongan Besi Hingga 2 Truk

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polisi mengungkapkan satu nama oknum ASN yang diduga menjual barang hasil penertiban dari gudang Satpol PP Surabaya.

“Dia ialah FE salah satu yang diduga. Sesuai laporan dari Kasatpol PP,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana, Senin (6/6).

Dia mengatakan dugaan sementara barang yang mau dijual, yakni potongan besi.

“Terduga pelaku membawa dua truk untuk mengangkut potongan besi itu, Niatnya mau dijual. Eh, keburu ketahuan dari teman-teman satpol PP,” ujarnya.

Mirzal menjelaskan oknum ASN itu tidak beraksi sendiri, melainkan ada beberapa orang warga sipil yang terlibat.

“Ada beberapa orang sipil terlibat di situ yang melakukan pengangkutan 3-4 orang. Sedang kami dalami,” kata Mirzal.

Sebelumnya dikabarkan bahwa barang-barang yang diduga dijual secara nonprosedural itu bila dirupiahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Di sisi lain, polisi sudah mengerahkan penyidik untuk segera mengambil data-data register hingga barang bukti ataupun hasil pemeriksaan satpol PP.

Terungkap! Ternyata ini barang yang mau dijual oknum petinggi Satpol PP Surabaya. Jumlahnya fantastis.

“Hari ini, hasil penyidikan akan dinaikan menjadi sidik. Saya sudah arahkan penyidik untuk melakukan gelar perkara supaya bisa dinaikan sidik,” katanya.

Polrestabes Surabaya juga telah berkoordinasi dengan satpol PP mengenai pengelolaan barang bukti sehingga mereka mudah untuk mencatat data-data tersebut.

"Itu mungkin besi-besi PKL yang disimpan di gudang, yang belum diambil besi-besi dalam bentuk potong-potong. Tadi penyidik sudah berkoordinasi terkait penjelasan barang-barang yang hilang,” jelasnya.

Dia menyebut aksi tersebut sebagai korupsi bila memang barang-barang yang diduga dijual oknum petinggi Satpol PP Surabaya itu terbukti milik negara.

"Korupsi bisa jadi, ada kerugian negara. Ada indikasi korupsi," ucap Mirzal.

Laporan terkait dengan dugaan menjual barang hasil penertiban di gudang Satpol PP Surabaya sudah dilaporkan sejak 2 Juni 2022 lalu ke Polrestabes Surabaya.

Read More

Pasukan Brimob Siap Membantu Pengamanan Pilkades Serentak di Kotabaru

KABARPROGRESIF.COM: (Kotabaru) Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan digelar pada 9 Juni 2022.

Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 100 personel Satuan Brimob Polda Kalsel ditugaskan memperkuat pengamanan pelaksanaan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru.

Kapolres Kotabaru AKBP M Gafur Aditya Siregar mengatakan pasukan Brimob itu sudah tiba pada hari ini.

"BKO pasukan Brimob tiba hari ini dan siap membantu pengamanan pilkades," kata AKBP M Gafur Aditya Siregar, Senin (6/6).

Menurut Gafur, personel Brimob nantinya ditempatkan pada titik-titik yang dianggap cukup memiliki kerawanan.

Selain itu, patroli untuk cipta kondisi juga dilakukan sepanjang hari gelaran pilkades.

"Jadi, sebagian personel juga siaga di Mako Polres Kotabaru ataupun Polsek-Polsek dan siap diluncurkan jika terjadi gangguan keamanan," jelasnya.

Gafur pun menjamin keamanan gelaran pilkades serentak tersebut.

1 SSK Brimob Polda Kalsel diterjunkan untuk membantu pengamanan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif saat ini dengan menjunjung asas demokrasi.

Kepada personel, AKBP Gafur menekankan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mulai pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengawalan kotak suara dari TPS menuju kantor kecamatan.

Dia juga mengingatkan soal netralitas aparat, agar tidak sampai menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, fokus anggota Polri hanya mengamankan jalannya pilkades agar situasi kondusif di daerah tetap terjaga.

Pilkades Serentak 2022 dilaksanakan di 147 desa dari 21 kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Read More

Komisi VIII DPR RI Pertanyakan Bansos Tidak Tepat Sasaran Hingga Rp6.9 triliun, Ini Tanggapan Risma

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt menanyakan tindak lanjut Menteri Sosial Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T beserta jajaran Kementerian Sosial terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran hingga mencapai Rp6,9 triliun.

Hal itu ia pertanyakan saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos. 

Agenda rapat tersebut adalah pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.

Yandri menjelaskan, karena salah satu pembahasan rapat ini tentang evaluasi tahun 2021, dan berdasarkan temuan BPK seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 ada tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ada yang meninggal dunia.

"Kami perlu mencermati dan mengkaji hasil evaluasi tahun 2021 agar pelaksanaan anggaran 2023 (Kemensos) dapat lebih baik dan tepat sasaran,” ungkap politisi PAN itu yang dikutip dari dpr.go.id pada Senin, 6 Juni 2022.

“(Sehingga ke depannya) tidak ada lagi temuan BPK yang mengatakan bansos salah sasaran, apalagi merugikan keuangan daerah dengan nilai yang fantastis,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Tri Rismaharini mengatakan temuan itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyisiran.

Risma mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan. Adapun temuan yang diserahkan BPK tersebut, tutur Risma, adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.

Risma meyakini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Kemensos, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

"Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar Risma, mantan Wali Kota Surabaya tersebut.***

Read More

Sekda Desak OPD Fokus Wujudkan RPJMD Kabupaten Tangerang

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid meminta kepada seluruh pejabat struktural agar tetap fokus dan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya, agar Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tangerang berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat memimpin apel pagi di lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (6/6/2022).

“Teman-teman pejabat struktural agar lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan RPJMD sesuai dengan OPD masing-masing,” ungkap Sekda dalam keterangannya.

Sekda juga menekankan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah adalah membantu terlaksananya RPJMD yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sekda, memasuki tahun ke-4 kepemimpinan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli, semua perangkat daerah harus tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah menjalankan program unggulan yang tertera dalam RPJMD yang telah direvisi menjadi 10 program unggulan dan program prioritas pembangunan.

“Saat ini 10 program unggulan sesuai dengan revisi RPJMD sudah mencapai 60% lebih. Kita optimalkan pelaksanaan program unggulan hingga dirasakan masyarakat,” ujar Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengimbau agar OPD seperti BPBD, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait terus siap siaga dan berkoordinasi para camat mengingat perubahan cuaca ekstrem saat musim pancaroba sekarang ini.

“Saat ini musim pancaroba. Saya mengimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial serta instansi terkait agar senantiasa siap siaga jika terjadinya bencana, bantu masyarakat dengan sigap,” kata Sekda.

Sekda juga mengatakan situasi pandemi Covid-19 wilayah Kabupaten Tangerang masih level 2, masih ada pembatasan seperti apel pagi hanya diikuti oleh pejabat struktural. Untuk itu, Sekda minta untuk tetap menjaga kesehatan dan disiplin mengikuti apel pagi setiap hari Senin.

“Jaga disiplin dan mengikuti apel pagi bagi pejabat struktural, karena banyak hal yang akan disampaikan oleh pak Bupati dan Wakil Bupati terkait tugas dan fungsi kita sebagai aparatur,” pintanya.

Read More

Sukses Etape Pertama di Makassar, Kini KRI Dewaruci Melaksanakan Pelayaran Muhibah Jalur Rempah Tahun 2022 Bertolak Menuju Bau-Bau

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Usai menyelesaikan etape pertama Pelayaran Muhibah Jalur Rempah Tahun 2022 di Makassar, kini KRI Dewaruci bertolak dari Dermaga Pangkalan Soekarno-Hatta Makassar pada Senin (06/6/2022) melanjutkan etape yang ke dua yakni menuju Bau-Bau Sulawesi Tenggara dengan membawa laskar jalur rempah sebanyak 50 Orang yang onboard di KRI Dewaruci.

Pada pelaksanaan apel kelengkapan sebelum KRI bertolak, dalam arahannya Komandan KRI Dewaruci Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, M. Tr., Opsla., mengatakan kepada personil laskar jalur rempah yang onboard bahwa pelayaran selanjutnya merupakan etape ke dua dari Makassar menuju Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara. 

“Saya berharap pada saat di dalam kapal kita berlayar dengan satu Komando, Ikuti aturan yang ada di kapal, ikuti semua yang di arahakan oleh prajurit KRI Dewaruci, jangan menyendiri dan apalagi melamun di tempat sendirian serta tetap segar sehat dan gembira". Tandasnya.

Sebelum melaksanakan pelayaran perwakilan prajurit KRI Dewaruci memberikan bekal atau pengetahuan kepada para peserta laskar jalur rempah dengan memberikan bagaimana tata cara penggunaan atau pemakaian Swempes yang harus dilaksanakan kepada seluruh peserta. (Dispen Koarmada II)

Read More

KPK Panggil Camat Hingga Tabib, Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Nonaktif Probolinggo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ditandai dengan pemanggilan 3 saksi pada hari ini, Senin (6/6/2022).

Ketiga saksi tersebut rencananya diperiksa tim penyidik KPK di Mapolres Probolinggo.

Ketiga saksi itu adalah Camat Besuk, Puja Kurniawan; Pegawai Negeri Sipil (PNS), Syamsul Hadi; serta seorang Tabib, Jumali Firdaus.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/6/2022) mengungkapkan, hari ini, pemeriksaan saksi TPPU tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kabupaten Probolinggo, atas nama saksi tersebut.

Diketahui KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. 

Kali ini, pasangan suami-istri (pasutri) itu ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. 

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. 

Adapun 20 orang tersangka lainnya itu adalah Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. 

KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Read More

Kapolda Sumbar Luncurkan dan Show of Force tampilan baru Mobil dan Motor Lantas yang Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa Putra lepas sekaligus luncurkan penampilan kendaraan mobil dan sepeda motor jajaran lalu lintas yang baru, Senin 6 Juni 2022, di halaman Mapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa mengatakan peluncuran yang melibatkan puluhan kendaraan patroli tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui show of force terkait warna kendaraan terbaru dari korp lalulintas yang di dominasi dengan warna biru.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahin, pada hari ini Senin 6 Juni 2022 pukul 07.30 WIB warna kendaraan Patwal roda dua dan roda empat jajaran Direktorat Lalu Lintas saya nyatakan diluncurkan," ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa.

Ia menjelaskan kendaraan patroli dengan disain dan tampilan yang baru pada 19 Polres sejajaran Polda Sumbar dilakukan untuk memberikan semangat baru dan motivasi kerja sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat semakin Presisi.

"Membuat pelayanan dari kepolisian semakin terintegrasi, modern, mudah, terpercaya dan dicintai masyarakat," katanya dihadapan seluruh Pejabat Utama serta seluruh personel Polda Sumbar.

Read More

Komisi A Minta Pemkot Usut Tuntas Kasus Jual Barang Penertiban oleh Oknum Petinggi Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono menyayangkan adanya dugaan penjualan barang penertiban oleh oknum petinggi Satpol PP Surabaya. 

Maka dari itu, politisi PDIP Surabaya ini menegaskan kasus tersebut harus diusut tuntas, mulai dari hulu hingga ke hilir. 

"Harus ada tindakan tegas dari Pemkot Surabaya dan ditemukan benang merahnya. Kalaupun ini ulah oknum harus jelas. Pasti harus ada titik temunya. Mulai dari tempat limpahannya, sampai perintahnya dari mana," kata Budi Leksono di rumah kelahiran Bung Karno jalan Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Bahkan Budi mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Harus ada efek jera sebagai punishment. Jangan dipecat saja, tapi memang harus ada limpahan dari kepolisian," tegasnya.

Budi juga menyayangkan lemahnya pengawasan ditempat yang rawan terjadi penyelewengan. 

"Tempat pemkot menyimpan atau rawan pencurian itu harus dipasang CCTV. Nah ini yang paling aman. Kalau terpasang CCTV jelas bisa termonitor. Kalau bisa memonitor jalan raya, kenapa tidak tempat itu. Petugas harus standby, satpol kecamatan biasanya lebih dominan dalam pengawasan." jelasnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, kalau terpasang CCTV akan meminimalisir aksi penyelewengan

"Karena sesuatu yang sangat mudah karena tidak terpantau, akan memicu kesempatan untuk bisa berbuat tidak benar. Kalau sudah terpantau CCTV saya rasa apapun keluar masuk pasti sudah termonitor. Ini yang paling utama," pungkasnya.

Read More

Anggota Satgas TMMD Ke 113 Kodim 1505/Tidore Bersama Warga Pasang Baliho

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Terlihat hari ini antusias warga bersama sama dengan anggota satgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore kompak melaksanakan pemasangan baliho di lokasi TMMD, di Desa Fanaha, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep, Malut, Selasa(06/06/2022).

Kekompakan ini merupakan suatu bukti bahwa program TMMD 113 Kodim 1505/Tidore memang sangat diharapkan oleh warga desa Fanaha.

Pemasangan Baliho tersebut diipimpin langsung oleh Pasiter Kodim 1505/Tidore Letda Inf Ibrahim Tuhulele bertujuan untuk memberikan tanda bahwa di Lokasi TMMD Desa Fanaha akan di kunjungi oleh Bapak Pangdam XVI/Pattimura, Ujarnya.(Pen.152)

Read More

Temuan Bansos Salah Sasaran Rp 6,9 T, Risma Sebut BPK Pakai Data Lama

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menjelaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara senilai Rp 6,93 triliun tahun 2021. 

Risma menyebut, temuan itu muncul karena BPK mengacu pada data lama sebelum perbaikan.

Risma menjelaskan, temuan BPK tersebut mengacu pada data warga miskin atau yang dikenal dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Oktober 2020. 

Sedangkan DTKS diperbaiki mulai Desember 2020, tepat setelah Risma diangkat menjadi Mensos, dengan cara memadankan nama warga miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kami baru bisa menyelesaikan (perbaikan DTKS) pemadanan NIK itu pada bulan April 2021. Karena itu, BPK menemukan angka Rp 6,9 triliun (bansos tidak tepat sasaran)," ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Risma menambahkan, temuan tersebut muncul dalam laporan BPK juga karena pihaknya tak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. 

"Biasanya kalau ada temuan BPK, kami memberikan jawaban terlebih dahulu. Ini kami belum berikan jawaban, tapi laporannya sudah keluar," kata politisi PDIP itu.

Setelah laporan itu muncul, lanjut dia, barulah BPK meminta Kemensos memberikan jawaban atau penjelasan, dalam kurun waktu empat hari. 

Risma mengaku sudah menyerahkan dokumen jawaban kepada BPK, yang isinya menunjukkan bahwa bansos Rp 6,9 triliun itu benar-benar disalurkan dan ada penerimanya.

"Sudah kita cek juga bersama BPK ke lapangan di Jabodetabek dan itu semua clear," kata Risma.

Alhasil, imbuh Risma, Kemensos mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

"Kami mendapatkan WTP karena kami bisa menjawab semua temuan BPK," ujar eks Wali Kota Surabaya itu.

Untuk diketahui, BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako alias Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 6,93 triliun. 

Temuan ini muncul karena Kemensos menyalurkan ketiga program bansos tersebut kepada:

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober 2020 dan usulan pemda melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).

KPM yang bermasalah di tahun 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di Tahun 2021.

KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid.

KPM yang sudah dinonaktifkan.

KPM yang dilaporkan meninggal.

KPM bansos ganda

"Akibatnya, penyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,93 triliun," kata BPK dalam dokumen yang diteken Ketua BPK pada Maret 2022 itu.

Read More