Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Senin, 06 Juni 2022

Jual Barang Sitaan, Ketua DPRD Surabaya Minta Oknum Petinggi Satpol PP Diberi Sanksi Setimpal


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyesalkan adanya oknum Satpol PP Kota Surabaya yang diduga menjual barang hasil penertiban. 

Pasalnya, Satpol PP yang merupakan institusi penegak Perda malah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

“Seharusnya Satpol PP ini memberikan teladan yang baik karena sebagai penegak Perda,” kata Adi Sutarwijono di rumah kelahiran Bung Karno jalan Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Oleh karena itu, lanjut Adi, pihaknya mendesak Satpol PP melakukan pembenahan secara internal sehingga kasus seperti ini tidak terjadi kembali.

“Dengan kondisi saat ini, Kasatpol menggembleng kembali etika dari personilnya,” desaknya.

Adi lantas berharap adanya sanksi yang setimpal atas ulah dari oknum Satpol PP tersebut.

“Kami berharap adanya sanksi yang setimpal kepada oknum tersebut sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

Jenderal Andika Kunjungi Rumah Dinas Baru TNI


KABARPROGRESIF.COM: (Mamuju) Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama sang istri tercinta, Hetty melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat. 

Kunjungan itu sekaligus meninjau perumahan khusus para prajurit TNI yang siap dihuni.

Sebelumnya, para tentara yag bertugas di sana akan tinggal di rumah susun Prajurit Korem 142. 

Namun usai gempa di Mamuju, Sulawesi Barat pada Januari 2021 silam, kondisinya hancur dan tak layak huni.

Karena berada di wilayah ring of fire dengan skala gempa yang diperkirakan bisa lebih besar lagi. 

Maka Jenderal Andika mengusulkan untuk dibangunkannya perumahan khusus prajurit.

Lokasinya yang dikeliling hijaunya hutan, perumahan itu tampak mewah. Bahkan kamar mandinya dipuji bak di hotel. 

Hingga kalimat yang dilontarkan oleh Jenderal Andika soal shower pun jadi sorotan.

Kala itu Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad yang masih menjabat sebagai Kepala Staff Pangdam. 

Sementara Jenderal TNI Andika masih berstatus sebagai Kasad. Ia mengungkapkan kontribusi Panglima Andika begitu diaspirasi oleh Mayjen Andi.

Karena keseriusan Andika dalam menanggapi segala operasional akibat bencana gempa. Selain untuk warga, tapi juga bantuan yang terus mengalir untuk para prajurit di sana.

Salah satu keseriusan Jenderal Andika sebagai pemimpin, ia meminta dibangunkan ulang rumah dinas untuk para prajurit di Kodam XIV/Hasanuddin. 

Lantaran rumah susun yang sebelumnya sudah hancur akibat gempa. 

Ditambah lagi, masih ada sebagian tentara yang harus menyewa rumah, bahkan tinggal di kos-kosan.

"Sempat saya ditelepon oleh bapak Kasad (Andika Perkasa), kalau enggak salah di bulan Februari (2021) waktu itu. Karena waktu itu bapak Pangdam sedang tidak ada, jadi saya yang ditelepon. Beliau mengatakan, 'Mas itu nanti ada yang meninjau rumah susun di sana. Saya perintahkan untuk membangun'. Setelah melakukan peninjauan berapa kali kemudian direncakan, bulan Mei dibangun (perumahan)," papar Mayjen Andi.

Akhirnya setelah pembangunan dimulai sejak Maret 2021, kini perumahan khusus prajurit di Mamuju, Sulawesi Barat itu selesai dibangun.

Terdapat 118 unit rumah dinas, dengan rincian di antaranya tipe 45 ada 100, tipe 70 ada 12, tipe 90 ada empat, serta tipe 120 ada dua.

Untuk bahan atau material semua sama, hanya dibedakan pada ukuran luas tanah dan bangunan.

"Ini ada 118 unit rumah. Peruntukannya sudah jelas, kalau untuk tipe 45 ini untuk Bintara dan Tamtama. Sedangkan tipe 70, 90 dan 120 untuk Pama (Perwira Pertama) dan Pamen (Perwira Menengah)," terang Mayjen Andi.

Kondisi penataan dan desain rumah dinas itu terlihat mewah. Tak kalah mencuri perhatian, shower di kamar mandi bahkan disinggung oleh Jenderal Andika.

"Sudah lihat dalamnya? Dalamnya gimana ibu?," tanya Andika.

"Alhamdulillah bapak, bagus," jawab istri dari Kapten Arhanud Bachtiar.

"Belum pernah mandi to? Nah tunggu nanti kalau mandi," kelakar Andika.

"Karena ada mesin penarik, pendorong," tukas Hetty.

"Nah, shower deras. Nanti dirawat ya mas Bachtiar. Supaya awet. Nanti suatu saat mas Bachtiar pindah, yang nerusin juga masih bagus," imbuh Andika.

Tak sedikit yang dibuat takjub dengan kondisi rumah dinas yang baru di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, Mamuju, Sulawesi Barat tersebut.

"Ini luar biasa, mungkin kalau di wilayah khususnya Sulawesi Barat, wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Ini saya katakan, tidak seperti perumahan prajurit kalau di luar sana. Tapi kayak perumahan klaster-klaster yang menengah ke atas," ungkap Mayjen Andi.

Bahkan diakui oleh salah seorang prajurit, bahwa rumah barunya kini begitu nyaman. Dengan kamar mandi bak di hotel.

"Kami sempat enggak percaya karena modelnya masa kini sekali. Dibanding yang dulu dibangun, daripada rumah-rumah dinas sebelumnya. Apalagi kamar mandi, sudah seperti di hotel. Setelah yang dulu hancur, kita pindah kos-kosan. Kami sangat terbantu dan berterima kasih," ujar seorang prajurit.

Karena keseriusan Andika dalam menanggapi segala operasional akibat bencana gempa. 

Selain untuk warga, tapi juga bantuan yang terus mengalir untuk para prajurit di sana.

Untuk bahan atau material semua sama, hanya dibedakan pada ukuran luas tanah dan bangunan.

"Ini ada 118 unit rumah. Peruntukannya sudah jelas, kalau untuk tipe 45 ini untuk Bintara dan Tamtama. Sedangkan tipe 70, 90 dan 120 untuk Pama (Perwira Pertama) dan Pamen (Perwira Menengah)," terang Mayjen Andi.

"Kami sempat enggak percaya karena modelnya masa kini sekali. Dibanding yang dulu dibangun, daripada rumah-rumah dinas sebelumnya. Apalagi kamar mandi, sudah seperti di hotel. Setelah yang dulu hancur, kita pindah kos-kosan. Kami sangat terbantu dan berterima kasih," ujar seorang prajurit.

Buat Laporan Laba Tak Riil, Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Kasus LPD Serangan


KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kasus dugaan korupsi di LPD Serangan memang cukup menggelitik. 

Bahkan sejumlah warga sempat mendatangi Kejari Denpasar untuk menanyakan perihal perkembangan perkara tersebut.

Hingga akhirnya, Senin (6/6), Kasi Intel Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha, mengumumkan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus LPD Serangan. 

“Tim penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangkanya. Berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat dengan expose perkara. Hari ini, kita tetapkan dua orang tersangka berinisial IWJ selaku Kepala LPD Desa Adat Serangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan NWSY selaku Tata Usaha LPD Desa Adat Serangan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020,” kata Eka Suyantha.

Dalam rilisnya disampaikan pula bahwa modus yang dilakukan pelaku adalah mempergunakan dana LPD Desa Adat Serangan tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja LPD Desa Adat Serangan. 

Di samping itu juga para tersangka tidak mencatatkan pembayaran bunga atau piutang pada buku kas LPD Desa Adat.

“Para tersangka membuat laporan pertanggungjawaban, khususnya laba usaha tidak riil dengan hasil pembagian hasil jasa produksi tidak sesuai dengan ketentuan. Dari penggunaan dana yang tidak sesuai tersebut para tersangka membuat 17 kredit fiktif dan melakukan manipulasi pencatatan buku kas,” tegasnya.

Jaksa menjelaskan, atas pola itu perbuatan tersangka dinilai menguntungkan diri sendiri, maupun orang lain. 

Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara, diketahui akibat perbuatan para tersangka tersebut merugikan keuangan negara Cq. Keuangan LPD Desa Adat Serangan Rp3.749.118.000.

Dalam perkara ini, Kepala dan Tata Usaha LPD Serangan disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ditanya soal penahanan, jaksa menyatakan belum dan akan melakukan pemanggilan kembali.

Wali Kota Eri Pastikan Kampung Peneleh-Pandean Jadi Kawasan Wisata Sejarah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan pengerjaan kawasan wisata Kampung Peneleh-Pandean selesai pada 10 November 2022 mendatang. 

"Sejarah disini kita gabungkan dengan rumah HOS Tjokroaminoto. Karena Pak Karno dulu pernah belajar ke HOS Tjokroaminoto," kata Wali Kota Eri saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Kampung Pandean Surabaya, Senin (6/6).

Lebih lanjut Wali Kota Eri mengatakan Kampung Peneleh dan Kampung Pandean merupakan kampung sejarah yang menjadi dapur pergerakan kemerdekaan. 

"Banyak pahlawan dari sini, jadi kita jadikan satu menjadi wisata sejarah," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyambut baik rencana pemerintah kota Surabaya menjadikan kawasan Kampung Peneleh-Pandean sebagai kawasan wisata.

Menurut Djarot, rumah kelahiran Bung Karno merupakan mini museum, dimana Bung Karno pernah dilahirkan disini dan sekarang menjadi cagar budaya yang bisa dikunjungi seluruh masyarakat, terutama para pelajar. 

"Pak wali juga bisa mendesain bersama pak Armuji, untuk wisata sejarah. Ada rumah Tjoroaminoto sebagai sebagai guru bangsa.  Dimana para tokoh bangsa itu mondok dan belajar di mbah Tjokro dan masuk dalam organisasi serikat islam," paparnya.

Puncak Bulan Bung Karno di Surabaya ditutup dengan festival masakan resep Mustika Rasa yang menjadi warisan Bung Karno. 

Masakan tersebut diolah dan disajikan oleh warga kampung kemudian dinikmati warga Kampung Peneleh.

"Inilah bentuk dari kita mewarisi apinya Bung Karno yaitu gotong royong," ujar Djarot.

Anggota DPR RI tersebut mengatakan, kick off peringatan Bulan Bung Karno sengaja di gelar di Surabaya. 

"Karena ada penyimpangan sejarah yang terjadi selama ini. Bahwa Bung Karno itu ditulis dalam cerita itu lahir di Blitar. Dan kegiatan di Surabaya ini sebagai bentuk  pelurusan sejarah. Supaya anak muda tahu bahwa Bung karno itu Arek Suroboyo," pungkas Djarot.

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, TNI AL KRI Fatahilah-361 Laksanakan Penembakan Meriam


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme Prajurit di lingkungan TNI AL, KRI Fatahilah-361 Satkor Koarmada II yang saat ini BKO Guspurla Koarmada II melaksanakan latihan penembakan meriam 120 mm dan 40 mm di Pulau Gundul perairan Karimunjawa, Senin, (6/6/2022).

Dalam latihan tersebut KRI Fatahilah-361 melepaskan beberapa kali tembakan dari geladak haluan, selanjutnya disusul dengan tembakan dari Meriam Bofors 40 mm yang berada di geladak buritan dengan sasaran yang sama yakni Pulau Gundul.

Agar kegiatan berjalan sukses, sebelum pelaksanaan penembakan terlebih dahulu seluruh prajurit pengawak Meriam mendapatkan Briefing dari Perwira Senjata KRI Fatahillah-361. Yakni tentang segala rencana dan prosedur penembakan , hal ini agar latihan berjalan lancar dan keamanan personil maupun materiil.

Latihan penembakan meriam ini merupakan implementasi dari perintah Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Ismurwanto. Selaras dengan program prioritas Kasal Laksmana TNI Yudo Margono dalam upaya membangun SDM TNI AL yang unggul dan profesional. (Dispen Koarmada II)

Oknum Petinggi Satpol PP Surabaya Ternyata Berinisial FE, Mau Jual Potongan Besi Hingga 2 Truk


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Polisi mengungkapkan satu nama oknum ASN yang diduga menjual barang hasil penertiban dari gudang Satpol PP Surabaya.

“Dia ialah FE salah satu yang diduga. Sesuai laporan dari Kasatpol PP,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana, Senin (6/6).

Dia mengatakan dugaan sementara barang yang mau dijual, yakni potongan besi.

“Terduga pelaku membawa dua truk untuk mengangkut potongan besi itu, Niatnya mau dijual. Eh, keburu ketahuan dari teman-teman satpol PP,” ujarnya.

Mirzal menjelaskan oknum ASN itu tidak beraksi sendiri, melainkan ada beberapa orang warga sipil yang terlibat.

“Ada beberapa orang sipil terlibat di situ yang melakukan pengangkutan 3-4 orang. Sedang kami dalami,” kata Mirzal.

Sebelumnya dikabarkan bahwa barang-barang yang diduga dijual secara nonprosedural itu bila dirupiahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Di sisi lain, polisi sudah mengerahkan penyidik untuk segera mengambil data-data register hingga barang bukti ataupun hasil pemeriksaan satpol PP.

Terungkap! Ternyata ini barang yang mau dijual oknum petinggi Satpol PP Surabaya. Jumlahnya fantastis.

“Hari ini, hasil penyidikan akan dinaikan menjadi sidik. Saya sudah arahkan penyidik untuk melakukan gelar perkara supaya bisa dinaikan sidik,” katanya.

Polrestabes Surabaya juga telah berkoordinasi dengan satpol PP mengenai pengelolaan barang bukti sehingga mereka mudah untuk mencatat data-data tersebut.

"Itu mungkin besi-besi PKL yang disimpan di gudang, yang belum diambil besi-besi dalam bentuk potong-potong. Tadi penyidik sudah berkoordinasi terkait penjelasan barang-barang yang hilang,” jelasnya.

Dia menyebut aksi tersebut sebagai korupsi bila memang barang-barang yang diduga dijual oknum petinggi Satpol PP Surabaya itu terbukti milik negara.

"Korupsi bisa jadi, ada kerugian negara. Ada indikasi korupsi," ucap Mirzal.

Laporan terkait dengan dugaan menjual barang hasil penertiban di gudang Satpol PP Surabaya sudah dilaporkan sejak 2 Juni 2022 lalu ke Polrestabes Surabaya.

Pasukan Brimob Siap Membantu Pengamanan Pilkades Serentak di Kotabaru


KABARPROGRESIF.COM: (Kotabaru) Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan digelar pada 9 Juni 2022.

Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 100 personel Satuan Brimob Polda Kalsel ditugaskan memperkuat pengamanan pelaksanaan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru.

Kapolres Kotabaru AKBP M Gafur Aditya Siregar mengatakan pasukan Brimob itu sudah tiba pada hari ini.

"BKO pasukan Brimob tiba hari ini dan siap membantu pengamanan pilkades," kata AKBP M Gafur Aditya Siregar, Senin (6/6).

Menurut Gafur, personel Brimob nantinya ditempatkan pada titik-titik yang dianggap cukup memiliki kerawanan.

Selain itu, patroli untuk cipta kondisi juga dilakukan sepanjang hari gelaran pilkades.

"Jadi, sebagian personel juga siaga di Mako Polres Kotabaru ataupun Polsek-Polsek dan siap diluncurkan jika terjadi gangguan keamanan," jelasnya.

Gafur pun menjamin keamanan gelaran pilkades serentak tersebut.

1 SSK Brimob Polda Kalsel diterjunkan untuk membantu pengamanan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif saat ini dengan menjunjung asas demokrasi.

Kepada personel, AKBP Gafur menekankan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mulai pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengawalan kotak suara dari TPS menuju kantor kecamatan.

Dia juga mengingatkan soal netralitas aparat, agar tidak sampai menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, fokus anggota Polri hanya mengamankan jalannya pilkades agar situasi kondusif di daerah tetap terjaga.

Pilkades Serentak 2022 dilaksanakan di 147 desa dari 21 kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Komisi VIII DPR RI Pertanyakan Bansos Tidak Tepat Sasaran Hingga Rp6.9 triliun, Ini Tanggapan Risma


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt menanyakan tindak lanjut Menteri Sosial Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T beserta jajaran Kementerian Sosial terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran hingga mencapai Rp6,9 triliun.

Hal itu ia pertanyakan saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos. 

Agenda rapat tersebut adalah pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juni 2022.

Yandri menjelaskan, karena salah satu pembahasan rapat ini tentang evaluasi tahun 2021, dan berdasarkan temuan BPK seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 ada tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ada yang meninggal dunia.

"Kami perlu mencermati dan mengkaji hasil evaluasi tahun 2021 agar pelaksanaan anggaran 2023 (Kemensos) dapat lebih baik dan tepat sasaran,” ungkap politisi PAN itu yang dikutip dari dpr.go.id pada Senin, 6 Juni 2022.

“(Sehingga ke depannya) tidak ada lagi temuan BPK yang mengatakan bansos salah sasaran, apalagi merugikan keuangan daerah dengan nilai yang fantastis,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Tri Rismaharini mengatakan temuan itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyisiran.

Risma mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan. Adapun temuan yang diserahkan BPK tersebut, tutur Risma, adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.

Risma meyakini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Kemensos, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut.

"Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar Risma, mantan Wali Kota Surabaya tersebut.***

Sekda Desak OPD Fokus Wujudkan RPJMD Kabupaten Tangerang


KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid meminta kepada seluruh pejabat struktural agar tetap fokus dan maksimal menjalankan tugas dan fungsinya, agar Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tangerang berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat memimpin apel pagi di lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (6/6/2022).

“Teman-teman pejabat struktural agar lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan RPJMD sesuai dengan OPD masing-masing,” ungkap Sekda dalam keterangannya.

Sekda juga menekankan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah adalah membantu terlaksananya RPJMD yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sekda, memasuki tahun ke-4 kepemimpinan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli, semua perangkat daerah harus tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah menjalankan program unggulan yang tertera dalam RPJMD yang telah direvisi menjadi 10 program unggulan dan program prioritas pembangunan.

“Saat ini 10 program unggulan sesuai dengan revisi RPJMD sudah mencapai 60% lebih. Kita optimalkan pelaksanaan program unggulan hingga dirasakan masyarakat,” ujar Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengimbau agar OPD seperti BPBD, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait terus siap siaga dan berkoordinasi para camat mengingat perubahan cuaca ekstrem saat musim pancaroba sekarang ini.

“Saat ini musim pancaroba. Saya mengimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial serta instansi terkait agar senantiasa siap siaga jika terjadinya bencana, bantu masyarakat dengan sigap,” kata Sekda.

Sekda juga mengatakan situasi pandemi Covid-19 wilayah Kabupaten Tangerang masih level 2, masih ada pembatasan seperti apel pagi hanya diikuti oleh pejabat struktural. Untuk itu, Sekda minta untuk tetap menjaga kesehatan dan disiplin mengikuti apel pagi setiap hari Senin.

“Jaga disiplin dan mengikuti apel pagi bagi pejabat struktural, karena banyak hal yang akan disampaikan oleh pak Bupati dan Wakil Bupati terkait tugas dan fungsi kita sebagai aparatur,” pintanya.

Sukses Etape Pertama di Makassar, Kini KRI Dewaruci Melaksanakan Pelayaran Muhibah Jalur Rempah Tahun 2022 Bertolak Menuju Bau-Bau


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Usai menyelesaikan etape pertama Pelayaran Muhibah Jalur Rempah Tahun 2022 di Makassar, kini KRI Dewaruci bertolak dari Dermaga Pangkalan Soekarno-Hatta Makassar pada Senin (06/6/2022) melanjutkan etape yang ke dua yakni menuju Bau-Bau Sulawesi Tenggara dengan membawa laskar jalur rempah sebanyak 50 Orang yang onboard di KRI Dewaruci.

Pada pelaksanaan apel kelengkapan sebelum KRI bertolak, dalam arahannya Komandan KRI Dewaruci Mayor Laut (P) Sugeng Hariyanto, M. Tr., Opsla., mengatakan kepada personil laskar jalur rempah yang onboard bahwa pelayaran selanjutnya merupakan etape ke dua dari Makassar menuju Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara. 

“Saya berharap pada saat di dalam kapal kita berlayar dengan satu Komando, Ikuti aturan yang ada di kapal, ikuti semua yang di arahakan oleh prajurit KRI Dewaruci, jangan menyendiri dan apalagi melamun di tempat sendirian serta tetap segar sehat dan gembira". Tandasnya.

Sebelum melaksanakan pelayaran perwakilan prajurit KRI Dewaruci memberikan bekal atau pengetahuan kepada para peserta laskar jalur rempah dengan memberikan bagaimana tata cara penggunaan atau pemakaian Swempes yang harus dilaksanakan kepada seluruh peserta. (Dispen Koarmada II)

KPK Panggil Camat Hingga Tabib, Terkait Kasus Pencucian Uang Bupati Nonaktif Probolinggo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ditandai dengan pemanggilan 3 saksi pada hari ini, Senin (6/6/2022).

Ketiga saksi tersebut rencananya diperiksa tim penyidik KPK di Mapolres Probolinggo.

Ketiga saksi itu adalah Camat Besuk, Puja Kurniawan; Pegawai Negeri Sipil (PNS), Syamsul Hadi; serta seorang Tabib, Jumali Firdaus.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/6/2022) mengungkapkan, hari ini, pemeriksaan saksi TPPU tersangka PTS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kabupaten Probolinggo, atas nama saksi tersebut.

Diketahui KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. 

Kali ini, pasangan suami-istri (pasutri) itu ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. 

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. 

Adapun 20 orang tersangka lainnya itu adalah Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. 

KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

Kapolda Sumbar Luncurkan dan Show of Force tampilan baru Mobil dan Motor Lantas yang Baru


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa Putra lepas sekaligus luncurkan penampilan kendaraan mobil dan sepeda motor jajaran lalu lintas yang baru, Senin 6 Juni 2022, di halaman Mapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa mengatakan peluncuran yang melibatkan puluhan kendaraan patroli tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui show of force terkait warna kendaraan terbaru dari korp lalulintas yang di dominasi dengan warna biru.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahin, pada hari ini Senin 6 Juni 2022 pukul 07.30 WIB warna kendaraan Patwal roda dua dan roda empat jajaran Direktorat Lalu Lintas saya nyatakan diluncurkan," ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa.

Ia menjelaskan kendaraan patroli dengan disain dan tampilan yang baru pada 19 Polres sejajaran Polda Sumbar dilakukan untuk memberikan semangat baru dan motivasi kerja sehingga pelayanan Polri kepada masyarakat semakin Presisi.

"Membuat pelayanan dari kepolisian semakin terintegrasi, modern, mudah, terpercaya dan dicintai masyarakat," katanya dihadapan seluruh Pejabat Utama serta seluruh personel Polda Sumbar.