Bawa Dukungan 29 PAC, Lucy Daftar Jadi Ketua DPC Demokrat Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berbekal pengalaman memimpin DPC Demokrat Surabaya sebagai Plt, Lucy Kurniasari kembali mendaftarkan diri menjadi calon ketua DPC Demokrat Surabaya.

“Ini adalah pengalaman pertama saya maju di pencalonan DPC kota Surabaya. Saya konsisten seperti yang tadi saya sampaikan, saya tetap memiliki cita-cita politik untuk menjadi ketua DPC Kota Surabaya,” kata Lucy Kurniasari saat hadir dalam penyerahan berkas pendaftaran calon ketua DPC Demokrat dikantor DPD Demokrat Jatim, Jumat (10/6).

Ia menambahkan dirinya memantapkan untuk mmencalonkan dalam bursa colon ketua DPC lantaran masih banyak yang belum ia rampungkan selama menjadi Plt Ketua DPC.

“Karena selama ini saya menjadi Plt sudah 3 tahun, tentunya banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Konsolidasi internal dari DPC, PAC, Ranting sudah kami laksanakan,” imbuhnya.

Oleh karena itu ia berharap jika menjadi ketua DPC secara definitif pihaknya memiliki cita-cita membentuk anak ranting dan cucu ranting. 

Dimana ia sudah menyiapkan tim dalam persiapan Pileg dan Pilpres 2024.

“Kita sudah menyiapkan tim untuk ditahun 2024, kita kan ada Pileg dan Pilpres, kita sudah membentuk tim dari DPC yang mana tujuan kita adalah kalau nanti di surabaya lima dapil, target kita adalah 10 kursi. Tapi kalau 6 dapil, kita akan targetkan 1 dapil 2 dikali 6 berarti 12 kursi,” ujarnya.

Namun demikian, kata Lucy yang juga anggota DPR RI ini, tentunya untuk target pihaknya, akan buktikan setelah menjadi ketua DPC secara definitif.

Selain itu pula, terkait visi misi, ia sudah mempersiapkan dengan matang. 

Dimana  konsisten dengan visi nasional yaitu nasionalis religius dimana pihaknya menambah satu, yaitu merakyat.

“Jadi konsisten dengan jargon DPP yaitu partai demokrat berkoalisi dengan rakyat,” ujarnya. 

Kemudian untuk misi lanjut Lucy, ia akan terus melakukan konsolidasi menyeluruh dari DPC, DPAC sampai ranting secara maksimal.

“Seperti yang saya sampaikan, konsolidasi internal dari tingkat DPC, DPAC dan ranting ini akan lebih saya maksimalkan lagi. Lalu kegiatan sesuai dengan instruksi ketum itu juga akan kita buktikan dengan kinerja, dan hasilnya 2024 kita menangkan pemilu di pileg dan pilpres,” ujarnya.

Lucy juga menyebut dirinya mendapat dukungan sekitar 29 PAC dalam pencalonannya menjadi ketua DPC tersebut.

"Sesuai dengan yang kami daftarkan. Jadi kami memiliki dukungan 29 DPAC, dukungan itu tentunya tadi kami menyerahkan dukungan terakhir yaitu ditanda tangani di tahun 2022, dimana kami memiliki file kalau dibutuhkan tim verifikasi dari DPP, kami punya ttd tahun 2020. Lalu kemudian ada lagi 2021. Jadi sampai saat ini belum ada satupun yg mencabut dukungan dan di dalam klausul ketiga pendukungan saya, itu tdk diperbolehkan mencabut dukungan sepihak karena ada konsekuensi hukum didalamnya,” pungkasnya.

Read More

Pangkoarmada II Ikuti Exit Breifing Pangkoarmada RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto,S.H., M.A.P., M,Tr.(Han), didampingi pejabat utama Koarmada II mengikuti Exit Briefing yang di laksanakan secara Video Confrence (Vicon) yang dipimpin langsung oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Agung Prasetiawan secara terpusat dari Gedung Nanggala Mako Koarmada RI. Kegiatan ini berlangsung di Lounge Majapahit Koarmada II, Surabaya, Kamis (09/06/2022).

Pada Exit Briefing tersebut  Pangkoarmada RI Laksdya TNI Agung Prasetiawan mengatakan,“ Pada kesemptan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Pangkoarmada RI  berjalan dengan baik.” ujarnya.

"Ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan kepada seluruh Prajurit dan PNS  di lingkungan Koarmada RI yaitu jaga jati diri sebagai Prajurit dengan tetap memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI serta Trisila TNI Angkatan Laut. Pangkoarmada RI juga mengatakan “Selaku manusia biasa, tentunya saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan dan kesalahan dalam memimpin saudara-saudara sekalian, sehingga pada kesempatan ini secara pribadi beserta istri dan keluarga mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan selanjutnya kami mohon diri pamit.” pungkasnya Laksdya TNI Agung Prasetiawan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Edarkan 133 Paket Sabu, Seorang Pria di Batam di Ringkus Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Batam) Sat Resnarkoba Polresta Barelang berhasil amankan dua orang pelaku penyeludupan Narkotika jenis sabu di perairan Bintan dan Kampung Aceh Kota Batam.

Diketahui pelaku berinisial A yang berhasil di amankan Sat Resnarkoba Polresta Barelang pada hari Jum’at 13 Mei 2022 di Kampung Aceh Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto yang di dampingi Kasat Resnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait pengedaran Narkotika jenis sabu di daerah tersebut.

“Setelah mendapat laporan masyarakat, tim Sat Resnarkoba pada hari Jum’at 13 Mei 2022 tim berhasil mengamankan pelaku dengan kepemilikan dan menjual dan mengedarkan 133 paket sabu dengan total 15,93 gram sabu” jelas Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto saat menggelar konferensi pers Jumat (10/6/2022) siang.

Dikatakan Nugroho, saat di lakukan penangkapan pihaknya juga menangkap beberapa orang pembeli. Namun, saat di lakukan pemeriksaan, tidak ada barang bukti pada beberapa orang tersebut dan sudah dilakukan tes urine namun hasilnya Negatif.

“Saat penangkapan, kami juga menangkap 3 orang yang di duga menjadi pembeli barang haram tersebut. Namun saat dilakukan pemeriksaan tidak ada barang bukti dari ke tiga orang itu. Saat dilakukan tes urine pun hasilnya negatif,” katanya.

Ia juga mengatakan, Tersangka mendapatkan barang tersebut dari salah satu rekannya yang berinisial AT yang saat ini masih Dalam Pencarian Orang (DPO).

“Diketahui tersangka A ini mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial AT yang saat ini berstatus DPO. Kami juga akan berusaha mengungkap kasus ini sampai selesai,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Kapolresta Barelang juga akan melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah terkait lokasi kampung Aceh yang menjadi sorotan publik tentang lokasi dan sarangnya peredaran narkoba.

” Kita juga akan melakukan koordinasi kepada pihak pihak terkait tentang lokasi itu. Kita akan rencanakan membuat razia besar-besaran dan akan kita sisir rumah rumah yang menjadi sarang peredaran narkoba,” katanya.

“Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 114 ayat 2 junto Pasal 112 ayat 2 Undnag – undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau hukuman mati dan seumur hidup,” pungkasnya. 

Read More

Pangdam V/Brawijaya Pimpin Acara Serah Terima Jabatan Beberapa Pejabat di Lingkungan Kodam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya,  Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc, memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) empat Perwira Menengah di lingkungan Kodam V/Brawijaya bertempat di Ruang Hening Kodam V/Brawijaya Jalan Raden Wijaya No.4 Surabaya, Jumat, (10/6/2022).

Dalam acara tersebut, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., bertindak selaku Inspektur upacara dalam acara serah terima jabatan Kabekang V/Brawijaya dari Kolonel Cba Sentot Mahmud Zainuddin, S.Sos. kepada Letkol Cba Koencoro Yudho, S.E., M.Si. ; Jabatan  Kapaldam V/Brawijaya dari Kolonel Cpl Andri Dwi Sukmawijaya, S.I.P., M.M. kepada Kolonel Cpl Daniel Cristof Hutubessy, S.Sos.

Jabatan Kaajendam V/Brawijaya dari Kolonel Caj Wiginarto kepada Kolonel Caj Irmawan, S.Sos, serta Jabatan Pa Liaison TNI AU Kodam V/Brawijaya dari Kolonel Tek Ari Sugiharto, M.Han. kepada Letkol Tek I Ketut Bina S., S.M., M.Han.

Pada kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas pengabdiannya selama bertugas di Kodam V/Brawijaya. Dan kepada pejabat yang baru, Pangdam V/Brawijaya berharap agar dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesuai tugas, fungsi dan jabatan yang diemban.

"Amanah ini hendaknya bisa diterima dengan rasa syukur disertai dengan rasa tanggungjawab dan diwujudkan dengan kinerja terbaik. Saya yakin dengan bekal yang didapat sebelumnya, saudara mampu mengemban dan menjalankan tugas ini dengan baik," pesan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc.

Diakhir amanatnya, Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc, mengingatkan para prajurit agar tetap memegang teguh norma sebagai prajurit. Dengan dilandasi profesionalisme dan mental yang kuat, diharapkan menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi, berprestasi dan menjadi kebanggan TNI AD. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Kapolri Kukuhkan Dankorbrimob Jadi Pati Bintang 3

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hari ini rencananya mengukuhkan pemimpin Brimob Polri yang nantinya akan dipimpin oleh perwira tinggi (Pati) berpangkat Komisaris Jenderal alias bintang tiga.

Hal itu berdasarkan surat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk peningkatan struktur Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri.

"Korbrimob pada hari ini akan diresmikan dan dikukuhkan oleh bapak Kapolri, organisasi Brimob yang sebelumnya dipimpin oleh pati bintang dua, sore hari ini secara resmi akan dipimpin oleh pati bintang tiga," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mako Brimob, Depok, Jumat (10/6).

Dedi menjelaskan, nantinya Dankorbrimob akan didampingi oleh Wadankorbrimob dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) alias bintang 2. Selain itu, ada juga penambahan beberapa jabatan perwira tinggi lain di jajaran Brimob.

“Ada penambahan-penambahan jabatan struktural di Korbrimob. nanti Wadankornya pati bintang 2, kemudian Danpas-danpasnya dan juga jabatan-jabatan pati lainnya dalam rangka untuk penguatan organisasi Brimob,” jelasnya.

Dengan dipimpinnya Korps Brimob oleh pati bintang 3 dan penambahan jabatan lainnya, diharapkan peran Brimob dapat terus siap dalam menjaga persatuan Indonesia.

“Karena Brimob satuan elite Polri. Kita ketahui peran Brimob dalam menjaga persatuan kesatuan dan juga menjaga keamanan NKRI ini sangat besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu yang diubah dalam Perpres terbaru ialah terkait pejabat Dankorbrimob. Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 7 April 2022 itu, Dankorbrimob dijabat oleh perwira tinggi Polri bintang 3 atau berpangkat Komjen. Jabatan ini sebelumnya diduduki oleh perwira tinggi Polri bintang 2 alias Irjen.

Nantinya, Korbrimob juga terdiri atas 1 biro dan paling banyak 5 pasukan.

Read More

Ribuan Petani Bahagia, Gema Perhutanan Sosial Pastikan Berdiri dan Bersatu Di Belakang Presiden Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jawa Tengah) Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia memastikan para petani akan berdiri dan bersatu atau Ndherek Nenggo Dawuh di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).

"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek…nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti.

Bukan tanpa alasan, Siti memaparkan alasannya akan terus berkomitmen mengawal Presiden Jokowi. 

Mengingat, saat ini, kata Siti, para petani sangat merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman. 

"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat sumringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa nggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.

Lebih dalam, Siti mengungkapkan bahwa, Jokowi menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial yang dengan tegas membuktikan, bahwa negara tidak sekedar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat. 

"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa “batin dan roso” Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.

Dampak kebijakan konkret Presiden Jokowi soal perhutanan sosial, menurut Siti, untuk Pulau Jawa hal itu sangat berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK). 

Lebih dalam, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat. 

"Adanya UUCK, dimungkinkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH 

(Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)," tutur Siti.

Tak hanya itu, Siti menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara. 

Menurutnya, luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. 

Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi. 

Bahkan pada tahun 2021 lalu, dikatakan Siti, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu. 

"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," papar Siti. 

Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden. 

"Pak Presiden, kami petani hutan sosial, baru kali ini merasakan langsung adanya kehadiran negara dan sungguh sungguh merasa menjadi warga negara yang diperhatikan langsung oleh Presidennya. Matur nuwun, Pak Presiden," pungkas Siti.

Read More

Usut Dugaan Kasus Suap, KPK Geledah Kantor Walkot Yogyakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Yogyakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (7/6/2022) siang.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, giat ini adalah bagian dari penyidikan dugaan perkara suap pengurusan perizinan yang dilakukan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

"Adapun beberapa tempat dimaksud antara lain adalah lokasi yang sesaat setelah dilakukan tangkap tangan oleh Tim KPK langsung dilakukan pemasangan sticker segel KPK," kata Ali dalam keterangannya, Selasa.

"Di antaranya benar ruang kerja wali kota Yogyakarta," sambung juru bicara berlatar jaksa ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ruang kerja wali kota Yogyakarta tampak tertutup dan dijaga sejumlah petugas kepolisian.

Beberapa penyidik yang mengenakan rompi KPK juga terlihat memeriksa ruangan di kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, Tim penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan 9 orang lainnya atas dugaan kasus penerimaan suap perizinan pendirian Apartemen Royal Kedhaton, Kamis (2/6/2022).

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus ini. Di antaranya Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota Yogyakarta Nurwidhihartana; Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi bernama Triyanto Budi Yuwono; dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono.

Read More

Kasus Dugaan Mafia Perizinan, Legislator Surabaya Minta Aparat Hukum Usut Tuntas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto merasa prihatin atas kabar soal adanya mafia perizinan dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya. 

Politisi Partai Demokrat Surabaya ini menilai bahwa kasus tersebut bisa memperburuk integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

“Kita mendesak Pemkot Surabaya agar dilakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN,” tandas Herlina, Selasa (7/6).

Menurut Herlina, Wali Kota Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat. 

Bahkan, dirinya juga menyarankan agar kasus ini diusut tuntas, bila perlu dilaporkan ke ranah hukum, jika terdapat unsur pidananya.

“Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas. Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya,” tandasnya.

Herlina menyampaikan kemungkinan mafia perizinan yang pada umumnya tak dikerjakan oleh satu orang saja. 

Hal ini yang perlu diurai benang merahnya, agar tak semakin meraja-rela. 

“Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut, karena bener-bener menyakiti masyarakat Surabaya,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai ASN di masa sekarang dengan pendapatan yang lumayan besar, seharunya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.

Anggota legislatif 3 periode ini mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang dia terimanya setiap bulan, berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. 

Sehingga sudah sepatutnya dia memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya. “Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan,” pungkasnya.

Read More

Anggota Satgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore Selesaikan Pengecatan Dua Unit Gorong-Gorong

KABARPROGRESIF.COM: (Tikep) Proses finishing pembangunan Gorong-Gorong yang merupakan salah satu sasaran fisik dalam program pembangunan TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat dengan sudah masuknya tahap pengecatan kuping gorong-gorong, Selasa (07/06/2022).

Serda Ruslan Naim salah satu anggota Satgas TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore menyampaikan bahwa dengan pengecatan dapat mempercantik hasil pembangunan gorong-gorong, harapannya dengan adanya pembangunan gorong-gorong ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh warga Desa Aketobatto, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tikep,Malut.

“Kami ingin program yang tinggal dua hari lagi selesai ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Aketobatto,”tutupnya.(Pen.152)

Read More

Ditahan di Rutan Surabaya, Hakim Itong Masuk Sel Isolasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat mulai ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Selasa (7/6). 

Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menegaskan tidak ada perlakuan istimewa untuk Itong.

“Sesuai SOP penerimaan tahanan di masa pandemi, yang bersangkutan (Itong, red) harus masuk sel isolasi terlebih dahulu,” ujar Zaeroji.

Sel isolasi yang dimaksud adalah sel isolasi khusus pengendalian COVID-19. Seperti tahanan lain, Itong akan diisolasi selama 7-14 hari.

"Semua warga binaan harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi," tegasnya.

Sementara itu, Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati mengatakan bahwa pihaknya menerima pelimpahan Itong sekitar pukul 11.00 WIB. Itong diantarkan oleh Jaksa KPK Yosi A. Herlambang dan tim pengantar tahanan.

“Setelah proses registrasi, langsung masuk ke sel isolasi,” ujar Wahyu.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPK terkait kesehatan Itong. Sehingga, ketika ada masalah kesehatan di kemudian hari, pihaknya bisa melakukan tindakan yang diperlukan.

“Dokter rutan sudah komunikasi dengan KPK, agar pelayanan kesehatan yang kami berikan bisa sesuai kebutuhan yang bersangkutan,” terangnya.

Read More

KPK Usut Dugaan Suap dan Gratifikasi Proyek di Mamberamo Tengah Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. 

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah tersebut.

"Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan terkait dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/6/2022).

KPK sudah mengantongi sejumlah nama tersangka dalam penyidikan kasus ini. Hanya saja, KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Mamberamo Tengah Papua tersebut.

KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. 

"Terkait dengan pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis perkara dan dugaan pasal yang disangkakan akan disampaikan pada saat penyidikan cukup dan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan oleh tim penyidik," tuturnya.

KPK berjanji akan transparan dalam proses penyidikan perkara ini. Salah satunya, dengan pemanggilan para saksi. 

Ali berharap para saksi yang nantinya dipanggil untuk diperiksa dapat kooperatif dan jujur kepada penyidik.

"KPK juga tak henti untuk mengingatkan berbagai pihak khususnya saksi-saksi dan tersangka agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan ini berlangsung," pungkasnya.

Read More

Wadan Kodiklatal Beri Pencerahan Tentang Karier Kepada Bintara dan Tamtama Kodiklatal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Komandan Kodiklatal, Laksamana Muda TNI Agus Hariadi memberikan pencerahan terkait karier kepada prajurit strata Bintara dan Tamtama dari seluruh satuan jajaran Kodiklatal, dalam acara pembekalan yang dilaksanakan di Gedung Mulyadi , Ksatrian Kodiklatal Bumimoro, Surabaya pada Selasa (7/6/2022).

Kepada prajurit Bintara yang berpangkat Serma hingga Peltu , dan prajurit Tamtama yang berpangkat Kopda sampai Kopka, Wadan Kodiklatal menyampaikan jika perubahan jenjang strata akan memberi dampak positif terhadap karier mereka. 

“Kesejahteraan prajurit itu sangat diprioritaskan dengan perubahan jenjang  dari Tamtama menjadi seorang Bintara, begitu pula yang dari Bintara menjadi seorang Perwira,” jelas Laksda Agus Hariadi.

Karena itulah Laksda Agus Hariadi mengimbau  kepada seluruh  peserta pembekalan untuk mengikuti program Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktupa) reguler, maupun yang singkat (Diktupakat) bagi strata Bintara. 

Sementara untuk Tamtama mengikuti program Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) reguler atau singkat (Diktubakat).

“Istri dan anak kita akan lebih bangga dengan kita menjadi seorang perwira. Keluarga kalian akan sangat bangga jika kalian menjadi seorang sersan,” tutur perwira tinggi dengan dua bintang di pundak tersebut.

Lebih lanjut Wadan Kodiklatal mengatakan bahwa hal tersebut merupakan implementasi dari kebijakan Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono dalam meningkatkan kesejahteraan personel , dan juga sebagai upaya mewujudkan komitmen  dalam membentuk SDM prajurit TNI AL yang unggul, tangguh dan modern.

“Ini semua terkait kebijakan pimpinan, maka mulai dari sekarang, siapkan dan ikhlas-kan diri anda yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Diktukpa/Diktukpakat,” tandas Wadan Kodiklatal.

Read More