Rumah H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya, Dapur Nasionalisme Bung Karno

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kisah perjalanan sosok Sukarno atau yang akrab disapa Bung Karno itu bukan sekadar soal kegigihan perjuangan hidup dan romantisme saja, akan tetapi ada pula kisah semangat nasionalisme yang tinggi di dalam jiwanya. 

Semangat berapi-api Sukarno muda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia itu, diungkap dalam Sarasehan Kebangsaan Memperingati Hari Lahir Bung Karno yang bertajuk “Warisi Apinya, Jangan Abunya” di gedung Merah Putih, Balai Pemuda Surabaya, Sabtu (11/6/2022).

Dalam sarasehan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Purnawan Basundoro menjelaskan secara rinci, bagaimana Sukarno melawan ketidakadilan yang terjadi di nusantara selama zaman pendudukan Belanda. 

Sikap dan semangat juang tinggi Sukarno itu dilatarbelakangi oleh sosok Tjokroaminoto dan kota kelahirannya Surabaya.

Menurut Purnawan, selama tahun 1916 - 1921 itu adalah masa keemasan Sukarno, karena pada saat itu lah jiwa dan kepribadian Sukarno diasah di Kota Surabaya. 

Di awal abad ke 20, selama Sukarno tinggal bersama di indekos H.O.S Tjokroaminoto menganggap Kota Surabaya adalah sebagai dapur dari nasionalisme. 

“Artinya, di Surabaya itu lah, pemikiran mengenai nasionalisme Sukarno terbentuk, semangat juang melawan pendudukan Belanda di Surabaya,” kata Purnawan. 

Hal tersebut terbukti ketika di awal abad 20-an, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah industri besar di nusantara. Kala itu kawasan industri terbesar di Surabaya berada di Jalan Dapuan dan Jalan Gatotan. 

Kemudian di tahun 1916, pada saat Sukarno datang kembali ke Kota Pahlawan, kawasan industri di Ngagel mulai dibangun. 

Ketika Surabaya sudah terbentuk menjadi sebuah kota industri besar, secara tidak langsung membentuk sebuah komunitas sosial baru yakni golongan buruh. 

Golongan buruh pada saat itu adalah kelompok sosial yang lemah secara ekonomi, karena pendidikannya yang juga redah. 

“Ketika di Surabaya pertama kali ada sensus penduduk, tercatat warga Surabaya saat itu hanya 17 persen yang sekolah. Tentu, sebagian besar saat itu buruh yang bekerja di Surabaya adalah pekerja rendahan dan kasar. Meskipun buruh rendahan, hal itu justru mendapat perhatian Sukarno,” kata Purnawan. 

Kenapa bisa, buruh rendahan itu menjadi perhatian Sukarno? Karena para buruh itu menjadi salah satu dasar pembentukan ideologi Marhaenisme, sebagai bentuk kepedulian Sukarno terhadap para buruh. 

Selain itu, ideologi Marhaenisme itu juga menjadi dasar Sukarno dalam merumuskan Pancasila. 

Di tahun 1910, Kota Surabaya muncul gerakan protes kuat dari rakyat yang tinggal di lingkup tanah partikelir pada masa itu. Protes itu muncul lantaran rakyat yang tinggal di tanah partikelir itu tidak terima jika harus tunduk terhadap tuan tanah. 

“Karena perbuatan tuan tanah yang semena-mena dan menjadikan tanahnya itu untuk membangun kota dan perumahan, secara otomatis rakyat yang tinggal di tanah partikelir itu pun banyak yang tergusur,” sebut Purnawan. 

Seiring dibangunnya tanah partikelir menjadi sebuah pemukiman dan pertokoan, muncul salah satu tokoh pergerakan dari Ondomohen, yaitu Pak Siti alias Sadikin yang menggerakkan warga Surabaya kala itu untuk protes. 

Saat itu Sadikin tidak sendiri, ia bersama seorang temannya Prawirodirdjo, membela rakyat yang tinggal di tanah partikelir itu hingga tuntas di pengadilan kolonial (Landraad) kini Pengadilan Negeri Surabaya. 

Hingga akhirnya, pada tahun 1916 gugatan dari masyarakat yang menolak penggusuran paksa itu diterima oleh pengadilan, sehingga muncul keputusan hakim, yakni muncul aturan larangan mengusir penduduk yang tinggal di lahan partikelir. 

Di dalam buku catatan A.P.E Korver berjudul “Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?”, tertulis setelah surat putusan dibacakan oleh hakim pengadilan Landraad setidaknya ada sekitar 4.000 orang berkumpul di taman kota yang kini menjadi bagunan Monumen Tugu Pahlawan. 

Ribuan orang yang diinisiasi oleh Sadikin CS serta didukung oleh Tjokroaminoto sebagai pimpinan Sarekat Islam (SI) waktu itu merayakan pesta kemenangan melawan pendudukan bangsa Belanda. 

“Artinya, pada tahun 1916, Sukarno pasti mengetahui adanya gerakan dan protes besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Surabaya secara masif kala itu. Sayangnya, peristiwa ini tidak banyak yang tahu sebagai bentuk perjuangan masyarakat melawan pendudukan Belanda, selama ini tahunya hanya gerakan 10 November 1945,” ungkap Purnawan. 

Di periode yang sama, gerakan buruh yang bekerja di industri Surabaya menguat begitu masif, bahkan mulai melakukan mogok massal dan lain sebagainya. 

Hal itu disebabkan oleh pendatang asal Eropa/Belanda yang menduduki Kota Surabaya memandang sebelah mata orang pribumi. 

Selain tindakan semena-mena warga Belanda, pemicu kedua pergerakan penduduk pribumi adalah H.O.S Tjokroaminoto. 

Pada saat Sukarno tiba di Surabaya, Tjokroaminoto tengah menjadi pusat perhatian pengikut SI di Kota Pahlawan bahkan di belahan nusantara lainnya. 

Di mata Sukarno, sosok Tjokroaminoto adalah seorang yang dia idolakan dalam hidupnya. Seperti yang dikutip dalam buku Cindy Adam halaman 46, “Pak Tjokro adalah Idolaku. Aku muridnya. Secara sadar atau tidak, ia menggemblengku. Aku duduk di dekat kakinya dan dia memberikan buku-bukunya kepadaku, dia memberikan miliknya yang berharga kepadaku,” kata-kata Sukarno di dalam karya buku Cindy Adams “Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Purnawan menambahkan, di rumah Tjokroaminoto, insting politik Sukarno terbentuk, hal itu juga diungkap di dalam buku karya Cindy Adams. Di dalam buku yang sama, dituliskan Tjokroaminoto sendiri lah yang mengenalkan kepada Sukarno kepada para tokoh pergerakan yang hilir mudik masuk ke rumahnya saat itu. Dengan demikian, pandangan Sukarno di usia remaja sangat banyak dan kaya ilmu pengetahuan dari berbagai segi ideologi. 

Purnawan melanjutkan, kala itu Sukarno juga menulis soal rumah Tjokroaminoto yang menjadi dapur nasionalismenya. “Aku meresapi lebih banyak lagi persoalan politik di rumah Pak Tjokro, dapur dari nasionalisme.” 

Bahkan, saat itu Sukarno juga sempat menuangkan ide dan gagasan yang ada di kepalanya melalui media cetak Oetoesan Hindia yang dimiliki oleh Tjokroaminoto. 

“Bung Karno mengakui, saat di Surabaya ia menulis tidak kurang dari 500 tulisan yang dimuat di surat kabar. Di rumah Tjokroaminoto itu pula Sukarno mengenal Alimin, Muso, Semaun dan SM Kartosuwiryo yang memiliki ideologi berbeda-beda,” imbuhnya. 

Di usianya yang ke 20 tahun, Sukarno sudah matang secara politik dan ideologi. Sehingga pada saat itu lah Sukarno menemukan ideloginya sendiri yaitu Marhaenisme yang melambangkan kepribadian nasional. 

Di dalam media massa Fikiran Ra’jat tanggal 1 Juli 1932 No.1 tertulis, Marhaen adalah ideologi yang meliputi kelompok miskin Indonesia, baik buruh atau bukan, termasuk petani miskin yang tidak bekerja untuk siapapun melainkan hanya untuk sehari-harinya.

“Secara detail, di dalam buku Adams 2014: 90 tertulis, Marhaenisme merupakan Sosialisme Indonesia, gabungan dari Nasionalisme, Agama, dan Marxisme yang ditambah dengan Gotong Royong,” sebut Purnawan. 

Pada tanggal 4 Juli 1927, Sukarno bersama dengan dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadikusumo, dan Mr. Sunaryo, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1928 berganti menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI saat itu. dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan gagasan kemerdekaan sehingga pemerintah mengeluarkan surat penangkapan tokoh-tokoh partai pada tanggal 24 Desember 1929.

Sukarno kemudian diadili pada 18 Agustus 1930, dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat yang isinya banyak menguraikan kekejaman imperialisme dan kapitalisme. 

Menurut Sukarno kolonialisme dan imperialisme merupakan gaya baru akan muncul dalam bentuk bantuan modal asing dengan bunga jangka panjang yang sangat tinggi.

Hal Ini merupakan transformasi baru dari kapitalisme, yang mana semulanya hanya berdagang, tetapi lambat laun bertujuan untuk menguasai suatu negara. 

Lembaga-lembaga donor ini menurut Sukarno merupakan cara untuk memperkuat cengkraman barat terhadap negara bekas jajahan seperti dalam buku Jati 2013 : 172.

Hingga di pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan lima prinsip dasar negara, yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang berkebudayaan. 

“Di saat itu Bung Karno menggali nilai-niai Pancasila. Tujuannya adalah untuk menggalang negara baru merdeka untuk saling membantu negara yang masih terjajah, selain itu ia tidak ingin Indonesia tercerai-berai dan ingin bangsanya mandiri, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkasnya. 

Read More

Babinsa Klungkung Dongkrak Semangat Olahraga

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Adanya gelaran olahraga di Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada Sabtu, 11 Juni 2022 tak lepas dari adanya peran Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Porsenides itu, mendapat perhatian penuh dari pihak Babinsa, terutama mendongkrak semangat para pemuda untuk bisa menumbuhkan ajang olahraga.

Dandim Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan, peran Babinsa sebagai aparat teritorial dinilai sangat penting dalam berbagai hal, salah satu contohnya dengan adanya gelaran olahraga tersebut.

“Babinsa harus bisa memotivasi pemuda di setiap wilayah teritorialnya,” ujar Dandim.

Sportifitas, kata Dandim, harus bisa menjadi prioritas dalam gelaran olahraga tersebut. Menurutnya, sportifitas merupakan landasan utama terwujudnya persatuan dan kesatuan antar pemuda.

“Nah, yang terpenting harus mengedepankan sportifitas,” tandasnya.

Read More

Polri Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM Kemendag Rp 76 MIliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bantuan gerobak bagi usaha mikro-kecil-menengah (UMKM) Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2018-2019. Rencananya, gerobak itu disalurkan gratis oleh pemerintah untuk pelaku usaha.

"(Kasus) ini diawali dengan adanya pengaduan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya tapi karena tidak mendapatkan haknya sehingga memberikan laporan pengaduan masyarakat kepada kita," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo, Minggu, 12 Juni 2022.

Cahyono menjelaskan ada 10.700 gerobak yang rencananya dibagikan pemerintah pada tahun anggaran 2018. 

Sebanyak 7.200 gerobak rencananya dibagikan dalam pengadaan kloter pertama dengan harga satuan gerobaknya Rp 7 juta. 

Jadi total anggarannya sebesar Rp 49 miliar. Kemudian, pada 2019, ada 3.570 unit gerobak dengan anggaran satuannya sekitar Rp 8,6 juta.

"Jadi totalnya ini sebanyak dua tahun anggaran sekitar Rp 76 miliar," ucapnya.

Dia menyebut adanya upaya sengaja dalam penggelembungan dana yang bersifat fiktif. Bahkan Cahyono menduga gerobak tersebut tidak pernah disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya itu.

"Nilainya digelembungkan dan fiktif. Penerima fiktif, bahkan penerimanya tidak sampai," ujarnya.

Cahyono mengatakan perkara ini masih terbilang cukup baru, kurang lebih sebulan diusut polisi. Namun dia memastikan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Kita tetapkan penyidikannya kemudian kita naikkan perkara itu. Ada indikasi keluar itu, ada aliran uang ke beberapa pihak. Kemudian kita setelah mendapatkan alat bukti yang lain, tentunya juga kita akan nilai berdasarkan kekuatan dan kecukupan, kita langsung akan menetapkan para pihak sebagai tersangka," imbuhnya.

Dalam perkara ini, polisi mendalami pelanggaran Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana kemungkinan akan terdapat kerugian keuangan negara akibat perilaku korupsi yang dilakukan pejabat negara.

Read More

Ratusan Siswa PSHT Terima Pembeklan Hukum dari Kejari Kota Kediri

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Ratusan siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Kediri mendapatkan pembekalan tentang hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. 

Acara ini dikemas dalam latihan bersama seluruh ranting se-Kota Kediri yang dilaksanakan di Padepokan PSHT Kota Kediri, Minggu (12/6/2022).

Ketua PSHT Kota Kediri Agung Sediana mengatakan, dalam latihan bersama kali ini seluruh siswa tak hanya latihan fisik, namun kami juga memberikan materi hukum dengan bekerjasama bersama Kejari Kota Kediri.

” Kami menginginkan siswa – siswi PSHT menjadi manusia yang berkualitas, tak hanya pandai menjaga diri, namun juga memahami perbuatan-perbuatan yang berakibat sanksi hukum,” kata Agung Sediana, ketua cabang PSHT Kota Kediri.

Agung menambahkan, jika materi dari jaksa ini memang cukup penting bagi para pesilat, mengingat kenakalan remaja saat ini sering terjadi tawuran dengan masalah yang sepele.

“Semoga dengan materi hukum yang kami berikan pada siswa ini akan berdampak positif, dan adek adek kita bisa menjaga diri, juga bisa menjadi manusia yang berkualitas,” terangnya.

Sementara itu Hari Rachmat, Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri, dalam materinya memaparkan masalah yang sering terjadi saat ini, diantaranya pengeroyokan dan pengerusakan yang dilakukan oleh para pesilat.

Menurutnya undang undang telah mengatur semuanya, semua perbuatan bersalah ada sanksi hukumnya. 

“Kami mengingatkan dan meminta agar adik-adik memahami, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik baik, Jangan main hakim sendiri,” kata Hari Rachmat di hadapan siswa.

Hari juga mengingatkan agar dapat mengendalikan diri dengan ketrampilan silat para pesilat, sehingga tidak menimbulkan gesekan antar pesilat, sebab ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.

Selain itu pihaknya juga mengajak seluruh anggota PSHT Kota Kediri untuk menjauhi perbuatan melanggar hukum dan menjaga kondusifitas Kota Kediri. 

“Khususnya kasus-kasus yang sering melibatkan antara perguruan silat, seperti pengeroyokan, penganiayaan dan pengerusakan,”tutup Harry Rachmat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Dewan PSHT Cabang Kota Kediri Yusuf Sipanuju juga memberikan wejangan pada seluruh siswa dan juga warga yang hadir di padepokan PSHT Kediri ini.

Read More

Soekarno Pernah Menjadi Pegawai Kereta Api di Stasiun Semut Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sosok Sukarno menjadi daya tarik tersendiri bagi Inisiator Komunitas Begandring Soerabaia, Kuncarsono Prasetyo. 

Menurutnya, Bapak Pemersatu Bangsa itu lekat dengan Kota Surabaya, khususnya dengan kawasan Peneleh yang menjadi saksi bisu lahirnya Presiden Republik Indonesia (RI) Pertama.

Dalam Sarasehan Kebangsaan, Memperingati Hari Lahir Bung Karno bertajuk "Warisi Apinya, Jangan Abunya" yang digelar di Gedung Merah Putih, Kompleks Balai Pemuda itu, Kuncarsono menjelaskan, kelekatan Presiden RI ke-1 itu dengan Kota Pahlawan, berdasarkan buku berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Mulanya, berawal dari kedua orang tua Sukarno yakni, Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai yang menjalin hubungan sebagai seorang sepasang kekasih hingga akhirnya menikah pada tahun 1897.

"Saat itu, Sukemi (Sosrodihardjo) dan Srimben (Ida Ayu Nyoman Rai) bertemu di Singaraja, Bali. Ketika itu, Sukemi menjadi seorang guru PNS yang ditugaskan di sana, kemudian saling kenal dan suka," kata Kuncar sapaan akrab Kuncarsono, Sabtu (11/6/2022). 

Benih-benih cinta itu muncul, karena indekos Sukemi dengan Puri Agung Singaraja atau kediaman Srimben kala itu jaraknya yang tidak begitu jauh, bahkan sejalur dengan tempat ayah Sukarno itu pergi dan pulang mengajar. 

Meskipun ada rasa saling suka hubungan keduanya tidak mendapatkan restu karena, Srimben adalah keturunan ningrat kerajaan Singaraja. 

“Karena Srimben adalah keturunan ningrat tinggi, sedangkan Sukemi bukan dari keluarga ningrat, sehingga ditolak oleh keluarga pujaan hatinya. Pada saat itu lah ia (Sukemi), tetap mengajak Srimben menikah,” papar Kuncar. 

Setelah menikah, Sukemi dan Srimben pun dikaruniai anak pertama pada 29 Maret 1898. Anak pertama berjenis kelamin perempuan itu mereka beri nama Sukarmini. 

Setelah itu, di tahun 1899, keluarga kecil ini pindah dari Bali ke Surabaya, seiring adanya surat pindah tugas dari kementerian pendidikan kalau itu. 

Setelah pindah dari Bali ke Surabaya, Sukemi mengajar di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sekolah Belanda untuk bumiputera di Jalan Sulung, atau sekarang SDN Alun - Alun Contong I, Surabaya. Selang setahun kemudian, pada 6 Juni 1901, Srimben melahirkan anak keduanya, Kusno (Sukarno). 

“Tak berselang lama, setelah usia Kusno enam bulan, tepatnya 28 Desember 1901, bapaknya dimutasi lagi, ke Jombang, Ploso. Karena pada saat itu gaji PNS tidak terlalu tinggi, pada akhirnya Sukarno cilik dititipkan ke rumah kakeknya di Tulungagung dari tahun 1904 - 1906,” ujar Kuncar. 

Saat sarasehan, Kuncar juga menjelaskan, di tanggal 23 November 1907, Sukarno ikut pindah lagi bersama ayahnya, kemudian menetap lama di Mojokerto  pada 22 Januari 1909. 

Setelah itu, Sukarno kecil sekolah di Hoogere Burgerschool (HBS) Surabaya, sedangkan bapaknya pindah tugas lagi ke HBS Blitar. 

“Nah, cerita Blitar sebenarnya diawali dari sini. Jadi bapaknya dari dari Mojokerto pindah ke Blitar, kemudian kontrak di sebuah rumah kecil, lantas ketika libur sekolah, Sukarno muda pulang ke Blitar untuk bertemu orang tuanya. Jadi seolah-olah Bung Karno pada waktu itu mudik ke Blitar, padahal awal mulanya itu karena Bapaknya dimutasi,” urainya. 

Di tengah perjalanan Sukarno muda saat mengenyam pendidikan di HBS Surabaya, ada secuil kisah menarik yang dijalaninya. 

Saat itu di usianya yang baru menginjak ke 15 tahun, Sukarno rela berjauhan dari keluarganya dan memilih untuk merantau ke Kota Pahlawan. Saat itu ia, tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto.

Saat mengenyam pendidikan, Sukarno muda tinggal bersama 30 pemuda lainnya di indekos milik HOS Tjokroaminoto yang terletak di Jalan Peneleh Gang VII No. 29 - 31, Surabaya. 

“Jadi yang tinggal di situ indekos Tjokroaminoto) gratis, tapi syaratnya harus makan di rumah itu. Karena waktu itu Sukarno makannya sedikit, sehari dua bahkan sekali, maka dia tinggalnya di indekos paling belakang, sekarang menjadi sekolah SD Muhammadiyah,” jelas Kuncar.

Bukan hanya tinggal di indekos, sebagai seorang yang kaya akan rasa ingin tahu, Sukarno muda sering kali ikut nimbrung bersama pendiri Sarekat Islam (SI) itu, ketika mempraktikkan pidato atau diskusi soal politik. 

Bahkan, saat itu Sukarno sempat menjadi wartawan tulis media yang dimiliki oleh Tjokoroaminoto.

“Di usianya yang masih 15 tahun, Sukarno itu pembaca ulung, makannya di kalau menulis itu runtun. Di bertemu banyak orang yang usianya jauh di atasnya. Yang paling keren, pertama kali Sukarno mengenal Islam itu di rumah HOS Tjokroaminoto,” ungkapnya. 

Di usianya yang menginjak ke 20 tahun, Sukarno remaja baru mengenal yang namanya cinta. 

Kala itu ia menyatakan cintanya kepada Utari, anak pertama HOS Tjokroaminoto. Saat itu, waktu sore hari menyatakan cintanya di atas Jembatan Peneleh, sembari menghadap ke selatan. 

Kemudian pada usia ke 21 tahun, Sukarno mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Bandung. Selang satu tahun kemudian, Sukarno mendengar kabar kalau istri Tjokroaminoto wafat pada tahun 1921. 

Setelah menerima telegram dari Surabaya, ia pun memutuskan untuk cuti selama tujuh bulan. 

Saat itu Tjokroaminoto merasa tiada harapan lagi, tanpa istrinya, tokoh politik itu akhirnya sempat ling-lung. 

Karena Tjokroaminoto sudah tidak lagi punya penghasilan dari hasil usaha istrinya. Pada saat Sukarno tinggal di Surabaya itu pula, ia melangsungkan pernikahan dengan Utari. 

Bukan hanya menikah dengan Utari, ketika dia cuti kuliah selama tujuh bulan, akan tetapi ia juga sempat bekerja sebagai pegawai tidak tetap di Stasiun Semut (Surabaya Kota) untuk membantu keuangan Tjokroaminoto sekaligus menghidupi biaya sehari-harinya bersama sang istri. 

“Jadi ini yang nggak banyak diungkap pertama kali Sukarno menikah di Surabaya, tentu ia bekerja susah payah di Stasiun Semut. Itu ada catatannya juga di sebuah buku di Jepang, ditulis bahwa Bung Karno bekerja sebagai outsourcing,” pungkasnya.

Read More

TNI AL Koarmada II Berangkatkan KRI Makassar-590 Kirim Bantuan Bencana Gempa Mamuju Sulawesi Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) TNI Angkatan Laut Koarmada II melalui KRI Makassar-590, mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam akibat gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Sabtu (11/06/2022).

Keberangkatan KRI Makassar-590 dari Dermaga Madura Koarmada II Ujung Surabaya tersebut sebagai bentuk rasa peduli TNI AL kepada masyarakat Mamuju. Atas terjadinya bencana alam ini adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa beras, mie instan, gula, air mineral, selimut dan alat-alat kebersihan berupa sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sikat gigi dan pempers untuk balita.

Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi yang hadir mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, menyampaikan," Berkaitan dengan kejadian tersebut Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan agar TNI AL berperan aktif secara profesional untuk mendukung kegiatan atau membantu saat ada kejadian bencana seperti di Kabupaten Mamuju, hal ini sesuai dengan tugas TNI yakni Operasi Militer Selain Perang (OMSP)." ujarnya.

Dalam kegiatan kemanusiaan ini TNI AL menurunkan 1 unsur KRI Makassar-590 dari Koarmada II dengan membawa berbagai bahan bantuan, selain itu TNI AL melalui Dinas Kesehatan Koarmada II juga menurunkan Personel Tim Medis serta obat-obatan yang dibutuhkan bagi masyarakat Mamuju.

"Selanjutnya Kaskoarmada II menyampaikan untuk mempercepat proses penanganan dan distribusi bahan bantuan bagi korban bencana alam di Mamuju, KRI Makassar-590 akan bertolak malam ini (Sabtu dini hari) dengan membawa kontak bahan bantuan yang telah dipersiapkan, perjalanan ke Kabupaten Mamuju diperkirakan selama dua hari. Setelah tiba di Mamuju selanjutnya bahan bantuan akan diserahkan langsung ke masyarakat Kabupaten Mamuju." Pungkas Kaskoarmada II.

Diberitakan sebelumnya bahwa telah terjadi bencana Gempa Bumi dengan skala 5,8 magnitudo mengguncang Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada hari Rabu (08/06/2022) sekitar Pukul 13.32 Wita. 

Lokasi gempa terletak pada koordinat 2,74 LS dan 118,54 BT, atau tepatnya berlokasi di 43 kilometer arah barat daya kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada kedalaman 10 kilometer. 

Gempa bumi ini tidak menimbulkan efek tsunami, tetapi berdampak pada rusaknya bangunan rumah warga dan korban luka-luka. 

Turut hadir mendampingi Kaskoarmada II dalam kegiatan tersebut Asops Pangkoarmada II, Aslog Pangkoarmada II, Kadismatbek Koarmada II, Dansatfib Koarmada II, Kadiskes Kaormada II dan Komandan KRI Makassar-590. (Dispen Koarmada II)

Read More

Densus 88 Dikerahkan Selidiki 23 Kantor Khilafatul Muslimin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polri sedang mendalami penyelidikan puluhan kantor wilayah Khilafatul Muslimin di berbagai daerah. Penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan dari Polres, Polda, termasuk didukung Densus Antiteror 88 Polri.

“Iya, semuanya didalami ada 23 kantor wilayah kelompok Khilafatul Muslimin itu,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Markas Brimob pada Sabtu, 11 Juni 2022.

Dedi mengungkap 23 kantor Khilafatul Muslimin itu tersebar hingga Kalimantan dan Sulawesi. Dengan begitu, kata dia, kepolisian di wilayah tengah melakukan pemetaan terhadap kelompok tersebut.

Papan nama markas Khilafatul Muslimin wilayah Kota Solo yang dipasang di salah satu rumah warga dicopot oleh petygas Polresta Solo, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juni 2022.

Hasilnya nanti akan dikoordinasikan dengan Polres dan Polda setempat untuk didalami lebih lanjut sejauh mana keterlibatan kelompok dalam rangka menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan undang-undang. 

“Termasuk tindakan lain yang membuat suatu kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, aksi yang dilakukan kelompok Khilafatul Muslimin selama ini sifatnya mencari momentum. 

Polisi telah memantau kegiatan kelompok tersebut selama tidak melakukan aksi yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

“Tentunya ketika melakukan aksi suatu kegaduhan di masyarakat berupa konvoi, membagikan, menyebarkan, di medsos, nah, itu sudah mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI," ujarnya.

Read More

Bupati Brebes Minta Gerakan Pramuka Ikuti Perkembangan Teknologi

KABARPROGRESIF.COM: (Brebes) Brebes Idza Priyanti meminta gerakan pramuka dinamis dalam mengikuti perkembangan teknologi yang penuh kecakapan dan tantangan. 

Permintaan itu dilontarkannya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) 11.29 Brebes melalui anggota Mabicab Khaerul Abidin saat menyambut tim penilai Lomba Kwarcab tingkat Provinsi Jawa Tengah di Sanggar Pramuka Brebes, Sabtu (11/6).

Abidin menuturkan. ketika ada perubahan teknologi informasi maka materi kepramukaan seperti Sandi, Morse dan Semaphore bisa dimodifikasi dan dilengkapi dengan ketrampilan mengolah teknologi informasi. 

Seperti halnya keterampilan mengelola website, youtube, blog, dan media sosial lainnya.

Selain itu, diperlukan juga kemampuan untuk melakukan kriptografi atau teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data.

"Gunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana untuk menggiatkan pramuka di berbagai bidang," ujar Abidin.

Abidin menyebut seiring perkembangan zaman, kebutuhan generasi muda dan masyarakat banyak berubah. 

Tali temali dan baris berbaris sebagai salah satu keterampilan anggota pramuka, juga perlu ditambah bekal ketrampilan manajemen dan kewirausahaan.

"Kwartir Cabang Brebes telah berusaha untuk membenahi dan melakukan upaya profesional dalam menggiatkan pramuka di wilayah Kabupaten Brebes," terangnya.

Menurut Abidin, dengan adanya penilaian Lomba Kwartir akan makin meningkatkan kinerja dan pembaharuan inovasi.

"Semua itu demi kemajuan kwarcab di masa mendatang, " pungkasnya.

Ketua Tim Penilai Taufiq Rahmadi menjelaskan, penilaian Lomba Kwartir sebagai ajang untuk meningkatkan pembinaan yang dilakukan Kwartir Daerah Jateng setiap 2 tahun sekali. 

Kwartir Cabang Brebes masuk dalam kategori Kwarcab Madya dengan penilaian melalui dua tahap.

"Tahap pertama berupa merefleksikan dan pengisian lembar isian portofolio dari berbagai kegiatan. Sedangkan penilaian tahap kedua berupa kunjungan on the spot ke kwarcab untuk mencocokan antara potret laporan dengan kenyataan kegiatan di lapangan, " ujar Taufiq.

Taufiq yang juga Andalan Daerah bidang Organisasi dan Hukum Kwarda Jateng menjelakan ada 7 bidang yang dinilai. 

Yakni bidang Satuan Komunitas, Sarana Prasarana, Abdimas, Humas, Organisasi Hukum dan Keuangan serta Bina Muda.

"Kami berharapdengan saling melengkapi dan peningkatan kinerja serta kegiatan di tingkat Kwarcab akan membawa warna baru dan gairah baru dalam mewujudkan anggota Pramuka yang mandiri dan berkarakter, " harap Taufiq. 

Read More

TMMD 113 Kodam V/Brawijaya, Mampu Tingkatkan Pembangunan dan SDM Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Ponorogo) Keluhan demi keluhan yang dirasakan oleh warga di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur, mulai dijawab oleh pihak Kodam V/Brawijaya dengan adanya program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 yang dibuka pada tanggal 11 Mei 2022, lalu.

Salah satunya, pada pelaksanaan TMMD di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun. Beberapa fasilitas umum, terutama menyangkut program fisik mampu diselesaikan dengan baik oleh pihak Satgas Kodim Ponorogo.

Selain berhasil membangun jembatan sepanjang 7,6 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 4 meter, Satgas di bawah kendali Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin tersebut, turut membangun adanya peningkatan rabat jalan sepanjang 1.100 meter dengan lebar 2,5 meter.

Pembangunan-pembangunan fasilitas umum itu, tentunya sangat membantu masyarakat, terutama Desa Cepoko yang masuk indikator sebagai daerah atau Desa terisolir yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Sukadi (42), salah seorang warga Desa Cepoko menjelaskan adanya pembangunan jembatan, hingga rabat jalan yang dilakukan oleh Satgas TMMD itu, tentunya sangat membantu masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Jembatan yang dibangun oleh Satgas itu, kata dia, merupakan salah satu akses penghubung antar Desa yang dinilai mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. “Ya pada intinya pak, kita tidak perlu jauh-jauh lagi kalau mau ke Desa lainnya. Sekarang tinggal lewat jembatan itu,” kata Sukadi.

Sementara itu, Dansatgas TMMD 113 Ponorogo, Letkol Inf Muhammad Radhi Rusin membeberkan, ada yang menarik pada pelaksanaan TMMD di wilayah teritorialnya tersebut.

Bukan hanya soal pembangunan yang dilakukan oleh pihak Satgas saja. Namun, mantan Danyonif 516/CY itu mengungkapkan keberadaan TMMD ternyata mampu meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat.

Hal itu, terbukti ketika Satgas bersama warga saling bahu-membahu berupaya untuk menyelesaikan berbagai pembangunan fisik yang ada di Desa Cepoko itu.

Semangat kebersamaan dan Kemanunggalan pun, kata dia, terlihat semakin kuat. Menurutnya, kebersamaan dan gotong-royong tersebut merupakan tujuan utama digelarnya TMMD di Desa Cepoko itu.

“Sebelumnya juga kita instruksikan pada personel untuk bisa meningkatkan Kemanunggalan TNI dan rakyat. Dan yang terpenting, adalah bisa menggugah kembali semangat gotong-royong. Sebab, itu warisan penting leluhur kita,” jelasnya.

Terpisah, ketika dihubungi melalui via seluler miliknya pada Jumat, 10 Juni 2022 pagi, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra mengungkapkan, pelaksanaan TMMD ke-113 tersebut berlangsung di beberapa daerah.

Selain di Kabupaten Ponorogo, program itu juga digelar di Kabupaten Trenggalek, Tuban, Bangkalan, dan Pasuruan.

Selain program fisik, Kapendam menyebut pelaksanaan TMMD ke-113 itu juga menggelar adanya program non fisik, yaitu berupa sosialisasi dengan melibatkan instansi maupun stakeholder terkait.

Adanya program non fisik itu, mencakup perihal sosialisasi yang dinilai perlu diketahui oleh masyarakat di daerah terisolir. 

Pasalnya, selain meningkatkan pembangunan berupa fasilitas umum, program TMMD tersebut juga memiliki visi dan misi yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas SDM masyarakat.

“Di lokasi TMMD itu, kita adakan juga sosialisasi. Bisa mencakup sosialisasi mengenai hukum, kependudukan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan harapan, SDM masyarakat bisa berkembang dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satgas bersama pihak terkait lainnya,” jelas Kusdi.

Perlu diketahui, penetapan sasaran dari pelaksanaan program TMMD itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dijelaskan Kusdi, hal tersebut menjadi suatu prioritas program TMMD.

“Dengan harapan, pelaksanaan TMMD bisa tercapai secara optimal dan maksimal. Itu semua, demi kesejahteraan masyarakat di daerah terisolir, itu berlaku bagi program fisik maupun non fisik,” beber Kapendam V/Brawijaya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Terpidana Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas Inbate Resmi Menghuni di Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Jaksa Eksekutor pada Kejari Timor Tengah Utara (TTU) telah melakukan eksekusi putusan pengadilan atas kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pembangunan di Rumah Tahanan Kupang.

Para terpidana dalam kasus tersebut yakni; Thomas Johanes M. Laka, Benyamin Lasakar, dan Leonardus Paschalis Diaz dihukum menjalani penjara badan selama 1,6 tahun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jaksa Eksekutor melakukan eksekusi terhadap pada terpidana pada, 6 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita.

Pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor Andrew P. Keya. S. H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari TTU.

Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU), Robert Jimmi Lambila S.H, M. H melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari TTU, Andrew P. Keya, S. H, Sabtu, 11 Juni 2022 membenarkan adanya informasi tersebut.

Menurutnya, eksekusi pidana badan ini dilakukan mengingat putusan pengadilan terhadap para terdakwa sudah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekutor karna para terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan.

"Sedangkan waktu menyatakan sikap apakah menerima atau banding telah lewat 7 Hari maka Jaksa Eksekutor melaksanakan eksekusi atas putusan dimaksud," ucap Andrew.

Ia menjelaskan, terpidana Thomas Laka akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan Denda Rp.100. 000.000 jl subsidair 3 bulan.

Sedangkan terpidana Benyamin Lasakar akan menjalani pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp.100.000.000 subsidair 3 bulan.

Sementara untuk terpidana Leonardus Diaz juga akan menjalani hukuman penjara badan selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp. 100. 000.000 subsidair 3 bulan.

"Kalau terkait Denda, Terdakwa Benyamin Lasakar melalui keluarganya telah membayarnya senilai Rp. 100.000.000. Sehingga terpidana tidak lagi menjalani subsider pidana kurungan selama 3 bulan," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Andrew, perihal pidana Uang Pengganti, terpidana Benyamin Lasakar melalui keluarganya telah membayarnya senilai Rp.89.876.897,83.

Sedangkan, untuk terpidana Leonardus Pascalis Diaz melalui keluarganya juga telah membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000.

"Sehingga mereka tidak lagi menjalani subsider uang pengganti. Terkait uang sitaan, denda dan uang pengganti segera kami setoran ke kas negara yang totalnya sejumlah Rp.1, 2 Miliar," tutup Andrew.

Read More

KPK Perpanjang Masa Penahanan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Korupsi Helikopter AW-101

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Irfan Kurnia Saleh (IKS) alias Jhon Irfan Kenway (JIK) selama 40 hari.

Irfan merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland 101 atau AW-101 di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tahun 2016-2017.

"Tim penyidik masih melanjutkan masa penahanan tersangka IKS alias JIK untuk waktu 40 hari ke depan, terhitung 13 Juni 2022 sampai dengan 22 Juli 2022 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih KPK," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (11/6/2022).

Perpanjangan masa penahanan, kata Ali, diperlukan agar berkas perkara Irfan dapat dilengkapi.

"Dan juga pengumpulan alat bukti dapat lebih optimal," katanya.

KPK resmi menahan Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway pada 24 Mei 2022.

Sebelumnya, ia sempat mengajukan praperadilan, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Irfan adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sekaligus pengendali PT Karsa Cipta Gemilang.

Kasus ini bermula pada Mei 2015 ketika Irfan dan pegawai perusahaan AgustaWestland Lorenzo Pariani bertemu Mohammad Syafei yang saat itu menjabat Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur.

Pertemuan itu membahas akan dilaksanakannya pengadaan helikopter AW-101 VIP atau VVIP TNI AU.

Irfan selaku agen AW diduga memberikan proposal harga pada Syafei dengan mematok harga satu unit heli 56,4 juta dolar AS.

Sementara antara Irfan dengan pihak AW, harga yang disepakati adalah 39,3 juta dolar AS atau Rp514 miliar.

Pada November 2015, panitia pengadaan helikopter AW 101 VIP mengundang Irfan dalam tahap prakualifikasi dengan menunjuk langsung PT Diratama Jaya Mandiri sebagai pemenang proyek.

Namun, hal ini tertunda karena adanya arahan pemerintah menunda pengadaan helikopter.

Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers penahanan mengatakan rencana pengadaan ini berlanjut pada 2016 dengan nilai kontrak Rp738,9 miliar dan metode lelang yang hanya diikuti dua perusahaan.

“Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai Harga Perkiraan Sendiri kontrak pekerjaan,” kata Firli.

Harga penawaran yang diajukan Irfan masih sama dengan harga penawaran di tahun 2015 senilai 56,4 juta dolar AS dan disetujui oleh PPK.

KPK menduga Irfan aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan PPK Fachri Adamy.

Proses lelang ini diduga diakali sehingga hanya perusahaan Irfan yang akan menang.

KPK menduga Irfan sudah mendapatkan bayaran 100 persen.

Ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, seperti tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda.

Akibat perbuatannya, KPK menengarai Irfan merugikan negara sejumlah Rp224 miliar.

Saat digelandang ke mobil tahanan, Irfan irit bicara.

“Saya masih lama di sini, nanti saja bertanyanya,” kata dia.

Sempat muncul kekhawatiran bahwa KPK akan menghentikan penyidikan kasus korupsi ini.

Sebabnya, pihak TNI telah menghentikan penyidikan untuk tersangka dari pihak militer.

Penghentian dilakukan dengan alasan kurangnya bukti.

Penghentian penyidikan ini membuat penanganan kasus korupsi helikopter AW-101 di KPK terancam terhambat.

Pasalnya lembaga antirasuah hanya berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan unsur penyelenggara negara.

Sementara dalam kasus ini hanya pihak swasta yang ditetapkan menjadi tersangka.

Teranyar, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 di lingkungan TNI AU kini tengah menunggu proses dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikatakan Jenderal Andika, pihaknya masih bersikap terbuka untuk mengusut perkara tersebut.

"Sebetulnya kita juga menunggu, kan ada salah satu tanggung jawab BPK RI, jadi kita masih terbuka kok," kata Andika, Senin (6/6/2022).

"Kemudian kalau dari BPK RI sesuai dengan memang salah satu kewajiban dari BPK kemudian harus menyampaikan ke publik apa pun hasilnya kita pasti terbuka, enggak ada yang kemudian keputusan kita untuk menghentikan penyidikan, itu sebelum saya masuk," tambahnya.

Andika juga menyatakan siap berkoordinasi dengan BPK untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut. Termasuk juga berkoordinasi dengan KPK.

"Kita lihat apa keputusan dari BPK RI apa nih, kalau memang ternyata ada yang menang diduga kemudian sehingga sejalan dengan penyidikan yang dilakukan KPK, dan bahkan proses hukum yang sudah berlangsung ya kita pun harus ikut. Karena itu juga kewajiban kita," katanya.

Read More

Kerahkan Prajurit, Bantu Percapatan Pembangunan Tempat Ibadah di Jumpai

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat memerintahkan beberapa personelnya untuk mendukung percepatan pembangunan tempat ibadah yang ada di Kantor Desa Jumpai.

Beberapa personel itu, terlihat bersemangat membantu warga yang saat itu melakukan pengecoran tempat ibadah di lokasi tersebut.

“Kedatangan Babinsa, harus bisa meringankan beban masyarakat, seperti adanya pembangunan tempat ibadah di Kelurahan itu,” kata Dandim. Sabtu, 11 Juni 2022.

Dandim menyebut, Babinsa sebagai aparat teritorial harus bisa mengimplementasikan delapan wajib TNI. Pasalnya, implementasi itu mampu meningkatkan Kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

“Sebab, Kemanunggalan antara TNI dan rakyat itu penting untuk diwujudkan. Keharmonisan antara TNI dan rakyat harus bisa diperkuat,” tegas Letkol Suhendar.

Read More