DPR Putuskan Tiga Nama Calon Anggota DKPP 2022-2027

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan Komisi II DPR memutuskan tiga nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027.

Nama calon anggota DKPP itu dipilih setelah melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi). 

Ketiga nama tersebut menurut dia adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Dewi Ratna Pitalolo.

"Nama-nama tersebut segera dilaporkan kepada Ketua DPR RI untuk bisa dibawa dalam jadwal agenda Rapat Paripurna terdekat," kata Junimart di Jakarta, Senin (13/6).

Dia menjelaskan ada tujuh nama yang masuk nominasi calon anggota DKPP periode 2022 untuk dipilih Komisi II DPR RI.

Menurut dia, setelah melalui analisa, evaluasi, dan melihat rekam jejak para nominator, maka Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi II DPR dengan para Kapoksi memutuskan tiga nama calon anggota DKPP periode 2022-2027.

"Setelah melalui analisa, evaluasi, termasuk rekam jejak para nominator maka Rapim dengan Kapoksi Komisi II DPR pada Senin pukul 15.30-selesai memutuskan tiga nama calon anggota DKPP periode 2022-2027. Kami memutuskan ketiga nama tersebut dengan musyarawah mufakat," ujarnya.

Junimart mengatakan, Komisi II DPR memiliki pertimbangan sebelum menentukan tiga nama calon anggota DKPP tersebut seperti integritas dan paham tentang dasar pembentukan DKPP.

Selain itu menurut dia, Komisi II DPR juga melihat terkait pengetahuan calon anggota DKPP tentang nilai-nilai etika karena lembaga tersebut akan menanganai perkara terkait etika dalam perbuatan dan tindakan para penyelenggara pemilu.

Dia mengatakan, Komisi II DPR juga mempertimbangkan kemampuan dasar calon anggota DKPP untuk mengawasi para penyelenggara pemilu secara objektif.

Read More

Penyuluhan Hukum, Tingkatkan Kesadaran Prajurit dan PNS Korem 083/Baladhika Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh personel Kumdam V/Brawijaya di Aula Makorem 083/Baladhika Jaya pada Senin, 13 Juni 2022 ternyata mampu menghasilkan berbagai dampak positif.

Terlebih, soal kesadaran personel Korem akan pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap hukum, tata tertib, dan disiplin.

Hal itu, disampaikan oleh Kasipers Korem, Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo melalui amanat Danrem, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo yang dibacakan oleh dirinya.

“Disamping itu, tentunya kita sebagai insan prajurit dan PNS hendaknya dapat berbuat, dan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Mayor Dedyk.

Ia menambahkan, adanya sosialisasi soal penyuluhan hukum nantinya mampu mewujudkan sikap prajurit sesuai dengan nilai-nilai hukum, sumpah prajurit, Sapta Marga dan delapan wajib TNI. “Sekaligus Panca Prasetya Korps PNS,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Ketua DPR Kawal Anggaran Pemilu, KPU Siap Maksimalkan Anggaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu 14 Juni besok. Anggaran sebesar 76,6T harus bisa digunakan secara maksimal oleh KPU.

“Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya dari DPR sudah menyepakati Rp76,6T itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Sebaiknya diefisienkan saja apa yang sudah disepakati,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin pada wartawan di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Senada dengan Alvin, Direktur Eksekutif Perludem, Khairunnisa Nur Agustyati, menekankan penggunaan anggaran Pemilu 2024. 

“Untuk anggaran Pemilu 2024 sebetulnya yang terpenting adalah anggaran ini dipastikan untuk memaksimalkan tahapan Pemilu 2024. Hal-hal seperti untuk kebutuhan kantor atau alat transportasi bisa memanfaatkan yang sudah ada,” kata Khairunnisa, Senin (13/6).

Penentuan anggaran sebesar Rp76.6 T oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. 

Jika ada kekurangan dana kata dia, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. Namun yang terpenting, anggaran tersebut tersedia tepat waktu.

“Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran blm turun tapi tahapan blm dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan,” kata Khairunnisa.

Sementara itu, Alvin mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu. 

“Bisa betul-betul akan dikawal, karena contohnya saja PDIP, mereka mendukung Pemilu 2024, tentunya mereka kepengen Pemilu ini berjalan lancar.” tambah Alvin

Bicara pengawasan, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi.

" Untuk pengawasan anggaran pemilu, DPR bisa mengajak serta institusi lain seperti BPK dan KPK. Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya,“ ucap Khairunnisa.

Pembukaan tahapan pemilu besok rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik. 

“Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu,” kata komisioner KPU, Mochammad Afifuddin.

KPU meminta semua pihak terkait untuk bekerjasama. “Semua pihak, kita minta berpartisipasi untuk Pemilu 2024, karena KPU tidak mungkin bekerja sendiri,” kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, Senin (13/6).

Untuk persoalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala, Betty mengatakan KPU sudah mempersiapkan skenarionya. 

“Logistik kita sudah rancang beberapa hal pasca penetapan masa kampanye, beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa dan kita nunggu perpres keluar dari presiden untuk pengadaan logistik,” jelas Betty.

Sementara itu, perempuan yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU ini tengah berkutat untuk pemutakhiran data pemilih. 

"Kita kan memang ada rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tingkat provinsi sudah diplenokan. Nanti kita plenokan minggu ketiga Juni 2022,” ungkap Betty.

Read More

Struktur Brimob Naik Jadi Bintang Tiga, Syakur: Perpres Ini Bukti Brimob Garda Terdepan Menjaga NKRI Bersama TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan struktur organisasi Korps Brimob Polri yang kini dipimpin oleh jenderal bintang tiga atau Komjen mendapat apresiasi dari Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid.

"Terimakasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menunjukan simpatinya pada Polri dengan menaikkan struktur Brimob dan sekarang Dankorbrimob dipimpin bintang tiga, juga diikuti dengan penambahan prajurit," ujar Syakur dalam siaran pers, Senin (12/6/2022).

Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi Syakur, Perpres ini menandakan bahwa Brimob sebagai garda terdepan menjaga NKRI bersama TNI, sudah selayaknya mendapat penghargaan tinggi dari negara.

"Sebab setiap prajurit brimob terpatri di dalam hatinya sebagai Insan Suci Pancasila dan Insan Indonesia Sejati," jelasnya.

Syakur juga menilai kebijakan ini sangat strategis dalam menghadapi tantangan ke depan. Sebab beberapa elemen Brimob memang masuk dalam sisi kehidupan masyarakat, dimana peranan Brimob dalam Bhabinkamtibmas sangat terasa manfaatnya di desa-desa.

Elemen Brimob bergabung ke Densus 88 Antiteror, juga dalam pengendalian masyarakat, di garda terdepan dalam mengamankan demonstrasi serta hal-hal yang sangat strategis lainnya.

Syakur berharap Presiden Jokowi diberikan kekuatan untuk dapat terus memberikan perhatian kepada Brimob, karena Prajurit Brimob tak kenal lelah berbakti kepada negara sepenuhnya.

"Walaupun sering difitnah dan dihina tapi Brimob tetap hormat setia pada sangsaka merah putih. Tetap berjibaku menjaga keutuhan NKRI," kata Syakur.

"Saya yakin simpati Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada Brimob adalah panggilan Ilahi. Mengayomi rakyat sepenuh hati," ungkapnya.

Kedepannya, Habib Syakur berharap Brimob harus lebih kuat secara spiritual, secara moral untuk menjadi contoh rakyat bahwa Brimob adalah insan suci Pancasila dan insan Indonesia Sejati.

Read More

Erick Thohir dan Megawati Tinjau Sarinah Pasca Renovasi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri bersama Menteri BUMN, Erick Thohir meninjau Gedung Sarinah setelah rampung direnovasi.

Mengenakan baju setelan hijau, Megawati tampak menikmati suasana baru Gedung Sarinah yang merupakan salah satu proyek mercusuar Bung Karno. 

Didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir, Megawati mengucap syukurnya karena warisan seni peninggalan Bung Karno yang tersemat dalam relief di Sarinah berhasil dipugar kembali.

"Setiap lantai memiliki makna-makna tersendiri. Terutama mengenai dipasangnya kembali ornamen relief yang ternyata setelah Bung Karno tidak jadi presiden lagi, relief itu sepertinya dalam tanda kutip disembunyikan. Tapi akhirnya Alhamdulillah dapat dikembalikan," ujar Megawati kepada sejumlah wartawan di Gedung Sarinah, Senin (13/6/2022).

Saat melihat relief peninggalan Bung Karno di lantai dasar, Megawati berbincang cukup lama dengan Erick Thohir. 

Beberapa kali Mega menunjuk ke arah relief sambil berbicara. 

Tak hanya itu, Mega tampak sumringah ketika berfoto dengan relief yang berisi kisah seorang petani bernama Marhaen itu.

Menurut Mega, relief tersebut adalah peninggalan sejarah dan seni yang amat penting bagi Indonesia. 

Oleh karenanya, dia amat bersyukur dengan hadirnya peninggalan Bung Karno yang kini dapat dinikmati oleh generasi muda yang mengunjungi Sarinah.

"Menurut saya dari sisi seni itu luar biasa sekali karena mungkin anak muda sekarang mungkin belum mengetahui. Jadi dari sisi makna itu bukan main, Indonesia ini punya seniman yang sebetulnya maestro," ujar Megawati.

Dia mengaku sengaja datang ke Sarinah sekaligus memenuhi undangan Erick Thohir. 

" Saya bilang kepada pak Erick memang sebaiknya saya melihat sebelum nanti diresmikan presiden Jokowi pada bulan Juli. Ditunjukkan beberapa flor yang menurut saya sangat bagus sangat indah," ujar Mega.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengakui bahwa Pemugaran Sarinah bukan sekadar pemugaran fisik semata. Lebih dari itu, ini adalah misi besar untuk memulihkan kembali sejarah bangsa yang selama ini agak terlupakan.

"Seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Mega dan telah saya laporkan kepada bapak Jokowi saya rasa sarana ini adalah sejarah yang hampir terlupakan. Karena itu kami izin bagaimana kami, kebetulan ini aset BUMN, kita bisa perbaiki. Jangan sampai generasi muda ini terputus dari sejarah. Semoga ini bisa jadi pengingat sejarah pada generasi muda," ujar Erick.

Erick dan Megawati selama hampir tiga jam berada di Sarinah. Selain mengelilingi tiap spot lantai, Megawati, Erick Thohir, dan rombongan sempat bersantap siang di Restoran Paviliun. 

Tampak pula hadir keponakan Megawati yang juga cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, dan eks Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Mereka tampak antusias melepas petang di Sarinah, sebelum akhirnya Megawati meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.30 WIB.

Sebelum meninggalkan lokasi Megawati dan Erick sempat melewati teras Gedung Sarinah yang kini ramai menjadi lokasi tongkrongan anak muda. Sejumlah milenial tampak antusias menyambut kedatangan Megawati dan Erick Thohir. 

Mereka melambatkan tangan sambil mengabadikan momen kedatangan Presiden kelima RI itu via ponsel. 

Read More

Pererat Hubungan, Kaskoarmada II Terima Courtesy Call Atase Pertahanan Laut Australia Untuk Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kaskoarmada II, Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat, menerima kunjungan Atase Pertahanan Laut (Athal) Negara Australia untuk Indonesia, Captain (Navy) Rodney Griffiths beserta Staf bertempat di ruang tamu VIP Gedung Nala Markas Koarmada II, Senin (13/6/2022).

Pada pertemuan tersebut, Kaskoarmada II didampingi oleh beberapa pejabat utama Koarmada II, yakni Aspotmar Pangkoarmada II dan Askomlek Pangkoarmada II. 

Sedangkan dari pihak Athal Australia, ikut mendampingi Asisten Athal Chief Petty Officer Warner Barrie dan RAN Indonesian Language Student MIDN Stephanie Gale.

Adapun maksud dan tujuan Kunjungan Athal Australia tersebut dalam rangka mendukung Latihan bersama kedua Negara antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Australia, Laksma TNI Rachmad Jayadi berharap dengan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat persahabatan dan kerja sama antar kedua negara yang selama ini telah terjalin sangat baik.

Sebaliknya dari pihak Athal Australia mengungkapkan akan terus mendukung kegiatan latihan-latihan bersama yang melibatkan negara Australia dan Indonesia serta berharap kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi Angkatan Laut kedua negara.

Di akhir kunjungan, dilanjutkan dengan foto bersama. (Dispen Koarmada II)

Read More

Hadiri HUT DKPP ke-10, Kemendagri Apresiasi Capaian Kinerja DKPP

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi berbagai capaian kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Di usianya yang ke-10 tahun, DKPP dinilai telah berhasil meraih berbagai capaian terutama dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi yang lebih baik.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 DKPP yang berlangsung di Kantor DKPP, Senin (13/06).

Suhajar membeberkan berbagai capaian yang berhasil diraih DKPP selama rentang usianya tersebut. Menurutnya, DKPP telah berhasil menciptakan sistem penegakan kode etik yang terbuka.

Ini menjadi benchmark atau tolok ukur yang dapat dicontoh oleh lembaga negara lainnya. Sebagai institusi yang menyelenggarakan sistem peradilan, DKPP juga telah berhasil menciptakan sistem dan mekanisme persidangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.

Kemudian, DKPP juga dinilai telah berhasil membentuk sistem penegakan integritas aparatur yang efektif, berupa ancaman pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki integritas. Langkah ini sebagai upaya membentuk sistem Pemilu dan demokrasi yang lebih baik.

Selain itu, pada 2021 DKPP juga mampu mencapai target kinerja yang baik. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai 99,01 persen.

“Atas kinerja yang telah dicapai oleh DKPP, Bapak Mendagri menyampaikan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran DKPP yang telah bekerja ekstra untuk mencapai kinerja yang baik tersebut,” tutur Suhajar.

Suhajar meyakini, di waktu mendatang seluruh jajaran DKPP dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan inovasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Dalam rangka bersama-sama dan bahu-membahu menegakkan sistem demokrasi yang berintegritas dan bermartabat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini,” ujarnya.

Suhajar menyadari, tantangan DKPP akan kian kompleks terutama menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentah 2024. Pasalnya, gelaran tersebut akan berdampak terdahap eskalasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Dirinya berharap, DKPP mampu menjawab legitimasi publik dengan memberikan keputusan terbaik dalam menghadapi setiap pengaduan.

“Keberadaan DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 menjadi satu tumpuan bersama dari para peserta Pemilu dan juga masyarakat Indonesia secara luas, untuk dapat menjamin keberlangsungan proses politik berjalan dengan jujur dan adil,” tandasnya.

Read More

Babinsa Klungkung Dikerahkan Edukasi Warga Soal Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Meski Pemerintah sudah melonggarkan peraturan soal protokol kesehatan, namun hal itu tak berlaku di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Bukan tanpa sebab, Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan edukasi soal protokol kesehatan tetap diberlakukan oleh personelnya.

Meski sudah terjadi pelonggaran, kata Dandim, patuh protokol kesehatan dinilai sangat penting guna mengantisipasi terjadinya serangan pandemi.

“Pada intinya, kami tidak ingin kecolongan permasalahan pandemi,” ujar Dandim. Senin, 13 Juni 2022.

Letkol Suhendar menjelaskan, saat ini dirinya telah menginstruksikan para Babinsa untuk gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terkait adanya protokol kesehatan.

“Jadi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi dalam rangka mengantisipasi Covid-19,” jelasnya.

Read More

Sekolah Kebangsaan Ajak Pelajar Surabaya "Warisi Api" Semangat Perjuangan Bung Karno

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Sekolah Kebangsaan di rumah kelahiran Soekarno di Jalan Pandean IV No 40, Kelurahan Peneleh, KecKABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Sekolah Kebangsaan di rumah kelahiran Soekarno di Jalan Pandean IV No 40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng Surabaya, Senin (13/6) pagi. 

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Bulan Bakti Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia (RI).

Sekolah kebangsaan ini diikuti oleh puluhan peserta dari pelajar jenjang SMP di Kota Surabaya. 

Hadir pula sejumlah komunitas maupun pemerhati sejarah di Kota Pahlawan. Menariknya, para peserta yang mengikuti Sekolah Kebangsaan itu mayoritas juga memakai pakaian pejuang.

Pembukaan Sekolah Kebangsaan itu dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan M. Afghani Wardhana yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Saya lihat ada komunitas yang memakai baju perjuangan. Ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan itu tidak akan pernah lekang dalam situasi apapun. Tetapi selalu tertanam dalam jiwa kita sebagai bangsa Indonesia," kata Afghani Wardhana.

Dalam momen itu, Afghani menerangkan,  bahwa melalui Sekolah Kebangsaan ini pihaknya ingin memantik semangat generasi muda untuk terus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. 

Hal ini sebagaimana pernah dikatakan Bung Karno bahwa "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya".

"Ini tentu punya makna yang sangat dalam, bahwa kita sebagai generasi muda saat ini tinggal mengisi kemerdekaan, tinggal mengisi pembangunan. Sedangkan para pejuang yang sudah mendahului kita dengan gigih berjuang untuk mencapai kemerdekaan," tuturnya.

Dalam berbagai kesempatan, Afghani menyebutkan, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi selalu berpesan kepada anak-anak Surabaya agar selalu menanamkan jiwa kepahlawanan. 

Termasuk pula jiwa kegigihan dan semangat dalam menggapai cita-cita.

"Jadi ini menunjukkan bahwa kita semuanya generasi muda, meski sudah sekian ratus tahun yang lalu tetapi semangat beliau (Bung Karno) akan tetap tertanam di dalam diri generasi-generasi muda kita," ujarnya.

Oleh sebabnya, Sekolah Kebangsaan ini dinilainya sebagai sesuatu yang substansial dan strategis. Artinya, tidak hanya bertujuan untuk mengenang, tetapi selalu menanamkan jiwa kepahlawanan dalam diri generasi muda. 

"Jangan sampai kita kehilangan jadi diri sebagai bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai jasa pahlawannya," tegasnya.

Karenanya, pihaknya juga berharap, Sekolah Kebangsaan ini tak hanya sekadar digelar rutin setiap tahun. Namun bagaimana esensi dari kegiatan ini selalu tertanam jiwa kepahlawanan kepada generasi muda Surabaya. 

"Mari kita ambil hikmah yang positif dari acara Sekolah Kebangsaan ini," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan, bahwa Sekolah Kebangsaan merupakan rangkaian agenda dalam memperingati Bulan Bakti Bung Karno. 

Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar di Gedung Merah Putih, Balai Pemuda Surabaya pada Sabtu (11/6/2022).

"Selain di rumah kelahiran Bung Karno, kita nanti juga gelar di museum HOS Tjokroaminoto dan di sekolah HBS (Hoogere Burgerschool) Kebon Rojo. Jadi, agenda ini kami lakukan sampai nanti akhir Juni 2022," kata Wiwiek.

Selain Sekolah Kebangsaan, di Bulan Bakti Bung Karno ini, pihaknya juga melakukan revitalisasi rumah kelahiran Presiden Pertama RI tersebut. 

Nantinya, rumah yang berada di Jalan Pandean IB No 40 Surabaya itu akan dilengkapi dengan benda-benda atau dokumen yang berkaitan dengan Bung Karno.

"Rencananya akan menjadi rumah sejarah lahirnya Bung Karno. Di situ akan kami isi semua hal-hal yang berkait dengan Bung Karno. Ini teman-teman juga melakukan  riset untuk meng-collect bahan-bahan atau data informasi yang nanti kita akan visualkan di rumah itu," papar dia.

Menurut Wiwiek, rencana itu sebagaimana yang diinginkan Wali Kota Eri Cahyadi agar rumah kelahiran Bung Karno menjadi museum. 

Dalam proses riset dan pengumpulan data, pihaknya mengaku juga menggandeng komunitas maupun ahli sejarah. 

"Bulan Juni ini kita mulai running. Mudah-mudahan bulan Agustus sudah ada bahan yang bisa kita masukkan ke rumah lahirnya Bung Karno," harapnya.

Melalui museum itu, pihaknya berharap, dapat semakin menguatkan bukti sejarah jika Presiden Pertama RI lahir dan pernah tinggal di Kota Surabaya. 

Hal ini pun diharapkan pula menjadi edukasi bagi semua warga Surabaya, terutama para generasi muda.

"Bahwa kota (Surabaya) ini sangat luar biasa history-nya, sangat luar biasa pernah ditinggali tokoh-tokoh Nasional. Ada Bung Karno, H.O.S Cokroaminoto, juga ada dr Soetomo," papar dia.

Yang lebih penting pula, kata Wiwiek, pihaknya juga mengharapkan ketika orang berkunjung atau datang ke Kota Surabaya dapat teringat betul akan jasa-jasa dan semangat kepahlawanan.

"Ketika orang melihat Surabaya ini tumbuhnya tokoh-tokoh bangsa Indonesia, harapan kita mereka semakin tersemangati, semakin bergelora. Sama seperti tagline kita Warisi Apinya, Jangan Abunya," pungkasnya.

Read More

KSAL: Markas Koarmada I Akan Dipindah Ke Kepulauan Riau Akhir Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Markas Komando Armada I akan dipindahkan ke daerah Tanjungpinang, Batam, Kepulauan Riau dari Jakarta pada akhir tahun ini.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono menyebut saat ini sarana dan prasarana di Batam tengah dipersiapkan jelang kepindahan markas komando tersebut.

"Sekarang sedang kita persiapkan sarana prasarana di Tanjungpinang, nanti tanggal 5 Desember sudah harus pindah ke Tanjungpinang untuk Koarmada I, saya batasi waktu, 5 Desember nanti kita laksanakan di sana sekaligus perpindahan Komando Armada di Tanjungpinang," kata Yudo di Komplek Satuan Kapal Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/6/2022).

Yudo menilai persiapan pemindahan Markas Komando Armada I itu tidak akan sulit karena sudah didukung oleh sarana dan prasarana hingga prajurit yang akan mengawaki sudah tersedia.

"Tentunya dengan memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di sana misalnya seperti prajurit Lantamal IV yang nantinya akan pindah menjadi staf di komando, sehingga tidak terjadi pergeseran yang besar," ungkapnya.

Nantinya, lanjut Yudo, staf Koarmada I akan mengawaki Koarmada RI di Jakarta. Sementara, prajurit pangkalan angkatan laut (Lanal) akan mengawaki Lamtamal IV.

"Jadi tidak secara besar-besaran sehingga lebih efektif, efisien karena sarana prasarana sudah memenuhi syarat, tinggal menambah dan rumah renovasi sedikit komando di sana," ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Yudo, alasan pemindahan Markas Komando Armada I ke Kepulauan Riau karena pertimbangan kerawanan strategis yang berada di wilayah itu.

"Kita melihat bahwa konstalasi geogragis dan juga kerawanan strategis di wilayah barat ini lebih pada perairan barat Sabang, kemudian selat Malaka, selat Singapura,dan laut Natuna, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ini semuanya lebih memudahkan dan lebih efisien apabila unsur-unusr armada ini ada di sana di Tanjung Uban, pangkalannya nanti di Tanjung Uban pangkalan kapal-kapalnya," ungkapnya.

Read More

KPK Geledah Rumah Bos Real Estate Summarecon Agung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono terkait kasus suap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait permohonan perizinan dari penggeledahan di rumah Oon di Jakarta.

“Di lokasi tersebut, KPK menemukan dan mengamankan berbagai dokumen permohonan perizinan yang diduga terkait dengan perkara,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (13/6).

Ali mengatakan pihaknya akan memanggil saksi untuk mrngonformasi bukti-bukti yang sedang diperiksa tersebut.

“Bukti ini segera dianalisa dan disita untuk kemudian dikonfirmasi pada para saksi dan para tersangka,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata juga mengatakan pihaknya akan mengecek Laporan Harta dan Kekayaan Haryadi Suyuti.

Adapun hal tersebut dilakukan agar KPK bisa mengetahui apakah ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus yang melibatkan Haryadi.

“Bagaimana dengan potensi TPPU jika penerimaan-penerimaan sudah dibelanjakan, ditransfer, dan lain sebagainya? Akan kami lihat nanti,” ujar Alex.

Menurutnya, melihat dan membandingkan LHKPN dengan profile Haryadi merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya TPPU.

“Kami lihat, berapa penghasilan yang bersangkutan. Dari LHKPN, kami bisa lihat kenaikan harta yang bersangkutan setiap tahun,” ujar Alex. 

Read More

Ketua MPR Minta Antisipasi Potensi Pengganggu Tahapan Pemilu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari agar antisipasi tetap dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi yang dapat mengganggu tahapan Pemilu. 

Sebelumnya Hasyim Asy'ari optimis, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3/2022.

"Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, berbagai persoalan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 antara lain terkait hadirnya UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), pemekaran provinsi di Papua, hingga status DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara," ujar Bamsoet usai menerima Komisioner KPU, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin 13 Juni 2022.

Untuk itu, kata Bamsoet, KPU, pemerintah pusat, dan DPR RI harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mungkin terjadi, agar jangan sampai mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 13 UU Nomor 3/2022 tentang IKN, bahwa IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD. Tidak ada Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Provinsi maupun Gubernur-Wakil Gubernur.

"Lokasi IKN Nusantara yang mengambil sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lagi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bisa mempengaruhi komposisi jumlah penduduk, jumlah pemilih, serta perhitungan daerah pemilihan di Kalimantan Timur, maupun kondisi nasional pada umumnya. Begitupun dengan pemekaran provinsi di Papua. Penyelesaiannya apakah melalui revisi UU Pemilu atau cara lainnya, harus dibahas secepat mungkin," kata dia.

Menurut Bamsoet, sesuai Pasal 41 ayat 2 UU IKN menyatakan bahwa paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Artinya akan merubah status Jakarta yang tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota, sehingga bisa berdampak pada mekanisme Pemilu di Jakarta, termasuk suara pemilih luar negeri yang harus segera diputuskan. Apakah tetap masuk Jakarta atau masuk di IKN sebagai Ibukota baru.

Sesuai UU Nomor 29/2007, Jakarta hanya melakukan pemilihan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta Gubernur/Wakil Gubernur. Tidak ada pemilihan untuk Walikota/Bupati dan DPRD Tingkat II/Kota-Kabupaten. 

“Sesuai Pasal 19 UU Nomor 29/2007, Walikota/Bupati yang berada di wilayah DKI Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Perubahan status Jakarta, bisa jadi akan merubah formula pemilihan umum yang diselenggarakan di Jakarta," kata Bamsoet.

Perubahan status Jakarta, kata dia, bisa jadi juga akan memunculkan daerah otonom baru tingkat Kabupaten/Kota, yang juga bisa berdampak pada proses Pemilu. 

Sekaligus mempengaruhi formula daerah pemilihan, apakah Luar Negeri akan tetap ikut dalam Daerah Pemilihan Jakarta, atau diubah dengan formula lain. 

Sebagaimana Malaysia yang mengatur bahwa pemilih di luar negeri masuk dalam daerah pemilihan sesuai asal domisili yang tertera dalam kartu penduduknya. 

Read More