Kejari Usut Kasus Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Modern Subulussalam Senilai Rp 30 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Sabulussalam) Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam telah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek revitalisasi pasar modern Subulussalam bersumber anggaran tahun 2015-2016.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subulussalam, Mayhardy Indra Putra SH, MH, melalui Kasi Pidana Khusus, Renaldho Ramadhan, SH, MH dalam konferensi pers yang digelar, Senin (20/6/2022), di Kantor Kejari Subulussalam.

Kasi Pidsus Kejari Subulussalam, Renaldo Ramadhan menjelaskan, proyek tersebut bernama pembangunan pusat kegiatan revitalisasi pasar tradisional bersumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyek itu dikerjakan dalam dua mata anggaran, masing-masing tahun 2015 dan 2016 dengan pagu anggaran Rp. 13.845.000.000 dan Rp 16.946.222.000, atau total Rp 30.791.222.000.

Diterangkan Renaldho, proyek tersebut berada di Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

Tahap pertama, proyek pasar modern Subulussalam dikerjakan PT Tangga Batu Jaya Abadi dan direktur perusahaan dikuasakan kepada MI.

Lalu pada tahun 2016, kembali dianggarkan dana tambahan untuk pekerjaan pasar modern senilai Rp 16 miliar lebih, dan pekerjaan dilaksanakan PT Fida Teknik Pratama, dengan direkturnya juga dikuasakan kepada MI.

“Jadi, dalam proses pekerjaan, direkturnya dikuasakan kepada MI yang menjadi tersangka dan sekarang terdakwa,” kata Renaldho.

Renaldho menambahkan, kasus tersebut mulai bergulir pada tahu 2018 lalu.

Meski proyek itu telah rampung, namun muncul laporan dugaan penyimpangan sehingga pihak kejaksaan melakukan penyelidikan.

Surat perintah penyidikan diterbitkan dengan nomor 01/N.1.32/Fd.2/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Lalu setelah melalui proses panjang akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Subulussalam menetapkan dua tersangka masing-masing TAA dan MI.

Tersangka TAA merupakan Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subullussalam.

Sedangkan MI bertindak sebagai kuasa direktur perusahaan penyedia jasa alias rekanan proyek pasar modern Subulussalam.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Maret 2022.

MI selaku kuasa direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi dan PT Fida Teknik Pratama ditetapkan sebagai tersangka dengan surat bernomor 01/L.1.32/Fd.1/03/2022.

Sementara TAA selaku Kadis Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditetapkan sebagai tersangka dengan surat nomor 02/L.1.32/Fd.1/03/2022.(*)

Read More

Pertandingan Liga Santri Piala Kasad 2022 di Gelar Kabupaten Kepulauan Sula

KABARPROGRESIF.COM: (Kepulauan Sula) Bertempat di lapangan bola Kampis, Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara, telah dilaksanakan Pembukaan Liga Santri Piala KASAD Tahun 2022, Kodim 1510/Sula, yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Korem 152/Baabullah Kolonel Inf. Wawan Subarjo, S,Sos.M,.Si.

Pembukaan Liga Santri Terpusat sendiri digelar secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M dari Stadion Merdeka Jombang Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh jajaran Kodam di TNI AD.

Kasad dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kasad berharap, “Semoga seluruh rangkaian pertandingan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan”.

Sepakbola menjadi salah satu olahraga yang sangat diminati dan digemari oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan usia dan lapisan masyarakat, sehingga tidak ada jenis olahraga lain yang mendapatkan sambutan paling meriah dari masyarakat di berbagai negara selain sepak bola.

Kasad juga berharap sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Harapan itu yang menjadikan TNI AD bersama dengan PSSI tergugah untuk membangun sebuah komitmen bersama demi kemajuan dunia sepak bola tanah air dengan menyelenggarakan kompetisi Liga Santri yang diikuti seluruh santri dari pondok pesantren yang ada di Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan sebagai wadah silaturahmi para santri seluruh Indonesia dengan mengedepankan rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam rangka meningkatkan soliditas dan solidaritas sesama santri, serta sebagai wahana dalam rangka pembinaan potensi sepak bola bagi generasi muda berbakat yang dapat tampil pada level sepakbola nasional maupun internasional.

“Hanya pemain yang bermental kuat dan memiliki jiwa petarung yang akan mencapai kemenangan dan hasil terbaik dalam setiap pertandingan. Untuk itu, junjung tinggi sportivitas dengan mengedepankan rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam rangka meningkatkan soliditas dan solidaritas sesama santri”, tutur Jenderal TNI Dudung.

Kegiatan tersebut di buka tepatnya pada pukul 15 : 00 Wit, yang menghadirkan Wakil Bupati Kepulauan Sula Ir. Hi. M. Saleh Marasabessy, Pasiter Korem 152/Bbl Mayor Inf. Ibrahim malik.

Selain itu hadir pula Kapten Inf. Suprapto Pjs Kasdim 1510/Sula, Kompol Catur Prasetyo Wakapolres Kep Sula, Burhan, SH,MH Kajari Kepsul, Agus Maksum Molyohadi, S.H,MH Ketua Pengadilan Sanana dan Para tim keseblasan Santri dan tamu undangan serta penonton kurang lebih 300 Orang.

Pertandingan pertama antara Pesantren Sirajul Huda dan Pesantren Al Anshor, pertandingan ke dua di mulai antara Pesantren Sirajul Hudah dan Pesantren Al Fatah, dan pertandingan di menangkan oleh pesantren Sirajul Huda. (Pen152)

Read More

Dosen UPN Veteran Jatim Beri Pelatihan Pengembangan Soft Skill Bunda PAUD

Oleh: Dewi Khrisna Sawitri, Wiwik Handayani, Ika Korika Swasti

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur memberikan pendampingan dan pelatihan bagi tenaga pendidik atau Bunda PAUD di wilayah Kecamatan Pakal. 

Pelatihan itu berupa pengembangan soft skill kepada Bunda PAUD agar memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam mendidik anak-anak usia dini.

Dosen UPN Veteran Jatim, Dewi Khrisna Sawitri mengatakan, pelatihan dan pendampingan kepada Bunda PAUD merupakan bagian dari program Pengabdian Masyarakat Dosen UPN Veteran Jawa Timur di tahun 2022.

"Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bunda-bunda PAUD agar memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam mendidik anak-anak usia dini melalui pelatihan dan penyuluhan," kata Dewi Khrisna Sawitri melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/6/2022).

Secara khusus, Dewi Khrisna menyatakan, program ini diharapkan akan mampu mewujudkan pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak usia dini pada bunda PAUD. 

Juga, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan soft skills khususnya tentang keterampilan komunikasi non verbal.

"Selain itu pula diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang soft skill terkait listening skill pada bunda-bunda PAUD dalam mendidik anak-anak usia dini," tuturnya.

Sebab menurutnya, masih banyaknya Bunda PAUD yang kurang memiliki pengetahuan tentang psikologi, menimbulkan kesulitan bagi mereka dalam memahami perilaku anak-anak didiknya. 

Bagi dia, Bunda PAUD mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak usia dini.

"Sebagai pendidik, para Bunda PAUD membutuhkan keterampilan non teknis yang akan membantunya dalam mengatasi segala aktivitas yang tidak berkaitan dengan hal-hal teknis," jelas Dewi Khrisna Sawitri.

Sementara itu, Wiwik Handayani, Dosen UPN Veteran Jatim menjelaskan mengenai kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengembangan soft skill. 

Pada intinya, soft skill merupakan keterampilan non teknis yang erat kaitannya dengan hubungannya interpersonal dan atribut personal.

"Untuk itu, Pendidik PAUD sebagai seorang communicator yang melakukan interpersonal communication pada mayoritas anak-anak pada usia dini memiliki kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan pola perkembangan dan pertumbuhan pada usianya," Wiwik Handayani 

Beberapa hal terkait komunikasi itu dikatakan Wiwik, meliputi mendengarkan, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, berbagi informasi/ data dan menyatakan kesepakatan atas sesuatu. 

Ada pula yakni, memberikan saran, menerima umpan balik, meminta umpan balik, menjawab pertanyaan, dan memberikan penjelasan.

"Dengan demikian, maka perlu adanya communication skill update sesuai dengan kondisi peserta didiknya tersebut," jelasnya.

Wiwik menyebut, bahwa ada dua jenis komunikasi yang dapat bermanfaat dalam membantu Pendidik PAUD untuk berinteraksi. Yakni, verbal dan non verbal communication.

"Komunikasi non verbal adalah jenis komunikasi yang lebih banyak menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat tubuh lainnya," lanjutnya.

Pemahaman akan keterampilan komunikasi non verbal, dijelaskan Wiwik, akan memberikan banyak manfaat bagi Pendidik PAUD untuk berinteraksi dengan anak didiknya. 

"Implementasi komunikasi non verbal itu dapat dilakukan dengan memberikan senyum lebar dan tulus kepada anak didik," imbuhnya.

Menururnya, melalui senyum lebar dan tulus pada anak didik, akan dapat menciptakan tumbuhnya rasa penerimaan sosial pada diri anak. 

Sehingga anak menjadi nyaman dan terbuka pada pendidik atau Bunda PAUD.

"Kemudian, kontak mata yang tulus dan tidak mengancam akan dapat menciptakan rasa percaya pada diri anak pada pendidiknya dan anak didik merasa dipedulikan oleh pendidiknya dalam interaksi sosial di dalam kelas," ungkapnya.

Di waktu yang sama, Dosen UPN Veteran Jatim, Ika Korika Swasti menjelaskan terkait listening skill. 

Dia memaparkan bahwa listening skill merupakan suatu bentuk soft skill yang erat kaitannya dengan communication skill.

"Kedua skill ini saling berhubungan dalam implementasi praktisnya pada interaksi manusia sehari-hari. Pendidik PAUD dan anak didiknya berada pada hubungan sender dan receiver terkait pesan/feedback yang muncul dalam proses belajar mengajar," kata Ika Korika Swasti.

Dalam proses tersebut, kata dia, aktivitas pengiriman pesan (baik secara verbal maupun non verbal) oleh pihak Pendidik sebagai message sender akan ditangkap oleh anak didiknya dengan menggunakan listening skills. 

Begitu pula sebaliknya, para anak didik juga mengirimkan pesan-pesan yang akan ditangkap oleh Pendidik PAUD.

"Namun, karakteristik anak didik usia dini tentunya berbeda dengan anak didik lainnya. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut, listening skill para pendidik perlu ditingkatkan lebih lanjut," ujarnya.

Pada rangkaian akhir dalam pelatihan ini, para Bunda PAUD kemudian diminta untuk mempraktikkan dalam mengatasi masalah bila terjadi kasus pada anak didik. 

Menurut Ika, para Bunda PAUD terlihat bersemangat dan antusias ketika mempraktikkan komunikasi layaknya bermain drama dibantu oleh adik-adik mahasiswa. 

"Dengan semakin bertambahnya keterampilan, pengetahuan dan keahlian Bunda PAUD, maka akan menumbuhkan generasi-generasi prestasi," pungkasnya. (*)

Read More

Gelar 'Gagego', Relawan Plat K Nyatakan Setia dan 2024 Nderek Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Jateng) Relawan Jokowi Plat K menggelar silaturahmi akbar 'Gagego' di Stadion Kamal Junaidi Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (19/6/2022).

Kegiatan ini dihadiri puluhan ribu masyarakat yang sangat antusias mulai dari Pati, Blora, Grobogan, Kudus, Rembang dan Jepara.

Penanggungjawab kegiatan tersebut, Aan Rochayanto menjelaskan, Gagego, biasa diartikan cepat-cepat atau bergegas, khas dari Kabupaten Pati. Ia menyebut, acara yang dinamakan itu mengambil semangat untuk mari bergegas tetap konsolidasi dan satu barisan Jokowi. 

"Harapannya dengan dialek GaGeGo semangatnya bisa merasuk dalam jiwa akan kebutuhan untuk konsolidasi dan tetap 1 barisan bersama pak Jokowi sampai berakhirnya masa jabatan beliau," kata Aan kepada wartawan. 

Kegiatan ini, menurut Aan adalah murni keinginan dan inisiatif dari para relawan di Eks Karesidenan Pati. Dalam kesempatan ini, Aan menekankan, para relawan masih dan akan terus mengawal seluruh program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang selama ini mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia. 

Relawan berpandangan bahwa, selama ini, Jokowi telah menorehkan banyak prestasi, kebijakan strategis yang berpihak kepada rakyat dengan berpegang pada keadilan sosial. Oleh sebab itu, Aan menegaskan, relawan satu sikap untuk setia dan 2024 Nderek Jokowi. 

"Sehingga harapan besar pemikiran bapak Jokowi di teruskan kepada Presiden berikutnya. Karena kami sangat sadar atas keterbatasan kami dan supaya kami tidak menjadi korban ambisi dan kepentingan politik, maka 2024 kami sepenuhnya nderek keputusan bapak Jokowi. Siapapun tongkat estafet di serahkan kami nderek dan tidak ada diskusi lagi tentang hal tersebut," tegas Aan. 

Lebih dalam, Aan mengajak kepada siapapun masyarakat yang ingin terus mendukung dan mengawal Presiden Jokowi untuk bergabung bersamanya. Menurutnya, Plat K adalah wadah yang terbuka bagi siapapun. 

"Plat K ini adalah bersifat universal, siapapun yang cinta dan loyal terhadap pak Jokowi, apapun organnya atau bahkan tidak punya organ sekalipun monggo, dipersilahkan untuk gabung. Ini juga bentuk dari kesedihan kami dimana relawan atau organ relawan ini sering di tarik sana di tarik sini untuk kepentingan tertentu. Maka relawan Plat K ini kembali mengajak ke satu barisan, yaitu barisan relawan pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatannya," papar Aan. 

Dalam acara Gagego ini, ribuan relawan Jokowi mengucapkan ikrar untuk setia dan terus mengawal Presiden Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memimpin sumpah setia tersebut. 

Adapun isinya; 

Kami Relawan Plat K Presiden Joko widodo menyatakan Sikap,

1. Setia kepada Pancasila dan UU Dasar 1945;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia;

3. Memegang teguh karakter kuat sebagai relawan Joko Widodo yang cinta Tanah Air Indonesia;

4. Menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, setia dan taat kepada Presiden Joko Widodo;

5. Menyatakan sikap 2024 bersama Presiden Joko Widodo. 

Demikian pernyataan sikap kami, atas dasar kecintaan terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia

Read More

Kejari Surabaya Terus Dalami Dugaan Mafia Perizinan di Dinkopdag

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus mendalami kasus dugaan mafia perizinan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota setempat.

"Masih didalami dan dilebarkan. Masih pul data dan baket (pengumpulan data dan bahan keterangan)," kata Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi, Jum'at (17/6).

Nah, untuk mengungkap lebar-lebar kasus tersebut, tim intel Kejari Surabaya telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN Dinkopdag serta pihak yang dianggap mengetahui peristiwa kasus tersebut.

"Kalau pemanggilan sudah. Dari pihak terkait," jelas Khristiya.

Saat disinggung berapa jumlah serta siapa saja yang sudah dipanggil untuk diperiksa.

Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi ini belum berani menjelaskan.

"Yang jelas saat ini masih pul data, pul baket," pungkas Kristiya lantas tertawa.

Seperti diberitakan oknum ASN di Dinkopdag Kota Surabaya diduga menjadi mafia perizinan.

Modusnya yakni oknum ASN di Dinkopdag yang menjanjikan bisa membereskan perizinan outlet mulai dari hotel, restoran dan kafe.

Korban ini lalu percaya karena oknum ini juga ikut menjadi salah satu tim saat melakukan pembinaan kepada sejumlah outlet.

Tentunya dengan nominal yang sudah dinegosiasikan. Kalau harganya deal, maka oknum ini menjalankan aksinya.

Namun nyatanya, setelah cek data oleh petugas, ternyata ada SIUP-MB dari sejumlah outlet yang tidak bisa di scan barcode-nya. 

Padahal, kalau mengurusnya melalui SSW, pasti langsung keluar tautan ke SSW jika di scan barcode-nya.

Aksi dari oknum ini dilancarkan pada akhir tahun 2021, dan baru terkuak pada bulan Maret 2022. 

Sedangkan korbannya sudah sekitar 10 outlet, dan oknum ASN ini diduga mendapatkan uang puluhan juta rupiah dari aksinya ini.

Usut punya usut, tak hanya oknum AAN dari Dinkopdag Kota Surabaya saja tetapi juga melibatkan tenaga kontrak Dinas tersebut.

Tujuannya memalsukan tanda tangan demi kelengkapan dokumennya.

Read More

Tinjau Bendungan Sindangheula, Jokowi Ingin Tingkatkan Produksi Pangan

KABARPROGRDSIF.COM: (Serang) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jumat (17/6/2022). 

Jokowi berharap kehadiran bendungan tersebut dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah sekitar.

"Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan," ujar Jokowi saat peresmian, dikutip dari siaran pers Istana.

Dalam tinjauannya, Presiden berdiskusi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono terkait manfaat dari bendungan di Indonesia.

Menteri PUPR menjelaskan, kehadiran bendungan di seluruh Tanah Air telah meningkatkan indeks pertanaman, dengan rata-rata nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147 persen. 

Nilai indeks tersebut diharapkan dapat terus naik apabila sejumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai.

“(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS, Pak, 147 persen, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan bisa kita menjadi 200 persen,” ujar Basuki.

Selain itu, kehadiran bendungan juga berpengaruh terhadap hasil produksi pangan Tanah Air. 

Basuki menyebutkan, dengan indeks pertanaman 147 persen, hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional.

“Padahal konsumsinya 28 juta ton. Jadi make sense Pak, kenapa tiga tahun kita enggak impor (beras),” kata dia.

Basuki berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks pertanaman, sehingga produksi beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada 2045.

“Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 (persen), itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta (ton),” katanya.

Untuk diketahui, Bendungan Sindangheula telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021, lalu. 

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp 451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat. 

Dalam peninjauan ini juga tampak hadir Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Read More

Tujuh Tahun Buron, Terpidana Penyalahgunaan Penyaluran Beras Rumah Tangga Diringkus Tim Tabur Kejati Banten

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Terpidana kasus penyimpangan penyaluran Beras Rumah Tangga di Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Juna, diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Banten.

Juna ditangkap Tim Tabur di kediamannya di Kampung Pagadungan, Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, setelah 7 tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Muttaqin Harahap mengatakan Juna merupakan buronan korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. 

Terpidana merupakan karyawan Bulog Sub Divre Lebak yang telah dicari selama 7 tahun oleh Kejari Pandeglang.

"Kami mengamankan DPO di kediamannya dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran beras rumah tangga di Desa Sidamukti Tahun 2010," kata Muttaqin Harahap kepada wartawan saat ekspose, Kamis (16/6/2022) malam.

Muttaqin mengungkapkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2375 K/PID.SUS/2014 tanggal 09 September 2015, Juna dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Putusannya pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp110 juta subsider 1 tahun penjara," ungkapnya.

Muttaqin mengungkapkan Juna telah melarikan diri selama 7 tahun. Selama dalam persembunyiannya, Juna diketahui telah beralih profesi menjadi ABK Kapal di Ancol Jakarta Utara.

"Dia baru pulang. Ketika sedang berada di rumahnya di Desa Wantisari. Setelah kita amankan dan dibawa ke Kejati Banten, langsung kita bawa ke Rutan Kelas II Pandeglang untuk menjalani masa pidana sesuai dengan Putusan Hakim," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Muttaqin menghimbau kepada seluruh DPO di Kejati Banten, untuk segera menyerah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai putusan pengadilan.

"Melalui program Tabur Kejaksaan, kami menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," tandasnya.

Read More

Penyidik KPK Datangi Kantor Pertamina, Terkait Kasus LNG?

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK tengah membuka penyidikan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi di Pertamina. Beberapa waktu lalu, penyidik KPK bahkan sempat mendatangi kantor Pertamina.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengaku akan mengecek informasi tersebut.

"Kami coba untuk lakukan pengecekan kembali ya, apakah ada kegiatan upaya paksa atau penggeledahan di tempat yang disebutkan tadi, Pertamina atau pun tempat-tempat yang lain," kata Ali kepada wartawan, Jumat (17/6).

Namun, Ali mengakui bahwa KPK memang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pertamina, yakni terkait LNG.

"Tetapi, perkembangan dari perkara ini nanti pada saatnya kami akan sampaikan ya, update-nya seperti apa, dari kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan," kata Ali.

Ali menyebut penanganan perkara di tahap penyelidikan akan naik ke tahap penyidikan bila memang ditemukan dua bukti permulaan yang cukup. Termasuk dengan penetapan tersangka.

"Tapi sekali lagi, proses itu kan juga akan kami sampaikan nanti ketika proses penyidikan yang cukup, baru kemudian kami akan umumkan siapa yang jadi tersangka," ujar Ali.

"Nanti kami pasti akan sampaikan kalau memang kami sudah mendapatkan informasi pasti ada kegiatan di Pertamina itu, terkait apa ya, penggeledahan atau pengumpulan data," pungkasnya.

Perkara yang tengah disidik KPK itu disebut sudah masuk tahap penyidikan. Bahkan dikabarkan sudah ada tersangka yang dijerat.

Tindak pidana korupsi yang sedang diusut KPK diduga terkait impor LNG pada tahun 2013-2104. Selama periode Februari 2009 hingga Oktober 2014, Pertamina dipimpin oleh Karen Agustiawan.

Penyidik KPK sudah dua kali datang ke Pertamina terkait kasus ini, yakni pada Senin (13/6) dan Selasa (14/6). Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, membenarkan soal adanya petugas dari KPK.

Menurut dia, petugas KPK mendatangi Sekretariat Dewan Komisaris untuk meminta data.

"Yang saya tahu tadi Sesdekom, ke kantor, karena ada dari KPK minta data," kata Ahok saat dikonfirmasi, Selasa (14/6).

Meski demikian, Ahok tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai data apa yang diminta oleh KPK. Ia hanya menyebut bahwa Pertamina akan kooperatif dengan KPK.

"Kami mendukung seluruh proses oleh KPK," ujar Ahok.

Kejaksaan Agung sempat turut menangani perkara di Pertamina ini. Yani terkait dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan liquefied natural gas (LNG) Portofolio di PT Pertamina (Persero) sejak 22 Maret 2021. Perkara itu sudah masuk tahap penyidikan di Kejagung.

Namun, Kejagung mendapatkan informasi bahwa KPK pun sedang mengusut perkara yang sama. Akhirnya, kasus ini diputuskan untuk ditangani oleh KPK.

Read More

Karya Bakti Skala Besar, Akses Air Bersih Bagi Masyarakat Jadi Perhatian Aster Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Halmahera Barat) Komando Resort Militer (Korem) 152 Babullah Ternate, mengerahkan personelnya untuk membangun berbagai fasilitas publik yaitu pembangunan bak air dan pipanisasi di desa Ulo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui karya bakti skala besar.(Jum'at, 17/06)

Aster Panglima TNI Mayjen TNI Sapariadi, S.I.P., M.Si. menyampaikan program karya bakti skala besar merupakan kegiatan TNI bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu alternatif mempercepat pembangunan di daerah sekaligus sebagai sarana perekat bangsa dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

"Selain itu, manfaat langsung yang dapat dirasakan adalah tumbuhnya semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis diantara prajurit TNI, instansi Pemerintah bersama dengan warga masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Karya Bakti." Jelas Aster TNI.

'Harapan saya agar pembangunan yang sudah di bangun oleh TNI pada saat ini dapat di jaga dan di rawat dengan baik oleh masyarakat setempat. Semoga Pembangunan dan bantuan dari pihak TNI dapat bermanfaat buat masyarakat di tempat ini". Harapnya.

Pada kesempatan yang sama kepala desa Ulo Elias Dogouru, kami berterima kasih kepada pihak TNI yang mana telah membatu kami masyarakat Ds.Ulo dan juga suatu kebanggaan buat kami. 

Kami berterima kasih kepada para Pihak TNI (Babinsa) yang mana bisa bersinerji dan kerja sama dengan masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

Pada tahun 2017 lalu kami pemerintah desa bersama Babinsa setempat (Ds. Ulo) juga pernah menggagas tentang program air bersih dan belum sepenuhnya selesai akan tetapi setidaknya sebagian sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Ds. Ulo.

Saat ini sedang di bangun 2 buah bak penampungan air, semoga dengan adanya 2 bagak Pengampunan air ini dapat bermanfaat buat masyarakat Ds.Ulo. jelas Kades.

Kegiatan diakhiri dengan pembagian sembako kepada warga masyarakat desa Ulo yang membutuhkan, rombongan Aster TNI selanjutnya bertolak menuju Kota Tidore Kepulauan untuk bersilaturahmi dengan Sultan Tidore. (Pen.152)

Read More

Kejaksaan Agung Sosialisasi dan Awasi Penggunaan Dana Desa

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Dalam rangka menindaklanjuti perintah Jaksa Agung RI terkait Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung dan Sekretaris Jenderal Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. 

Kejaksaan Agung mulai melakukan kegiatan Sosialisasi Nasional Prioritas Penggunaan dan Pengawasan serta Pendampingan Hukum Pelaksanaan Dana Desa tahun 2022 di Provinsi Lampung.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Ade Eddy Adhyaksa, mengatakan Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah. 

Kata Ade, pihaknya juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkorelasi dengan program dana desa yaitu dalam upaya mendukung dan mengamankan sekaligus upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

"Sebagaimana di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dalam Pasal 30B huruf b disebutkan bahwa 'Dalam bidang Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Dana desa merupakan program pembangunan pemerintah sehingga hal ini menjadi bagian tanggung jawab Kejaksaan dalam memberikan dukungan dan pengamanan demi tercapainya tujuan pembangunan seutuhnya." ungkap Ade dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Lanjut Ade, sosialisasi penggunaan dan pengawasan dana desa serta pendampingan hukum ini sekaligus disiarkan secara langsung melalui Zoom meeting dan youtube streaming yang dapat diakses secara online di seluruh Indonesia.

Ade menjelaskan, bahwa salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa adalah penyaluran dana desa yang telah dilakukan sejak tahun 2015. 

Menurut Ade, pengunannya saat ini mengalami perkembangan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021.

"Untuk melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan hukum dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di lapangan, Kementerian Desa, PDTT bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga, salah satunya dengan Kejaksaan Agung yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor:122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi," papar Ade.

Ade menyebutkan, bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006 /A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Pasal 183 dan Pasal 194 juga menekan adanya kewenangan Kejaksaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan lingkup tugas dari Direktorat B. 

Sehingga Kejaksaan memandang perlunya dibangun upaya-upaya produktif, sinergis dan kolaboratif antar pemangku kepentingan bagi terciptanya sistem yang terpadu dalam upaya pengawasan, pengamanan dan pendampingan pengelolaan dana desa.

"Kita meminta semua pihak berkoordinasi agar bisa ditingkatkan, sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran," tegas Ade.

Read More

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Proyek di PT Amarta Karya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020.

Dimulainya penyidikan dugaan korupsi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dilakukan setelah penyidik KPK memiliki bukti yang cukup.

“Setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan, saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

“Modus operadi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara,” ucapnya.

Ali mengatakan, penyidik KPK telah menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi perusahaan pelat merah itu.

Namun, sebagaimana kebijakan pimpinan KPK, tersangka akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa panahanan.

“Pihak yang kami tetapkan sebagai tersangka akan kami umumkan pada saatnya nanti ketika penyidikan cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” kata Ali.

“Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan,” pungkasnya.

Read More

Kasus Naik Ke Penyidikan, Siap-Siap Oknum Pejabat Satpol PP Surabaya Penjual Barang Sitaan Pakai Baju Orange

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengusutan kasus penjualan barang sitaan yang dilakukan pejabat Satpol PP Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus bergulir.

Bahkan perkembangan pengusutan kasus tersebut dapat dikatakan begitu cepat.

Dalam pengusutan tersebut Kejari Surabaya tak membutuhkan waktu lama, hanya butuh waktu sepekan kasus tersebut sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print - 09/M.5.10/Fd.1/06/2022.

"Awal lit (penyelidikan) 31 Mei 2022, 6 Juni 2022 lalu sudah naik penyidikan," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Ari Praseya Panca Atmaja, Kamis (16/6).

Cepatnya pengusutan kasus ini, menurut Ari lantaran semua bukti maupun saksi yang diperoleh dari pemeriksaan telah memenuhi syarat, bila kasus ini dapat ditingkatkan ke level penyidikan.

"Sudah ada yang dimintai keterangan lalu dilakukan ekspose penyelidikan dan telah ditemukan bukti permulaan cukup maka ditingkatkan ke penyidikan," jelas Ari.

Tak hanya itu, menurut Ari dari pengakuan para saksi mulai dari pejabat lingkungan Satpol PP dan pegawai serta masyarakat yang mengetahui saat diperiksa sangat kooperatif menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Seluruh saksi mengetahui telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum antara lain pengambilan barang hasil penertiban," ungkapnya.

Saat disinggung siapa saja pejabat Satpol PP dan pegawai Pemkot Surabaya serta masyarakat yang diperiksa.

Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini enggan menjawabnya.

"Sesegera mungkin," papar Ari lantas tersenyum kemudian tertawa lirih.

Sedangkan untuk pasal yang akan disangkakan kepada calon tersangka, lagi-lagi Ari Prasetya Panca Atmaja emoh menjawabnya.

"Tunggu nanti saja," pungkas Ari.

Seperti diberitakan petinggi Satpol PP Surabaya diduga menjual hasil barang penertiban yang ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penjualan hasil barang penertiban itu tidak sesuai dengan prosedur. 

Jika dirupiahkan, hasil barang penertiban yang dijual itu senilai ratusan juta rupiah. 

Sebab, di gudang tersebut ada berbagai macam barang hasil penertiban, mulai dari potongan besi reklame, potongan utilitas, spanduk, tower, rombong dan barang hasil penertiban lainnya. 

Kejadian tersebut dilakukan pada hari Senin pagi, tanggal 23 Mei 2022, bahwa ada pengambilan barang hasil penertiban di gudangnya Satpol PP Surabaya. 

Setelah mengetahui kejadian tersebut, Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto langsung memerintahkan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Surabaya untuk melakukan peninjauan lapangan ke gudang dan langsung melakukan penghentian semua kegiatan yang ada di gudang tersebut. 

Bahkan, ia juga meminta untuk dilakukan pemeriksaan internal kepada pihak-pihak terkait. 

“Setelah dicek di gudang, ternyata memang ada aktifitas dan langsung dihentikan. Hari itu juga kami melakukan pemeriksaan secara marathon,” tegasnya Eddy, Sabtu (4/6).

Dari hasil pemeriksaan itu, lalu pada tanggal 24 Mei 2022, Eddy pun melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Pemerintahan selaku atasannya langsung. 

Saat itu, Asisten Pemerintahan meminta untuk menyampaikan langsung kepada pihak inspektorat, sehingga Eddy pun melaporkan kejadian itu kepada pihak Inspektorat Pemkot Surabaya.

“Pada tanggal 25 Mei 2022, pihak Inspektorat meninjau langsung gudang tersebut, dan secara marathon pihak Inspektorat langsung melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait hingga saat ini,” katanya.

Selain pemeriksaan dari pihak Inspektorat, pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan internal hingga tanggal 31 Mei 2022 malam. 

Akhirnya, saat itu sudah ada kesimpulan sementara terkait kasus tersebut. 

Selanjutnya, Eddy pun membawa kasus tersebut ke ranah hukum dan saat ini juga masih dalam penyelidikan.

Read More