KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengklasifikasi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan desil. Langkah itu dilakukan agar intervensi yang diberikan pemkot kepada keluarga miskin tepat sasaran.
Dengan harapan, persoalan kemiskinan ini dapat segera terselesaikan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pada tahun 2023 mendatang, pemkot menargetkan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan desil 1 dan 2.
Sebab, kategori ini masuk dalam MBR yang pengeluarannya di bawah Rp690 ribu per kapita.
"Kalau pendapatannya kurang dari itu maka masuk dalam keluarga miskin. Keluarga miskin ini berarti masuknya desil 1," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (19/10).
Ia menjelaskan, bahwa untuk mengentas kemiskinan, secara otomatis maka pendapatan keluarga itu harus dibesarkan.
Sementara untuk beban pengeluarannya harus berkurang.
Hal itu pun telah dilakukan pemkot seperti misalnya kepada warga penghuni rumah susun sewa sederhana (rusunawa).
"Beberapa warga miskin misal tinggal di rusun itu kita kasih pekerjaan. Kita juga lakukan terkait pengeluarannya misal pembayaran rusun dikurangi dan ini sudah kita lakukan," ungkap dia.
Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa program padat karya yang telah berjalan tak hanya menyasar kepada warga miskin di rusunawa.
Tapi juga menyasar kepada warga miskin yang tinggal di perkampungan. Langkah mengentas kemiskinan yang dilakukan itu seperti di antaranya melalui program padat karya seperti cuci mobil dan pembuatan paving.
"Dulu ada yang mengatakan tidak mungkin warga miskin bisa dapat Rp6 juta. Ternyata dengan (program padat karya) pembuatan paving itu bisa dapat Rp 6 juta," ungkapnya.
Bagi keluarga miskin yang memiliki keahlian fisik, ia juga meminta kepada jajarannya agar mereka dibentuk koperasi.
Sehingga pada tahun 2023 mendatang, mereka bisa mengikuti proyek pembangunan infrastruktur seperti pekerjaan saluran di perkampungan.
Tentu saja sebelumnya mereka akan dilatih dan didampingi agar bisa masuk ke dalam e-katalog.
"Jadi pemkot kalau ada dana kelurahan yang mengerjakan tidak perlu lagi pakai e-lelang, tapi dari warga Surabaya dihitung per orangnya berapa. Inilah salah satu cara mengentas kemiskinan," jelasnya.
Baginya, cara mengentas kemiskinan bukanlah warga tersebut terus digelontor bantuan.
Sebab, intervensi bantuan yang diberikan itu hanya bersifat sementara.
Karenanya di Surabaya ini pemkot getol membuka lapangan kerja melalui sejumlah program padat karya.
"Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaannya apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau ngapain. Makanya di Surabaya ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu sebenarnya untuk mengentas kemiskinan," jelasnya.
Meski begitu, Wali Kota Eri menuturkan, bahwa bantuan memang perlu diberikan di awal untuk dapat mengurangi beban pengeluaran dari keluarga miskin tersebut.
Namun, pemberian bantuan harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan.
"Bantuan kita berikan untuk mengurangi pengeluaran, tapi setelah itu kita siapkan pekerjaan. Sehingga bantuan ini di titik tertentu kita hentikan. Dan pekerjaan mereka jalankan sehingga ada pendapatan," papar dia.
Oleh sebabnya, ia menargetkan pada tahun 2023 mendatang, persoalan warga miskin yang masuk ke dalam kategori desil 1 dan 2 dapat terselesaikan.
Sementara untuk kategori desil 3 dan 4 atau pra-sejahtera, akan dipertahankan agar tidak sampai jatuh miskin.
"Harapan saya di tahun depan, targetnya itu desil 1 dan desil 2 selesai. Jadi yang paling rendah itu desil 1 dan 2. Nanti desil 3 ini kita pertahankan," jabarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menjabarkan, bahwa penentuan desil ini berdasarkan garis kemiskinan dengan estimasi pengeluaran Rp690 ribu per kapita.
Artinya, jika kepala keluarga itu pengeluarannya di bawah Rp690 maka masuk dalam desil 1.
"Kalau berdasarkan garis kemiskinan itu Rp690 ribu estimasi pengeluaran per kapita maka masuk dalam desil 1. Nah, dari desil 1 ini dia akan meningkat ke desil 2," kata Anna.
Anna menyebutkan, bahwa pemeringkatan desil ini menggunakan metode Proxy Means Tests (PMT).
Melalui metode ini, data warga akan diolah ke dalam sebuah sistem. Hasil dari pengolahan sistem itulah yang selanjutnya bisa diketahui warga tersebut masuk ke dalam desil berapa.
"Misalnya si A dimasukkan ke dalam PMT maka akan terolah datanya. Dilihat dari aset, status rumah, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan lain-lain. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi desil. Jadi terolah dalam sebuah sistem," ucapnya.
Ia juga menerangkan, bahwa nantinya hasil dari pemeringkatan desil tersebut akan dimasukkan ke dalam SK Wali Kota Surabaya.
Dengan demikian, akan ada prioritas penyelesaian pengentasan kemiskinan di Surabaya berdasarkan desil.
"Namun itu beda dengan kemiskinan ekstrem yang di SK kan dari pusat. Jadi itu di SK kan sendiri-sendiri dan kemiskinan ekstrem adalah bagian dari pada kemiskinan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan verifikasi dan kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat.
Data tahun 2019 ini, berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hasil dari kroscek data tersebut yang selanjutnya akan menjadi sasaran prioritas intervensi Pemkot Surabaya ke depannya. Tentunya mereka yang mendapat intervensi adalah warga ber-KTP dan domisili di Kota Surabaya.
.jpeg)
