Beri Waktu Pemilik 30 Hari, Pemkot Surabaya Bakal Bongkar Bangunan di Jalan Ngagel Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemkot Surabaya memberikan tenggat waktu selama 30 hari kepada pemilik bangunan di Jalan Ngagel Jaya No 32 Surabaya. 

Terhitung sejak tanggal 9 Oktober hingga 9 November 2022, pemilik diminta untuk membongkar sendiri bangunan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Irvan Wahyudrajat menyebutkan, bahwa bangunan di Jalan Ngagel Jaya No 32 Surabaya telah dilakukan penyegelan sejak 9 September 2022. 

Pasalnya, bangunan itu telah memakan badan jalan dan tak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sekitar setengah meter bangunan itu memakan badan jalan. Sehingga pada September lalu kita minta bantuan penertiban (Bantib) Satpol PP untuk melakukan penyegelan," kata Irvan, Kamis (20/10).

Namun demikian, Irvan menyebut, sejak penyegelan dilakukan pada 9 September 2022 hingga sekarang, pemilik rupanya belum juga membongkar sendiri bangunannya. 

Karena itu, pemkot memberikan kembali tenggat waktu 30 hari lagi kepada pemilik bangunan.

"Kita kasih tenggat waktu 30 hari lagi atau sejak tanggal 9 Oktober - 9 November 2022 agar pemilik membongkar bangunannya. Apabila dalam 30 hari itu tidak dilakukan, maka kita akan minta Bantib Satpol PP untuk melakukan pembongkaran," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto menegaskan, bangunan di Jalan Ngagel Jaya No 32 Surabaya tidak sesuai dengan IMB sehingga dilakukan penyegelan.

Eddy juga menyebutkan, penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari surat Bantib DPRKP-CKTR, terkait bangunan yang tidak sesuai IMB di Jalan Ngagel Jaya.

"Surat pemberitahuan Bantib masuk sekitar tanggal 3 September 2022. Kemudian baru kita cek ke lapangan dan kita segel pada 9 September 2022," kata Eddy.

Ia menyatakan, selama dilakukan penyegelan, pemilik diminta melakukan pembongkaran sendiri bangunan tersebut. Jika dalam kurun waktu 30 hari pemilik tidak melakukan pembongkaran, maka Satpol PP yang akan membongkar.

"Setelah 30 hari penyegelan itu berlangsung maka kita menunggu Bantib pembongkaran dari Dinas Cipta Karya," tandasnya.

Read More

Puluhan Personel Korem 082/CPYJ Dites Urine

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pengecekan urine kali ini dilakukan oleh pihak Korem 082/CPYJ. Sasarannya, ialah prajurit dan PNS Makorem. 

Tes urine yang dilakukan secara acak dan mendadak itu, mendapat pengawalan ketat dari pihak Intel Korem, hingga Detasemen Kesehatan setempat.

Hal itu, diungkapkan oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo usai memimpin pelaksanaan apel yang digelar pada Kamis, 20 Oktober 2022 pagi.

“Tes urine ini dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI,” tegas Danrem.

Sistem pengecekan itu, kata Kolonel Unang, memang dilakukan secara acak dan mendadak. 

Menurutnya, pola tersebut dinilai sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran narkotirka di Satuannya.

“Tidak ada pemberitahuan apapun Memang sengaja kita lakukan dadakan,” bebernya.

Alhasil, selama proses pengecekan urine tersebut tak ditemukan satupun prajurit maupun PNS yang terbukti menggunakan atau mengkonsumi narkotika. Hasil itu, terlihat dari adanya tes pengecekan urine yang dilakukan oleh pihak Denkesyah. 

“Semuanya bersih dari narkotika,” pungkasnya.

Read More

Kurangi Beban Tugas, Pelajar SD dan SMP Surabaya Akan Bebas dari PR Sekolah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pelajar SD dan SMP di Kota Surabaya akan terbebaskan dari tugas pekerjaan rumah (PR) dari guru. 

Bebas PR ini dilakukan untuk mengurangi beban tugas kepada siswa. Sehingga waktu belajar anak hanya di sekolah.

"Biar anak tidak terbebani di rumah, kalau orang tua tidak bisa mendampingi kan repot," kata Kepala Dinas Pendidikan Yusuf Masruh, Kamis (20/10).

Menurutnya, dengan penghapusan PR ini, siswa SD dan SMP bisa menggunakan waktunya untuk melakukan aktivitas lain. Seperti membantu orang tua hingga mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).

"Di rumah misalnya membantu orang tua, bersih-bersih itu kan pembentukan karakter juga," ujarnya.

Sedangkan di sekolah, selain belajar akademik juga akan fokus pada pembentukan karakter siswa. 

Seperti bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman sebayanya.

"Selain pembentukan karakter ada edukatif pengayaan pembelajaran, penyelesaian permasalahan antar temannya dibantu teman-teman guru," jelasnya.

Sementara untuk jam belajar di sekolah juga sampai pukul 12.00 WIB. Akan tetapi, jam belajar disesuaikan dengan sekolah masing-masing.

"Sampai jam 12 itu pembentukan pendidikan karakter, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing," pungkasnya.

Read More

Korem Baladhika Jaya Dapat Predikat Satker dengan Kinerja Terbaik di Wilayah Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Prestasi berhasil diraih oleh Korem 083/Baladhika Jaya. Prestasi itu, terbukti dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak KPPN wilayah Malang.

Penghargaan tersebut, berupa peringkat pertama sebagai Satuan Kerja yang berhasil melewati delapan penentuan kriteria.

Delapan kriteria tersebut, adalah mencakup soal capaian out put, belanja, kontraktual, IKPA, hingga revisi DIPA. Penyerahan tersebut, dilakukan di Gedung Cagar Budaya Pusat Studi dan Kajian Perbendaharaan Kantor KPPN. Kamis, 20 Oktober 202.

Penyerahan penghargaan tersebut, dilakukan dihadapan 22 Satker yang hadir di lokasi tersebut.

Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf M. Imam Gogor mengatakan, prestasi yang berhasil diraih oleh Satuannya saat ini, merupakan hasil kinerja personel Korem yang mampu dilakukan secara baik.

Predikat ataupun penghargaan itu, ujar Danrem, merupakan salah satu bukti jika Korem 083/Baladhika Jaya masuk dalam zona wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Prestasi ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam mewujudkan kinerja perbendaharaan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Read More

Lebih Nyaman, Eks Penghuni Kolong Tol Kampung 1001 Malam Senang Dipindah ke Rusunawa Sumur Welut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberikan fasilitas hunian rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk 16 Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan tol Dupak, kawasan Kampung 1001 Malam. 

Belasan warga yang telah dipindah itu mengaku bersyukur, karena saat ini menjalani hidup yang lebih layak.

Salah satu KK yang dipindah ke rusunawa yaitu, pasangan suami istri (pasutri) Iin Indriani dan Firmansyah. 

Iin dan Firmansyah harus dipindah oleh pemkot karena selama belasan tahun tinggal di tempat yang sangat tidak layak. 

Tempat yang mereka tinggali beratap beton jembatan tol, sedangkan lantainya hanya beralas papan kayu. Bukan itu saja, dindingnya pun sebatas kayu triplek.

Tentu saja kondisi ini tidak nyaman bagi Iin dan Firmansyah. Terlebih, saat ini wanita 34 tahun itu sedang hamil tua dan memiliki seorang anak balita. 

Hidup belasan tahun di kolong bawah tol, seakan menjadi mimpi buruk bagi keluarga kecil itu. 

Bagaimana tidak, kualitas udara, lingkungan dan pengaruh sosial di kawasan ini sangat tidak nyaman untuk dijadikan sebuah hunian. 

"Bedo adoh (beda jauh), nyaman di sini. Kalau di sana kan di bawah tol, banyak debu dan di pinggir sungai. Alhamdulillah di sini (rusunawa Sumur Welut) nyaman, tidak khawatir lagi dengan anak saya," serempak kata Iin dan Firmansyah, Kamis (20/10).

Pasutri yang kesehariannya mencari nafkah sebagai sebagai pengamen itu mengaku tidak ingin kembali lagi tinggal di bawa kolong jembatan tol. 

Mereka mengungkapkan, ingin hidup seperti masyarakat pada umumnya yang lebih layak. 

Selama tinggal di kolong jembatan tol, pasutri ini mengaku kerap diejek oleh orang karena statusnya yang kurang beruntung. 

Meskipun begitu, keluarga kecil ini tak putus semangat walaupun kesehariannya mengamen di jalanan. 

"Kemarin sudah didata pemkot, mau diberi pekerjaan. Saya minta jadi tukang sapu. Kalau saya menganggur, kasihan anak dan istri saya," ujar Firmansyah. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat eksekusi pemindahan warga kolong jembatan tol di kawasan Kampung 1001 Malam mengatakan, pemkot tidak asal memindahkan warga dan menertibkan bangunan liar saja. 

Akan tetapi, pemkot juga bertanggung jawab, memberikan jaminan perhatian kesehatan, pendidikan, dan penghasilan kepada warga yang dipindahkan ke rusunawa Sumur Welut.

Dengan kepastian itu, pasutri ini pun merasa lega dan berharap ke depannya bisa menyekolahkan anak - anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 

"Nggak seperti orang tuanya, sejak kecil hidup di jalanan. Saya nggak ingin anak - anak bernasib sama seperti orang tuanya," harap Firmansyah. 

Selain Iin dan Firmansyah, ada Surati, 53, yang merasakan pahitnya hidup di kolong jembatan tol kawasan Kampung 1001 Malam. Surati hidup di hunian tak layak itu sudah 25 tahun. 

Kini ia telah berpindah ke rusunawa Sumur Welut bersama tiga anak perempuannya. 

Senada dengan Iin dan Firmansyah, Surati pun merasa sangat nyaman tinggal di rusun. Hidupnya kini lebih layak. 

Terlebih, rusun yang ditinggali telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas di dalamnya, mulai sembako, kipas angin, kasur, gas LPG 3 kilogram, hingga pekerjaan. 

"Makanan juga dijamin, pagi, siang dan malam setiap hari. Kemarin anak - anak saya juga sudah didata untuk dicarikan pekerjaan yang sesuai. Kalau saya, diberi pekerjaan menjadi juru masak," kata Surati. 

Surati menyebutkan, saat proses pembongkaran hunian liar di kolong jembatan tol kawasan Kampung 1001 Malam, Wali Kota Eri Cahyadi menjamin ia bersama ketiga anaknya akan hidup lebih baik ke depannya. 

"Kalih Pak Wali, kala wingi sampun jamin mboten usah khawatir, bakal junjung derajat anak putune (Pak Wali Kota bilang ke saya tidak usah khawatir, bakal menjunjung derajat anak dan cucu saya)," sebut Surati. 

Surati tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya terutama Wali Kota Eri Cahyadi telah memberikan bantuan tempat tinggal yang lebih kayak. 

Setelah mendapatkan penghasilan tetap, ia berharap, bisa mewujudkan mimpi serta membahagiakan anak dan cucunya. 

"Matur nuwun sanget kalih Pak Wali, sampun dipindahkan di rusun dengan kehidupan yang selayaknya. Kulo nggih matur nuwun sampun maringi pendamelan anak - anak (terima kasih banyak Pak Wali, sudah dipindahkan di rusun dengan kehidupan yang selayaknya. Saya juga terima kasih banyak sudah memberikan pekerjaan untuk anak - anak saya)," pungkasnya.

Read More

Dansatfib Koarmada II Pimpin Sertijab Komadan KRI Teluk Sangkulirang-542

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tongkat kepemimpinan Komandan KRI Teluk Sangkulirang-542 yang dijabat oleh Letkol Laut (P) Mochamad Hadi Cahyadi, M.Tr.Opsla., CTMP,  diserahterimakan kepada Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra, M.Tr.Opsla., yang sebelumnya menjabat sebagai Pasops Satlinlamil. 

Acara sertijab dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada II  Kolonel Laut (P) Lukman Kharis, S.T., M.Han., bertempat di Geladak Utama KRI Teluk Sangkulirang-542. Rabu (19/10).

Dalam amanat tertulisnya, Dansatfib Koarmada II mengatakan pergantian jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa terjadi, dan akan berlangsung terus menerus dengan tujuan memberikan pengalaman dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan, guna proses kematangan dalam jenjang karir serta untuk menjamin terpeliharanya kesegaran dan dinamika organisasi. 

Pada kesempatan tersebut, Dansatfib juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas jasa dan pengabdian serta segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas dan kerja keras kepada Letkol Laut (P) Mochamad Hadi Cahyadi selama menjabat sebagai Komandan KRI Teluk Sangkulirang-542.  

Read More

Pangdam V/Brawijaya Meninjau Lokasi Terdampak Banjir Bandang di Wilayah Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., didampingi Danrem 083/BDJ, Kolonel. Inf. Muhammad Imam Gogor Agnie Aditya, Asops Kasdam V/Brawijaya, Aster Kasdam V/Brawijaya, Bupati Malang, H. M. Sanusi, Dandim 0818/Kab. Malang, Ketua BPBD serta unsur pejabat terkait di Kabupaten Malang, melaksanakan peninjauan ke lokasi terdampak bencana banjir bandang di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, (19/10/2022).

Pada kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya  menyampaikan bahwa TNI AD khususnya Kodam V/Brawijaya setelah menerima informasi terjadinya bencana banjir bandang langsung bergerak dengan mengerahkan personel dan peralatannya untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam penanggulangan bencana banjir bandang yang terjadi sejak beberapa hari ini. Mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, dan membantu memulihkan sarana prasarana serta rumah warga yang terkena bencana banjir.

"Ada empat SSK pasukan yang kami terjunkan, 10 kendaraan, dan lainnya," jelas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc.,

Hingga saat ini, situasi dan kondisi di lokasi bencana sudah mulai kondusif. Disamping itu, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan bahwa Kodam V/Brawijaya bersama Pemerintah Daerah, BPBD dan instansi terkait akan segera melakukan mitigasi bencana guna mengantisipasi dan meminimalisir korban bila terjadi bencana susulan.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc. juga memberikan bantuan berupa paket sembako untuk korban bencana banjir bandang di wilayah tersebut.

Sementara, salah satu warga, Sugeng Wiyono mengungkapkan hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut sejak empat hari yang lalu. Saat itu, warga hendak bertani. Namun, terpaksa mengurungkan niatnya lantaran hujan tak kunjung reda.

"Ketinggian air (banjir) mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Malem nya pun juga turun hujan, esok nya juga sama. terus begitu sampai hari ini," jelas Sugeng.

Meski demikian, Sugeng yang tinggal bersama istri dan ibunya cuma bisa pasrah dan menunggu bantuan dari pemerintah agar persoalan banjir bisa segera teratasi.

"Apapun bantuannya tetap kami terima. Dan saya sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam V/Brawijaya yang sudah membantu meringankan kami," singkatnya.

Read More

Buktikan Ferry Jocom Bersalah, JPU Siapkan 24 Saksi Kasus Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang kasus dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Kota Surabaya yang dilakukan eks Kabid Trantibum, Ferry Jocom dipastikan bakal panjang.

Pasalnya, usai Ketua Majelis Hakim yang diketuai A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH menolak eksepsi dari terdakwa Ferry Jocom.

Maka selanjutnya JPU harus melakukan pembuktian atas perkara tersebut dengan menghadirkan puluhan saksi yang diduga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa Ferry Jocom.

"Jadi pada intinya jumlah total saksi ada 24," kata JPU dari Kejari Surabaya, Nur Rachmansyah, Rabu (19/10).

Nur Rachmansyah menambahkan dari 24 saksi tersebut tak akan dihadirkan secara bersamaan dalam satu persidangan.

Tetapi akan dikelompokkan sesuai dengan perannya dalam mengetahui terjadinya perkara tersebut.

"Tapi disini kita ada pengelompokkan pembagian saksi-saksi," jelasnya.

Nur Rachmansyah menambahkan setiap kelompok yang akan hadir sebagai saksi tersebut terdiri dari beberapa orang.

"Rencana diawal ada 6 saksi," pungkasnya.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eka petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Jalasenastri Armada II Ikuti Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., beserta Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dhira Hutabarat mengikuti acara Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah kepada personel Jalasenastri Koarmada II yang bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II. Rabu (19/10).

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh anggota DPR RI Komisi XI Ibu Indah Kurnia beserta pimpinan BI Jawa Timur Bapak Budi Hanoto dengan mengambil tema “Cinta, Bangga, Paham Rupiah Goes To Jalasenastri Koarmada II.” 

Dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia. Sebagai lembaga negara, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah. 

Dengan itu, Bank Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Dalam kesempatan ini, Pangkoarmada II menyampaikan kepada seluruh personel Jalasenastri Koarmada II bahwa melalui program ini diupayakan dapat menjaga rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara dan merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Token of Appreciation dari Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim kepada Pangkoarmada II dan dilanjutkan dengan sosialisasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah, sosialisasi QRIS serta sesi diskusi dan tanya jawab.

Turut hadir Wakil Ketua DJA II, Seluruh Kasatker Koarmada II dan Seluruh Pengurus Jalasenastri Armada II.

Sebelum dimulainya acara sosialisasi ini, Pangkoarmada II didampingi Kakuwil Koarmada II Kolonel Laut (S) Roland Manalu menerima kunjungan dari anggota DPR RI Komisi XI Ibu Indah Kurnia beserta pimpinan BI Jawa Timur bertempat di Gedung VIP Nala, Koamada II.

Read More

Surabaya Raih Penghargaan Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya meraih penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dalam kategori Bidang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 yang digelar di Jatim Expo International Convention Exhibition Surabaya, Rabu (19/10).

Penghargaan tersebut, diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai salah satu kepala daerah di Jatim yang berdedikasi, berinovasi dan peduli terhadap ketahanan pangan.

Karenanya, lewat tema “Optimis Jatim Bangkit Wujudkan Kedaulatan Pangan”, Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan ketahanan pangan di Kota Surabaya. 

Salah satunya mengoptimalkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk pemberdayaan masyarakat pada bidang usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. 

Serta, pemanfaatan lahan milik swasta dan instansi lainnya untuk dikelola oleh kelompok tani di Kota Surabaya.

“Alhamdulilah Surabaya meskipun kota besar tapi kita mendapatkan penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dari Provinsi Jatim. Karena semua aset pemkot, kita gunakan untuk ketahanan pangan. Kemudian, ada beberapa yang kita koneksikan dengan sistem Padat Karya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku tak menyangka bahwa Surabaya akan meraih penghargaan Peduli Ketahanan Pangan dalam kategori bidang pemanfaatan RTH. 

Maka, ia memastikan akan menggerakan lahan BTKD secara maksimal. Selain digunakan untuk pangan (konsumsi), juga bisa menambah penghasilan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Jadi ada cabe, buah-buahan, hidroponik, dan lainnya. Insya Allah kita koneksikan dengan hotel-hotel, tapi kami belum bisa memenuhi semuanya karena terbatasnya lahan. Maka kami berkoordinasi dengan daerah lain untuk menunjang (hasil sayur dan buah) dari tempat kami, seperti Kabupaten Ngawi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, program yang diangkat oleh Pemkot Surabaya pada kegiatan kali ini adalah Ladang Pangan. 

Yakni, inovasi dalam memaksimalkan keterbatasan lahan dalam pemanfaatan pertanian, perikanan, peternakan, urban farming dan diversifikasi pangan yang berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. 

Serta, mendukung program pengentasan gizi buruk di Kota Surabaya.

“Pemanfaatan beberapa aset Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan hasilnya untuk MBR. Selain mendukung ketahanan pangan, juga bisa menjadi tambahan penghasilan. Kita juga memanfaatkan neraca bahan pangan, serta hasil pengawasan kita untuk menentukan pola tanam supaya kita tidak tergantung pada satu jenis pangan (komoditi) saja,” pungkasnya.

Read More

Warakawuri dan Veteran di Klungkung Dapat Sentuhan Kasih Sayang dari Letkol Inf Armen

KABARPRPGRESIF.COM: (Klungkung) Kepedulian terhadap Veteran yang ada di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali kali ini diberikan oleh Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen.

Dengan didampingi beberapa Perwira Makodim, Letkol Armen mengunjungi beberapa rumah Veteran yang ada di wilayah teritorialnya.

Selain untuk Veteran, kepedulian itu juga ditujukan bagi Warakawuri yang ada di Klungkung.

Salah satunya, Nyoman Keteb. Kediaman Warakawuri yang di Dusun Pangi, Desa Pikat, Kecamatan Dawan itu dikunjungi langsung oleh Dandim. Beberapa bingkisan pun tak lupa disalurkan Dandim pada Warakawuri itu.

“Kedatangan saya kesini membawa misi kasih sayang. Bagaimanapun juga, beliau adalah bagian dari keluarga besar kami,” ujar Dandim. Rabu, 19 Oktober 2022.

Bukan hanya itu saja, Dandim menambahkan jika kunjungan tersebut digelar dalam rangka meninjau rumah milik Nyoman Keteb. Rumah itu, sebelumnya salah satu dari diantara rumah yang jadi sasaran program RTLH oleh pihak Kodam Udayana.

“Kami berharap, beliau bisa nyaman dan tenang dengan rumah barunya itu,” beber Dandim.

Read More

Eksepsi Ferry Jocom Ditolak, Hakim Lanjutkan Perkara Korupsi Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara dugaan korupsi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya yang menjerat eks Kabid Trantibun Ferry Jocom.

"Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan untuk mengadili perkara dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara," kata Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH dalam sidang putusan sela di ruang sidang Cakra, Rabu (19/10).

Dalam pertimbangan hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum dinilai cermat, jelas, dan lengkap.

"Semua delik yang didakwakan kepada terdakwa disebutkan secara lengkap dan jelas sehingga secara materiil dakwaan telah memenuhi," jelasnya.

Sementara sejumlah pokok eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa Ferry Jocom melalui kuasa hukumnya, menurut hakim tak relevan sebagai materi eksepsi. 

Dalam pertimbangan hakim, poin-poin keberatan yang disampaikan dalam eksepsi harus diperiksa lebih lanjut dalam sidang pembuktian.

"Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi dan keberatan terdakwa masuk hukum pembuktian, sehingga menurut majelis tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima," pungkas Ketua Majelis hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN.

Seperti diberitakan Ferry Jocom, merupakan eka petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More