Kamis, 17 November 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58, tahun ini di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Kamis (17/11), berjalan dengan penuh khidmat.

Beberapa pihak pun, turut hadir dalam upacara peringatan HKN tersebut, salah satunya Dandim 0812/Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf.

Dijelaskan Dandim, tema pada peringatan HKN yang digelar di Pemkab Lamongan itu, sangat sejalan. 

Pasalnya, tema itu menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat.

“Tema bangkit Indonesiaku, sehat Negeriku ini sangat sejalan dengan optimisme,” kata Dandim.

Hal itu, kata Letkol Endi, terlihat ketika seluruh lapisan masyarakat secara bersinergi kala menghadapi adanya serangan pandemi Covid-19. Saat itu, Dandim menambahkan, banyak tantangan yang melanda di sejumlah negara termasuk Indonesia termasuk soal krisis global.

“Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi. Indonesia masuk kategori negara lima besar dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia,” jelasnya.

Ia berharap, sinergitas tersebut bisa dijadikan dasar untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. “Kalau semuanya bersatu, saya yakin dan percaya setiap tantangan yang terjadi pasti bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Dandim.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aksi unjuk rasa Kesatuan Organisasi Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) Jawa Timur di Balai Kota Surabaya akhirnya sia-sia.

Sebab tujuan aspirasi ke Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji tak tersampaikan secara langsung.

Pasalnya Wawali Surabaya, Armuji sedang melaksanakan ibadah umroh.

Kendati demikian puluhan massa yang tergabung dalam Kompi Jawa Timur tak patah semangat.

Mereka akan menggelar aksi susulan. Bahkan jumlah massa yang akan diterjunkan dalam aksi berikutnya jauh lebih banyak.

"Apabila satu minggu tidak terkonfirmasi dari Bapak (Armuji) ketika dia sudah sampai di Surabaya, maka kemudian kita sama teman-teman akan melakukan lebih banyak aksi di lapangan lagi," kata Perwakilan massa dari Kompi Jatim, Edi Mahmudiusai unjuk rasa, Kamis (17/11).

Edi Mahmudi menjelaskan beberapa tuntutan yang mereka bawa. Pertama, massa minta Wawali Armuji menghentikan sidak yang dinilai mereka meresahkan warga.

"Karena sidak yang dilakukan Bapak Wakil Wali Kota hanya cenderung untuk mencari ketenaran saja. Bapak Wakil Walikota tidak tahu terhadap fakta yang ada di lapangan," ujar Edi Mahmudi.

Tuntutan kedua, lanjut dia, massa aksi meminta Wawali Armuji supaya menghentikan produksi konten yang dibuat tidak sesuai fakta. 

Konten seperti sidak yang dibuat Armuji, dinilai mereka hanya untuk pencitraan diri.

"Konten-konten yang dibuat oleh bapak untuk mensidak hanya untuk mencari pencitraan diri, maka itu tidak perlu sebenarnya kalau tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ucapnya.

Ketiga, sambungnya, massa aksi menuntut Wawali Armuji harus paham terhadap aset yang dimiliki Pemkot Surabaya. Karena dari beberapa sidak lapangan, massa menilai jika Armuji tidak tahu menahu terhadap aset tapi disidak.

"Artinya kan aneh, seorang wakil walikota itu kemudian tidak tahu terhadap programnya. Apa dia (Armuji, red) tidak ada koordinasi atau komunikasi terhadap pimpinan atau dengan pimpinan yang menjalankan program itu," lanjut dia.

Selain itu, Edi Mahmudi melanjutkan, pihaknya meminta supaya aset yang dimiliki Pemkot Surabaya bisa digunakan untuk masyarakat umum. 

Artinya, aset itu tidak hanya digunakan untuk golongan atau kelompok-kelompok tertentu.

"Tapi ini murni (Pemkot Surabaya) melakukan program atau proyek untuk kepentingan masyarakat Surabaya," kata dia.

Dari berbagai konten yang dibuat Wawali Armuji, Edi Mahmudi mengungkap, ada kekecewaan yang dialami oleh masyarakat Surabaya. 

"Bapak Armuji itu tidak langsung mencari kebenaran fakta di lapangan. Sehingga di lapangan dengan apa yang diungkap Bapak Armuji tidak sesuai," tegas dia.

Seperti diberitakan massa aksi yang menyebut dirinya Kesatuan Organisasi Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Surabaya.

Dalam unjuk rasa ini, massa aksi juga membawa sejumlah poster tuntutan. Poster tuntutan yang disertai foto ini ditujukan langsung kepada Wawali Surabaya, Armuji.

"Hentikan tindakan sidak yang meresahkan masyarakat. Hentikan produksi konten media sosial yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," begitu bunyi poster tuntutan yang dibawa massa aksi.

Aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, ditemui perwakilan pejabat dari Pemkot Surabaya. Yaitu, Ucok Henry Pardamean Simanjuntak. 

"Baik terima kasih, aspirasinya saya terima. Akan saya sampaikan ke pimpinan," kata Ucok sambil menerima tuntutan dari massa aksi dalam bentuk lembar tertulis.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mewujudkan dan mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) selama lima kali berturut - turut. 

Karenanya, Pemkot Surabaya membangun sinergi melalui Awarding Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) di Royal Plaza, Rabu (16/11).

Dalam sambutannya, Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Surabaya, M. Afghani Wardhana mengatakan bahwa kegiatan Awarding KAS RPA merupakan bentuk apresiasi Pemkot Surabaya kepada kampung - kampung yang berhasil menunjukkan komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. 

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Kami menyadari, selain harus bertumbuh secara biologis, anak-anak juga harus tumbuh secara psikis, khususnya dalam hal pembentukan karakter dan kepribadian anak. Begitu juga dengan perempuan, yang membutuhkan lingkungan harmonis untuk menjaga kesehatan psikisnya,” kata Afghani.

Ia menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkot Surabaya Untuk mewujudkan Surabaya menjadi Kota Ramah Perempuan dan Anak, antara lain sosialisasi dinamika remaja, sebagai deteksi dini permasalahan siswa di tingkat SD hingga SMP, dengan melibatkan akademisi, psikolog, Kepolisian, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

“Capacity Building Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Relawan, di mana terdapat 926 relawan yang tersebar di 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan di seluruh Kota Surabaya. Fasilitasi dan Pembinaan Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Penyelenggaraan KAS RP dan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai wadah edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak,” jelas dia.

Afghani berharap, program dari kampung-kampung pemenang dapat diadaptasi oleh kampung-kampung lain di seluruh Kota Surabaya. Yakni, melalui kategori Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Aman, dan Kampung Kreatif - Produktif.  

Sehingga gerakan mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan anak, akan menjadi semakin masif di seluruh Kota Surabaya. 

“Mewujudkan Kota Ramah Perempuan dan Anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kembali saya ingatkan tentang pentingnya kolaborasi dan sinergitas di antara seluruh elemen. Jika semua elemen dapat menjalankan perannya dengan baik, saya yakin Kota Surabaya akan terus menjadi Kota yang Ramah Perempuan dan Anak,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tommi Ardiyanto mengatakan kegiatan KAS RPA Tahun 2022 adalah salah satu program dalam rangka mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak yang berkeadilan gender. 

Kegiatan ini merupakan pembaruan dari Kampung Pendidikan - Kampunge Arek Suroboyo (KP-KAS).

“Dengan indikator tambahan terkait pemberdayaan perempuan, perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bersinergi membangun kota yang ramah perempuan dan anak. Hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melindungi komunitas masyarakat Surabaya dari setiap permasalahan pembangunan. Seperti adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, human trafficking, serta permasalahan lain yang relevan dengan perkembangan zaman,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aksi sosial kali ini digelar oleh pihak Sub Unit DPK Kodam V/Brawijaya dalam memperingati HUT KORPRI ke-51. Salah satunya, melalui adanya aksi donor darah yang digelar di Jalan Embong Ploso, Kota Surabaya. Kamis (17/11) pagi.

Aksi bakti sosial itu, bukan hanya diikuti oleh ASN di lingkungan Kodam saja. Namun, baksos tersebut juga turut diikuti oleh ASN dari matra TNI-AL dan AU di Surabaya.

Ketua Pelaksana peringatan HUT KORPRI Joenaidi mengatakan jika kegiatan tersebut juga turut merangkul PMI Surabaya. “Kami sudah berkoordinasi dengan PMI setempat pada pelaksanaan donor darah ini,” ujar Joenaidi.

Joenaidi menambahkan, setidaknya terdapat ratusan kantung darah yang berhasil disumbangkan pada peringatan HUT KORPRI saat ini. Darah tersebut, nantinya akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Proses penyalurannya itu, tentunya dilakukan oleh pihak PMI,” jelasnya.

Sebelum dinyatakan layak mengikuti proses donor darah itu, para ASN terlebih dulu mengikuti beberapa proses mekanisme yang sudah ditentukan oleh pihak PMI.

“Terdapat beberapa syarat, terutama pengecekan kesehatan. Itu untuk memastikan kelayakan ASN untuk mengikuti donor darah ini,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afriansyah Noor di ruang kerjanya, Rabu (16/11). 

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri bersama Wamenaker RI Afriansyah membahas soal Padat Karya dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wali Kota Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI untuk meningkatkan kesejahteraan warga. 

Program yang dikolaborasikan diantaranya adalah, padat karya dan pelatihan mandiri.

"Alhamdulillah, ada banyak program terkait dengan padat karya yang bisa kita kolaborasikan bersama kemenaker. Terutama, soal pelatihan mandiri," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengungkapkan, setelah pertemuan dengan Wamenaker RI, meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk menyiapkan data dan rencana anggaran untuk UMKM di tahun 2023. 

"Setelah itu kami meminta bantuan pelatihan mandiri untuk padat karya. Dengan seperti itu, maka programnya Pak Wamen akan klop dengan programnya pemkot, kalau ini disinergikan akan menjadi luar biasa," ungkapnya.   

Pelatihannya, sambungnya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Setelah pelatihan, program yang telah disinergikan itu bisa segera dijalankan pada 2023 mendatang. 

"Ini lah yang namanya pembangunan kerakyatan dan kebangsaan, harus in line (segaris) dengan program pemerintah pusat dan pemerintah kota/daerah," sebutnya. 

Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afriansyah Noor menyatakan siap mensinergikan program - progran yang dimiliki Kemenaker RI dengan Pemkot Surabaya. 

Dirinya meyakinkan, ketika program padat karya dan UMKM itu mensinergikan, ke depannya akan berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat.  

"Kami harap program dari kemenaker bisa disupport penuh oleh Pak Wali Kota. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Eri Cahyadi bisa membawa Kota Surabaya jauh lebih baik lagi," tandas Wamenaker RI, Afriansyah. 



KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Empat poin penting disampaikan oleh Kepala Staf Korem 082/CPYJ, Letkol Inf Syarifuddin Liwang pada pelaksanaan upacara rutin 17-an di Lapangan Cikaran Asrama Korem 082/CPYJ, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Kamis (17/11) pagi.

Empat poin penting tersebut, mencakup adanya kewaspadaan terhadap bencana alam yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

Selain kewaspadaan terhadap bencana alam, penyampaian soal program unggulan dalam rangka membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pun tak lupa disampaikan dihadapan personelnya.

“Program-program itu, adalah ketahanan pangan, TNI-AD Manunggal Air hingga program terbaru yaitu Babinsa masuk dapur,” jelas Kasrem.

Selain dua program tersebut, kata Kasrem, juga terdapat program penanganan pandemi. Menurutnya, saat ini Pemerintah telah mengumumkan adanya varian baru Covid, varian itu adalah XBB.

“Saat ini, kita juga sedang fokus dalam upaya pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi,” bebernya.

Keberadaan Pemilu di tahun mendatang pun juga ia sampaikan pada pelaksanaan upacara rutin tersebut. Menurut Kasrem, selama pelaksanaan Pemilu serentak, TNI diwajibkan bersikap netral.

“TNI harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 34 tahun 2004,” tegas Kasrem.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 58 di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Selasa (15/11) malam. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya berhasil memboyong 3 kategori dalam upaya penanganan kesehatan di Provinsi Jatim. 

Diantaranya, Kota No. 1 Terbaik dalam Inovasi Pergerakan Masyarakat Sasaran Pelaksanaan Imunisasi Tambahan MR (BIAN) dengan Pelibatan Berbagai Lintas Sektor, Mitra, Akademisi (Pentahelix). Serta, Kabupaten/Kota Sehat dan Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa pelaksanaan UHC merupakan implementasi dari tatanan 1 Kota Sehat Surabaya, yaitu kehidupan masyarakat sehat dan mandiri. 

Sebab, tatanan 1 mewajibkan pemda meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir, balita, remaja dan lansia. 

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tersebut ditingkatkan melalui penyelenggaraan UHC atau jaminan kesehatan semesta dengan jumlah kepesertaan yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya,” kata Nanik, Kamis (16/11).

Untuk kedepannya, Dinkes Surabaya mengaku akan melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan predikat kota sehat. 

Yakni, meningkatkan kualitas implementasi 10 (tatanan) Kota Sehat, yang terdiri dari tatanan 1 tentang kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan 2 tentang permukiman, tatanan 3 tentang pasar rakyat sehat, dan tatanan 4 tentang sekolah/madrasah sehat.

“Serta, tatanan 5 tentang rumah ibadah, tatanan 6 tentang pariwisata sehat, tatanan 7 tentang transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan tentang 8 perkantoran dan perindustrian, tatanan tentang 9 perlindungan sosial dan tatanan tentang 10 pencegahan dan penanganan bencana,” ungkap dia.

Selanjutnya, Dinkes Surabaya membentuk forum kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat untuk percepatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan di kecamatan dan kelurahan. 

Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi terkait pelaksanaan 10 tatanan kota sehat Surabaya, seperti Baznas untuk memfasilitasi percepatan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kota Surabaya.

“Membentuk Forum Kota Sehat dan Tim Pembina Kota Sehat untuk percepatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan di tingkat kota. Semua bersinergi untuk peningkatan implementasi kota sehat Surabaya,” ujar dia.

Selain itu, Dinkes Surabaya juga akan melakukan berbagai macam inovasi untuk pergerakan sasaran imunisasi di Kota Surabaya. 

Seperti, konsisten secara masif melakukan gerakan bersama dalam jejaring kemitraan  Pentahelix dengan melibatkan Stakeholder, Linsek, Kecamatan, Kelurahan, KSH, PKK, Toma (Tokoh Masyarakat), Ormas dan Civitas Akademika dalam upaya percepatan pemerataan capaian imunisasi rutin minimal 95 persen di seluruh wilayah Kelurahan di Kota Surabaya.

“Mengoptimalkan kerjasama dan peran jejaring layanan imunisasi di Kota Surabaya yakni Praktik Mandiri Bidan (PMB), Dokter Praktek Mandiri (DPM), Klinik dan Rumah Sakit. Serta, Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (KLB PD3I) melalui kegiatan surveilans aktif dan Penyelidikan Epidemiologi berbasis wilayah,” jelas dia.

Lebih lanjut, Nanik mengatakan bahwa apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemkot Surabaya menjadi semangat untuk bekerja lebih baik, sehingga permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan cepat dan tepat sasaran.

“Khususnya dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayan publik untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang kesehatan,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Konten TikTok milik pribadi Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Armuji tak hanya menuai protes dari jajaran pengurus warga RT 02 / RW 04 Dukuh Bulu, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Rabu (17/11).

Namun kali ini juga mendapat kecaman dari Kesatuan Organisasi Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) Jawa Timur.

Sebanyak puluhan massa dari Kompi Jawa Timur menggelar aksi demontrasi di depan Balai Kota Surabaya.

Dalam orasinya, mereka mengajukan 4 tuntutan kepada Wawali Armuji. Diantaranya menghentikan sidak Wakil Wali Kota Surabaya yang cenderung meresahkan masyarakat.

Lalu menghentikan produksi konten yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

Kemudian, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji harus paham aset milik Pemkot Surabaya

Dan yang terakhir, pemerintah untuk mengecek aset pemkot agar bisa digunakan masyarakat umum bukan hanya orang atau kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dalam orasinya, Kompi Jatim juga menilai konten TikTok@cakj 1 itu sangat meresahkan masyarakat.

Pasalnya tindakan tersebut dilakukan tanpa dilandasi dengan konsep dan tujuan yang jelas.

Namun cenderung memberikan masalah yang baru.

Parahnya lagi dalam orasinya, mereka juga menilai bila sidak Wawali Surabaya Armuji syarat dengan unsur suap.

Kecurigaan itu sebab ada konten pada akun cakj1 yang tiba-tiba dihapus.

Hingga berita ini diturunkan aksi demontrasi Kompi Jawa Timur masih berlangsung dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, Satpol PP dan BPBD Surabaya.

Terlihat juga perwakilan pejabat dari Pemkot Surabaya, Ucok Henry Pardamean Simanjuntak menemui para pendemo.

Rabu, 16 November 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan antara para prajurit dan keluarganya, KRI Frans Kaisiepo (KRI FKO)-368 yang tergabung dalam satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Lebanon, mengadakan acara family gathering, bertempat di Geladak KRI FKO-368, Rabu (16/11).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Prajurit KRI FKO-368 dengan mengikutsertakan anggota keluarganya, hal ini bertujuan selain untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara para prajurit, juga untuk menjalin soliditas tim sekaligus memperkuat garis belakang dalam hal ini keluarga prajurit guna menunjang keberhasilan tugas yang diemban dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon.

Adapun rangkaian acara family gathering diawali dengan sambutan Komandan KRI, dilanjutkan dengan peresmian maskot, pemotongan tumpeng, doa, penyampaian kebijakan dan arahan pimpinan yang perlu diketahui oleh keluarga, ramah-tamah, serta diakhiri oleh penutup yang dikemas dalam tari gemu famire. 

Pada acara ramah tamah seluruh undangan selain dimanjakan dengan hidangan khas KRI juga dibuat kagum oleh beberapa prajurit yang piawai dalam menampilkan kesenian daerah nusantara, band performance, dan untaian sajak. 

Kesenian daerah yang ditampilkan diantaranya kolaborasi Tari Saman dan Rampak Gendang, Tari Tanduk Majeng, Tari Reog Ponorogo, dan Tari Tabi Manta.  

Komandan KRI Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh dalam sambutannya mengatakan konsep family gathering kali ini sengaja dilaksanakan di KRI untuk lebih mengenalkan keluarga terhadap lingkungan kerja suami sebagai prajurit Jalasena. 

Arti penting kegiatan ini adalah untuk lebih membangun komunikasi dan soliditas prajurit, sekaligus menyiapkan keluarga sehingga siap ditinggal melaksanakan tugas di Lebanon selama kurang lebih satu tahun,” terang Letkol John David selaku Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL.

Pada kesempatan tersebut Letkol John David juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit yang telah menyiapkan kapal dengan baik sehingga memenuhi standar PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga atas dukungan dan doanya untuk keberhasilan tugas suami.

Hal ini merupakan perintah Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat, selaras dengan Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, untuk berinovasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan berani berubah menjadi lebih baik dengan meninggalkan rutinitas yang tidak produktif.



KABARPROGRESIF.COM: (Banyuwangi) Kunjungan demi kunjungan dilakukan oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Imam Gogor di setiap Satuan yang ada di wilayah teritorialnya.

Kunjungan itu, kali ini dilakukan di Kodim 0825/Banyuwangi. Kedatangan Danrem, disambut langsung oleh Dandim Letkol Kav Eko Julianto, beserta beberapa Perwira Kodam lainnya pada Rabu (15/11) siang.

Beberapa penekanan disampaikan oleh Danrem pada kunjungannya ke Kodim Banyuwangi saat ini, salah satunya soal sinergitas dan menghindari terjadinya pelanggaran.

“Semua prajurit dan PNS harus bisa melakukan itu. Hindari setiap pelanggaran yang ada,” tegasnya.

Di sisi lain, Danrem juga menghimbau semua personel Kodim Banyuwangi untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Pasalnya, perkembangan teknologi seakan mampu menimbulkan dua sisi.

“Bisa jadi membawa dampak positif dan negatif. Maka dari itu, kita harus bijak bermedia sosial. Dan yang terpenting adalah, waspadai adanya hoaks,” pintanya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya, Nur Rachmansyah akhirnya menuntut Ferry Jocom, terdakwa kasus penjualan barang sitaan Satpol PP Kota Surabaya selama 5 tahun penjara.

Selain hukuman kurungan badan, mantan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tentibum) Satpol PP Kota Surabaya ini juga harus membayar denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana perjara terhadap terdakwa Ferry Jocom dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata JPU Nur Rachmansyah, saat membacakan nota tuntutan di ruang sidang Candra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (16/11).

Menurut JPU Nur Rachmansyah, terdakwa Ferry Jocom terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri atau orang lain sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, yang telah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan disebabkan kehendaknya.

"Terdakwa Ferry Jocom terbukti melanggar pasal 10 huruf a jo pasal 15 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Terkait dengan tuntutan itu, Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH menanyakan kepada terdakwa Ferry Jocom apakah akan mengajukan pembelaan sendiri atau melalui penasihat hukumnya.

"Saya serahkan kepada penasihat hukum yang mulia," jawab terdakwa Ferry Jocom.

Seperti diberitakan eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kodim 0812/Lamongan berupaya untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi para pelajar yang ada di wilayah teritorialnya.

Upaya itu, ia lakukan melalui sosialisasi penguatan bela negara yang melibatkan beberapa pelajar dari berbagai sekolahan yang ada di Lamongan, Jawa Timur.

Penguatan bela negara tersebut, dilakukan langsung oleh Kepala Staf Kodim, Mayor Cha Heroe Goettojo di Aula Kadet Suwoko. Rabu (16/11) siang. 

Beberapa materi penguatan bela negara, telah disosialisasikan langsung oleh Kasdim. 

Materi itu, meliputi adanya penanaman kembali nilai-nilai luhur Pancasila, dan semangat nasionalisme hingga patriotisme.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kodim yang harus dilakukan pada para pelajar berkaitan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda,” jelasnya.

Kasdim menambahkan, di era globalisasi saat ini para generasi muda harus bisa lebih waspada dan lebih peka terhadap berbagai ancaman-ancaman yang dinilai mampu memecah belah Persatuan dan Kesatuan bangsa.

“Terlebih di era modern sekarang, terjadi peperangan yang lebih condong mengarah para perang informasi dan tekonologi, hingga perang ideologi,” bebernya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive