Kabar Progresif

Rabu, 23 November 2022

Pemkot Surabaya Masifkan Operasi Rokok Ilegal, Kasatpol PP: Pelanggar Bisa Dihukum Maksimal 5 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan sosialisasi upaya pencegahan beredarnya rokok ilegal.

Pemkot menggandeng jajaran Forkopimda Kota Surabaya beserta Bea dan Cukai Sidoarjo dalam sosialisasi di Graha Sawunggaling, Rabu (23/11).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, sosialisasi pencegahan dan penegakan aturan beredarnya rokok ilegal kali ini ditujukan kepada anggota Satpol PP, anggota TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas) di lingkup kecamatan dan kelurahan se-Kota Pahlawan.

“Tujuan dari sosialisasi ini agar para Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan itu mengetahui dari ciri - ciri rokok ilegal itu seperti apa. Bukan hanya untuk mengetahui cirinya, akan tetapi dengan sosialisasi ini mereka akan mengetahui bagaimana alur peredarannya,” kata Eddy.

Eddy menyampaikan, selain sosialisasi kepada Satpol PP, Babinsa dan Bhabinkamtibmas pemkot juga melakukan sosialisasi kepada pedagang dan toko kelontong di 31 kecamatan se-Surabaya.

Bukan hanya pedagang, pemkot juga mensosialisasikan pencegahan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat.

“Kemarin tanggal 15 dan 17 November 2022 sudah kami lakukan sosialisasi di 4 kecamatan. Setelah ini kami lakukan kembali sosialisasi di kecamatan lain. Alhamdulillah sambutan dari para pedagang dan masyarakat baik, karena mereka tahu ciri rokok ilegal itu seperti apa,” sampai Eddy.

Eddy menambahkan, apabila setelah dilakukan sosialisasi masih ada masyarakat atau pedagang yang membeli dan menjual rokok ilegal, maka akan dikenakan sanksi pidana.

“Hukumannya pidana, maksimal dikenakan hukuman lima tahun penjara,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Pancoro Agung mengungkapkan, seiring meningkatnya harga bea dan cukai di tahun 2023, tentunya rokok ilegal juga akan semakin signifikan jumlahnya yang beredar.

Oleh sebab itu, pencegahan peredaran dan penindakan rokok ilegal juga harus masif dilakukan bersama Pemkot Surabaya dan TNI/Polri, serta Kejaksaan.

Dalam kurun waktu Januari - November 2022, sambung Agung, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo telah melakukan penindakan 1.080 rokok ilegal.

Jumlah tersebut tentunya merugikan negara kurang lebih sekitar Rp 300 - 400 miliar.

“Ini belum setahun, apa lagi nanti tahun 2023 cukai bakal naik, saya perkirakan jumlah rokok ilegal juga bakal naik jumlahnya. Tentu hal ini harus ada peran serta pemkot dan masyarakat,” ungkap Agung.

Menurut Agung, jika rokok ilegal tidak diperangi secara bersama, maka pemerintah pusat akan kesulitan untuk mendeteksi peredarannya.

Selain itu, pemerintah juga akan rugi jika rokok ilegal masih beredar secara masif di tingkat daerah.

“Sesuai Undang - undang No. 39 tahun 2007, uang hasill cukai rokok itu dikembalikan 2 persen, salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum, sehingga penegakan rokok ilegal sangat penting sekali,” sebutnya.

Agung menambahkan, apabila rokok ilegal tidak diberantas secara masif, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh pemerintah daerah juga akan berkurang.

Ia berharap, kolaborasi penegakan hukum rokok ilegal bisa terus dilakukan dengan baik.

“Jika penerimaan berkurang, otomatis DBHCHT yang diterima Pemkot Surabaya juga akan berkurang. Maka dari itu, operasi besar - besaran itu harus kita lakukan bersama dengan masyarakat. Karena DBHCHT ini juga akan kembali lagi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Babinsa Bonggo Bersih-Bersih Balai Kampung

KABARPROGRESIF.COM: (Sarmi) Aksi mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat, gencar dilakukan oleh aparat TNI-AD, khususnya Kodim 1712/Sarmi di sejumlah kawasan maupun tempat fasilitas umum.

Aksi bersih-bersih itu, tentunya melibatkan masyarakat. Seperti yang dilakukan Serka Louis Pelamonia, bersama beberapa personel Kodim dan warga di Kampung Taman Sari, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi pada Rabu (23/11) pagi.

“Karya bakti ini, sengaja kita libatkan masyarakat. Pelibatan itu, bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan adanya semangat gotong-royong,” kata Louis.

Louis menambahkan, beberapa area Balai Kampung disisir oleh dirinya bersama masyarakat. Bahkan, adanya aksi bersih-bersih itupun mendapat respon maupun dukungan dari masyarakat.

“Dukungan dan respon masyarakat, itu penyemangat bagi kami,” tandasnya.

Di Suroboyo Week 2022, Pemkot Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia Dini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Ketua Bunda Paud Surabaya Rini Indriyani bersama Royal Plaza menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia Dini untuk Guru/Pendidik Paud dan membuka kegiatan Suroboyo Week 2022.

Kegiatan ini gelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November, sekaligus menyongsong peringatan Hari Ibu di Atrium Utama Ground Floor Royal Plaza Kota Surabaya, Rabu (23/11).

Ketua Bunda Paud Surabaya Rini Indriyani mengatakan bahwa kegiatan Suroboyo Week merupakan kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Royal Plaza untuk menggerakkan perekonomian, salah satunya adalah melalui pameran UMKM.

“Ini tahun pertama diadakan Suroboyo Week 2022 dan kolaborasi yang luar biasa. Bahkan, dalam satu kegiatan, kita bisa menggerakkan perekonomian dan pendidikan terkait dengan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Usia Dini,” kata Rini Indriyani.

Sebab, menurunnya, kekerasan seksual kepada anak harus mulai dicegah. Minimal, anak-anak usia dini sudah terbiasa berhati-hati.

Seperti, mulai belajar mengekspresikan diri, jika terdapat orang asing yang mendekat dan mengganggu kenyamanan anak.

“Mereka harus dilatih dan diajari untuk menjauh atau berlari. Maka kita ajarkan kepada Guru/Pendidik Paud, apalagi sekarang anak-anak masih dibiarkan oleh orang tua hanya memakai pakaian dalam dan memperbolehkan bermain keluar rumah,” ujar dia.

Rini Indriyani yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya ini menjelaskan, dengan membiarkan hal tersebut terjadi, ada kemungkinan besar munculnya kekerasan seksual terhadap anak usia dini.

Sebab, kekerasan seksual bisa dipicu oleh hal-hal yang dianggap remeh.

“Mungkin bagi mereka (orang tua) adalah hal biasa, tapi tidak bagi semua orang. Tapi juga ada yang menganggap hal itu bahaya jika dilihat. Meskipun masih kecil, lebih baik dibiasakan menggunakan baju yang sopan,” tegas dia.

Karenanya, ia berusaha menimbulkan empati kepada seluruh warga untuk peduli dengan lingkungan sekitar.

“Ini yang kita sosialisasikan ayo bersama-sama menjaga, mulai dari anak usia dini, orang tua, hingga Guru/Pendidik Paud. Karena ini adalah tanggung jawab bersama dan empati ini yang harus kita tumbuhkan untuk menjaga satu sama lain,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengatakan, anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa.

Sehingga perlu mempersiapkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam perkembangan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosionalnya.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengenalan kepada Guru/Pendidik Paud tentang cara pencegahan kekerasan seksual. Serta memberikan edukasi kepada anak melalui gerak lagu dan dongeng sebagai media pembelajaran pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini,” kata Tomi.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Baznas Kota Surabaya yang telah memberikan bantuan berupa 10 sepeda lipat bagi anak-anak yang berada di Rumah Aman Kota Surabaya.

"Yakni, bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan ABH yang ada di Rumah Aman. Matur nuwun (terima kasih) semuanya,” ujar dia.

Ditemui di lokasi yang sama, General Manager Royal Plaza, Vicky Ratih menyambut baik hasil kolaborasi dengan Pemkot Surabaya untuk menggerakkan kegiatan perekonomian.

Tak hanya itu saja, Suroboyo Week 2022 yang digelar sejak 23-27 November 2022 juga menggelar kompetisi untuk merebutkan Piala Walikota. Diantaranya, kompetisi modifikasi batik dan kebaya Suroboyo.

“Kami ingin mengangkat perempuan sebagai pahlawan ekonomi. Bahkan, Bu Rini juga mengatakan bahwa Pemkot Surabaya baru melaunching 6 motif batik Surabaya dan kami menyambut baik hal itu. Jika memungkinkan, akan kami kolaborasikan disini atau akan ditampilkan event berikutnya,” pungkasnya.

Pastikan Kondisi Lansia Sehat, Babinsa Tojan Pantau Kesehatan Door to Door

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Upaya mewujudkan masyarakat sehat, khususnya para lansia mulai digencarkan oleh pihak TNI, khususnya Kodim 1610/Klungkung bersama instansi terkait.

Kali ini, pengecekan kesehatan lansia itu dilakukan di Dusun Koribatu, Desa Tojan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Rabu (23/11) siang.

Dandim Klungkung, Letkol Inf Armen mengatakan jika pihaknya telah menginstruksikan seluruh Babinsa di wilayah teritorialnya agar bisa bersinergi dengan instansi terkait. “Semua Babinsa harus berperan aktif,” tegas Dandim.

Dandim mengungkapkan jika pengecekan kondisi kesehatan para lansia itu dilakukan secara rutin. Bukan hanya di Dusun Koribatu saja.

Namun, kata dia, pengecekan itu sekarang mulai berjalan secara serentak di semua Dusun yang ada di Klungkung.

“Harapannya, dengan adanya pengecekan kondisi kesehatan itu bisa mengetahui tingkat kesehatan lansia. Kalau lansia dalam kondisi kurang sehat, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Tugaskan RT/RW Gotong - Royong Lakukan Pendataan Warga Miskin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menugaskan para RT/RW, LPMK, dengan warga sekitar untuk saling berkolaborasi dan bergotong - royong dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di perkampungan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kolaborasi antara RT/RW, LPMK, dan warga setempat bisa melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp 5 juta.

Sebab, mulai tahun 2023, Pemkot Surabaya akan mengucurkan Rp 3 Triliun dari APBD Kota Surabaya untuk pemberdayaan UMKM serta belanja barang dan jasa.

“Tugas RT/RW dengan LPMK dengan masyarakat adalah menentukan siapa (warga) dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin. Karena itu, untuk menentukan warga miskin dalam satu RT, maka harus ada perwakilan RT dan 10 persen dari jumlah warga dengan lurah setempat,” kata Wali Kota Eri, Selasa (12/11).

Sebab, menurutnya, Lurah setempat harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di Kota Surabaya.

“Tidak seperti sekarang yang due (punya) motor atau mobil mlebu (masuk) keluarga miskin, nanti ditujukan kepada warganya, pantaslah wong iki nerimo (menerima)?,” ujar dia.

Jika berdasarkan penyisiran dan pemetaan warga miskin tersebut, terdapat keluarga yang sesuai dengan kategori warga miskin, maka akan dimasukan dalam kategori itu. Karenanya, hal ini menjadi koreksi bersama antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya.

“Kalau dia punya motor berarti bukan masuk keluarga miskin, tapi mungkin masuk kategori keluarga pra miskin. Keluarga miskin adalah orang yang meminta penghasilan, karena penghasilan untuk makan saja tidak bisa. Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin,” jelas dia.

Namun, ia tidak menampik bahwa masih banyak pemikiran masyarakat bahwa warga bisa mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya, jika warga tersebut masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Lah ini yang harus dibereskan. Kalau dia tidak masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi masuk keluarga pra miskin maka bantuan itu harus dapat semuanya,” kata dia.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri menerangkan bahwa berbagai bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya memudahkan masyarakat menikmati fasilitas di Kota Pahlawan.

Diantaranya, sekolah gratis tingkat SD dan SMP Negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Yakni, kerjasama Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen memberikan jaminan kesehatan.

“Sedangkan rumah tidak layak huni (Rutilahu) maka keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk merubah mindset (kebiasaan) dengan kekuatan warga yang guyub,” pungkasnya.

17 Tahun Tak Ada Penyesuaian, Guru Besar ITS Desak Pemkot Surabaya Naikkan Tarif PDAM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sejak 17 tahun yang lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Surya Sembada Kota Surabaya belum melakukan upaya terhadap penyesuaian tarif atau kenaikan tarif air bersih.

Padahal, diperlukan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi untuk mengimplementasikan operasional pelayanan penyediaan air bagi seluruh warga di Kota Pahlawan.

Yakni, memiliki 6.200 kilometer panjang pipa dengan 608.000 jumlah pelanggan.

Karenanya, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Kota Surabaya, Prof. Joni Hermana mendesak Pemkot Surabaya untuk melakukan kenaikan tarif air bersih.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang menjadi acuan kajian akademis terhadap kenaikan tarif berkeadilan.

Hal ini juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Serta, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se - Jawa Timur pada tahun 2022.

Pertama, dalam kajiannya, Prof, Joni mempertanyakan apakah tarif pelanggan yang diberlakukan saat ini sudah cukup adil untuk diterima oleh masyarakat.

Artinya, pelanggan penerima air atau penerima subsidi apakah telah menggunakan air secara adil tidak.

“Secara prinsip karena murah dan mereka adalah keluarga miskin, dalam perhitungan yang wajar, seharusnya penggunaannya sedikit. Tapi ada beberapa yang (penggunaan air) tinggi. Lalu ada yang sudah berubah statusnya, nah ini harus disesuaikan,” kata Prof. Joni, Selasa (22/11).

Kajian kedua, keberadaan sumber daya air di wilayah Jawa Timur saat ini sudah mencapai kondisi mendekati water crisis (krisis air).

Sehingga harus dikelola secara bijak. Sebab, tugas PDAM adalah melayani kebutuhan air dan bukan menjual air.

Maka, harus mengontrol dan mengendalikan air supaya masyarakat menggunakan air secara hemat untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya air.

“Ketiga, adalah aspek pemeliharaan. Kita ada 6.200 kilometer jaringan pipa plus instalasinya, itu butuh pemeliharaan yang dilakukan secara wajar, agar bisa berjalan jangka panjang. Ini yang menurut saya harus diperhatikan agar proses pelayanan air bisa berlangsung,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya penyesuaian kenaikan tarif air bersih ini, mampu membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam penggunaan air.

Prof. Joni yang merupakan Master Bidang Sanitasi dari Universitas Ghent Belgia berpesan kepada PDAM Surya Sembada, bahwa kualitas air harus menjadi lebih baik karena pemeliharaan betul-betul dilakukan secara wajar, agar kualitas yang diperoleh akan menjadi lebih baik.

“Sudah waktunya dilakukan proses kenaikan, lalu mengaculah kepada SK Gubernur. Karena SK Gubernur harus menjadi referensi, mana tarif bawah dan tarif atas. Dan catatan saya karena PDAM melayani harga paling murah se - Indonesia bahkan tolong dipertahankan. Karena yang lain sudah disesuaikan,” jelasnya.

Di sisi lain, inflasi dan kenaikan harga, menyebabkan beban yang ditanggung PDAM menjadi lebih besar.

“Tapi yang lebih penting adalah yang mereka lakukan itu, secara tidak disadari bisa berdampak menjadi besar karena tidak adanya proses pemeliharaan yang layak dan wajar, maka perlu memastikan sistem itu bisa terus beroperasi secara berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu mengatakan bahwa pihaknya selalu berkonsultasi dan meminta arahan dari Prof. Joni selaku Guru Besar Bidang Sanitasi.

Serta, yang telah disampaikan bahwa PDAM Surya Sembada harus menaikan tarif, telah selaras dengan SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se - Jawa Timur pada tahun 2022.

“Terkait dengan angka sudah ada, yakni Rp. 2.659 per meter kubik (batas bawah) dan angka itu yang menjadi referensi kami. Keputusan akhir siapa yang disubsidi dan berapa besar subsidi itu menjadi hak sepenuhnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kapan ditetapkan itu juga hak beliau, karena batas akhir penetapan adalah akhir bulan November 2022,” pungkasnya.

Ribuan Tenaga Non-ASN Pemkot Surabaya Tetap Bekerja Tahun 2023, Sistem Honorarium Merujuk Perpres dan Permenkeu

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 25 ribu tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau outsourcing (OS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dipastikan tetap bekerja pada tahun 2023.

Itu sebagaimana komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginginkan agar seluruh pegawai Non-ASN atau OS pemkot tetap diberdayakan di tahun mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan, dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tenaga Non-ASN di lingkup Pemkot Surabaya dipastikan tetap bekerja di tahun 2023.

Hal ini sebagaimana merujuk dalam Surat Menteri PANRB No B/2060/M.SM.01.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

"Sebagaimana komitmen pemerintah kota, bahwa hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap tenaga outsourcing di tahun 2022, maka pada tahun 2023 mereka tetap dapat bekerja," kata Rachmad Basari saat jumpa pers di Gedung Eks Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (22/11).

Dengan merujuk Surat Menpan RB tersebut, maka sistem pembayaran honorarium OS pada tahun 2023, mengikuti sejumlah peraturan.

Yakni, Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Permenkeu No 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

"Jadi terkait hasil evaluasi Kemenpan RB, bahwa tenaga outsourcing di pemkot bukan dalam arti gambaran ikut pihak ketiga. Tapi outsourcing yang nantinya tetap kontrak perorangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa," jelasnya.

Selain itu, mantan Kepala Inspektorat Kota Surabaya ini juga memaparkan, bahwa sebagaimana dalam Surat Menpan RB tanggal 14 Oktober 2022, tenaga Non-ASN di pemkot pada tahun 2023 akan terbagi menjadi dua kategori.

Kedua kategori itu terdiri dari tenaga penunjang dan non-penunjang.

"Untuk tenaga penunjang ini terdiri dari petugas kebersihan, pengamanan dan driver (sopir), termasuk pihak ketiga. Di tahun 2023, tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium bukan merujuk kepada UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada UU Cipta Kerja," terangnya.

Demikian pula dengan tenaga non-penunjang, Basari menyebutkan, bahwa mereka juga dipastikan masih tetap bekerja sesuai hasil evaluasi Kemenpan RB.

Dalam peraturan tersebut, telah dijelaskan kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga outsourcing non-penunjang.

Termasuk pula diatur standar biaya masukan untuk tahun anggaran dengan melihat pendidikan dan pengalaman kerjanya.

"Sehingga di pemerintah kota ini untuk tahun 2023 sudah mengacu pada dua ketentuan (penunjang dan non-penunjang) tersebut. Dan ditegaskan bukan outsourcing yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Dengan demikian, kata dia, tenaga non-penunjang di lingkungan Pemkot Surabaya pada tahun 2023 besaran gajinya bisa berbeda.

Besaran gaji tenaga non-penunjang ini dihitung berdasarkan kualifikasi, beban kerja, pengalaman hingga jenjang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Karena, hasil evaluasi terkait tenaga outsourcing tahun 2022, sudah tidak merujuk kepada outsourcing yang dipihakketigakan. Tetapi adalah karena pemkot ingin mereka tetap bekerja, maka sesuai ketentuan tetap diperbolehkan dan diperkenankan sesuai Surat Menpan RB melalui kontrak perorangan di belanja barang dan jasa," imbuhnya.

Basari lantas mencontohkan mekanisme pengupahan non-ASN pemkot yang bekerja pada bagian programmer atau dalam kategori tenaga non-penunjang.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, tenaga non-ASN itu bisa mendapatkan gaji per bulan mencapai di atas Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

"Kalau merujuk pada standar biaya minimal itu bisa menyentuh di angka Rp7 juta, sesuai dengan kelas jabatan. Itu sudah jelas, tinggal kita melihat benar tidak dia (tenaga OS) punya pengalaman lebih dari 5 tahun melaksanakan apa yang menjadi (dasar) gaji segitu diberikan," pungkasnya.

Pemkot Surabaya Latih UMKM Penyedia Permakanan dan Kudapan Gizi bagi Balita Stunting

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani membuka kegiatan Pembinaan Pengolahan Permakanan dan Kudapan Bergizi bagi Balita Stunting bersama UMKM Kota Surabaya di Gedung Balai Pemuda, Selasa (22/11).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh koordinator UMKM dari setiap kelurahan di Kota Surabaya.

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, program permakanan untuk balita stunting dari keluarga MBR, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dalam bentuk kudapan bergizi terus dilakukan.

Sebab, selama ini permakanan bagi balita stunting dan PMT balita disediakan oleh UMKM penyedia yang dibina oleh ahli gizi puskesmas.

“Kegiatan ini merupakan upaya kita menuju perbaikan, sehingga kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan balita dalam permakanan dan PMT dapat terpenuhi. Saya berharap, kita bisa memaksimalkan kegiatan ini sebagai wadah untuk saling belajar dan bertukar pikiran untuk saling membangun demi terciptanya generasi emas bebas stunting di Kota Surabaya,” kata Rini Indriyani.

Sebab, menurutnya, penurunan angka kasus balita stunting harus dimulai dengan pemberian permakanan atau PMT yang tepat bagi balita.

Ia mencontohkan, bahwa tingkat konsumsi atau kegemaran balita di Kota Surabaya terhadap menu olahan ikan masih sangat kurang.

Hal ini disebabkan karena adanya aroma tak sedap dari menu olahan ikan, hingga penampilan menu yang kurang menarik.

“Maka bagaimana kita menggiatkan gemar makan ikan. Sehingga inovasi dan kreatifitas untuk mengolah menu ikan harus menjadi menu favorit untuk anak. Ini bukan tugas pemerintah saja, tapi juga tugas orang tua untuk lebih kreatif memilih menu dan membuat makanan olahan ikan yang bervariasi,” ujar dia.

Oleh sebab itu, Rini Indriyani mengaku telah melakukan koordinasi dalam pembahasan evaluasi yang berkaitan dengan pemberian permakanan bagi balita stunting dan PMT balita, bersama Pakar Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Kota Surabaya.

“Kita evaluasi, stunting kita berikan permakanan kepada MBR, ada formula yang kurang pas, mungkin menunya kurang bervariasi. Kira-kira formula apa yang tepat untuk balita stunting? Dan kita sudah membicarakan, mungkin kudapan,” ungkap dia.

Dengan formula berupa menu kudapan tersebut direncanakan akan mulai dibagikan pada awal tahun 2023.

Dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan balita stunting, mulai dari gizi, protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya.

“Jadi terpenuhi zat esensial yang dibutuhkan anak dalam satu hari. Setiap hari menu akan kita samakan, tapi akan kita ukur gizinya. Formula ini kita lihat setelah (berjalan) tiga bulan, dengan konsep kudapan ini lebih efektif dari permakanan atau tidak,” pungkasnya.

Hati-hati! Aksi Penipuan Mengatasnamakan Wali Kota Eri Bermodus Bantuan untuk Masjid dan Panti Asuhan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai maraknya aksi penipuan, baik melalui sms, WhatsApp maupun media sosial yang mengatasnamakan pejabat Pemkot Surabaya.

Terbaru, aksi penipuan itu mengatasnamakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Oknum tersebut menggunakan nomor WhatsApp 0813-3305-1810.

Dalam akun WhatsApp itu, terlihat wajah Wali Kota Eri yang dipasang sebagai foto profil dengan mengenakan kemeja merah sembari menggunakan kopyah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan dalam pesan singkatnya kepada sejumlah nomor, oknum tersebut memperkenalkan diri sebagai Wali Kota Surabaya yang sedang menggalang donasi untuk membantu masjid dan panti asuhan.

“Jadi, itu tidak benar dan itu bukan nomornya Pak Wali,” kata Fikser di ruang kerjanya, Selasa (22/11).

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai segala bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu.

Bahkan, ia juga meminta kepada seluruh warga Kota Surabaya agar tidak langsung mempercayai apabila nomor tersebut atau nomor lain yang mengatasnamakan Wali Kota Eri maupun pejabat pemkot meminta-minta bantuan tertentu.

“Mohon dikroscek terlebih dahulu kebenarannya, jangan gampang percaya karena tidak mungkin penggalangan dana dilakukan semacam itu,” tegasnya.

Di samping itu, Fikser juga meminta apabila ada masyarakat yang mengetahui kejadian perbuatan melawan hukum, agar segera melaporkan ke pihak berwajib.

Sebab, Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penipuan tersebut.

“Hati-hati jika ada telepon yang meminta atau ada maksud tertentu mengatasnamakan pejabat pemkot, apapun alasannya hal itu tidak benar,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Tugaskan RT/RW Gotong - Royong Lakukan Pendataan Warga Miskin

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menugaskan para RT/RW, LPMK, dengan warga sekitar untuk saling berkolaborasi dan bergotong - royong dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di perkampungan.