Selasa, 29 November 2022


KABARPROGRESUF.COM: (Malang) Puncak perayaan HUT KORPRI dan HUT PGRI yang digelar di Balaikota Malang, Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang pada Selasa (29/11), berjalan dengan penuh nuansa semangat.

Pasalnya, di lokasi itu terdapat beberapa pejabat yang ikut serta berpartisipasi menyemarakkan berjalannya hari peringatan itu, salah satunya ialah Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Imam Gogor.

“Hari peringatan ini, harus bisa dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, pengabdian dan karya nyata pada bangsa dan negara,” kata Danrem ditemui usai mengikuti hari peringatan tersebut.

Semangat dalam melayani bangsa, kata Kolonel Imam, harus dilakukan oleh KORPRI sesuai dengan tema peringatan yang diusung saat ini. Tema itu, ialah KORPRI melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri.

“Pada peringata HUT PGRI saat ini, para guru ataupun tenaga pendidik harus menjadi kekuatan moral intelektual, terlebih dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah menemukan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal di RSUD Dr. Soewandhie hingga menyebabkan marah besar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mengumpulkan jajarannya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Selasa (29/11). 

Saat itu, ia meminta pelayanan kesehatan yang tidak maksimal harus diubah total menjadi lebih baik demi melayani warga Kota Surabaya.

Makanya Wali Kota Eri meminta seluruh jajarannya, terutama PJ Sekretaris Daerah Kota Surabaya Erna Purnawati, Asisten 3 Administrasi Umum Febria Rachmanita, Dinas Kesehatan Surabaya, Direktur RSUD Dr. Soewandhie, dan Direktur Bhakti Dharma Husada (BDH) untuk membuat hitung-hitungan tentang pelayanan kesehatan di Surabaya. 

Hitung-hitungan itu diantara adalah dokter yang bertugas di masing-masing poli di rumah sakit dan puskesmas harus berdasarkan pasien yang diperiksa di hari-hari sebelumnya.

“Jadi, dokter di poli itu tidak boleh kurang dari yang sudah direncanakan, sampai poli itu berakhir dan pasien sudah habis. Dokter di IGD hitungannya juga sama, harus sesuai dengan kunjungan pasien. Jumlah dokter di IGD harus sesuai dengan jumlah yang sudah direncanakan, dan dokter itu harus stay selama jam pelayanan,” tegas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga meminta berkas rekam medis harus sudah ada di meja setiap poli sebelum poli tersebut buka pelayanan. 

Sebab, kalau pasien yang daftar melalui online, pasien itu sudah bisa diketahui sebelumnya, sehingga ada waktu untuk disiapkan sebelumnya. 

“Saya tidak mau tahu, pokoknya rekam medis itu harus sudah ada di meja poli sebelum poli itu buka,” katanya.

Selain itu, tempat pengambilan obat di rumah sakit harus dibuat beberapa tempat pelayanan sesuai jumlah poli, tentu dengan mempertimbangkan jumlah pasien masing-masing poli. 

Ia juga meminta masing-masing ruang tunggu dalam ruangan harus ada AC-nya, bahkan ia tidak mau kalau hanya dipasang kipas angin.

“Sedangkan ruang tunggu pasien yang belum waktunya tapi datang terlebih dahulu, harus diberikan kipas angin agar pasien tersebut lebih nyaman,” katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga meminta di apotek tempat pelayanan obat harus lebih cepat. 

Bahkan, ia menetapkan untuk di puskesmas, pengambilan obat racikan maksimal 15 menit dan obat jadi bukan racikan maksimal 7 menit. 

Sedangkan di rumah sakit, obat racikan maksimal 30 menit dan obat jadi bukan racikan maksimal 15 menit.

“Kalau kurang tenaga ya nambah, supaya bisa lebih cepat. Insyaallah kalau ini bisa dilakukan akan lebih cepat pelayanan pengambilan obatnya,” tegasnya.

Wali Kota Eri meminta semua kebijakan yang telah disampaikan itu sudah harus disusun secepat mungkin. 

Sebab, ia meminta Kamis minggu ini manajemen RSUD Dr. Soewandhie dan RSUD BDH serta seluruh Kepala Puskesmas untuk memaparkan hitung-hitungan itu. 

“Kemudian maksimal Senin depan, semua kebijakan itu sudah harus berjalan semuanya,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Pihak Polairud Baharkam Mabes Polri menggelar kunjungannya ke Makoramil Nusa Penida pada Selasa (29/11). Perwakilan dari Polairud Baharkam itu, adalah IPTU Yonathan Kurniawan.

Kedatangan perwakilan dari Mabes Polri itu, disambut oleh Wadanramil Nusa Penida, Kapten Inf I Gede Purtaydyna.

“Tujuan kami kesini, adalah untuk menjalin silaturahmi dan sinergitas,” kata Yonathan.

Sementara itu, berkaitan dengan hal tersebut Kapten Inf I Gede sangat mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh perwakilan Polairud Baharkam tersebut.

Bahkan, pihaknya pun siap bersinergi dalam upaya membantu menjaga stabilitas dan keamanan di Nusa Penida.

“Kami sangat mengapresiasi adanya kunjungan ini. Diharapkan, sinergitas ini bisa berjalan dan terawat dengan baik,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan secara langsung sertifikat penghargaan Juara Umum Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2022 kepada RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul dan RW 05 Kelurahan Kedung Baruk Kota Surabaya, Senin (28/11). 

Para Juara Umum tersebut dinilai sebagai kampung inovasi dalam upaya pengendalian iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).

Dalam upaya tersebut, RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul menciptakan berbagai inovasi. 

Diantaranya, Kedai UMKM, RO Air Siap Minum, Embung Taman Prestasi, Kebun Buah Naga, dan Crab House atau Rumah Penggemukan Kepiting. 

Sedangkan RW 05 Kelurahan Kedung Baruk berinovasi dalam bidang Kelompok Wanita Tani (KWT), Rumah Kompos, Namira Ecoprint, Bank Sampah, dan Rumah Pompa Polder.

“Kita mendapatkan (Juara) Proklim dari Kementerian LHK, ada beberapa RW yang mendapatkan. Biasanya, kita memanggil RW itu menyerahkan sertifikat yang diberikan Kementerian LHK karena tidak semuanya diberikan Kementerian LHK. Maka, hari ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya datang secara bergantian ke RW, menyerahkan secara langsung sambil mengucapkan terima kasih,” kata Wali Kota Eri.

Ia mengaku, Pemkot Surabaya akan terus melakukan pendampingan untuk berbagai program di masing-masing kampung yang telah menjadi Juara Umum Proklim. 

Serta, pengembangan Zero Waste. Bahkan, di hadapan Wali Kota Eri Cahyadi, warga RW 09 mengaku mendapat lecutan semangat guyup rukun dan gotong-royong dari ucapan dan pidato Wali Kota Eri Cahyadi.

“Alhamdulillah apa yang saya sampaikan melalui lisan saya, ditangkap oleh beberapa warga, salah satunya di RW 09 ini dan menginspirasi pak RW untuk menjalankan kegiatan UMKM. Seperti yang saya katakan, membangun Surabaya bukan dengan bangunan yang monumental, tetapi saya ingin membangun SDM, untuk mengembalikan budaya Arek Surabaya,” ungkap dia.

Sebab, menurutnya, Negara Indonesia dan Kota Surabaya di masa kini telah menciptakan pahlawan yang menginspirasi untuk merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. 

Ia mencontohkan, ketika di salah satu kampung bisa memenuhi suatu kebutuhan kampung yang lainnya, maka kampung tersebut saling berhubungan. 

“Ini yang ingin saya bentuk di Surabaya, bukan bangunan monumental yang (jadi) kenangan-kenang, karena (sudah) ada beberapa RW yang mendapatkan (Juara) Proklim, maka RW yang sudah bergerak bukan hanya proklim, (bisa) menggerakan kampung akan saya munculkan di videotron. Saya juga akan mengumpulkan RW-RW, sehingga akan ada getok tular dan ilmu yang berjalan saling melengkapi,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan bahwa Kota Pahlawan memboyong 12 Juara dalam Proklim Tahun 2022. 

Yakni, Kelurahan Kebonsari mendapat Trophy Lestari, RW 07 Kelurahan Gunung Anyar Tambak mendapat Trophy Utama, RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Manukan Kulon mendapat Sertifikat Utama, dan RW 02 Kelurahan Medokan Semampir mendapat Sertifikat Utama.

Selanjutnya, RW 06 Kelurahan Kandangan mendapat Sertifikat Utama, RW 02 Kelurahan Bulak mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Gunung Anyar Tambak mendapat Sertifikat Utama, RW 09 Kelurahan Tanah Kali Kedinding mendapat Sertifikat Utama, RW 05 Kelurahan Kedung Baruk mendapat Sertifikat Utama, RW 05 Kelurahan Ketintang mendapat Piagam Madya, RW 12 Kelurahan Medokan Ayu mendapat Piagam Madya.

“Tujuan utamanya untuk mengupayakan pengendalian iklim, tidak hanya lingkungan tetapi juga penunjang lingkungan. Maka, untuk keberlanjutannya nanti, kampung harus diperhatikan karena mereka sudah punya semangat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga harus dipenuhi. Seperti arahan Wali Kota Eri Cahyadi bahwa mengutamakan Zero Waste. Serta, RW juga harus mendampingi RW lainnya untuk saling menularkan semangat,” kata Hebi.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul Kota Surabaya, Surachman mengatakan bahwa sebagai bentuk konsisten dan keberlanjutan dari berbagai inovasi tersebut, pihaknya akan menguatkan manajemen keterbukaan dan kebersamaan. 

“Kita sudah memiliki Kelompok Perikanan, Kelompok Pertanian, dan UMKM. Serta, telah membentuk manager, marketing, dan anggaran sudah tertata,” kata Surachman.

Tak hanya itu saja, ia mengaku bahwa budidaya buah naga di RW 09 Kelurahan Rungkut Kidul hingga saat ini telah menghasilkan 3 kuintal hasil panen dari 126 pohon. 

Sedangkan untuk pengolahan RO Air Siap Minum, pihaknya mampu menghasilkan 50 galon air setiap harinya. 

“Proses airnya di Balai RW, air limbah ditarik dengan pompa dan disaring pasir kuarsa dan karbon aktif. Hasilnya bisa 50 galon dan dinikmati oleh warga. Saya juga tadi menunjukkan  hasil laboratorium ITS kepada Pak Wali,” ungkap dia.

Senada dengan Surachman, Yoyok Roy Sanjaya anggota Kawula Muda (KAMU) RW 09 Kelurahan Rungkut yang bertugas menjaga Crab House menjelaskan, bahwa pihaknya melakukan proses penggemukan kepiting yang dilakukan memakan waktu dua minggu hingga setengah bulan dengan menggunakan air payau. 

Material yang digunakan, juga menggunakan material bekas seperti 49 jerigen air yang berfungsi sebagai wadah penggemukan kepiting.

“Kami membeli kepiting yang kurus dari nelayan dengan harga Rp. 40.000 per kilogram. Lalu kami lakukan penggemukan dengan hasil jual 20-30 persen dari harga beli. Artinya, sekitar Rp 70.000 - Rp 90.000 harga jual per kilogram,” ungkap Yoyok.

Pada panen pertama sekitar satu setengah bulan yang lalu, Crab House bisa melakukan penggemukan kepiting hingga mencapai 8 kilogram. 

“Panen perdana kita makan-makan bersama warga, untuk periode yang ini kami akan mencoba menjual kepada warga,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) ASN di jajaran TNI-AD kali ini merayakan usia barunya yang ke-51. Salah satunya, seperti yang digelar di Makodim 0812/Lamongan pada Selasa (29/11).

Perayaan HUT KORPRI yang dipimpin Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf di Aula Kadet Suwoko itu, terlihat berjalan dengan penuh khidmat dengan dibalut nuansa kebersamaan.

Bahkan, perayaan HUT itu diwarnai dengan adanya 10 PNS Kodim yang diketahui sudah memasuki masa purna atau pensiun. 

“Melalui momen ini, kita berharap sinergitas dan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik,” ujar Dandim.

Tema yang diusung pada peringatan HUT KORPRI kali ini, kata Letkol Endi, sangat sejalan dengan visi dan misi para ASN. Tema itu, ialah KORPRI melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri.

“Tema itu, bermakna jika KORPRI harus turut serta melayani masyarakat, dan berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berinovasi demi tumbuh kembangnya perekonomian dan kemajuan negeri,” ungkap Dandim.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga kini masih terus berjuang mengentaskan stunting. 

Penanganannya dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi hingga menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Pada awal masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi di Februari 2021 lalu, tercatat ada 12.788 balita stunting di tahun 2020. 

Tentunya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit. Mengetahui jumlah tersebut, Wali Kota Eri sigap melakukan percepatan penanganan stunting. 

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Wali Kota Eri bersama jajarannya di Pemkot Surabaya. 

Salah satunya adalah dengan membagikan sekaligus sosialisasi manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengatakan, pemberian TTD itu dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali kepada remaja putri di sekolah dan bisa diambil di puskesmas seluruh wilayah Kota Pahlawan. 

“Sosialisasi TTD itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui puskesmas di masing - masing wilayah, kepada remaja putri. Selain itu ada juga giat Krida Gizi yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada. Ada pula Pemeriksaan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah,” kata Tomi, Selasa (29/11).

Bukan hanya itu saja, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya ini menerangkan, pemkot juga melakukan sosialisasi kepada calon pengantin (catin) melalui program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Penari Tampat). 

Di dalam program ini, catin akan mendapatkan beberapa pelayanan, mulai dari pelayanan gizi dan kesehatan hingga konseling. 

Program ini, pemkot menggandeng Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penyuluhan dan pemantauan kesehatan kepada sasaran yang berisiko stunting. Selain pendampingan bagi pasangan catin, juga ada pendampingan untuk ibu dan balita. 

Di dalam kegiatan tersebut, para ibu yang baru memiliki anak usia balita akan diberikan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

Selain itu, juga ada pemberian pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diresepkan oleh Dokter Spesialis Anak kepada balita malnutrisi atau dengan penyakit tertentu.

“Ada pula pemberian Taburan Ceria (Taburia) multivitamin dan mineral untuk balita, memberikan menu sehat pada ibu balita serta mempraktikkan demo memasak makanan sehat. Pak Wali Kota juga ada program pemberian permakanan stunting, Kampung ASI, Jago Ceting yang digerakkan bersama PKK dan lintas sektor, imunisasi, aksi konvergensi penanganan stunting dan masih banyak lainnya,” papar Tomi.

Dengan berbagai program itu, pemkot terbukti berhasil mengurangi stunting di Kota Pahlawan. 

Yang tadinya 12.788 pada tahun 2020, di tahun 2021 dalam masa kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi menurun menjadi 6.722 balita. 

Seiring berjalannya waktu, per Oktober 2022 jumlah balita stunting berangsur turun drastis menjadi 1.055 balita.

Tomi menerangkan, penurunan jumlah balita stunting itu tak lepas dari 8 aksi konvergensi yang dilakukan oleh pemkot selama ini. 

Secara rutin, pemkot melakukan pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kota, mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, PKK, tiga pilar dan peran serta tokoh masyarakat.

“Dengan konvergensi tersebut, sehingga tersusun pemecahan masalah yang ditemukan dengan intervensi sensitif mencapai 70 persen dan spesifik 30 persen, sesuai masing - masing wilayah di kelurahan dan kecamatan,” jelasnya. 

Tomi menambahkan, dalam menangani stunting, pemkot tidak lepas dari peran Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani (Eri Cahyadi). 

Kontribusinya beragam, diantaranya yaitu memberikan edukasi dan motivasi berupa capacity building bagi 6.642 TPK se-Surabaya.

"Beliau juga memberikan edukasi dan memberikan susu, mikronutrien, paket sembako bagi para Ibu hamil resti (resiko tinggi) stunting di setiap kelurahan. Selain itu juga melakukan memimpin program Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting)," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Puncak perayaan HUT KORPRI ke-51 di Aula Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Selasa (29/11) pagi, berjalan dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang turut diikuti oleh Aspers Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Win Nindar itu, diwarnai dengan aksi pemotongan tumpeng yang diserahkan pada Ketua KORPRI Kodam V/Brawijaya, Budi Satono.

Ditemui usai mengikuti rangkaian kegiatan perayaan tersebut, Budi Satono mengatakan jika momentum HUT KORPRI tahun ini, seakan menjadi waktu yang tepat bagi semua ASN di lingkungan Kodam untuk terus memperkuat sinergitas.

“Sehingga, setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh rekan-rekan PNS di lingkungan Kodam ini, nantinya bisa diselesaikan dengan baik,” kata Ketua KORPRI Kodam itu.

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, kata Budi, KORPRI diharuskan bisa menjadi perekat, sekaligus pemersatu bangsa dalam tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis.

“Tentunya, KORPRI akan terus bergerak bersama Pemerintah dalam menciptakan suasana damai dan senantiasa memperkuat solidaritas, hingga gotong-royong,” pungkasnya.


Senin, 28 November 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelum sidak ke RSUD Dr. Soewandhi yang dia sempat ngamuk, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sidak terlebih dahulu ke Puskesmas Sidotopo di Jalan Pegirian, Senin (28/11). 

Di tempat tersebut, ia nampak sumringah karena ternyata Puskesmas Sidotopo itu sudah berubah total setelah dia sidak seminggu sebelumnya.

Saat itu, ia juga sempat bertanya kepada sejumlah pasien yang datang ke Puskesmas Sidotopo tentang pelayanan di puskesmas tersebut, mulai dari antriannya hingga pengambilan obatnya. 

Sebagian besar dari mereka memastikan bahwa puskesmas itu sudah berubah, kini antriannya lebih cepat dan pengambilan obatnya sudah tidak antri lama.

“Saya syukur alhamdulillah karena sebelumnya ketika saya ke sini, tempat ini gak karu-karuan. Sampai saya bilang waktu itu, besok bawa karpet dan rantang kema di sini saja, karena antriannya terlalu lama dan banyak yang antri. Setelah saya beri waktu seminggu untuk berubah, ternyata saat ini sudah berubah total,” tegas Wali Kota Eri setelah menyapa sejumlah pasien di puskesmas tersebut.

Menurut Wali Kota Eri, setelah dia tanya-tanya ke pasien di puskemas tersebut, ternyata yang sudah berubah total adalah pelayanan di Poli Umum semakin cepat karena dokternya dua orang. 

Kemudian, pengambilan obatnya juga semakin cepat. Obat anak-anak yang racikan waktunya sekitar 15 menit, tapi obat untuk orang dewasa sekitar 5-7 menit.

“Setelah berubah total seperti ini, maka saya ingin memberikan reward, saya ingin membuat para pasien yang datang semakin nyaman. Jadi, nanti ruang tunggunya saya tarik ke ke belakang supaya semakin lebar dan nanti akan kita pasang AC, sehingga yang sudah mau masuk (pelayanan), mereka bisa lebih nyaman, dan yang belum waktunya masuk bisa tunggu di luar dan nanti akan kita kasik kipas supaya lebih nyaman,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan alasannya kenapa kembali lagi melakukan sidak ke Puskesmas Sidotopo. 

Bagi dia, sidak yang dilakukannya hingga diupload ke akun instagramnya, harus ditindaklanjuti dan permasalahannya harus diselesaikan. 

Sebab, ia tidak mau hanya melakukan sidak lalu membuat konten semata.

“Jadi, setelah saya sidak, saya masukkan ke Instagram karena saya ingin tahu komentarnya supaya bisa memperbaiki di semua lini. Mohon maaf, mohon maaf selalu saya katakan bahwa tidak hanya buat konten saja tapi tidak ada perubahan. Kalau begitu ya jangan lah. Nah, itulah yang membuat saya bahagia karena di puskesmas ini bisa berubah total dan saya minta untuk terus dipertahankan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sidotopo Galih Satrio Utomo memastikan bahwa setelah Wali Kota Eri sidak seminggu lalu, pihaknya langsung melakukan perbaikan-perbaikan. 

Pertama, semua personil puskesmas terutama para dokter harus standby di puskesmas selama jam pelayanan, sehingga saat ini ada tiga dokter di puskesmas tersebut, dua dokter di Poli Umum dan satu dokter di Poli KIA.

“Nah, sebelumnya ketika disidak Pak Wali, kita hanya ada dua dokter, itu pun yang satu dokter ada kegiatan di sekolah program bersih-bersih telinga. Sekarang sudah ada tiga dokter yang standby selama jam pelayanan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengaku memperbaiki ruang tunggu yang awalnya hanya satu zona, kini dibuat dua zona. Ruang tunggu di dalam atau zona satu untuk anak-anak dan ruang tunggu dewasa atau zona dua di luar atau halaman puskesmas. 

“Petugas farmasinya juga kita tambah satu orang, sehingga pelayanan farmasi atau pengambilan obatnya bisa lebih cepat,” katanya.

Musarofa, salah satu pasien yang mengantar dua anaknya berobat ke Puskesmas Sidotopo langsung berterimakasih kepada Wali Kota Eri karena pelayanan di puskesmas itu sudah lebih cepat, sehingga dia tidak perlu berlama-lama lagi antri di puskesmas itu.

“Saya sering ke puskesmas ini untuk mengobati anak-anak saya. Dulu lama banget antriannya, harus datang pagi-pagi banget supaya bisa dapat nomor antrian awal dan bisa cepat dilayani. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah berubah total, alhamdulillah sudah cepat banget pelayanannya. Terimakasih banyak Pak Eri, semoga Pak Eri selalu diberikan kesehatan untuk melayani warga,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kemarahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Dr. Soewandie Senin (28/11) cukup beralasan.

Ini lantaran ketika mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeko) Surabaya tiba di rumah sakit pemerintah itu.

Wali Kota Eri langsung menemui dan bertanya kepada dua ibu lanjut usia (Lansia) yang hendak pulang seusai mendapatkan perawatan di Poli Orthopedi.

“Bagaimana Bu pelayanannya? Apakah lebih cepat atau bagaimana?” tanya Wali Kota Eri kepada ibu lanjut lansia itu. 

Salah satu ibu menjelaskan bahwa pelayanannya sangat lama. 

Bahkan, ia juga menjelaskan sudah antri sejak pagi dan baru dilayani siang harinya.

Mendapatkan keluhan itu, lalu dengan sopannya Wali Kota Eri mengajak dua ibu-ibu lansia itu menuju Poli Orthopedi lagi. 

Di poli tersebut, Wali Kota Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrian di poli tersebut. 

Ia juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrian, karena di poli tersebut tidak ada.

Perawat itu pun menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah baya itu baru bisa dilayani karena berkas rekam medisnya baru datang juga. 

“Oh berarti ini perkara rekam medisnya yang lama,” kata Wali Kota Eri lalu meminta ajudannya untuk memanggil manajemen RSUD Dr. Soewandhie.

Setelah manajemen datang, Wali Kota Eri menanyakan alasan lamanya rekam medis itu dikirim ke Poli Orthopedi. 

Mereka pun mengakui bahwa berkas ibu tersebut sempat tidak ketemu di ruang berkas rekam medis. 

Wali Kota Eri pun tambah heran dan akhirnya mengajak mereka ke ruang berkas rekam medis. 

“Ayo ke ruang rekam medis, saya pengen tahu apa masalahnya,” tegasnya dengan nada yang mulai meninggi.

Nah, ketika di ruang rekam medis, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini semakin  marah karena petugas pelayan di tempat tersebut sedikit. 

Padahal, pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangat banyak. 

Ia pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. 

Melihat ruang berkas rekam medis, Ia semakin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan seakan kurang tertata.

“Ya pantas saja lama carinya, wong penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu gak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?” tanya Wali Kota Eri kepada para staf yang bagian mencari rekam medis di ruang tertutup itu.

Bahkan di ruangan tersebut, ia juga nampak sangat kecewa dengan para staf itu. 

Sebab, berkali-kali Wali Kota Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi. 

Semakin kecewanya, Wali Kota Eri pun membanting berkas rekam medis itu ke lantai.

Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staf lainnya, mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekam medis itu, dan ternyata hal itu didengar oleh Wali Kota Eri. Akhirnya, ASN itu dipanggil oleh Wali Kota Eri.

“Masak penataannya seperti ini masih dibilang rapi? Ayo kalian semua ikut saya biar kalian tahu bagaimana warga saya yang sakit antri, kasihan warga saya itu,” kata Wali Kota Eri sambil mengajak dan menggandeng ASN perempuan itu naik lift menuju Poli Orthopedi. 

Ia juga mengajak semua staf di ruang rekam medis itu untuk ikut serta ke Poli Orthopedi.

Tiba di depan Poli Orthopedi, Wali Kota Eri menunjukkan betapa lamanya antrian di poli tersebut hanya karena berkas rekam medis yang tidak dikirim-kirim oleh mereka. 

“Ini dilihat. Mereka ada yang sudah antri dari pagi baru dilayani karena rekam medisnya gak datang-datang. Kalian itu kerja di sini dibayari oleh APBD, jangan disia-siakan wargaku,” kata Wali Kota Eri dengan nada tinggi.

Tak lama kemudian, Wali Kota Eri meminta maaf kepada warga yang sudah antri lama. 

Setelah itu, ia langsung mengajak manajemen Soewandhie untuk rapat internal. 

Dalam rapat internal itu, Wali Kota Eri meminta manajemen RSUD Dr. Soewandhie untuk menyiapkan berkas rekam medis itu sehari sebelum pasien itu berobat, karena sebagian besar dari mereka sudah daftar satu hari sebelumnya di aplikasi mereka.

“Jadi, saya minta sebelum poli-poli ini buka, berkas rekam medisnya sudah harus ada di mejanya poli. Itu bagi yang sudah daftar online. Bagi yang baru daftar bisa dipisahkan dan langsung disiapkan juga dengan terpisah,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta manajemen RSUD Dr. Soewandhie untuk menata kembali dokter-dokter yang bertugas di setiap poli. 

Kebutuhan dokter itu disesuaikan dengan banyaknya pasien yang datang setiap harinya. 

“Misal poli ini butuh 4 dokter, jadi 4 dokter itu tidak boleh kemana-mana sampai semua pasiennya terlayani semua. Tolong itu ditata semua dan nanti akan kita masukkan ke kontrak kinerja para manajemen ini,” katanya.

Saat itu, Wali Kota Eri juga meminta mereka untuk menyiapkan televisi di setiap poli yang menunjukkan nomor antrian pasien, sehingga pasien bisa tahu nomor antrian yang sudah dilayani dan belum dilayani. 

“Saya tidak mau tahu pokoknya tiga ini harus sudah selesai seminggu ke depan, itu akan saya  masukkan ke kontrak kinerja para manajemen RSUD Dr. Soewandhie, kalau sudah tidak mampu menyelesaikan itu ya sudah, bisa mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Soewandhi dr. Billy Daniel Messakh memastikan pihaknya akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Eri itu. 

Bahkan, ia juga mengaku sudah menemukan beberapa solusi untuk memperbaiki pelayanan di rumahnya sakitnya itu. 

“Habis ini kita akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngamuk saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. Soewandhie, Senin (28/1).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini marah karena petugas pelayan di tempat tersebut sedikit. 

Padahal, pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangat banyak. 

Ia pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. 

Melihat ruang berkas rekam medis, Ia semakin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan seakan kurang tertata.

“Ya pantas saja lama carinya, wong penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu gak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?” tanya Wali Kota Eri kepada para staf yang bagian mencari rekam medis di ruang tertutup itu.

Bahkan di ruangan tersebut, ia juga nampak sangat kecewa dengan para staf itu. 

Sebab, berkali-kali Wali Kota Eri bertanya seakan tidak menemukan solusi. 

Semakin kecewanya, Wali Kota Eri pun membanting berkas rekam medis itu ke lantai.

Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staf lainnya, mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekam medis itu, dan ternyata hal itu didengar oleh Wali Kota Eri. Akhirnya, ASN itu dipanggil oleh Wali Kota Eri.

“Masak penataannya seperti ini masih dibilang rapi? Ayo kalian semua ikut saya biar kalian tahu bagaimana warga saya yang sakit antri, kasihan warga saya itu,” kata Wali Kota Eri sambil mengajak dan menggandeng ASN perempuan itu naik lift menuju Poli Orthopedi. 

Ia juga mengajak semua staf di ruang rekam medis itu untuk ikut serta ke Poli Orthopedi.

Tiba di depan Poli Orthopedi, Wali Kota Eri menunjukkan betapa lamanya antrian di poli tersebut hanya karena berkas rekam medis yang tidak dikirim-kirim oleh mereka. 

“Ini dilihat. Mereka ada yang sudah antri dari pagi baru dilayani karena rekam medisnya gak datang-datang. Kalian itu kerja di sini dibayari oleh APBD, jangan disia-siakan wargaku,” kata Wali Kota Eri dengan nada tinggi.

Tak lama kemudian, Wali Kota Eri meminta maaf kepada warga yang sudah antri lama. 

Setelah itu, ia langsung mengajak manajemen Soewandhie untuk rapat internal. 

Dalam rapat internal itu, Wali Kota Eri meminta manajemen RSUD Dr. Soewandhie untuk menyiapkan berkas rekam medis itu sehari sebelum pasien itu berobat, karena sebagian besar dari mereka sudah daftar satu hari sebelumnya di aplikasi mereka.

“Jadi, saya minta sebelum poli-poli ini buka, berkas rekam medisnya sudah harus ada di mejanya poli. Itu bagi yang sudah daftar online. Bagi yang baru daftar bisa dipisahkan dan langsung disiapkan juga dengan terpisah,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta manajemen RSUD Dr. Soewandhie untuk menata kembali dokter-dokter yang bertugas di setiap poli. 

Kebutuhan dokter itu disesuaikan dengan banyaknya pasien yang datang setiap harinya. 

“Misal poli ini butuh 4 dokter, jadi 4 dokter itu tidak boleh kemana-mana sampai semua pasiennya terlayani semua. Tolong itu ditata semua dan nanti akan kita masukkan ke kontrak kinerja para manajemen ini,” katanya.

Saat itu, Wali Kota Eri juga meminta mereka untuk menyiapkan televisi di setiap poli yang menunjukkan nomor antrian pasien, sehingga pasien bisa tahu nomor antrian yang sudah dilayani dan belum dilayani. 

“Saya tidak mau tahu pokoknya tiga ini harus sudah selesai seminggu ke depan, itu akan saya  masukkan ke kontrak kinerja para manajemen RSUD Dr. Soewandhie, kalau sudah tidak mampu menyelesaikan itu ya sudah, bisa mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Soewandhi dr. Billy Daniel Messakh memastikan pihaknya akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Eri itu. 

Bahkan, ia juga mengaku sudah menemukan beberapa solusi untuk memperbaiki pelayanan di rumahnya sakitnya itu. 

“Habis ini kita akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., yang diwakili oleh Danguspurla Koarmada II Laksma TNI Deny Prasetyo memimpin upacara penyambutan kedatangan KRI Diponegoro-365 (KRI DPN-365) setelah sukses mengikuti ajang International Fleet Review (IFR) 2022 di Yokosuka dan Teluk Sagami Jepang dalam rangka memperingati 70 tahun Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF), bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Senin (28/11). 

Di bawah komando Letkol Laut (P) Kurniawan Koes Atmadja, S.E., KRI DPN-365 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Welcome Ceremony dan Welcome Reception yang dipimpin oleh Panglima Armada Japan Maritime Self-Defence Force (JMSDF), melaksanakan Open Ship, Cocktail Party, Sailing Pass dengan Kapal VIP JS Izumo, menjadi juara pertama dalam pertandingan futsal antar negara atau Goodwill Games, dan Multilateral Exercise SAREX, dimana KRI Diponegoro yang tergabung dalam Task Unit Rescue melaksanakan pencarian dan penyelamatan kapal yang mengalami kebakaran di laut. 

Dalam sambutan Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Danguspurla Koarmada II mengucapkan terima kasih dan bangga atas keberhasilan yang telah dicapai yakni menyelamatkan satu anggota Japan Maritime Self Defence Force (JMSDF) yang tenggelam di Dermaga Funakoshi Naval Base, dan hal ini juga mendapatkan apresiasi yang baik dari pihak JMSDF. 

“Keberhasilan yang telah diperoleh tentunya tidak lepas dari kerja sama, soliditas, profesionalisme, semangat, kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dari seluruh personel Satgas,” ujarnya.

Keberhasilan prajurit KRI DPN-365 dalam mengemban tugas diplomasi ini, sesuai dengan perintah Pangkoarmada II Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., sebagai implementasi dari perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yakni dimanapun TNI AL berada harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajarannya agar menyiapkan rencana manajemen risiko. 

Perencanaan manajemen risiko ini diharapkan dapat disiapkan sebelum mulai menjalankan program dan kegiatan kerja pada tahun anggaran 2023 mendatang.

Demikian disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat membuka acara 'Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Risiko' bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Alexander Rubi Setyoadi.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat dan Lurah tersebut, yang berlangsung di Graha Sawunggaling Lantai 6 Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (28/11).

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa seorang pemimpin atau leader harus tahu terhadap manajemen risiko dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan. 

Menurutnya, manajemen risiko ini harus dilakukan dan dipetakan sejak awal perencanaan sebelum anggaran dijalankan.

"Contohnya seperti akan memasang U-ditch saluran di kampung, itu juga harus dihitung manajemen risikonya. Misal ketika sudah digali tiba-tiba U-ditch habis, tiba-tiba U-ditch tidak terkirim, terus bagaimana? Inilah yang harus dihitung betul manajemen risikonya seperti apa," kata Wali Kota Eri.

Sama halnya dalam penyelesaian stunting, Wali Kota Eri itu menyebutkan, bahwa harus ada yang memastikan bayi tersebut mendapatkan bantuan makanan dengan asupan protein bergizi. 

Nah, ketika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyiapkan makanan, maka harus dapat dipastikan jika masakannya mengandung protein bergizi.

"Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing leader," ujarnya mencontohkan.

Apalagi, pada tahun 2023, anggaran pemkot sebesar Rp3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, maka ia meminta agar manajemen risikonya harus jelas dan pasti. 

Oleh sebabnya, melalui kegiatan sosialisasi ini, ia meminta Kepala PD, Camat dan Lurah agar mempelajari manajemen risiko dengan jelas.

"Sehingga teman-teman gunakan sebesar-besarnya peluang ini, pelajari manajemen risiko untuk bertanya langsung kepada ahlinya," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Di lain hal, Wali Kota Eri juga berharap kepada jajarannya agar pada saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023, tidak segan untuk meminta pendampingan Inspektorat Surabaya. 

Termasuk juga meminta pendampingan BPKP bagi Perangkat Daerah (PD) yang memiliki risiko berat.

"Sehingga sebelum ada kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian maka ketika ada permasalahan-permasalahan dapat kita lewati dan menjadikan pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh Kota Surabaya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya, Ikhsan dalam laporannya menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan manajemen risiko ini dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). 

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Surabaya untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023.

"Diharapkan setelah mengikuti acara sosialisasi ini seluruh perangkat daerah akan memahami bagaimana penilaian risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh masing-masing perangkat daerah," kata Ikhsan.

Termasuk pula, Ikhsan menyebut, bagaimana juga perangkat daerah  dapat melakukan mitigasi dan pengurangan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023. 

"Tahun lalu kita sudah membuat manajemen risiko ini. 

Kemudian Insyaallah di bulan-bulan ini, Bapak-Ibu kembali membuat manajemen risiko untuk kegiatan tahun 2023," ujar dia.

Menurutnya, memetakan manajemen risiko dalam menyusun kegiatan dan program pada tahun 2023, sangatlah penting. 

Terlebih, dalam program dan kegiatan yang memiliki risiko tinggi, diperlukan pemetaan untuk bagaimana mitigasi dan cara penyelesaiannya.

"Sehingga diharapkan nanti sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Kita akan bersama-sama didampingi oleh BPKP, karena selama ini kita didampingi terus Tim BPKP untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkot Surabaya," pungkasnya.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive