Kasrem Baladhika Jaya Sambut Kedatangan Tim Pengendalian Program

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kepala Staf Korem 083/Baladhika Jaya, Letkol Inf Ahmad Juni Toa menyambut kedatangan tim pengendalian program atau Dalprog dari Srenad di Makorem pada Kamis (01/12) siang.

Kasrem menjelaskan, kedatangan tim Dalprog itu bertujuan untuk memastikan jika semua program-program di Korem Baladhika Jaya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Mabesad.

“Adapun tujuan dilaksanakannya Dalprog ini, supaya pelaksanaan dan kegiatan dilakukan secara teliti, cermat, obyektif dan akuntabel dalam mewujudkan efektitas dan efisiensi,” kata Letkol Juni Toa.

Kedatangan tim Dalprog, kata dia, dinilai sangat penting. Pasalnya, tim itu nantinya mampu mewujudkan system manajemen suatu organisasi yang strategis.

“Hasil-hasil peninjauannya itu, nantikan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Satuan,” jelasnya.

Read More

Peringatan Hakordia Tahun 2022, Wali Kota Eri Cegah Korupsi dengan Tingkatkan Integritas Pelayanan Publik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Gedung Negara Grahadi dan Balai Pemuda, Alun - alun Suroboyo, Kamis (1/12).

Dalam acara tersebut, ia menyambut sekaligus mendampingi para tamu undangan yang hadir, mulai dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta masih banyak lainnya. 

Wali Kota Eri bersama rombongan berjalan keliling menilik satu persatu booth pameran inovasi antikorupsi dari masing-masing perwakilan pemerintah kota/kabupaten. 

Dalam memaknai peringatan Hakordia Tahun 2022, Wali Kota Eri berkomitmen meningkatkan pelayanan terintegritas di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Di peringatan Hari Antikorupsi akan kita tingkatkan integritas kita untuk menjaga batin kita, menjaga diri kita dari bahaya korupsi. Karena kita sebagai pelayan harus memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat,” kata Wali Kota Eri.

Dalam meningkatkan dan menjaga integritas pelayanan, Wali Kota Eri Cahyadi menerangkan, akan membuat sistem elektronik pada proses pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga proyek apa saja yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kota (Pemkot). 

Dengan cara seperti itu, maka serapan anggaran akan transparan dan diketahui oleh masyarakat. 

Wali Kota Eri itu juga menjelaskan, transparansi serapan anggaran pemkot itu akan dipampang di tempat publik, baik itu melalui layar televisi hingga videotron. 

“Nanti dipampang di kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan juga, biar masyarakat tahu,” jelas Cak Eri.

Komitmen Wali Kota Eri menghindari terjadinya praktik korupsi bukan hanya pada pelayanan di lingkup Pemkot Surabaya saja, akan tetapi juga berkolaborasi dengan seluruh kepala daerah di Jatim. 

Menurutnya hal tersebut bagian dari ikhtiar Pemkot Surabaya menghindari terjadinya praktik korupsi. 

“Buat kami, kepala daerah di wilayah Jatim itu kita sama - sama menjaga wilayahnya dari korupsi, sudah kita lakukan. Ketika dalam memberantas korupsi dibutuhkan, kita siap kolaborasi dan sinergi, maka ada saling keterbukaan dan transparansi,” imbuhnya.

Terakhir, ia menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Pahlawan, menjadikan Hakordia Tahun 2022 ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan integritas dalam hal apapun. 

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya praktik korupsi ia ingin masyarakat bersama - sama mengedukasi tentang bahaya hal tersebut. 

“Mari kita hapus dari tingkat korupsi yang paling kecil, kalau kita bisa hilangkan korupsi maka kota ini akan menjadi baldatun toyibatun warobun ghofur,” pungkasnya. 

Read More

Babinsa Diterjunkan di Banjarangkan, Kawal Penyaluran Sembako

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen menerjunkan beberapa aparat Babinsa di Kantor Desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Kamis (01/12) siang.

Bukan tanpa sebab, pengerahan beberapa aparat Babinsa itu ditujukan untuk melakukan pengawalan adanya penyaluran sembako yang ditujukan bagi para penyandang disabilitas.

“Tugas Babinsa memastikan jika sembako itu diserahkan kepada yang berhak,” kata Dandim ketika dihubungi melalui via seluler miliknya.

Selain Babinsa, Dandim menambahkan jika di lokasi tersebut juga terdapat beberapa aparat terkait, salah satunya dari Polsek setempat yang ikut berpartisipasi mengawal penyaluran sembako tersebut. 

“Kita semua bersinergi,” jelasnya.

Perlu diketahui, penyaluran sembako itu merupakan hasil dari simpan pinjam masyarakat yang diwadahi oleh pihak Bumdesma. Penyerahan itu, dilakukan selama setahun, dan diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Read More

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemkot Surabaya Minta Pemilik Kuatkan Konstruksi Bangunan Reklamenya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta penyelenggara atau pemilik papan reklame di Kota Surabaya untuk menambah kekuatan konstruksi bangunan. 

Hal ini harus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad memastikan bahwa pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat kepada penyelenggara atau pemilik papan reklame yang ada di seluruh titik di Kota Surabaya. 

Surat yang pertama pada tanggal 23 September 2022 dan surat yang kedua pada 28 November 2022.

“Inti dari kedua surat itu sebenarnya sama, yaitu kami meminta mereka untuk melakukan pengawasan, pengecekan ulang, dan perbaikan konstruksi reklame secara rutin. Bahkan, kami juga meminta pemilik reklame itu untuk menambah kekuatan konstruksi bangunan,” kata Irvan di ruang kerjanya, Kamis (1/12).

Menurutnya, hal itu harus dilakukan secara rutin karena pemkot tidak ingin ada hal-hal yang dapat mengakibatkan ganggu atau kerusakan di lingkungan sekitar lokasi reklame. 

Pemkot juga tidak ingin ada reklame roboh yang dapat merugikan orang lain. 

“Soalnya akhir-akhir ini sering hujan lebih disertai angin kencang, jadi harus ekstra hati-hati,” tegasnya.

Irvan juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame disebutkan bahwa penyelenggara reklame wajib bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame tersebut.

Makanya, ia mengirimkan surat kepada penyelenggara atau pemilik reklame untuk mengingatkan kembali supaya bertanggungjawab penuh terhadap reklamenya masing-masing. 

Sebab, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, pemilik reklame itulah yang harus bertanggungjawab penuh.

“Sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, makanya perlu kita ingatkan mereka, supaya lebih waspada dan menguatkan lagi konstruksi bangunan reklame tersebut,” tegasnya.

Di samping itu, Irvan juga meminta warga untuk tidak berteduh di bawah papan reklame ketika hujan lebat diserta angin kencang. Sebab, tidak ada yang tahu papan reklame itu akan kokoh atau akan roboh. 

“Mohon berteduh di tempat yang aman, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di Kota Surabaya ini,” pungkasnya.

Read More

Jalan Poros di Desa Dadapan Dapat Sentuhan Hangat dari Babinsa

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Berbagai program pembangunan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mulai digencarkan. Salah satunya, pengecoran jalan poros di Desa Dadapan pada Kamis (01/12) siang.

Pengecoran itu, dilakukan oleh aparat Babinsa Solokuro. Tentunya, pengecoran tersebut pun mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Danramil Solokuro, Kapten Cba Mulyanto menjelaskan beberapa warga terlihat antusias membantu para Babinsa yang saat itu terlihat sibuk melakukan pengecoran jalan tersebut.

“Ada beberapa warga yang datang. Mereka ikut berpartisipasi membantu Babinsa,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, keberadaan warga di lokasi pengecoran jalan tersebut merupakan bukti jika Kemanunggalan TNI dan rakyat di Solokuro, selama ini mampu terawat dan terwujud dengan baik.

“Kemanunggalan itu, akan terus kami pelihara dan kita bina,” pungkasnya.

Read More

Cegah Tawuran, Pemkot Bersama TNI-Polri Masifkan Patroli Asuhan Rembulan di 31 Kecamatan Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama jajaran TNI dan Polri meningkatkan patroli Asuhan Rembulan. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran antar remaja ataupun balap liar saat malam hari.

"Setiap malam dilakukan Operasi Asuhan Rembulan dengan melibatkan TNI dan Polri," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Kamis (1/12).

Bahkan, Eddy juga menyebutkan bahwa sejak Rabu (30/11), 31 camat se-Kota Surabaya mulai melakukan patroli Asuhan Rembulan di masing - masing wilayahnya. 

Patroli dilakukan dengan cara menyisir ke daerah-daerah yang berpotensi digunakan lokasi tawuran atau balap liar.

"Sudah dibuatkan perintah kepada seluruh camat mulai kemarin malam melakukan patroli Asuhan Rembulan tingkat kecamatan dengan melibatkan TNI dan Polri dengan titik-titik rawan per-kecamatan," ujarnya.

Pihaknya memastikan, bakal terus memasifkan operasi Asuhan Rembulan tersebut. 

Upaya itu dilakukan untuk memastikan kondusifitas Kota Pahlawan. Jika dalam patroli ditemukan remaja yang terindikasi akan melakukan tawuran, tentu saja pihaknya tak segan untuk mengamankan. 

"Apabila ditemukan, (kita) amankan untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan lebih lanjut dari pemkot, sekolah dan orang tua," tegasnya.

Tak hanya itu, Eddy juga mengaku telah menerapkan sejumlah langkah preventif untuk mencegah terjadinya tawuran antar remaja atau balap liar di Kota Surabaya. 

Namun demikian, ia juga meminta keterlibatan masyarakat dan peran serta orang tua untuk memantau dan memonitor anaknya setiap malam pada pukul 21.00 WIB agar dipastikan aman di rumah.

"Apabila ditemukan kerumunan anak anak muda lebih dari 5 orang dan terindikasi mengganggu Trantibum (ketentraman dan ketertiban umum), segera laporkan ke Command Center 112," pesan dia.

Di sisi lain, Satpol PP Surabaya bakal terus menggiatkan program Sahabat Satpol Goes To School. Program yang dilaksanakan setiap minggu ini dilakukan dengan cara berkeliling ke sekolah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pelajar tentang ketertiban anak sekolah.

Sementara di tempat terpisah, Camat Pabean Cantian Kota Surabaya, Muhammad Januar Rizal menyatakan, pihaknya bersama Koramil dan Polsek sejak Rabu (30/11/2022) kemarin, telah memasifkan patroli Asuhan Rembulan. Patroli dilakukan dengan cara menyisir ke daerah-daerah yang berpotensi rawan terjadinya tindakan yang mengganggu Trantibum.

"Tadi malam sudah kita laksanakan operasi bersama tiga pilar. Kita sisir daerah-daerah rawan seperti di Jalan Rajawali, Jalan Kembang Jepun, Kalimas Barat dan Kalimas Baru," kata Rizal.

Tak berhenti di sana, Rizal menyebut, jika patroli Asuhan Rembulan juga mendatangi warung-warung kopi yang masih buka 24 jam dengan pengeras suara. 

Karena menurutnya, awal dari keributan itu bisa saja terjadi karena keresahan dari warga.

"Tadi malam kita juga datangi warung kopi di Jalan Rajawali yang menyetel musik suara kenceng. Jadi kita pesan ke mereka bahwa boleh buka 24 jam, tapi kita minta agar pengeras suara atau speaker mulai pukul 22.00 WIB atau 23.00 WIB supaya dimatikan," ungkap dia.

Selain menyasar warung-warung kopi yang buka 24 jam, patroli Asuhan Rembulan Pabean Cantian juga melakukan pengawasan di Jalan Kembang Jepun. Menurut Rizal, kawasan itu pada hari biasa berpotensi digunakan untuk lokasi balap liar para remaja. 

"Jalan Kembang Jepun kalau hari-hari biasa itu sepi, juga rawan terjadinya balap liar. Jadi, kita standby juga di sana," terangnya.

Dari hasil patroli tadi malam, Rizal juga mengaku menjaring tiga remaja yang terindikasi akan mengarah ke tindakan yang mengganggu trantibum. 

Saat itu ketiga remaja tersebut ditemukan tengah nongkrong di kawasan Jalan Kalimas Barat tengah malam. 

"Itu kita amankan 3 anak yang sekiranya bergerombol. Kita lakukan langkah persuasif, akhirnya kita minta mereka untuk pulang," jelasnya.

Rizal memastikan bahwa patroli Asuhan Rembulan di wilayah Kecamatan Pabean Cantian akan rutin dilakukan setiap malam. Sedikitnya, 14 personel dikerahkan dalam setiap giat patroli tersebut. 

Para personel itu terdiri dari petugas gabungan dari jajaran kecamatan, kelurahan, polsek dan koramil. 

"Insyaallah mulai tadi malam, akan kita terus rutinkan. Pak Kapolsek dan Danramil juga sudah menyampaikan bahwa patroli ini akan kita laksanakan setiap malam," pungkasnya. 

Read More

Pangkoarmada II Terima Kunjungan Kerja Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., menerima kunjungan kerja Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, S.Sos., di Ruang VIP Nala Koarmada ll Ujung Surabaya, Rabu (30/11).

Kunjungan kerja Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto tersebut, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi dengan Pangkoarmada II terkait percepatan modernisasi alutsista yang digunakan dalam berbagai pelaksanaan operasi dan latihan oleh Koarmada II.

Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat, pada kesempatan tersebut menyambut baik kedatangan Tim Koordinasi Percepatan Modernisasi Alutsista, selanjutnya memberikan informasi-informasi mengenai alutsista yang dimiliki oleh Koarmada II dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas TNI AL.

Kegiatan ini merupakan bentuk perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan.

Read More

Surabaya Menjadi Mercusuar Gerakan Anti Korupsi di Peringatan Hakordia Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 1 - 2 Desember 2022.

Peringatan Hakordia tahun 2022 yang digelar selama dua hari itu, akan berlangsung di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih, Alun - alun Suroboyo.

Di peringatan Hakordia tahun 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) dan masyarakat Surabaya untuk menjadi insan anti korupsi. 

Menurut dia, langkah pemkot dalam menciptakan insan anti korupsi harus dimulai dari sejak dini.

“Oleh karena itu, kami bukan hanya memberikan bekal anti korupsi kepada jajaran di pemkot, akan tetapi juga memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan bahaya korupsi di kalangan pelajar,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Rabu (30/11).

Selain memberikan materi anti korupsi sejak dini kepada pelajar, Wali Kota Eri melanjutkan, pada akhir Desember 2022 seluruh kantor di lingkup pemkot, baik itu dinas, kecamatan, dan kelurahan, diwajibkan untuk menayangkan hasil penyerapan anggarannya melalui persentase via digital. 

“Jadi kita pampang secara elektronik, agar transparan. Sehingga masyarakat tahu, penyerapannya berapa persen, proyek yang sudah dikerjakan berapa persen, nanti akan terlihat semuanya. Karena setiap kantor dinas, kecamatan, maupun kelurahan harus bertanggung jawab dengan penyerapan anggarannya,” paparnya.

Bukan hanya itu, dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di jajaran pemkot, Wali Kota Eri juga menerapkan kontrak kinerja pada masing - masing pegawainya di dinas, kecamatan hingga kelurahan. 

Dengan seperti itu, maka kepala dinas, camat, dan lurah akan terawasi target kinerjanya. 

Wali Kota Eri menyampaikan, dalam melakukan pengawasan kinerja jajarannya tidak bisa dilakukan sendiri. 

Oleh karena itu, ia ingin masyarakat dan media massa turut menjadi pengawas jajarannya di dinas, kecamatan, dan kelurahan. 

“Ketika semakin banyak melakukan pengawasan, maka kinerjanya akan semakin cepat dan baik. Jangan hanya cepat, tetapi grusa - grusu (terburu - buru), karena kalau saya mantau sendiri akan susah, dengan digitalisasi maka masyarakat hingga wartawan, semua bisa mantau,” jelasnya.

Di samping itu, Direktorat Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup), Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, alasan mengapa Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah dalam memperingati Hakordia di Tahun 2022. 

Karena Surabaya menjadi salah satu kota yang strategis untuk menjadi mercusuar anti korupsi di Jawa Timur. 

Dalam peringatan Hakordia pada 1-2 Desember 2022 mendatang, akan ada beberapa tema acara yang digelar, antara lain seminar anti korupsi bertajuk 

“Perbaikan Tata Kelola Terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)”, pameran produk sistem anti korupsi dari masing - masing daerah di Jatim, hingga sosialisasi penguatan anti korupsi.

“Dalam kegiatan ini, Direktorat Wilayah III KPK juga mengundang 6 perwakilan gubernur. Diantaranya Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jatim itu sendiri. Serta ada jajaran TNI/Polri hingga Kejaksaan,” ujar Bahtiar. 

Bahtiar berharap, Kota Surabaya bisa menjadi mercusuar yang mampu menyebarkan gerakan anti korupsi hingga ke daerah - daerah yang ada di wilayah Jatim. 

Selain itu diharapkan Surabaya juga bisa menjadi pioner gerakan desa anti korupsi pada peringatan Hakordia Tahun 2022. 

“Saya harap Surabaya bisa menjadi pijar mercusuar yang menyinari wilayah atau desa - desa di Jatim, menyerukan gerakan anti korupsi,” pungkasnya. 

Read More

Pencarian dan Penyelamatan Kapal Selam TA 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu, membuka briefing latihan Pencarian dan Penyelamatan Kapal Selam (PPKS) TA 2022, bertempat Gedung Mandalika Kolat Koarmada II, Ujung Surabaya. Rabu (30/11). 

Kegiatan PPKS tersebut, nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 12 Desember 2022 di Pantai Pasir Putih Situbondo.

Dalam amanat Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Dansatsel Koarmada II menyampaikan saat ini kita dihadapkan pada perkembangan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang semakin canggih, dimana perkembangan tersebut menuntut kita untuk dapat berjalan bersama dan terus meningkatkan profesionalisme kita. perkembangan teknologi alutsista dan tantangan tugas yang semakin kompleks, berimbas pada rencana strategis TNI Angkatan Laut terutama dalam upaya memenuhi kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Dengan mengadakan peremajaan alutsista dan program pengembangan profesionalisme prajurit, tentunya misi dan visi TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut kedaulatan negara republik Indonesia akan tercapai.

Salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit adalah melalui latihan. 

Latihan merupakan suatu langkah atau tahapan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan operasional unsur-unsur TNI AL dan keterpaduan antar satuan serta untuk menguji doktrin pelaksanaan suatu operasi.

Latihan ini dilatarbelakangi atas pentingnya peranan unsur kapal selam dalam setiap operasi, baik di masa damai maupun di masa perang. Dalam menjalankan operasionalnya, kapal selam memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan kemampuan TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan kapal selam baik personel maupun material kapal selam.

"Pangkoarmada II berpesan kepada seluruh peserta latihan agar melaksanakan latihan ini dengan serius dan penuh tanggung jawab disertai semangat dan dedikasi yang tinggi sehingga latihan dapat berjalan dengan baik dan lancar”, ungkapnya.

Pelatihan ini sesuai dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan SSAT yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi.

Read More

Besok, KPK Gelar Hari Antikorupsi Sedunia di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) Tahun 2022 di Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari mulai dari 1-2 Desember 2022 di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Surabaya. 

Adapun rangkaian acara yang akan dilakukan adalah pendidikan antikorupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talkshow, diskusi media, dan pentas seni.

Rangkaian kegiatan ini akan melibatkan edukasi antikorupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Ketua KPK Republik Indonesia (RI), Firli Bahuri mengatakan, Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. 

Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda, Kalimantan Timur; Bali; Medan, Sumatera Utara; dan akan mencapai puncaknya pada 9 Desember 2022 di Jakarta.

“Kota Surabaya dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” kata Firli Bahuri, Rabu (30/11).

Firli Bahuri menjelaskan, bahwa melihat direktori perkara korupsi di Provinsi Jawa Timur, KPK mencatat terdapat 114 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi ini. 

Sementara hingga Oktober 2022, KPK telah menerima sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

“Kasus suap, pemberian hadiah/janji, dan gratifikasi menjadi jenis korupsi yang paling banyak menjerat para tersangka. Secara nasional, kasus korupsi karena penyuapan juga menjadi yang paling tinggi dengan catatan 867 kasus,” jelas dia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK senantiasa melakukan tiga pendekatan melalui konsep Trisula yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. 

Ketiga konsep ini berjalan secara simultan dengan tujuan menurunkan angka korupsi di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.

“Upaya pendidikan yang telah KPK lakukan di Jatim antara lain dengan melakukan serangkaian kegiatan kuliah umum anti korupsi kepada para mahasiswa di antaranya di Universitas Airlangga, Bimtek Keluarga Berintegritas, dan Bimtek Desa Antikorupsi. Dari sisi pencegahan KPK memiliki beberapa program seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP),” ujar dia.

Data SPI 2021, Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor cukup baik dimana total rerata nilai Jawa Timur adalah 75,24 yang didapatkan dari rerata nilai komponen internal dan eksternal. 

Skor ini masuk ke dalam kategori waspada dan hal baiknya skor ini di atas skor rerata nasional yaitu 72,4.

Meskipun mendapatkan skor cukup baik, KPK meminta Provinsi Jatim tidak terlena dengan pencapaiannya dan senantiasa bekerja meningkatkan pelayanan terhadap publik. 

Pada tahun 2022, KPK berharap tidak ada lagi daerah di Jatim yang masuk ke dalam kategori sangat rentan.

“Provinsi Jatim tercatat mendapatkan nilai rerata Monitoring Center for Prevention sebesar 87 dari total nilai capaian 93. Tentunya capaian ini cukup baik untuk diteruskan,” ungkap dia.

Sementara itu, KPK meminta seluruh stakeholder meningkatkan capaian ini dan menjalankan area intervensi di dalam MCP. 

8 area intervensi di MCP merupakan sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah dan mencegah korupsi.

“8 area itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; dan Tata Kelola Dana Desa,” kata dia.

Lebih lanjut, KPK melalui Kedeputian Korsup juga telah mendorong peningkatan ekonomi daerah. 

Roda perekonomian melalui UMKM punya potensi yang besar untuk diperhatikan dan dilakukan proses pembinaan yang maksimal oleh Pemkab.

“Melalui kegiatan ini, KPK berharap Pemda harus membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi,” tegas dia.

Untuk masyarakat, KPK berharap semakin memupuk budaya antikorupsi dimanapun dan kapanpun. 

Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Tentunya, dari sekian banyak program KPK dan peran serta masyarakat, media memiliki peranan penting. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat berperan dengan memberikan informasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya. 

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Sertijab Dua Jabatan Strategis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab)  Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangkoarmada II dan Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, yang berlangsung di Lounge Majapahit dan Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya. Rabu (30/11).

Adapun dua jabatan strategis pejabat Koarmada II yang telah diserahterimakan diantaranya Kapoksahli koarmada II yang sebelumnya dijabat oleh Laksma TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., kini telah diserahterimakan kepada Laksma TNI Endra Sulistiyono, S.E., M.M., selanjutnya jabatan Danguskamla Koarmada II yang sebelumnya dijabat oleh Laksma TNI I Gung Putu Alitjaya, S.H., M.Si., diserahterimakan kepada penggantinya Laksma TNI Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP.

Dalam kesempatan ini, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan adalah salah satu bukti bahwa suatu organisasi mengalami dinamisasi, secara spiritual serah terima jabatan adalah bentuk puji syukur kita kepada Tuhan YME atas segala hasil kerja yang telah dicapai sekaligus sebagai pernyataan diri dan janji kita untuk terus mampu berkarya dengan optimal. Karya tersebut akan senantiasa dituangkan dalam kerja nyata melalui tugas pembinaan operasi dan latihan yang senantiasa akan terus dikembangkan sesuai dengan tantangan tugas kedepan," terangnya.

Tak hanya itu, Pangkoarmada II juga menyampaikan bahwa kerja sama antar unsur dalam organisasi Koarmada II juga akan mampu mewujudkan visi dan misi Koarmada II sebagai komponen kekuatan pertahanan negara di laut yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global," pungkasnya.

Kegiatan Sertijab ini juga sebagai implementasi dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di bidang pengembangan SDM TNI AL yang unggul dan profesional.

Read More

Dakwaan Tak Jelas, Ferry Jocom Pertanyakan Jaksa Tak Seret Sunadi Cs Jadi Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ferry Jocom menganggap Jaksa Penunutut Umum (JPU) Kejari Surabaya salah dalam menguraikan peristiwa hukum yang dilakukan kliennya serta bertolak belakang dengan peristiwa yang sebenarnya.

Ini dikatakannya dalam nota pengajuan Duplik sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Dalam dakwaannya saudara Jaksa Penuntut  Umum dalam mengurai peristiwa pidana adalah “setengah hati” dan tidak merangkai peristiwa pidana sebagaimana yang sebenarnya yakni bisa dilihat dari peristiwa pidana yang diurai oleh Jaksa Penuntut umum sepotong-sepotong," kata Iwan Hari Murti Penasehat Hukum terdakwa Ferry Jocom di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (30/11).

Tak hanya itu Iwan Hari Murti juga menilai dakwaan jaksa tidak jelas arah hukumnya sebab hanya mengurai peristiwa hukum dari kesalahan terdakwa Ferry Jocom.

Sedangkan peran-peran pihak lain yang turut serta, yang membantu perbuatan yang dilakukan terdakwa Ferry Jocom ini dilewatkan begitu saja.

Padahal ada keikutsertaan dan peran pembantuan terhadap peristiwa pidana yang didakwakannya.

"Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya mendudukkan masalah hukum dan beban hukum hanya kepada terdakwa Ferry Jocom. Padahal uraian peristiwa terhadap terdakwa Ferry Jocom ini sangat berangkai. Ada pihak lain yang terlibat yang turut serta dan melakukan pembantuan perbuatan pidana terhadap terdakwa Ferry Jocom," paparnya

Hal ini menurut Iwan Hari Murti dapat dilihat dalam dakwaan jaksa terhadap terdakwa Ferry Jocom yakni didakwa dengan ketentuan pasal 10 huruf  (a) dan huruf (b) Jo Pasal 15 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal  53 (1) KUH Pidana,.

Artinya dengan cara menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang dikuasai karena jabatannya selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  satuan Polisi  Pamong Praja  Kota Surabaya.

Juga dengan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut dengan cara menyuruh saksi Sunadi alias Cak sun, Yateno alias Yatno, Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya  dan Slamet Sugianto alias Sugi.

"Kenapa orang tersebut tidak dilibatkan sebagai tersangka dan atau terdakwa  dalam perkara ini, padahal rangkaian perbuatan dari peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferry Jocom adalah suatu rangkaian peristiwa hukum yang ada korelasinya secara hukum dan juga mempunyai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku sebuah peristiwa hukum. Peran dari Sunadi alias Cak Sun, Yateno alias Yatno, Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan Slamet Sugianto alias Sugi adalah sangat sentral dan merupakan pelaku langsung peristiwa penjualan  barang yang ada di Gudang Satpol PP Kota Surabaya dan merekalah yang mencarikan pembeli dan menerima uang hasil penjualan   sebesar Rp500 juta," paparnya.

Seperti diberitakan, eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More