Rabu, 14 Desember 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penolakan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) semakin gencar dilakukan. 

Kali ini, penolakan itu datang dari legislator Surabaya, karena memang pelaku UMKM di bidang minuman berpemanis di Kota Pahlawan cukup banyak.

“Kalau saya berpendapat, ini jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” tegas Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Rabu (14/12).

Menurutnya, kalau pun nanti cukai ini terpaksa harus diterapkan, jangan sampai memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dalam tingkatan mikro, karena mereka ini modalnya terbatas dan harus membangun survival pasca pandemi Covid-19. 

Bagi dia, pandemi Covid-19 ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, dan sekarang ini mereka tengah membangun survival untuk terus menjalankan usahanya itu.

“Saya sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro. Apalagi sekarang ini kita tengah melakukan pemulihan ekonomi karena selama dua tahun kena Covid-19,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Surabaya dan nantinya juga rekan-rekan legislatornya akan siap menjembatani dan memfasilitasi untuk mengajak bicara semua stakeholder, sehingga rencana pengenaan cukai ini bisa didengarkan para stakeholder ini. 

“Jeritan para pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kita akan cari solusi bersama,” tegasnya. 

Sementara itu, Sabar, Koordinator UMKM di Kampung Lawas Maspati, Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, mengaku sangat menolak kebijakan terebut. 

Menurut Sabar, selama hantaman pandemi Covid-19 cukup banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

"Bukan disebabkan pandemi saja, tapi pemain di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan," paparnya.

Pria yang juga Ketua RW VI Maspati itu mengaku kesulitan mendapat margin dari penjualan produk bila wacana itu diterapkan. 

Masalahnya pelaku usaha harus berhitung beban produksi dan operasional, bila pajak diterapkan. 

Belum lagi persaingan harga makin menjepit penjualan.

"Ini yang harus dipikir ulang. Kebijakan itu pasti membebani kami, meskipun saya pribadi belum tahu kapan diimplementasikan," ujarnya.

Pelaku UMKM produsen MBDK, ice cream dan dessert, Anggi juga memiliki pandangan serupa. 

Dia keberatan bila cukai MBDK diterapkan, karena bisa menjadi beban pelaku usaha skala kecil.

Penerapan cukai MBDK itu membuat pelaku usaha ketar-ketir, lantaran harus berhitung ulang dengan beban operasional. 

Situasi makin ketat dengan masuknya produk impor yang sudah menerapkan teknologi. 

Sementara produk asing skala produksinya cukup besar dan gempurannya massif.

"Kami juga dihadapkan dengan izin edar dari BPOM agar bisa bersaing. Sementara izin dari BPOM tidak bisa cepat. Artinya, kami sudah dihadapkan dua masalah. Satu pajak, dan izin edar. Jelas, cukai menambah beban bagi kami," urai Anggi dalam diskusi bertema Dampak Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Bagi UMKM yang digelar Aloha Institut pada Jumat 27 Mei 2022 di Surabaya.

Anggi merupakan sedikit dari anggota Pahlawan Ekonomi (PE), yang merupakan kawah candradimuka pelaku UMKM di Surabaya, dan tengah berusaha bangkit setelah pandemi Covid-19 melandai. 

"Kita semua tengah bangkit, tolong jangan ditambahi beban cukai ini,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., mengikuti video Conference dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., pada kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Peringatan Hari Juang TNI-AD ke-77 bertempat di Makorem 084/BJ Jalan Achmad Yani No.1 Surabaya, Rabu, (14/12/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya meninjau sekaligus mengecek serangkaian kegiatan Baksos dalam rangka Peringatan Hari Juang TNI-AD ke-77 di wilayah Kodam V/Brawijaya yang terpusat di Makorem 084/BJ, diantaranya, pemberian sembako kepada warga masyarakat kurang mampu, donor darah, khitanan massal, dan pemberian santunan anak yatim. Kegiatan baksos dibuka langsung oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras prajurit TNI-AD dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara.

Seperti pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana alam, penanganan pandemi Covid-19, serta tugas-tugas perbantuan lainnya. Semua itu merupakan bukti nyata pengabdian prajurit TNI-AD kepada bangsa dan negara.

"Pencapaian ini tentu harus dapat kita pertahankan dan tingkatkan, karena berbagai agenda yang bersifat nasional maupun internasional juga menuntut kesiapan TNI-AD di tahun-tahun yang akan datang," terang Jenderal Dudung Abdurachman.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., yang diwakili oleh Dankolat Koarmada II Kolonel Laut (P) Kunto Tjahjono, S.E., CRMP., memimpin briefing akhir Latihan Pencarian dan Penyelamatan Kapal Selam (PPKS), bertempat di Gedung Pulau Gundul. Kolat Koarmada II. Rabu (14/12).

Dalam amanat Pangkoarmada II yang dibacakan oleh Dankolat Koarmada II menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya latihan PPKS ini, kita telah berupaya menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit Koarmada II. 

Mengingat kapal selam merupakan salah satu alutsista yang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi, sehingga dibutuhkan pengawak yang memiliki klasifikasi khusus dan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan tugas.

"Dalam latihan ini telah dilaksanakan berbagai simulasi pencarian dan penyelamatan kapal selam, mulai dari latposko, pembekalan materi hingga pelaksanaan TFG serta pengecekan perlengkapan dan manuver lapangan," ujarnya.

Diakhir amanatnya, Pangkoarmada II juga menekankan untuk diadakan evaluasi dan analisa tentang kekurangan yang terjadi selama latihan dan dirumuskan dalam bentuk saran maupun kajian, sebagai referensi peningkatan pada latihan yang akan datang.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penganugerahan kepada 10 perusahaan terbaik yang taat terhadap aspek lingkungan hidup di Graha Sawunggaling, Rabu (14/12). 

Penganugerahan ini diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Eri bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Penilaian aspek lingkungan hidup terhadap perusahaan itu sangat penting dilakukan, agar Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. 

Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh perusahaan di Surabaya untuk menepati janjinya sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). 

“Kami dari pemkot akan terus melakukan pengawasan, jangan sampai kita mengeluarkan izin dan membuka investasi, kemudian ada perusahaan yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Jadi tolong, jalankan apa yang sudah disyaratkan oleh pemkot,” kata Wali Kota Eri.

Dalam penganugerahan ini, Wali Kota Eri mengucapkan selamat kepada 103 perusahaan yang memperoleh penghargaan. 

Bagi yang belum mendapatkan penghargaan, ia meminta untuk segera melakukan perbaikan di lingkup perusahaannya.

Ia menegaskan, tidak akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak taat terhadap lingkungan sesuai dengan izin usaha, sebelum memberikan pemberitahuan dan peringatan. 

“Kurang taat itu bukan berarti tidak menjalankan, tidak. Saya yakin sudah melakukan, tetapi tidak sesuai yang ada di perizinan. Misal, yang seharusnya IPAL dibersihkan seminggu tiga kali, tapi yang dilakukan seminggu sekali, jadi tolong lingkungannya dijaga lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri meminta kepada seluruh pemilik usaha di Surabaya untuk tidak terpaksa dalam menerapkan kebersihan lingkungan hidup. 

Maka dari itu, ia berharap kepada seluruh pemilik usaha untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan. 

“Selamat bagi perusahaan yang mendapatkan penghargaan. Saya berharap, perusahaan lainnya bisa meraih penghargaan ini di tahun depan dan taat terhadap aturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemkot,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Mendekati peringatan Hari Juang Kartika ke-77, hampir seluruh Satuan TNI-AD mulai menggelar adanya pelaksanaan bakti sosial.

Seperti yang digelar oleh pihak Kodim 1610/Klungkung bersama beberapa pihak terkait di Balai Budaya Ida Dewa Istri Kanya pada Rabu (14/12) pagi.

Aksi donor darah yang digelar di Balai Budaya itu, turut melibatkan pihak salah satunya Palang Merah Indonesia atau PMI Klungkung.

Kasdim Klungkung, Mayor Kav I Nyoman Arya Jayantara mengatakan jika pelaksanaan donor darah itu, dilakukan juga sebagai bentuk kemanusiaan.

“Donor darah ini juga sebagai bentuk kepedulian Kodim Klungkung pada masyarakat, khususnya yang membutuhkan tranfusi darah,” ujarnya.

Keberadaan prajurit TNI-AD, kata Kasdim, bukan hanya sekedar menjaga pertahanan negara semata. 

Namun, menurutnya keberadaan prajurit TNI-AD juga diharuskan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat.

“Itu sudah kewajiban semua prajurit. Harus bisa mengatasi setiap kesulitan masyarakat,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Wakatobi) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Dhira Hutabarat menghadiri peringatan Hari Nusantara yang digelar di Marina Togo Mowondu, Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Selasa (13/12).

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bpk. Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan ini Kepala BPKM menyampaikan bahwa ciri khas wilayah Wakatobi merupakan laut maka dari itu pemanfaatan hasil laut akan selalu dioptimalkan agar dapat membantu meningkatkan ekonomi negara karena laut merupakan sebagian besar wilayah di Indonesia.


Kegiatan yang dihadiri juga oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono ini, dimeriahkan dengan berbagai atraksi diantaranya Parade Sailing Pass yang melibatkan 3 divisi dan 8 KRI serta 865 perahu, terjun payung dengan mengibarkan bendera Merah Putih yang melibatkan 25 pasukan elite TNI AL dan TNI AU, serta persembahan dari pesawat sukhoi MK-2 yang melakukan manuver dengan melewati empat Pulau Wakatobi.



KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Setidaknya terdapat ratusan prajurit TNI-AD dari Korem 082/CPYJ yang saat ini menggelar adanya ziarah di Taman Makam Pahlawan Gajah Mada, Kota Mojokerto. Rabu (14/12) pagi.

Rombongan ziarah itu, dipimpin langsung oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo.

Dijelaskan Danrem, ziarah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah para pahlawan yang telah gugur ketika mempertahankan keutuhan Indonesia.

“Jasa dan pengorbanan para pahlawan ini, akan terus kami kenang dan kami ingat,” ungkap Kolonel Unang.

 Selain ziarah, kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT Kodam V/Brawijaya itu juga turut diwarnai dengan adanya aksi bakti sosial. 

Aksi itu, dibuktikan dengan adanya pembagian sembako pada pengurus TMP setempat, hingga masyarakat yang berada di sekitaran TMP.

“Sembako ini sebagai bentuk kepedulian Korem 082/CPYJ pada masyarakat. Mudah-mudahan sembako yang kita bagikan, bisa memberikan banyak manfaat,” jelas Danrem.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang beragama Nasrani menggelar doa bersama guna menyambut perayaan Natal Tahun 2022, bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II. Rabu (14/12).

Natal merupakan hari raya keagamaan setiap tahun sekali oleh seluruh umat Kristiani di dunia. 

Tak terkecuali bagi warga Koarmada II yang merupakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat.

Doa bersama ini dipimpin oleh Pendeta Watanabe Pasaribu M.Th. yang dimulai dengan menyanyikan lagu pujian dan dilanjutkan doa pembukaan yang dipimpin oleh Paroh Kristiani Lettu Laut (P) Prokemri Siagian, kemudian pembacaan Firman Tuhan oleh Pendeta Watanabe Pasaribu.

Kegiatan ini merupakan Perintah Harian Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B. Hutabarat berdasarkan implementasi dari Perintah Harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, agar seluruh prajurit meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengabdian sebagai Prajurit Jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI, dan Trisila TNI AL.


Selasa, 13 Desember 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada Tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. 

Penghargaan diberikan karena Surabaya berhasil mendapatkan nilai total 95,5 dari sejumlah parameter penilaian.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres RI) K.H. Ma'ruf Amin kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/12).

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Kota Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra mengatakan, dari hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kemenkumham RI, Pemkot Surabaya telah melakukan pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Kota Surabaya.

"Sehingga pada Perayaan Hari HAM Sedunia Tahun 2022, Kota Surabaya kembali dianugerahi mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia," kata Sidharta Praditya, Selasa (13/12).

Sidharta juga mengungkapkan, bahwa penghargaan Kota Peduli HAM tahun 2022 ini diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Jakarta. 

"Acara penyerahan penghargaan ini bertepatan dengan momentum puncak Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia," ujarnya.

Ia juga memaparkan, bahwa Pemerintah RI melalui Kemenkumham telah menerbitkan kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. 

Hal tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kabupaten/kota dalam mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab serta kesadaran akan HAM.

"Pemerintah berkomitmen melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Berdasarkan hasil penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, pada tahun 2021 Pemkot Surabaya mendapatkan nilai total 95,5. 

Hasil dari parameter penilaian itu di antaranya yakni, Hak Atas Bantuan Hukum yang mendapatkan nilai 80, Hak Atas Informasi dengan nilai 100 dan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan nilai 100.

Kemudian, ada pula parameter penilaian soal Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme yang mendapatkan nilai 95. Lalu, Hak Atas Kependudukan nilai 95 dan Hak Atas Kesehatan nilai 96.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aplikasi WargaKu Surabaya ternyata sangat diminati oleh warga dalam menyampaikan pengaduannya tentang berbagai hal yang terjadi di Surabaya. 

Buktinya, sepanjang tahun 2022 ini, pengaduan yang masuk ke aplikasi ini sebanyak 10.504 pengaduan.

Aplikasi WargaKu Surabaya yang diluncurkan tahun lalu itu memang berfungsi sebagai media pengaduan dan layanan untuk warga Kota Surabaya. 

Melalui aplikasi yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini, warga Surabaya dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser memastikan bahwa kanal pengaduan ini memang sangat diminati oleh warga. 

Pada tahun 2021, mulai dari Maret-Desember 2021, pengaduan yang masuk ke aplikasi ini sebanyak 11.316 pengaduan. 

Kemudian pada tahun 2022 ini, pengaduan yang masuk sudah mencapai 10.504 pengaduan.

“Dari 10.504 pengaduan itu, sebanyak 9.795 pengaduan sudah selesai, dan sisanya ada yang sedang ditindaklanjuti dan ada pula yang sudah ditindaklanjuti,” kata Fikser, Selasa (13/12).

Menurut Fikser, pengaduan dengan jenis topik administratif rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 2-5 hari. 

Sedangkan pengaduan dengan jenis topik fisik rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 7-15 hari. 

“Kemudian pengaduan dengan jenis topik lain-lain rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 4-7 hari,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa topik-topik yang banyak dilaporkan oleh warga adalah soal MBR, informasi pemangkasan/perantingan pohon, jalan rusak dan berlubang, bansos dan beberapa topik lainnya. 

Laporan-laporan itu kemudian dikoneksikan dengan jajaran Perangkat Daerah (PD) Surabaya dan dalam waktu singkat langsung ditindaklanjuti.

Fikser menambahkan, dari sekian banyak pengaduan itu, ada beberapa laporan yang menggunakan identitas orang lain hingga salah alamat. 

Ia mencontohkan ada salah satu pengaduan tentang Satpol PP Surabaya, ketika pelapor diundang dan dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata si pelapor yang sesuai dengan NIK-nya itu, mengaku tidak pernah melaporkan.

“Bahkan, warga tersebut mengaku KTP-nya sempat hilang. Berarti yang melaporkan ini menggunakan identitas orang lain,” katanya.

Selain itu, ada pengaduan yang terkesan lucu dan salah alamat. 

Ia mencontohkan pengaduan sertifikat tanah, masalah PLN hingga pengurusan STNK, termasuk ada pula yang mengadukan password akun aplikasi Jogo Suroboyo yang milik Polrestabes Surabaya lupa. 

“Mungkin warga itu bingung dan tidak tahu ya, makanya sampai salah alamat,” imbuhnya.

Bahkan, ada pula laporan yang ternyata ketika dihubungi lebih lanjut tidak bisa dihubungi atau tidak diangkat. 

Sebab, ketika ada suatu pengaduan, pasti perangkat daerah (PD) di Pemkot Surabaya akan menghubungi balik si pelapor, terutama ketika yang dilaporkan itu persoalan fisik, karena PD akan mengajak si pelapor itu untuk melakukan survei bersama-sama.

Menurutnya, ketika si pelapor tidak bisa dihubungi, maka sesuai PermenPAN 62/2018, untuk pengaduan yang kurang data pendukung, maka diberikan waktu 10 hari untuk melengkapinya, karena memang biasanya PD menelpon si pelapor untuk konfirmasi data pendukung yang dibutuhkan. 

Bahkan, PD memberitahukan melalui tanggapan di WargaKu agar si pelapor mengangkat telpon atau melengkapi data pendukung.

“Apabila dalam jangka waktu 10 hari tidak merespon atau tidak melengkapi data pendukung, maka pengaduan akan kami arsipkan,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal yang ada di Kota Surabaya. 

Namun, Fikser berharap pengaduan atau laporan itu harus dilengkapi data pendukung yang lengkap, sehingga membantu jajaran pemkot dalam menanggapi pengaduan tersebut.

“Monggo dilaporkan dengan data yang lengkap, supaya kami cepat dalam bergerak dan warga juga mendapatkan solusi solutif,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mempublikasi hasil serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama tahun 2022 di kantor dinas, kecamatan, dan kelurahan. 

Sesuai instruksi Wali Kota Eri Cahyadi, publikasinya akan ditayangkan secara elektronik melalui TV LED untuk mewujudkan transparansi di lingkup Pemkot Surabaya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi menyatakan, pengadaan TV LED untuk publikasi hasil serapan anggaran itu sudah dilakukan sejak November 2022 lalu. 

Totalnya, saat ini ada 174 unit TV LED.

"Tahun ini kita sediakan 174 unit, TV LED plus bracket (penyangga tv) untuk kelurahan dan kecamatan. Untuk distribusinya sudah sejak november lalu dilakukan secara bertahap karena barang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Semuanya sudah terpasang," kata Syamsul, Selasa (13/12).

Syamsul mengungkapkan, dari 174 TV LED yang telah dianggarkan itu baru 29 wilayah kecamatan dan 146 kelurahan yang sudah menerima. 

Sedangkan yang belum menerima ada 2 kecamatan dan 8 kelurahan, diantaranya adalah wilayah Kecamatan Wiyung dan Gayungan.

Sedangkan untuk kantor dinas, lanjut Syamsul, saat ini masih belum dianggarkan, karena menunggu proses penghitungan unit yang dibutuhkan masing-masing kantor dinas. 

Rencananya, pada Januari 2023 akan menganggarkan 30 unit TV LED untuk kantor dinas, kecamatan dan kelurahan yang belum menerima.

"Karena beberapa Perangkat Daerah (PD) rata-rata sudah ada yang memiliki TV LED, jadi tinggal proses mengisi aplikasinya saja. Rencananya, penganggaran TV LED itu akan dilakukan pada Januari 2023, bersamaan dengan dinas, termasuk 2 kecamatan dan 8 kelurahan itu,” lanjutnya.

Di kesempatan sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dengan publikasi serapan anggaran ini masyarakat akan tahu kinerja dari masing-masing dinas, kecamatan dan kelurahan. 

Dengan adanya transparansi ini, ia berharap, bisa meningkatkan integritas PD dan memutus mata rantai tindak korupsi di lingkup Pemkot Surabaya.

"Karena kepala dinas, camat, dan lurah itu ada kontrak kinerjanya, ketika hasil itu (serapan) dipublikasi, maka akan ketahuan sejauh mana kinerjanya selama setahun ini," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bantuan berupa alat rumah tangga, hingga peralatan sekolah anak kepada 16 KK dengan total sekitar 40 jiwa warga eks penghuni Kolong Tol Dupak, Kampung 1001 malam yang kini tinggal di Rusunawa Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dilakukan secara bertahap.

"Sebetulnya bantuan-bantuan ini sudah secara bergiliran. Ada dari Pemkot Surabaya, ada dari Ibu Gubernur dan saat saat ini ada dari PT Jasa Marga. Semuanya diperuntukkan untuk 16 KK yang kita relokasi dari Kampung 1001 Malam," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya,  Anna Fajriatin, Selasa (13/12).

Menurut Anna, sebelum menyalurkan bantuan, pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan instansi terkait. 

Koordinasi ini untuk memastikan bahwa bantuan yang akan diberikan oleh instansi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka sekarang.

"Ada bantuan almari, kursi, rak piring itu yang diberikan. Ada juga yang bentuknya rombong, harapannya itu kalau suaminya yang bekerja maka istrinya juga bisa mencari nafkah. Tidak harus (jualan) di rusun, rombong bisa dibawa mungkin jalan ke sekolah, kelurahan atau SWK (Sentra Wisata Kuliner)," terangnya.

Anna mengungkapkan, pada saat awal direlokasi, Pemkot Surabaya juga melakukan pendataan kepada 16 KK tersebut. 

Mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan pendataan administrasi kependudukan (Adminduk) hingga Dinas Pendidikan (Dispendik) yang mendata berapa jumlah anak yang masih sekolah.

"Jadi mana warga belum punya akta, KK itu langsung diuruskan. Kemudian Dinas Pendidikan, ada yang sekolah PAUD atau SD itu langsung dipindahkan ke daerah yang dekat rusun. Sehingga kehidupan mereka secara keseharian tetap berjalan. Alhamdulillah 16 KK semuanya sudah masuk (tinggal) ke sini dan 16 KK ini juga diberikan pekerjaan oleh Pak Wali Kota," pungkasnya. 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive