Gebrakan padat karya ini memanfaatkan aset sekitar 9,5 juta atau 9.555.372 meter persegi lahan kosong atau lahan tidur milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Aset-aset ini tersebar di berbagai penjuru kota.
Wali Kota Eri mengatakan lahan tidur atau Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang selama ini mangkrak, kini dioptimalkan untuk menyejahterakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Di masa kepemimpinannya, lahan tidur itu dioptimalkan untuk sektor pertanian dan nonpertanian seperti usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, café hingga sentra wisata kuliner.
“Untuk mengentas kemiskinan, gizi buruk dan stunting, harus ada pekerjaan untuk warga, terutama MBR. Harapan kami program padat karya bisa berjalan untuk memberikan pekerjaan kepada MBR itu,” kata Wali Kota Eri, Rabu (21/12).
Menurutnya, posisi pemkot dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, yakni memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan, sekaligus menaikkan taraf hidup warga.
Makanya, lahan tersebut harus diutamakan untuk tenaga kerja yang berasal dari MBR Kota Surabaya.
“Jumlah MBR di Surabaya harus terus berkurang. Bagaimana caranya? Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya dan stakeholder saling bersinergi untuk mengentas kemiskinan itu. Salah satunya melalui progra padat karya ini,” ujarnya.
Ia juga meminta warga yang mengelola lahan itu tidak perlu khawatir soal kemampuannya dalam mengelola lahan tersebut.
Sebab, para MBR itu akan mendapat pendampingan dan pelatihan dari para ahli dan jajaran Pemkot Surabaya.
Bahkan, mereka juga akan dibagi dalam pemanfaatan lahan tersebut, karena harus disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal mereka.
Hal ini juga berfungsi mengantisipasi adanya aset yang dimanfaatkan perorangan.
“Sudah ada nama-nama kelompok MBR yang bertanggung jawab di setiap lahan dan pasti akan menjadi pengawasan kami,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ira Tursilowati menjelaskan total aset Pemkot Surabaya yang tersebar di berbagai sudut kota sebanyak 64,4 juta atau 64.496.988,25 meter persegi.
Aset sebanyak itu dimanfaatkan untuk pelayanan publik sebanyak 46.740.406,12 meter persegi atau sekitar 72 persennya.
Kemudian dipakai untuk IPT, HGB/HPL atau yang digunakan untuk perizinan dan itu disewakan sebanyak 8.201.210,13 meter persegi atau sekitar 13 persennya.
“Nah, tanah kosong atau lahan kosong milik pemkot itu sebanyak 9.555.372 meter persegi. Ini sudah termasuk beberapa aset yang diselamatkan oleh pemkot dengan bantuan pihak kejaksaan. Aset lahan kosong inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pak Wali Kota untuk mengembangkan program padat karya,” tegasnya.
Data terbaru hingga saat ini, padat karya atau biasa disebut rumah padat karya sudah berjalan dan sudah diresmikan di 20 lokasi.
Di tempat tersebut, jenis usaha yang dikembangkan bermacam-macam, mulai dari perikanan dan budidaya perikanan, pertanian, pembuatan paving, hingga dibuat café yang dilengkapi juga dengan cuci motor dan mobil.
“Bahkan, ada beberapa pula yang dibuat laundry, vermak dan service HP. Ada pula yang dibuat ternal lele, rumah batik dan ada pula yang dibuat rumah maggot. Jadi, bermacam-macam sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Selain 20 lokasi itu, kini pemkot juga sudah menyiapkan 14 lokasi untuk rumah padat karya. Bahkan, empat rumah padat karya itu sudah siap diresmikan dalam waktu dekat.
“Tentu ini akan terus kita kembangkan untuk mengoptimalkan aset-aset pemkot yang selama ini masih menjadi lahan kosong,” pungkasnya.
