Surabaya Raih Penghargaan Kemenkes RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya menerima piagam penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 

Piagam penghargaan itu diberikan atas komitmen jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mewujudkan herd immunity masyarakat.

Piagam penghargaan dari Kemenkes RI diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina, dan 63 kepala Puskesmas. 

Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (2/1).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Kemenkes RI telah memberikan tiga kategori penghargaan untuk Kota Pahlawan. 

Ketiga penghargaan ini terdiri dari kategori untuk Instansi (Pemkot Surabaya), Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) dan Individu (Kepala Puskesmas).

"Ketiga penghargaan ini diberikan kepada Kota Surabaya. Semua Fasyankes dan Kepala Puskesmas di Surabaya diberikan penghargaan. Secara instansi, pemerintah kota juga diberikan penghargaan," kata Wali Kota Eri usai acara penyerahan penghargaan di Balai Kota Surabaya.

Wali Kota Eri mengaku bersyukur, karena berkat sinergi dan kerja keras semua pihak, Surabaya berhasil mewujudkan herd immunity masyarakat. 

Dengan komitmen dan perjuangan bersama itulah Surabaya diberi piagam penghargaan oleh Kemenkes RI.

"Kami berterima kasih karena diberikan apresiasi ini, maka kami semakin yakin kerja secara kekeluargaan jauh lebih hebat dan terasa kepada masyarakat. Ini menjadi semangat kami untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan lebih semangat lagi," ujar dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, bahwa capaian vaksinasi di Kota Pahlawan untuk dosis 1 dan 2 telah mencapai di atas 100 persen. 

Bahkan, per tanggal 1 Januari 2023, vaksinasi untuk dosis 3 di Surabaya sudah mencapai 58,51 persen atau melebihi target nasional.

"Kita (dosis 1 dan 2) sudah 100 persen lebih. Yang (dosis) keempat ini mencapai 23,60 persen, karena kalau ini kan baru datang biasanya nyendat-nyendat, karena jumlah vaksinnya. Tapi yang (dosis) ketiga kita di atasnya nasional," ungkapnya.

Menurut dia, capaian vaksinasi di Kota Surabaya tak lepas dari semangat dari seluruh tenaga kesehatan (nakes). 

Makanya, Wali Kota Eri juga berharap, semangat mereka ketika menghadapi Covid-19 juga dapat diaplikasikan dalam melayani masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lain.

"Tidak hanya Covid-19, tapi kita masih banyak tugas, seperti bayi stunting, gizi buruk dan sebagainya. Semoga (penghargaan) ini menjadi semangat kami untuk menyelesaikan itu semua," imbuhnya.

Di kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dimulai pada Januari 2021 hingga saat ini masih terus dilakukan secara masif. 

Vaksinasi dilakukan oleh seluruh Puskesmas bekerja sama dengan kecamatan-kelurahan, tiga pilar, lintas sektor terkait hingga masyarakat.

"Perkembangan data Covid-19 harian pada tanggal 1 Januari 2023 menunjukkan bahwa kasus Covid-19 bisa terkendali di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah, bersamaan dengan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia," kata Nanik dalam laporannya.

Nanik juga memaparkan bahwa berdasarkan laporan rilis harian provinsi dan Kemenkes RI serta catatan epidemiologi, saat ini confirm harian di Surabaya ada 11 kasus. 

Sedangkan confirm kumulatif sampai dengan saat ini sebanyak 144.828 kasus.

"Kemudian kesembuhan harian ada 17 kasus. Lalu, sembuh kumulatif sampai dengan saat ini adalah 141.630 kasus. Selanjutnya, meninggal harian ada 1 kasus dan meninggal kumulatif sampai dengan hari ini 3.126 kasus," ungkap dia.

Selain itu, Nanik juga menyebutkan, bahwa hingga saat ini confirm tenaga kesehatan di Kota Surabaya ada 75 nakes. Dan hingga hari ini, yang masih menjalani perawatan sebanyak 72 kasus. 

"Dengan rincian, rawat jalan 52 kasus dan yang ada di rumah sakit sebesar 20 kasus," kata dia.

Dalam momen itu, Nanik juga membeberkan update capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya terhadap 2.489.126 sasaran per tanggal 1 Januari tahun 2023. 

Untuk dosis 1 mencapai sebesar 2.732.755 atau 123,20 persen dan dosis 2 sebesar 2.424.763 atau 109,32 persen. 

"Sedangkan untuk dosis 3 sebesar 1.297.716 atau 58,51 persen. Lebih tinggi dari pada yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 50 persen," sebutnya.

Sementara untuk capaian vaksinasi dosis 4 di Kota Surabaya sebesar 74.373 atau 23,60 persen. Meski demikian, Nanik memastikan akan terus berupaya maksimal untuk mengejar capaian vaksinasi dosis 4 tersebut. 

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami ke depan, agar vaksinasi ini tetap kita jalankan bekerjasama dengan teman - teman tiga pilar, kelurahan-kecamatan dan seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait," pungkasnya.

Read More

Jelang Hari Raya Galungan, Babinsa Kamasan Pantau Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Menjelang Hari Raya Galungan, masyarakat mulai memadati tempat-tempat pasar tradisional maupun modern guna menyiapkan segala kebutuhan dalam menyambut salah satu hari besar agama Hindu ini, salah satunya di pasar tradisional Desa Kamasan.

Kondisi tersebutpun tak lepas dari perhatian Babinsa Kamasan, Serma Komang Semaraputra yang terjun langsung melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi pasar yang ada di wilayah binaannya tersebut, Senin ( 02/01/23 ).

Serma Komang mengatakan, pemantauan ini dilakukannya dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, berkaitan meningkatnya aktifitas pasar menjelang hari raya galungan.

Dalam pemantauan ini pula dirinya sekaligus melaksanakan pengecekan di para pedagang guna memastikan kesetabilan harga.

“Dari hasil pemantauan hari ini, situasi dan kondisi pasar tradisional berjalan aman,” terangnya.

Ditempat terpisah, Dandim Klungkung Letkol Inf Armen, S. Ag., M. Tr. (Han) menyampaikan bahwa pemantauan yang dilakukan Babinsa jajarannya tersebut merupakan bentuk dedikasi dan pelayanan Babinsa terhadap kegiatan di wilayah binaannya.

“Sudah menjadi tradisi, dimana menjelang hari raya aktifitas masyarakat, khususnya di pasar pastinya mengalami peningkatan, seperti halnya saat ini menjelang hari raya galungan bagi umat hindu,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi dan cegah dini baik keamanan maupun kestabilan harga di pasar.

“Babinsa jajarannya akan terus menggelar pemantauan maupun pengecekan di sejumlah pasar yang ada di wilayah Klungkung,” tutupnya.

Read More

PPKM Resmi Dicabut, Wali Kota Eri Beberkan Strategi Percepatan Laju Perekonomian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut atau diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Jumat (30/12) lalu. 

Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam  percepatan laju ekonomi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku, meskipun Kota Pahlawan menerapkan kebijakan PPKM pada tahun 2022 lalu, namun Pemkot Surabaya telah berhasil meningkatkan laju ekonomi menjadi 7,17 persen. 

Maka, pihaknya akan segera mengumpulkan para RT/RW di tiap kelurahan untuk memaparkan strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan kegiatan perekonomian. 

“Sebenarnya PPKM kita sudah bisa melakukan sampai dengan 7,17 persen. Selanjutnya, kita akan memanggil mengumpulkan semua RT/RW bergantian per kelurahan. Kita akan sampaikan strategi dan paparan kita, karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran itu juga bergantung peran serta masyarakat,” kata Wali Kota Eri, Senin (2/1).

Di sisi lain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penjelasan Pencabutan PPKM yang digelar secara daring oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya akan tetap bertugas. 

Tentunya, hal ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Edemi.

“(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan, tapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas COVID-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan COVID-19. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (COVID-19) maka dilakukan isolasi secara mandiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat Kota Surabaya dalam membatasi pergerakan virus COVID-19. 

Sebab, jika terjadi kenaikan angka kasus COVID-19, maka hal tersebut diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru COVID-19. 

Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada masyarakat Kota Surabaya pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah laju COVID-19.

“Disampaikan pak Menkes (Budi Gunadi) juga, COVID-19 ini bukan karena tahun baru atau lebaran tetapi karena setiap varian baru mereka ada lonjakan. Insya Allah sampai dengan Agustus kita akan melakukan itu sambil melihat pergerakan-pergerakan. Kalau nanti sampai Agustus itu tidak ada lonjakan maka dilakukanlah endemi,” terangnya.

Lebih lanjut, Walikota yang akrab disapa Cak Eri ini menjelaskan bahwa kondisi Kota Surabaya dalam upaya penanganan COVID-19 terjadi penurunan kasus. 

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menggencarkan vaksinasi dosis 3 (booster) di tingkat RW. 

Camat dan Lurah diminta untuk mendeteksi warganya yang belum melakukan vaksin booster berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

“Alhamdulilah landai, kalau turunnya (COVID-19) cepat, dia sembuhnya cepat, berarti tinggi imunnya. Sehingga salah satu faktor untuk melakukan pencegahan ini adalah imun (vaksinasi) booster. Kita terapkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk melihat data Dinkes, siapa warganya yang belum vaksin booster cukup di balai RW, itu yang kita lakukan. Semoga kita bisa segera menuju ke endemi,” pungkasnya. 

Read More

Dandim Lamongan Sampaikan Kebijakan Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono mulai disosialisasikan ke seluruh jajaran TNI.

Sosialisasi itu, terkait adanya evaluasi tahun lalu, hingga perencanaan kerja di awal tahun 2023.

Sosialisasi itupun, menjadi acuan bagi Dandim 0812/Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf untuk disampaikan ke seluruh personelnya.

“Tahun 2023 ini, merupakan tahun yang sangat krusial. Baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya,” ujar Dandim. Senin (02/01) siang.

Berbagai kesiapan dilakukan oleh pihak Kodim dalam mengawali tahun 2023. Kesiapan itu, berkaitan dengan berbagai program untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan Panglima TNI.

“Untuk itu, saya berharap pada jajaran dan Perwira Kodim agar selalu mempedomani kebijakan Panglima TNI,” jelasnya.

Read More

Dibintangi Wali Kota Eri, Film “Soera Ing Baja” Tayang di Awal Tahun 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merilis film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ’45” pada 2 Januari 2023 mendatang. 

Rencananya, film yang dibintangi oleh Wali Kota Eri Cahyadi itu diputar di Studio XXI Tunjungan Plaza Mal 1, Surabaya. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ‘45” mengisahkan tentang pertempuran Surabaya pada masa pendudukan kolonial di tahun 1945 lalu. 

Dalam film ini, Wali Kota Eri memerankan Presiden Ke 1, Ir Sukarno.

“Ini merupakan momentum yang tepat. “Soera Ing Baja” itu secara harfiah artinya berani menghadapi bahaya. Maka dari itu film ini diputar sebagai penyemangat warga Surabaya di tahun yang baru, semoga lebih berani lagi dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata Wiwiek, Senin (2/1)

Film yang diproduksi dengan latar sepenuhnya di Kota Surabaya ini, melibatkan kurang lebih ratusan orang dari beragam afiliasi. 

Mulai dari kalangan komunitas, pegiat sejarah, akademisi hingga mahasiswa.

Wiwiek menerangkan, selain melibatkan ratusan orang, banyak mengambil latar bangunan kuno khas zaman dulu di Kota Pahlawan. 

Beberapa set latar pengambilan itu mulai dari bangunan Lodji Besar Peneleh, warga sekitar kampung Pandean, Plampitan, dan masih banyak lagi. 

Di samping itu, Sutradara Film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ’45”, Faizal Anwar mengatakan, pembuatan film bergenre dokumentasi drama (dokudrama) sejarah dan perang kompleks ini penuh tantangan. 

Terlebih kisah sejarah yang difilmkan adalah peristiwa penting yang telah menjadi pemahaman umum masyarakat. 

Tentunya, lanjut Faizal, akurasi data sejarah, ketersediaan jumlah para pemeran dan perlengkapan mulai dari kostum, properti, hingga detil-detil atribut yang dikenakan para pejuang menjadi aspek penting.

“Kami bersyukur sangat dibantu oleh teman-teman Komunitas Reenactor di Surabaya. Mereka luar biasa militan, menjiwai betul apa yang mereka perankan. Totalitas mereka selama proses produksi itu saya kira menjadi nyawa dalam film ini,” ujarnya. 

Meskipun Faizal telah berpengalaman di dalam dunia perfilman, bahkan dikenal sering mendapatkan penghargaan di ajang kompetisi film nasional itu. 

Dirinya mengungkapkan, dalam pembuatan film “Soera Ing Baja” dibutuhkan lebih dari sekadar pelangaman. 

“Wawasan tentang sejarah dan narasi pertempuran sangat dibutuhkan,” ujar pria yang juga menyutradarai film Koesno. 

Secara detail Faizal mengungkapkan, film yang ia garap bersama Achmad Zaki Yamani itu menggunakan referensi dari sejumlah fakta yang jarang diketahui publik. 

Diantaranya, arsip pemberitaan Resolusi Jihad di surat kabar, arsip resmi laporan kematian Brigadir Mallaby yang baru dapat dibuka pada 2022, arsip Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hari Pahlawan pada 1946, serta dokumen asli pidato Presiden Soekarno saat peresmian Tugu Pahlawan pada 10 November 1952.  

Film “Soera Ing Baja” nantinya akan diputar secara terbuka di museum-museum Surabaya, sebagai salah satu media edukasi sejarah untuk publik. 

“Film ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Surabaya hingga terjadinya palagan nasional pertempuran Surabaya. Hingga pemerintah pusat menetapkan 10 November menjadi peringatan Hari Pahlawan dan membangun Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa besar itu,” pungkasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Pasang Stiker Rumah Warga Miskin, Wali Kota Eri: Bukan untuk Merendahkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pemasangan stiker untuk rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). 

Proses pemasangan stiker dimulai di rumah KPM kawasan Gubeng Klingisan, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Rabu (28/12).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya melakukan pemasangan langsung kepada lima rumah KPM di kawasan Klingsingan Gubeng Surabaya. 

Hadir pula saat itu, sejumlah pejabat hingga camat dan lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, mulai hari ini pemkot menyampaikan siapa saja warga miskin yang berhak menerima bansos. 

Penentuan KPM ini berdasarkan keputusan bersama antara RT/RW dan lurah serta masyarakat di wilayah setempat sesuai 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu. Disitulah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerima," kata Wali Kota Eri usai kegiatan penempelan stiker.

Ia menyatakan bahwa penempelan stiker ini tentunya akan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Namun dalam ketentuannya, penempelan stiker label rumah warga miskin ini telah diatur oleh peraturan dari pemerintah pusat.

"Sehingga kita tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker keluarga miskin ini ditempelkan, maka bukan untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga miskin," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga memandang bahwa penempelan stiker ini menunjukan ketidaktahuan pemerintah karena masih ada warganya yang miskin. 

Dan menurutnya, pemkot yang seharusnya malu karena masih ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Sebab, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

"Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan stiker, bukan kami merendahkan mereka sebagai keluarga miskin, tapi betapa terpejamnya mata saya sebagai wali kota dan DPRD. Sehingga kami turun bersama menempel stiker itu," tegasnya.

Nah, setelah rumah mereka ditempel stiker, Wali Kota Eri memastikan bahwa tugas Pemkot Surabaya dan DPRD selanjutnya adalah bagaimana mengentaskan keluarga itu dari kemiskinan dalam satu tahun ke depan. 

Hal itu pun dipastikannya juga menjadi koreksi bagi jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Bukan berarti ada yang ngomong (bicara) penempelan stiker ini merendahkan orang miskin, tidak. Sebenarnya ketika stiker ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya terbuka dengan pemerintahnya," jelasnya.

 

Makanya pada tahun 2023 mendatang, Pemkot Surabaya bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk membuat program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin.

"Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri bersama jajarannya tak hanya sekadar menempel stiker rumah keluarga miskin. 

Namun, di saat itu pula pemkot sekaligus memberikan bantuan modal usaha bagi mereka. 

Tujuannya adalah agar keluarga itu ekonomi ke depan bisa meningkat dan segera lepas dari kemiskinan.

"Jadi itu diberikan bantuan untuk ibunya agar dia bisa buka meracang (toko kelontong) di tempatnya sehari-hari. Kita berikan modal, untungnya bisa buat kulakan lagi. Sambil kita pantau, lurah dan Dinsos juga memantau," sebutnya.

Menurut dia, apabila bantuan modal usaha yang diberikan belum mampu mencukupi keluarga, Wali Kota Eri juga memastikan akan kembali membantu keluarga tersebut. 

Intervensi akan terus dilakukan hingga ekonomi keluarga itu meningkat dan memiliki tabungan untuk mengelola usaha toko kelontong secara mandiri.

"Kedua kalau ada suami, kepala keluarga atau anaknya sudah lulus belum bekerja, ayo ikut wirausaha di Pemkot Surabaya. Sehingga harapan saya dia punya penghasilan lebih dari Rp 5-7 juta, sehingga dia setahun ke depan bisa lepas dari kemiskinan. Itulah keberhasilan pemerintah kota dan DPRD," pungkasnya.

Read More

Komandan Kodiklatal Hadiri Pelantikan Kasal Di Istana Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, turut hadir langsung dalam pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Istana Negara, Rabu (28/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kasal menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. 

Pelantikan terhadap mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I itu diiringi dengan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan Kasal kepada Laksdya Muhammad Ali. Saat itu, Laksdya Muhammad Ali langsung naik pangkat dari Laksamana Madya menjadi Laksamana atau bintang empat. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 101 TNI 2022 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI tertanggal 28 Desember 2022.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan pejabat terkait lainnya.

Read More

Capaian PAD Surabaya 2022 Tak Ideal, Komisi B Soroti Pajak Reklame

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, serta Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, pada Rabu (28/12).

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut diungkapkan, jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya tanpa Silpa di tahun 2022 sebesar Rp8,57 triliun. Atau 87,15 persen dari target sebesar Rp9,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pencapaian PAD tersebut belum ideal meskipun terjadi peningkatan di banding tahun 2021.

"Idealnya, pencapaian PAD, sebesar 90 persen atau lebih 90 persen dari target yang sudah ditetapkan," kata Anas Karno, Kamis (29/12).

Seiring dengan pencapaian PAD yang belum ideal tersebut, Komisi B menyoroti sektor pajak reklame, yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD kota Surabaya.

"Kami meminta supaya Bapenda kota Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas Karno.

Lebih lanjut Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.

"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu. Sehingga merugikan PAD Surabaya," tegasnya.

Anas mengingatkan kepada Bapenda Kota Surabaya supaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame.

"Seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya. Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," paparnya.

Selain pajak reklame, Komisi B juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

"Nanti kita akan menggelar hearing dengan Dishub untuk membahas hal ini," imbuhnya.

Anas berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan.

"Sektor-sektor ini juga berpotensi untuk menaikkan PAD di tahun 2023. Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikkan. Okupansi sebesar 75 persen. Kita berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," jelasnya.

Anas Karno menegaskan, PAD kota Surabaya nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan warga Surabaya, melalui postur anggaran belanja di APBD.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 disektor pajak, pihak akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan. Diantaranya pajak reklame.

"Di tahun 2022, kita memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur. Karena masih dimasa recovery pandemi. Karena berat menanggung hutang pajak selama 2 tahun pandemi," pungkasnya.

Musdiq mengatakan, pihaknya menyasar seluruh sektor yang potensi sebagai penyumbang PAD. Termasuk pajak reklame.

Read More

Siswa Taruna Brawijaya Berkunjung ke Makodim Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Puluhan pelajar dari Taruna Brawijaya menggelar kunjungan ke Makodim 0812/Lamongan. Kedatangan Taruna Brawijaya itu, disambut langsung oleh Dandim Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf.

Beberapa hal, disampaikan oleh Dandim dihadapan ratusan pelajar Taruna Brawijaya. Salah satunya, memberikan beberapa motivasi bagi para pelajar.

“Motivasi itu penting. Supaya mereka bisa meraih cita-citanya,” ujar Dandim. Kamis (29/12).

Dandim menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa pelajar harus bisa memiliki karakter nasionalisme dan patriotisme. Pasalnya, karakter itu diyakini mampu dijadikan benteng masa depan.

“Masa depan bangsa, ada di tangan pemuda. Maka dari itu, para pelajar harus memiliki karakter-karakter tersebut,” jelasnya.

Read More

Wali Kota Eri Kebut Sektor Ekonomi dan Pariwisata Lewat Kampung Batik Okra

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Kampung Batik Orang Kranggan (Okra), di Jalan Kranggan VII, RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Rabu (28/12). 

Dalam peresmian itu, ia didampingi oleh jajaran Kepala PD, Camat dan Lurah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), serta Forkopimcam wilayah Bubutan. 

Dalam peresmian Kampung Batik Okra kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi memberikan beberapa masukan kepada jajarannya dan warga perajin batik tersebut. 

Diantaranya adalah soal peningkatan kualitas bahan dan proses produksi batik. 

Wali Kota Eri mengingatkan, agar batik itu memiliki nilai jual tinggi dan naik kelas, maka harus ada peran pemkot di dalamnya. 

Yakni pemkot harus memberikan pendampingan mulai dari proses produksi hingga penjualannya. 

“Pemerintah itu harus mendampingi, bukan sekadar memberikan tempat berjualan saja. Setiap ada tempat seperti ini harus ada pendampingnya, seperti desainer, harus ada ahli dibidang pewarnaan hingga menjahitnya,” kata Wali Kota Eri.

Maka dari itu, lanjut Wali Kota Eri, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) harus memberikan fasilitas itu. 

“Apa yang membuat batik itu menjadi mahal? Yaitu karena warna dan desainnya. Jadi nanti Pak Asisten II, Koperasi dan Pariwisata akan menjalankan itu (pendampingan),” lanjutnya. 

Wali Kota Eri itu juga menyampaikan, ke depannya pemkot akan bekerjasama dengan travel untuk mempromosikan pariwisata yang dimiliki Kota Surabaya. 

Sehingga, sambung Eri, ketika ada wisatawan asing dan atau dari luar daerah, akan ditujukan ke tempat-tempat wisata di Surabaya. 

“Jadi nanti ada kewajiban, ketika ada kapal pesiar masuk atau wisatawan dari daerah lain, maka travel itu memberikan pilihan tiga atau empat wisata yang kami sediakan. Ini lah peran dari pemerintah,” sambungnya.

Ia berpesan kepada Ketua RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Ridi Sulaksono untuk memprioritaskan warga kurang mampu yang menjadi pelaku UMKM Batik Okra. 

“Karena beliau yang lebih tahu kondisi warganya, misal ada 20 orang yang membatik itu siapa yang paling miskin. Nanti dipilah, dengan seperti itu maka bisa guyub rukun,” tuturnya. 

Ke depannya, motif batik khas Kampung Okra juga akan dipatenkan. Diketahui sebelumnya, pemkot juga sudah mematenkan 6 motif batik khas Surabaya, diantaranya motif batik Sparkling, Kintir-Kintiran, Abhi Boyo, Gembili Wonokromo, Kembang Bungur, dan Remo Surabayan.

Pada peresmian kali ini, warga Kranggan Kranggan VII, RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, sempat memamerkan batik Okra. 

Satu persatu kain batik itu diperagakan di atas panggung dan disaksikan oleh Cak Eri. 

Camat Bubutan Ferdi Ardiansyah mengungkapkan, Batik Okra ini sudah bisa dipesan melalui aplikasi e-Peken. 

"Monggo (silahkan) Bapak dan Ibu, bagi yang ingin membeli batik Okra bisa pesan melalui e-Peken," ungkapnya. 

Ferdi menjelaskan, di Kampung Batik Okra RW 1 Kelurahan Bubutan, ada 25 warga kurang mampu yang diberdayakan. 

Proses pengerjaan Batik Okra dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok, terdiri dari 5 orang pengrajin. 

"Para pengrajin itu juga kami beri pelatihan, mulai dari desain, proses canting hingga pewarnaan, itu kami bimbing," jelas Ferdi. 

Ia menambahkan, di wilayah kerjanya tidak hanya ada  UMKM batik Okra. Ada UMKM batik lain, seperti Kampung Batik Melati dan Kampung Batik Tin. 

"Selain meningkatkan daya tarik wisata, dengan adanya kampung batik ini, juga dapat memberikan penghasilan tambahan serta menambah kreativitas ibu-ibu di wilayah kami," imbuhnya. 

Senada dengan Camat Ferdi, Ketua RW 1, Kelurahan Bubutan, Ridi Sulaksono menyebutkan, dengan Kampung Batik Okra, maka warga di wilayahnya semakin sejahtera. 

Ridi melanjutkan, di Kampung Kranggan VII bukan hanya ada batik, tetapi juga ada olahan tanaman Okra yang dimanfaatkan sebagai  bahan makanan dan minuman. 

"Jadi nama Okra bukan sekadar singkatan dari Orang Kranggan. Akan tetapi Okra itu adalah tanaman yang kaya manfaat, bisa dibuat makanan dan minuman serta obat herbal," ujar Ridi. 

Untuk proses pembuatannya, per orang dapat mengerjakan per lembar kain Batik Okra dalam jangka waktu dua minggu. Setelah menjadi baju siap pakai, per picis dijual seharga Rp 350 ribu. 

"Selain e-Peken, kami juga menggunakan instagram sebagai media promosinya. Bahkan kami juga melibatkan pemuda Karang Taruna untuk mempromosikan batik Kampung Okra," pungkasnya.

Read More

Ciptakan SDM TNI AL Profesional, Siswa Dikmaba Angkatan XLII/1 Pusdiktek Kodiklatal Ikuti Lattek Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam usaha menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL yang profesional, Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal)  mengadakan Latihan Praktek (Lattek) kerja  bagi siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AL Angkatan XLII/1 Tahun 2022 Kejuruan Mesin dan Listrik.

Lattek kerja  dilaksanakan di Bengkel Rekayasa Pusdiktek, pada Selasa  (27/12), diikuti 67 siswa terdiri dari 42 orang siswa Kejuruan Mesin melaksanakan Lattek Teknik dengan materi berupa latihan praktek Membubut Membuat Engsel, Mengoperasikan Mesin Frais,  Membuat Persegi Dua dan Lattek Mengelas Setengah Lingkaran. 

Selama melaksanakan Lattek, siswa berada dibawah bimbingan tiga orang instruktur yakni Lettu Laut (T) Tri Sehana, Serma Mes Bambang T., dan Serda Mes Karmijan.

Di bengkel listrik Pusdiktek sebanyak  25  siswa Kejuruan Listrik melaksanakan Lattek kerja Panel Kontrol Instalasi Listrik dengan materi Pemasangan Rangkaian Kontrol  Tiga Phase Dengan 1 Kontaktor, dibawah kendali instruktur Serka Triono, Sertu Eko dan Serda Arik.

Secara terpisah,  Komandan Sekolah Bintara (Danseba) Pusdiktek Letkol Laut (T) Sungkono menyampaikan bahwa Lattek ini bertujuan untuk membekali para siswa dengan mata pelajaran Lattek Permesinan dan Kelistrikan  agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang proses pembubutan dan pengelasan dan instalasi listrik, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kedinasan TNI, TNI Angkatan Laut maupun di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

Diharapkan juga setelah mengikuti Lattek, Siswa mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses bubut dan pengelasan dengan baik dan benar. Sehingga diharapkan bisa menjadi Prajurit TNI AL yang Unggul, Profesional , Modern dan Berkarakter sebagaimana imbauan Dankodiklatal Letjen TNI (Mar) Suhartono.

Read More

Tutup Tahun 2022, Realisasi PAD Surabaya Tak Capai 90 Persen dari Target

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menyebut realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2022 tanpa Silpa sebesar Rp8,57 triliun. 

Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp250 milyar dibandingkan tahun 2021.

"Khusus untuk PAD sendiri posisinya Rp5,15 triliun. Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp 300 milyar dibandingkan akhir tahun kemarin," kata Musdiq usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (28/12).

Musdiq menyebut, PAD disektor pajak mencapai Rp4,12 triliun. Lagi-lagi besaran ini lebih tinggi sekitar Rp500 milyar, dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp3,6 triliun.

"Namun kalau dibandingkan dengan target PAD tahun 2022 yang cukup tinggi sebesar Rp9,5 triliun. Maka posisi PAD saat ini mencapai 87,15 persen," jelasnya.

Lebih lanjut Musdiq menjelaskan capaian PAD yang dibawah target, salah satunya karena pergerakan ekonomi belum sepenuhnya pulih, setelah diterpa 2 tahun pandemi.

"Memang masih ada kendala di tahun ini, sehingga pajak tidak maksimal. Karena adanya relaksasi untuk recovery masa pandemi. Hotel saja masih berharap tingkat okupansinya sekitar 70 sampai 80 persen, dari yang sebelumnya hanya 40 persen. Jadi ini masih masa recovery. Restoran juga sama, begitu pula tempat hiburan seperti bioskop dan lain-lain," ungkapnya.

Musdiq kembali menjelaskan, sektor penyumbang pajak terbesar yaitu IMB, BPHTB, restoran, hotel dan yang terakhir pajak air dan tanah.

"Sedangkan untuk Dinas penyumbang PAD lewat retribusi yang paling besar yaitu DPRKPP, Dinas Perhubungan dan DLH," imbuhnya.

Musdiq berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan meningkat. Seiring dengan di intensifkannya pungutan pajak dilapangan karena kondisi ekonomi sudah berangsur-angsur pulih. 

Dispenda tidak lagi memberikan relaksasi atau kelonggaran pembayaran pajak.

"Kalau kita mengacu pada realisasi sekarang, mungkin bisa naik sekitar Rp500 milyar di tahun 2023," pungkasnya.

Read More