Pemkot Surabaya Pasang Stiker Rumah Warga Miskin, Wali Kota Eri: Bukan untuk Merendahkan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) melakukan pemasangan stiker untuk rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos). 

Proses pemasangan stiker dimulai di rumah KPM kawasan Gubeng Klingisan, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Rabu (28/12).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua dan Anggota Komisi D DPRD Surabaya melakukan pemasangan langsung kepada lima rumah KPM di kawasan Klingsingan Gubeng Surabaya. 

Hadir pula saat itu, sejumlah pejabat hingga camat dan lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, mulai hari ini pemkot menyampaikan siapa saja warga miskin yang berhak menerima bansos. 

Penentuan KPM ini berdasarkan keputusan bersama antara RT/RW dan lurah serta masyarakat di wilayah setempat sesuai 14 kriteria standar kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya tidak ingin bahwa pemerintah menentukan sendiri (warga miskin). Tapi ditentukan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu. Disitulah nanti kita akan memberikan stiker yang kita tempel pada rumah warga yang berhak menerima," kata Wali Kota Eri usai kegiatan penempelan stiker.

Ia menyatakan bahwa penempelan stiker ini tentunya akan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Namun dalam ketentuannya, penempelan stiker label rumah warga miskin ini telah diatur oleh peraturan dari pemerintah pusat.

"Sehingga kita tempel rumah itu dengan stiker keluarga miskin. Tapi saya sampaikan kepada pemilik rumah, ketika stiker keluarga miskin ini ditempelkan, maka bukan untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga miskin," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga memandang bahwa penempelan stiker ini menunjukan ketidaktahuan pemerintah karena masih ada warganya yang miskin. 

Dan menurutnya, pemkot yang seharusnya malu karena masih ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Sebab, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

"Berarti kalau sampai ada rumah ditempelkan stiker, bukan kami merendahkan mereka sebagai keluarga miskin, tapi betapa terpejamnya mata saya sebagai wali kota dan DPRD. Sehingga kami turun bersama menempel stiker itu," tegasnya.

Nah, setelah rumah mereka ditempel stiker, Wali Kota Eri memastikan bahwa tugas Pemkot Surabaya dan DPRD selanjutnya adalah bagaimana mengentaskan keluarga itu dari kemiskinan dalam satu tahun ke depan. 

Hal itu pun dipastikannya juga menjadi koreksi bagi jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Bukan berarti ada yang ngomong (bicara) penempelan stiker ini merendahkan orang miskin, tidak. Sebenarnya ketika stiker ditempelkan, maka itu melihat betapa masyarakatnya terbuka dengan pemerintahnya," jelasnya.

 

Makanya pada tahun 2023 mendatang, Pemkot Surabaya bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran Rp3 triliun untuk membuat program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin.

"Kita angkat agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri bersama jajarannya tak hanya sekadar menempel stiker rumah keluarga miskin. 

Namun, di saat itu pula pemkot sekaligus memberikan bantuan modal usaha bagi mereka. 

Tujuannya adalah agar keluarga itu ekonomi ke depan bisa meningkat dan segera lepas dari kemiskinan.

"Jadi itu diberikan bantuan untuk ibunya agar dia bisa buka meracang (toko kelontong) di tempatnya sehari-hari. Kita berikan modal, untungnya bisa buat kulakan lagi. Sambil kita pantau, lurah dan Dinsos juga memantau," sebutnya.

Menurut dia, apabila bantuan modal usaha yang diberikan belum mampu mencukupi keluarga, Wali Kota Eri juga memastikan akan kembali membantu keluarga tersebut. 

Intervensi akan terus dilakukan hingga ekonomi keluarga itu meningkat dan memiliki tabungan untuk mengelola usaha toko kelontong secara mandiri.

"Kedua kalau ada suami, kepala keluarga atau anaknya sudah lulus belum bekerja, ayo ikut wirausaha di Pemkot Surabaya. Sehingga harapan saya dia punya penghasilan lebih dari Rp 5-7 juta, sehingga dia setahun ke depan bisa lepas dari kemiskinan. Itulah keberhasilan pemerintah kota dan DPRD," pungkasnya.

Read More

Komandan Kodiklatal Hadiri Pelantikan Kasal Di Istana Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, turut hadir langsung dalam pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) di Istana Negara, Rabu (28/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kasal menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. 

Pelantikan terhadap mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I itu diiringi dengan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan Kasal kepada Laksdya Muhammad Ali. Saat itu, Laksdya Muhammad Ali langsung naik pangkat dari Laksamana Madya menjadi Laksamana atau bintang empat. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No. 101 TNI 2022 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI tertanggal 28 Desember 2022.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan pejabat terkait lainnya.

Read More

Capaian PAD Surabaya 2022 Tak Ideal, Komisi B Soroti Pajak Reklame

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, serta Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, pada Rabu (28/12).

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut diungkapkan, jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya tanpa Silpa di tahun 2022 sebesar Rp8,57 triliun. Atau 87,15 persen dari target sebesar Rp9,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pencapaian PAD tersebut belum ideal meskipun terjadi peningkatan di banding tahun 2021.

"Idealnya, pencapaian PAD, sebesar 90 persen atau lebih 90 persen dari target yang sudah ditetapkan," kata Anas Karno, Kamis (29/12).

Seiring dengan pencapaian PAD yang belum ideal tersebut, Komisi B menyoroti sektor pajak reklame, yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD kota Surabaya.

"Kami meminta supaya Bapenda kota Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas Karno.

Lebih lanjut Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.

"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu. Sehingga merugikan PAD Surabaya," tegasnya.

Anas mengingatkan kepada Bapenda Kota Surabaya supaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame.

"Seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya. Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," paparnya.

Selain pajak reklame, Komisi B juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

"Nanti kita akan menggelar hearing dengan Dishub untuk membahas hal ini," imbuhnya.

Anas berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan.

"Sektor-sektor ini juga berpotensi untuk menaikkan PAD di tahun 2023. Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikkan. Okupansi sebesar 75 persen. Kita berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," jelasnya.

Anas Karno menegaskan, PAD kota Surabaya nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan warga Surabaya, melalui postur anggaran belanja di APBD.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 disektor pajak, pihak akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan. Diantaranya pajak reklame.

"Di tahun 2022, kita memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur. Karena masih dimasa recovery pandemi. Karena berat menanggung hutang pajak selama 2 tahun pandemi," pungkasnya.

Musdiq mengatakan, pihaknya menyasar seluruh sektor yang potensi sebagai penyumbang PAD. Termasuk pajak reklame.

Read More

Siswa Taruna Brawijaya Berkunjung ke Makodim Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Puluhan pelajar dari Taruna Brawijaya menggelar kunjungan ke Makodim 0812/Lamongan. Kedatangan Taruna Brawijaya itu, disambut langsung oleh Dandim Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf.

Beberapa hal, disampaikan oleh Dandim dihadapan ratusan pelajar Taruna Brawijaya. Salah satunya, memberikan beberapa motivasi bagi para pelajar.

“Motivasi itu penting. Supaya mereka bisa meraih cita-citanya,” ujar Dandim. Kamis (29/12).

Dandim menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa pelajar harus bisa memiliki karakter nasionalisme dan patriotisme. Pasalnya, karakter itu diyakini mampu dijadikan benteng masa depan.

“Masa depan bangsa, ada di tangan pemuda. Maka dari itu, para pelajar harus memiliki karakter-karakter tersebut,” jelasnya.

Read More

Wali Kota Eri Kebut Sektor Ekonomi dan Pariwisata Lewat Kampung Batik Okra

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Kampung Batik Orang Kranggan (Okra), di Jalan Kranggan VII, RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Rabu (28/12). 

Dalam peresmian itu, ia didampingi oleh jajaran Kepala PD, Camat dan Lurah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), serta Forkopimcam wilayah Bubutan. 

Dalam peresmian Kampung Batik Okra kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi memberikan beberapa masukan kepada jajarannya dan warga perajin batik tersebut. 

Diantaranya adalah soal peningkatan kualitas bahan dan proses produksi batik. 

Wali Kota Eri mengingatkan, agar batik itu memiliki nilai jual tinggi dan naik kelas, maka harus ada peran pemkot di dalamnya. 

Yakni pemkot harus memberikan pendampingan mulai dari proses produksi hingga penjualannya. 

“Pemerintah itu harus mendampingi, bukan sekadar memberikan tempat berjualan saja. Setiap ada tempat seperti ini harus ada pendampingnya, seperti desainer, harus ada ahli dibidang pewarnaan hingga menjahitnya,” kata Wali Kota Eri.

Maka dari itu, lanjut Wali Kota Eri, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) harus memberikan fasilitas itu. 

“Apa yang membuat batik itu menjadi mahal? Yaitu karena warna dan desainnya. Jadi nanti Pak Asisten II, Koperasi dan Pariwisata akan menjalankan itu (pendampingan),” lanjutnya. 

Wali Kota Eri itu juga menyampaikan, ke depannya pemkot akan bekerjasama dengan travel untuk mempromosikan pariwisata yang dimiliki Kota Surabaya. 

Sehingga, sambung Eri, ketika ada wisatawan asing dan atau dari luar daerah, akan ditujukan ke tempat-tempat wisata di Surabaya. 

“Jadi nanti ada kewajiban, ketika ada kapal pesiar masuk atau wisatawan dari daerah lain, maka travel itu memberikan pilihan tiga atau empat wisata yang kami sediakan. Ini lah peran dari pemerintah,” sambungnya.

Ia berpesan kepada Ketua RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Ridi Sulaksono untuk memprioritaskan warga kurang mampu yang menjadi pelaku UMKM Batik Okra. 

“Karena beliau yang lebih tahu kondisi warganya, misal ada 20 orang yang membatik itu siapa yang paling miskin. Nanti dipilah, dengan seperti itu maka bisa guyub rukun,” tuturnya. 

Ke depannya, motif batik khas Kampung Okra juga akan dipatenkan. Diketahui sebelumnya, pemkot juga sudah mematenkan 6 motif batik khas Surabaya, diantaranya motif batik Sparkling, Kintir-Kintiran, Abhi Boyo, Gembili Wonokromo, Kembang Bungur, dan Remo Surabayan.

Pada peresmian kali ini, warga Kranggan Kranggan VII, RW 1, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, sempat memamerkan batik Okra. 

Satu persatu kain batik itu diperagakan di atas panggung dan disaksikan oleh Cak Eri. 

Camat Bubutan Ferdi Ardiansyah mengungkapkan, Batik Okra ini sudah bisa dipesan melalui aplikasi e-Peken. 

"Monggo (silahkan) Bapak dan Ibu, bagi yang ingin membeli batik Okra bisa pesan melalui e-Peken," ungkapnya. 

Ferdi menjelaskan, di Kampung Batik Okra RW 1 Kelurahan Bubutan, ada 25 warga kurang mampu yang diberdayakan. 

Proses pengerjaan Batik Okra dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok, terdiri dari 5 orang pengrajin. 

"Para pengrajin itu juga kami beri pelatihan, mulai dari desain, proses canting hingga pewarnaan, itu kami bimbing," jelas Ferdi. 

Ia menambahkan, di wilayah kerjanya tidak hanya ada  UMKM batik Okra. Ada UMKM batik lain, seperti Kampung Batik Melati dan Kampung Batik Tin. 

"Selain meningkatkan daya tarik wisata, dengan adanya kampung batik ini, juga dapat memberikan penghasilan tambahan serta menambah kreativitas ibu-ibu di wilayah kami," imbuhnya. 

Senada dengan Camat Ferdi, Ketua RW 1, Kelurahan Bubutan, Ridi Sulaksono menyebutkan, dengan Kampung Batik Okra, maka warga di wilayahnya semakin sejahtera. 

Ridi melanjutkan, di Kampung Kranggan VII bukan hanya ada batik, tetapi juga ada olahan tanaman Okra yang dimanfaatkan sebagai  bahan makanan dan minuman. 

"Jadi nama Okra bukan sekadar singkatan dari Orang Kranggan. Akan tetapi Okra itu adalah tanaman yang kaya manfaat, bisa dibuat makanan dan minuman serta obat herbal," ujar Ridi. 

Untuk proses pembuatannya, per orang dapat mengerjakan per lembar kain Batik Okra dalam jangka waktu dua minggu. Setelah menjadi baju siap pakai, per picis dijual seharga Rp 350 ribu. 

"Selain e-Peken, kami juga menggunakan instagram sebagai media promosinya. Bahkan kami juga melibatkan pemuda Karang Taruna untuk mempromosikan batik Kampung Okra," pungkasnya.

Read More

Ciptakan SDM TNI AL Profesional, Siswa Dikmaba Angkatan XLII/1 Pusdiktek Kodiklatal Ikuti Lattek Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam usaha menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL yang profesional, Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal)  mengadakan Latihan Praktek (Lattek) kerja  bagi siswa Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AL Angkatan XLII/1 Tahun 2022 Kejuruan Mesin dan Listrik.

Lattek kerja  dilaksanakan di Bengkel Rekayasa Pusdiktek, pada Selasa  (27/12), diikuti 67 siswa terdiri dari 42 orang siswa Kejuruan Mesin melaksanakan Lattek Teknik dengan materi berupa latihan praktek Membubut Membuat Engsel, Mengoperasikan Mesin Frais,  Membuat Persegi Dua dan Lattek Mengelas Setengah Lingkaran. 

Selama melaksanakan Lattek, siswa berada dibawah bimbingan tiga orang instruktur yakni Lettu Laut (T) Tri Sehana, Serma Mes Bambang T., dan Serda Mes Karmijan.

Di bengkel listrik Pusdiktek sebanyak  25  siswa Kejuruan Listrik melaksanakan Lattek kerja Panel Kontrol Instalasi Listrik dengan materi Pemasangan Rangkaian Kontrol  Tiga Phase Dengan 1 Kontaktor, dibawah kendali instruktur Serka Triono, Sertu Eko dan Serda Arik.

Secara terpisah,  Komandan Sekolah Bintara (Danseba) Pusdiktek Letkol Laut (T) Sungkono menyampaikan bahwa Lattek ini bertujuan untuk membekali para siswa dengan mata pelajaran Lattek Permesinan dan Kelistrikan  agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang proses pembubutan dan pengelasan dan instalasi listrik, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kedinasan TNI, TNI Angkatan Laut maupun di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

Diharapkan juga setelah mengikuti Lattek, Siswa mampu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses bubut dan pengelasan dengan baik dan benar. Sehingga diharapkan bisa menjadi Prajurit TNI AL yang Unggul, Profesional , Modern dan Berkarakter sebagaimana imbauan Dankodiklatal Letjen TNI (Mar) Suhartono.

Read More

Tutup Tahun 2022, Realisasi PAD Surabaya Tak Capai 90 Persen dari Target

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menyebut realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2022 tanpa Silpa sebesar Rp8,57 triliun. 

Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp250 milyar dibandingkan tahun 2021.

"Khusus untuk PAD sendiri posisinya Rp5,15 triliun. Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp 300 milyar dibandingkan akhir tahun kemarin," kata Musdiq usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (28/12).

Musdiq menyebut, PAD disektor pajak mencapai Rp4,12 triliun. Lagi-lagi besaran ini lebih tinggi sekitar Rp500 milyar, dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp3,6 triliun.

"Namun kalau dibandingkan dengan target PAD tahun 2022 yang cukup tinggi sebesar Rp9,5 triliun. Maka posisi PAD saat ini mencapai 87,15 persen," jelasnya.

Lebih lanjut Musdiq menjelaskan capaian PAD yang dibawah target, salah satunya karena pergerakan ekonomi belum sepenuhnya pulih, setelah diterpa 2 tahun pandemi.

"Memang masih ada kendala di tahun ini, sehingga pajak tidak maksimal. Karena adanya relaksasi untuk recovery masa pandemi. Hotel saja masih berharap tingkat okupansinya sekitar 70 sampai 80 persen, dari yang sebelumnya hanya 40 persen. Jadi ini masih masa recovery. Restoran juga sama, begitu pula tempat hiburan seperti bioskop dan lain-lain," ungkapnya.

Musdiq kembali menjelaskan, sektor penyumbang pajak terbesar yaitu IMB, BPHTB, restoran, hotel dan yang terakhir pajak air dan tanah.

"Sedangkan untuk Dinas penyumbang PAD lewat retribusi yang paling besar yaitu DPRKPP, Dinas Perhubungan dan DLH," imbuhnya.

Musdiq berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan meningkat. Seiring dengan di intensifkannya pungutan pajak dilapangan karena kondisi ekonomi sudah berangsur-angsur pulih. 

Dispenda tidak lagi memberikan relaksasi atau kelonggaran pembayaran pajak.

"Kalau kita mengacu pada realisasi sekarang, mungkin bisa naik sekitar Rp500 milyar di tahun 2023," pungkasnya.

Read More

Letkol Armen Terjun ke Sawah

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Setelah melewati masa kurang lebih selama tiga bulan, akhirnya padi demonstration plot atau demplot di lahan pertanian Subak Toye Jumpung, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung memasuki masa panen.

Panen itu, dilakukan langsung oleh Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen bersama warga Desa setempat.

“Ini merupakan bagian dari adanya ketahanan pangan. Program padi demplot ini bantuan langsung dari Pangdam IX/Udayana,” kata Dandim. Kamis (29/12).

Setidaknya, di lahan seluas satu hektar itu telah menghasilkan sebanyak 6.798 padi per ubin. Panen ini, merupakan tahapan ketiga.

“Pengelolaan demplot ini dibawah kendali langsung Danramil. Hasil panen ini, nantinya akan diberikan ke masyarakat,” jelasnya.

Bukan hanya itu saja, ia berharap dengan adanya panen padi demplot seperti yang dilakukan oleh dirinya itu, bisa menjadi motivasi bagi warga untuk bisa meningkatkan hasil panen.

“Mayoritas warga disini itu berprofesi sebagai petani. Adanya panen ini, diharapkan bisa meningkatkan motivasi para petani,” pungkasnya.

Read More

Wawali Armuji Serahkan 80 Penghargaan Terbaik dalam Awarding Surabaya Eco School

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Hebi Agus Djuniantoro serta Presiden Tunas Hijau Mochamad Zamroni menyerahkan 80 penghargaan dalam kompetisi Surabaya Eco School (SES), Rabu (28/12). 

Awarding Surabaya Eco School yang diwarnai berbagai penampilan menarik itu digelar di Graha Sawunggaling, komplek kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Wawali Armuji mengapresiasi dan menyampaikan selamat kepada para pemenang Surabaya Eco School 2022 yang telah menerima penghargaan. 

Ia berharap mereka menjadi pelopor dan menjadi contoh bagi lingkungannya untuk terus menjaga lingkungannya masing-masing.

“Saya berharap mereka ini tidak hanya giat bersih-bersih dan menjaga lingkungan ketika hendak mempersiapkan lombo saja, jangan hanya tergerak sesaat, tapi harus berkelanjutan dan harus bisa menjadi contoh bagi lingkungannya,” kata Wawali Armuji.

Bagi dia, lomba-lomba semacam ini seharusnya menjadi pemacu semangat anak-anak atau pelajar Surabaya, termasuk para guru-gurunya untuk terus menjaga lingkungan supaya bebas dari sampah dan polusi. 

Makanya, ketika semangatnya menjaga lingkungan sudah dipacu oleh pemkot, lalu tahap selanjutnya diharapkan muncul kesadaran dalam diri para pelajar itu.

“Nah, kalau sudah ada kesadaran dari diri kita, ada atau tidak ada lomba semacam ini, kita akan terus menjaga dan mencintai lingkungan kita. Makanya, yang terpenting dari semua ini adalah warga terutama para pelajar ini sadar akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat,” tegasnya.

Wawali Armuji juga mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Tunas Hijau yang terus mengawal terselenggaranya acara ini. 

Sebab, acara ini sudah digelar sejak beberapa tahun silam dan terus konsisten hingga saat ini. 

“Acara ini sangat bagus dan harus terus dilanjutkan,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Hebi Agus Djuniantoro juga menyampaikan terimakasih kepada Tunas Hijau yang terus menjadi partner yang baik dalam bersama-sama menjaga lingkungan dan terutama dalam menggelar Surabaya Eco School. 

Bagi dia, kompetisi yang sudah berjalan sejak beberapa tahun silam ini sangat penting untuk pelajar Surabaya, karena mereka sudah diajari menjaga lingkungan sejak dini.

“Nah, bagi yang juara dari Surabaya Eco School ini, biasanya kami lanjutkan dan ikutkan lomba Adiwiyata di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Alhamdulillah saat ini di Surabaya sudah ada sebanyak 300 sekolah yang berhasil menerima penghargaan Adiwiyata itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Surabaya Eco School 2022 Richi Razak menjelaskan bahwa kompetisi ini dimulai launching program pada 10 Oktober 2022 yang diikuti oleh seluruh Kepala SD dan SMP se Surabaya beserta perwakilan guru dan siswa kader lingkungan hidup. 

Kemudian ada workshop yang diikuti oleh utusan 270 sekolah, dan ada juga realisasi keluarga sadar iklim 2022, serta pembinaan dan evaluasi lapangan ke sekolah-sekolah dan keluarga sadar iklim.

“Kita juga ada bersih-bersih pesisir Kenjeran, dan challenge tiap pekan, serta ada lomba yel-yel, lomba jingle atau cipta lagu lingkungan antar tim sekolah. Makanya, pada hari ini kita berikan sebanyak 80 penghargaan dari berbagai lomba utama dan beberapa penghargaan tambahan lainnya,” katanya.

Adapun penghargaan lomba utama adalah kategori Sekolah Terbaik SES 2022, Juara Lomba Yel-yel SES 2022, Juara Lomba Jingle SES 2022, Penghargaan Keluarga Sadar Iklim SES 2022, dan Eco Person Of The Year 2022. 

Masing-masing penghargaan ini juaranya berbeda-beda, makanya penghargaan yang diserahkan kali ini sangat banyak, yaitu 80 penghargaan.

“Ini semua adalah langkah awal setelah 2 tahun vakum akibat pandemi Covid-19. Semoga langkah kecil yang kami lakukan dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan aksi-aksi positif yang sama ke depannya,” pungkasnya. 

Read More

Malam Tahun Baru 2023, Wali Kota Eri Larang Konvoi dan Knalpot Brong

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Selain kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) menjelang pergantian tahun baru, dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan jam operasional sampai dengan pukul 02.00 WIB pada tanggal 1 Januari 2023.

Dalam SE bernomor 300/24143/436.7.16/2022 terkait dengan ketentuan Pelaksanaan Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menegaskan, bahwa saat malam Tahun Baru 2023, masyarakat dilarang menggunakan petasan yang berpotensi terjadinya ledakan atau kebakaran. 

Terlebih, petasan tersebut dapat menimbulkan korban manusia dan atau barang. 

"Petasan yang diperbolehkan kembang api, terus petasan yang biasa. Jadi kalau (petasan) kembang api, boleh," kata Wali Kota Eri, Rabu (28/12).

Di lain hal, Wali Kota Eri menerangkan, bahwa dalam SE juga diatur mengenai larangan untuk tidak memperjual belikan terompet. 

Namun, jika terompet tersebut dibuat dan digunakan sendiri, maka diperbolehkan. 

Termasuk pula larangan soal konvoi dan arak-arakan malam tahun baru menggunakan knalpot brong.

"Malam tahun baru tidak boleh konvoi-konvoi-an, tidak boleh knalpot brong. Dan, tidak boleh meniup terompet yang diperjualbelikan, kalau terompet sendiri tidak apa-apa, kan sudah jelas karena kita masih melewati masa pandemi. Yang kedua, ayo dijaga kerukunan umat beragama, dijaga kenyamanan," pungkasnya.

Apabila terjadi kondisi darurat atau menemukan kejadian yang membutuhkan  pertolongan, masyarakat diimbau agar menghubungi Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian (CC) 110 atau Command Center 112. Seluruh layanan bersifat gratis atau bebas pulsa.

Read More

Malam Tahun Baru 2023, RHU dan Cafe Boleh Buka

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan ketentuan Pelaksanaan Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023. 

SE bernomor 300/24143/436.7.16/2022 ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman Kota Surabaya saat malam Tahun Baru 2023.

Wali Kota Eri Cahyadi menyebutkan sejumlah poin penting dalam SE tersebut. Pertama yakni, kegiatan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) menjelang pergantian tahun baru, dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan jam operasional sampai dengan pukul 02.00 WIB pada tanggal 1 Januari 2023.

"RHU sudah ada batas waktunya. Makanya saya sampaikan ke Satpol PP agar disosialisasikan, kalau sampai (ada RHU) melanggar, tutup seminggu. Sanksinya ditutup, kalau RHU-nya melanggar," kata Wali Kota Eri, Rabu (28/12).

Tak hanya itu, bagi setiap RHU juga diminta untuk melakukan pembatasan. Yakni, dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, RHU juga dilarang menerima pengunjung yang belum berumur 18 tahun.

Dalam SE tersebut, juga diatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha akomodasi hotel, restoran/rumah makan dan/atau kafe. 

Pertama, saat pergantian malam tahun baru, pelaku atau pemilik usaha diminta untuk tidak melakukan kegiatan dalam skala besar yang menimbulkan pengumpulan dan penumpukan massa/pengunjung.

Kedua, pelaku usaha juga diminta melakukan pembatasan dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum seperti warung makan/warteg/pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan pengunjung maksimal kapasitas 100 persen. 

Dan tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), diminta agar melakukan pembatasan dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Selanjutnya, ODTW juga diminta untuk melakukan pengecekan berkala pada keamanan/keselamatan peralatan dan perlengkapan fasilitas serta wahana permainan. 

Di sisi lain, dalam SE juga diatur untuk seluruh usaha pariwisata agar memastikan penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment).

Apabila terjadi kondisi darurat atau menemukan kejadian yang membutuhkan  pertolongan, masyarakat diimbau agar menghubungi Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian (CC) 110 atau Command Center 112. Seluruh layanan bersifat gratis atau bebas pulsa.

Read More

Penyertaan modal PD Pasar Surya Harus Dengan Kontrak Kinerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memberikan penyertaan modal kepada PD Pasar Surya untuk merevitalisasi pasar.

Tujuan pnyertaan modal tersebut untuk menggerakkan usaha PD Pasar Surya ditengah tumpukan hutang puluhan milyar rupiah di masa direksi sebelumnya.

"Kalau kita ini berkutat hanya soal hutang itu, siapapun direksinya siapapun dewasnya (Dewan Pengawas), kalau Pemerintah kota tidak turun tangan, masalah ini tidak mungkin selesai. Sehingga pasar akan begini terus di kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (28/12).

Wali Kota Eri menambahkan, kalau ingin kondisi pasar berubah menjadi lebih baik maka dibutuhkan intervensi pemerintah kota untuk menyertakan modal.

"Sehingga PD Pasar ini bisa membangun pasar-pasar lainnya, untuk mendapatkan income. Nah income-nya inilah yang nantinya bisa digunakan untuk membayar hutang. Kalau tidak menyertakan modal terus membangun pasar uang dari mana," jelasnya.

Penyertaan modal nantinya lanjut Wali Kota Eri disertai dengan kontrak kinerja oleh Direksi PD Pasar Surya.

"Harus dibuat kontrak kinerja. Misalnya penyertaan modal 30 milyar, tapi berapa pasar yang harus berubah menjadi baik. Misalnya 15 pasar. Jangan sampai hanya memberikan penyertaan modal, tapi tidak terukur dengan kinerjanya," tegasnya.

Selain itu, kontrak kinerja tersebut nantinya juga mencatat jaminan PD Pasar Surya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. 

"Melalui kontak kinerja itulah yang namanya evaluasi kinerja. Tentunya hal ini diharapkan bisa berdampak pada pertumbuhan PAD Surabaya," ungkapnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut mengaku sudah membicarakan rencana penyertaan modal tersebut dengan DPRD Surabaya dan Kejari Surabaya.

"Saya akan berdiskusi lagi dengan DPRD bagaimana pasar ini bisa berubah. Malu kita kalau pasar dibawah PD Pasar yang nota bene adalah BUMD Kota Surabaya, ternyata kwalitasnya jelek," ujarnya.

Makanya Wali Kota Eri berharap rencana tersebut bisa di eksekusi pada Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2023 atau sebelumnya.

"Kalau kita bisa menyertakan modal untuk BPR SAU Rp50 milyar, mungkin kalau untuk ke pasar bisa Rp30 milyar atau Rp40 milyar nanti kita hitung berapa jumlah pastinya," pungkasnya.

Read More