PPKM Resmi Dicabut, Kegiatan Keramaian Tak Lagi Diasesmen Namun Tetap Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia sejak Jumat (30/12) lalu. 

Dengan resmi dicabutnya PPKM, maka kegiatan yang sebelumnya membutuhkan asesmen protokol kesehatan (prokes) Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 tak lagi dilakukan.

Hal tersebut sebagaimana merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Seiring dengan dicabutnya PPKM, maka asesmen untuk kegiatan keramaian juga tak lagi dilakukan. Namun setiap kegiatan keramaian diimbau untuk tetap menerapkan prokes.

"Jadi mereka yang mengadakan kegiatan keramaian di ruangan tertutup tetap pakai masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Meski PPKM sudah tidak ada, tapi prokes tetap dijalankan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Hidayat Syah, Selasa (3/1).

Hidayat mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan, kenaikan COVID-19 saat ini diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru COVID-19. 

Makanya, juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membatasi penyebaran COVID-19.

"Sekarang ini (penyebaran COVID-19) bukan karena pulang kampung, lebaran atau perayaan natal. Tapi yang ditakutkan kalau COVID-19 naik itu ada varian baru, kemudian jumlah vaksin kurang belum sampai dosis 3 (booster) atau kondisi fisiknya lagi lemah," ujar dia.

Di samping mencegah penyebaran COVID-19 di masa transisi menuju endemi, Hidayat juga menyebutkan, bahwa fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini adalah bagaimana mendorong perekonomian masyarakat. 

Langkah itu dilakukan seiring dengan mencegah lonjakan kasus di masa transisi menuju ke endemi.

"Sudah saatnya ekonomi bangkit. Ini kan sedang bertahap menuju ke endemi, antara bulan Januari - Agustus 2023. Kata Menkes Pak Budi, yang tetap harus diperhatikan adalah prokes, cuci tangan, pakai masker di saat ruangan tertutup atau kerumunan," terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan tegak lurus mengikuti instruksi dan arahan dari Pemerintah Pusat. 

Salah satunya dengan tetap menyiagakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 meski PPKM telah resmi dicabut.

"Kita tegak lurus dengan pusat. Satgas COVID-19 tetap ada, tapi sifatnya sekarang mengingatkan, tidak lagi ada memberikan sanksi. Kalau dulu kan ada sanksi (kegiatan usaha) bisa ditutup," tandasnya.

Read More

Sejak Meluncurkan Nomor Pengaduan Integritas, Inspektorat Surabaya Terima 187 Laporan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah meluncurkan nomor resmi pengaduan integritas melalui saluran WhatsApp. 

Melalui nomor 0811-311-57777, warga dapat melapor apabila menemukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sejak nomor pengaduan integritas diluncurkan pada 16 Desember 2022, sebanyak 187 laporan. Jumlah pengaduan tersebut tercatat mulai tanggal 16 - 31 Desember 2022.

"Jumlah pengaduan yang masuk melalui hotline WhatsApp sebanyak 187. Namun pengaduan itu bentuknya macam-macam, tidak hanya soal pungutan liar," kata Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, Selasa (3/1).

Dari 187 pengaduan yang masuk, pihaknya kemudian mengklasifikasikan menjadi 16 kategori. 

Dengan rincian, kategori Pungutan Liar ada 7, Apresiasi ada 6, Penyalahgunaan Wewenang ada 1, Permohonan Bantuan ada 25 dan soal Parkir Liar sebanyak 14.

Kemudian, ada pula pengaduan kategori Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di kecamatan/kelurahan sebanyak 17, Pelayanan Puskesmas ada 3, Pelayanan Tingkat RT/RW ada 6, Pemilihan RT/RW ada 3 dan Pengaduan di Luar Wewenang Pemkot (penipuan online, dana kampus, dan lain-lain) ada 14.

Tak hanya itu, dari jumlah total 187, pemkot juga menerima Permohonan Perbaikan (Jalan rusak, saluran, paving dan lain-lain) ada 5 dan terkait dengan Perizinan (IMB dan Pemakaian Tanah) ada 3. 

Selanjutnya, pengaduan kategori Saran atau Usulan ada 3, Sertifikat Tanah/Balik Nama ada 5, soal UMKM atau Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 4 dan terakhir lain-lain atau sekadar bertanya ada 71.

"Berdasarkan 187 pengaduan yang masuk, tujuh di antaranya berkaitan dengan dugaan pungli, saat ini dalam progres tindak lanjut. Kemudian, sebanyak 151 pengaduan diteruskan ke instansi terkait. Dan sisanya, sebanyak 29 pengaduan diinput atau diteruskan melalui aplikasi WargaKu," terang Ikhsan.

Dari tujuh pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pungli, Ikhsan kembali menegaskan, bahwa saat ini seluruhnya sedang dalam progres tindak lanjut. 

Di antaranya, yakni dua pengaduan soal adanya iuran atau penarikan di lingkungan sekolah. 

"Ada dua pengaduan soal iuran atau penarikan sekolah yang sudah dalam proses tindak lanjut. Dinas Pendidikan juga telah melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak terkait," jelasnya.

Selain pengaduan soal dugaan pungli di sekolah, Ikhsan menyebutkan, pihaknya juga menerima laporan mengenai pungutan biaya di lingkungan RT/RW. 

Misalnya, warga mengurus pindah domisili ditarik biaya oleh perangkat RW. Ada pula soal penarikan biaya oleh RT dalam hal pengurusan surat menyurat adminduk.

"Nah, jika pengaduannya seperti ini, maka kita teruskan ke lurah/camat setempat untuk memediasi pelapor dengan  perangkat RT/RW. Namun, kita juga sampaikan ke yang bersangkutan bahwa pelayanan adminduk di lingkungan pemkot tidak ada biaya atau gratis," jelas dia.

Menurut Ikhsan, apabila pengaduan yang disampaikan tidak berkaitan dengan pungli, maka akan diteruskan ke instansi atau Perangkat Daerah (PD) terkait. 

Contohnya, pengaduan parkir liar, maka akan diteruskan ke Dinas Perhubungan. Demikian pula jika berkaitan dengan pelayanan publik, permohonan perbaikan saluran ataupun jalan rusak.

"Kita juga bantu inputkan pelapor ke aplikasi WargaKu agar ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Namun, ada juga pengaduan yang tidak bisa kita proses karena di luar kewenangan pemkot, seperti penipuan online," sebutnya.

Pihaknya memastikan, akan memproses seluruh pengaduan yang masuk apabila benar-benar berkaitan dengan pungutan liar di lingkungan pemkot. 

Tentu saja pengaduan ini harus disertai identitas pelapor dan terlapor, serta data atau bukti pendukung yang jelas. 

Ia juga memastikan seluruh data identitas pelapor aman dan dirahasiakan.

"Apabila pengaduan memenuhi unsur pungli, pasti kita tindak lanjuti. Karena mayoritas pengaduan yang kami terima melalui WhatsApp tidak berkaitan dengan pungli. Misal soal penipuan online, tidak kita tindaklanjuti, tapi tetap kita jelaskan ke pelapor bahwa itu bukan kewenangan dari Pemkot Surabaya," imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya itu juga menambahkan, bahwa sejak layanan pengaduan integritas melalui WhatsApp diluncurkan, antusias masyarakat untuk melapor sangat tinggi. 

Meski tidak seluruh pengaduan yang diterima berkaitan pungli, pihaknya akan tetap membantu memfasilitasi warga.

"Seperti jalan rusak, seharusnya bisa laporan melalui aplikasi WargaKu, namun  justru warga mengadukan lewat nomor WhatsApp. Tapi, kita tidak menolak, kita bantu entry laporan ke aplikasi WargaKu, akhirnya kita pakai akun inspektorat untuk mengadukan," tambahnya.

Di sisi lain, Ikhsan juga mengimbau kepada masyarakat agar ketika menyampaikan pengaduan, dapat melengkapinya dengan identitas serta data pendukung yang jelas. 

Sebab, dari daftar pengaduan yang masuk, banyak di antaranya yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor.

"Saat awal mengadukan lewat WhatsApp, itu kita kasih format atau template terkait pengaduan. Nah, format itu kadang tidak diisi oleh pelapor, seperti identitas diri atau data-data pendukung, sehingga hal itu membuat kami kesulitan untuk menindaklanjutinya," pungkasnya.

Read More

Perhatian! Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Administratif Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. 

Bahkan, demi terus mendorong warga untuk melaporkan kelahiran putra-putrinya, Wali Kota Eri Cahyadi kini membuat kebijakan untuk menghapus sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan bahwa penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran bagi warga Kota Surabaya ini berlaku mulai 1 Januari-31 Mei 2023. 

Kebijakan ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada masyarakat Kota Surabaya.

“Penghapusan sanksi administratif ini berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran, kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang,” kata Agus di ruang kerjanya, Selasa (3/1/2023).

Ia memastikan bahwa penghapusan sanksi administratif ini untuk mendorong warga Surabaya agar segera melaporkan kelahiran putra-putri mereka dan mendapatkan akta kelahiran. 

Menurutnya, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan. 

“Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera melaporkan kejadian kelahiran putra-putrinya,” jelasnya.

Menurut Agus, sebelum adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi, warga Surabaya yang tidak melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya lebih dari 60 hari sejak kelahiran, maka Pemkot Surabaya menetapkan sanksi administratif denda senilai Rp100 ribu, tarif tersebut berlaku flat.

“Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011, apabila terlambat melaporkan kejadian kelahiran lebih dari 60 hari, maka dikenakan sanksi administratif denda senilai Rp100 ribu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa peraturan ini sengaja dibikin untuk mengajak warga Kota Surabaya tertib dan disiplin administrasi. 

Di samping itu, supaya putra-putrinya itu bisa segera mendapatkan akta kelahiran, karena akta kelahiran ini sangat berguna dan sangat penting ke depannya.

“Untuk mengurus sekolah dan sebagainya, akta kelahiran ini sangat diperlukan,” katanya.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya surat akta kelahiran, ia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk segera melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya. 

Ia juga memastikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada warga bahwa saat ini sedang berlaku pemutihan bagi warga yang telat melaporkan kejadian kelahiran buah hati mereka.

“Kita akan terus informasikan ke masyarakat melalui media yang kita miliki, seperti media sosial Dispendukcapil. Kami berharap warga bisa memanfaatkan peluang ini,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Wajibkan Siswa SD-SMP Nobar Film "Soera Ing Baja"

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nonton bareng (nobar) film "Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi 45" di Studio XXI Tunjungan Plaza Mal, Senin (2/1/2023). Film dokumenter drama (dokudrama) berdurasi 60 menit itu sukses membuat takjub penonton. 

Di dalam studio, tidak hanya ada Wali Kota Eri Cahyadi. Saat itu dia juga mengajak seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD), Camat, Lurah, serta komunitas pegiat sejarah yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

"Film "Sura Ing Baja" ini sungguh luar biasa, sebagaimana dikisahkan di dalamnya mengenai perjuangan Arek-arek Suroboyo yang luar biasa dengan semangatnya Bung Tomo," kata Wali Kota Eri. 

Menurut Wali Kota Eri, film ini wajib ditonton oleh generasi penerus bangsa, terutama Arek-arek Suroboyo. 

Dengan melihat film itu, secara otomatis jiwa generasi muda Kota Surabaya akan terpatri rasa Kepahlawanan. 

Menanamkan rasa Kepahlawanan pada generasi penerus bangsa di masa kini, bukan lagi untuk melawan pendudukan penjajah. 

Akan tetapi untuk melawan kemiskinan, gizi buruk, stunting, putus sekolah dan kebodohan. 

"Seluruh siswa SD-SMP yang di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) maka akan kami sediakan tempat, untuk kita wajibkan nobar film ini. Nanti ada dua studio yang kita siapkan," ujar Wali Kota Eri. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga menyampaikan, bahwa pemkot juga akan menayangkan film "Soera Ing Baja" di Museum Pendidikan. 

Setelah ini, ia meminta jajarannya di pemkot untuk menyiapkan layar lebar, agar masyarakat dapat menikmati film tersebut. 

Film hasil kolaborasi antara pemkot dengan komunitas pegiat sejarah dan TVRI Jawa Timur itu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi generasi muda Kota Pahlawan. Setelah sukses tayang, Cak Eri berencana membuat film sejarah yang lebih megah lagi. 

Cak Eri menambahkan, memerankan sosok Presiden Sukarno dalam film "Soera Ing Baja" sangat berbeda dengan film "Kusno" sebelumnya. 

"Saya nerves (grogi) memerankan sosok Bung Karno. Karena film ini benar-benar heroik dan menggambarkan sejarah pertempuran Kota Surabaya," imbuhnya. 

Seperti pada kesempatan sebelumnya, Sutradara Film "Soera Ing Baja" Faizal Anwar dan Achmad Zaki Yamani mengatakan, film yang digarapnya kali ini berdasarkan kisah pertempuran yang diambil dari arsip serta data sejarah. 

Di antaranya, arsip pemberitaan Resolusi Jihad di surat kabar, arsip resmi laporan kematian Brigadir Mallaby yang baru dapat dibuka pada 2022, arsip Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hari Pahlawan pada 1946, serta dokumen asli pidato Presiden Soekarno saat peresmian Tugu Pahlawan pada 10 November 1952.

 “Film ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Surabaya hingga terjadinya palagan nasional pertempuran Surabaya. Hingga akhirnya pemerintah pusat saat itu menetapkan 10 November sebagai peringatan Hari Pahlawan dan membangun Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa besar itu,” pungkas Zaki. 

Read More

Meminimalisir Pelanggaran, Pangdam V/Brawijaya Tekankan Prajurit Mempedomani Tujuh Pelanggaran Berat di Lingkungan TNI AD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan PNS di lingkungan Kodam V/Brawijaya bertempat di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brawijaya, Jalan. Raden Wijaya nomor 1, Surabaya. (2/1/2023).

Pada kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya menekankan kepada seluruh prajurit untuk mempedomani tujuh pelanggaran berat yang ada di lingkungan TNI AD. 

Sehingga mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD khususnya di satuan jajaran Kodam V/Brawijaya.

"Jadilah prajurit yang dewasa dengan cara mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Laksanakan tugas dengan jujur, tulus dan ikhlas," papar Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M.A.

"Pelanggaran tidak hanya merugikan diri sendiri. Melainkan keluarga dan orang lain. Kalau bisa sejahterakan keluarga kalian. Begitupun dengan para Dansat agar bisa mensejahterakan anggotanya," tambah Mayjen TNI Farid Makruf, M.A.

Dalam melaksanakan tugas, lanjut Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., prajurit harus mengedepankan etika, moral, dan prosedur yang ada. Sebagaimana semboyan "Bhirawa Anoraga" Gagah Perkasa tetapi Tetap Rendah Hati.

"Tingkatkan potensi diri kalian di masing-masing satuan. Tumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas dimana pun berada. Sehingga mampu menjadi prajurit yang Tanggap Tanggon, dan Trengginas," tegas Pangdam V/Brawijaya.

Selain itu, Pangdam V/Brawijaya juga berpesan agar prajurit menghindari kasus-kasus yang mengarah pada kekerasan KDRT.

Bahkan, Mayjen TNI Farid Makruf meminta jika ada keluarga anggota yang mengalami sakit agar segera dilaporkan kepada Komandan satuan. Sehingga dapat memberikan pertolongan atau bantuan untuk meringankan beban keluarga prajurit.

Read More

Jabat Kasi Intel Kejari Bangkalan, Ini Harapan Imam Hidayat

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Imam Hidayat resmi menjabat sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Senin (2/1). 

Pria kelahiran jember ini menggantikan Dedy Frengky yang dimutasi ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Kasi Pidsus. 

Serah terima jabatan (sertijab) itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bangkalan, Fahmi.

Dengan dilantiknya sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan, Imam berharap ada hubungan baik antara korps Adhyaksa dengan insan media.

"Kita akan bangun terus hubungan baik dengan awak media. Semoga informasi yang disampaikan ke masyarakat sangat berimbang atau cover both side," harap mantan Kasi Intel Kejari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (2/1).

Sementara Dedy berterima kasih kepada media dan masyarakat atas kerja sama di Bangkalan selama 1 tahun 2 bulan. 

Ia merasa banyak dibantu oleh media dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kasi Intel di Kejari Bangkalan.

"Warga Bangkalan kritis dan dinamis, karena sejak awal menjabat Kasi Intel Bangkalan langsung disambut dengan demontrasi dan audiensi," pungkasnya. 

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Upacara Penaikan Bendera

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan memimpin pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh Prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II, yang berlangsung di Dermaga Ujung Koarmada II. Senin (02/01).

Dalam amanatnya, Pangkoarmada II mengucapkan Selamat  Tahun Baru 2023 kepada seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II serta kepada umat Kristiani yang merayakan hari Natal. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian para Prajurit dan PNS sekalian yang telah menjaga keamanan dan ketertiban pada saat perayaan Natal dan pergantian Tahun di wilayah Mako Koarmada II sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan aman dan lancar," ujarnya.

"Beberapa waktu yang lalu kita ketahui bersama bahwa telah dilaksanakan pergantian Pimpinan di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Laut, dinamika perubahan kepemimpinan tersebut tentunya selalu diiringi perubahan kebijakan dimana kita sebagai Prajurit harus selalu siap mendukung program kerja pemimpin yang baru dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima TNI bahwa daya tempur dan daya gempur dalam sebuah pertempuran disamping bertumpu pada persenjataan yang dimiliki, juga harus diimbangi dengan kesiapan dan ketangguhan Prajurit yang terlatih bermoral dan berjiwa patriot.

"Oleh karena itu, saya mengajak kepada para Prajurit dan segenap PNS Koarmada II sekalian, mari kita jadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu dengan meningkatkan profesionalisme yang didasari dengan Trisila TNI Angkatan Laut," pungkasnya.

Selesai kegiatan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan latihan defile.

Read More

Surabaya Raih Penghargaan Kemenkes RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya menerima piagam penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 

Piagam penghargaan itu diberikan atas komitmen jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mewujudkan herd immunity masyarakat.

Piagam penghargaan dari Kemenkes RI diserahkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina, dan 63 kepala Puskesmas. 

Acara penyerahan penghargaan berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (2/1).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Kemenkes RI telah memberikan tiga kategori penghargaan untuk Kota Pahlawan. 

Ketiga penghargaan ini terdiri dari kategori untuk Instansi (Pemkot Surabaya), Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) dan Individu (Kepala Puskesmas).

"Ketiga penghargaan ini diberikan kepada Kota Surabaya. Semua Fasyankes dan Kepala Puskesmas di Surabaya diberikan penghargaan. Secara instansi, pemerintah kota juga diberikan penghargaan," kata Wali Kota Eri usai acara penyerahan penghargaan di Balai Kota Surabaya.

Wali Kota Eri mengaku bersyukur, karena berkat sinergi dan kerja keras semua pihak, Surabaya berhasil mewujudkan herd immunity masyarakat. 

Dengan komitmen dan perjuangan bersama itulah Surabaya diberi piagam penghargaan oleh Kemenkes RI.

"Kami berterima kasih karena diberikan apresiasi ini, maka kami semakin yakin kerja secara kekeluargaan jauh lebih hebat dan terasa kepada masyarakat. Ini menjadi semangat kami untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan lebih semangat lagi," ujar dia.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, bahwa capaian vaksinasi di Kota Pahlawan untuk dosis 1 dan 2 telah mencapai di atas 100 persen. 

Bahkan, per tanggal 1 Januari 2023, vaksinasi untuk dosis 3 di Surabaya sudah mencapai 58,51 persen atau melebihi target nasional.

"Kita (dosis 1 dan 2) sudah 100 persen lebih. Yang (dosis) keempat ini mencapai 23,60 persen, karena kalau ini kan baru datang biasanya nyendat-nyendat, karena jumlah vaksinnya. Tapi yang (dosis) ketiga kita di atasnya nasional," ungkapnya.

Menurut dia, capaian vaksinasi di Kota Surabaya tak lepas dari semangat dari seluruh tenaga kesehatan (nakes). 

Makanya, Wali Kota Eri juga berharap, semangat mereka ketika menghadapi Covid-19 juga dapat diaplikasikan dalam melayani masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lain.

"Tidak hanya Covid-19, tapi kita masih banyak tugas, seperti bayi stunting, gizi buruk dan sebagainya. Semoga (penghargaan) ini menjadi semangat kami untuk menyelesaikan itu semua," imbuhnya.

Di kesempatan sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dimulai pada Januari 2021 hingga saat ini masih terus dilakukan secara masif. 

Vaksinasi dilakukan oleh seluruh Puskesmas bekerja sama dengan kecamatan-kelurahan, tiga pilar, lintas sektor terkait hingga masyarakat.

"Perkembangan data Covid-19 harian pada tanggal 1 Januari 2023 menunjukkan bahwa kasus Covid-19 bisa terkendali di Kota Surabaya. Dan alhamdulillah, bersamaan dengan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia," kata Nanik dalam laporannya.

Nanik juga memaparkan bahwa berdasarkan laporan rilis harian provinsi dan Kemenkes RI serta catatan epidemiologi, saat ini confirm harian di Surabaya ada 11 kasus. 

Sedangkan confirm kumulatif sampai dengan saat ini sebanyak 144.828 kasus.

"Kemudian kesembuhan harian ada 17 kasus. Lalu, sembuh kumulatif sampai dengan saat ini adalah 141.630 kasus. Selanjutnya, meninggal harian ada 1 kasus dan meninggal kumulatif sampai dengan hari ini 3.126 kasus," ungkap dia.

Selain itu, Nanik juga menyebutkan, bahwa hingga saat ini confirm tenaga kesehatan di Kota Surabaya ada 75 nakes. Dan hingga hari ini, yang masih menjalani perawatan sebanyak 72 kasus. 

"Dengan rincian, rawat jalan 52 kasus dan yang ada di rumah sakit sebesar 20 kasus," kata dia.

Dalam momen itu, Nanik juga membeberkan update capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya terhadap 2.489.126 sasaran per tanggal 1 Januari tahun 2023. 

Untuk dosis 1 mencapai sebesar 2.732.755 atau 123,20 persen dan dosis 2 sebesar 2.424.763 atau 109,32 persen. 

"Sedangkan untuk dosis 3 sebesar 1.297.716 atau 58,51 persen. Lebih tinggi dari pada yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 50 persen," sebutnya.

Sementara untuk capaian vaksinasi dosis 4 di Kota Surabaya sebesar 74.373 atau 23,60 persen. Meski demikian, Nanik memastikan akan terus berupaya maksimal untuk mengejar capaian vaksinasi dosis 4 tersebut. 

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kami ke depan, agar vaksinasi ini tetap kita jalankan bekerjasama dengan teman - teman tiga pilar, kelurahan-kecamatan dan seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait," pungkasnya.

Read More

Jelang Hari Raya Galungan, Babinsa Kamasan Pantau Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Menjelang Hari Raya Galungan, masyarakat mulai memadati tempat-tempat pasar tradisional maupun modern guna menyiapkan segala kebutuhan dalam menyambut salah satu hari besar agama Hindu ini, salah satunya di pasar tradisional Desa Kamasan.

Kondisi tersebutpun tak lepas dari perhatian Babinsa Kamasan, Serma Komang Semaraputra yang terjun langsung melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi pasar yang ada di wilayah binaannya tersebut, Senin ( 02/01/23 ).

Serma Komang mengatakan, pemantauan ini dilakukannya dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, berkaitan meningkatnya aktifitas pasar menjelang hari raya galungan.

Dalam pemantauan ini pula dirinya sekaligus melaksanakan pengecekan di para pedagang guna memastikan kesetabilan harga.

“Dari hasil pemantauan hari ini, situasi dan kondisi pasar tradisional berjalan aman,” terangnya.

Ditempat terpisah, Dandim Klungkung Letkol Inf Armen, S. Ag., M. Tr. (Han) menyampaikan bahwa pemantauan yang dilakukan Babinsa jajarannya tersebut merupakan bentuk dedikasi dan pelayanan Babinsa terhadap kegiatan di wilayah binaannya.

“Sudah menjadi tradisi, dimana menjelang hari raya aktifitas masyarakat, khususnya di pasar pastinya mengalami peningkatan, seperti halnya saat ini menjelang hari raya galungan bagi umat hindu,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi dan cegah dini baik keamanan maupun kestabilan harga di pasar.

“Babinsa jajarannya akan terus menggelar pemantauan maupun pengecekan di sejumlah pasar yang ada di wilayah Klungkung,” tutupnya.

Read More

PPKM Resmi Dicabut, Wali Kota Eri Beberkan Strategi Percepatan Laju Perekonomian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut atau diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Jumat (30/12) lalu. 

Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam  percepatan laju ekonomi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku, meskipun Kota Pahlawan menerapkan kebijakan PPKM pada tahun 2022 lalu, namun Pemkot Surabaya telah berhasil meningkatkan laju ekonomi menjadi 7,17 persen. 

Maka, pihaknya akan segera mengumpulkan para RT/RW di tiap kelurahan untuk memaparkan strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan kegiatan perekonomian. 

“Sebenarnya PPKM kita sudah bisa melakukan sampai dengan 7,17 persen. Selanjutnya, kita akan memanggil mengumpulkan semua RT/RW bergantian per kelurahan. Kita akan sampaikan strategi dan paparan kita, karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran itu juga bergantung peran serta masyarakat,” kata Wali Kota Eri, Senin (2/1).

Di sisi lain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penjelasan Pencabutan PPKM yang digelar secara daring oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan diikuti seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya akan tetap bertugas. 

Tentunya, hal ini merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Edemi.

“(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan, tapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas COVID-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan COVID-19. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (COVID-19) maka dilakukan isolasi secara mandiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat Kota Surabaya dalam membatasi pergerakan virus COVID-19. 

Sebab, jika terjadi kenaikan angka kasus COVID-19, maka hal tersebut diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru COVID-19. 

Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada masyarakat Kota Surabaya pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah laju COVID-19.

“Disampaikan pak Menkes (Budi Gunadi) juga, COVID-19 ini bukan karena tahun baru atau lebaran tetapi karena setiap varian baru mereka ada lonjakan. Insya Allah sampai dengan Agustus kita akan melakukan itu sambil melihat pergerakan-pergerakan. Kalau nanti sampai Agustus itu tidak ada lonjakan maka dilakukanlah endemi,” terangnya.

Lebih lanjut, Walikota yang akrab disapa Cak Eri ini menjelaskan bahwa kondisi Kota Surabaya dalam upaya penanganan COVID-19 terjadi penurunan kasus. 

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menggencarkan vaksinasi dosis 3 (booster) di tingkat RW. 

Camat dan Lurah diminta untuk mendeteksi warganya yang belum melakukan vaksin booster berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

“Alhamdulilah landai, kalau turunnya (COVID-19) cepat, dia sembuhnya cepat, berarti tinggi imunnya. Sehingga salah satu faktor untuk melakukan pencegahan ini adalah imun (vaksinasi) booster. Kita terapkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk melihat data Dinkes, siapa warganya yang belum vaksin booster cukup di balai RW, itu yang kita lakukan. Semoga kita bisa segera menuju ke endemi,” pungkasnya. 

Read More

Dandim Lamongan Sampaikan Kebijakan Panglima TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudho Margono mulai disosialisasikan ke seluruh jajaran TNI.

Sosialisasi itu, terkait adanya evaluasi tahun lalu, hingga perencanaan kerja di awal tahun 2023.

Sosialisasi itupun, menjadi acuan bagi Dandim 0812/Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf untuk disampaikan ke seluruh personelnya.

“Tahun 2023 ini, merupakan tahun yang sangat krusial. Baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya,” ujar Dandim. Senin (02/01) siang.

Berbagai kesiapan dilakukan oleh pihak Kodim dalam mengawali tahun 2023. Kesiapan itu, berkaitan dengan berbagai program untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan Panglima TNI.

“Untuk itu, saya berharap pada jajaran dan Perwira Kodim agar selalu mempedomani kebijakan Panglima TNI,” jelasnya.

Read More

Dibintangi Wali Kota Eri, Film “Soera Ing Baja” Tayang di Awal Tahun 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merilis film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ’45” pada 2 Januari 2023 mendatang. 

Rencananya, film yang dibintangi oleh Wali Kota Eri Cahyadi itu diputar di Studio XXI Tunjungan Plaza Mal 1, Surabaya. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan, film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ‘45” mengisahkan tentang pertempuran Surabaya pada masa pendudukan kolonial di tahun 1945 lalu. 

Dalam film ini, Wali Kota Eri memerankan Presiden Ke 1, Ir Sukarno.

“Ini merupakan momentum yang tepat. “Soera Ing Baja” itu secara harfiah artinya berani menghadapi bahaya. Maka dari itu film ini diputar sebagai penyemangat warga Surabaya di tahun yang baru, semoga lebih berani lagi dalam menghadapi tantangan ke depan,” kata Wiwiek, Senin (2/1)

Film yang diproduksi dengan latar sepenuhnya di Kota Surabaya ini, melibatkan kurang lebih ratusan orang dari beragam afiliasi. 

Mulai dari kalangan komunitas, pegiat sejarah, akademisi hingga mahasiswa.

Wiwiek menerangkan, selain melibatkan ratusan orang, banyak mengambil latar bangunan kuno khas zaman dulu di Kota Pahlawan. 

Beberapa set latar pengambilan itu mulai dari bangunan Lodji Besar Peneleh, warga sekitar kampung Pandean, Plampitan, dan masih banyak lagi. 

Di samping itu, Sutradara Film “Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi ’45”, Faizal Anwar mengatakan, pembuatan film bergenre dokumentasi drama (dokudrama) sejarah dan perang kompleks ini penuh tantangan. 

Terlebih kisah sejarah yang difilmkan adalah peristiwa penting yang telah menjadi pemahaman umum masyarakat. 

Tentunya, lanjut Faizal, akurasi data sejarah, ketersediaan jumlah para pemeran dan perlengkapan mulai dari kostum, properti, hingga detil-detil atribut yang dikenakan para pejuang menjadi aspek penting.

“Kami bersyukur sangat dibantu oleh teman-teman Komunitas Reenactor di Surabaya. Mereka luar biasa militan, menjiwai betul apa yang mereka perankan. Totalitas mereka selama proses produksi itu saya kira menjadi nyawa dalam film ini,” ujarnya. 

Meskipun Faizal telah berpengalaman di dalam dunia perfilman, bahkan dikenal sering mendapatkan penghargaan di ajang kompetisi film nasional itu. 

Dirinya mengungkapkan, dalam pembuatan film “Soera Ing Baja” dibutuhkan lebih dari sekadar pelangaman. 

“Wawasan tentang sejarah dan narasi pertempuran sangat dibutuhkan,” ujar pria yang juga menyutradarai film Koesno. 

Secara detail Faizal mengungkapkan, film yang ia garap bersama Achmad Zaki Yamani itu menggunakan referensi dari sejumlah fakta yang jarang diketahui publik. 

Diantaranya, arsip pemberitaan Resolusi Jihad di surat kabar, arsip resmi laporan kematian Brigadir Mallaby yang baru dapat dibuka pada 2022, arsip Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hari Pahlawan pada 1946, serta dokumen asli pidato Presiden Soekarno saat peresmian Tugu Pahlawan pada 10 November 1952.  

Film “Soera Ing Baja” nantinya akan diputar secara terbuka di museum-museum Surabaya, sebagai salah satu media edukasi sejarah untuk publik. 

“Film ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Surabaya hingga terjadinya palagan nasional pertempuran Surabaya. Hingga pemerintah pusat menetapkan 10 November menjadi peringatan Hari Pahlawan dan membangun Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa besar itu,” pungkasnya. 

Read More