Buruan Daftar! Pemkot Surabaya Buka Beasiswa Penghafal Kitab Suci 1.317 Kuota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberian apresiasi terhadap penghafal kitab suci kembali dibuka Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. 

Apresiasi berupa beasiswa ini diperuntukkan bagi pelajar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B.

Apresiasi diberikan kepada warga Kota Surabaya yang memiliki kemampuan pemahaman dan hafalan kitab suci untuk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu. 

“Upaya-upaya untuk menumbuhkan kecintaan dan pengamalan siswa kepada kitab suci masing-masing terus menjadi perhatian kami, karena ini bagian dari pendidikan karakter siswa,” kata Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh, Rabu (4/1).

Tahun ini, lanjut Yusuf, kuota untuk penerima beasiswa meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

Tahun lalu kuotanya berjumlah 1.212, tahun ini menjadi 1.317. 

Pendaftaran beasiswa dibuka mulai 2 Januari sampai 30 Januari melalui laman generasiemasdispendik.surabaya.go.id. 

Tahun lalu, kuota untuk agama Islam sebanyak 680 siswa, Kristen 243 siswa, Katolik 110 siswa, Buddha 30 siswa, Hindu 120 siswa, dan Khonghucu 29 siswa. 

Sedangkan kuota tahun ini agama Islam sebanyak 730 siswa, Kristen 257 siswa, Katolik 120 siswa, Buddha 40 siswa, Hindu 130 siswa, dan Khonghucu 40 siswa.

“Siswa kelas VI SD yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa akan menerima uang saku dan nantinya juga berhak untuk mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri jalur prestasi penghafal kitab suci,” ujarnya.

Yusuf mengungkapkan, selain menambah kuota penerima beasiswa, tahun ini pihaknya mempermudah persyaratan bagi calon pendaftar. 

Secara umum, yang bisa mengikuti seleksi merupakan warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga (KK). 

Tahun lalu, pendaftar diminta untuk unggah surat pernyataan dari sekolah, surat keterangan jumlah hafalan, dan disertai foto diri.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dispendik Kota Surabaya Muhammad Sufyan mengambahkan, pendaftaran dibuka mulai 2 Januari sampai 30 Januari 2023. 

Bersamaan dengan pendaftaran, langsung dilakukan verifikasi administrasi oleh tim Dispendik.

“Pengumuman lulus administrasi pada 1 Februari 2023 lewat website Dispendik Surabaya. Yang lulus seleksi administrasi akan menjalani tes secara tatap muka pada 7 Februari sampai 10 Februari. Hasil seleksi baru diumumkan pada 20 Februari 2023,” urainya.

Sufyan mengatakan, kriteria penilaian untuk hafalan dan pemahaman kitab suci masing-masing agama berbeda. 

Kriteria ditentukan setelah Dispendik Kota Surabaya berkoordinasi dengan berbagai unsur dari tiap agama serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Surabaya, Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Surabaya, Majelis Pendidikan Katolik, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Megabudhi), serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin),” pungkasnya. 

Read More

Kembangkan Kasus Dinkopdag, Penyidik Pidsus Kejari Surabaya Tunggu Dua Alat Bukti

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka HLP, eks ASN Diskopdag Kota Surabaya.

Dengan mengenakan rompi berwarna pink, tersangka HLP tiba di lantai II ruang Pidsus Kejari Surabaya sekitar pukul 10.00 WIB.

Tak banyak bicara ketika eks Dinkopdag Surabaya itu memasuki ruang khusus pemeriksaan tersebut.

"Masih penyidikan, pemeriksaan tersangka," kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja, Rabu (4/1).

Ari menambahkan, dalam pemeriksaan ini, HLP tak sendirian, mantan ASN Dinkopdag Surabaya itu didampingi penasehat hukumnya.

"Didampingi dua orang penasehat hukumnya," jelasnya.

Saat ditanya, apakah dalam kasus tersebut akan ada penambahan tersangka.

Ari belum berani memastikan. Sebab pemeriksaan tersangka HLP masih sedang berlangsung.

Apakah dalam pemeriksaan itu, HLP berani blak-blakan adanya pihak lain yang turut terlibat atau sebaliknya.

"Kalau untuk pengembangkan kasus ini menunggu dua alat bukti," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan HLP, eks ASN Dinkopdag Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol.

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Namun belakangan diketahui bahwa SIUP MB tersebut adalah palsu.

Read More

Petani Surabaya Panen 22,4 Ton Padi di Lahan Milik Pemkot

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengawali tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya bersama Kelompok Tani (Poktan) Sri Sedono menyelenggarakan panen raya padi. 

Panen kali ini dilakukan di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (4/1).

Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menyampaikan, bahwa panen raya padi sebagai wujud keberhasilan dari program ketahanan pangan yang digeber Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Panen padi kali ini dilaksanakan oleh Poktan Sri Sudono, Kecamatan Lakarsantri.

"Panen raya hari ini dilakukan mulai pukul 08.30 WIB di lahan BTKD Jeruk, Kecamatan Lakarsantri. Panen dilakukan oleh Poktan Sri Sudono di lahan seluas 4 hektar dari luas total lahan sekitar 40 hektar," kata Antiek Sugiharti, Rabu (4/1)

Ia mengungkapkan, bahwa di lahan total 40 hektar tersebut, tidak seluruhnya merupakan BTKD atau aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Sebab, sebagian lahan ada yang milik pengembang dan perorangan yang masih digunakan untuk pertanian.

"Sedangkan yang dipanen kali ini, merupakan lahan BTKD Jeruk seluas 4 hektar. Panen dilaksanakan Poktan Sri Sedono yang beranggotakan sekitar 35 orang," jelasnya.

Selain itu, Antiek juga menyebutkan, jika padi yang berhasil dipanen kali ini sebelumnya telah ditanam sekitar tiga bulan lalu atau tepatnya pada Oktober tahun 2022. 

Sedangkan untuk jenis padi yang ditanam, merupakan varietas ciherang.

"Panen dilakukan secara manual karena kondisi tanahnya terlalu becek dan tidak memungkinkan jika pakai alat. Kalau biasanya panen, kita pakai alat combine harvester," ungkapnya.

Karena panen padi dilakukan secara manual, Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya, Rahmad Kodariawan memperkirakan jika prosesnya bisa rampung dalam dua hari. 

Sedangkan untuk hasil panen, diperkirakannya mencapai sekitar 5,6 ton per hektar.

"Kalau normalnya bisa sampai 7-8 ton per hektar. Tapi karena ada hama tikus dan burung, turun jadi sekitar 5,6 ton per hektar. Karena di lokasi lain sedang tidak tanam padi atau tanam yang lain," kata Rahmad.

Rahmad juga mengungkapkan, jika hasil panen di lahan BTKD Jeruk, seluruhnya digunakan oleh kelompok tani. 

Sebagian padi itu ada yang dikonsumsi, juga dijual untuk menambah pendapatan mereka. 

Padi yang sudah dipanen selanjutnya dikemas dalam bentuk Gabah Kering Basah (GKB) atau Gabah Kering Panen (GKP), kemudian dijual.

"Jadi hasil panen dijual oleh kelompok tani. Sekarang kita berupaya menjual dalam bentuk beras, kita kerja sama dengan koperasi. Jadi, nanti setelah padi dipanen, kemudian dijemur dan diselep. Karena kalau dijual dalam bentuk beras, hasilnya lumayan, harga bisa Rp11 ribu per kilogram," imbuhnya.

Menurut Rahmad, selain di BTKD Jeruk, lahan pertanian khusus padi juga tersebar di 11 wilayah kecamatan lain. 

Namun, tidak seluruhnya lahan BTKD digunakan penuh dalam satu tahun untuk tanam padi.

"Kalau di lahan BTKD Jeruk, setahun full ditanam padi semua. Dalam jangka satu tahun, di BTKD Jeruk bisa panen padi 3 sampai 4 kali," ujar dia.

Ia juga menambahkan, selain di Kecamatan Lakarsantri, kelompok tani padi di Kota Surabaya juga terdapat di beberapa wilayah lain. 

Pihaknya mencatat, saat ini ada sebanyak 35 kelompok tani yang ada di Kota Pahlawan. 

"Petani padi di Surabaya ada 35 Poktan. Setiap kelompok itu jumlah anggotanya tidak sama, ada yang sekitar 25, 35 hingga 40 anggota," pungkasnya. 

Read More

Peduli Bencana Banjir, Kejari Bangkalan Salurkan 1000 Paket Sembako

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka membantu dan meringankan beban warga korban bencana banjir di Kabupaten Bangkalan.

Korps Adhyaksa setempat menyalurkan bantuan 1000 paket sembako kepada masyarakat di Desa Arosbaya dan Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya serta Desa Blega, Kecamatan Blega, Bangkalan, Selasa (3/1).

Melalui kegiatan

bertajuk “Persaja Kejaksaan Negeri Bangkalan Peduli Bencana Banjir”, bantuan diserahkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fahmi bersama Kasi Intelijen Imam Hidayat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Angga Ferdian, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Anjar Purbo Sasongko.

Kajari Bangkalan Fahmi berharap agar masyarakat yang tertimpa musibah diberikan ketabahan.

“Semoga apa yang kita berikan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Kami berdoa agar bencana ini segera mereda,” kata Fahmi, Rabu (4/1).

Pada kegiatan itu, tak hanya rombongan dari Kejari Bangkalan namun terlihat juga Camat Arosbaya beserta perangkat, Camat Blega beserta perangkat, Kepala Desa Arosbaya beserta perangkat, Kepala Desa Buduran beserta perangkat, Kepala Desa Blega beserta perangkat.

Read More

Lebar Jalan Kurang dari 3 Meter, Tarif Baru PDAM Kategori Rumah Tangga Pemakaian Dibawah 30 Meter Kubik Gratis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Harmonisasi tarif air minum telah diberlakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya pada 1 Januari 2023. 

Dalam harmonisasi tarif air tersebut, PDAM Surya Sembada menggratiskan penggunaan air rumah tangga dibawah 30 meter kubik. 

Yakni dengan kriteria lebar jalan kurang dari 3 meter, daya listrik terpasang kurang dari 900 VA, luas bangunan kurang dari 45 meter persegi, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) persil kurang dari Rp100 juta. 

Namun untuk penggunaan diatas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp2.600.

Harmonisasi tarif baru ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. 

Selain itu, ada pula Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, dua peraturan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. 

“Tujuannya dalam rangka tarif yang berkeadilan, kalau selama ini dengan tarif yang lama banyak pelanggan yang secara kemampuan ekonomi tidak tepat diberikan subsidi,” kata Arief, Selasa (3/1).

Dengan tarif yang baru ini, Arief mengaku bahwa subsidi tersebut akan lebih tepat sasaran. Para pelanggan akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. 

Setiap kelompok itu, tarifnya disesuaikan dengan beberapa klasifikasi, mulai lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) persil tersebut.

“Pelanggan rumah tangga yang memiliki luas rumah (bangunan) dibawah atau sama dengan 45 meter persegi, lebar jalan 3 meter, daya listrik kurang dari 900 VA, dan NJOP kurang dari Rp100 juta, kalau dulu (tarif lama) dikenakan pemakaian diatas 20 meter kubik dikenakan biaya Rp1.800, sekarang malah diatas 30 meter kubik menjadi Rp2.600. Artinya, kenaikannya hanya sekitar 44 persen,”ungkapnya.

Arief mengatakan bahwa kebutuhan dasar dalam pemakaian air adalah 10 meter kubik/bulan. 

Dimana, PDAM Surabaya Sembada adalah perusahaan yang melayani kebutuhan dasar penggunaan air. 

“Minimal di 10 meter kubik. Bahkan Pak Wali (Eri Cahyadi) meminta untuk rumah tangga tertentu, kebutuhan dasarnya kita cukupi sampai dengan 30 meter kubik dengan digratiskan,” katanya.

Karenanya, masyarakat Kota Surabaya diharapkan memiliki kesadaran dalam menggunakan air. Sebab, selama ini masyarakat dinilai berlebihan dalam menggunakan air. 

“Ketika masyarakat memakai diatas 30 meter kubik dimana itu sudah sangat diatas rata-rata nasional, saya anggap sebagai sesuatu yang boros, maka konsekuensinya harus membayar sesuai dengan harganya. Tetapi bicara pelayanan kita gratiskan untuk kelompok tertentu,” ujarnya.

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan di era digitalisasi, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah meluncurkan aplikasi Customer Information System (CIS). 

Aplikasi CIS ini merupakan pengembangan dari aplikasi “PDAM Surabaya” yang sudah ada sebelumnya. CIS disesuaikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelanggan, yang tadinya hanya melihat informasi pemakaian, penyampaian keluhan, pencatatan meter mandiri dan pendaftaran pasang baru. Saat ini sudah bisa melakukan pembayaran nontunai.

“Sosialisasi harmonisasi tarif sudah dilakukan lama, sekarang Customer Information System (CIS) bisa mengunduh di playstore pada telepon genggam dengan OS Android. Disitu pelanggan bisa melihat jumlah pemakaian bulan lalu atau bulan ini, bisa langsung membayar disitu, tidak perlu keluar aplikasi. Semua sudah dilayani dalam satu aplikasi,” pungkasnya.

Read More

PPKM Resmi Dicabut, Kegiatan Keramaian Tak Lagi Diasesmen Namun Tetap Prokes

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia sejak Jumat (30/12) lalu. 

Dengan resmi dicabutnya PPKM, maka kegiatan yang sebelumnya membutuhkan asesmen protokol kesehatan (prokes) Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan COVID-19 tak lagi dilakukan.

Hal tersebut sebagaimana merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Seiring dengan dicabutnya PPKM, maka asesmen untuk kegiatan keramaian juga tak lagi dilakukan. Namun setiap kegiatan keramaian diimbau untuk tetap menerapkan prokes.

"Jadi mereka yang mengadakan kegiatan keramaian di ruangan tertutup tetap pakai masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Meski PPKM sudah tidak ada, tapi prokes tetap dijalankan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Hidayat Syah, Selasa (3/1).

Hidayat mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan, kenaikan COVID-19 saat ini diakibatkan oleh jenis mutasi virus atau munculnya varian baru COVID-19. 

Makanya, juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membatasi penyebaran COVID-19.

"Sekarang ini (penyebaran COVID-19) bukan karena pulang kampung, lebaran atau perayaan natal. Tapi yang ditakutkan kalau COVID-19 naik itu ada varian baru, kemudian jumlah vaksin kurang belum sampai dosis 3 (booster) atau kondisi fisiknya lagi lemah," ujar dia.

Di samping mencegah penyebaran COVID-19 di masa transisi menuju endemi, Hidayat juga menyebutkan, bahwa fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini adalah bagaimana mendorong perekonomian masyarakat. 

Langkah itu dilakukan seiring dengan mencegah lonjakan kasus di masa transisi menuju ke endemi.

"Sudah saatnya ekonomi bangkit. Ini kan sedang bertahap menuju ke endemi, antara bulan Januari - Agustus 2023. Kata Menkes Pak Budi, yang tetap harus diperhatikan adalah prokes, cuci tangan, pakai masker di saat ruangan tertutup atau kerumunan," terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan tegak lurus mengikuti instruksi dan arahan dari Pemerintah Pusat. 

Salah satunya dengan tetap menyiagakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 meski PPKM telah resmi dicabut.

"Kita tegak lurus dengan pusat. Satgas COVID-19 tetap ada, tapi sifatnya sekarang mengingatkan, tidak lagi ada memberikan sanksi. Kalau dulu kan ada sanksi (kegiatan usaha) bisa ditutup," tandasnya.

Read More

Sejak Meluncurkan Nomor Pengaduan Integritas, Inspektorat Surabaya Terima 187 Laporan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah meluncurkan nomor resmi pengaduan integritas melalui saluran WhatsApp. 

Melalui nomor 0811-311-57777, warga dapat melapor apabila menemukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sejak nomor pengaduan integritas diluncurkan pada 16 Desember 2022, sebanyak 187 laporan. Jumlah pengaduan tersebut tercatat mulai tanggal 16 - 31 Desember 2022.

"Jumlah pengaduan yang masuk melalui hotline WhatsApp sebanyak 187. Namun pengaduan itu bentuknya macam-macam, tidak hanya soal pungutan liar," kata Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, Selasa (3/1).

Dari 187 pengaduan yang masuk, pihaknya kemudian mengklasifikasikan menjadi 16 kategori. 

Dengan rincian, kategori Pungutan Liar ada 7, Apresiasi ada 6, Penyalahgunaan Wewenang ada 1, Permohonan Bantuan ada 25 dan soal Parkir Liar sebanyak 14.

Kemudian, ada pula pengaduan kategori Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di kecamatan/kelurahan sebanyak 17, Pelayanan Puskesmas ada 3, Pelayanan Tingkat RT/RW ada 6, Pemilihan RT/RW ada 3 dan Pengaduan di Luar Wewenang Pemkot (penipuan online, dana kampus, dan lain-lain) ada 14.

Tak hanya itu, dari jumlah total 187, pemkot juga menerima Permohonan Perbaikan (Jalan rusak, saluran, paving dan lain-lain) ada 5 dan terkait dengan Perizinan (IMB dan Pemakaian Tanah) ada 3. 

Selanjutnya, pengaduan kategori Saran atau Usulan ada 3, Sertifikat Tanah/Balik Nama ada 5, soal UMKM atau Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 4 dan terakhir lain-lain atau sekadar bertanya ada 71.

"Berdasarkan 187 pengaduan yang masuk, tujuh di antaranya berkaitan dengan dugaan pungli, saat ini dalam progres tindak lanjut. Kemudian, sebanyak 151 pengaduan diteruskan ke instansi terkait. Dan sisanya, sebanyak 29 pengaduan diinput atau diteruskan melalui aplikasi WargaKu," terang Ikhsan.

Dari tujuh pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pungli, Ikhsan kembali menegaskan, bahwa saat ini seluruhnya sedang dalam progres tindak lanjut. 

Di antaranya, yakni dua pengaduan soal adanya iuran atau penarikan di lingkungan sekolah. 

"Ada dua pengaduan soal iuran atau penarikan sekolah yang sudah dalam proses tindak lanjut. Dinas Pendidikan juga telah melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak terkait," jelasnya.

Selain pengaduan soal dugaan pungli di sekolah, Ikhsan menyebutkan, pihaknya juga menerima laporan mengenai pungutan biaya di lingkungan RT/RW. 

Misalnya, warga mengurus pindah domisili ditarik biaya oleh perangkat RW. Ada pula soal penarikan biaya oleh RT dalam hal pengurusan surat menyurat adminduk.

"Nah, jika pengaduannya seperti ini, maka kita teruskan ke lurah/camat setempat untuk memediasi pelapor dengan  perangkat RT/RW. Namun, kita juga sampaikan ke yang bersangkutan bahwa pelayanan adminduk di lingkungan pemkot tidak ada biaya atau gratis," jelas dia.

Menurut Ikhsan, apabila pengaduan yang disampaikan tidak berkaitan dengan pungli, maka akan diteruskan ke instansi atau Perangkat Daerah (PD) terkait. 

Contohnya, pengaduan parkir liar, maka akan diteruskan ke Dinas Perhubungan. Demikian pula jika berkaitan dengan pelayanan publik, permohonan perbaikan saluran ataupun jalan rusak.

"Kita juga bantu inputkan pelapor ke aplikasi WargaKu agar ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Namun, ada juga pengaduan yang tidak bisa kita proses karena di luar kewenangan pemkot, seperti penipuan online," sebutnya.

Pihaknya memastikan, akan memproses seluruh pengaduan yang masuk apabila benar-benar berkaitan dengan pungutan liar di lingkungan pemkot. 

Tentu saja pengaduan ini harus disertai identitas pelapor dan terlapor, serta data atau bukti pendukung yang jelas. 

Ia juga memastikan seluruh data identitas pelapor aman dan dirahasiakan.

"Apabila pengaduan memenuhi unsur pungli, pasti kita tindak lanjuti. Karena mayoritas pengaduan yang kami terima melalui WhatsApp tidak berkaitan dengan pungli. Misal soal penipuan online, tidak kita tindaklanjuti, tapi tetap kita jelaskan ke pelapor bahwa itu bukan kewenangan dari Pemkot Surabaya," imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya itu juga menambahkan, bahwa sejak layanan pengaduan integritas melalui WhatsApp diluncurkan, antusias masyarakat untuk melapor sangat tinggi. 

Meski tidak seluruh pengaduan yang diterima berkaitan pungli, pihaknya akan tetap membantu memfasilitasi warga.

"Seperti jalan rusak, seharusnya bisa laporan melalui aplikasi WargaKu, namun  justru warga mengadukan lewat nomor WhatsApp. Tapi, kita tidak menolak, kita bantu entry laporan ke aplikasi WargaKu, akhirnya kita pakai akun inspektorat untuk mengadukan," tambahnya.

Di sisi lain, Ikhsan juga mengimbau kepada masyarakat agar ketika menyampaikan pengaduan, dapat melengkapinya dengan identitas serta data pendukung yang jelas. 

Sebab, dari daftar pengaduan yang masuk, banyak di antaranya yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor.

"Saat awal mengadukan lewat WhatsApp, itu kita kasih format atau template terkait pengaduan. Nah, format itu kadang tidak diisi oleh pelapor, seperti identitas diri atau data-data pendukung, sehingga hal itu membuat kami kesulitan untuk menindaklanjutinya," pungkasnya.

Read More

Perhatian! Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Administratif Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. 

Bahkan, demi terus mendorong warga untuk melaporkan kelahiran putra-putrinya, Wali Kota Eri Cahyadi kini membuat kebijakan untuk menghapus sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan bahwa penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran bagi warga Kota Surabaya ini berlaku mulai 1 Januari-31 Mei 2023. 

Kebijakan ini berdasarkan Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada masyarakat Kota Surabaya.

“Penghapusan sanksi administratif ini berupa denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan terhadap peristiwa kelahiran, kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang,” kata Agus di ruang kerjanya, Selasa (3/1/2023).

Ia memastikan bahwa penghapusan sanksi administratif ini untuk mendorong warga Surabaya agar segera melaporkan kelahiran putra-putri mereka dan mendapatkan akta kelahiran. 

Menurutnya, mungkin sebelumnya warga tidak sempat melaporkan kelahiran putra-putri mereka karena memiliki kesibukan. 

“Saat ini sanksi denda telah dihapus. Jadi, ayo segera melaporkan kejadian kelahiran putra-putrinya,” jelasnya.

Menurut Agus, sebelum adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi, warga Surabaya yang tidak melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya lebih dari 60 hari sejak kelahiran, maka Pemkot Surabaya menetapkan sanksi administratif denda senilai Rp100 ribu, tarif tersebut berlaku flat.

“Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011, apabila terlambat melaporkan kejadian kelahiran lebih dari 60 hari, maka dikenakan sanksi administratif denda senilai Rp100 ribu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa peraturan ini sengaja dibikin untuk mengajak warga Kota Surabaya tertib dan disiplin administrasi. 

Di samping itu, supaya putra-putrinya itu bisa segera mendapatkan akta kelahiran, karena akta kelahiran ini sangat berguna dan sangat penting ke depannya.

“Untuk mengurus sekolah dan sebagainya, akta kelahiran ini sangat diperlukan,” katanya.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya surat akta kelahiran, ia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk segera melaporkan kejadian kelahiran buah hatinya. 

Ia juga memastikan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan menginformasikan kepada warga bahwa saat ini sedang berlaku pemutihan bagi warga yang telat melaporkan kejadian kelahiran buah hati mereka.

“Kita akan terus informasikan ke masyarakat melalui media yang kita miliki, seperti media sosial Dispendukcapil. Kami berharap warga bisa memanfaatkan peluang ini,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Wajibkan Siswa SD-SMP Nobar Film "Soera Ing Baja"

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nonton bareng (nobar) film "Soera Ing Baja: Gemuruh Revolusi 45" di Studio XXI Tunjungan Plaza Mal, Senin (2/1/2023). Film dokumenter drama (dokudrama) berdurasi 60 menit itu sukses membuat takjub penonton. 

Di dalam studio, tidak hanya ada Wali Kota Eri Cahyadi. Saat itu dia juga mengajak seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD), Camat, Lurah, serta komunitas pegiat sejarah yang terlibat dalam pembuatan film tersebut.

"Film "Sura Ing Baja" ini sungguh luar biasa, sebagaimana dikisahkan di dalamnya mengenai perjuangan Arek-arek Suroboyo yang luar biasa dengan semangatnya Bung Tomo," kata Wali Kota Eri. 

Menurut Wali Kota Eri, film ini wajib ditonton oleh generasi penerus bangsa, terutama Arek-arek Suroboyo. 

Dengan melihat film itu, secara otomatis jiwa generasi muda Kota Surabaya akan terpatri rasa Kepahlawanan. 

Menanamkan rasa Kepahlawanan pada generasi penerus bangsa di masa kini, bukan lagi untuk melawan pendudukan penjajah. 

Akan tetapi untuk melawan kemiskinan, gizi buruk, stunting, putus sekolah dan kebodohan. 

"Seluruh siswa SD-SMP yang di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) maka akan kami sediakan tempat, untuk kita wajibkan nobar film ini. Nanti ada dua studio yang kita siapkan," ujar Wali Kota Eri. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu juga menyampaikan, bahwa pemkot juga akan menayangkan film "Soera Ing Baja" di Museum Pendidikan. 

Setelah ini, ia meminta jajarannya di pemkot untuk menyiapkan layar lebar, agar masyarakat dapat menikmati film tersebut. 

Film hasil kolaborasi antara pemkot dengan komunitas pegiat sejarah dan TVRI Jawa Timur itu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi generasi muda Kota Pahlawan. Setelah sukses tayang, Cak Eri berencana membuat film sejarah yang lebih megah lagi. 

Cak Eri menambahkan, memerankan sosok Presiden Sukarno dalam film "Soera Ing Baja" sangat berbeda dengan film "Kusno" sebelumnya. 

"Saya nerves (grogi) memerankan sosok Bung Karno. Karena film ini benar-benar heroik dan menggambarkan sejarah pertempuran Kota Surabaya," imbuhnya. 

Seperti pada kesempatan sebelumnya, Sutradara Film "Soera Ing Baja" Faizal Anwar dan Achmad Zaki Yamani mengatakan, film yang digarapnya kali ini berdasarkan kisah pertempuran yang diambil dari arsip serta data sejarah. 

Di antaranya, arsip pemberitaan Resolusi Jihad di surat kabar, arsip resmi laporan kematian Brigadir Mallaby yang baru dapat dibuka pada 2022, arsip Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hari Pahlawan pada 1946, serta dokumen asli pidato Presiden Soekarno saat peresmian Tugu Pahlawan pada 10 November 1952.

 “Film ini adalah gambaran peristiwa yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Surabaya hingga terjadinya palagan nasional pertempuran Surabaya. Hingga akhirnya pemerintah pusat saat itu menetapkan 10 November sebagai peringatan Hari Pahlawan dan membangun Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa besar itu,” pungkas Zaki. 

Read More

Meminimalisir Pelanggaran, Pangdam V/Brawijaya Tekankan Prajurit Mempedomani Tujuh Pelanggaran Berat di Lingkungan TNI AD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan PNS di lingkungan Kodam V/Brawijaya bertempat di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brawijaya, Jalan. Raden Wijaya nomor 1, Surabaya. (2/1/2023).

Pada kesempatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya menekankan kepada seluruh prajurit untuk mempedomani tujuh pelanggaran berat yang ada di lingkungan TNI AD. 

Sehingga mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan TNI AD khususnya di satuan jajaran Kodam V/Brawijaya.

"Jadilah prajurit yang dewasa dengan cara mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Laksanakan tugas dengan jujur, tulus dan ikhlas," papar Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M.A.

"Pelanggaran tidak hanya merugikan diri sendiri. Melainkan keluarga dan orang lain. Kalau bisa sejahterakan keluarga kalian. Begitupun dengan para Dansat agar bisa mensejahterakan anggotanya," tambah Mayjen TNI Farid Makruf, M.A.

Dalam melaksanakan tugas, lanjut Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., prajurit harus mengedepankan etika, moral, dan prosedur yang ada. Sebagaimana semboyan "Bhirawa Anoraga" Gagah Perkasa tetapi Tetap Rendah Hati.

"Tingkatkan potensi diri kalian di masing-masing satuan. Tumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas dimana pun berada. Sehingga mampu menjadi prajurit yang Tanggap Tanggon, dan Trengginas," tegas Pangdam V/Brawijaya.

Selain itu, Pangdam V/Brawijaya juga berpesan agar prajurit menghindari kasus-kasus yang mengarah pada kekerasan KDRT.

Bahkan, Mayjen TNI Farid Makruf meminta jika ada keluarga anggota yang mengalami sakit agar segera dilaporkan kepada Komandan satuan. Sehingga dapat memberikan pertolongan atau bantuan untuk meringankan beban keluarga prajurit.

Read More

Jabat Kasi Intel Kejari Bangkalan, Ini Harapan Imam Hidayat

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Imam Hidayat resmi menjabat sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Senin (2/1). 

Pria kelahiran jember ini menggantikan Dedy Frengky yang dimutasi ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Kasi Pidsus. 

Serah terima jabatan (sertijab) itu dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Bangkalan, Fahmi.

Dengan dilantiknya sebagai Kasi Intel Kejari Bangkalan, Imam berharap ada hubungan baik antara korps Adhyaksa dengan insan media.

"Kita akan bangun terus hubungan baik dengan awak media. Semoga informasi yang disampaikan ke masyarakat sangat berimbang atau cover both side," harap mantan Kasi Intel Kejari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (2/1).

Sementara Dedy berterima kasih kepada media dan masyarakat atas kerja sama di Bangkalan selama 1 tahun 2 bulan. 

Ia merasa banyak dibantu oleh media dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kasi Intel di Kejari Bangkalan.

"Warga Bangkalan kritis dan dinamis, karena sejak awal menjabat Kasi Intel Bangkalan langsung disambut dengan demontrasi dan audiensi," pungkasnya. 

Read More

Pangkoarmada II Pimpin Upacara Penaikan Bendera

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan memimpin pelaksanaan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh Prajurit serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II, yang berlangsung di Dermaga Ujung Koarmada II. Senin (02/01).

Dalam amanatnya, Pangkoarmada II mengucapkan Selamat  Tahun Baru 2023 kepada seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II serta kepada umat Kristiani yang merayakan hari Natal. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian para Prajurit dan PNS sekalian yang telah menjaga keamanan dan ketertiban pada saat perayaan Natal dan pergantian Tahun di wilayah Mako Koarmada II sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan aman dan lancar," ujarnya.

"Beberapa waktu yang lalu kita ketahui bersama bahwa telah dilaksanakan pergantian Pimpinan di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Laut, dinamika perubahan kepemimpinan tersebut tentunya selalu diiringi perubahan kebijakan dimana kita sebagai Prajurit harus selalu siap mendukung program kerja pemimpin yang baru dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima TNI bahwa daya tempur dan daya gempur dalam sebuah pertempuran disamping bertumpu pada persenjataan yang dimiliki, juga harus diimbangi dengan kesiapan dan ketangguhan Prajurit yang terlatih bermoral dan berjiwa patriot.

"Oleh karena itu, saya mengajak kepada para Prajurit dan segenap PNS Koarmada II sekalian, mari kita jadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu dengan meningkatkan profesionalisme yang didasari dengan Trisila TNI Angkatan Laut," pungkasnya.

Selesai kegiatan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan latihan defile.

Read More