Pemkot Surabaya Bakal Bongkar Jaringan Utilitas Bodong dan Telat Bayar Sewa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menindak belasan jaringan utilitas provider bodong dan yang sudah habis masa perizinannya. 

Penertiban itu dilakukan mulai dari Februari - Desember 2022 di 7 kawasan utama aset milik Pemkot Surabaya. 

Ketujuh kawasan utama itu diantaranya Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Praban, Jalan Tunjungan, dan Jalan Blauran. 

"Penindakan jaringan utilitas bodong itu, dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Yang terdiri dari DSDABM bersama jajaran Satpol PP beserta Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, Sabtu (14/1).

Lilik mengungkapkan, dalam setahun setidaknya ada 10 - 15 utilitas provider bodong yang ditertibkan di masing-masing jalur utama itu. Rata-rata, utilitas provider bodong itu tidak memiliki izin.

Penertibannya, lanjut Lilik, DSDABM terlebih dahulu melakukan pengecekan di 7 titik tersebut. Ketika ditemukan ada utilitas provider yang tidak berizin, maka pemkot akan memberikan surat peringatan. 

"Dengan cara memberikan surat peringatan satu. Bila tidak dilanjuti, tentu kami akan mengirim surat peringatan kedua bahkan ketiga," ungkap Lilik. 

Apabila tidak ada respon lanjutan dari provider terkait, sambung Lilik, maka DSDABM dan Satpol PP Kota Surabaya segera melakukan pemanggilan terhadap pemilik utilitas terkait. 

Setelah dipanggil, pemilik utilitas kemudian diajak untuk mediasi, mengenai pemasangan tanpa izin atau yang masa sewanya telah berakhir. 

"Kalau tidak ada progres lebih lanjut, seperti izin dan pembayaran pemasangan utilitas dari pihak provider, secara tegas kami tertibkan, atau mereka bisa membongkar sendiri," sambungnya. 

Lilik mengimbau kepada setiap pemilik provider untuk tertib dan izin terlebih dahulu, ketika akan memasang utilitas di kawasan tanah jalan atau aset milik pemkot. 

Bila tidak melakukan perizinan, maka akan berdampak pada meruginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tak hanya itu, utilitas bodong juga berdampak pada hasil audit tahunan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2015, ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika akan memasang jaringan utilitas. 

Diantaranya adalah izin pelaksanaan dan penempatan pembangunan jaringan utilitas.

"Sebelum jaringan utilitas itu dibangun di lahan aset milik pemkot, maka harus izin pemanfaatan lahan. Jadi, harus ada hubungan hukum untuk persyaratannya, kemudian dikaji oleh Tim KPJU apakah pemasangannya dilakukan di aset pemkot atau bukan," paparnya. 

Jika jaringan utilitas tersebut ternyata dibangun di kawasan aset pemkot, maka akan dihitung nilai sewa pemanfaatan lahan melalui pihak ketiga. 

"Nanti DSDABM akan berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai sewanya. Jadi bukan pemkot yang menghitung nilai sewa, tapi pihak ketiga yang sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian Keuangan," urainya.

Setelah hasil penilaian sewa dari  KJPP ditentukan, maka akan disampaikan kepada pemilik jaringan utilitas, mengenai nominal biaya sewanya. 

"Sekaligus kami keluarkan surat izin pelaksanaan pembangunan dan perjanjian jangka waktu sewanya," pungkasnya.

Read More

Selama Umroh, Inilah Doa Wali Kota Eri kepada Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Akhirnya terungkap doa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama menjalankan umroh di tanah suci. 

Bahkan, doa kepada Surabaya itu tidak hanya menjadi doa dia saja, tapi semua rombongannya juga dimintai tolong untuk mendoakan hal yang sama tentang Surabaya.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelum berangkat dan waktu sampai di Madinah, ia menyampaikan kepada rombongannya, dan kebetulan di rombongan itu juga ada Kepala Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah. 

Ia juga memastikan bahwa kalau seseorang mendoakan orang lain, dan doa itu bisa terwujud dan terkabul, maka doa itu akan akan kembali kepada orang yang mendoakan itu.

“Saya minta tolong didoakan supaya Surabaya menjadi kota yang baldatun warobbun ghafur, masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya bahagia dan makmur, serta dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari paceklik, dijauhkan dari kemiskinan seperti di Kota Makkah Mukarromah dan Madinah Munawwaroh,” kata Wali Kota Eri dikediamannya, Sabtu (14/1).

Menurutnya, doa itu dia minta kepada rombongannya setiap hari, sehingga yang mendoakan Surabaya dan warga Surabaya itu tidak hanya dirinya saja, melainkan juga Kepala PD, camat dan lurah yang ikut dalam rombongan tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa doa yang disampaikan itu sama semuanya, karena memang sejatinya doa para pemimpin itu, doanya para umaro’ itu kebahagiaan umatnya jauh lebih penting daripada kebahagiaan dirinya. 

“Jadi, kalau saya doa pasti begini, Ya Allah berikanlah rezeki orang Surabaya, berikanlah kebahagiaan orang Surabaya, berikanlah kemakmuran orang Surabaya seperti engkau memberikan kebahagiaan kepada saya dan memberikan rezeki kepada saya. Insyaallah kalau begitu pasti makmur,” katanya. 

Oleh karena itu, ia juga mengakui bahwa sudah meminta kepada semua jajaran Pemkot Surabaya untuk terus melakukan inovasi dan berbagai terobosan supaya warga miskin di Surabaya bisa terus ditekan. 

“Minimal nanti mereka sudah punya pekerjaan semuanya, sehingga bisa terangkat dari kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa selama umroh itu juga mendoakan supaya semua pejabat yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya bisa selalu amanah. “Semoga bisa amanah dan selalu bisa membahagiakan untuk umat,” pungkasnya. 

Read More

Warga Surabaya Anggap Eri - Armuji Penuhi Janji Kampanye

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masa jabatan kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakilnya, Armuji telah berjalan 2 tahun lamanya. 

Dan ternyata masyarakat Surabaya menganggap pasangan ini telah memenuhi janji kampanyenya. 

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan sebanyak sebanyak 68 persen sudah memenuhi janji kampanyenya, kemudian hanya 26,4 persen yang menjawab belum memenuhi janji kampanye, serta sisanya 5,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. 

Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi mengungkapkan hasil terkait dengan pemenuhan janji kampanye ini relevan dengan hasil survei mengenai program Pemkot Surabaya yang sudah dilaksanakan secara maksimal. 

Terbukti sebanyak 24,1 persen menyatakan Pemkot Surabaya telah meningkatkan layanan kesehatan, 23 persen meningkatkan kualitas pendidikan, diikuti dalam menjaga dan meningkatkan penghijauan menunjukkan sebanyak 15,2 persen. 

"Hasil lainnya seperti birokrasi yang bersih dan melayani sebanyak 13,6 persen, pemulihan ekonomi sebanyak 9,6 persen, membuka lapangan kerja 5,4 persen, serta mewujudkan lingkungan yang harmonis dan berbudaya sebanyak 4,6 persen. Sementara 4,5 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," kata Ikhsan Rosidi, Kamis (11/1) lalu.

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 01-10 Januari 2023 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Pemkot Surabaya Sediakan Transaksi Lewat e-Commerce, Bayar PBB Semakin Mudah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memberikan fasilitas pembayaran melalui berbagai platform online dan minimarket.

Kini tidak perlu repot datang untuk antre ke bank atau Mal Pelayanan Publik Siola, saat akan membayar PBB. 

Warga Surabaya cukup menggunakan ponsel dan atau pergi ke minimarket terdekat. 

Pembayaran PBB saat ini semakin mudah. Bisa melalui beberapa e-commerce (toko online), diantaranya Tokopedia, Shopee, Blibli Alfamart, Indomaret dan OVO. 

“Pembayarannya juga bisa melalui Q-Ris dan pembayaran melalui aplikasi mobile Bank Jatim, Mandiri dan BNI,” kata Kepala Bapenda Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, Sabtu (14/1).

Pembayaran PBB melalui e-commerce ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari segi waktu hingga jarak. 

Bagi yang akan membayar PBB, cukup membuka salah satu aplikasi merchant atau mobile banking melalui telepon genggam.

Misal di Tokopedia, masyarakat dapat memilih menu “Top-up & Tagihan”, setelah itu pilih “Pajak PBB”. Kemudian muncul kolom “Pilih Cluster” paling atas dan cari Provinsi Jawa Timur. 

Setelah itu lanjut mengisi kolom kedua “Kota/Kabupaten”, pilih PBB Kota Surabaya dan pilih tahun pembayaran pada kolom berikut. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan mengisi 18 digit Nomor Objek Pajak (NOP) yang dimiliki oleh masing-masing pemilik bangunan. 

Jika dirasa sudah mengisi semua kolom tersebut, maka berlanjut ke proses pembayaran. 

“Kalau di Tokopedia, pembayarannya bisa menggunakan metode GoPay atau virtual account,” jelas Musdiq. 

Kemudahan ini sejurus dengan visi dan misi Wali Kota Eri Cahyadi. Sebagai pelayan publik, pemkot wajib memberikan kepastian dengan fasilitas pelayanan yang cepat dan inovatif. 

“Bahkan, jika pembayaran PBB dilakukan melalui Tokopedia bisa dibayar dengan cara mengangsur. Kami turut mengapresiasi kepada merchant yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya secara maksimal, bahkan memudahkan warga kami,” ungkapnya. 

Meskipun ada fasilitas pembayaran online, warga juga masih bisa melakukan pembayaran di Mal Pelayanan Publik Siola. 

Mulai dari pembayaran hingga mutasi PBB juga bisa dilakukan di konter Bapenda, Mal Pelayanan Publik Siola. 

Musdiq mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran pajak PBB di tahun 2023. 

Tak lupa ia juga mengingatkan, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2023 sudah dapat diunduh melalui website www.surabaya.go.id, kemudian pilih menu PBB selanjutnya pilih cetak e-SPPT.

“Silahkan dicetak SPPT-nya melalui online, kami harap dengan kemudahan pelayanan ini warga bisa semakin taat pajak. Karena pajak itu bukan untuk pemkot, akan tetapi semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan kota menjadi semakin lebih baik lagi,” pungkasnya. 

Read More

Jalankan Tugas Kedaruratan, Petugas DPKP Surabaya dari Nyemplung Sumur hingga Evakuasi Ular

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Banyak kejadian unik dan menarik yang dialami jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya saat melakukan evakuasi kedaruratan. 

Bahkan, data evakuasi kejadian pada tahun 2022, meningkat menjadi 1.400 dari tahun 2021 sebanyak 624 peristiwa.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya,  Dedik Irianto menceritakan beragam kisah unik dan menarik yang pernah dialami jajarannya. 

Kejadian itu dialami oleh para personelnya saat membantu warga melakukan beragam evakuasi penyelamatan kedaruratan atau rescue.

"Penyelamatan itu dalam arti kita membantu dalam hal terkait kedaruratan. Artinya, kedaruratan yang bisa mengancam jiwa, bisa mengancam kerugian materi atau kerugian materil," kata Dedik Irianto, Sabtu (14/1).

Namun demikian, tak sedikit kejadian menarik yang pernah ditangani personel DPKP Surabaya. 

Seperti di antaranya saat membantu mengambil kunci sepeda motor warga yang jatuh ke dalam saluran gorong-gorong saat tengah malam. 

"Pernah ada saat malam hari itu warga hubungi kami, kontak kunci kendaraannya masuk ke dalam gorong-gorong. Itu ya tetap kita layani, kita bantu," cerita Dedik.

Tak hanya itu, Dedik mengatakan, pihaknya juga beberapa kali mengevakuasi kucing terjebak di atas pohon hingga membantu warga melepas cincin yang menyangkut di jari tangan. 

Bahkan, juga pernah membantu mencarikan dompet milik seorang nenek yang masuk ke dalam sumur.

Dedik kembali menceritakan, saat itu ada warga yang menghubungi Command Center 112 untuk meminta pertolongan mengambil dompet di dalam sumur. 

Namun setelah dicari di dalam sumur, ternyata dompet itu tidak ada.

"Ternyata setelah dicari teman-teman nyemplung ke dalam sumur tidak ada dompetnya. Akhirnya tidak ketemu setelah dicari-cari di dalam sumur, dan ternyata orangnya sendiri lupa menaruhnya di mana," ujarnya.

Selain pernah nyemplung mencari dompet di dalam sumur, kejadian-kejadian lucu juga tak luput dialami jajaran DPKP Surabaya selama tahun 2022. 

Dedik menyebut, setidaknya pernah dua kali jajarannya melakukan evakuasi ular di dalam rumah yang ternyata hanya berupa mainan.

Pertama, evakuasi dilakukan saat hari kedua perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Ketika itu ada warga yang meminta bantuan CC 112 untuk mengevakuasi ular di dalam rumah. 

Sebab, saat itu rumah hanya ditinggali seorang Asisten Rumah Tangga (ART) dan majikannya tengah pergi ke luar kota.

"Dia (ART) sudah dua hari tidak berani masuk ke rumah karena ada ular di bawah kasur, akhirnya tetangga menyarankan untuk telepon CC 112. Nah, setelah kita datang dan melakukan evakuasi, ternyata itu hanya ular mainan," terang Dedik.

Kejadian yang sama juga pernah dialami personel DPKP Surabaya pada bulan Desember tahun 2022. 

Bedanya, kali ini ular yang dilaporkan oleh warga posisinya berada di atas lemari di dalam rumah. 

Ternyata setelah dijepit menggunakan snake stick atau tongkat penjepit ular, rupanya hanya mainan. 

"Itu pernah terulang lagi di Desember 2022 kemarin, yang ternyata ular mainan. Ketika dicubit pakai stick, ternyata itu hanya ular mainan," katanya.

Meski demikian, Dedik memastikan bahwa apapun kejadian kedaruratan yang dilaporkan oleh warga, tetap akan dilayani. 

Dan, seluruh layanan evakuasi kedaruratan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ini bersifat gratis atau tidak ada biaya.

"Apapun itu kejadian kedaruratan yang dilaporkan oleh warga, kita tetap layani. Karena evakuasi penyelamatan ini juga menjadi bagian dari penilaian Indikator Kinerja Operasional (IKO) kita," pungkasnya. 

Read More

Setelah Menanti Puluhan Tahun, Warga Tambak Asri Selatan Akhirnya Menikmati Air PDAM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah menanti puluhan tahun, kini warga yang ditinggal di kawasan Jalan Tambak Asri Selatan I RW 9, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, akhirnya dapat menikmati air bersih PDAM. 

“Dalam rangka mewujudkan program PDAM 2023 Semua Terlayani PDAM melakukan Gerak Cepat pemasangan PDAM di wilayah Tambak Asri Selatan I RW 9, Surabaya. Kami ingin di tahun 2023 sudah tidak ada lagi warga Surabaya yang tidak mendapatkan air,” kata Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Arief Wisnu, Sabtu (14/1).

Bagi Abdul Somad warga Tambak Asri Selatan, ia dan warga lainnya tampak sangat antusias dengan adanya pemasangan PDAM di wilayahnya pada hari Kamis (12/1) lalu. 

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDAM Surya Sembada karena telah memberikan kemudahan dalam proses pemasangan jaringan PDAM. 

“Dengan adanya saluran air PDAM warga bisa menikmati air bersih yang selama ini sangat diharapkan. Warga menanti terpasangnya PDAM selama puluhan tahun. Saya selaku koordinator warga sangat senang dengan pemasangan PDAM di wilayah Tambak Asri Selatan ini. Kami mengucapkan terima kasih ke PDAM karena sudah mempermudah warga kami untuk pemasangan jaringan PDAM,” ujar Abdul Somad, Koordinator Warga Tambak Asri Selatan 1 Kota Surabaya.

Di kawasan Jalan Tambak Asri Selatan ada sekitar 200 rumah yang terkendala administrasi untuk pemasangan PDAM sejak tahun 2008, saat ini beberapa rumah sudah teraliri air PDAM. 

“Kami senang sekali dengan pemasangan PDAM, puluhan tahun kami mandi dan mencuci menggunakan air sumur yang kondisinya airnya bau dan kotor, saat ini sudah terpasang PDAM kami bersyukur, semoga tetangga-tetangga semua juga bisa pasang PDAM seperti saya," ujar Marina, warga Tambak Asri Selatan I/49, Surabaya. 

Read More

Tak Kuat Diperlakukan Kasar, Dengan Terpaksa Lenny Laporkan Suaminya ke Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Diceraikan selama dua kali oleh suaminya, Lenny Jahya tetap berusaha mempertahankannya. 

Perempuan berusia 64 tahun ini selalu mengajuan banding.

Sayangnya kesabaran Lenny Jahya ada batasnya. Puncaknya, Lenny Jahya pun melaporkan suaminya Samuel Suryadi ke Polrestabea Surabaya.

Ini lantaran Samuel Suryadi diduga telah memperlakukan kekasaran terhadap Lenny Jahya. Kini Samuel berstatus tersangka.

Menurut Lenny adanya perubahan sikap suaminya itu dirasakannya sejak empat tahun lalu. 

Samuel selalu memperlihatkan sikap yang tak wajar. Pria yang usianya sama dengannya tersebut kerap marah-marah tanpa alasan jelas. 

Namun sayangnya, perubahan sikap Samuel di dalam rumah tangganya, hingga kini Lenny mengaku tidak mengetahui penyebabnya.

 “Tidak ada apa-apa cari masalah. Saya pernah diusir dari rumah, dicekik, hingga pernah dilempar dari sofa,” ungkap Lenny, Sabtu (12/1). 

Kendati demikian, menurut Lenny hal tersebut tak selalu dirisaukannya.

Lenny mengaku tetap berusaha menjadi istri yang baik dan sabar. 

Hal itu Lenny lakukan agar tak merusak reputasi dan nama baik suaminya sebagai seorang pebisnis. 

"Saya tidak mau dia dipandang jelek,” katanya. 

Lenny menambahkan, dua tahun lalu, ia digugat ceral suaminya. 

Gugatan pertama sempat dicabut. Namun, berselang enam bulan, lagi-lagi suaminya menceraikannya untuk kali kedua di Pengadilan Negeri Surabaya. 

"Sudah diputus cerai. Tapi, klien saya mengajukan banding. Bu Lenny masih Ingin mempertahankan rumah tangganya,” tambah pengacara Lenny, Billy Handiwiyanto, 

Sayangnya, niat baik Lenny tidak dipedulikan Samuel. Suaminya itu tetap bersikap kasar kepadanya. 

Samuel pernah membongkar paksa pintu dapur serta mengambil piano kesayangannya dan tuga mwsin cuci dari rumahnya di perumahan dian istana wiying.

"Saya menjadi ketakutan karena saya sendirian di Surabaya. Tidak ada siapa-siapa. Anak satu-satunya tinggal di Amerika,” kata Lenny 

Lenny yang sudah tidak tahan, lantas melaporkan suami ke Polrestabes Surabaya. 

Pria yang sudah hidup bersama Lenny selama 42 tahun Itu kini ditetapkan sebagai tersangka penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Lenny berharap suarninya itu dipenjara.

"Laporan ini dibuat karens faktor terpaksa. Bu Lenny masih berharap suaminya sadar dan kembali bisa hidup bersama lagi," ujar Billy. 

Samuel kini sudah tidak lagi tinggal bersama di rumah Lenny lagi. 

Sementara Pengacara Samuel, Yafet Kurniawan, menyatakan penetapan tersangka Samuel Suryadi Itu tidak tepat karena prosesnya tidak sesual prosedur,

“Disebut menelantarkan, padahal selama ini Pak Samuel selalu mencukupi kebutuhan Istri,” tutur Yafet. 

Bahkan kata Yafet Kurniawan, kliennya ini sempat memberikan uang sekitar Rp900 juta kepada Lenny sebelum dilaporkan. 

Tak hanya itu, Samuel juga masih menunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab.

Samuel selama ini juga mencukupi kebutuhan rumah seperti membayar listrik dan air. 

Dengan kasus Itu, Samuel harus wajib lapor dua kali dalam sepekan, 

“Kasihan. Kami juga tngin kepasdan hukum. Kalau tudak cukup buktinya, kan seharusnya perkara dihentikan," ujarnya.

Read More

Masyarakat Surabaya Puas Terhadap Kinerja Presiden dan Gubernur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sudah berjalan selama 4 tahun, masa jabatan kepemimpinan Presiden, Joko Widodo. 

Dan ternyata kepuasan kinerja Presiden ini di Surabaya menunjukkan hasil memuaskan. 

Bukan hanya Presiden, nampaknya masyarakat Surabaya juga puas terhadap kinerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan sebanyak 76,1 persen kalangan masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi, sementara kepuasan terhadap Gubernur Jatim sebanyak 64,1 persen.

Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi mengungkapkan dari keseluruhan responden hanya 3,0 persen yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, serta 17,0 persen menyatakan kurang puas dan sisanya 3,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. 

“Hasilnya jelas, masyarakat Surabaya puas dengan kinerja Jokowi," kata Ikhsan Rosidi, Kamis (11/1) lalu.

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan hasil terhadap kinerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa makin bisa menyentuh hati masyarakat Surabaya. 

“Terkait kepuasan kinerja, hanya 4,9% yang tidak puas. Sementara yang kurang puas 28,2 persen kemudian sisanya 2,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab, tentunya ini menjadi catatan penting bagi Khofifah dalam menjalankan kepemimpinannya hingga 2024 nanti," ujar Ikhsan.

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 01-10 Januari 2023 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More

Kesadaran Masyarakat Lapor 112 Meningkat, Tetapi Jumlah Kebakaran di Surabaya Menurun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Awareness atau kesadaran masyarakat terhadap keberadaan layanan Command Center (CC 112) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkat. 

Hal tersebut terlihat dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya pada tahun 2021 dan 2022.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya,  Dedik Irianto menjelaskan, selain menangani kebakaran, pihaknya juga memiliki tupoksi dalam hal penyelamatan kedaruratan atau rescue. 

Menariknya, pada tahun 2022 jumlah penanganan kebakaran lebih rendah dari data penyelamatan.

"Masyarakat sekarang lebih awareness untuk melaporkan kejadian ke Command Center 112. Dan sekarang kecenderungan angka penanganan kebakaran menurun dari angka penyelamatan," kata Dedik Irianto, Sabtu (14/1).

Dedik menjabarkan, bahwa pada tahun 2021, penanganan kebakaran yang dilakukan DPKP Surabaya sebanyak 644 peristiwa. 

Sedangkan di tahun 2022, penanganan kebakaran turun menjadi 614 kejadian.

Hal tersebut, kata dia, berbanding terbalik dengan angka penyelamatan atau rescue yang justru meningkat tajam di tahun 2022. 

Dimana pada tahun 2021, DPKP Surabaya melakukan evakuasi 655 kejadian dan kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.400. 

"Kejadian evakuasi peningkatannya 100 persen. Dan ini menandakan masyarakat banyak yang sudah aware terkait Command Center 112," ungkapnya.

Selain lebih aware terhadap layanan Command Center 112, Dedik mengungkapkan, bahwa respon warga terhadap peristiwa kebakaran juga meningkat. 

Data DPKP Surabaya tahun 2020, respon warga terhadap kebakaran tercatat 39 persen dan meningkat di tahun 2021 menjadi 43 persen. 

Sedangkan di tahun 2022, angka respon warga terhadap kebakaran juga tercatat 43 persen.

"Artinya yang 43 persen itu sudah dipadamkan oleh warga. Jadi petugas kita datang, api sudah mati dipadamkan oleh warga, tinggal kita melakukan pembasahan atau pengecekan," terang Dedik.

Menurut Dedik, persentase kenaikan respon warga terhadap kebakaran tak lepas dari masifnya sosialisasi dan simulasi pelatihan yang dilakukan. 

Sejak beberapa tahun lalu, pemkot melalui DPKP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memang gencar memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat.

"Jadi artinya, sosialisasi kita, simulasi yang kita lakukan, warga bisa menanggapinya dengan baik. Sehingga sekarang (kebakaran) banyak yang bisa dipadamkan sendiri oleh warga. Warga sudah bisa melakukan pemadaman api sendiri," pungkasnya.

Read More

Surabaya Terima Belasan Ribu Blanko KTP-el dari Kemendagri RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Belasan ribu blanko KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik atau KTP-el telah diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). 

Karenanya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya tengah melakukan proses pencetakan KTP-el untuk permohonan pencetakan yang telah masuk dalam sistem.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan bahwa masyarakat diminta untuk tidak khawatir. 

Sebab, dapat dipastikan akan mendapatkan KTP-el, hanya saja masyarakat harus menunggu giliran sesuai dengan nomor urut antrean. 

“InsyaAllah Kemendagri sudah siap, mengirimnya bertahap karena yang meminta seluruh Indonesia. Sekarang ada belasan ribu (blanko) sudah datang, ini sudah masuk proses untuk mulai dicetak sesuai dengan urutan yang sudah antre,” kata Agus, Jumat (13/1).

Hingga saat ini, permohonan pencetakan KTP-el di Kota Surabaya telah mencapai 57 ribu lebih. 

Maka, sesuai dengan instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, ia menjelaskan, para pemohon bisa melihat nomor antrean dengan memindai barcode di e-kitir yang diberikan Dispendukcapil. 

Sehingga para pemohon bisa mengetahui bahwa antrean sudah bergerak. 

“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) meminta agar orang itu tahu, dia (pemohon) itu sebetulnya antrean masih lama atau sudah tinggal sedikit? Ke berapa sebetulnya? Isok nggak didelok (bisa tidak dilihat)? Jadi e-kitir itu ada QR codenya kalau di scan bisa muncul pemohon nomor urutan ke berapa. Mungkin kemarin (pemohon) masih urutan 15 ribu, sekarang urutan ke 800. Nah kan mereka senang, sebentar lagi akan dapat,” jelasnya.

Meski demikian, para pemohon juga bisa memanfaatkan produk layanan lainnya yang dimiliki oleh Kemendagri RI. 

Salah satunya bisa mengaktifkan KTP Digital yang juga memiliki status hukum yang sama dengan KTP-el. 

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

“Sambil menunggu kiriman (blanko) lagi, kami juga mendorong pemohon dan masyarakat bisa mengaktifkan KTP Digital karena memiliki status hukum yang sama. Hal ini telah disebutkan dalam Permendagri No. 72 tahun 2022,” ujarnya.

Dalam proses aktivasi KTP Digital, masyarakat bisa langsung mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola atau mengunjungi kantor kecamatan. Sedangkan di tingkat kelurahan, masih dilakukan secara bertahap. 

“Di kelurahan ada beberapa yang bisa, kemarin sudah dicoba karena Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Surabaya sudah membantu meletakan jaringan disitu. Tapi belum semua, ini masih proses. Harapannya dalam waktu dekat kelurahan lainnya juga bisa, tapi yang pasti bisa di kecamatan dan di Siola,” terangnya. 

Lebih lanjut, Agus menyampaikan, bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis Android bisa meminta administrasi kependudukan (adminduk) secara manual. 

“Bisa minta dicetakkan biodata kependudukan WNI atau Suket (Surat Keterangan) KTP-el, ada opsi lain yang manual. Intinya tak usah risau dengan Dispenduk,” katanya. 

Oleh sebab itu, Agus memastikan, belasan ribu blanko KTP-el telah masuk tahap proses pencetakan. Sebab, kemampuan cetak dalam sehari mencapai 1.000 blanko. 

“Maka masyarakat mohon menunggu sebentar, antrean pasti akan habis. Bergiliran warga pasti mendapatkan (KTP-el),” pungkasnya.

Read More

Letkol Endi Gerilya Berantas Stunting Hingga Pelosok Desa

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Dandim 0812/Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf berkomitmen untuk mencegah adanya balita yang terserang stunting di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Beragam cara, dilakukan oleh Letkol Endi. Salah satunya, dengan bergerilya membagikan bantuan gizi untuk balita yang ada di pelosok Desa di wilayah teritorialnya.

“Balita penderita stunting di Lamongan, tercatat sebanyak 3.276 anak,” ungkap Dandim. Jumat (13/01/2023) siang.

Program bapak asuh untuk anak penderita stunting yang digagas oleh dirinya, sangat penting untuk terus digencarnkan guna mengurangi angka penderita stunting.

“Pemberian bantuan ini merupakan wujud keseriusan dari kami dalam menangani stunting. Penanganan stunting, menjadi tanggung jawab kami,” jelasnya.

Selain Kodim, tambah Letkol Endi, penanganan stunting di Lamongan juga mendapat dukungan penuh dari pihak Pemkab. Bahkan, hingga saat ini dirinya akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Lamongan terkait penanganan stunting.

“Pemberian asupan gizi ini, sekarang kita lakukan di tiga Kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Sugio, Ngimbang dan Sambeng,” bebernya.

Read More

Warga Surabaya Anggap Eri - Armuji Penuhi Janji Kampanye

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masa jabatan kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakilnya, Armuji telah berjalan 2 tahun lamanya. 

Dan ternyata masyarakat Surabaya menganggap pasangan ini telah memenuhi janji kampanyenya. 

Hasil riset yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) menunjukkan sebanyak sebanyak 68 persen sudah memenuhi janji kampanyenya, kemudian hanya 26,4 persen yang menjawab belum memenuhi janji kampanye, serta sisanya 5,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. 

Peneliti Senior SSC, Ikhsan Rosidi mengungkapkan hasil terkait dengan pemenuhan janji kampanye ini relevan dengan hasil survei  mengenai program Pemkot Surabaya yang sudah dilaksanakan secara maksimal. 

Terbukti sebanyak 24,1 persen menyatakan Pemkot Surabaya telah meningkatkan layanan kesehatan, 23 persen meningkatkan kualitas pendidikan, diikuti dalam menjaga dan meningkatkan penghijauan menunjukkan sebanyak 15,2 persen. 

"Hasil lainnya seperti birokrasi yang bersih dan melayani sebanyak 13,6 persen, pemulihan ekonomi sebanyak 9,6 persen, membuka lapangan kerja 5,4 persen, serta mewujudkan lingkungan yang harmonis dan berbudaya sebanyak 4,6 persen. Sementara 4,5 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," kata Ikhsan Rosidi, Kamis (12/1).

Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC ini dilaksanakan dari tanggal 1 - 10 Januari 2023 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid.

Read More