Wali Kota Eri Pastikan Dua Hari Lagi Kadispendukcapil Buat Laporan ke Kejari Tanjung Perak Soal Pungli

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengakui ada kekurangan saat melaporkan kasus pungli tenaga kerja kontrak ke Kejari Tanjung Perak.

Makanya mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang diperintahkannya itu segera melengkapi berkas kekurangannya.

"Sudah kemarin dari Dispendukcapil sudah menyampaikan ke Kejari Tanjung Perak untuk melengkapi berkas lagi," kata Wali Kota Eri, Jum'at (3/2).

Nah setelah berkas tersebut dinyatakan sudah lengkap, Wali Kota Eri memastikan dalam hitungan hari akan menyerahkannya kembali ke Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru.

"Jadi Insyaallah 2 hari lagi berkasnya lengkap bisa ditindaklanjuti Kejari Tanjung Perak," jelasnya.

Nah, supaya tidak bolak-balik lagi lantaran kurangnya syarat laporan, Wali Kota Eri akan memerintahkan pimpinan OPD tersebut yang melaporkannya.

"Karena yang membuat laporan langsung Kadispendukcapil. Setelah saya telfon dispendukcapil melakukan pelaporan ke Kejari Tanjung Perak." pungkasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengaku belum menerima laporan secara resmi dari Pemkot Surabaya adanya pungli penerimaan tenaga kontrak yang dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Secara resmi laporan fisik sampai dengan saat ini belum kami terima," kata Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Putu Arya Wibisana, Jum'at (3/2).

Namun menurut Putu, dalam mengungkap kasus pungli tersebut, Pemkot Surabaya sudah melakukan koordinasi.

"Komunikasi baru sebatas koordinasi antara pemkot dengan APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," jelasnya.

Putu memastian bila ada laporan terkait pungli tersebut. Pihaknya akan segera bergerak cepat untuk mengambil tindakan hukum. Terutama dalam mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Namun jika kedepannya nanti ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dari ASN maupun pihak terkait lainnya, kami akan tindaklanjuti," pungkasnya.

Seperti diberitakan tak hanya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dilibatkan untuk mengusut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus serupa.

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda dengan dua kasus pungli lainnya.

Sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Intel Kejari Surabaya Mulai Periksa Tiga Saksi Kasus Pungli Peneriman Tenaga Kontrak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak butuh waktu lama, setelah menerima laporan adanya pungli peneriman tenaga kontrak di Pemkot Surabaya, Selasa (31/1).

Tim penyidik Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mulai memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui kasus pungli yang dilakukan ASN Pemkot Surabaya.

Tak tanggung-tanggung sejumlah saksi yang mengetahui secara langsung kasus tersebut mulai diperiksa.

"Untuk totalnya, sementara masih 3 orang yang kita mintai keterangan," jelas Kasi Intel Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi, Jum'at (3/2).

Hasilnya dalam pemeriksaan 3 saksi tersebut, kata Khristiya, pihaknya sudah mendapatkan bukti transfer pengiriman uang ke oknum ASN yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

"Ada bukti yang kita amankan sebesar Rp39 juta," ujar Khristiya.

Khristiya menambahkan pengusutan kasus pungli penerimaan tenaga kontrak Pemkot Surabaya masih terus didalami. 

Tak hanya 3 saksi yang sudah menjalani pemeriksaan namun masih ada sejumlah pihak yang masih dijadwalkan untuk dimintai keterangannya.

"Kita akan terus kembangkan, kemungkinan bisa bertambah," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serius membongkar kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum ASN kepada lima orang dan tiga diantaranya sudah transfer masing-masing Rp15 juta untuk menjadi outsourcing Pemkot Surabaya.

Tak hanya Inspektorat Surabaya yang sudah diterjunkan untuk memeriksa sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

Kali ini mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melibatkan Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal untuk turut mengusutnya.

"Ada pungli terkait (ASN menjanjikan) tenaga kontrak, Insyaallah sudah kita masukkan di Kejaksaan Negeri Surabaya, karena masuk wilayahnya," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Ia menambahkan, dilibatkannya Kejari Surabaya untuk memgusut kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

Makanya ia berharap Kejari Surabaya secepatnya mengungkap kasus tersebut.

"Semoga nanti berprosesnya bisa cepat, sehingga nanti bisa menjadi wawasan orang pemkot supaya tidak lagi pungli," harapnya.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, laporan ke Kejari Surabaya tersebut sudah dilakukan korban pungli dengan didampingi penasehat hukumnya.

Bahkan Wali Kota Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan orang nomor satu di Kejari Surabaya.

"Jadi pengacaranya sudah melapor. Kan sudah menghadap saya waktu itu, akhirnya beliau (korban) yang lapor bersama dengan pengacaranya. Tapi saya juga sudah kontak Pak Kajari terkait laporan itu," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Siapkan Transportasi hingga Konsumsi Warga Surabaya yang Datang ke Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya beserta para muslimat untuk membahas warga Surabaya yang akan menghadiri Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU). 

Rapat itu digelar di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Jumat (3/2).

Seusai rapat itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa warga Surabaya yang akan menghadiri Harlah 1 Abad NU itu sudah dikoordinir oleh Kemenag Surabaya, muslimat, dan juga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). 

Makanya, nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyiapkan kendaraan atau transportasi bagi mereka.

“Jadi, nanti kita akan siapkan transportasinya, konsumsinya, dan akan kita kawal dengan mobil ambulans, serta kita juga akan siagakan toilet portable di sana. Bahkan, mereka nanti juga akan dikawal oleh Polrestabes Surabaya karena memang sekarang cari bus sulit. Biasanya ada di Malang, tapi ternyata dipakai oleh Malang sendiri, di tempat lain juga seperti itu,” kata Wali Kota Eri.

Meski begitu, ia mengaku sangat bersyukur karena ternyata Kapolrestabes Surabaya sudah menyiapkan 25 bus, nantinya bus sekolah beserta angkutan pengumpan (feeder) yang baru milik Pemkot Surabaya juga akan dikeluarkan untuk kendaraan warga Surabaya yang akan menghadiri Harlah 1 abad NU itu. 

Bahkan, nanti mobil-mobil dinas pemkot juga akan dikeluarkan.

“Semoga yang berangkat ke sana nanti bisa lancar dan aman serta selamat mulai berangkat hingga pulang kembali,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Eri, sementara ini yang bisa difasilitasi sekitar 7 ribuan orang, sehingga nanti akan ada beberapa bus yang digunakan untuk membawa mereka ke Sidoarjo. 

Namun, untuk kepastian berapa orangnya yang akan difasilitasi dan berapa bus yang akan digunakan akan dirapatkan kembali Sabtu (4/2) besok.

“Di rapat itu nanti sudah harus dipastikan berapa orang yang akan difasilitasi, berapa bus atau berapa kendaraan yang akan dipakai, titik kumpulnya di mana saja, dan siapa saja orang-orangnya sudah dipastikan, sehingga waktu pemberangkatannya tidak kesulitan lagi,” katanya.

Selain memastikan transportasinya, Wali Kota Eri juga memastikan akan berkoordinasi dengan jajaran di Sidoarjo terkait tempat parkir kendaraan, penempatan toilet portable, hingga penempatan mobil ambulans. 

Sebab, ia yakin nanti pada saat acara, arus lalu lintas di sana akan krodit dan banyak rombongan. 

“Makanya kita bantu koordinir mereka,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga menjelaskan alasannya memfasilitasi warga untuk hadir di acara tersebut. 

Sebenarnya, mereka itu sudah dikoordinir oleh Kemenag, muslimat, MWCNU dan lainnya. 

Namun, dalam hal ini Pemkot Surabaya ingin membantu mereka supaya warga Surabaya yang hadir ke acara itu selalu aman dan nyaman.

Selain itu, Surabaya ini tidak bisa dilepaskan dari NU dan Muhammadiyah. 

Apalagi kantor PBNU pertama ada di Surabaya yang sekarang menjadi kantor PCNU, bagaimana pun juga resolusi jihad diserukan pertama kali di Surabaya, bagaimana para santri ketika merebut kemerdekaan, khususnya pada saat 10 November yang ikut bertempur habis-habisan juga santri di Surabaya.

“Jadi, Surabaya ini tidak bisa dilepaskan dari NU, makanya ketika Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, kita akan support penuh untuk warga Surabaya yang berangkat ke sana. Yang ikut ini pasti banyak makanya kita siapkan untuk jalan daratnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kota Surabaya M. Amir Sholehuddin menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Eri beserta jajaran Pemkot Surabaya yang sangat luar biasa dalam memperhatikan kepentingan umat, terutama yang akan menghadiri Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo. 

Tentunya, ini akan semakin menambah semangat dia bersama ustad-ustadzah yang akan menghadiri momentum yang sangat langka ini.

“Alhamdulillah tadi juga disampaikan Pak Wali bahwa akan disiapkan juga konsumsinya, saya sudah pikir-pikir juga itu konsumsinya, kalau berangkat pagi sampai siang bagaimana konsumsinya. Alhamdulillah nanti akan dibantu Pak Wali, jadi saya sekarang ini pulang bisa tenang, gak kepikiran lagi. Semoga semuanya lancar,” pungkasnya.

Read More

Kejari Tanjung Perak Segera Tindaklanjuti Dugaan Pungli Penerimaan Tenaga Kerja Kontrak Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengaku belum menerima laporan secara resmi dari Pemkot Surabaya adanya pungli penerimaan tenaga kontrak yang dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Secara resmi laporan fisik sampai dengan saat ini belum kami terima," kata Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Putu Arya Wibisana, Jum'at (3/2).

Namun menurut Putu, dalam mengungkap kasus pungli tersebut, Pemkot Surabaya sudah melakukan koordinasi.

"Komunikasi baru sebatas koordinasi antara pemkot dengan APH dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," jelasnya.

Putu memastian bila ada laporan terkait pungli tersebut. Pihaknya akan segera bergerak cepat untuk mengambil tindakan hukum. Terutama dalam mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Namun jika kedepannya nanti ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dari ASN maupun pihak terkait lainnya, kami akan tindaklanjuti," pungkasnya.

Seperti diberitakan tak hanya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dilibatkan untuk mengusut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus serupa.

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda dengan dua kasus pungli lainnya.

Sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Resmikan Koperasi di Ngagel Tirtosari, Wali Kota Eri Ajak Anak Muda Sekitar Tambah Penghasilan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan siap mendukung penuh keberadaan koperasi di Kota Pahlawan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. 

Keberadaan koperasi di Surabaya juga diharapkan tak sekadar menjadi lokasi simpan pinjam atau hanya untuk kepentingan pengurus.

Demikian disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meresmikan Koperasi Sumber Rizky Alayna (SRA) bersama Ketua TP PKK Surabaya, Rini Indriyani, di Jalan Ngagel Tirtosari No 3, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jumat (3/2).

"Saya akan support penuh ketika koperasi itu bergerak untuk kepentingan umat, mensejahterakan dan membantu warga di sekitarnya. Saya berharap Sumber Rizky Alayna terus istiqomah untuk membantu warga miskin, warga yang belum bekerja," kata Wali Kota Eri.

Karena itu, Wali Kota Eri juga berpesan kepada seluruh anggota Koperasi SRA yang mayoritas para ibu tersebut, agar turut mengajak warga di sekitarnya. 

Baik itu dari kalangan anak muda atau ibu rumah tangga yang belum bekerja di kawasan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Surabaya.

"Saya berharap ibu-ibu yang ikut menjahit kalau ada anak mudanya di sekitar atau keluarga yang belum punya pekerjaan bisa diikutkan. Kalau yang ibu-ibu bisa diikutkan menjahit, yang muda-muda bisa diikutkan membuat tas atau yang lain," ujarnya.

Ia mengakui bahwa masih banyak warga Surabaya yang belum memiliki pekerjaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. 

Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dibutuhkan peran serta dan gotong royong masyarakat. 

"Jadi yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Nah, yang lemah dan yang miskin menghormati yang kaya dan kuat, karena dibantu seperti saudara," tuturnya.

Wali Kota Eri kembali menegaskan keinginannya membangun Surabaya dengan bersinergi dan melibatkan semua pihak. 

Sebab, kata dia, pemerintah tentu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan itu sendiri tanpa melibatkan masyarakatnya.

"Jadi waktunya kita untuk bersinergi satu dengan yang lainnya. Karena Insyaallah dengan sinergi kuat, maka Surabaya akan menjadi lebih hebat. Dengan sinergi kuat, maka Surabaya akan menjadi kota yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Pengawas Koperasi Sumber Rizky Alayna (SRA) Surabaya, Teguh Rahmanto menerangkan, bahwa Koperasi SRA merupakan pengembangan dari Koperasi Sumber Mulia Barokah (SMB) Yamatas di Jalan Tambak Wedi II, Kenjeran, Surabaya.

"Tujuannya untuk merekrut dan menambah jumlah penjahit di Surabaya Selatan dan sekitarnya. Kami berikhtiar mendekatkan layanan kepada para penjahit, sehingga jumlah penjahit yang akan direkrut menjadi semakin banyak," kata Teguh.

Sekarang ini, Koperasi Sumber Rizky Alayna telah berhasil merekrut sebanyak 36 orang penjahit. 

Meski begitu, ia juga mengajak anak-anak muda, terutama yang belum bekerja di wilayah Ngagel Rejo untuk menambah penghasilan dengan bergabung bersama Koperasi SRA.

"Nah, ini yang muda-muda harus disemangati. Ada ibu-ibu bisa mendapatkan tambahan penghasilan, masak yang muda-muda tidak bisa. Semoga dengan adanya ibu-ibu ini menjadi penyemangat," jelasnya.

Teguh menyebut bahwa Koperasi Sumber Rizky Alayna juga membuka workshop pelatihan menjahit. Bagi warga terutama ibu rumah tangga yang ingin bisa belajar menjahit, dapat langsung datang ke Koperasi SRA di Jalan Ngagel Tirtosari No 3 Surabaya.

"Jadi ibu-ibu warga Kota Surabaya yang tidak punya penghasilan, ingin dapat penghasilan, mari datang ke sini. Kita latih menjahit, kita latih nanti apa yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan," pungkasnya.

Read More

Diperiksa Pidsus Kejari Surabaya, Pungli Rp30 Juta di Bangkingan Ditingkatkan ke Penyelidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gerak cepat pengusutan kasus pungutan liar (pungli) di Pemkot Surabaya juga dilakukan Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Diam-diam tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya sudah hampir rampung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang disinyalir mengetahui proses pungli oleh ASN di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri sebesar Rp30 juta kepada warga yang mengurus surat petok berupa sawah. 

"Sudah kita tindaklanjuti semua," jelas Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetyo Panca Atmaja, Jum'at (3/2).

Ari menambahkan, dalam pemeriksaan sejumlah pihak untuk menggali keterangan dan data tersebut sudah dapat disimpulkan.

Artinya kasus tersebut sekarang sudah bergulir ke tingkat selanjutnya.

"Ya, sekarang sudah ditingkatkan ke penyelidikan," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serius membongkar kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum ASN kepada lima orang dan tiga diantaranya sudah transfer masing-masing Rp15 juta untuk menjadi outsourcing Pemkot Surabaya.

Tak hanya Inspektorat Surabaya yang sudah diterjunkan untuk memeriksa sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

Kali ini mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melibatkan Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal untuk turut mengusutnya.

"Ada pungli terkait (ASN menjanjikan) tenaga kontrak, Insyaallah sudah kita masukkan di Kejaksaan Negeri Surabaya, karena masuk wilayahnya," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Ia menambahkan, dilibatkannya Kejari Surabaya untuk memgusut kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

Makanya ia berharap Kejari Surabaya secepatnya mengungkap kasus tersebut.

"Semoga nanti berprosesnya bisa cepat, sehingga nanti bisa menjadi wawasan orang pemkot supaya tidak lagi pungli," harapnya.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, laporan ke Kejari Surabaya tersebut sudah dilakukan korban pungli dengan didampingi penasehat hukumnya.

Bahkan Wali Kota Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan orang nomor satu di Kejari Surabaya.

"Jadi pengacaranya sudah melapor. Kan sudah menghadap saya waktu itu, akhirnya beliau (korban) yang lapor bersama dengan pengacaranya. Tapi saya juga sudah kontak Pak Kajari terkait laporan itu," pungkasnya.

Awalnya kasus pungli ini mencuat ketika seorang warga wadul ke Wakil Wali Kota Armuji dan viral di akun Tik Tok.

Warga tersebut menceritakan bila ia mengurus surat tanah berupa petok D yang hilang, lantas menemui Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Illiyas.

Dalam pertemuan tersebut ia disuruh menyiapkan uang sebesar Rp60 juta kemudian turun menjadi Rp30 juta.

Singkat cerita, Wakil Wali Kota Armuji kemudian menemukan orang tersebut dengan Illiyas dikantor Kelurahan setempat.

Awalnya Illyas saat ditanya Armuji tak mengakui telah meminta uang Rp30 juta.

Namun setelah orang tersebut menunjukkan bukti, Illiyas ini tak berkutik

Ia pun mengakui telah melakukan pungli kendati pada akhirnya uang tersebut telah dikembalikan sebelum kasus ini diviralkan di medsos.

Read More

Wali Kota Eri Juga Laporkan Kasus Pungli ke Kejari Tanjung Perak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dilibatkan untuk mengusut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus serupa.

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda dengan dua kasus pungli lainnya.

Sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Pastikan Dua ASN dan Satu Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya Pelaku Pungli Tidak Bisa Tidur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi blak-blakan dengan menyebut kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai Pemkot bertambah menjadi tiga. 

Pungli pertama ialah Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Iliyas.

Ia meminta uang sebesar Rp30 juta kepada warga yang mengurus surat petok berupa sawah. 

Kedua, oleh ASN melakukan pungli kepada lima orang dan tiga diantaranya sudah transfer masing-masing Rp15 juta untuk menjadi outsourcing Pemkot Surabaya.  

Lalu ketiga yakni satu pekerja di lingkungan pemkot yang melakukan pungli ada di kawasan Perak. 

Bahkan pekerja itu bukanlah ASN, tetapi outsourcing. 

Modusnya ialah mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Iya benar ada tiga kasus pungli. Kalau yang non PNS itu sama juga, mereka menjanjikan pekerjaan dan jumlahnya nominal pun hampir-hampir sama bisa dilihat nanti," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Ketiganya sudah dilakukan pemeriksaan di Inspektorat Surabaya. Bahkan ketiga oknum tersebut itu dipastikan terancam akan kehilangan pekerjaan maupun jabatannya di Pemkot Surabaya. 

Hukuman dan sanksi itu akan diterapkan sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Wali Kota Eri, ketiga oknum tersebut belum menerima sanksi pemecatan.

Hal itu dikarenakan menunggu proses pidana yang berjalan nanti.

"Belum (dipecat). Jadi gini, sanksinya kan yang berat itu macam-macam ada penurunan jabatan, non jabatan itu sanksi paling berat. Nah kalau dia sudah pidana berjalan terus ada sanksi selama setahun ya berarti dia baru bisa dipecat," jelasnya.

Namun sayangnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini enggan menyebut identitas dua dari tiga oknum yang melakukan pungli.

Wali Kota Eri hanya memastikan bila dua dari tiga oknum tersebut akan selalu diliputi kegelisahan dalam menjalani hidupnya.

"Ya mereka kan tambah takut, karena nggak ada yang menghubungi saya. Saya sendiri juga tidak menyebutkan nama, kalau yang kerasa pasti juga tidak bisa tidur. Nah pembuktian nama itu biarkan ada di pihak yang berwajib," pungkasnya.

Read More

Kasus Pungli Tenaga Kontrak oleh ASN Dilaporkan ke Kejari Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serius membongkar kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum ASN kepada lima orang dan tiga diantaranya sudah transfer masing-masing Rp15 juta untuk menjadi outsourcing Pemkot Surabaya.

Tak hanya Inspektorat Surabaya yang sudah diterjunkan untuk memeriksa sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

Kali ini mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melibatkan Korps Adhyaksa di jalan Sukomanunggal untuk turut mengusutnya.

"Ada pungli terkait (ASN menjanjikan) tenaga kontrak, Insyaallah sudah kita masukkan di Kejaksaan Negeri Surabaya, karena masuk wilayahnya," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Ia menambahkan, dilibatkannya Kejari Surabaya untuk memgusut kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

Makanya ia berharap Kejari Surabaya secepatnya mengungkap kasus tersebut.

"Semoga nanti berprosesnya bisa cepat, sehingga nanti bisa menjadi wawasan orang pemkot supaya tidak lagi pungli," harapnya.

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, laporan ke Kejari Surabaya tersebut sudah dilakukan korban pungli dengan didampingi penasehat hukumnya.

Bahkan Wali Kota Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan orang nomor satu di Kejari Surabaya.

"Jadi pengacaranya sudah melapor. Kan sudah menghadap saya waktu itu, akhirnya beliau (korban) yang lapor bersama dengan pengacaranya. Tapi saya juga sudah kontak Pak Kajari terkait laporan itu," pungkasnya.

Read More

Remaja yang Terjaring Operasi Ketertiban, Setelah Ikuti Sekolah Wawasan Kebangsaan Dijadikan Duta Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Akhir-akhir ini Kota Surabaya kembali dihebohkan dengan kemunculan kelompok perusuh yang berbuat onar di salah satu warung kopi (warkop) yang berada di kawasan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. 

Aksi kelompok tersebut terekam oleh kamera CCTV dan tersebar di berbagai akun media sosial (sosmed). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menampik bahwa munculnya oknum perusuh tersebut adalah gangster yang ramai diduga oleh masyarakat. 

Ia menjelaskan, kejadian tersebut disebabkan oleh perseteruan antar kelompok perguruan beladiri maupun pencak silat

“Kemarin itu bukan gangster, karena tidak ada gangster di Surabaya. Kemarin itu adalah dari perguruan (silat), kalau yang di Sukolilo antar 2 perguruan. Sama seperti di kota lain, yakni antar dua perguruan,” jelas Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Cak Eri menerangkan, setiap malam, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Asuhan Rembulan rutin menggelar patroli ketertiban. 

Bahkan, Pemkot Surabaya bersama Polrestabes Kota Surabaya telah memanggil dan mengajak para perguruan silat dan beladiri menjaga keamanan dan ketentraman Kota Surabaya melalui “Jogo Suroboyo”.

“Yang dilakukan Pak Kapolres sangat luar biasa untuk perguruan silat yang ada di Surabaya, jadi perguruan ini harus ditenangkan, nanti kita pertemukan lagi. Makanya ketika kemarin ada di kejadian di Sukolilo langsung berakhir, yang diserang adalah perguruan lainnya. Ada anak di sana, maka dia (perguruan lainnya) mencarinya disana, setelah itu dia ya pergi, bukan merusak tapi mencari anak dari perguruan itu tadi,” terangnya.

Sebab, menurutnya, para pemimpin perguruan beladiri dan pencak silat berperan penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian antar anggotanya. 

“Sehingga sekarang bagaimana para pemimpinnya bisa memberikan pemahaman bagi yang dibawah. Yang bawah ini, kalau yang ngomong yang punya perguruan kan bisa nurut,” ujarnya.

Karenanya, ia menegaskan bahwa di Kota Surabaya tidak ada kelompok gangster seperti yang disebut-sebut masyarakat. 

Sebab, para pemuda dari perguruan beladiri maupun pencak silat tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Polrestabes Kota Surabaya.

“Ini masih ditindaklanjuti sama Pak Kapolres, karena kemarin perguruan ini juga ada yang lewat WhatsApp untuk (koordinasi) kumpulnya. Kenapa kita bisa tahu dari perguruan? karena dari kepolisian, ada buktinya dari perguruan. Tugas Kita adalah bagaimana menyatukan perguruan untuk menjaga Kota Surabaya,” tegasnya.

Lebih lanjut, mengenai deklarasi yang dibacakan oleh para pimpinan perguruan beladiri dan pencak silat bertujuan untuk menjaga Kota Surabaya secara bersama-sama agar aman dan nyaman.

“Kalau bertengkarnya bukan karena menjaga Surabaya. Pertengkarannya antar (perguruan) ini. Insyaallah, perguruan ini yang atas (pimpinan) sudah membuat perjanjian damai. Tinggal bagaimana kami sekarang, pemkot, kepolisan dan pendekar perguruan serta gurunya itu untuk lebih masif ke bawah lagi untuk menyadarkan mereka karena jumlahnya ribuan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berencana menobatkan para remaja yang pernah terjaring operasi ketertiban oleh Tim Asuhan Rembulan menjadi Duta Pemkot Surabaya. 

Penobatan tersebut akan dilaksanakan setelah para remaja itu selesai mengikuti Sekolah Wawasan Kebangsaan.

Hal ini dilakukan agar mereka bisa mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus mengajak para remaja lainnya mengikuti Sekolah Wawasan Kebangsaan. 

Yakni, dengan harapan kenakalan remaja di Kota Surabaya bisa dikendalikan.

“Sudah, Insyaallah Februari sudah mulai. Ada sekitar 78 anak yang kita lakukan Sekolah Wawasan Kebangsaan. Kita izinkan ke sekolahnya, setelah itu kita jadikan Duta Pemkot Surabaya untuk mengajak teman-temannya masuk ke alam Sekolah Wawasan Kebangsaan,” katanya.

Dalam proses pembelajaran di Sekolah Wawasan Kebangsaan, Wali Kota Eri mengaku bahwa Pemkot Surabaya bekerjasama dengan TNI/Polri. Serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lingkungan TNI/Polri. 

Tak hanya itu saja, Wali Kota Eri yang telah meresmikan Rumah Bhinneka di Kota Surabaya untuk mewadahi berbagai kegiatan toleransi untuk umat beragama, suku, ras, dan golongan dalam menjaga Ideologi Pancasila di Kota Surabaya. 

Diantaranaya, menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi untuk melakukan pembauran, menjaring aspirasi masyarakat, serta merangkul berbagai kalangan masyarakat Surabaya.

“Kemarin, kalau terjadi kenakalan remaja ini berasal dari suku bermacam-macam, maka pendekatannya harus secara kultural. Siapa yang paling dekat adalah yang mewakili sukunya yang ada di Surabaya. Untuk datang ke masing-masing sukunya memberikan penguatan persaudaraan dan mengajak mereka untuk menjaga Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Cegah Aksi Balap Liar dan Tawuran Remaja, Pemkot Surabaya Bentuk Duta Trantibum di Sekolah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya launching pembentukan Duta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Senin (31/1). 

Pembentukan Duta Trantibum yang berasal dari pelajar Kota Surabaya tersebut, sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan mencegah kenakalan remaja.

Acara launching sekaligus ikrar bersama Duta Trantibum, digelar di Graha Sawunggaling Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya. 

Kegiatan ini diikuti ratusan perwakilan pelajar dari jenjang SD/ SMP/ SMA/ SMK Negeri dan Swasta se Kota Pahlawan melalui luring serta daring.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak kepada para pelajar tersebut agar menjadi bagian dalam menjaga Surabaya. Menurutnya, hal tersebut dapat mulai dilakukan dengan menanamkan dalam hati rasa cinta terhadap kota dan negara ini.

"Cinta terhadap negara dan kota merupakan bagian dari Iman, Hubbul Wathon Minal Iman. Karena kalau sudah tidak cinta kepada negara, berkurang cintanya kepada kotanya, akhirnya lahirlah perbuatan yang menjadi tidak menyenangkan," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri meyakini para pelajar yang hari ini dilantik menjadi Duta Trantibum, merupakan anak-anak yang memiliki rasa cinta terhadap kota dan negara. 

Jika sudah dikukuhkan, ia berharap, para pelajar itu dapat mencegah perbuatan atau tindakan yang dilarang, khususnya di lingkungan sekolah. 

"Karena perbuatan yang dilarang itu pasti menjadikan kota kita tidak aman. Kalau sudah minum-minuman keras, akan menjadi gelap, dia pasti melakukan kejahatan," ujar dia.

Menurutnya, seorang Duta Trantibum juga harus berani menyampaikan pendapat. Demikian pula harus berani menegur dengan cara-cara santun ketika ada teman yang melakukan perbuatan dilarang.

"Anak-anakku harus berani menyampaikan di dalam sekolahnya. Kalau misalnya ada teman yang merokok di sekolah, harus berani menegur namun dengan cara yang santun," jelasnya.

Pada saat itu, Wali Kota Eri juga sedikit bercerita pengalamannya saat masih menjadi pelajar sekolah. 

Dimana saat menjadi pelajar, ia mengikuti sejumlah kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Mulai dari Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) saat jenjang SD, hingga Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) ketika SMP dan SMA.

"Bayangkan kalau anak-anakku tidak ikut Duta Trantibum, tidak ikut organisasi, maka anak-anakku menjadi pintar, tapi tidak berani untuk mengeluarkan pendapat," jelasnya.

Oleh sebabnya, ia menyebut, bahwa mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler di sekolah sangatlah penting. 

Sebab, menurutnya, dengan mengikuti organisasi di sekolah, maka karakter seorang pelajar itu juga akan terbentuk.

"Anak-anakku harus menjadi orang yang punya karakter, harus menjadi orang yang punya keberanian dalam menyampaikan pendapat. Harus berani juga menegur teman ketika ada yang melakukan perbuatan dilarang, kalau tidak bisa, sampaikan kepada gurunya," tuturnya.

Oleh sebabnya, pihaknya berharap, kehadiran Duta Trantibum pada masing-masing sekolah di Surabaya dapat mencegah berbagai macam kenakalan remaja. 

Baik itu mencegah balap liar, tawuran, minum-minuman keras, narkoba maupun pergaulan bebas.

"Saya yakin anak-anakku yang menjadi Duta Trantibum adalah anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Karena itu, ajak teman-teman untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, insyaallah kota ini juga akan terjaga," pungkasnya.

Sebagai informasi, pembentukan Duta Trantibum di Graha Sawunggaling tersebut, diikuti perwakilan kepala sekolah, guru dan siswa dari 29 lembaga pendidikan SD/ SMP/ SMA/ SMK Swasta maupun Negeri se Kota Surabaya. 

Selain melalui luring, acara pembentukan Duta Trantibum juga diikuti secara daring oleh 600 lebih sekolah di Kota Surabaya.

Setelah resmi dilaunching, pemkot akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Duta Trantibum di masing-masing sekolah. 

Sementara bagi lembaga pendidikan yang mampu menciptakan sekolah ramah Trantibum, Pemkot Surabaya akan memberikan penghargaan. 

Read More

Wakil Ketua Komisi B Tolak Night Zoo di Kebun Binatang Surabaya

KABARROGRESIF.COM: (Surabaya) Program Night Zoo oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) di dalam area Kebun Binatang Surabaya (KBS) mendapat penolakan tegas Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut khawatir akan kelangsungan hidup satwa koleksi KBS, kalau program yang dibuka untuk masyarakat umum itu dijalankan nantinya.

"Sejak awal saya menolak keras dengan rencana PDTS KBS yang membuat Night Zoo di KBS. Ini akan sangat mengganggu kenyamanan dan kehidupan satwa. Karena membuat siklus pola hidup satwa berubah," kata Anas Karno, Rabu (1/2).

Anas menyontohkan, ketika ada lampu penerangan jalan saat Night Zoo, kemudian ada pengunjung. 

Apalagi kabarnya, jalurnya melewati kandang harimau. Ini akan sangat mengganggu kenyamanan waktu istirahat satwa.

"Padahal biasanya saat memasuki senja, suasana KBS sudah tenang. Satwa ini juga butuh suasana tenang saat malam. Karena mereka juga butuh istirahat layaknya manusia," imbuhnya.

Selain itu akan mengganggu habitat burung migran, yang menjadikan hutan kota KBS, sebagai tempat tinggal mereka.

Anas Karno juga mempertanyakan apakah rencana ini sudah dikaji secara mendalam dengan para ahli fauna. 

Bagaimana dampaknya terhadap satwa secara jangka panjang nantinya.

"Jangan kemudian cuma ingin mendapatkan tambahan penghasilan, namun mengabaikan kelangsungan hidup satwa. Percuma saja," tegas lagi.

Apalagi menurut Anas, nantinya jumlah pengunjung Night Zoo akan dibatasi. Begitu pula dengan jam operasional. 

"Kalau untuk mendapatkan tambahan pendapatan, tidak akan maksimal," jelasnya.

Anas mengatakan, lebih baik PDTS KBS melakukan pembenahan lay out, supaya pengunjung lebih nyaman menikmati koleksi satwa. Sehingga menarik minat wisatawan.

"Misalnya membuat satu jalur, mulai dari pintu masuk sampai pintu keluar. Sehingga pengunjung bisa menikmati seluruh koleksi satwa KBS lewat jalur yang sama. Tidak seperti sekarang semrawut. Orang yang belum pernah ke KBS akan kesulitan mau melihat seluruh koleksi satwa. Karena letaknya yang tidak berada dalam satu jalur," ujarnya.

Lebih lanjut Anas mengatakan, kalaupun PDTS KBS ingin membuat Night Zoo, sebaiknya tidak berada didalam area KBS. 

"Melainkan secara terpisah. Bisa dengan memanfaatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya, yang belum terpakai. Satwa koleksinya juga harus khusus. Yaitu satwa yang biasa beraktifitas saat malam hari. Tidak bercampur seperti di KBS," pungkasnya.

Read More