Selasa, 14 Februari 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mengantisipasi penyakit masyarakat jelang perayaan Hari Valentine, Selasa (14/2). 

Petugas melakukan razia sejumlah hotel hingga penjualan paket kontrasepsi dengan cokelat atau bunga. 

Hal ini untuk mengantisipasi perzinahan oleh pasangan bukan suami istri atau tindakan kriminal lainnya seperti potensi tawuran. 

Razia telah dilakukan sejak Senin sore (13/2) hingga saat ini.

"Razia dimulai pukul 14.00 WIB di 31 kecamatan. Kami bagi petugas di pusat, barat, dan timur," kata Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto, Selasa (14/2).

Dalam razia tersebut, petugas menyasar sejumlah tempat penginapan, tempat hiburan malam (RHU), hingga sentra penjualan bunga dan aksesoris Valentine. 

"Sasaran kita adalah pasangan tanpa ada hubungan pernikahan di hotel-hotel di Surabaya," jelasnya. 

"Kemudian, RHU (tempat hiburan) yang ada potensi terjadi aktivitas mengganggu ketenteraman atau ketertiban umum. Itu juga menjadi target razia," katanya. 

Pihaknya juga mencegah penjualan alat kontrasepsi seperti kondom dalam paket bunga atau cokelat. Apabila ditemukan, petugas akan melakukan penyitaan. 

"Sejauh ini, belum kami temukan. Tahun lalu juga tak ada (penjualan kondom dalam paket Valentine). Mungkin karena masih pandemi," katanya. 

Apabila ada yang terjaring dalam proses razia, pihaknya akan memberikan sanksi. Di antaranya, sanksi pembinaan hingga pidana. 

"Misalnya bagi pelajar yang terjaring dalam razia, kami juga pasti memanggil orang tua yang bersangkutan. Termasuk, sekolah juga kami panggil," katanya. 

"Kalau ada pidananya, kami arahkan ke polisi. Misalnya, dia membawa senjata tajam. Apalagi kalau sampai terjadi penyerangan," katanya. 

Tahun lalu, petugas gabungan di Surabaya menjaring sejumlah pasangan luar nikah pada razia di momen hari Valentine, Senin (14/2/2022). Ada 21 pasangan yang terjaring dalam operasi ini. 

Petugas gabungan ini berasal dari Satpol PP Kota Surabaya bersama BPBD serta jajaran kepolisian dan Kogartap III. 

Mereka menyasar hotel-hotel serta tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU)/tempat hiburan.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S., mengikuti Rapat Staf dan Komando (Rasko) Koarmada RI Tahun 2023, yang dpimpin oleh Pangkoarmada RI Laksdya TNI Heru Kusmanto, bertempat di Gedung Matjan Kumbang, Mako Koarmada RI, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selasa (14/02).

Rasko diikuti oleh Pimpinan Komando dan Staf yang berada di bawah Koarmada RI, kegiatan ini merupakan yang pertama sejak dikukuhkannya Koarmada RI pada Tahun 2022, dengan mengangkat tema "Koarmada RI Siap Mewujudkan Kekuatan TNI Angkatan Laut yang Profesional, Modern dan Tangguh Guna Mencapai Kesiapan Tempur dan Kesiagaan Operasi yang Tinggi."

Pangkoarmada RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan Rasko Koarmada RI ini dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan Prokera TA. 2023 Koarmada RI beserta jajarannya dengan kebijakan dan prioritas Pangkat TNI dan Kasal. 

Terdapat empat bidang paparan yang diberikan yakni bidang Inspektorat, Intelijen, Operasi dan Anggaran.

Sementara itu, pada penutupan Rasko Pangkoarmada RI memberikan beberapa perhatian dan penenekanan yang harus dilaksanakan, antara lain antisipasi dinamika situasi di lingkungan, meningkatkan pelaksanaan operasi, soliditas dan sinergitas TNI/Polri, serta menjaga netralitas pada Pemilihan Umum.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) UNICEF menyambut baik upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengikuti penilaian Kota Layak Anak Tingkat Dunia atau CFCI (Child Friendly Cities Initiatives). 

Sebab, pemkot turut didukung seluruh stakeholder, LSM, Non-Governmental Organization (NGO), rekan-rekan media massa, dan seluruh elemen masyarakat yang sangat peduli dan berkeinginan kuat menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Anak Tingkat Dunia.

Kedatangan Country Representative UNICEF Indonesia Maniza Zaman beserta segenap jajaran tim UNICEF, Chief Field Operation UNICEF Indonesia Marcella Christina, dan Kepala Perwakilan UNICEF Untuk Wilayah Jawa Tubagus Arie Rukmantara adalah untuk memberikan sertifikat terkait upaya komitmen Pemkot Surabaya dalam menciptakan kota ramah anak.

“UNICEF mengaku bahwa Surabaya sangat luar biasa dengan kemampuan dan komitmen Pemkot Surabaya bersama DPRD, itu yang membuat mereka senang. Serta yakin bahwa Surabaya bisa menjadi kota ramah anak. Setelah ini mereka akan mendampingi Kota Surabaya menjadi kota rujukan, ini adalah langkah pertama Surabaya menuju Kota Layak Anak Tingkat Dunia,” ungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gedung Balai Budaya Kota Surabaya, Senin (13/2).

Pada kesempatan tersebut, Pemkot Surabaya juga berupaya untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak secara psikis dengan menggelar Edukasi Asik Tentang Internet Sehat dan Aman untuk Remaja Bareng Pusat Pembelajaran Keluarga, kepada 700 peserta yang terdiri dari siswa SMP dan SMA/SMK. 

Ini menjadi salah satu upaya agar anak-anak lebih bijak dalam penggunaan internet dan penggunaan media sosial, karena anak-anak berisiko terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. 

“Karena salah pergaulan atau hancurnya masa remaja biasanya disebabkan oleh internet. Salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah setiap akhir pekan, Gedung Balai Budaya bisa digunakan untuk menampilkan pertunjukan dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Tentunya untuk menampilkan kemampuannya, menunjukkan talenta mereka, dan sekolah itu akan bergantian memunculkan keberanian anak-anaknya,” ujarnya.

Di sisi lain, anak-anak di Kota Surabaya harus berani untuk menyampaikan pendapat mereka. 

Seperti, mengikuti kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat kelurahan. 

“Anak-anak yang mengikuti Musrembang ini meminta ruang bermain yang aman dan nyaman. Misal di kampungnya meminta ada taman bermain, lalu bagaimana Balai RW ini juga bisa menjadi ruang berkumpul dan bermain untuk anak. Karena biasanya yang orang dewasa yang mengikuti Musrembang selalu mengusulkan pavingisasi, nah ini harus dirubah, kita ajak anak-anak menyampaikan pendapat mereka tentang pembangunan Surabaya,” terangnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya memiliki keinginan besar untuk menjaga anak-anak di Kota Pahlawan. 

Karenanya, Pemkot Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya terus bersinergi dan berkolaborasi membangun Kota Pahlawan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

“Kota ini untuk anak-anak kita, untuk menciptakan kota ini bagi anak-anak maka kita harus membuat kota ramah bagi anak-anak. Bukan untuk mencari penghargaan atau pengakuan, tetapi kami berkomitmen untuk menyiapkan kota ini bagi anak-anak Surabaya,” tegasnya.

Sebagai diketahui, Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan Surabaya menjadi Kota Layak Anak Dunia, antara lain memastikan adanya payung hukum yang kuat tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak secara konsisten. 

Melibatkan anak secara aktif dalam berbagai isu tentang anak, sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Sosialisasi Dinamika Remaja, sebagai deteksi dini permasalahan siswa di tingkat SD hingga SMP, dengan melibatkan akademisi, psikolog, Kepolisian, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Capacity Building Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Relawan, di mana terdapat 926 relawan yang tersebar di 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan di seluruh Kota Surabaya, dan fasilitasi dan pembinaan Forum Anak (FA) Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Penyelenggaraan KAS RPA (Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak), Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai wadah edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak, bersama-sama dengan stakeholder dan seluruh elemen masyarakat, melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Surabaya, serta Pembentukan Duta Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) di kalangan pelajar, yang bertugas mereduksi potensi kenakalan remaja di lingkungan sekolah. 

Senin, 13 Februari 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Inspeksi mendadak (sidak) pada 10 blok atau tower di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Romokalisari oleh Pemkot Surabaya membuahkan hasil.

Empat pasangan atau keluarga yang belum belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan (Adminduk) dan satu penghuni berstatus lajang atau belum menikah yang diduga sering berganti pasangan akhirnya kooperatif.

Tiga keluarga tersebut disebut segera mendapat layanan fasilitas pengurusan adminduk. 

Sedangkan penghuni yang berstatus lajang tengah bekerja. Maka pihaknya masih menunggu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari yang bersangkutan.

“Ada beberapa keluarga yang tinggal, ada yang pernikahannya dua kali. Jadi menikah resmi kemudian punya istri lagi. Kita bantu urusan di KUA, ada juga anaknya penghuni yang sudah menikah dari luar Kecamatan Benowo tetapi tinggalnya nunut (mengikuti) ibunya disini dan belum nikah resmi, masih nikah siri. Ini semua kita bantu proses pengurusan adminduk,” kata Camat Benowo Kota Surabaya, Denny Christupel Tupamahu, Senin (13/2).

Di sisi lain, ada anak-anak dari salah satu keluarga yang belum bersekolah. 

Penghuni tersebut beralasan bahwa anaknya tidak memiliki akta kelahiran. 

Serta, melakukan evaluasi pada petugas kebersihan yang berusia 65 keatas. 

Karenanya, Kecamatan Benowo dan Kelurahan Romokalisari akan melakukan pembenahan dan membantu proses pengurusan adminduk pada keluarga dan anak tersebut.

“Sifatnya pembinaan, maka kita bantu pada Adminduk. Sedangkan bagi anak tersebut akan kita bantu untuk didaftarkan sekolah dan pengurusan adminduk lainnya, seperti akta kelahiran,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku senang setelah mendapat informasi dari penghuni lainnya di Rusunawa tersebut. 

Sebab, hal ini bisa menjadi langkah pembenahan pada sistem pendataan dan pengawasan kepada para penghuni Rusunawa. 

“Dengan informasi ini kita berterima kasih sekali untuk pembenahan yang akan kita lakukan. Penghuni ini sebetulnya saling peduli, yang penting jangan fitnah agar tidak ada perpecahan. Maka, siap untuk melakukan perbaikan atas informasi apapun, kita akan respon dan kita akan lakukan pengecekan juga,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 10 blok atau tower di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Romokalisari, Minggu (12/2). 

Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan warga atas ketidaklengkapan administrasi kependudukan (Adminduk) penghuni rusun, seperti akta nikah.

Hasilnya, terdapat empat pasangan atau keluarga yang belum belum memiliki kelengkapan adminduk dan satu penghuni berstatus lajang atau belum menikah yang diduga sering berganti pasangan.

“Mereka di Rusun Romokalisari Blok C dan D, jadi keluarga itu sudah ada surat keterangan menikah dari penghulu, maka diusulkan untuk Itsbat (pengesahan) Nikah. Ada yang sudah bercerai kemudian mempunyai surat, lalu nikah siri atau sah secara agama. Jadi kita bantu dengan kecamatan dan kelurahan untuk proses Itsbat Nikah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Senin (13/2).

Karenanya, Pemkot Surabaya langsung membantu memberikan layanan fasilitas kepada empat keluarga penghuni rusun yang belum memiliki kelengkapan adminduk tersebut. 

“Intervensi kita membantu untuk proses Itsbat Nikah supaya mereka sah secara hukum dan agama,” ujarnya.

Irvan mengaku bahwa Pemkot Surabaya selalu melakukan pengawasan dan pendataan kepada para penghuni Rusunawa. Yakni pada 107 blok atau tower yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Maka, selain ada pengelola Rusunawa, juga terdapat paguyuban atau RT dalam setiap blok. 

Sebab, pihaknya berusaha menjalin kepedulian dan keguyuban antar penghuni Rusunawa.

“Prosesnya pengawasan dan pendataan setiap hari, ada yang berpindah atau keluar. Sehingga harus kita update terus datanya, karena data ini dinamis. Ada juga yang perpanjangan kontrak, itu harus kita awasi terus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kontrak para penghuni yang menempati Rusunawa adalah maksimal selama tiga tahun. 

Hingga saat ini, sudah terdapat 12 ribu antrean yang telah masuk kedalam sistem E-Rusun milik Pemkot Surabaya. 

Pendaftaran tersebut juga telah ditutup memasuki tahun 2023, yang dimana pada tahun 2022 merupakan batas akhir pendaftaran.

“Karena tahun 2023 kita tidak membangun Rusunawa lagi. Antrian itu (muncul) ketika ada (penghuni) yang lulus atau sudah bisa ngontrak sendiri, bisa juga sudah bukan lagi keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Maka akan digantikan dari antrian yang sudah ada,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggeber operasi pasar beras murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. 

Dalam operasi pasar yang berlangsung Senin (13/2), pemkot menggelontorkan 50 ton beras di sejumlah pasar tradisional yang tersebar di Kota Surabaya.

Hasil pantauan di beberapa pasar yang dikelola PDPS, harga beras stabil. Rata-rata harga beras medium yang dijual di pasar milik PD Pasar Surya sekitar Rp44 - 45 ribu per 5 kilogram.

"Jadi kurang lebih harganya sudah di bawah Rp9 ribu dan maksimal Rp9 ribu per kilogram. Seperti arahan dari Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) agar beras-beras di Surabaya ini harganya terjangkau, tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi)," kata Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo usai melakukan pemantauan harga beras di Pasar Wonokromo Surabaya, Senin (13/2).

Untuk menjaga harga beras di Surabaya agar tetap stabil, ia memastikan, bahwa PD Pasar Surya juga rutin berkoordinasi dengan setiap unit pasar. 

Selain itu, koordinasi juga dilakukannya dengan para pedagang. 

"Supaya harga jual ke masyarakat atau end user-nya di harga maksimal Rp45 ribu (per 5 kilogram)," ujarnya.

Agus Priyo mengungkapkan, bahwa sekarang ini pasokan beras dari Bulog disuplai per tiga hari sekali oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. 

Nah, untuk memangkas biaya transportasi, distribusi beras dari Bulog ke pasar menggunakan armada milik Pemkot Surabaya.

"Pasokan sendiri sudah kita hitung untuk per tiga hari. Kita koordinasi dengan Dinkopdag di bawah monitoring Pak Sekda (Sekretaris Daerah) langsung. Kami laporkan bahwa per tiga hari tolong kami disuplai sekian ton," sebutnya.

Rata-rata dalam tiga hari sekali, Pemkot Surabaya menggelontorkan sekitar 40-50 ton beras dalam operasi pasar. Sementara khusus untuk operasi pasar yang digelar hari ini, berlangsung di 20 titik lokasi pasar tradisional di Surabaya.

"Per tiga harian rata-rata disuplai 40-50 ton. Jadi kalau kemarin (suplai) harian itu sekitar 10-12 ton. Karena itu kita minta per tiga harian, agar suplai demand (kebutuhan) kita juga menguji di situ, kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Jadi kita minta (suplai) per tiga harian," terangnya.

"Jadi kalau suplai demand (kebutuhan) terjaga, harapannya harga akan tetap di angka (maksimal) Rp45 ribu per 5 kilogram," sambungnya.

Karenanya, Agus Priyo kembali memastikan, bahwa harga dan stok beras yang dijual di pasar tradisional milik PDPS Surabaya saat ini stabil. Menurutnya, jumlah pasokan beras di Surabaya ini telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari masyarakat.

"Harga beras stabil. Alhamdulillah, karena pasokan (suplai) cukup dan demand cukup. Harga di kisaran sekitar Rp9 ribu per kilogram, ini yang dijual di pasar milik PD Pasar Surya," ujarnya.

Selain beras, Agus Priyo menyebut, bahwa harga Minyakita yang dijual di pasar yang dikelola PD Pasar Surya juga terpantau stabil. Seperti yang dijual di Pasar Wonokromo Surabaya dengan harga jual Minyakita maksimal Rp14 ribu per liter.

"Di Pasar Wonokromo kami cek masih di angka Rp14.000, maksimal. Di beberapa pasar juga dilaporkan per hari ini harga (maksimal) Rp14.000 Minyakita," urainya.

Sebagai diketahui, bahwa operasi pasar beras murah kali ini digelar Pemkot Surabaya di 20 titik lokasi. Dengan rincian di cabang timur, yakni Pasar Gubeng Masjid (1 ton), Pasar Kendangsari (1 ton), Pasar Keputran Selatan (3 ton), Pasar Pacar Keling (1 ton), Pasar Pucang Anom (2 ton) dan Pasar Tambahrejo (3 ton).

Kemudian di wilayah cabang selatan, yakni Pasar Genteng Baru (3 ton), Pasar Kembang (3 ton), Pasar Wonokromo (13 ton), Pasar Bendul Merisi (3 ton), Pasar Dukuh Kupang (1,5 ton), Pasar Kupang Gunung (1 ton), Pasar Pakis (1 ton) dan Pasar Wonokitri (2 ton). Sedangkan cabang utara, operasi pasar digelar di Pasar Pabean (2 ton), Pasar Pegirian (2 ton), Pasar Balongsari (2,5 ton), dan Pasar Dupak Bandarejo (2 ton).

Selain itu, operasi pasar beras murah ini juga digelar Pemkot Surabaya di dua pasar tradisional milik swasta. Yakni, di Pasar Soponyono dan Pasar Pahing Surabaya dengan masing-masing tersedia 1 ton. 


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Program bedah rumah kali ini mulai berlangsung di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Program itu, merupakan salah satu program yang diyakini mampu meringankan beban masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Lamongan.

Bahkan, pihak Koramil telah menerjukan beberapa pesonel untuk mempercepat bedah rumah milik Sanipah (67) warga Desa Sendangrejo, Kecamatan Lamongan. 

Rumah milik Sanipah, diketahui tak layak untuk dihuni dan perlu dilakukan rehab.

Hal itu, dikatakan Danramil Kota, Kapten Cku Yanto Budi Utomo pada Senin (13/02/2023) ketika dikonfirmasi terkait rehab rumah di wilayah teritorialnya.

“Sebelumnya sudah melewati proses peninjauan. Alhamdulillah, rumah milik mbok Sanipah masuk dalam daftar rehab,” ujar Danramil.

Peninjauan itu, kata Yanto, sebelumnya dilakukan oleh beberapa pihak. Salah satunya Koramil.

“Peninjauan dilakukan langsung oleh Babinsa bersama instansi terkait. Mudah-mudahan, direhabnya rumah mbok Sanipah, bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan,” ucap Kapten Yanto.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk yang pertama kalinya menggelar Festival Cap Go Meh di Kya-kya Kembang Jepun, Surabaya, Minggu (12/2) malam. 

Meskipun sempat diguyur hujan, namun antusiasme warga Surabaya sangat luar biasa menyaksikan festival yang dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu. 

Dalam acara tersebut, para pengunjung dimanjakan dengan berbagai penampilan, mulai dari parade Festival Cap Go Meh 2023 yang mana semua pesertanya menggunakan kostum unik seperti kostum Kera Sakti, Barongsai, Liang Liong, Kostum Kerajaan dan kostum menarik lainnya. 

Bahkan, saat itu juga ada penampilan musik tradisional khas Tiongkok, tarian Cap Go Meh, fashion show, tarian Bian Lian, dan Wushu Litthle Sun School dan Wushu Lima Naga. 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan Festival Cap Go Meh 2023 ini warga Kota Surabaya berbondong-bondong datang untuk menyaksikan acara ini. 

Meskipun sempat hujan, tapi tetap festival ini berjalan dengan meriah. 

“Ini membuat saya bangga betul. Festival ini semakin menunjukkan dan semakin menguatkan bahwa Surabaya kota toleransi, sebuah kota yang toleransinya sangat luar biasa,” kata Wali Kota Eri, Senin (13/2).

Menurutnya, dulu ada beberapa pihak yang meragukan kampung pecinan Kya-kya ini akan bertahan lama. 

Mereka memprediksi hanya akan bertahan satu atau dua tahun ke depan, dan setelah itu berhenti. 

Namun, dengan adanya Festival Cap Go Meh ini dia semakin yakin bahwa kampung pecinan itu akan terus berkembang dan pemkot akan terus melestarikan kawasan tersebut. 

“Jadi, kalau ingin melihat kampung pecinan, kalau ingin jalan-jalan menikmati suasana dan makanan khas cina, maka harus berkunjung ke Kya-kya ini, sehingga kita berkomitmen untuk terus mempertahankan Kya-kya ini,” tegasnya. 

Bagi dia, inilah yang harus dilakukan oleh Surabaya sebagai kota toleransi, kota semua agama, semua suku dan ras. Bahkan, saat ini ketika ada perayaan natal, maka Surabaya bernuansa natal. 

Begitu pula ketika perayaan Imlek, akhirnya Balai Kota Surabaya, Balai Pemuda Surabaya atau Alun-alun Surabaya serta tempat lainnya juga bernuansa Imlek. 

“Semoga diperayaan umat agama lainnya, kita bisa melakukan peringatan-peringatan serupa untuk menyemarakkan kota ini sebagai kota toleransi. Matur nuwun (terima kasih) warga Kota Surabaya. Semoga di tempat ini setiap tahun bisa digelar festival seperti ini lagi untuk merekatkan tali persaudaraan kita, sehingga Surabaya akan menjadi kota besar yang penuh toleransi dan kota yang penuh kekeluargaan,” katanya.

Sementara itu, Haka Wallesa, salah satu pedagang di Kya-kya yang saat itu memakai kostum Patkay  mengaku selama ini sudah mengidam-idamkan adanya Festival Cap Go Meh di Kota Surabaya. 

Sebab, selama ini belum pernah ada Festival Cap Go Meh yang digelar dengan sangat meriah seperti malam ini. 

“Puji Tuhan karena ada Kya-kya ini akhirnya Pemkot Surabaya bisa menggelar Festival Cap Go Meh yang acaranya sangat meriah dan antusiasme warga juga sangat besar,” kata Haka seusai tampil di festival itu.

Ia juga mengaku sangat bangga dan bahagia karena akhirnya Pemkot Surabaya bisa menggelar acara meriah ini. Di acara ini, ia merasa sangat dihargai sebagai warga Tionghoa. 

“Di acara ini, saya sangat merasakan toleransi yang sangat amat luar biasa. Makanya, kami para pedagang di Kya-kya ikut mempersembahkan sesuatu untuk meramaikan rumah kita, dan supaya budaya ini kian terkenal dan tidak luntur dari anak cucu kita, makanya kita melestarikan ini. Semoga ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh komunitas Koko Cici Jawa Timur yang juga ikut dalam Parade Festival Cap Go Meh 2023. Cici Sherly Angelina, Cici Jawa Timur 2022 ini juga berharap acara semacam ini bisa terus digelar di Kya-kya. 

Sebab, apabila ada Festival Cap Go Meh, ada budaya Tionghoa yang ditampilkan dan ditawarkan kepada warga Kota Surabaya, sehingga warga bisa memetik pelajaran dari penampilan tersebut. 

“Kami Koko Cici Jawa Timur yang mewakili generasi muda tentunya sangat support dengan acara semacam ini. Kami sangat bangga dengan acara seperti ini, apalagi ini baru pertama kali digelar, sehingga kami berharap acara semacam ini bisa terus digelar di tahun-tahun berikutnya,” katanya. 

Menurutnya, Surabaya itu dikenal dengan ikon gotong royongnya dan toleransinya yang begitu tinggi. Bahkan, ia mengakui bahwa Koko Cici Jawa Timur juga terus membangkitkan semangat gotong royong dan toleransi itu di Surabaya. 

“Nah, dengan adanya acara seperti ini, maka tentu ini semakin menguatkan Surabaya kota gotong royong dan Surabaya kota toleransi,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M.A. hadir dalam acara pengarahan Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Pur) H. Prabowo Subianto di Grand City Convention Hall Surabaya, Senin (13/2/2023).

Dalam sambutannya, Pangdam V/Brawijaya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Letjen (Purn) Prabowo Subianto atas berkenannya mengunjungi Kodam V/Brawijaya dan telah memberikan bantuan Randis Motor serta dapat secara langsung bertatap muka dengan Babinsa.

Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi prajurit di jajaran Kodam V/Brawijaya.

Acara tersebut diikuti oleh 2.200 Babinsa jajaran Kodam V/Brawijaya. Dalam arahanya, Menhan RI menyampaikan bahwa wilayah Jatim merupakan Baromeret atau Rohnya Negara Indonesia, karena selain Jawa Timur mempunya letak geografi yang sangat startegis, terdapat pula pangkalan-pangkalan militer dan industri yang bernilai sangat strategis.

Dalam kesempatan itu, Menhan RI mengungkapkan bahwa pada awal jabatanya menjadi Menhan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar segera menyusun rencana pertahanan jangka panjang.

Tentunya Menhan RI langsung menyusun rencana jangka panjang pembangunan TNI kurun waktu 25 tahun untuk membangun kekuatan TNI yang dapat disegani di seluruh dunia.

“Saya bertekad terus membangun dan memodernisasi  Alutsista TNI dan akan memperkuat sitem pertahanan Indonesia (Sishamkamrata) dengan memberdayakan satuan Komando Teritorial yang menjadi tulang punggung TNI AD di wilayah dengan menjadikan Babinsa sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menegaskan, TNI harus bisa berdiri diatas kekuatannya sendiri sehingga perlu memberdayakan satuan Teritorial atau satuan kewilayahan, dan kedepannya satuan Kodim akan dibentuk sejumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dan Kodam akan dibangun sebanyak jumlah Provinsi yang ada di Indonesia.

Sehingga kekuatan pertahanan kita semakin kuat, ditambah lagi dengan dibentuknya Batalyon Komponen Cadangan (Komcad) yang secara langsung dibawah komando kendali para Dandim sehingga akan menjadi tambahan kekuatan bagi TNI.

Selepas memberi pengarahan kepada Babinsa, Menhan RI memberikan bantuan secara simbolis berupa 100 motor Tril untuk Babinsa Kodam V/Brawijaya.

Bantuan ini diberikan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Babinsa di daerah masing-masing.

“Nantinya semua Babinsa akan dapat, hari ini hanya seremonial saja, saya yakin mobilitas Babinsa sangat tinggi dengan ini dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka,” ujarnya.

"Kalau kendaraannya tidak bagus terus bagaimana. Dan yang akan datang kita juga akan memberikan dukung kepada setiap Danramil berupa 1 unit kendaraan dinas mobil Jeep buatan lokal atau buatan Indonesia, sebagai bentuk support kepada para prajurit di satuan Komando Teritorial,” imbuh Prabowo.

Turut hadir, Kasdam V/Brawijaya, Irdam V/Brawijaya, Para Danrem, PJU Kodam V/Brawijaya, para Dandim jajaran Kodam V/Brawijaya dan para Danramil dari jajaran Kodim sewilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyadari bahwa inovasi Arek-Arek Suroboyo perlu mendapat perlindungan melalui Kekayaan Intelektual (KI). 

Ini menjadi langkah penting agar karya produk para pelaku UMKM di Kota Surabaya terlindungi dari pembajakan pihak yang tidak berwenang.

Karenanya, Pemkot Surabaya akan membantu membiayai para pelaku UMKM yang hendak mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), melalui kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Apalagi, Kota Surabaya menjadi jujukan lokasi digelarnya kegiatan “DKJI Mendengar dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Layanan Publik Kekayaan Intelektual di Kota Surabaya” yang berlangsung di Hotel Double Tree by Hilton Kota Surabaya, Senin (13/2).

“Kita sadar betul bahwa pergerakan ekonomi di Surabaya adalah dari UMKM. Karena itulah Pemkot Surabaya hadir, ketika ada pendaftaran merek atau apapun nanti akan dibantu oleh Pak Sekretaris DJKI, maka pemkot akan memberikan bantuan biayanya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Bahkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. 

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

Disitulah ia berharap, ketika UMKM memiliki produk maupun merek, harus segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI).

“Ketika nama suatu produk dijual di tempat lain, maka dia bisa mendapatkan royalti. Saya ingin betul melindungi UMKM, ketika mereka menghasilkan suatu produk dan produk itu bisa digunakan orang lain, maka orang lain tersebut bisa memberikan royalti kepada mereka (UMKM),” ungkapnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri terus mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) terlebih dahulu. 

“Setelah itu mereka berusaha, lalu memiliki kekuatan atau merek atau barang yang sudah banyak dibeli orang. Disitulah UMKM tidak boleh berhenti tetapi harus mematenkan Kekayaan Intelektual (KI), maka pemkot hadir untuk memberikan bantuan, karena UMKM bergerak untuk ekonomi dan negara ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Sucipto mengatakan, melalui kegiatan “DKJI Mendengar dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Layanan Publik Kekayaan Intelektual di Kota Surabaya” adalah untuk membangkitkan pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat, UMKM dan anak-anak sekolah mengetahui bahwa KI adalah bagian dari ekonomi. Kalau sudah KI terlindungi, terdaftar, dan produk ada, kedepan adalah bagaimana membantu memasarkan produk itu. Kita dorong branding produk itu bersama pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk menjadi pilar menjembatani pemasarannya,” kata Sucipto.

Sucipto juga mengapresiasi para pelaku UMKM di Kota Surabaya yang dinilai sangat proaktif dan inovatif. 

Sebab, para pelaku UMKM di Kota Pahlawan sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).

“Sudah mulai aware (sadar) dengan KI, tujuannya adalah supaya UMKM bisa naik kelas. Surabaya bisa menjadi contoh, Pak Walikota juga saya minta menjadi narasumber tetap untuk keliling di kabupaten/kota memberikan motivasi supaya langkah Kota Surabaya bisa ditiru,” ungkapnya.

Terpisah, dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Imam Jauhari mengatakan bahwa dalam memulai bisnis, salah satu elemen penting yang menjadi pertimbangan adalah perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). 

Dengan demikian aset penting pelaku usaha terlindungi dari pembajakan pihak yang tidak berwenang.

“Kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Kanwil Jatim juga terus konsisten berjalan hingga saat ini. Apalagi, Surabaya adalah kota dengan kuota insentif pendaftaran Kekayaan Intelektual tertinggi di Jatim. Kami juga menyambut baik tantangan dari Kota Surabaya, saya akan turun apabila dibutuhkan oleh Pak Walikota untuk memberikan bantuan edukasi,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Bondowoso) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M.A. bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Hermanto melakukan peninjauan lokasi pasca banjir yang terjadi di dua Desa yang ada di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Selain menerjang Desa Sempol, banjir bercampur lumpur itu juga menerjang Desa Kalisat. Selain menerjang fasilitas umum dan sekolah, banjir setinggi 60 sentimeter itu juga menerjang 95 rumah milik warga.

Sesuai data yang dihimpun, puluhan KK terdampak banjir tersebut. Puluhan itu, terdiri dari 79 KK di Dusun Kampung Baru, Desa Kalisat dan 16 KK diantaranya di Desa Sempol.

Tak hayal, kedatangan Forkopimda Jatim di lokasi pasca banjir pada Senin (13/02/2023) disambut baik oleh masyarakat. 

Selain menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir lumpur di dua Desa itu, kedatangan Forkopimda Jatim juga bertujuan untuk meninjau secara langsung proses penanganan banjir lumpur tersebut.

Turut hadir mendampingi, Forkopimda Kabupaten Bondowoso dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari Kabupaten Bondowoso maupun dari Provinsi Jawa Timur.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 10 blok atau tower di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Romokalisari, Minggu (12/2). 

Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan warga atas ketidaklengkapan administrasi kependudukan (Adminduk) penghuni rusun, seperti akta nikah.

Hasilnya, terdapat empat pasangan atau keluarga yang belum belum memiliki kelengkapan adminduk dan satu penghuni berstatus lajang atau belum menikah yang diduga sering berganti pasangan.

“Mereka di Rusun Romokalisari Blok C dan D, jadi keluarga itu sudah ada surat keterangan menikah dari penghulu, maka diusulkan untuk Itsbat (pengesahan) Nikah. Ada yang sudah bercerai kemudian mempunyai surat, lalu nikah siri atau sah secara agama. Jadi kita bantu dengan kecamatan dan kelurahan untuk proses Itsbat Nikah,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Senin (13/2).

Karenanya, Pemkot Surabaya langsung membantu memberikan layanan fasilitas kepada empat keluarga penghuni rusun yang belum memiliki kelengkapan adminduk tersebut. 

“Intervensi kita membantu untuk proses Itsbat Nikah supaya mereka sah secara hukum dan agama,” ujarnya.

Irvan mengaku bahwa Pemkot Surabaya selalu melakukan pengawasan dan pendataan kepada para penghuni Rusunawa. Yakni pada 107 blok atau tower yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. 

Maka, selain ada pengelola Rusunawa, juga terdapat paguyuban atau RT dalam setiap blok. 

Sebab, pihaknya berusaha menjalin kepedulian dan keguyuban antar penghuni Rusunawa.

“Prosesnya pengawasan dan pendataan setiap hari, ada yang berpindah atau keluar. Sehingga harus kita update terus datanya, karena data ini dinamis. Ada juga yang perpanjangan kontrak, itu harus kita awasi terus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kontrak para penghuni yang menempati Rusunawa adalah maksimal selama tiga tahun. 

Hingga saat ini, sudah terdapat 12 ribu antrean yang telah masuk kedalam sistem E-Rusun milik Pemkot Surabaya. 

Pendaftaran tersebut juga telah ditutup memasuki tahun 2023, yang dimana pada tahun 2022 merupakan batas akhir pendaftaran.

“Karena tahun 2023 kita tidak membangun Rusunawa lagi. Antrian itu (muncul) ketika ada (penghuni) yang lulus atau sudah bisa ngontrak sendiri, bisa juga sudah bukan lagi keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Maka akan digantikan dari antrian yang sudah ada,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti adanya sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) yang menjadi pelaksana tugas (Plt) di 4 organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (8/2) lalu.

Ke 4 OPD Pemkot Surabaya tersebut antara lain Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menilai penunjukan Plt dalam sejumlah OPD bisa berdampak kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena kurang fokus dalam menjalankan kinerja. 

Selain itu pula, kodisi tersebut menjadi beban yang berat bagi pejabat yang ditunjuk, hal ini karena adanya pengukuran indikator kinerja yang dilakukan oleh wali kota.

“Sebagai pejabat definitif ada indikator kinerja yang harus dicapai. Nah, otomatis dengan jabatan yang double-double tidak akan fokus,” kata Reni Astuti, Senin (13/2).

Menurut Reni kondisi tersebut menjadi tidak maksimal dan akan lebih bagus jika ada pejabat definitif yang mengisinya.

“Akan lebih baik jika ada pejabat definitif yang memang secara kelayakan maupun kapasitas dan itegritasnya memenuhi,” tutur politisi PKS ini.

Meskipun demikian, dirinya mengaku jika memahami adanya kekosongan jabatan dan Plt  ini sebagai sebuah transisi namun, kondisi tersebut tidak boleh terlalu berlarut-larut sehingga, OPD ini bisa berjalan maksimal.

“Saya pikir dalam satu bulan ini semua OPD yang diisi Plt segera didefinitifkan. Saya kira pak wali tidak gamang dalam hal ini tapi, kalau lebih dari satu bulan ini belum terisi berarti ada kegamangan,” ungkap Reni.

Oleh karena itu, dirinya mendorong Pemkot untuk segera melakukan langkah-langkah cepat untuk segera memulai tahapan-tahapan dalam mendefinitifkan.

"Karena ini memang jabatan definitif harus ada jabatan open bidding (seleksi terbuka) yang harus membentuk pansel dulu. Artinya, untuk menduduki jabatan eselon dua harus ada open bidding," terangnya.

Karena lanjut Reni, mungkin melalui sistem Merit  ini untuk pejabat dengan jabatan eselon dua yang selama ini ada secara kapasitas atau kualitas menurut wali kota atau Sekda belum pas untuk menduduki posisi OPD yang kosong sekarang. Sehingga, harus menambah pejabat dengan eselon dua yang baru maka, untuk mendapatkan itu harus melalui open bidding.

“Jadi, stok eselon dua yang sudah ada ini tidak memenuhi pada sisi tertentu sehingga jabatan OPD ini belum terisi. Namun, yang lainnya secara kriteria memiliki namun persyaratan untuk struktural eselon duanya belum memiliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, M. Ikhsan. Ikhsan menyebutkan bahwa kepala OPD yang saat ini kosong telah diisi dengan pelaksana tugas (plt).Namun sayangnya, Ihksan enggan menjelaskan perihal alasan Plt tersebut.

“Sudah terisi,” kata Ikhsan singkat.

Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, ke 4 pejabat pimpinan tinggi pratama atau selevel Kepala dinas tersebut telah menerima surat keputusan (SK) menjadi Plt tertanggal 8 Februari 2023.

Adapun empat pejabat pimpinan tinggi pratama itu diantaranya Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christijanto sesuai SK No 821.2/3219/436.8.4/2023 menjadi Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya.

Kemudian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Irvan Wahyudradjat sesuai SK No 821.2/3220/436.8.4/2023 menjadi Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lalu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dewi Soeriyawati sesuai SK No 821.2/3221/436.8.4/2023 menjadi Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Sedangkan yang terakhir Kepala Dinas Kesehatan, Nanik Sukristina sesuai SK No 821.2/3222/436.8.4/2023 menjadi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive