Senin, 27 Februari 2023


KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera mendefinitifkan posisi direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang saat ini telah berakhir masa jabatannya.

Dua jabatan di PD Pasar Surya tersebut yakni Direktur Keuangan yang saat ini diperpanjang.

Sedangkan Direktur Pembinaan Pedagang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

"Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal dan fokus, tidak rangkap jabatan," jelas Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, Senin (27/2).

Desakan tersebut kata AH Thony agar dapat menciptakan sistem pengelolaan pasar tradisional yang bisa diharapkan.

Selain itu, sangat penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah.

"Meskipun telah berhasil melalui tantangan dimasa covid  dihadapkan pada utang pajak yang luar biasa PD Pasar masih melaju sampai sekarang. Ini yang harus kami apresiasi," pungkasnya 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka Festival Anak Milenial yang digagas oleh SMP Khadijah 2, di Jalan Darmo Permai Selatan V no 61-63, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Senin (27/2). 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba Muslim Milenial Competition (MMC) 2023 bagi tingkat SD, yang merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Festival Anak Milenial.

Karenanya, Wali Kota Eri mengaku bangga dengan kreatifitas yang diusung oleh para pelajar di SMP Khadijah 2 Kota Surabaya. 

Sebab, dengan mengusung tema “Keragaman Budaya Surabaya”, para pelajar SMP Khadijah 2 turut  memerekat upaya toleransi di lingkungan masyarakat.

Hal ini dicontohkan dengan beberapa tenant bazar yang mengusung budaya  dan wisata melalui perkampungan di Kota Pahlawan, salah satunya adalah Kampung Wisata Ketandan. 

Selain itu, terdapat kolaborasi dalam menjalin hubungan baik antara warga di lingkungan sekolah dengan masyarakat, bahwa siswa dilatih untuk lebih berani dalam bersosialisasi. 

“Saya bangga betul dengan SMP Khadijah 2 Kota Surabaya mengadakan acara seperti ini, bisa dijadikan contoh. Sehingga, anak-anak sejak usia dini sudah berinteraksi dengan masyarakat, sudah melakukan hal positif. Tadi saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Yusuf Masruh) untuk melakukan hal yang sama untuk yang (sekolah) muslim dan non muslim, agar kita sadar bahwa Surabaya adalah kota yang penuh toleransi,” kata Wali Kota Eri.

Sebab, menurutnya, anak-anak di Kota Surabaya harus ditanamkan pendidikan keagamaan dan rasa toleransi sejak usia dini. 

Dengan dilandasi oleh dua aspek tersebut, Wali Kota Eri meyakini bahwa anak-anak di Kota Surabaya bisa terhindar dari kenakalan remaja, salah pergaulan, maupun tindakan kekerasan lainnya

“Ketika dilandasi dengan agama yang kuat, agama apapun itu akan menjadi anak yang memiliki akhlak yang bagus. Sejak awal harus sudah ditanamkan, orang tua, guru, dan lingkungan masyarakatnya sayang, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap, melalui Festival Anak Milenial yang diusung oleh SMP Khadijah 2 Kota Surabaya itu, dapat memupuk jiwa-jiwa kepemimpinan yang berlandaskan pendidikan keagamaan dan rasa toleransi. 

“Juga diadakan lomba Tahfidz Quran dan Kaligrafi, ini menunjukkan bahwa anak di Surabaya khususnya acara di SMP Khadijah 2 ini memiliki talenta yang luar biasa. Itu yang akan kita jaga terus dan jiwa-jiwa yang dimiliki anak-anak ini, kelak mereka akan menjadi pemimpin yang memiliki akhlak yang baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Khadijah Kota Surabaya, Prof. M. Ridlwan Nasir mengatakan, berkaitan dengan tema yang diusung oleh SMP Khadijah 2 Kota Surabaya dalam Festival Anak Milenial, diharapkan agar para siswa-siswi bisa belajar mencintai ragam budaya lokal yang ada di Kota Pahlawan.

“Karena budaya lokal merupakan modal untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kedepannya, yaitu bagaimana mengembangkan bakat dan mencintai budaya kita,” kata Prof M. Ridlwan Nasir.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi langkah Wali Kota Eri yang ingin mereplikasi gelaran Festival Anak Milenial sebagai contoh bagi sekolah SD maupun SMP negeri dan swasta di Kota Surabaya.

“Makanya tadi disampaikan Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) bahwa tidak hanya yang Agama Islam, tetapi juga selain Islam juga akan mengadakan yang seperti itu. Sehingga kehidupan antar umat beragama dan toleransi bisa tetap kuat karena itu sangat penting,” ujarnya. 

Meski begitu, ia memastikan bahwa kegiatan Festival Anak Milenial adalah hasil sinergitas dalam menjalin hubungan baik antara tenaga pendidik yang terus membimbing para siswa SMP Khadijah 2 Kota Surabaya.

“Bagaimana hubungan guru dan siswa, maupun siswa dengan masyarakat karena komunikasi sangat penting, pendidikan akan maju manakala ada hubungan komunikasi yang baik antara warga sekolah, warga masyarakat, dan anak-anak kita,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaran Perlindungan Anak (PPA), Nomer 6 tahun 2011, diusulkan di revisi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Surabaya menjadi Perda 2 tahun 2023.

Pembahasan yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya, merubah 14 item pasal secara siginifikan, sekaligus memuat masukan.

Hasil pembahasan Pansus tersebut akan diusulkan ke Pimpinan DPRD Surabaya untuk disahkan dalam sidang Paripurna. 

Terdapat 6 point usulan, agar Perda PPA nomer 6 tahun 2011 di rubah menjadi Perda Nomer 2 Tahun 2023, di antaranya ke satu, Komisi D memberikan masukan dalam Peraturan Walikota (Perwali) mekanisme pemberian Perlindungan Khusus Anak.

Kedua, Pemkot Surabaya melaksanakan Koordinasi dengan DPRD mengenai Rencana Daerah Kota Layak Anak dalam pembahasan RPJMD.

Ke tiga, meningkatkan sinergi dengan OPD Pemkot Surabaya mewujudkan kelurahan, sekolah dan keluarga ramah anak.

Ke empat, melakukan koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota dengan Dinas Tenaga kerja Provinsi untuk pengawasan pekerjaan terburuk bagi Anak dan melaksanakan pembinaan Pekerjaan sektor Informal.

Ke lima, DPRD mengusulkan perda penyelenggaraan perlindungan perempuan selaras dengan perlindungan khusus dan perlindungan kekerasan seksual UU 12 tahun 2022.

Dan yang ke enam, Pemkot Surabaya segera meningkatkan fasilitasi sarana prasarana Taman Penitipan Anak (TPA) di setiap Kelurahan di Surabaya agar tercipta Kota Ramah Anak.

“Harapan saya, dengan revisi Perda PPA ini, berkurang kasus kekerasan fisik dan seksual anak, bullying, pernikahan dini dan segala bentuk eksplotasi anak. Kemudian dapat menambah meningkatnya partisipasi dan realisasi aspirasi anak di setiap kelurahan dalam proses pembangunan Kota Ramah dan Layak Anak,” kata Wakil Ketua Pansus Perubahan Perda PPA, Ajeng Wira Wati dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (27/2).

Menurut Ajeng, Revisi Perda PPA ini juga mengatur pendekatan preventif dan kuratif bagi anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual.

“Perda ini ada pendekatan preventif atau pencegahan dengan pemenuhan Hak dan Kota layak anak. Ada juga rehabilitative-nya. Yaitu UPTD yang menangani korban-korban kasus pelecehan seksual, keluarga dengan penyakit HIV dan menular lainnya, ektremisme dan bencana alam,” tambahnya.

Menurut Ajeng, secara garis besar konsepnya untuk mendukung Surabaya sebagai Kota Layak Anak. 

“Intinya, apa yang di butuhkan oleh anak bisa di tampung terselesaikan di kelurahan,” paparnya.

Mengenai sanksi bagi pelaku terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, sambung Ajeng, menyesuaikan Undang-undang 35 tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Penanganan korban sesuai UU 35 tahun 2014 mengenai anak dalam situasi darurat. Tidak hanya anak berKTP Surabaya saja, tapi semua anak yang berada di Surabaya. Sangsi kasus pelecahan maka ada UU yang berlaku agar terkena pasal pidana. Sudah masuk dalam mekanisme peraturan yang mengikat,” tandasnya.

Ajeng yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya menambahkan, dengan revisi Perda PPA nomer 2 tahun 2023, setiap kelurahan nanti juga bakal di lengkapi forum aspirasi untuk mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan anak-anak di setiap wilayahnya.

Dari kelurahan dikerucutkan lagi, agar dapat menjangkau persoalan anak di sekitar permukimannya masing-masing. 

“Insya Allah nanti di setiap keluarga di fasilitas forum aspirasi anak Surabaya,” jelasnya.

Upaya ini sebagai langkah pemerintah untuk memastikan seluruh anak-anak di Surabaya mendapat pola pengasuhan yang tepat. 

Baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Konsep ini untuk memastikan anak-anak supaya dapat fasilitas pengasuhan terhadap ibu-ibu, kader dan dinas-dinas terkait,” lanjut Ajeng.

Politisi Gerindra Surabaya ini menyebutkan, di tingkat kelurahan nantinya akan banyak tercipta kampung-kampung yang ramah anak. 

Di kawasan tersebut akan ada point tambahan, seperti sekolah ramah anak. 

“Sekolah ramah anak bertujuan agar tidak ada bullying dalam bentuk nyata maupun online. Termasuk pemberian edukasi kesehatan reproduksi, agar bisa meminimalisir resiko sekaligus mendukung program KB. Termasuk stunting, kesehatan, kehamilan, dan masalah sosial lainnya,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada seluruh warga untuk saling menjaga kampungnya. 

Tujuannya, bisa saling menjaga dan bergotong royong ketika terjadi permasalahan sosial, mulai dari banjir, jalan rusak, kemiskinan, dan sebagainya.

Saat ditemui di rumah dinasnya, Wali Kota Eri mengatakan, dalam mengatasi banjir dan jalan rusak di Surabaya itu bukan hanya tugas Pemerintah Kota (Pemkot). Akan tetapi, mengatasi itu adalah tugas bersama masyarakat Kota Surabaya.

“Saya berharap kepada warga Suroboyo, camat, dan lurah, kalau kampungnya banjir, setiap rumah itu punya kewajiban bikin saluran 60 sentimeter. Tapi yang ada saat ini ada yang kurang dari 60 senti, kemudian banjir, minta pemkot untuk bantu bangun, ya nggak mengedukasi itu,” kata Wali Kota Eri, Senin (27/2).

Jikalau masih ada saluran di perkampung itu lebarnya 10-20 sentimeter, lanjut Wali Kota Eri, maka bisa dibongkar bersama, kemudian pemkot bisa membantu membangun saluran baru menjadi 60 sentimeter. 

“Duitnya dari mana? Ya tidak semua dari APBD, nanti mungkin bisa 30 persen dari warga, 70 persennya dari kita. Dengan cara itu, maka warga akan saling memiliki dan menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Wali Kota Eri menegaskan, jangan sampai warga menggantungkan permasalahan banjir kepada pemerintah sepenuhnya, karena setiap rumah memiliki kewajiban membangun saluran 60 sentimeter. 

Oleh karena itu, setiap membangun rumah di Surabaya diharuskan membuat saluran minimal 30-60 sentimeter.

Ia mengungkapkan, di Surabaya ada 60 persen rumah yang salurannya kurang dari 60 sentimeter. 

Rata-rata, saluran kurang dari 60 sentimeter itu berada di kawasan rumah padat penduduk. 

“Kalau dirobohkan ya nggak mungkin, karena sudah puluhan tahun di situ. Contohnya seperti di kawasan Petemon, satu-satunya jalan ya dibuatkan saluran di tengah jalan,” ungkapnya.

Bukan hanya perkara saluran, Wali Kota Eri juga mengingatkan warga soal akses jalan perkampungan. 

Ketika ada jalan rusak, maka bisa melaporkan kepada pemkot dalam waktu 1x24 jam. 

Melalui siapa saja hal itu disampaikan? Ia menerangkan, itu bisa disampaikan lewat Wargaku, atau Whatsapp grup (WAG) Forum Komunikasi yang di dalamnya terdapat RT, RW, camat, lurah, wali kota, dan kepala dinas.

“Kalau jalannya sudah dibenahi, ketika ada truk yang tonasenya berat jangan sampai boleh masuk. Ayo bareng-bareng jogo kuto iki (bersama menjaga kota ini), jangan sampai ada truk masuk kampung lalu diam saja, meskipun jalannya rusak, yo gak tak dandani (ya nggak saya benahi),” pesannya.

Meskipun akhir-akhir ini masih ada genangan di perkampungan dan beberapa jalan kampung rusak, Wali Kota Eri mengapresiasi warga Surabaya telah melakukan kerja bakti bersama. 

Dengan adanya program Surabaya Bergerak di setiap akhir pekan, Wali Kota Eri ingin warga konsisten menjaga kampungnya, agar tidak terjadi lagi genangan setelah hujan.

“Tolong dijaga kampungnya, jangan sampai hanya pemerintahnya saja yang bekerja. Kalau bangun rumah minimal salurannya 30 sentimeter, kalau kawasan padat penduduk ya 60 sentimeter. Kalau nggak ada saluran, terus mau dibuang ke mana airnya ketika hujan?,” tandasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan sekaligus melepas sebanyak 330 mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai Pemuda Surabaya, Senin (27/2). 

Setelah dilepas, mereka akan langsung berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena ada mahasiswa peserta MSIB yang akan magang di Kota Surabaya. Ia berharap, dengan adanya mahasiswa-mahasiswa magang ini bisa memperkuat pelayanan adminduk di kelurahan-kelurahan karena nantinya mereka akan berkolaborasi dengan jajaran pemkot hingga bulan Juni 2023 mendatang.

“Tentu ini akan memperkuat pelayanan adminduk yang semuanya harus digital mulai Maret. Setahun lalu ikut saya sudah bisa latihan, sekarang pas di 2 tahun kepemimpinan saya, semuanya harus full paperless. Jadi, tidak ada lagi adminduk yang menggunakan kertas,” tegas Wali Kota Eri.

Menurutnya, selama ini memang semuanya sudah menggunakan digital dan sudah tidak pakai kertas lagi. 

Namun, masih ada beberapa bagian yang masih menggunakan kertas, sehingga mulai bulan Maret 2023 dia meminta jajarannya untuk tidak menggunakan kertas dalam hal pelayanan adminduk. 

“Selama ini sudah digital dan full paperless, tapi masih ada yang kertas, makanya nanti full paperless untuk pelayanan adminduk,” katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya mahasiswa magang ini maka jajaran kelurahan tidak akan bekerja sendirian. 

Namun, nanti akan ada tambahan beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan yang luar biasa dari berbagai kampus. 

“Semoga ini bisa berkelanjutan, sehingga ketika mereka ini selesai magang, lalu nanti ada lagi dan ada lagi yang baru,” ujarnya.

Dengan adanya tambahan tenaga ini, maka ke depan pelayanan adminduk di kelurahan itu harus diberi jangka waktu penyelesaiannya seperti yang sudah berjalan di bidang kesehatan, baik di rumah sakit milik pemkot maupun di puskesmas. 

Ia mencontohkan pelayanan akte kematian dan sebagainya, misalnya penyelesaian suratnya itu 10 menit atau lebih, sehingga nanti akan dibuatkan SOP-nya.

“Kalau semuanya sudah digital, pasti bisa, sehingga kita juga bisa memastikan berapa KTP yang sudah terbit dan berapa yang belum terbit, dan kesulitannya apa dan masalahnya di mana, itu bisa cepat diketahui. Insyaallah mulai Maret jangka waktunya penyelesainnya ini akan kita jalankan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan bahwa para mahasiswa ini akan menjalankan program MSIB. 

Sebuah program yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam mengetahui dunia profesi yang nyata dan menciptakan tenaga kerja yang profesional.

“Nah, Dispendukcapil Surabaya ini telah menjadi mitra Kemenristek untuk menjadi lokasi magang sejak Juli 2022,” kata Agus.

Menurutnya, di batch 4 ini ada ribuan mahasiswa yang mendaftar dan yang akan bertugas di Kota Surabaya sebanyak 330 mahasiswa. Mereka akan magang mulai 16 Februari-30 Juni 2023. 

“Setelah dilepaskan Pak Wali, mereka langsung bekerja sambil belajar di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya,” tegasnya.

Benedicta Dyah Aprilia Kagoya, salah satu mahasiswa ITS yang ikut dalam program MSIB ini mengaku awalnya penasaran dengan program ini karena banyak sekali mahasiswa yang mendaftar di program ini. 

Makanya, saat itu dia mencoba mendaftar dan akhirnya diterima. Mahasiswa keturunan Jawa dan Papua ini juga mengakui sangat banyak manfaatnya dalam program ini, di antaranya dapat pengalaman berharga karena terjun langsung ke lapangan, apalagi nantinya akan dapat sertifikat dan juga relasi dari berbagai pihak.

“Yang pasti saya akan mengerahkan semua pikiran, waktu dan juga ilmu yang saya dapatkan untuk berkolaborasi dengan jajaran pemkot dalam membuat inovasi. Berbagai usaha itu akan dicurahkan semuanya untuk membantu melayani masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya masih menunggu arahan teknis KPU Republik Indonesia, terkait kemudahan pelayanan khusus bagi pemilih disabilitas dan ibu hamil pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mungkin ada surat resmi, nanti masuk di surat dinas atau di Peraturan KPU atau petunjuk teknis, tetapi yang pasti akan diturunkan ke kami," kata Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Nafilah Astri, Senin (27/2).

Kini, KPU Surabaya masih menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit), sekaligus menyertakan kolom bagi pemilih disabilitas.

Terdapat enam kolom yang ditandai dengan penomoran. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maskimal kepada para penyandang disabilitas.

"Ada kode satu sampai enam, baik disabilitas yang secara fisik kelihatan, seperti tuna rungu maupun tuna wicara, sudah diakomodir di coklit ini," ujarnya.

Dia menyebut KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota selalu berupaya memberikan kemudahan akses masyarakat, termasuk disabilitas untuk berpartisipasi pada setiap ajang Pemilu.

Hal serupa juga berlaku bagi ibu hamil. Dia mencontohkan pada Pilkada 2020 mekanisme menerapkan protokol ketat untuk menjaga keselamatan masyarakat terjangkit covid-19.

"Saat itu (Pilkada 2020) ibu hamil dan lansia dikhususkan, kemarin di form C6 atau masyarakat menyebutnya undangan itu ada nomor urutnya dan jam pencobolosannya untuk menghindari antrean saat pandemi," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya punya langkah jitu dalam mencegah terjadinya inflasi, dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang ramadan. 

Diantaranya adalah, menggerakkan pasar induk dan pendataan bahan kebutuhan pokok dengan neraca komoditi. 

Pendataan bahan kebutuhan pokok untuk dimasukkan ke dalam neraca komoditi akan dilakukan Bagian Perekonomian dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Dengan adanya neraca komoditi, maka ke depannya akan diketahui, bahan kebutuhan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga. 

“Jadi, sebenarnya kita sudah melakukan pendataan neraca komoditi bahan kebutuhan pokok, yang dibuat oleh PD Pasar Surya dan Bagian Perekonomian. Dengan neraca komoditi itu, akan tahu mana yang akan naik dalam waktu satu atau dua hari, maka harus ada intervensi dari pemerintah,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (27/2).

Dengan neraca komoditi itu, pemkot akan menyiapkan bahan apa saja yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga. 

Misal, pemkot akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, untuk menyiapkan bahan kebutuhan pokok dalam jangka waktu satu bulan atau dalam setahun. 

“Contohnya cabai, dalam satu tahun butuh 1000 ton, maka saya bisa bilang ke kabupaten/kota penghasil cabai, untuk menyiapkan cabai 1000 ton dalam satu tahun. Atau sebulannya butuh 1-100 ton gitu, maka kabupaten/kota itu akan menyiapkan 1-100 ton tadi,” jelasnya.

Dengan cara itu, lanjut Wali Kota Eri, secara otomatis kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, akan menyiapkan kebutuhan pokok selama sebulan atau setahun pertama. 

Sehingga ketika di bulan Mei misalnya ada kenaikan harga, itu tidak berpengaruh ke harga.  

“Maka dari itu, saya minta untuk menyiapkan neraca komoditi. Langkah itu yang akan kita lakukan dan sudah kita hitung jangka panjang,” ujarnya. 

Kemudian jangka pendek mengantisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang ramadan yang kedua, adalah memperkuat Pasar Induk. 

Dengan pasar induk, maka inflasi dapat dicegah. Karena seluruh pedagang di Surabaya diminta untuk kulak bahan kebutuhan pokok di pasar induk. 

Wali Kota Eri menegaskan, harga bahan kebutuhan pokok harus lebih murah dan berkualitas. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan DPRD, maka pasar rakyat, pasar kecil dan sebagainya harus berjalan beriringan dengan pasar pasar induk yang ada di Kota Surabaya. 

“Karena di dalam pasar induk ini kualitasnya juga harus baik, yang kedua harganya harus lebih murah atau sama dengan harga di tempat kulak. Secara otomatis inflasi bisa dikendalikan,” tegasnya. 

Lantas bagaimana ketika bahan kebutuhan pokok di pasar induk mengalami kenaikan harga? Wali Kota Eri menambahkan, maka yang harus diintervensi adalah pasar induknya. 

Misal, kenaikan harga disebabkan bahan bakar minyak (BBM), maka pemerintah akan memberikan intervensi biaya transportasinya. 

“Kalau tidak ada ini (pasar induk) ya bubrah (selesai), insya allah Maret ini sudah harus berjalan, pasar pilihan, pasar tradisional dan pasar masyarakat kulaknya di pasar induk,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya mengadakan Workshop dan Pelatihan Fotografi bagi para pelajar SMP di Convention Hall Siola Surabaya.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemkot kepada para pemenang lomba foto Surabaya Keren Tahun 2022.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang fotografi. Juga, sekaligus untuk menumbuh kembangkan kreativitas peserta.

"Adapun tujuan secara khusus, antara lain mengenalkan pada generasi muda tentang sejarah, bangunan, keberagaman sosial budaya, pembangunan, dan keberagaman kegiatan ekonomi warga Surabaya," kata Mia Santi Dewi, Senin (27/2).

Menurut dia, kegiatan ini sekaligus pula untuk menanamkan gerakan cinta dan bangga Surabaya. 

Juga, untuk menambah khazanah kearsipan kota dari masa ke masa sehingga dapat membangun partisipasi warga dalam memori kolektif bangsa.

"Kota Surabaya terus berkembang pada semua aspek dari mulai sosial budaya, ekonomi, pembangunan dan beragam peristiwa lainnya, maka perlu adanya dokumentasi di dalamnya," katanya.

"Tentunya pengambilan dokumentasi yang memiliki standar, sehingga setiap orang akan bisa mengetahui, memahami tentang hasil foto yang disajikan tentang Surabaya dari masa ke masa," sambungnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya ini juga menjelaskan, pelatihan fotografi dilaksanakan pada Sabtu, 25 Februari 2023, mulai pukul 08.00 - 14.00 WIB. 

Kegiatan ini diikuti sebanyak 21 pelajar jenjang SMP negeri dan swasta di Surabaya. 

"Pada tahap pertama, pelatihan fotografi diisi oleh pemateri dari para akademisi dan praktisi," ujarnya.

Mia menerangkan, akademisi terkait materi pemahaman terhadap nilai sejarah dan kearifan lokal Surabaya, disampaikan oleh Kukuh Yudha Karnanta dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair. 

Sedangkan praktisi terkait materi teori, teknik, dan praktik fotografi, disampaikan oleh Mamuk Ismuntoro dari Founder Matanesia. 

"Mereka (peserta) juga diajari memberikan narasi setiap foto yang sudah di-take," terangnya.

Tak berhenti di sana, Mia juga menyampaikan, bahwa setelah peserta mendapatkan bekal pelatihan di tahap pertama, maka selanjutnya mereka akan mengikuti tahap kedua. 

Kegiatan pada tahap kedua ini berupa praktik yang akan dilaksanakan setiap minggu dengan arahan dan pembimbing yang mumpuni di bidang fotografi.

"Jadi, setelah peserta mendapatkan bekal materi di pelatihan tahap pertama, selanjutnya di bulan Maret akan dilanjutkan kegiatan praktik secara langsung di berbagai lokasi yang sudah ditentukan berdasarkan tema, dan didampingi langsung oleh pembimbing," jelasnya.

Sementara di tahap ketiga, para peserta  akan melakukan praktik fotografi secara mandiri dengan berbagai tema yang ditentukan. 

Oleh karenanya, panitia akan membuatkan link grup whatsapp bagi para peserta agar memudahkan koordinasi dan evaluasi secara rutin.

"Hasil dari kegiatan pelatihan fotografi yaitu para peserta membuat laporan hasil foto kepada sekolah masing-masing," tandasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tepat hari ini, Minggu (26/2), Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan menggandeng Lanudal Juanda sudah memasuki hari ke 6. 

Hingga hari ke 6 itu, Sekolah Kebangsaan angkatan pertama itu diikuti oleh 48 siswa dari jenjang SMP hingga SMA/SMK. 

Setiap hari, puluhan remaja tersebut digembleng layaknya personil TNI agar menjadi pribadi yang lebih disiplin sekaligus mandiri.
 
Mereka harus bangun pagi sekitar pukul 04.30 WIB, lalu shalat jamaah subuh berjamaah, kemudian apel pembinaan fisik, pelatihan PBB (Peraturan Baris Berbaris), dan dilanjutkan dengan persiapan makan bersama dengan rapi dan tertib. 

Setelah itu, biasanya mereka langsung diarahkan menuju ruangan Sekolah Kebangsaan atau penyampaian materi. 

Namun, kali ini mereka tidak langsung menuju ruangan tersebut.
 
Anak-anak hebat ini diajak mengelilingi shelter hingga hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut. 

Di tempat-tempat terbatas itu, mereka diperkenalkan dengan helikopter hingga pesawat kebanggaan TNI AL. 

Awalnya, mereka diajak ke Shelter Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, di Heli NBell 412. 

Di tempat tersebut, mereka diperkenalkan tentang helikopter sembari diberi motivasi oleh Kapten Rangga Birawa.
 
Bahkan, sejumlah siswa juga berkesempatan naik dan duduk di balik kemudi helikopter itu. 

Di dalam helikopter itu, mereka juga diperkenalkan beberapa tombol untuk mengendalikan helikopter. Mereka terlihat sangat senang. 

“Ini baru pertama kali bagi saya langsung duduk di kuris kemudi helikopter. Tentu sangat senang dan tidak pernah menyangka ikut Sekolah Kebangsaan ini sampai bisa seperti ini,” kata Muhammad Hidayah ketika duduk di kursi kemudi helikopter itu, Senin (27/2).
 
Selanjutnya, mereka diajak ke Shelter Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Puspenerbal di Heli As565 Mba Panther, lalu ke Shelter Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal pesawat Casa NC212. 

Setelah itu, mereka diajak ke hanggar Lanudal Juanda, dilanjutkan ke Shelter Udara 800 Wing Udara 2 Puspenerbal di pesawat CN235 MPA, lalu ke Shelter Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal di pesawat Bonanza dan Piper Archer.
 
Setelah itu, mereka menuju ruangan Sekolah Kebangsaan untuk menerima materi. Berbagai materi wawasan kebangsaan hingga materi meraih kesuksesan juga sudah disampaikan kepada mereka untuk membentuk karakter dan kepribadian mereka. 

Berbagai peraturan baris berbaris juga sudah dilatihkan kepada mereka setiap waktu, sehingga perlahan mereka mulai disiplin mengatur waktu. 

Berbagai kegiatan mereka ini ditutup dengan apel malam sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah itu, mereka baru bisa beristirahat.
 
“Jadi, di Sekolah Kebangsaan ini, mereka dididik oleh pelatih dari Lanudal Juanda untuk membekali mental dan kedisiplinan, serta kemandirian. Tentu itu nanti akan menunjang wawasan mereka terutama terkait dengan nasionalismenya," kata Pasops Lanudal Juanda Mayor laut (P) Iwan Purwanto saat meninjau baris berbaris anak-anak hebat Surabaya itu.
 
Menurutnya, setelah anak-anak hebat ini lulus dari Sekolah Kebangsaan di tempatnya, berdasarkan keterangan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mereka ini akan dijadikan duta bagi sekolah dan lingkungannya. Harapannya, mereka bisa menularkan terkait kedisiplinan dan rasa nasionalisme pada lingkungan sekitarnya.
 
“Ke depan, Sekolah Kebangsaan ini akan terus dilanjutkan dan rencananya tidak hanya diikuti oleh kalangan pelajar saja, tapi juga melibatkan para pegawai di instansi Pemkot Surabaya,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya berupaya meningkatkan akurasi data penduduknya. 

Makanya, warga yang sudah pindah keluar kota tapi masih tercatat warga Surabaya diminta segera melaporkan ke kelurahan atau kecamatan setempat. 

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan setelah memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/7256/SJ tanggal 27 Desember 2021 tentang Pindah Datang Penduduk, maka diminta agar ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 harus dilaksanakan dengan baik. 

Hal itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) dimana peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

"Lalu Pasal 14 ayat (1) dalam hal terjadinya perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. Kemudian, Pasal 15 ayat (1) penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah," kata Agus Imam Sonhaji, Senin (27/2).

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya memandang penting ketentuan tersebut karena sebagaimana diatur juga pada pasal 101 pada huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen. 

Menurutnya, penggunaan NIK yang di dalamnya terdapat informasi nama dan alamat penduduk, sangat tepat untuk menjaga ketepatan sasaran program-program intervensi Pemkot Surabaya, termasuk program bansosnya. 

"Bahkan, persoalan ini juga menjadi perhatian Wali Kota Surabaya beserta jajarannya," tegasnya. 

Nah, untuk menjamin keakuratan data penduduk tersebut, Pemkot Surabaya melalui jajarannya di kelurahan telah melakukan pengecekan keberadaan data penduduk Surabaya di akhir tahun 2022 melalui aplikasi Cek-in Warga. 

Hasilnya, didapatkan data kependudukan bahwa data Penduduk ber-KTP-el Kota Surabaya (de jure), namun secara de facto sudah pindah keluar kota, tetapi belum pernah melaporkan kepindahannya secara administratif. 

"Mencermati temuan data tersebut, Pemkot Surabaya memberikan waktu selama 30 hari ke depan sejak 27 Februari nanti kepada penduduk yang dirinya termasuk kategori temuan sudah pindah keluar kota atau tidak diketahui keberadaannya, dengan status alamat tetap di Surabaya untuk melaporkan alamat eksisting domisili," kata dia. 

Agus menjelaskan, laporan tersebut dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan di kelurahan atau kecamatan, supaya dibantu diterbitkan Surat Keterangan Pindah (SKP)-WNI dari Dispendukcapil Surabaya ke Dispendukcapil Kota/Kabupaten alamat eksisting domisili. 

Apabila penduduk yang data de facto dan de yure nya tidak sesuai tersebut sampai dengan 30 hari ke depan tidak segera melaporkan posisi alamat tempat dirinya yang terkini, maka data kependudukannya akan diajukan ke kemendagri guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan. 

"Selanjutnya, Pemkot Surabaya tidak akan menggunakan data penduduk yang diketahui tidak sesuai antara kondisi riel/faktual (de facto) dengan data administratifnya (de yure) ketika menjalankan program-program intervensinya," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan apabila penduduk tersebut ingin meng-klarifikasi keberadaan-nya atau domisili eksisting setelah masa 30 hari ke depan, maka dapat datang ke kantor layanan adminduk di kelurahan atau kecamatan guna dibantu untuk meng-up date alamat terkini melalui proses pindah ke alamat domisili-nya tersebut. 

"Jadi, silahkan melaporkan sebelum 30 hari ke depan," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut hangat kedatangan perwakilan dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) yang didampingi oleh jajaran PSSI, Sabtu (25/2). 

Kedatangan FIFA kali ini adalah kembali melakukan pengecekan secara langsung, terkait kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang akan digunakan untuk pagelaran Piala Dunia U-20 2023. 

Sebelum berkeliling melakukan pengecekan, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya terlebih dahulu menyampaikan sejumlah pemaparan mengenai kesiapan lapangan beserta fasilitas di Stadion GBT. 

Pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan yang dilakukan oleh perwakilan Kementerian PUPR, PT. PLN (Persero) dan Telkom Indonesia. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan bahwa FIFA secara rutin akan mengecek progres (kemajuan) dari perbaikan-perbaikan di masing-masing venue yang ada di enam lokasi di Indonesia. Salah satunya adalah Stadion GBT yang berada di Kota Surabaya.

“Hari ini mulai datang di Surabaya dan akan berkonsentrasi di GBT. Intinya mereka ingin mendengar progres yang sudah dicapai oleh tim di venue Kota Surabaya,” kata Wiwiek, Senin (27/2).

Wiwiek menjelaskan, pemaparan dan pengecekan Stadion GBT dimulai dari ruang lingkup pekerjaan atau perbaikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. 

Yaitu, akan diselesaikan sampai dengan Maret 2023. Baik bersifat fisik maupun yang procurement atau pengadaan.

“Mulai dari progres yang dijalankan oleh PUPR running well (berjalan dengan baik) sampai nanti batas waktunya adalah di Maret 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan dari kesiapan PT. PLN (Persero) adalah sedang tahapan proses instalasi. Seperti, menginstal untuk main suplay power atau menginstal jaringan pada suplai PLN. 

“Serta, mengerjakan untuk backup. Tadi juga disampaikan, baik yang ada di main stadium maupun yang ada di lapangan A, B, C dan sebagainya,” jelasnya.

Di sisi lain, Wiwiek mengaku bahwa Telkom Indonesia juga telah menyiapkan jaringan internet dengan menyiapkan 10 GB (gigabyte) di area Stadion GBT. 

“Awalnya kami meminta 1,5 GB tapi mereka sudah bisa menyiapkan angka 10 GB. Saat ini mereka proses menarik jaringan-jaringan,” ungkapnya. 

Berikutnya, Pemkot Surabaya juga  memberikan paparan mengenai Evacuation Plan (rencana evakuasi). 

Hasilnya, FIFA melihat bahwa rencana evakuasi tersebut sudah dalam posisi yang aman. 

Artinya, proses evakuasi yang digagas oleh Pemkot Surabaya telah sesuai standar keamanan.

“Jadi ada skenario yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya, khususnya untuk menangkal akibat dari timbulan-timbulan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya. 

Lebih lanjut, Wiwiek menambahkan, pihaknya bersama FIFA juga telah membahas tentang city dressing (membalut kota). 

Yakni upaya dalam mempromosikan Kota Surabaya terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023. 

“Tadi di small meeting (pertemuan kecil) kami dengan Indonesia FIFA U-20 World Cup Organizing Committee (INAFOC) maupun Internal Locus Of Control (LOC), ada beberapa diskusi yang bisa kami kembangkan terkait dengan bagaimana promosi ini bisa segera untuk dilaksanakan. Jadi ada beberapa konsep yang sedang kami mintakan approval (persetujuan) kepada FIFA melalui INAFOC dan LOC,” imbuhnya.

Meski begitu, Wiwiek memastikan bahwa pihaknya akan terus berkonsultasi dan berdiskusi bersama FIFA, khususnya menjelang pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Kota Surabaya. 

“Pastinya dalam pekerjaan kita ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, ketika FIFA stay (tinggal) di Surabaya sekian hari, artinya ada ruang yang bisa kita gunakan. Ada ruang diskusi yang bisa kita manfaatkan,” pungkasnya.

Minggu, 26 Februari 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hingga saat ini, Polsek Pelabuhan Benoa, masih menangani kasus dugaan pengeroyokan terhadap tamu dan manajer di Restoran Bali Ocean Feast di Kawasan Pelabuhan Benoa. 

Meski BF (WN China) sudah ditetapkan tersangka, namun banyak yang belum tahu jika pengeroyokan tersebut dipicu kata-kata tak pantas untuk dilontarkan terhadap seorang perempuan.

Tak terima kakaknya dihina dengan perkataan tak pantas, BF emosi dan mengeroyok HK serta JL alias AW. 

HK berada di restoran tersebut karena undangan JL (manajer resto) dalam acara grand opening Restoran Bali Ocean Feast, Senin (30/1) lalu. 

"Sekarang siapa yang tidak sakit hati kalau kakak atau adik, apalagi seorang perempuan dikatai kasar seperti itu ? Lalu disuruh minta maaf, tapi tidak mau. Karena tidak mau minta maaf, BF marah dan memukul HK. Pada saat terjadi keributan, JL melihat temannya HK berkelahi. JL keluar untuk melindungi HK hingga terkena pukulan,” ungkap E A Siregar, penasehat hukum dari BX, Minggu (26/2).

Dijelaskan Siregar, sebelum terjadi keributan, HK dan beberapa temannya datang ke restoran sudah dalam keadaan mabuk atau sudah dalam pengaruh minuman keras. 

Tak lama berselang datang juga lima orang wisatawan WNA, terdiri dari dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Satu dari tiga perempuan itu berinisial BX.

Sementara satu dari dua laki-laki adalah BF yang merupakan adik dari BX. Kelima orang itu datang untuk makan di restoran baru tersebut. 

Baru saja tiba, HK menghampiri BX dan berjabat tangan dalam kondisi mabuk bertujuan untuk berkenalan. 

Anehnya, HK menggenggam tangan BX yang baru dikenalnya itu erat-erat berkali-kali sambil mengatai BX sebagai lo*te yang bisa dia beli.

Selain itu, banyak kata-kata yang merendahkan martabat BX, tapi BX diam saja. 

BX tidak mengerti maksud HK seperti itu dan saat itu tidak mendengar kata kasar itu karena suara musik yang keras.

"Dia kenalan dan jabat tangan sebanyak tiga kali. Pada saat itu dia bilang BX sebagai “ayam”. “Ayam” konotasinya dalam bahasa Mandarin artinya lo*te. HK juga bilang kalo BX itu manusia yang bisa dia beli. Kata “ayam” itu sama saja menghina BX sebagai pecun. Di KBBI tidak ada kata pecun. Namun Pecun itu artinya lo*te atau wanita tunasusila," sambungnya.

BF yang melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, lalu menghampiri HK untuk menyuruh HK minta maaf kepada kakaknya, namun HK tidak mau meminta maaf malah semakin berkata kasar. 

Setelah kejadian itu, BX dan rombongannya pulang karena khawatir akan terjadi keributan. 

Saat berada di dalam mobil tiba-tiba BX menangis dan menceritakan kejadian itu ke adiknya BF, bahwa dirinya dikatai lo*te dan bisa dibeli oleh orang yang baru dikenalnya yaitu HK.

Merasa kakak perempuannya tersakiti oleh perkataan HK itu, BF kembali lagi ke restoran hendak menemui HK agar meminta maaf kembali kepada BX. 

Sampai di depan restoran, BF turun dari mobil langsung menghampiri HK untuk minta maaf atas kesalahannya. Sayangnya HK tidak mau minta maaf dan memaki-maki BF dan BX.

Sebelum akhirnya BF dilaporkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, kedua belah pihak berdamai secara lisan langsung di Restoran Bali Ocean Feast. 

BF tak menyangka dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiyaan dan pengerusakan. Mengetahui dirinya dilaporkan ke Polisi oleh HK dan JL, BX melaporkan HK juga ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa atas dugaan pelecehan dan penghinaan.

"Mereka sudah sempat jabatan tangan tanda damai di malam kejadian. Pada saat itu JL bilang dia yang mendamaikan mereka. Tiba-tiba JL melalui Kakaknya RA melaporkan kejadian karena merasa kena pukul dan langsung berhenti kerja di Restoran Bali Ocean Feast tanpa alasan yang jelas," pungkas Siregar.

Sebelumnya, atas kejadian pengeroyokan itu, kakak dari JL, RA membuat laporan ke Polsek Pelabuhan Benoa. 

Dalam laporan dengan nomor Dumas/04/11/2023/Bali/Resta Dps/Sek. Kwsn Pel.Benoa RA melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive