Babinsa Peduli Warga Terdampak Banjir di Desa Menganti

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur bersinergi membagikan bantuan terhadap warga terdampak banjir.

Banjir itu, diakibatkan curah hujan yang terjadi di Lamongan selama beberapa hari. Akibatnya, warga dipindahkan ke lokasi pengungsian yang sudah disediakan.

“Kurang lebih, ada 100 rumah warga yang terdampak banjir di Desa Menganti,” ujar Pj Danramil Glagah, Lettu Inf Sugeng. Selasa (28/02/2023) siang.

Sugeng menambahkan, bantuan yang disalurkan itu ditujukan agar bisa mengurangi beban warga terdampak banjir. Tentunya, bantuan itu berupa sembako dan pakaian layak pakai.

“Setidaknya, bantuan ini bisa meringankan beban warga yang saat ini berada di tempat pengungsian,” bebernya.

Read More

Tingkatkan Literasi pada Anak, Pemkot Surabaya Mengajak 1000 Bunda Paud untuk Mendongeng

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya menggelar talkshow Mendongeng dan Menulis Bersama 1000 Bunda Paud, di Gedung Empier Palace, Senin (27/2). 

Tujuan digelarnya acara ini, adalah untuk meningkatkan tumbuh kembang dan menstimulasi bahasa pada anak-anak. 

Dalam acara tersebut, turut menghadirkan narasumber, diantaranya Bunda Literasi Surabaya, Rini Indriyani, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Kukuh Yudha Karnanta, Hypnotic Story Teller, Kartikanita Widyasari, dan Penulis Buku Anak dari Ideokids, Solikhatul Fatonah Kurniawati. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, dongeng merupakan salah satu kegiatan penting untuk anak. 

Selain bermanfaat positif pada pertumbuhan anak, dongeng juga bisa membantu pengembangan moral, sensorik kognitif, melatih empati, menumbuhkan kreativitas, imajinasi dan memperkuat ikatan sosial dan keluarga. 

“Dengan acara ini kami berharap, mendongeng bisa menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk mendukung tumbuh kembang anak, terutama dalam menstimulasi keterampilan bahasa dan sebagainya,” kata Mia.

Selain itu, Mia berharap mendongeng bisa menjadi salah satu cara yang menyenangkan dalam mendukung tumbuh kembang anak. 

Selain itu, juga bisa dijadikan media sekaligus meningkatkan minat literasi pada anak-anak di Kota Surabaya. 

Mia menambahkan, dalam talks show kali ini juga mengajak para Bunda Paud untuk membuat video dan menulis dongeng, untuk mendorong serta meningkatkan kreativitas berliterasi. 

"Dari 1000 Bunda Paud yang mengirimkan karyanya, akan diambil 50 karya terbaik. Kemudian tulisan dongeng akan kami jadikan buku, kemudian yang video, akan dikompilasikan menjadi satu," ujarnya. 

Sebelum ribuan Bunda Paud yang hadir mengirimkan karya tulis dan video dongeng, Bunda Literasi Surabaya, Rini Indriyani membeberkan tips jitu berliterasi. 

Menurut Rini, setiap orang memiliki kemampuan dasar untuk berliterasi. 

“Semua orang itu sebenarnya punya potensi untuk berliterasi, hanya saja tinggal bagaimana kita itu bisa mengembangkan, dan memanajemen kemampuan dasar itu untuk bisa lebih maksimal,” beber Rini. 

Ketika kemampuan literasi itu dilatih, Rini melanjutkan, maka secara otomatis akan memiliki kemampuan mendongeng yang baik. 

Bahkan, ia menyebutkan, kemampuan berliterasi itu juga dimiliki setiap orang sejak berada dalam kandungan. 

Oleh karena itu, ia meminta kepada setiap orang tua untuk tidak lupa berliterasi, walaupun anak masih berada di dalam kandungan. 

Dengan berliterasi, secara otomatis akan melatih motorik anak sejak dini. 

“Makanya kenapa ibu hamil harus mendengarkan Al-Quran bagi yang muslim, atau mendengarkan mozaik, sehingga motoriknya terasah. Karena memang pada usia bulan tertentu, bayi di dalam kandungan itu sudah bisa mendengar apa yang kita cerita atau baca,” tutur Rini

Di samping itu, Hypnotic Story Teller, Kartikanita Widyasari menjelaskan, sebelum mendongeng harus bisa memahami diri sendiri dan alur cerita. 

Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dari dongeng itu tersampaikan pada anak-anak. 

“Jadi mendongeng itu sebenarnya mudah, seperti kita bercerita dengan teman sebaya. Namun dengan semangat dan ekspresi yang berbeda, menyesuaikan yang disukai oleh anak-anak,” jelas Kartikanita.

Yang paling penting, Kartikanita menambahkan, adalah memperhatikan materi dan cara penyampaian dongeng dengan cara kreatif. 

Tujuannya, agar penonton tidak merasa bosan, dan pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak. 

“Sebisa mungkin para bunda ketika mendongeng itu menjiwai agar natural,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bangun Sinergi Bareng Forum Zakat, Tuntaskan Kemiskinan dan Pengangguran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membangun kolaborasi bersama Forum Zakat (FOZ) Jawa Timur dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

Langkah itu diawali dengan audiensi dan diskusi bersama di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Senin (27/2).

Audiensi bersama ini dipimpin langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Sementara FOZ Jatim, diikuti oleh ketua bersama para pengurus dan perwakilan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tergabung di dalamnya.

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya tak bisa bekerja sendiri dalam menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran. Karenanya, ia meyakini, dengan sinergi bersama seluruh pihak, maka persoalan itu bisa diselesaikan.

"Sehingga dengan hadirnya FOZ Jatim, saya yakin bisa menambah kekuatan dalam menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, selama ini pemkot tak hanya mengandalkan APBD Surabaya. 

Namun, upaya itu juga dilakukan oleh BAZNAS Surabaya melalui zakat yang dihimpun dari ASN (Aparatur Sipil Negara) pemkot.

"Di Surabaya, ASN kami gerakkan hatinya, sehingga mereka bayar zakat di awal bulan 2,5 persen bagi yang Islam dan Kristen per 10. Dan zakat itu yang digunakan kembali untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran dan macam-macam," ungkapnya.

Tak hanya untuk menyelesaikan pengangguran dan kemiskinan, namun zakat yang dihimpun BAZNAS dari ASN juga digunakan pada bidang pendidikan hingga persoalan sosial lainnya. 

Misalnya, untuk menebus ijazah pelajar SMA sederajat hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan pembangunan jamban.

Dalam audiensi itu, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya siap bersinergi dengan FOZ. 

Bahkan, pihaknya juga siap berbagi data warga miskin dengan FOZ agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

"Harapan saya FOZ Jatim bisa connect dengan pemerintah kota. Sehingga ada persamaan data dan ke depannya (berbagai persoalan) bisa terjawab," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Zakat (FOZ) Jatim, Kholaf Hibatulloh menyampaikan, bahwa ada sebanyak 61 lembaga zakat yang tergabung dalam FOZ Jawa Timur. 

Dari jumlah tersebut, ada yang berskala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

"Nah, 33 nya (lembaga zakat) itu di Kota Surabaya. Sehingga secara penyaluran juga besarnya di Surabaya," kata Kholaf Hibatulloh.

Ia juga menerangkan, bahwa lembaga zakat yang tergabung dalam FOZ Jatim ini bergerak di lima sektor. 

Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, lingkungan dan sosial kemanusiaan.

"Yang paling terasa kemarin waktu Covid-19, kita ada sekitar 9000 anak yatim itu dikolaborasikan bersama. Penyalurannya juga cukup besar di Surabaya," kata Kholaf.

Maka dari itu, Kholaf menyatakan, bahwa FOZ Jatim siap mendukung dan berkolaborasi bersama pemkot dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. 

Termasuk di dalam membantu masyarakat agar memiliki rumah layak huni. 

"Layak huni tentu tidak hanya fisiknya, tetapi juga bagaimana orang di dalamnya. Sehingga program ini (diharapkan) bisa sustain untuk kita kolaborasikan," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Libatkan FAS dalam Forum PD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya menggelar Forum Perangkat Daerah (PD), Senin (27/2). 

Forum yang digelar di kantor DP3A-PPKB, Jalan Kedungsari No.18 itu, turut melibatkan Forum Anak Surabaya (FAS).

Sekretaris Dinas DP3A-PPKB Kota Surabaya, Maulisa Nusiara mengungkapkan, alasan melibatkan FAS di dalam Forum PD kali ini adalah untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak. 

Di dalam forum tersebut, ia menyebutkan, perwakilan dari FAS menyampaikan berbagai hal yang berikatan dengan layak anak. 

“Diantaranya yang disampaikan mengenai hak sipil dan kebebasan, soal lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif seperti tekanan yang diterima oleh anak dari orang tua,” sebut Maulisa.

Selain itu, lanjut Maulisa, FAS juga menyampaikan soal kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Surabaya. Maulisa menerangkan, mengenai kesehatan dan kesejahteraan anak, di Surabaya memiliki 63 puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan serta psikolog yang siap memberikan pendampingan. 

Dengan adanya pelayanan itu, anak yang mengalami masalah di dalam keluarga, lingkungan atau akibat perilaku diri sendiri bisa berkonsultasi secara langsung. 

“Di sana (puskesmas) semua ada, ketika ada masalah mereka bisa berkonsultasi,” jelas Maulisa. 

Tak hanya itu, di kesempatan ini FAS juga menyampaikan soal fasilitas pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan ruang berbudaya untuk anak di Surabaya. 

Maulisa menerangkan, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan lain sebagainya. 

Maulisa mengungkapkan, dari segi fasilitas pemkot juga memberikan fasilitas itu kepada anak-anak disabilitas hingga yang ada di dalam panti asuhan. 

“Kemudian, kami juga memberikan perlindungan dari kasus pornogafi dan pelecehan seksual pada anak. Semua PD hingga saat ini masih berjuang menangani permasalahan anak,” ungkapnya. 

Menurutnya, kota besar seperti Surabaya tidak dapat menghindari adanya fenomena pelecehan seksual pada anak. 

Namun, bukan berarti pemkot diam saja, dalam mengatasi fenomena itu, jajaran PD terus berupaya memberikan edukasi dan pendampingan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. 

Maulisa menambahkan, dalam mengatasi permasalahan pelecehan atau kekerasan terhadap anak sebisa mungkin selesai dalam waktu 1x24 jam. 

"Itu merupakan fenomena yang terjadi di kota besar, tetapi bagaimana caranya kita mengelola kemudian menyelesaikan masalah itu dengan integrasi dan stakeholder, secepat mungkin. Bahkan, dari kementerian dan pemerintah pusat juga memberikan atensi itu," tambahnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Eri Cahyadi, Maulisa berharap, dengan adanya pendampingan tersebut, anak-anak di Surabaya ke depannya akan menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. 

Kelak akan melanjutkan sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan khususnya di Kota Surabaya. 

“Saya harap anak-anak Surabaya bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak di kota lain di Indonesia. Selain menjadi anak yang sehat secara fisik, juga sehat lingkungan dan cara berpikirnya,” harapnya. 

Sementara itu, Fasilitator Forum Anak Surabaya (FAS) Zora Calista mengatakan, dengan adanya Forum PD maka bisa berkontribusi membangun kota, terutama menyuarakan hak anak. 

Zora melanjutkan, setiap ada forum diskusi seperti ini, bisa melibatkan FAS, demi terwujudnya Surabaya Kota Layak Anak. 

“Dengan seperti ini kami harap PD terkait juga bisa menerima dan mengimplementasikan hasil diskusi, bukan hanya sekadar dihadirkan, tapi usulan kami juga bisa untuk menyelesaikan masalah,” harap Zora. 

Zora berharap, pelayanan untuk anak di Surabaya semakin baik dan bisa menjadi kota yang benar-benar layak untuk anak-anak. 

“Kami berharap bukan hanya ada zero case soal masalah anak, akan tetapi juga program perlindungan perempuan dan anak bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

Read More

Pemukulan Dipicu Perkataan Tak Senonoh di Restoran Bali Ocean Feast Berakhir Damai

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus pemukulan yang diduga pemicuanya perlakuan tidak senonoh dari pelapor di Restoran Bali Ocean Feast Kawasan Pelabuhan Benoa, Senin (30/1/), berujung damai.

Kasus yang ditangani Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, berakhir damai setelah terjadi mediasi antara pelapor dan terlapor di mako polisi sejak pukul 14.30 WITA, Senin (27/2) malam.

Petugas kepolisian melalui pendekatan restorative justice (RJ) menjembatani kedua belah pihak yang berperkara yakni BF dengan HK dan JL untuk berdamai meski sempat alot. 

Mereka akhirnya bersepakat damai untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum dan tidak ada lagi permusuhan di belakang hari.

"Semalam kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai setelah dilakukan mediasi dengan dijembatani kepolisian melalui pendekatan restorative justice," ujar E A Siregar, kuasa hukum BF, Selasa (28/2).

Lanjut Siregar, dalam pertemuan tersebut ada beberapa butir kesepakatan yang akhirnya membuat semua pihak menjadi saling memaafkan dan tidak ingin proses tersebut sampai ke ranah persidangan.

"Dengan sudah mencabut seluruh laporan ini, kami meminta pihak kepolisian untuk memberhentikan perkara tersebut. Karena para pihak sepakat untuk berdamai. Tadi malam juga langsung ditandatangani surat pernyataan oleh keduanya," sambungnya.

Dalam perdamaian itu, keduanya sudah merasa cukup dengan poin-poin yang tercantum dalam mediasi dan telah saling dimengerti oleh masing-masing pihak yang sedang berperkara.

"Jadi, sejak ditandatangani perjanjian tersebut, tidak ada lagi yang namanya musuh-musuhan, singgung-singgungan dan merasa dirugikan," tandas Siregar.

Sekadar diketahui, pemukulan yang dilakukan oleh BF terhadap HK dan JL ini bermula dari dugaan lontaran perkataan yang tidak sepantasnya dilakukan HK terhadap BX. 

Merasa emosi karena kakaknya, BX, dikatai ucapan tak pantas, BF kalap dan menghajar HK. Akibat perkelahian itu, JL terkena pukulan. HK pun melaporkan kasus tersebut melalui Laporan Polisi LP-B/1/II/2023/Polsek Kws Pelabuhan Benoa.

Read More

Dua Tahun Eri Cahyadi Pimpin Surabaya, Pengamat: Mampu Melebihi Ekspektasi Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya, sejak dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. 

Selama dua tahun memimpin, telah banyak menorehkan keberhasilan, seperti dalam pemenuhan hak dasar kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam menuturkan, Eri Cahyadi telah berhasil menjadi sosok wali kota ideal, sesuai yang diinginkan masyarakat Surabaya. 

Untuk itu, Wali Kota Eri telah berhasil memenuhi sebagian besar ekspektasi masyarakat Surabaya.

"Menurut saya kepemimpinan Pak Eri Cahyadi sudah sangat bagus. Sudah bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, dimana awal-awal dilantik ekspektasinya sangat tinggi. Pak Eri Cahyadi digadang-gadang kepemimpinannya bisa seperti Bu Risma. Dan menurut saya, Pak Eri Cahyadi bisa mewujudkannya," jelas Surokim, Senin (27/2).

Dia mengatakan, contoh ekspektasi masyarakat dalam layanan pemenuhan hak dasar menyangkut kesehatan, pendidikan dan gizi pemkot sudah bekerja keras dan sudah di atas ekspektasi.

Penyediaan layanan hak dasar tersebut mampu melahirkan banyak inovasi.

"Memang Covid-19 akhirnya ikut andil di dalam mempengaruhi capaian program-program, sehingga pada beberapa sektor belum terlihat maksimal. Khususnya dalam penyediaan lapangan usaha dan permodalan usaha kecil menengah. Tapi itu juga dihadapi daerah lain," katanya.

Upaya Pemkot Surabaya menekan angka stunting dan menyediaan makanan tambahan untuk manula, lanjutnya, telah berhasil memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa pemerintah kota ada dan tidak alpa membersamai dan menyejahterakan masyarakat kota.

"Menurut saya capaian-capaian tersebut sudah lebih dari cukup," ungkapnya.

Terwujudnya eksepektasi ini, kata Surokim, terkonfirmasi dari hasil survei yang dilakukan SSC per Januari 2023 lalu. 

Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan kepuasan publik Surabaya terhadap kinerja wali kota Surabaya sebesar 79,6 persen, dan wakil wali kota Surabaya sebesar 73,3 persen.

Sementara yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja wali kota sebesar 13,4 persen, dan wakil wali kota 19,7 persen. 

"Paling tidak itu sudah bisa mengambarkan bagaimana kinerja keduanya dalam memimpin Surabaya," katanya.

Ditanya apa keduanya sudah melaksanakan janji-janjinya selama kampanye, kata Surokim, yang menjawab sudah 68 persen,dan yang menjawab belum 25,4 persen. 

Adapun yang menjawab perkembangan Kota Surabaya selama di pimpin Eri-Armuji yang menjawab semakin baik 61,8 persen dan semakin buruk 4,2 persen dan yang menjawab sama saja 30,8 persen. 

"Jika melihat hasil survei ini, saya pikir wali kota dan wakil wali kota sudah bagus hingga saat ini. Tantangan ke depan menurut saya kian berat terutama dalam mempertahankan Surabaya hijau, dan peningkatan pelayanan hak dasar warga kota khususnya kesehatan, pendidikan dan lapangan usaha," pungkasnya.

Read More

Pimpinan Dewan Desak Pemkot Surabaya Segera Definitifkan Dua Jabatan Direksi PD Pasar Surya

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera mendefinitifkan posisi direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang saat ini telah berakhir masa jabatannya.

Dua jabatan di PD Pasar Surya tersebut yakni Direktur Keuangan yang saat ini diperpanjang.

Sedangkan Direktur Pembinaan Pedagang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

"Harapan kami, ini tidak berjalan begitu lama. Segera dipikirkan pejabat yang lebih definitif, supaya mereka bisa bekerja secara maksimal dan fokus, tidak rangkap jabatan," jelas Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, Senin (27/2).

Desakan tersebut kata AH Thony agar dapat menciptakan sistem pengelolaan pasar tradisional yang bisa diharapkan.

Selain itu, sangat penting dilakukan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terutama sektor perekonomian menengah kebawah.

"Meskipun telah berhasil melalui tantangan dimasa covid  dihadapkan pada utang pajak yang luar biasa PD Pasar masih melaju sampai sekarang. Ini yang harus kami apresiasi," pungkasnya 

Read More

Jadi Contoh Perekat Toleransi, Wali Kota Eri Buka Festival Anak Milenial Bertemakan Keragaman Budaya di SMP Khadijah 2 Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka Festival Anak Milenial yang digagas oleh SMP Khadijah 2, di Jalan Darmo Permai Selatan V no 61-63, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, Senin (27/2). 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba Muslim Milenial Competition (MMC) 2023 bagi tingkat SD, yang merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Festival Anak Milenial.

Karenanya, Wali Kota Eri mengaku bangga dengan kreatifitas yang diusung oleh para pelajar di SMP Khadijah 2 Kota Surabaya. 

Sebab, dengan mengusung tema “Keragaman Budaya Surabaya”, para pelajar SMP Khadijah 2 turut  memerekat upaya toleransi di lingkungan masyarakat.

Hal ini dicontohkan dengan beberapa tenant bazar yang mengusung budaya  dan wisata melalui perkampungan di Kota Pahlawan, salah satunya adalah Kampung Wisata Ketandan. 

Selain itu, terdapat kolaborasi dalam menjalin hubungan baik antara warga di lingkungan sekolah dengan masyarakat, bahwa siswa dilatih untuk lebih berani dalam bersosialisasi. 

“Saya bangga betul dengan SMP Khadijah 2 Kota Surabaya mengadakan acara seperti ini, bisa dijadikan contoh. Sehingga, anak-anak sejak usia dini sudah berinteraksi dengan masyarakat, sudah melakukan hal positif. Tadi saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Yusuf Masruh) untuk melakukan hal yang sama untuk yang (sekolah) muslim dan non muslim, agar kita sadar bahwa Surabaya adalah kota yang penuh toleransi,” kata Wali Kota Eri.

Sebab, menurutnya, anak-anak di Kota Surabaya harus ditanamkan pendidikan keagamaan dan rasa toleransi sejak usia dini. 

Dengan dilandasi oleh dua aspek tersebut, Wali Kota Eri meyakini bahwa anak-anak di Kota Surabaya bisa terhindar dari kenakalan remaja, salah pergaulan, maupun tindakan kekerasan lainnya

“Ketika dilandasi dengan agama yang kuat, agama apapun itu akan menjadi anak yang memiliki akhlak yang bagus. Sejak awal harus sudah ditanamkan, orang tua, guru, dan lingkungan masyarakatnya sayang, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap, melalui Festival Anak Milenial yang diusung oleh SMP Khadijah 2 Kota Surabaya itu, dapat memupuk jiwa-jiwa kepemimpinan yang berlandaskan pendidikan keagamaan dan rasa toleransi. 

“Juga diadakan lomba Tahfidz Quran dan Kaligrafi, ini menunjukkan bahwa anak di Surabaya khususnya acara di SMP Khadijah 2 ini memiliki talenta yang luar biasa. Itu yang akan kita jaga terus dan jiwa-jiwa yang dimiliki anak-anak ini, kelak mereka akan menjadi pemimpin yang memiliki akhlak yang baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Khadijah Kota Surabaya, Prof. M. Ridlwan Nasir mengatakan, berkaitan dengan tema yang diusung oleh SMP Khadijah 2 Kota Surabaya dalam Festival Anak Milenial, diharapkan agar para siswa-siswi bisa belajar mencintai ragam budaya lokal yang ada di Kota Pahlawan.

“Karena budaya lokal merupakan modal untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kedepannya, yaitu bagaimana mengembangkan bakat dan mencintai budaya kita,” kata Prof M. Ridlwan Nasir.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi langkah Wali Kota Eri yang ingin mereplikasi gelaran Festival Anak Milenial sebagai contoh bagi sekolah SD maupun SMP negeri dan swasta di Kota Surabaya.

“Makanya tadi disampaikan Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) bahwa tidak hanya yang Agama Islam, tetapi juga selain Islam juga akan mengadakan yang seperti itu. Sehingga kehidupan antar umat beragama dan toleransi bisa tetap kuat karena itu sangat penting,” ujarnya. 

Meski begitu, ia memastikan bahwa kegiatan Festival Anak Milenial adalah hasil sinergitas dalam menjalin hubungan baik antara tenaga pendidik yang terus membimbing para siswa SMP Khadijah 2 Kota Surabaya.

“Bagaimana hubungan guru dan siswa, maupun siswa dengan masyarakat karena komunikasi sangat penting, pendidikan akan maju manakala ada hubungan komunikasi yang baik antara warga sekolah, warga masyarakat, dan anak-anak kita,” pungkasnya.

Read More

Perda PPA Direvisi, Ini Harapan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaran Perlindungan Anak (PPA), Nomer 6 tahun 2011, diusulkan di revisi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Surabaya menjadi Perda 2 tahun 2023.

Pembahasan yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Kota Surabaya, merubah 14 item pasal secara siginifikan, sekaligus memuat masukan.

Hasil pembahasan Pansus tersebut akan diusulkan ke Pimpinan DPRD Surabaya untuk disahkan dalam sidang Paripurna. 

Terdapat 6 point usulan, agar Perda PPA nomer 6 tahun 2011 di rubah menjadi Perda Nomer 2 Tahun 2023, di antaranya ke satu, Komisi D memberikan masukan dalam Peraturan Walikota (Perwali) mekanisme pemberian Perlindungan Khusus Anak.

Kedua, Pemkot Surabaya melaksanakan Koordinasi dengan DPRD mengenai Rencana Daerah Kota Layak Anak dalam pembahasan RPJMD.

Ke tiga, meningkatkan sinergi dengan OPD Pemkot Surabaya mewujudkan kelurahan, sekolah dan keluarga ramah anak.

Ke empat, melakukan koordinasi Dinas Tenaga Kerja Kota dengan Dinas Tenaga kerja Provinsi untuk pengawasan pekerjaan terburuk bagi Anak dan melaksanakan pembinaan Pekerjaan sektor Informal.

Ke lima, DPRD mengusulkan perda penyelenggaraan perlindungan perempuan selaras dengan perlindungan khusus dan perlindungan kekerasan seksual UU 12 tahun 2022.

Dan yang ke enam, Pemkot Surabaya segera meningkatkan fasilitasi sarana prasarana Taman Penitipan Anak (TPA) di setiap Kelurahan di Surabaya agar tercipta Kota Ramah Anak.

“Harapan saya, dengan revisi Perda PPA ini, berkurang kasus kekerasan fisik dan seksual anak, bullying, pernikahan dini dan segala bentuk eksplotasi anak. Kemudian dapat menambah meningkatnya partisipasi dan realisasi aspirasi anak di setiap kelurahan dalam proses pembangunan Kota Ramah dan Layak Anak,” kata Wakil Ketua Pansus Perubahan Perda PPA, Ajeng Wira Wati dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (27/2).

Menurut Ajeng, Revisi Perda PPA ini juga mengatur pendekatan preventif dan kuratif bagi anak yang menjadi korban kasus pelecehan seksual.

“Perda ini ada pendekatan preventif atau pencegahan dengan pemenuhan Hak dan Kota layak anak. Ada juga rehabilitative-nya. Yaitu UPTD yang menangani korban-korban kasus pelecehan seksual, keluarga dengan penyakit HIV dan menular lainnya, ektremisme dan bencana alam,” tambahnya.

Menurut Ajeng, secara garis besar konsepnya untuk mendukung Surabaya sebagai Kota Layak Anak. 

“Intinya, apa yang di butuhkan oleh anak bisa di tampung terselesaikan di kelurahan,” paparnya.

Mengenai sanksi bagi pelaku terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, sambung Ajeng, menyesuaikan Undang-undang 35 tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Penanganan korban sesuai UU 35 tahun 2014 mengenai anak dalam situasi darurat. Tidak hanya anak berKTP Surabaya saja, tapi semua anak yang berada di Surabaya. Sangsi kasus pelecahan maka ada UU yang berlaku agar terkena pasal pidana. Sudah masuk dalam mekanisme peraturan yang mengikat,” tandasnya.

Ajeng yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya menambahkan, dengan revisi Perda PPA nomer 2 tahun 2023, setiap kelurahan nanti juga bakal di lengkapi forum aspirasi untuk mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan anak-anak di setiap wilayahnya.

Dari kelurahan dikerucutkan lagi, agar dapat menjangkau persoalan anak di sekitar permukimannya masing-masing. 

“Insya Allah nanti di setiap keluarga di fasilitas forum aspirasi anak Surabaya,” jelasnya.

Upaya ini sebagai langkah pemerintah untuk memastikan seluruh anak-anak di Surabaya mendapat pola pengasuhan yang tepat. 

Baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Konsep ini untuk memastikan anak-anak supaya dapat fasilitas pengasuhan terhadap ibu-ibu, kader dan dinas-dinas terkait,” lanjut Ajeng.

Politisi Gerindra Surabaya ini menyebutkan, di tingkat kelurahan nantinya akan banyak tercipta kampung-kampung yang ramah anak. 

Di kawasan tersebut akan ada point tambahan, seperti sekolah ramah anak. 

“Sekolah ramah anak bertujuan agar tidak ada bullying dalam bentuk nyata maupun online. Termasuk pemberian edukasi kesehatan reproduksi, agar bisa meminimalisir resiko sekaligus mendukung program KB. Termasuk stunting, kesehatan, kehamilan, dan masalah sosial lainnya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Ingatkan Warga, Bangun Rumah di Surabaya Minimal Memiliki Saluran 30-60 Sentimeter

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kepada seluruh warga untuk saling menjaga kampungnya. 

Tujuannya, bisa saling menjaga dan bergotong royong ketika terjadi permasalahan sosial, mulai dari banjir, jalan rusak, kemiskinan, dan sebagainya.

Saat ditemui di rumah dinasnya, Wali Kota Eri mengatakan, dalam mengatasi banjir dan jalan rusak di Surabaya itu bukan hanya tugas Pemerintah Kota (Pemkot). Akan tetapi, mengatasi itu adalah tugas bersama masyarakat Kota Surabaya.

“Saya berharap kepada warga Suroboyo, camat, dan lurah, kalau kampungnya banjir, setiap rumah itu punya kewajiban bikin saluran 60 sentimeter. Tapi yang ada saat ini ada yang kurang dari 60 senti, kemudian banjir, minta pemkot untuk bantu bangun, ya nggak mengedukasi itu,” kata Wali Kota Eri, Senin (27/2).

Jikalau masih ada saluran di perkampung itu lebarnya 10-20 sentimeter, lanjut Wali Kota Eri, maka bisa dibongkar bersama, kemudian pemkot bisa membantu membangun saluran baru menjadi 60 sentimeter. 

“Duitnya dari mana? Ya tidak semua dari APBD, nanti mungkin bisa 30 persen dari warga, 70 persennya dari kita. Dengan cara itu, maka warga akan saling memiliki dan menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Wali Kota Eri menegaskan, jangan sampai warga menggantungkan permasalahan banjir kepada pemerintah sepenuhnya, karena setiap rumah memiliki kewajiban membangun saluran 60 sentimeter. 

Oleh karena itu, setiap membangun rumah di Surabaya diharuskan membuat saluran minimal 30-60 sentimeter.

Ia mengungkapkan, di Surabaya ada 60 persen rumah yang salurannya kurang dari 60 sentimeter. 

Rata-rata, saluran kurang dari 60 sentimeter itu berada di kawasan rumah padat penduduk. 

“Kalau dirobohkan ya nggak mungkin, karena sudah puluhan tahun di situ. Contohnya seperti di kawasan Petemon, satu-satunya jalan ya dibuatkan saluran di tengah jalan,” ungkapnya.

Bukan hanya perkara saluran, Wali Kota Eri juga mengingatkan warga soal akses jalan perkampungan. 

Ketika ada jalan rusak, maka bisa melaporkan kepada pemkot dalam waktu 1x24 jam. 

Melalui siapa saja hal itu disampaikan? Ia menerangkan, itu bisa disampaikan lewat Wargaku, atau Whatsapp grup (WAG) Forum Komunikasi yang di dalamnya terdapat RT, RW, camat, lurah, wali kota, dan kepala dinas.

“Kalau jalannya sudah dibenahi, ketika ada truk yang tonasenya berat jangan sampai boleh masuk. Ayo bareng-bareng jogo kuto iki (bersama menjaga kota ini), jangan sampai ada truk masuk kampung lalu diam saja, meskipun jalannya rusak, yo gak tak dandani (ya nggak saya benahi),” pesannya.

Meskipun akhir-akhir ini masih ada genangan di perkampungan dan beberapa jalan kampung rusak, Wali Kota Eri mengapresiasi warga Surabaya telah melakukan kerja bakti bersama. 

Dengan adanya program Surabaya Bergerak di setiap akhir pekan, Wali Kota Eri ingin warga konsisten menjaga kampungnya, agar tidak terjadi lagi genangan setelah hujan.

“Tolong dijaga kampungnya, jangan sampai hanya pemerintahnya saja yang bekerja. Kalau bangun rumah minimal salurannya 30 sentimeter, kalau kawasan padat penduduk ya 60 sentimeter. Kalau nggak ada saluran, terus mau dibuang ke mana airnya ketika hujan?,” tandasnya.

Read More

Lepas Mahasiswa Magang, Wali Kota Eri: Ini Memperkuat Pelayanan Adminduk yang Semuanya Digital Mulai Maret

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan sekaligus melepas sebanyak 330 mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Balai Pemuda Surabaya, Senin (27/2). 

Setelah dilepas, mereka akan langsung berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena ada mahasiswa peserta MSIB yang akan magang di Kota Surabaya. Ia berharap, dengan adanya mahasiswa-mahasiswa magang ini bisa memperkuat pelayanan adminduk di kelurahan-kelurahan karena nantinya mereka akan berkolaborasi dengan jajaran pemkot hingga bulan Juni 2023 mendatang.

“Tentu ini akan memperkuat pelayanan adminduk yang semuanya harus digital mulai Maret. Setahun lalu ikut saya sudah bisa latihan, sekarang pas di 2 tahun kepemimpinan saya, semuanya harus full paperless. Jadi, tidak ada lagi adminduk yang menggunakan kertas,” tegas Wali Kota Eri.

Menurutnya, selama ini memang semuanya sudah menggunakan digital dan sudah tidak pakai kertas lagi. 

Namun, masih ada beberapa bagian yang masih menggunakan kertas, sehingga mulai bulan Maret 2023 dia meminta jajarannya untuk tidak menggunakan kertas dalam hal pelayanan adminduk. 

“Selama ini sudah digital dan full paperless, tapi masih ada yang kertas, makanya nanti full paperless untuk pelayanan adminduk,” katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya mahasiswa magang ini maka jajaran kelurahan tidak akan bekerja sendirian. 

Namun, nanti akan ada tambahan beberapa mahasiswa yang memiliki kemampuan yang luar biasa dari berbagai kampus. 

“Semoga ini bisa berkelanjutan, sehingga ketika mereka ini selesai magang, lalu nanti ada lagi dan ada lagi yang baru,” ujarnya.

Dengan adanya tambahan tenaga ini, maka ke depan pelayanan adminduk di kelurahan itu harus diberi jangka waktu penyelesaiannya seperti yang sudah berjalan di bidang kesehatan, baik di rumah sakit milik pemkot maupun di puskesmas. 

Ia mencontohkan pelayanan akte kematian dan sebagainya, misalnya penyelesaian suratnya itu 10 menit atau lebih, sehingga nanti akan dibuatkan SOP-nya.

“Kalau semuanya sudah digital, pasti bisa, sehingga kita juga bisa memastikan berapa KTP yang sudah terbit dan berapa yang belum terbit, dan kesulitannya apa dan masalahnya di mana, itu bisa cepat diketahui. Insyaallah mulai Maret jangka waktunya penyelesainnya ini akan kita jalankan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan bahwa para mahasiswa ini akan menjalankan program MSIB. 

Sebuah program yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam mengetahui dunia profesi yang nyata dan menciptakan tenaga kerja yang profesional.

“Nah, Dispendukcapil Surabaya ini telah menjadi mitra Kemenristek untuk menjadi lokasi magang sejak Juli 2022,” kata Agus.

Menurutnya, di batch 4 ini ada ribuan mahasiswa yang mendaftar dan yang akan bertugas di Kota Surabaya sebanyak 330 mahasiswa. Mereka akan magang mulai 16 Februari-30 Juni 2023. 

“Setelah dilepaskan Pak Wali, mereka langsung bekerja sambil belajar di tengah-tengah masyarakat Kota Surabaya,” tegasnya.

Benedicta Dyah Aprilia Kagoya, salah satu mahasiswa ITS yang ikut dalam program MSIB ini mengaku awalnya penasaran dengan program ini karena banyak sekali mahasiswa yang mendaftar di program ini. 

Makanya, saat itu dia mencoba mendaftar dan akhirnya diterima. Mahasiswa keturunan Jawa dan Papua ini juga mengakui sangat banyak manfaatnya dalam program ini, di antaranya dapat pengalaman berharga karena terjun langsung ke lapangan, apalagi nantinya akan dapat sertifikat dan juga relasi dari berbagai pihak.

“Yang pasti saya akan mengerahkan semua pikiran, waktu dan juga ilmu yang saya dapatkan untuk berkolaborasi dengan jajaran pemkot dalam membuat inovasi. Berbagai usaha itu akan dicurahkan semuanya untuk membantu melayani masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Kemudahan Pemilih Disabilitas dan Ibu Hamil, KPU Surabaya Tunggu Arahan Pusat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya masih menunggu arahan teknis KPU Republik Indonesia, terkait kemudahan pelayanan khusus bagi pemilih disabilitas dan ibu hamil pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mungkin ada surat resmi, nanti masuk di surat dinas atau di Peraturan KPU atau petunjuk teknis, tetapi yang pasti akan diturunkan ke kami," kata Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Nafilah Astri, Senin (27/2).

Kini, KPU Surabaya masih menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit), sekaligus menyertakan kolom bagi pemilih disabilitas.

Terdapat enam kolom yang ditandai dengan penomoran. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maskimal kepada para penyandang disabilitas.

"Ada kode satu sampai enam, baik disabilitas yang secara fisik kelihatan, seperti tuna rungu maupun tuna wicara, sudah diakomodir di coklit ini," ujarnya.

Dia menyebut KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota selalu berupaya memberikan kemudahan akses masyarakat, termasuk disabilitas untuk berpartisipasi pada setiap ajang Pemilu.

Hal serupa juga berlaku bagi ibu hamil. Dia mencontohkan pada Pilkada 2020 mekanisme menerapkan protokol ketat untuk menjaga keselamatan masyarakat terjangkit covid-19.

"Saat itu (Pilkada 2020) ibu hamil dan lansia dikhususkan, kemarin di form C6 atau masyarakat menyebutnya undangan itu ada nomor urutnya dan jam pencobolosannya untuk menghindari antrean saat pandemi," pungkasnya.

Read More