Tingkatkan Jiwa Nasionalisme, Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar pada Satuan Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya hendak memutarkan lagu Indonesia Raya pada satuan pendidikan, baik negeri dan swasta, mulai Senin (20/3) mendatang. 

Tujuannya untuk meningkatkan dan memupuk jiwa nasionalisme serta pembentukan karakter.

Pembentukan karakter serta pemupukan jiwa nasionalisme dapat dimulai sejak dini. Salah satu caranya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru dan tenaga kependidikan (GTK), serta wali murid yang berada di lingkungan sekolah.

“Menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak dan khidmat dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 WIB. Siswa yang di dalam kelas, saat itu juga bisa mengambil sikap sempurna. Bagi yang berkegiatan di luar kelas, misalnya olahraga, bisa langsung berbaris dan menghentikan sementara kegiatan olahraganya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh, Rabu (15/3).

Selain itu, lanjut Yusuf, peserta didik juga diimbau untuk bersalaman dengan guru-guru yang ada di sekolah sebelum memasuki ruang kelas masing-masing. 

Kemudian, pada saat dimulai dan berakhirnya jam pembelajaran, peserta didik diminta untuk melaksanakan doa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.

“Kepala sekolah dan guru juga kami ingatkan untuk senantiasa memberikan pesan-pesan moral kepada peserta didik yang memuat praktik-praktik baik dan memuat nilai penguatan karakter siswa,” jelasnya.

Yusuf mencontohkan berkaitan pesan moral yang bisa disampaikan, antara lain berbakti kepada orang tua, rajin beribadah, kasih sayang dan saling menghormati sesama pelajar, menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan, gotong royong, dan lain sebagainya. Guru juga membiasakan untuk selalu senyum, sapa, dan salam.

“Guru harus memberi imbauan agar peserta didik tidak mengikuti kegiatan atau perkumpulan yang tidak bermanfaat dan bersifat kegiatan negatif, seperti ikut menjadi anggota geng,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dispendik Kota Surabaya. 

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme yang belakangan ini mulai luntur. 

“Tidak sedikit juga rasa nasionalisme di kalangan anak-anak ini yang luntur. Langkah ini sangat bagus,” ujarnya.

Erwin mengaku, di sekolahnya, setiap hari sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum jam pembelajaran dimulai. Kegiatan ini dilakukan saat pusat mendengungkan Program Penguatan Pendidikan Karakter (P3K). 

“Jadi, kami sudah menjalankan rutin setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya jauh-jauh hari. Sedangkan, pada selesai jam pembelajaran menyanyikan lagu daerah,” pungkasnya.

Read More

Skomlek Koarmada II Gelar Latihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI AL guna mencapai tugas pokok, Staf Komunikasi dan Elektronika (Skomlek)Koarmada II mengadakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi TA 2023. 

Latihan tersebut diikuti  35 prajurit yang berdinas di KRI Koarmada II dan berlangsung di ruang kelas Diskomlek Koarmada II. Kamis (16/3).

Paban Binkom Skomlek Koarmada II, Letkol Laut (P) Haran Al Ahsan Budi S., S.E., mewakili Askomlek Koarmada II  Kolonel Laut (P) James Firman Gohan Siagian, memimpin pembukaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi TA 2023, yang digelar dari tanggal 16 s.d. 24 Maret 2023.

Dalam amanat tertulis Askomlek Koarmada II yang dibacakan Paban Binkom Skomlek Koarmada II menyampaikan alat komunikasi tidak hanya digunakan oleh personel komunikasi saja, tetapi bisa digunakan oleh personel yang karena tugasnya diberi alkom untuk berkomunikasi terutama untuk mendukung operasional markas, sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme di bidang komunikasi dengan harapan personel tersebut mampu mengoperasikan alkom secara benar dan tepat sesuai proskom yang berlaku.

“Saya berharap dengan singkatnya waktu pelaksanaan latihan akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang optimal. maka seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki motivasi dan semangat untuk terus meningkatkan kemampuan masing-masing, sehingga dapat mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang ada, serta mengikuti prosedur standar  yang benar dan terhindar dari kerugian personel maupun material, guna mewujudkan Zero Accident," ujarnya.

Read More

Jelang HJKS ke-730, Pemkot Surabaya Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan pembebasan sanksi denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. 

Pembebasan sanksi denda administratif PBB dan pajak daerah menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 ini, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJ) di Kota Pahlawan. 

"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangngi, kita nol-kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat Syah, Selasa (14/3).

Hidayat menjelaskan, pembebasan sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, terhadap bunga dan denda pajak daerah kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. 

Selain itu, juga diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif, berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat, dalam rangka HJKS ke 730.

Dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah ini, masyarakat dapat melakukannya melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. 

Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya.

"Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa," jelasnya. 

Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa segera membayar pajak dan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak bangunan ini. 

Program tersebut berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023. 

"Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan di Maret 2023," sampainya. 

Maka dari itu, Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membayar PBB dan pajak daerah diharapkan bisa segera menyelesaikan pembayaran. 

"Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu ke depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Tekan Inflasi Bahan Pokok, Wali Kota Eri Siapkan Bazar Ramadan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar Bazar Ramadan saat memasuki bulan puasa. 

Bazar Ramadan ini berencana ditempatkan di setiap wilayah kelurahan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Bazar Ramadan akan menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok. 

Harapannya, bazar Ramadan ini dapat menekan inflasi bahan pokok di Surabaya.

"Kalau pemerintah ini pasti akan menjaga inflasinya terhadap bahan pokok, jadi tidak bergerak dalam hal lain. Kalau Bazar murah Ramadan, maka kita minta (menyediakan) bahan-bahan pokok, seperti minyak, gula, beras sehingga ada dampaknya kepada masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/3).

Ia menerangkan, bahwa ketentuan terhadap pelaksanaan Bazar Ramadan akan diatur dalam Surat Edaran (SE). Mulai dari lokasi hingga apa saja yang dijual saat Bazar Ramadan. 

"Tapi kita menunggu (aturan) pemerintah pusat, dan provinsi, baru kalau ada kita berjalan juga. Jadi jangan sampai aturan ini tumpang tindih," ujarnya.

Menurut dia, rencana Bazar Ramadan di setiap kelurahan, besar kemungkinan dapat terlaksana. 

Sebab, saat ini setiap kegiatan sudah tidak lagi terkendala dengan pandemi Covid-19.

"Karena perencanaan kita itu kemarin setiap kelurahan ada bazar. Dan bazarnya yang memang untuk kepentingan umat, seperti (menyediakan) bahan pokok,” jelasnya.

Ia lantas memaparkan mengenai kenaikan inflasi di Kota Surabaya. Ia mengakui, selama satu tahun 2022-2023, inflasi Surabaya melebihi angka nasional. Namun, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

"Per tahunannya dia (Surabaya) lebih dari nasional iya. Tapi apa yang menyebabkan, satu kos-kosan harganya tinggi, kedua kenaikan BBM, ketiga harga kontrakan dan keempat adalah harga terkait dengan kuliah," paparnya.

Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa pengendalian inflasi yang menjadi fokus Pemerintah Pusat saat ini adalah mengenai kebutuhan bahan pokok. 

Di Kota Surabaya sendiri, inflasi bahan pokok sekitar 0,1 persen sampai 0,4 persen, yang tergolong rendah.

"Kalau kita mengatakan inflasinya tinggi, kota-kota besar (inflasinya) pasti tinggi semua. Tapi kalau dicopot (dipisahkan) terkait (kategori inflasi) kebutuhan bahan pokok itu baru dilihat," sebutnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, yang bisa dikendalikan pemerintah kota mengenai inflasi adalah berkaitan bahan pokok. 

Sedangkan terkait inflasi BBM atau perguruan tinggi itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Kalau sudah seperti BBM, perguruan tinggi (biaya) tidak boleh naik, siapa yang kendalikan, yang bisa pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menjabarkan, bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya kampus atau perguruan tinggi. Menurutnya, semakin banyak perguruan tinggi di sebuah kota ini tentu juga pasti berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kampus negeri sekarang menjadi PT, itu naik. Semakin banyak kampus di kota itu, semakin banyak datang yang ke sini (Surabaya), maka semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan pada waktu pembayaran di bulan Juni, sehingga muncul inflasi," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022, Pemerintah Pusat meminta setiap Pemerintah Daerah mengendalikan inflasi bahan pokok. 

Dalam Perpres ini juga diatur mengenai jumlah bahan pokok yang harus dikendalikan. 

"Ada 11 bahan pokok yang ada di pasar induk, itu yang kita intervensi (kendalikan). Sehingga inflasinya di situ (bahan pokok) rendah," pungkasnya.

Read More

Sidang Dana Hibah Pokir Pokmas Jatim, KPK Hadirkan Kepala Bappeda M Yasin Hingga Kasubbag Rapat Sekwan Zaenal Afif Sebagai Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (14/3).

Kali ini persidangan yang digelar diruang sidang Candra tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi.

Tak tanggung-tanggung, dalam sidang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatang langsung 5 saksi.

Kelima saksi tersebut yakni Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, M. Yasin bersama dua bawahannya yakni Ikmal dan Rusmin yang menjabat sebagai Sub Koordinator Perencanaan Bappeda Provinsi Jatim.

Sedangkan dua saksi lainnya adalah Kasubbag Rapat Sekretariat DPRD Jatim, Zaenal Afif dan pihak swasta Mochamad Suhut.

Sebelum sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan yakni Tongani sempat bertanya kepada kelima saksi tersebut, apakah kenal dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak.

Dari kelima saksi tersebug ternyata hanya Kasubbag Rapat Sekretariat DPRD Jatim, Zaenal Afif yang mengenal satu dari dua terdakwa.

"Cuma kenal dengan Ilham Wahyudi," jawab Zainal Afif, Selasa (14/3).

Sementara Jaksa KPK, Arif Suhermanto meminta kepada Majelis Hakim agar kelima saksi ini dibagi menjadi dua kelompok.

Untuk kelompok saksi pertama yakni Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, M. Yasin bersama dua bawahannya yakni Ikmal dan Rusmin yang menjabat sebagai Sub Koordinator Perencanaan Bappeda Provinsi Jatim.

Sedangkan kelompok saksi kedua diantaranya Kasubbag Rapat Sekretariat DPRD Jatim, Zaenal Afif dan pihak swasta Mochamad Suhut.

Hingga berita ini diturunkan sidang dugaan korupsi dana hibah Pokir untuk Pokmas APBD Jatim dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masih sedang berlangsung.

Read More

Pemkot Surabaya Bentuk UPTD Rusun agar Manajerial Lebih Profesional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusun untuk memaksimalkan manajerial dan operasional rusun di Kota Surabaya. 

UPTD Rusun itu berlandaskan Perwali nomor 8 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan tujuan utama dibentuknya UPTD Rusun itu adalah untuk memaksimalkan tata kelola flat milik Pemkot Surabaya itu. 

Dengan adanya UPTD ini, maka ke depan manajerial dan operasionalnya bisa lebih profesional. 

“Jadi, ini dibentuk supaya manajerial dan teknis operasional di lapangan bisa lebih profesional,” kata Irvan di ruang kerjanya, Selasa (14/3).

Makanya, tugas UPTD Rusun ini sesuai dengan Perwali nomor 8 tahun 2023 adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam mengelola rumah susun. 

Salah satu layanannya adalah memastikan tidak ada kerusakan fasilitas rusun, sehingga apabila ada fasilitas yang rusak, seperti genting bocor atau taman rusak dan lainnya, maka UPTD ini akan segera membenahi sarpras tersebut.

“Inilah layanan pemkot ke depannya untuk penghuni rusun di Surabaya. Sekali lagi, insyaallah ke depannya pelayanan di rusun akan lebih profesional dari berbagai bidang,” katanya.

Bahkan, ke depan Pemkot Surabaya berencana mengembangkan UPTD Rusun ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau bahkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya. 

“Insyaallah kita upayakan tahun ini sudah ada progres. Kalau sudah menjadi BLUD atau BUMD, tentu semuanya akan lebih profesional,” ujarnya.

Di samping itu, Irvan juga menegaskan bahwa rusun itu adalah tempat transit bagi warga Surabaya yang ekonominya lemah. 

Makanya, mereka nantinya juga akan diintervensi dan diberikan berbagai pelatihan supaya perekonomiannya bisa meningkat dan akhirnya mereka bisa “lulus” dari rusun itu.

“Saat ini sudah banyak berbagai pelatihan yang juga menyasar warga rusun, sehingga kami berharap rusun itu hanya menjadi tempat transit, kalau ekonominya sudah berdaya, mereka bisa mencari tempat lain untuk tempat tinggalnya, dan akan langsung kami ganti ke warga lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Rusun Adinda Setyoningrum menyampaikan bahwa tupoksi UPTD Rusun ini adalah memberikan pelayanan dan mengelola rusun. 

“Semoga ke depan pengelolaan rusun ini bisa lebih profesional,” pungkasnya.

Read More

Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Optimis Surabaya Bebas BABS Tahun 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut hangat kehadiran Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam kegiatan Verifikasi Kota Surabaya Menuju Open Defecation Free (ODF) Tahun 2023, di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (14/3). 

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan sejumlah pemaparan strategi Pemkot Surabaya dalam penuntasan ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kota Pahlawan.

Seusai pemaparan, Sekda Ikhsan mendampingi Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim Mohamad Yoto beserta perwakilan dari UNICEF Afriyanto, USAID IUWASH Tangguh Ratih, BKMP (Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan) Unair Corie Indria dan Ronnie Prasetyo, dan Ketua Umum APPSANI (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia Koen Irianto Uripan melakukan pengambilan sampel verifikasi pada 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya.

Sebanyak 20 kelurahan dari 10 kecamatan di Kota Surabaya diantaranya, Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak dari Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal dari Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak dari Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutisari dan Panjang Jiwo dari Kecamatan Tenggilis Mejoyo. 

Selanjutnya, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng dari Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang dari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang dari Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal dari Kecamatan Dukuh Pakis, beserta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan dari Kecamatan Bubutan. 

Sekda Ikhsan menyampaikan, kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim ingin melakukan pengecekan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Pahlawan, salah satunya pada menghentikan perilaku BABS. 

“Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Karena Pak Walikota (Eri Cahyadi) selalu menyampaikan bagaimana upaya kita mensejahterakan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban,” kata Sekda Ikhsan.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban, sebagai upaya bebas ODF. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 diantaranya dilakukan oleh Baznas Surabaya. 

“Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai,” ujarnya. 

Karenanya, Sekda Ikhsan menerangkan dalam penuntasan BABS di Kota Surabaya, seluruh elemen di Kota Pahlawan turut terlibat. 

Hal ini sebagaimana dengan budaya gotong-royong yang terus dilestarikan oleh Wali Kota Eri. 

Bahkan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai program kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis, salah satunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada program UHC. 

“Insya Allah target kita tahun ini Surabaya sudah bebas dari BABS, tentunya ini mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan di lapangan juga sudah dilakukan terutama oleh kecamatan, kelurahan, dan Kader Surabaya Sehat (KSH),” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa peran aktif dan kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kepeduliannya dalam lingkungan terus meningkat. 

Peningkatan PHBS itulah yang diapresiasi oleh Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim. 

“Justru yang hebat adalah masyarakat yang mau peduli dengan lingkungannya. Alhamdulilah, seperti yang disampaikan Pak Walikota kalau Pemkot Surabaya tidak bisa bergerak sendiri, maka dibutuhkan gotong-royong bersama masyarakat hingga perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan,” ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim M. Yoto mengatakan, pada verifikasi tahap awal ini, pihaknya menjelaskan teknis verifikasi ODF. 

Selanjutnya, pada Rabu (15/3/2023) tim verifikasi akan terjun di 20 kelurahan untuk mencocokan hasil laporan Pemkot Surabaya dengan kondisi di lapangan.  

“Besok rencananya kita menuju ke lapangan kepada yang sudah terpilih tadi, menyesuaikan dari laporan yang ada dan kemudian di lapangan seperti apa. Tim kami provinsi akan melihat kondisi di lapangan,” kata Yoto.

Mewakili Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim yang lainnya, ia mengapresiasi strategi Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan bebas BABS di Kota Pahlawan. 

“Strategi Surabaya luar biasa, bisa memecah kebuntuan. Salah satunya adalah dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain,” terangnya.

Nantinya, pada 16 Maret 2023, seusai dilakukan verifikasi lapangan, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023. 

“Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi yang besar dengan terobosannya, Insya Allah Surabaya bisa. Tanggal 16 Maret 2023, setelah verifikasi dan temuan di lapangan nanti akan ada sidang pleno dan kemudian kita umumkan disitu,” terangnya.

Meski begitu, Yoto berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di wilayah Pemprov Jatim, harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS. 

“Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah. Sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak,” pungkasnya.

Read More

Jemput Bola Imigrasi Perak Beri Kemudahan 600 Jemaah Calon Haji Kab. Lamongan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak membuka pelayanan eazy passport untuk calon jemaah haji. 

Pengambilan foto dilakukan di Aula Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Lamongan di Jalan Jaksa Agung Suprapto 76 Lamongan, Jawa Timur, Senin hingga Rabu (13-14/3).

"Calon jamaah haji di wilayah Kab. Lamongan begitu antusias menyambut layanan paspor ini. Ada sekitar 600 orang terdaftar yang akan dilayani dalam pelayanan kali ini," kata Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Verico Sandi, Senin (13/3).

Verico menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten lamongan untuk pertama kalinya di tahun 2023 dalam rangka membantu para calon jemaah haji dengan Jemput bola, sehingga para CJH tidak perlu datang jauh - jauh ke Kantor Imigrasi Perak yang berada di Surabaya. 

“Program eazy passport ini memberikan kemudahan bagi jemaah haji tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Pemohon tidak perlu datang ke kantor, cukup kami saja yang datang ke lokasi. Targetnya diselesaikan selama 3 hari yakni hari ini melayani 200 orang dan 2 hari  berikutnya,” ujar mantan Kabid TPI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta ini di sela peninjauan program eazy passport.

"Efek positif dari hal ini adalah proses pemeriksaan dokumen permohonan paspor bagi calon jamaah haji bisa lebih cepat," tuturnya.

Verico mengungkapkan antusiasme calon jamaah haji terhadap layanan Eazy passport ini sangat tinggi. 

Mengingat situasi saat ini sudah mulai normal, sehingga pemberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia sudah kembali normal.

Sebelumnya juga Kantor Imigrasi Perak telah melayani Calon Jemaah Haji Kab. Gresik sebanyak 871 orang yang dilaksanakan sejak tanggal 7 - 10 Maret 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik  Jalan Jaksa Agung Suprapto No.39, Sumursango, Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Antusiasme masyarakat dalam pembuatan paspor akhir-akhir ini kami coba akomodasi dengan baik. Semoga dapat menjadi langkah efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat," pungkas Verico.

Read More

Stadion GBT jadi Venue Piala Dunia U-20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir: Salah Satu Stadion yang Terbaik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (13/3). 

Dalam kunjungannya, Erick Thohir memastikan kesiapan Stadion GBT sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U-20 2023. 

Wali Kota Eri Cahyadi mempersilahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilik satu persatu fasilitas yang ada di Stadion GBT. 

Mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, kesiapan ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT. 

Usai melihat berbagai fasilitas di Stadion GBT, Erick Thohir mengapresiasi sinergitas yang luar biasa antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Pusat. 

“Saya terus terang terharu karena tadi dilaporkan pemerintah daerah dan pusat, dua bulan terakhir ini melakukan sesuatu misi yang tidak mudah. Dimana benar-benar serius mempersiapkan ini (venue) untuk piala dunia U20, dan saya yakini dengan kondisi hari ini. Ini (GBT) adalah salah satu stadion terbaik yang ada di Indonesia," kata Erick Thohir.

Erick takjub dengan Stadion GBT, menurutnya venue yang ada di kawasan Surabaya barat ini telah memiliki fasilitas pendukung yang maksimal. 

Dengan adanya Stadion GBT, Erick yakin, sepak bola ke depannya tidak hanya terpusat di Jakarta, akan tetapi juga di Jawa Timur. 

"Tentu harus kita maksimalkan lagi fasilitas pendukungnya. Tapi ini salah satu yang terbaik ya, dan kalau saya lihat, lapangan sepak bolanya ini benar-benar sangat maksimal," ujar Erick. 

Tak lupa, Ketua Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-20 2023 itu turut mengapresiasi kerja keras Wali Kota Eri Cahyadi stakeholder yang berupaya menjadikan Stadion GBT sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 2023. 

Artinya, Erick melanjutkan, kalau Jawa Timur bisa menjadikan Stadion GBT sebagai venue Piala Dunia U-20, maka stadion di tempat lain juga harus bisa. 

Oleh karena itu, Erick menambahkan, sebagai tuan rumah harus bisa memberikan yang terbaik dan dikerjakan serius. 

Ia mengungkapkan, FIFA tak segan mengurangi jumlah stadion jika ada yang tidak siap. 

"Karena punya fasilitas yang luar biasa dan kita lihat keseriusan yang luar biasa dari pemerintah daerah juga. Terima kasih Pak Wali (Eri Cahyadi), luar biasa. Jadi saya yakini support dari PLN dan Telkom juga maksimal," ucap Erick. 

Di samping itu, Wali Kota Eri Cahyadi turut menyambut baik dukungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadikan Stadion GBT sebagai salah satu venue ajang internasional tersebut. 

"Matur nuwun Pak Ketum PSSI Erick Thohir, dan seluruh jajaran PSSI, Pak Kapolda serta Pangdam atas supportnya. Kami dari pemerintah daerah bisa menjalankan seperti ini dan khususnya dari PUPR yang luar biasa," sebut Wali Kota Eri Cahyadi. 

Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen melakukan yang terbaik untuk kelancaran pertandingan Piala Dunia U-20 2022 di Surabaya. 

Tak hanya itu, ia berharap Stadion GBT bisa menjadi venue kebanggan warga Surabaya khususnya Indonesia. 

"Kami hanya menjalankan saja dan membuat bangga Indonesia, bahwa kami juga bisa melakukan, membuat, dan membanggakan stadion yang bisa dipakai untuk dunia serta diambil standarnya oleh FIFA. Matur nuwun," pungkasnya.

Read More

Revitalisasi Pasar Tradisional, Pemkot Surabaya Gandeng Perguruan Tinggi Jadi Tenaga Ahli

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kota Pahlawan. 

Bahkan, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya untuk menjadi tenaga ahli. 

Sebab, hal ini menjadi salah satu upaya pemkot dalam menggeliatkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan taraf hidup para pedagang pasar tradisional.

Pembenahan pasar tradisional ini menjadi fokus Pemkot Surabaya agar pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi ekonomi secara nyaman. 

Serta merubah pandangan pasar tradisional yang dikenal kumuh menjadi pasar yang bersih dan sehat. 

“Untuk pasar akan saya gandeng dari perguruan tinggi menjadi tenaga ahli. Pemkot yang membiayai dan mereka (perguruan tinggi) mendampingi,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (13/3).

Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki roadmap pelaksanaan program kegiatan revitalisasi pasar tradisional. 

Bahkan, ia bersama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya telah melakukan pemetaan terhadap pasar tradisional dan pasar induk yang ada di Kota Pahlawan.

“Kita menginventarisasi mana yang ada di bawah PD Pasar dan Dinas Koperasi, kita akan membuat perubahan pasar. Ketika pasar tradisional itu kita bisa ubah, maka tidak ada lagi pasar yang tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli,” ujarnya.

Saat ini, dalam menuju pelaksanaan proses revitalisasi pasar, Pemkot Surabaya terus melakukan edukasi untuk merubah mindset (pola pikir) para pedagang. 

Karena, penataan pasar tradisional juga harus menjadi sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern. 

“Ada beberapa pasar yang sudah kita tata untuk dilakukan (revitalisasi) di tahun ini. Mulai dari pedagang mengambil barang di distributornya, menata tempatnya, termasuk parkirnya. Itu kita lakukan sekarang, dikelola dan di manajemen secara baik,” katanya.

Sebab, menurutnya, ketika pasar tradisional sudah dilakukan revitalisasi, selain merubah pasar menjadi bersih dan nyaman, maka Pemkot Surabaya akan lebih mudah membuat neraca komoditi sebagai pengendalian inflasi.

“Karena pemkot harus bisa menekan inflasi, saya sudah siapkan neraca komoditi, ini kita sudah tahu harganya. Kalau sudah terpenuhi semua, otomatis pendapatan pasar ini akan naik, karena orang akan percaya dan beli disana. Maka pedagang akan mendapatkan untung yang lebih besar, karena tujuan pemerintah memfasilitasi pedagang pasar bagaimana pendapatan mereka bisa naik,” ungkapnya.

Selain itu, di zaman modern ini, Pemkot Surabaya berharap para pedagang pasar harus mulai menjajaki proses peralihan transaksi ekonomi secara digital untuk menjangkau market (pasar) yang lebih luas. 

“Bayangkan kalau kita bisa memilih barang (dari ponsel) lalu dikirim. Jangan hanya manual tapi digitalisasi tidak dimanfaatkan, maka pendapatan akan lebih besar ketika bisa menjangkau lebih luas,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri telah membuat regulasi yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. 

Bahkan, ia juga meminta pasar modern yang ada di Kota Surabaya untuk tidak menjual kebutuhan pokok lebih murah dari harga yang ada di pasar tradisional.

“Ada aturan dalam Perda (Peraturan Daerah), jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern ini jaraknya minimal 500 meter. Karena di zaman modern ini persaingan usaha menjadi bebas, maka pemkot merubah pasar yang ada menjadi pembanding. Harus bagus, bersih, barang ada, dan harga tidak kalah dengan pasar modern,” terangnya.

Wali Kota Eri mengaku bahwa pasar tradisional di bawah naungan PD Pasar Suraya dan Dinkopdag Surabaya segera dilakukan revitalisasi pada tahun 2023 dan 2024. 

Nantinya, proyek percontohan akan di mulai dengan pembenahan di Pasar Karah Surabaya, yakni salah satunya dengan menggandeng pihak perbankan untuk menata transaksi ekonomi secara digital.

“Kita atur dan tata, karena pedagang pasar harus digitalisasi, tinggal scan bisa mengetahui harga. Anggaran 2023 kita fokus pada program Rutilahu (rumah tidak layak huni) yang menyasar 350 unit dan pengerjaan jamban untuk ODF yang menyasar 8.000 titik. Insya Allah kalau sudah selesai akan fokus ke pasar tradisional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri mengaku bahwa terdapat beberapa pasar yang menjadi fokus perhatian Pemkot Surabaya. 

Seperti pasar tradisional yang ada di wilayah Surabaya Utara dan Pasar Kembang yang ada terkena bencana kebakaran pada tahun 2021 lalu. 

“Pasar Kembang masuk kedalam PD Pasar Surya, maka anggaran yang bisa dilakukan adalah dari PD Pasar Surya. Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat untuk menambah penyertaan modal, nanti disitulah PD Pasar Surya bisa membangun cepat, Dirut menyampaikan bahwa konsentrasi di Pasar Kembang, semoga tahun ini bisa terbangun,” ungkapnya. 

Di sisi lain, untuk menyikapi kemunculan para pedagang baru usai dilakukannya revitalisasi pasar tradisional, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan fasilitas melalui program padat karya. 

Karenanya, ia mengutamakan bagi warga ber-KTP Surabaya. 

“Kalau ada yang ingin berdagang saya rekap dan siapkan tepat untuk mereka, salah satunya melalui program padat karya. Pasar itu sudah banyak, kenapa tidak buka tambak atau paving? Modalnya dari pemerintah, kalau paving saya belikan alat dan siapkan tempatnya,” pungkasnya.

Read More

Gayung Bersambut, Program Surabaya Bergerak juga Menyasar Stunting hingga Bikin Dapur Umum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Program Surabaya Bergerak yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ternyata tak melulu soal kerja bakti yang dilakukan RT dan RW setiap minggu pagi. 

Namun, lebih dari itu program Surabaya Bergerak rupanya juga menyasar pengentasan stunting di Kota Pahlawan. 

Bahkan, di sejumlah kecamatan di Surabaya sudah membuat dapur umum khusus untuk penanganan anak stunting. 

Salah satu kecamatan yang sudah rutin membuat dapur umum adalah Kecamatan Mulyorejo. 

Di kecamatan ini, Camat Mulyorejo Yudi Eko Handono bersama lurahnya berhasil menggugah semangat RT, RW, Kader Surabaya Hebat (KSH) dan juga LPMK-nya untuk bersama-sama dan bersatu mengentas stunting di wilayah tersebut. 

Bahkan, mereka secara bergantian membuat dapur umum dan juga menggalang donasi dari para danatur untuk dibuat permakanan tambahan bagi anak-anak stunting di kecamatan tersebut. 

“Jadi, berdasarkan arahan Pak Wali Kota (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi), kami diminta membangkitkan budaya Arek Suroboyo yang selalu gotong royong, memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, sehingga secara bergantian kami membuat dapur umum anak stunting,” kata Yudi, Senin (13/3).

Sistemnya, lanjut dia, setiap hari ada satu kelurahan di Mulyorejo yang membuat permakanan tambahan untuk satu kecamatan, sehingga jadwal setiap harinya sudah ada selama seminggu. 

Nah, karena di Kecamatan Mulyorejo ini ada enam kelurahan, akhirnya khusus hari minggunya dicarikan donatur atau sponsor. 

“Dana yang di dapur umum itu berasal dari bantingan warga seikhlasnya. Sedangkan yang dari sponsor itu mereka yang langsung membuat permakanan sesuai rekomendasi dari pihak puskesmas. Seperti hari minggu ini kita dapat donatur dari Dimsum Mbledos, sehingga mereka membuat produk dimsum yang khusus makanan balita stunting,” tegasnya. 

Yudi bersyukur karena semua elemen masyarakat di wilayahnya bisa bersatu dan bergotong royong dalam mengentas stunting. 

Dan ternyata, usaha itu sudah mulai kelihatan, pasalnya angka stunting di wilayah Mulyorejo sudah tersisa 19 anak per bulan Maret ini, artinya meluluskan dua anak dari bulan Februari yang angkanya 21 anak stunting. 

“Alhamdulillah dengan gotong royong ini, dengan Surabaya Bergerak ini kami bisa terus bergerak mengentas stunting,” ujarnya. 

Selain itu, dapur umum untuk anak stunting juga ada di kecamatan Pabean Cantian. Menurut Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal, program ini digagas bersama UMKM, kader surabaya hebat (KSH), perusahaan atau donatur yang ada di wilayah setempat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan bantuan terhadap anak yang memiliki gangguan pertumbuhan. 

"Program ini adalah program Pemkot Surabaya dalam rangka untuk percepatan penurunan angka balita stunting di Kecamatan Pabean Cantian," kata Rizal.

Ia berharap, dengan adanya dapur umum balita stunting ini bisa menambah kecukupan gizi dan keanekaragaman makanan bagi mereka. 

Sebab, program tersebut, juga memberikan bantuan terhadap anak - anak yang mengalami keterbatasan fisik.

"Program  dapur umum ini bukan hanya menyisir bagi balita stunting saja. Tapi, peruntukkannya juga diberikan bagi anak penyandang disabilitas. Yang sebelumnya hanya mendapatkan satu kali permakanan dalam sehari. Insyaallah nanti akan mendapatkan  dua kali dalam satu hari," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga memastikan bahwa program Surabaya Bergerak itu tidak hanya melulu soal kerja bakti saja, tapi juga bergerak bersama dalam mengentas anak stunting. 

Makanya selama ini sudah ada yang menjadi orang tua asuh anak stunting, dan sudah banyak juga di beberapa kecamatan yang membuat dapur umum untuk membuat permakanan tambahan khusus anak stunting. 

“Jadi, ini bak gayung bersambut. Saya mencoba menggagas program Surabaya Bergerak dan akhirnya direspon warga dengan membuat dapur umum. Inilah bukti bahwa budaya Arek yang selalu gotong royong dan selalu memiliki rasa empati dan simpati masih melekat di tengah-tengah warga Kota Surabaya. Bolehlah Surabaya menjadi kota kelas dunia, tapi budaya Arek dan budaya gotong royong akan terus kita gelorakan,” pungkasnya.

Read More

UMKM Surabaya Bangkit, Wali Kota Eri Gandeng Desainer hingga Wajibkan ASN Gunakan Produk UMKM!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya semakin berkembang pesat. 

Hal ini tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memberikan perhatian, pendampingan, hingga perlindungan aset atau karya produk UMKM dari pembajakan pihak yang tidak berwenang. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai dilingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan produk UMKM Kota Pahlawan. 

Apalagi, Wali Kota Eri selalu mengenakan berbagai produk UMKM selama bertugas. 

“Alhamdulillah UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” kata Wali Kota Eri, Senin (13/3).

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. 

Langkah tersebut telah terealisasi, yakni menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya. 

Hasilnya, mereka menciptakan delapan motif batik Surabaya atau yang dikenal sebagai Batik Suroboyo.

“Maka saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa Desain Produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses (belajar) ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus mendampingi para UMKM agar bisa menembus pasar internasional. 

“Kalau soal omset belum bergerak masif, ya tugas kita menaikkan produktivitas dengan melakukan pendampingan, tidak hanya teori. Harus dipakai dan dirasakan, kalau kita merasa nyaman maka yang lain pasti merasa nyaman. Alhamdulillah itu yang saya minta ke teman-teman pemkot, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia,” jelasnya. 

Apalagi, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. 

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

“Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” jelasnya. 

Tak hanya sampai disitu, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. 

Pada aplikasi ini, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut. 

Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut. 

“Pemerintah sejatinya adalah pelayan umat, maka kita harus menggunakan produk UMKM. Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM,” pungkasnya.

Read More