Kabel Utilitas Bahayakan Pejalan Kaki, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya: Ini Harus Disikapi Serius

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Semrawutnya kondisi kabel utilitas di Surabaya benar-benar membutuhkan penanganan dan penataan yang serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

Kondisi tersebut ditemukan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat melakukan inspeksi terhadap kabel utilitas yang terbengkalai dipedestrian di kawasan Jalan Mayjend Sungkono.

"Kami banyak terima aduan dari masyarakat atas kondisi kabel utilitas yabg semrawut," kata Anas, Jum'at (17/3).

Anas menambahkan kondisi penempatan kabel utilitas yang semrawut tersebut juga bisa membahayakan bagi pejalan kaki dan itu sangat mengganggu estetika.

"Kabel yang semrawut ini tentunya mengganggu dan membahayakan pejalan kaki. Apalagi kalau terputus, ataupun terjadi permasalahan. Selain itu mengurangi estetika kota," ujarnya.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, harus ada penataan ulang karena kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat. Karena ada dibeberapa tempat pedestrian lainnya.

"Karenanya permasalahan ini harus disikapi serius oleh Pemkot Surabaya. Dengan melakukan penataan ulang terhadap kabel utilitas," tegasnya.

Anas menambahkan untuk mengurai semrawutnya kabel utilitas harus ada penanganan yang sesuai pada tempatnya.

"Misalnya, penempatan secara terpadu, atau ducting utility,” jelasnya.

Ducting merupakan wadah yang dapat menampung kabel listrik, telepon, fiber optik, dan pipa gas dalam satu lubang. Penerapan ini mengganti metode gali-tutup tanah yang berisiko.

“Misalnya dalam 1 tahun ada 3 kali pemasangan dengan gali-tutup kabel dalam satu tempat. Setelah selesai dibiarkan menganga. Ini kan berbahaya bisa bikin kecelakaan," terang Anas.

Menurut Anas, nantinya, ducting utility bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Karena tempat itu bisa disewakan kepada para pemilik utilitas.

"Pembuatan ducting memang butuh biaya yang tidak murah. Tapi Pemkot bisa bekerjasama dengan investor. Yang tentunya melalui skema yang saling menguntungkan," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, Anas menambahkan, bahwa pihaknya berencana akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait menyangkut persoalan ini.

"Kita akan memanggil para penyelenggara dan pemilik utilitas, untuk duduk bersama dan mencari solusi atas kondisi yang saat ini bisa merusak estetika kota," pungkasnya.

Read More

Surabaya Terima Sertifikat ODF, Wali Kota Eri Targetkan 5 Pilar STBM Tercapai pada Desember 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau masyarakatnya sudah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 

Hal ini berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 14 - 16 Maret 2023.

Keputusan tersebut disampaikan Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur dalam sidang pleno Verifikasi Surabaya Open Defecation Free Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Dalam agenda ini, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M Yoto memimpin sidang pleno yang diikuti langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan. 

Sidang pleno ini merupakan tahapan akhir setelah sebelumnya dilakukan verifikasi lapangan pada Rabu, 15 Maret 2023.

"Berdasarkan dari rangkaian proses verifikasi kita sejak tanggal 14 Maret 2023 dengan melakukan sampel di 20 kelurahan 10 kecamatan, hasil yang kita peroleh kesimpulannya bahwa untuk Pilar 1 STBM perubahan perilaku masyarakat mengakses ke jamban sehat 100 persen," kata M Yoto.

Sedangkan terkait distribusinya, M Yoto menerangkan, bahwa untuk akses aman mencapai 56 persen, sharing 3,9 persen dan tidak layak 0,2 persen. 

Menurutnya, ini adalah capaian yang luar biasa. Ia pun mendorong Pemkot Surabaya bisa segera mencapai 100 persen pada Pilar 2 hingga 5 STBM.

"Yang jelas Kota Surabaya sudah punya modal yang luar biasa. Yakni, modal dasar dengan ODF dan juga pilar (kedua) cuci tangan sudah 80 persen dan pilar ketiga pengelolaan makanan minuman aman di rumah tangga sudah 70 persen. Hanya tinggal Pilar 4 dan 5, kami harap satu tahun bisa selesai. Sehingga kita menjadi kota kelima (STBM) di seluruh Indonesia," jelasnya.

Setelah menjadi Kota ODF atau bebas BABS, pihaknya juga mendorong Surabaya dapat menuju Kota Sehat pada tahun 2023. Ia berharap, Pemkot Surabaya bisa terus berproses khususnya dalam melengkapi syarat dokumen hingga batas akhir Maret 2023. 

"Dengan demikian berdasarkan hasil, maka kami dari tim verifikasi menyatakan Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke 24 di Provinsi Jawa Timur," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur atas hasil verifikasi yang menetapkan Kota Surabaya bebas buang air besar sembarangan atau ODF. 

Namun menurutnya, capaian ini bukanlah tujuan akhir dari Pemkot Surabaya. 

"Karena sebenarnya pemerintah hadir sejak sebelum saya wali kota, ini adalah menjadi tujuan utama pemerintah," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). 

Bagaimana Pemda diminta untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga angka kematian ibu dan bayi. Termasuk masalah gender, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hari ini kita (Surabaya) dikatakan bebas ODF 100 persen, tapi bukan berarti sudah tidak ada, tinggal (jamban) leher angsa, jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi ini tantangan buat teman-teman kecamatan dan kelurahan," tuturnya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meminta kepada jajarannya agar terus berupaya dapat mencapai 5 Pilar STBM. 

Meski ini hal yang tak mudah, namun ia meyakini target tersebut bisa tercapai pada akhir Desember 2023.

"Saya minta di akhir Desember 2023, semua (Pilar 1-5 STBM) sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Tidak ada kata menyerah, karena kita ini (bekerja) satu hanya untuk umat," terangnya.

Dalam kesempatan itu, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 7 orang perwakilan Tim Verifikator Provinsi Jatim. 

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat Kota Surabaya ODF atau Bebas BABS kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Matur nuwun (terima kasih) kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Terus kita berjuang mencari amal jariyah, kebaikan, tanpa melihat penghargaan apa yang akan kita dapatkan. Insyaallah Kota Sehat kita wujudkan," pungkasnya.

Read More

PD Pasar Surya Siapkan Grand Desain untuk Bangkitkan Pasar Tunjungan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasar Tunjungan yang selama ini terkesan mati suri ditengah geliatnya kota Surabaya bakal dibangkitkan kembali oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Makanya PD Pasar Surya telah menyiapkan grand desain untuk membangkitkan kembali pasar Tunjungan

Tujuannya agar pasar Tunjungan tersebut menjadi icon kota Surabaya agar kembali eksis dalam perputaran ekonomi di pusat kota pahlawan.

"Saya pinginnya nanti ini bisa menjadi pasar UMKM, pasar untuk teman-teman milenial yang kreatif," kata Dirut PD Pasar Surya, Agus Priyo, Kamis (16/3).

Namun rencana tersebut menurut Agus masih harus melihat kondisi bangunan dari pasar Tunjungan itu sendiri sebab kalau masih layak akan dipertahankan dan diperbaiki terhadap konstruksi yang ada.

"Kalau masih layak kita pertahankan, kita perbaiki betul-betul terhadap kontruksi yang ada. Karena ini berkaitan dengan masa bangunan," ujarnya.

Oleh karena itu sambung Agus, pihaknya akan melakukan langkah pengujian lab terhadap konstruksi yang ada di pasar Tunjungan.

"Saya maunya ini dilakukan uji lab, karena jangan sampai nanti kita lakukan revitalisasi dengan bangunan yang ada nantinya masa bangunannya tidak terlalu lama. Kita ingin uji lab untuk mengetahui ketahanan bangunan ini (pasar Tunjungan) berapa lama," katanya.

Dari hasil itu, masih kata Agus akan membicarakan dengan pemerintah kota bahwa seperti apa pasar ini nantinya.

"Kita akan tetap mengakomodir aspirasi pedagang, tetapi selama itu tidak melanggar hukum," tegasnya.

Sementara itu ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan jika pihaknya mendukung penuh upaya yang tengah dilakukan oleh PD Pasar Surya terhadap pasar Tunjungan.

"Sampai saat ini pihak PD Pasar sudah menyampaikan jika telah memiliki rancangan dan skema dari pasar tunjungan sebelum melakukan revitalisasi. Kalau Komisi B ini akan mendorong segera ada revitalisasi," kata Anas.

Namun demikian, Anas juga berharap kepada para pedagang untuk bisa memahami kondisi keuangan PD Pasar.

"Kita tidak boleh mau menang sendiri, harus bisa saling menyadari dan mensuport jangan mengedepankan ego. Kita harus gotong royong agar pasar ini bisa kembali hidup dan mampu mendongkrak perekonomian kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Resmikan Kantor Perwakilan BWI Surabaya, Wali Kota Eri: Sertifikasi Tanah Wakaf Bisa Dipercepat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Convention Hall, Kamis (16/3). 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri turut didampingi oleh Ketua Pelaksana BWI Pusat, Muhammad Nuh dan Ketua Pelaksana BWI Kota Surabaya, Muhibbin Zuhri. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, diresmikannya kantor BWI perwakilan Surabaya bisa memberikan manfaat untuk warga. Terutama, soal tanah dan bangunan masjid hingga musala yang diwakafkan.

“Sehingga, permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Surabaya bisa dipercepat, di samping itu dibantu oleh jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot),” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, Ketua Pelaksana BWI Pusat, Mohammad Nuh menargetkan, kurang lebih ada 25.000 tanah, masjid, dan musala di Jawa Timur untuk disertifikasi. 

“Maka dari itu, dengan adanya BWI ini permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Surabaya bisa selesai,” sampainya. 

Wali Kota Eri menerangkan, hadirnya BWI di Surabaya bukan hanya untuk menyelesaikan perkara wakaf saja. 

Akan tetapi, juga berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang dialami warga Surabaya. 

Dalam menyelesaikan permasalahan sosial itu, BWI berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, membentuk program Kampung Madani. 

Program ini untuk mengetahui jumlah warga yang wajib membayar zakat, dan berhak menerima zakat. 

“Ketika Baznas berjalan bersama BWI, bukan hanya hilang kemiskinannya, akan tetapi jiwa dan rohaninya akan penuh dengan islami. Insya Allah kalau Surabaya ini sudah terlepas dari kemiskinan dan dasar agama, batiniah, lahiriahnya terpenuhi, maka kota ini menjadi baldatun toyyibatun warobbun ghofur,” paparnya. 

Rencananya, program Kampung Madani akan dijalankan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 mendatang. 

Program ini akan digerakkan secara langsung oleh BWI Surabaya bersama Baznas dan Pemkot.

Di samping itu, Ketua Pelaksana BWI Pusat, Mohammad Nuh berharap, dengan diresmikannya kantor perwakilan BWI Surabaya ini, dapat melakukan percepatan program yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Pahlawan. 

“Diharapkan bisa cepat melaksanakan program-program yang salah satunya adalah sertifikasi tanah wakaf, baik itu berupa masjid, musala dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi rebutan, karena ada sertifikat wakaf,” harap Nuh. 

Dengan hadirnya BWI perwakilan Surabaya, Nuh yakin, bisa mengentaskan kemiskinan melalui program Kampung Madani. 

Senada dengan Wali Kota Eri, diharapkan setelah warga miskin terlepas dari kemiskinan, kualitas hidupnya bisa semakin baik. 

“Baik kualitas jasmaniah, maupun kualitas hidup rohaninya. Sehingga, apa yang dicita-citakan oleh Pak Wali, menjadikan Surabaya baldatun toyyibatun warobbun ghofur itu dapat tercapai,” pungkasnya.

Read More

Di Hadapan Calon Wisudawan ITS ke-127, Wali Kota Eri Bagikan Pengalaman Hadapi Tantangan Dunia Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan dunia kerja di hadapan para calon wisudawan dan wisudawati Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya. 

Pengalaman tersebut dibagikan Wali Kota Eri dalam kegiatan Pembekalan Wisuda ke-127 ITS, di Gelanggang Olahraga Pertamina ITS Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Pada kesempatan itu, selain memberikan berbagai pesan bagi calon wisudawan dan wisudawati yang akan menginjak babak baru, yaitu dunia kerja atau yang akan memasuki dunia bisnis dengan menjadi pengusaha, Wali Kota Eri juga memperkenalkan sejumlah alumni ITS, yang kini menjabat sebagai Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bagi Wali Kota Eri, menjadi alumni ITS harus bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Bangsa dan Negara. 

Sebab, ITS dilahirkan bukan hanya untuk mencetak lulusan sebagai pekerja, tetapi mencetak lulusan-lulusan yang bisa menciptakan inovasi dan solusi penyelesaian masalah.

“Ini menjadi tugas kita bersama sebagai keluarga besar ITS, untuk memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mari kita bentuk ekosistem kolaborasi yang produktif, antara ITS, dunia usaha, dan pemerintah, untuk pembangunan yang lebih integral," kata Wali Kota Eri

Wali Kota Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Jawa Timur mengaku, di lingkup Pemkot Surabaya, sangat banyak alumni ITS yang menjadi Kepala OPD, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Lurah, dan lain-lain. 

“Di tingkat nasional ada Prof. Moh Nuh yang pernah menjadi Menteri Pendidikan, lalu ada ibu Tri Rismaharini yang dulu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya kini sebagai Menteri Sosial. Begitu banyak alumni ITS yang menjadi orang-orang tokoh nasional hebat yang menjadi pemimpin,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, ia juga mengajak para alumni dan calon wisudawan dan wisudawati ITS untuk bergabung menjadi bagian IKA ITS. 

“Ketika teman-teman lulus ITS bisa bergabung untuk memberikan warna dalam pembangunan yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan skala nasional.  Kekeluargaan kita harus kuat karena dimanapun alumni ITS harus bisa mewarnai dan memberikan perubahan bagi masyarakat,” ajaknya.

Karenanya, Pemkot Surabaya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya melalui program beasiswa, yang ditujukan untuk siswa SMA Sederajat, untuk mahasiswa baru jalur SNMPTN, maupun mahasiswa yang berstatus aktif. Yakni, bisa mengakses situs besmart.surabaya.go.id untuk update informasi beasiswa.

“Ini kita lakukan agar tidak ada lagi anak-anak atau pemuda di Kota Surabaya yang putus sekolah. Jadi kalau melihat ada keluarganya, tetangganya, atau saudaranya yang putus sekolah, laporkan kepada kami, agar kami tahu, dan bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Insya Allah, Pemkot Surabaya akan mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak atau pemuda generasi penerus Bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ​atas nama Pemkot Surabaya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini terus mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. 

“Saya bangga, seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya mampu menunjukkan semangat gotong-royong di berbagai sektor. Tidak hanya di sektor perekonomian, tapi juga di sektor pendidikan, dan sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Keluarkan Surat Edaran Ramadhan Tanpa Sampah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Imbauan Bulan Ramadhan Tanpa Sampah pada 15 Maret 2023. 

SE bernomor 500.9.14.2/6277/436.7.10/2023 itu SE itu sudah disebar luaskan kepada jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, camat, lurah dan seluruh Ketua RT dan RW se Kota Surabaya.

Melalui SE tersebut, Wali Kota Eri menggelorakan Gerakan Ramadhan Tanpa Sampah. 

Sebab, biasanya pada bulan Ramadhan sampah di Surabaya semakin meningkat, sehingga Wali Kota Eri mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi sampah, terutama pada saat bulan Ramadhan mendatang.

Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pengurangan sampah di Kota Surabaya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya, maka bersama ini disampaikan imbauan untuk melaksanakan "Gerakan Ramadhan Tanpa Sampah".

“Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya gerakan tersebut adalah Ketua RW dan Ketua RT untuk mencegah lonjakan jumlah sampah khususnya di bulan Ramadhan pada lingkungan masing-masing,” kata Wali Kota Eri seperti yang tertulis dalam SE tersebut.

Adapun beberapa hal yang dapat mendukung gerakan tersebut adalah menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali, seperti wadah makanan, sendok, garpu dan botol air minum. 

Selain itu, bisa pula dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai, antara lain kantong plastik, sedotan plastik, air minum dalam kemasan, makanan dan minuman dalam kemasan plastik serta kemasan stryfoam.

“Juga harus membiasakan mengolah makanan dan minuman secukupnya untuk mencegah timbunan sampah bahan makanan dan sisa makanan. RT dan RW juga harus terus mengkampanyekan serta membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman sampai habis. Harus membiasakan belanja sesuai kebutuhan. Dan bisa juga dengan melakukan pemilahan sampah, baik sampah basah dan sampah kering,” tegasnya.

Sedangkan para camat dan lurah se Surabaya juga harus memastikan pelaksanaan gerakan tersebut, serta menyediakan unit khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tempat edukasi untuk pengurangan sampah.

“Saya juga minta para Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan gerakan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Surabaya Terima Sertifikat ODF, Wali Kota Eri Targetkan 5 Pilar STBM Tercapai pada Desember 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau masyarakatnya sudah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 

Hal ini berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 14 - 16 Desember 2023.

Keputusan tersebut disampaikan Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur dalam sidang pleno Verifikasi Surabaya Open Defecation Free Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Dalam agenda ini, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M Yoto memimpin sidang pleno yang diikuti langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan. 

Sidang pleno ini merupakan tahapan akhir setelah sebelumnya dilakukan verifikasi lapangan pada Rabu, 15 Maret 2023.

"Berdasarkan dari rangkaian proses verifikasi kita sejak tanggal 14 Maret 2023 dengan melakukan sampel di 20 kelurahan 10 kecamatan, hasil yang kita peroleh kesimpulannya bahwa untuk Pilar 1 STBM perubahan perilaku masyarakat mengakses ke jamban sehat 100 persen," kata M Yoto.

Sedangkan terkait distribusinya, M Yoto menerangkan, bahwa untuk akses aman mencapai 56 persen, sharing 3,9 persen dan tidak layak 0,2 persen. 

Menurutnya, ini adalah capaian yang luar biasa. Ia pun mendorong Pemkot Surabaya bisa segera mencapai 100 persen pada Pilar 2 hingga 5 STBM.

"Yang jelas Kota Surabaya sudah punya modal yang luar biasa. Yakni, modal dasar dengan ODF dan juga pilar (kedua) cuci tangan sudah 80 persen dan pilar ketiga pengelolaan makanan minuman aman di rumah tangga sudah 70 persen. Hanya tinggal Pilar 4 dan 5, kami harap satu tahun bisa selesai. Sehingga kita menjadi kota kelima (STBM) di seluruh Indonesia," jelasnya.

Setelah menjadi Kota ODF atau bebas BABS, pihaknya juga mendorong Surabaya dapat menuju Kota Sehat pada tahun 2023. Ia berharap, Pemkot Surabaya bisa terus berproses khususnya dalam melengkapi syarat dokumen hingga batas akhir Maret 2023. 

"Dengan demikian berdasarkan hasil, maka kami dari tim verifikasi menyatakan Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke 24 di Provinsi Jawa Timur," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri mengaku bersyukur atas hasil verifikasi yang menetapkan Kota Surabaya bebas buang air besar sembarangan atau ODF. 

Namun menurutnya, capaian ini bukanlah tujuan akhir dari Pemkot Surabaya. 

"Karena sebenarnya pemerintah hadir sejak sebelum saya wali kota, ini adalah menjadi tujuan utama pemerintah," katanya.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). 

Bagaimana Pemda diminta untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga angka kematian ibu dan bayi. Termasuk masalah gender, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hari ini kita (Surabaya) dikatakan bebas ODF 100 persen, tapi bukan berarti sudah tidak ada, tinggal (jamban) leher angsa, jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi ini tantangan buat teman-teman kecamatan dan kelurahan," tuturnya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meminta kepada jajarannya agar terus berupaya dapat mencapai 5 Pilar STBM. 

Meski ini hal yang tak mudah, namun ia meyakini target tersebut bisa tercapai pada akhir Desember 2023.

"Saya minta di akhir Desember 2023, semua (Pilar 1-5 STBM) sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Tidak ada kata menyerah, karena kita ini (bekerja) satu hanya untuk umat," terangnya.

Dalam kesempatan itu, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 7 orang perwakilan Tim Verifikator Provinsi Jatim. 

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat Kota Surabaya ODF atau Bebas BABS kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Matur nuwun (terima kasih) kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Terus kita berjuang mencari amal jariyah, kebaikan, tanpa melihat penghargaan apa yang akan kita dapatkan. Insyaallah Kota Sehat kita wujudkan," pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Minta RT/RW Punya Skala Prioritas Warga dalam 5 Tahun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama warga Jalan Tambak Pring Barat Tengah 2, RT 09/RW 08, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Rabu (15/3) malam. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menerima banyak masukan dari warga di wilayah tersebut. 

Keluhan yang disampaikan yaitu soal saluran, pavingisasi, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, dan sebagainya. Setelah menjawab semua keluhan itu, Wali Kota Eri meminta RT membuat skala prioritas, apa saja yang dibutuhkan oleh warga dalam jangka waktu 5 tahun.

“Saya ingin musbangkel (musyawarah pembangunan kelurahan) itu ada skala prioritas, jadi nanti antar RT atau antar RW tidak rebutan. Seperti tadi yang saya lihat, saya mendapat laporan dari warga ada PJU di Asemrowo ini nggak terealisasi,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, dengan skala prioritas RT itu, maka Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD tahu apa yang dibutuhkan oleh warga. 

Tak hanya itu, dengan skala prioritas, pemkot dan DPRD akan lebih mudah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Dengan begitu kami di pemkot dan DPRD itu tahu prioritas warga itu apa, sehingga itu lah yang akan dimasukkan ke dalam anggaran,” jelasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan, dengan skala prioritas itu maka juga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi. 

“Makanya saya itu nanti ingin tahu, apa saja sih perubahan-perubahannya,” ujarnya. 

Ia menegaskan, skala prioritas ini juga untuk mengedukasi warga Surabaya agar saling bergotong-royong dan saling menjaga satu sama lain. 

Seperti halnya dalam membangun saluran untuk mengatasi banjir, Wali Kota Eri tak ingin, ketika memberi bantuan ternyata masih ada rumah yang tidak memiliki saluran. 

“Maka dari itu tadi saya bilang ke warga, ada salurannya apa enggak, tapi ternyata tadi warga juga ikut mengerjakan salurannya, kalau seperti itu saya pasti bantu. Karena mengatasi saluran itu tetap harus ada kontribusi warga, dengan seperti itu maka akan muncul rasa saling memiliki dan menjaga salurannya,” paparnya.

Wali Kota Eri menambahkan, skala prioritas itu juga bisa untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. 

Dirinya tak ingin, warga miskin di Surabaya hanya berharap pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. 

“Kan harus mengubah diri kita, jangan berharap terus pada pemerintah, yo malah gak tak keki (malah nggak saya kasih) bantuan. Maka dari itu kita beri bantuan berupa pekerjaan, agar warga ini mengubah kehidupannya menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Read More

Tingkatkan Jiwa Nasionalisme, Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar pada Satuan Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya hendak memutarkan lagu Indonesia Raya pada satuan pendidikan, baik negeri dan swasta, mulai Senin (20/3) mendatang. 

Tujuannya untuk meningkatkan dan memupuk jiwa nasionalisme serta pembentukan karakter.

Pembentukan karakter serta pemupukan jiwa nasionalisme dapat dimulai sejak dini. Salah satu caranya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru dan tenaga kependidikan (GTK), serta wali murid yang berada di lingkungan sekolah.

“Menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak dan khidmat dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 WIB. Siswa yang di dalam kelas, saat itu juga bisa mengambil sikap sempurna. Bagi yang berkegiatan di luar kelas, misalnya olahraga, bisa langsung berbaris dan menghentikan sementara kegiatan olahraganya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh, Rabu (15/3).

Selain itu, lanjut Yusuf, peserta didik juga diimbau untuk bersalaman dengan guru-guru yang ada di sekolah sebelum memasuki ruang kelas masing-masing. 

Kemudian, pada saat dimulai dan berakhirnya jam pembelajaran, peserta didik diminta untuk melaksanakan doa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing.

“Kepala sekolah dan guru juga kami ingatkan untuk senantiasa memberikan pesan-pesan moral kepada peserta didik yang memuat praktik-praktik baik dan memuat nilai penguatan karakter siswa,” jelasnya.

Yusuf mencontohkan berkaitan pesan moral yang bisa disampaikan, antara lain berbakti kepada orang tua, rajin beribadah, kasih sayang dan saling menghormati sesama pelajar, menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan, gotong royong, dan lain sebagainya. Guru juga membiasakan untuk selalu senyum, sapa, dan salam.

“Guru harus memberi imbauan agar peserta didik tidak mengikuti kegiatan atau perkumpulan yang tidak bermanfaat dan bersifat kegiatan negatif, seperti ikut menjadi anggota geng,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dispendik Kota Surabaya. 

Menurut dia, hal ini bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme yang belakangan ini mulai luntur. 

“Tidak sedikit juga rasa nasionalisme di kalangan anak-anak ini yang luntur. Langkah ini sangat bagus,” ujarnya.

Erwin mengaku, di sekolahnya, setiap hari sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum jam pembelajaran dimulai. Kegiatan ini dilakukan saat pusat mendengungkan Program Penguatan Pendidikan Karakter (P3K). 

“Jadi, kami sudah menjalankan rutin setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya jauh-jauh hari. Sedangkan, pada selesai jam pembelajaran menyanyikan lagu daerah,” pungkasnya.

Read More

Skomlek Koarmada II Gelar Latihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI AL guna mencapai tugas pokok, Staf Komunikasi dan Elektronika (Skomlek)Koarmada II mengadakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi TA 2023. 

Latihan tersebut diikuti  35 prajurit yang berdinas di KRI Koarmada II dan berlangsung di ruang kelas Diskomlek Koarmada II. Kamis (16/3).

Paban Binkom Skomlek Koarmada II, Letkol Laut (P) Haran Al Ahsan Budi S., S.E., mewakili Askomlek Koarmada II  Kolonel Laut (P) James Firman Gohan Siagian, memimpin pembukaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawak Komunikasi TA 2023, yang digelar dari tanggal 16 s.d. 24 Maret 2023.

Dalam amanat tertulis Askomlek Koarmada II yang dibacakan Paban Binkom Skomlek Koarmada II menyampaikan alat komunikasi tidak hanya digunakan oleh personel komunikasi saja, tetapi bisa digunakan oleh personel yang karena tugasnya diberi alkom untuk berkomunikasi terutama untuk mendukung operasional markas, sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme di bidang komunikasi dengan harapan personel tersebut mampu mengoperasikan alkom secara benar dan tepat sesuai proskom yang berlaku.

“Saya berharap dengan singkatnya waktu pelaksanaan latihan akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang optimal. maka seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki motivasi dan semangat untuk terus meningkatkan kemampuan masing-masing, sehingga dapat mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang ada, serta mengikuti prosedur standar  yang benar dan terhindar dari kerugian personel maupun material, guna mewujudkan Zero Accident," ujarnya.

Read More

Jelang HJKS ke-730, Pemkot Surabaya Bebaskan Sanksi Denda PBB dan Pajak Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan pembebasan sanksi denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah kepada masyarakat. 

Pembebasan sanksi denda administratif PBB dan pajak daerah menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730 ini, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya membayar pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJ) di Kota Pahlawan. 

"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kita kurangngi, kita nol-kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat Syah, Selasa (14/3).

Hidayat menjelaskan, pembebasan sanksi denda diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif, terhadap bunga dan denda pajak daerah kepada masyarakat dalam rangka HJKS ke 730. 

Selain itu, juga diatur dalam Perwali No. 17 tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif, berupa denda dan bunga PBB kepada masyarakat, dalam rangka HJKS ke 730.

Dalam proses pembayaran PBB dan pajak daerah ini, masyarakat dapat melakukannya melalui aplikasi marketplace yang telah tersedia. 

Seperti Tokopedia, mobile banking Bank Jatim, Bank Mandiri, minimarket dan sebagainya.

"Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran di kantor cabang Bapenda di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) I hingga V. Kemudian di Mal Pelayanan Publik Siola juga bisa," jelasnya. 

Hidayat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa segera membayar pajak dan memanfaatkan program pembebasan sanksi denda PBB dan pajak bangunan ini. 

Program tersebut berlangsung mulai dari awal Maret hingga 30 April 2023. 

"Tahun 2022 lalu kan program ini dilaksanakan pada bulan April. Nah, karena Pak Wali (Eri Cahyadi) melihat antusiasme warga Surabaya banyak yang ingin membayar pajak, maka diajukan di Maret 2023," sampainya. 

Maka dari itu, Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang ingin membayar PBB dan pajak daerah diharapkan bisa segera menyelesaikan pembayaran. 

"Kami imbau kepada seluruh masyarakat, ayo manfaatkan program ini. Karena bayar pajak itu ke depannya juga kembali lagi untuk kepentingan warga Kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Tekan Inflasi Bahan Pokok, Wali Kota Eri Siapkan Bazar Ramadan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar Bazar Ramadan saat memasuki bulan puasa. 

Bazar Ramadan ini berencana ditempatkan di setiap wilayah kelurahan di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Bazar Ramadan akan menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok. 

Harapannya, bazar Ramadan ini dapat menekan inflasi bahan pokok di Surabaya.

"Kalau pemerintah ini pasti akan menjaga inflasinya terhadap bahan pokok, jadi tidak bergerak dalam hal lain. Kalau Bazar murah Ramadan, maka kita minta (menyediakan) bahan-bahan pokok, seperti minyak, gula, beras sehingga ada dampaknya kepada masyarakat Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (15/3).

Ia menerangkan, bahwa ketentuan terhadap pelaksanaan Bazar Ramadan akan diatur dalam Surat Edaran (SE). Mulai dari lokasi hingga apa saja yang dijual saat Bazar Ramadan. 

"Tapi kita menunggu (aturan) pemerintah pusat, dan provinsi, baru kalau ada kita berjalan juga. Jadi jangan sampai aturan ini tumpang tindih," ujarnya.

Menurut dia, rencana Bazar Ramadan di setiap kelurahan, besar kemungkinan dapat terlaksana. 

Sebab, saat ini setiap kegiatan sudah tidak lagi terkendala dengan pandemi Covid-19.

"Karena perencanaan kita itu kemarin setiap kelurahan ada bazar. Dan bazarnya yang memang untuk kepentingan umat, seperti (menyediakan) bahan pokok,” jelasnya.

Ia lantas memaparkan mengenai kenaikan inflasi di Kota Surabaya. Ia mengakui, selama satu tahun 2022-2023, inflasi Surabaya melebihi angka nasional. Namun, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.

"Per tahunannya dia (Surabaya) lebih dari nasional iya. Tapi apa yang menyebabkan, satu kos-kosan harganya tinggi, kedua kenaikan BBM, ketiga harga kontrakan dan keempat adalah harga terkait dengan kuliah," paparnya.

Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa pengendalian inflasi yang menjadi fokus Pemerintah Pusat saat ini adalah mengenai kebutuhan bahan pokok. 

Di Kota Surabaya sendiri, inflasi bahan pokok sekitar 0,1 persen sampai 0,4 persen, yang tergolong rendah.

"Kalau kita mengatakan inflasinya tinggi, kota-kota besar (inflasinya) pasti tinggi semua. Tapi kalau dicopot (dipisahkan) terkait (kategori inflasi) kebutuhan bahan pokok itu baru dilihat," sebutnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, yang bisa dikendalikan pemerintah kota mengenai inflasi adalah berkaitan bahan pokok. 

Sedangkan terkait inflasi BBM atau perguruan tinggi itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Kalau sudah seperti BBM, perguruan tinggi (biaya) tidak boleh naik, siapa yang kendalikan, yang bisa pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menjabarkan, bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya kampus atau perguruan tinggi. Menurutnya, semakin banyak perguruan tinggi di sebuah kota ini tentu juga pasti berdampak pada kenaikan inflasi.

"Kampus negeri sekarang menjadi PT, itu naik. Semakin banyak kampus di kota itu, semakin banyak datang yang ke sini (Surabaya), maka semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan pada waktu pembayaran di bulan Juni, sehingga muncul inflasi," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022, Pemerintah Pusat meminta setiap Pemerintah Daerah mengendalikan inflasi bahan pokok. 

Dalam Perpres ini juga diatur mengenai jumlah bahan pokok yang harus dikendalikan. 

"Ada 11 bahan pokok yang ada di pasar induk, itu yang kita intervensi (kendalikan). Sehingga inflasinya di situ (bahan pokok) rendah," pungkasnya.

Read More