Lantik Forkom LPMK, Wali Kota Eri Ingin Wujudkan Kampung Madani

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sekaligus mengukuhkan pengurus Ketua Forum Komunikasi (Forkom) LPMK Periode tahun 2023-2027 terpilih, di lantai 4 Gedung Siola, Sabtu (18/3).

Dalam pengukuhan dan pelantikan kali ini, juga dihadiri oleh jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Wali Kota Eri mengatakan, setelah terbentuk ketua dan penasihat LPMK yang baru diharapkan bisa menciptakan Kampung Madani. 

Selain itu, para LPMK se-Kota Surabaya yang hadir untuk mau turun ke bawah menjaga kebersamaan dan keguyuban warga. 

“Apalah artinya membangun yang terlihat mata kalau masih ada orang miskin di Surabaya, buat apa kalau tidak ada manfaatnya untuk umat,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri ingin, LPMK se-Surabaya membantu pemkot ke depannya mengatasi berbagai persoalan di Surabaya, mulai dari putus sekolah, kemiskinan, gizi buruk, stunting dan sebagainya. Wali Kota Eri berharap, dengan adanya Forkom LPMK warga Surabaya sejahtera. 

“Dengan pelantikan Forkom LPMK ini, saya harap bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemkot dan seluruh warga Kota Surabaya. Bukan karena saya yang paling hebat,” harap Wali Kota Eri. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menyampaikan pesan, agar Forkom LPMK tidak ikut kepentingan politik. 

Maka dari itu, ia ingin, Forkom LPMK hadir untuk kepentingan umat yang membutuhkan bantuan. 

“Jangan pernah terpecah belah karena pileg, jangan pernah terpecah belah karena pilkada. Tapi mereka harus bersatu untuk Surabaya, untuk kesejahteraan umat. Jadi saya ingin, tolong Forkom LPMK bisa menjaga stabilitas warganya, kalau ada yang berbuat fitnah karena pileg atau pilkada parani ae (datangi saja), jangan mau warga dipecah belah karena itu,” pungkasnya.

Read More

Realisasi P3DN Tembus Rp3,8 T, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Tertinggi Kedua Nasional dari Kemenperin RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai Juara Kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN, di Jakarta, Rabu (15/3) lalu. 

Sebagai kota terbesar kedua se-Indonesia yang telah melaksanakan program P3DN, Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan APBD untuk produk lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Bahkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota di Indonesia.

Adapun capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus di angka Rp3,8 triliun. Bahkan, pada tahun 2023, pemkot mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp3 triliun pada sektor UMKM.

“Pemkot Surabaya fokus mengalokasikan belanja APBD untuk produk dalam negeri (PDN) dan UMKM. Bahkan, sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja produk lokal dan UMKM dari APBD Surabaya termasuk tertinggi di Indonesia,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (17/3).

Wali Kota Eri mengaku optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, serta untuk menstimulan ekonomi rakyat.

“Karena ini semua kan uang dari rakyat. Maka Pemkot Surabaya akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM, serta meningkatkan produk dalam negeri, diantaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Harapannya, dengan dukungan APBD untuk produksi dalam negeri dan UMKM semakin memperkuat ekonomi masyarakat Kota Surabaya.

“Yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD untuk pembangunan di kampung-kampung. Demikian pula seragam gratis untuk belajar, diproduksi oleh penjahit di kampung-kampung yang kemudian dibeli pemkot dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Selain itu, melalui instrumen belanja APBD, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui program Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi rumah padat karya.

“Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. 

“Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” pungkasnya.

Read More

Dampingi Surabaya Menuju KLA Dunia, Perwakilan UNICEF Naik Suroboyo Bus hingga Audiensi dengan Pemkot

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja UNICEF, di Tugu Pahlawan, Jumat (17/3).

Kunjungan kerja UNICEF kali ini, adalah untuk menindaklanjuti Surabaya menjadi anggota Child Friendly Cities Initiative (CFCI) atau Kota Layak Anak (KLA) tingkat dunia.

Kunjungan UNICEF hari ini diwakili oleh Kepala Kebijakan Sosial UNICEF, Yoshimi Nishino dan Kepala Perwakilan UNICEF Untuk Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara. 

Perwakilan dari UNICEF tersebut, turut didampingi oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. 

Pada kesempatan ini, tamu perwakilan dari UNICEF diajak berkeliling menggunakan Suroboyo Bus. 

Perwakilan dari Forum Anak Surabaya (FAS) dan siswa SMP di Kota Surabaya, turut hadir dalam rombongan. 

Setelah berkeliling kota selama satu jam, rombongan berhenti di depan kantor DPRD Kota Surabaya. 

Di kantor DPRD, rombongan menuju ke ruang rapat untuk membahas peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan hak-hak anak di Surabaya. 

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, untuk memperkuat Surabaya sebagai KLA dunia, jajaran di DPRD telah menyelesaikan pembahasan rancangan perda tentang perlindungan anak. 

"Saat ini masih tahap difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur. Kami harapkan, rancangan perda itu bisa segera difasilitasi oleh gubernur agar bisa segera disahkan," kata Adi.

Adi ingin, setelah perda tentang perlindungan anak itu diperkuat, ke depannya bisa memberikan kenyamanan bagi anak di Kota Surabaya. 

Aturan yang disahkan di dalam perda itu, lanjut Adi, nantinya akan menjadi tanggungjawab bersama antara DPRD, pemkot, serta masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman.  

"Dengan adanya perda itu, diharapkan bisa menghasilkan suasana yang lebih kondusif, bagi Surabaya kota layak anak," ujar Adi. 

Dalam kesempatan ini, Awi menyampaikan kepada UNICEF, bahwa pemkot dan DPRD turut melibatkan anak-anak dalam Rencana Musyawarah Pembangunan (Musrembang). 

Bahkan, dirinya berinisiatif ketika ada kegiatan reses dari jajaran DPRD turut serta melibatkan anak. 

"Ada lokasi khusus untuk mereka, diundang ke dalam suatu forum dan membicarakan berbagai polesir untuk memperkuat kepentingan anak-anak," sampainya. 

Awi mendukung penuh Surabaya sebagai Kota Layak Anak di kelas dunia. Ia berharap, hasil dari pertemuan dengan UNICEF kali ini bisa dikembangkan menjadi sebuah kebijakan yang mendukung perkembangan anak-anak di Surabaya. 

Di samping itu, Kepala Perwakilan UNICEF Untuk Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara mengatakan, sudah lima tahun terakhir Surabaya berhasil meraih predikat Kota Layak Anak kelas nasional. 

Di tahun ini, Surabaya akan naik kelas menuju kota layak anak kelas dunia atau CFCI. 

"Surabaya kan sudah menjadi kota layak anak predikat utama di nasional. Nah, sekarang Pak Wali (Eri Cahyadi) bersama masyarakat Surabaya ingin naik kelas ke CFCI atau kesertaan kota layak anak tingkat dunia," kata Arie. 

Arie mengungkapkan, tujuan dari kunjungan kali ini ingin memastikan sekaligus menguji, apakah komitmen Pemkot Surabaya sejalan dengan DPRD untuk menuju ke tingkat CFCI. 

Sebelumnya, lanjut Arie, UNICEF telah berkunjung dan bertemu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta jajarannya di pemkot. 

"Ternyata, rekan-rekan dari parlemen pun juga berkomitmen penuh mendukung Surabaya ke tahap CFCI atau kota layak anak di tingkat dunia," ungkapnya. 

Dalam pertemuan kali ini, Arie meminta kepada jajaran DPRD dan pemkot untuk mengajak masyarakat Kota Surabaya turut serta mendukung kota layak anak kelas dunia. 

"Jadi bukan hanya pimpinannya yang ingin menjadikan Surabaya bergabung ke dalam anggota CFCI, akan tetapi juga masyarakat dan anak-anaknya," ujarnya. 

Menurutnya, menjadi anggota CFCI itu tidak mudah, dan membutuhkan proses panjang. Maka dari itu, jajaran DPRD dan pemkot harus bisa memastikan warga Surabaya memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak baik itu dari dalam kota maupun dari luar kota atau negeri.

Selain itu, Arie menambahkan, DPRD, pemkot, stakeholder dan anak-anak diharapkan bisa membentuk satu komite untuk menyempurnakan rumusan yang membahas soal hak-hak anak. 

Tujuannya, agar anak-anak di Kota Surabaya bisa berkompetisi di tingkat dunia. 

"Selain itu, DPRD dan pemkot diharapkan, bisa memberikan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan jaminan keamanan untuk anak-anak di Kota Surabaya. Ketika semua itu terpenuhi, nanti akan ditunjukkan ke anggota CFCI lainnya sebagai tolok ukur bahwa Surabaya layak masuk ke dalam keanggotaan," imbuhnya. 

Setelah berkunjung ke kantor DPRD Kota Surabaya, rombongan UNICEF menuju ke ruang sidang wali kota di kantor Balai Kota. Di kesempatan itu, rombongan disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, M. Ikhsan serta jajaran Kepala PD di lingkungan pemkot. 

Sementara itu, Sekda Kota Surabaya M. Ikhsan mengatakan, tujuan dari kunjungan UNICEF kali ini adalah untuk mendampingi pemkot dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak dunia. 

Ikhsan menjelaskan, dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota layak anak dunia atau CFCI, UNICEF berkomitmen memberikan pendampingan. 

"Jadi, waktu pertemuan dengan UNICEF tadi juga memberikan lima opsi pendampingan kepada pemkot, apa saja yang dibutuhkan Kota Surabaya,” jelas Ikhsan. 

Ikhsan melanjutkan, kegiatan ini adalah untuk memperluas dukungan level sub nasional, khususnya di Kota Surabaya. Berdasarkan nota kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam country program action plan (CPAP) 2021-2025, UNICEF berkomitmen sebagai lembaga PBB memastikan pelaksanaan Konvensi Hak Anak (Convention of the Rights of of the Childs) dan pencapaian Sustainable Development Goal (SDGs) pada anak berjalan.

Selain itu, pada program kerja Annual Work Plan 2023, UNICEF mengagendakan dukungan terhadap upaya Kota Surabaya untuk menjadi bagian dari anggota CFCI, sebagai jawaban dari surat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang ditujukan kepada UNICEF pada Desember 2022. 

Ikhsan menerangkan, kunjungan kerja pada 13-14 Februari 2023 lalu, yang diwakili oleh Country Representative UNICEF, Maniza Zaman dan Tim untuk Indonesia telah melakukan identifikasi dukungan untuk Kota Surabaya. 

Sedangkan kunjungan kedua kali ini, diwakili oleh Chief of Social Policy at Unicef Indonesia, Yoshimi Nishino.

“Kunjungan kerja kali ini UNICEF melakukan percepatan pendampingan Kota Surabaya untuk masuk ke CFCI,” pungkasnya.

Read More

18 Tahun Komitmen Jaga Kanlmtibmas, Senkom Mitra Polri Jatim Gelar Musprov IV di Mapolda Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak terasa pengabdian Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri Jawa Timur sudah berusia 18 tahun.

Dengan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, bago Senkom Jawa Timur bukan hanya tugas dari kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 

"Masyarakat merupakan mitra Polri, dalam membantu terwujudnya kamtibmas, sebagai modal utama pembangunan nasional. Pemikiran itulah yang mendorong terbentuknya Sentra Komunikasi atau Senkom Mitra Polri Jawa Timur pada 2004 silam," kata Ketua Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Timur, H. Maun, saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (17/3).

Maun menambahkan, dengan usia 18 tahun ini, pengurus Provinsi atau Pengprov Senkom Mitra Polri Jawa Timur, berperan aktif dalam membantu Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur. 

"Sejak berdiri, Pengprov Jawa Timur dinakhodai oleh tokoh-tokoh masyarakat, yang memiliki nasionalisme, dan memiliki dedikasi yang kuat untuk menegakkan 4 Pilar kebangsaan, berupa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut Maun, sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian, Senkom Jawa Timur membantu tugas-tugas Kepolisian dalam tiga pengabdian utama, yakni Kamtibmas bermitra dengan Polda Jawa Timur dan jajarannya. 

"Kebencanaan bekerja sama dengan Badan Penganggulan Bencana daerah, dan Bela Negara bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kodam V/Brawijaya Di bidang Kamtibmas, Senkom rutin membantu kepolisian, terutama pengamanan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal," jelasnya.

Dalam keseharian, kata Maun, Senkom sangat dekat dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti menjaga peribadatan warga, dan turut membantu pengamanan lingkungan. Senkom juga aktif sebagai penengah bila terjadi konflik antar warga.

"Untuk efektivitas, kecepatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, Senkom dibekali peranti lunak Senkom Digital Communication (SDC) berbasis internet, yang memungkinkan mereka menghilangkan sekat geografis dan hambatan waktu," paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Maun, Senkom juga secara rutin meningkatkan keterampilannya, dalam membantu kepolisian secara dini dalam menangani kecelakaan. 

Bahkan Senkom Mitra Polri Jawa Timur mengembangkan aplikasi Penanganan Laka Lantas atau Quick Response 33 (QR33)," tambahnya.

"Lokasi Jawa Timur yang dilintasi cincin api dunia, mendorong Senkom Jawa Timur aktif di bidang penanggulangan bencana. Mereka terlibat aktif dalam penanganan bencana erupsi Gunung Kelud dan Semeru. Dua gunung berapi itu, merupakan gunung paling aktif di Jawa Timur. Di wilayah terdampak erupsi, Senkom mendata korban, keperluan mereka, hingga mengatur distribusi bantuan kemanusiaan," jelasnya.

Nah, untuk meningkatkan keterampilan di bidang kebencanaan, Senkom bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, dan Badan SAR Nasional. 

Di bidang Bela Negara, Senkom bekerja sama dengan berbagai pihak, di antara Kodam V/Brawijaya, Kostrad, dan berbagai lembaga lainnya, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme hingga pelatihan secara fisik dan mental.

"Dengan semboyan menembus jarak tanpa batas, Senkom Mitra Polri jawa Timur, berkomitmen membantu Kepolisian, untuk mewujudkan jawa timur yang aman, tentram dan damai," tandasnya.

Rencananya Senkom Mitra Polri Jawa Timur akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) 4 di Mapolda Jatim, Senin (20/3) mendatang. 

Pada Musprov Senkom ini akan dilakukan pemilihan Ketua Senkom yang masa bakti kepemimpinan akan berakhir.

"Musprov IV Senkom Mitra Polri Provinsi Jawa Timur akan berlangsung di Gedung Polda Jatim dengan mengusung Tema "Mewujudkan Senkom Mitra Polri Yang P.R.I.M.A (Profesional, Responsif, Inovatif, Moderen, Akuntabel) dan Berkarakter Untuk Jawa Timur Bangkit”. Musprov nantinya akan diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau," pungkasnya.

Read More

Kabel Utilitas Bahayakan Pejalan Kaki, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya: Ini Harus Disikapi Serius

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Semrawutnya kondisi kabel utilitas di Surabaya benar-benar membutuhkan penanganan dan penataan yang serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

Kondisi tersebut ditemukan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno saat melakukan inspeksi terhadap kabel utilitas yang terbengkalai dipedestrian di kawasan Jalan Mayjend Sungkono.

"Kami banyak terima aduan dari masyarakat atas kondisi kabel utilitas yabg semrawut," kata Anas, Jum'at (17/3).

Anas menambahkan kondisi penempatan kabel utilitas yang semrawut tersebut juga bisa membahayakan bagi pejalan kaki dan itu sangat mengganggu estetika.

"Kabel yang semrawut ini tentunya mengganggu dan membahayakan pejalan kaki. Apalagi kalau terputus, ataupun terjadi permasalahan. Selain itu mengurangi estetika kota," ujarnya.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, harus ada penataan ulang karena kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat. Karena ada dibeberapa tempat pedestrian lainnya.

"Karenanya permasalahan ini harus disikapi serius oleh Pemkot Surabaya. Dengan melakukan penataan ulang terhadap kabel utilitas," tegasnya.

Anas menambahkan untuk mengurai semrawutnya kabel utilitas harus ada penanganan yang sesuai pada tempatnya.

"Misalnya, penempatan secara terpadu, atau ducting utility,” jelasnya.

Ducting merupakan wadah yang dapat menampung kabel listrik, telepon, fiber optik, dan pipa gas dalam satu lubang. Penerapan ini mengganti metode gali-tutup tanah yang berisiko.

“Misalnya dalam 1 tahun ada 3 kali pemasangan dengan gali-tutup kabel dalam satu tempat. Setelah selesai dibiarkan menganga. Ini kan berbahaya bisa bikin kecelakaan," terang Anas.

Menurut Anas, nantinya, ducting utility bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Karena tempat itu bisa disewakan kepada para pemilik utilitas.

"Pembuatan ducting memang butuh biaya yang tidak murah. Tapi Pemkot bisa bekerjasama dengan investor. Yang tentunya melalui skema yang saling menguntungkan," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, Anas menambahkan, bahwa pihaknya berencana akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait menyangkut persoalan ini.

"Kita akan memanggil para penyelenggara dan pemilik utilitas, untuk duduk bersama dan mencari solusi atas kondisi yang saat ini bisa merusak estetika kota," pungkasnya.

Read More

Surabaya Terima Sertifikat ODF, Wali Kota Eri Targetkan 5 Pilar STBM Tercapai pada Desember 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau masyarakatnya sudah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 

Hal ini berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 14 - 16 Maret 2023.

Keputusan tersebut disampaikan Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur dalam sidang pleno Verifikasi Surabaya Open Defecation Free Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Dalam agenda ini, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M Yoto memimpin sidang pleno yang diikuti langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan. 

Sidang pleno ini merupakan tahapan akhir setelah sebelumnya dilakukan verifikasi lapangan pada Rabu, 15 Maret 2023.

"Berdasarkan dari rangkaian proses verifikasi kita sejak tanggal 14 Maret 2023 dengan melakukan sampel di 20 kelurahan 10 kecamatan, hasil yang kita peroleh kesimpulannya bahwa untuk Pilar 1 STBM perubahan perilaku masyarakat mengakses ke jamban sehat 100 persen," kata M Yoto.

Sedangkan terkait distribusinya, M Yoto menerangkan, bahwa untuk akses aman mencapai 56 persen, sharing 3,9 persen dan tidak layak 0,2 persen. 

Menurutnya, ini adalah capaian yang luar biasa. Ia pun mendorong Pemkot Surabaya bisa segera mencapai 100 persen pada Pilar 2 hingga 5 STBM.

"Yang jelas Kota Surabaya sudah punya modal yang luar biasa. Yakni, modal dasar dengan ODF dan juga pilar (kedua) cuci tangan sudah 80 persen dan pilar ketiga pengelolaan makanan minuman aman di rumah tangga sudah 70 persen. Hanya tinggal Pilar 4 dan 5, kami harap satu tahun bisa selesai. Sehingga kita menjadi kota kelima (STBM) di seluruh Indonesia," jelasnya.

Setelah menjadi Kota ODF atau bebas BABS, pihaknya juga mendorong Surabaya dapat menuju Kota Sehat pada tahun 2023. Ia berharap, Pemkot Surabaya bisa terus berproses khususnya dalam melengkapi syarat dokumen hingga batas akhir Maret 2023. 

"Dengan demikian berdasarkan hasil, maka kami dari tim verifikasi menyatakan Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke 24 di Provinsi Jawa Timur," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur atas hasil verifikasi yang menetapkan Kota Surabaya bebas buang air besar sembarangan atau ODF. 

Namun menurutnya, capaian ini bukanlah tujuan akhir dari Pemkot Surabaya. 

"Karena sebenarnya pemerintah hadir sejak sebelum saya wali kota, ini adalah menjadi tujuan utama pemerintah," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). 

Bagaimana Pemda diminta untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga angka kematian ibu dan bayi. Termasuk masalah gender, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hari ini kita (Surabaya) dikatakan bebas ODF 100 persen, tapi bukan berarti sudah tidak ada, tinggal (jamban) leher angsa, jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi ini tantangan buat teman-teman kecamatan dan kelurahan," tuturnya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meminta kepada jajarannya agar terus berupaya dapat mencapai 5 Pilar STBM. 

Meski ini hal yang tak mudah, namun ia meyakini target tersebut bisa tercapai pada akhir Desember 2023.

"Saya minta di akhir Desember 2023, semua (Pilar 1-5 STBM) sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Tidak ada kata menyerah, karena kita ini (bekerja) satu hanya untuk umat," terangnya.

Dalam kesempatan itu, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 7 orang perwakilan Tim Verifikator Provinsi Jatim. 

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat Kota Surabaya ODF atau Bebas BABS kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Matur nuwun (terima kasih) kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Terus kita berjuang mencari amal jariyah, kebaikan, tanpa melihat penghargaan apa yang akan kita dapatkan. Insyaallah Kota Sehat kita wujudkan," pungkasnya.

Read More

PD Pasar Surya Siapkan Grand Desain untuk Bangkitkan Pasar Tunjungan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasar Tunjungan yang selama ini terkesan mati suri ditengah geliatnya kota Surabaya bakal dibangkitkan kembali oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Makanya PD Pasar Surya telah menyiapkan grand desain untuk membangkitkan kembali pasar Tunjungan

Tujuannya agar pasar Tunjungan tersebut menjadi icon kota Surabaya agar kembali eksis dalam perputaran ekonomi di pusat kota pahlawan.

"Saya pinginnya nanti ini bisa menjadi pasar UMKM, pasar untuk teman-teman milenial yang kreatif," kata Dirut PD Pasar Surya, Agus Priyo, Kamis (16/3).

Namun rencana tersebut menurut Agus masih harus melihat kondisi bangunan dari pasar Tunjungan itu sendiri sebab kalau masih layak akan dipertahankan dan diperbaiki terhadap konstruksi yang ada.

"Kalau masih layak kita pertahankan, kita perbaiki betul-betul terhadap kontruksi yang ada. Karena ini berkaitan dengan masa bangunan," ujarnya.

Oleh karena itu sambung Agus, pihaknya akan melakukan langkah pengujian lab terhadap konstruksi yang ada di pasar Tunjungan.

"Saya maunya ini dilakukan uji lab, karena jangan sampai nanti kita lakukan revitalisasi dengan bangunan yang ada nantinya masa bangunannya tidak terlalu lama. Kita ingin uji lab untuk mengetahui ketahanan bangunan ini (pasar Tunjungan) berapa lama," katanya.

Dari hasil itu, masih kata Agus akan membicarakan dengan pemerintah kota bahwa seperti apa pasar ini nantinya.

"Kita akan tetap mengakomodir aspirasi pedagang, tetapi selama itu tidak melanggar hukum," tegasnya.

Sementara itu ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan jika pihaknya mendukung penuh upaya yang tengah dilakukan oleh PD Pasar Surya terhadap pasar Tunjungan.

"Sampai saat ini pihak PD Pasar sudah menyampaikan jika telah memiliki rancangan dan skema dari pasar tunjungan sebelum melakukan revitalisasi. Kalau Komisi B ini akan mendorong segera ada revitalisasi," kata Anas.

Namun demikian, Anas juga berharap kepada para pedagang untuk bisa memahami kondisi keuangan PD Pasar.

"Kita tidak boleh mau menang sendiri, harus bisa saling menyadari dan mensuport jangan mengedepankan ego. Kita harus gotong royong agar pasar ini bisa kembali hidup dan mampu mendongkrak perekonomian kota Surabaya," pungkasnya.

Read More

Resmikan Kantor Perwakilan BWI Surabaya, Wali Kota Eri: Sertifikasi Tanah Wakaf Bisa Dipercepat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Convention Hall, Kamis (16/3). 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri turut didampingi oleh Ketua Pelaksana BWI Pusat, Muhammad Nuh dan Ketua Pelaksana BWI Kota Surabaya, Muhibbin Zuhri. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, diresmikannya kantor BWI perwakilan Surabaya bisa memberikan manfaat untuk warga. Terutama, soal tanah dan bangunan masjid hingga musala yang diwakafkan.

“Sehingga, permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Surabaya bisa dipercepat, di samping itu dibantu oleh jajaran dari Pemerintah Kota (Pemkot),” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, Ketua Pelaksana BWI Pusat, Mohammad Nuh menargetkan, kurang lebih ada 25.000 tanah, masjid, dan musala di Jawa Timur untuk disertifikasi. 

“Maka dari itu, dengan adanya BWI ini permasalahan sertifikasi tanah wakaf di Surabaya bisa selesai,” sampainya. 

Wali Kota Eri menerangkan, hadirnya BWI di Surabaya bukan hanya untuk menyelesaikan perkara wakaf saja. 

Akan tetapi, juga berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang dialami warga Surabaya. 

Dalam menyelesaikan permasalahan sosial itu, BWI berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, membentuk program Kampung Madani. 

Program ini untuk mengetahui jumlah warga yang wajib membayar zakat, dan berhak menerima zakat. 

“Ketika Baznas berjalan bersama BWI, bukan hanya hilang kemiskinannya, akan tetapi jiwa dan rohaninya akan penuh dengan islami. Insya Allah kalau Surabaya ini sudah terlepas dari kemiskinan dan dasar agama, batiniah, lahiriahnya terpenuhi, maka kota ini menjadi baldatun toyyibatun warobbun ghofur,” paparnya. 

Rencananya, program Kampung Madani akan dijalankan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023 mendatang. 

Program ini akan digerakkan secara langsung oleh BWI Surabaya bersama Baznas dan Pemkot.

Di samping itu, Ketua Pelaksana BWI Pusat, Mohammad Nuh berharap, dengan diresmikannya kantor perwakilan BWI Surabaya ini, dapat melakukan percepatan program yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Pahlawan. 

“Diharapkan bisa cepat melaksanakan program-program yang salah satunya adalah sertifikasi tanah wakaf, baik itu berupa masjid, musala dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi rebutan, karena ada sertifikat wakaf,” harap Nuh. 

Dengan hadirnya BWI perwakilan Surabaya, Nuh yakin, bisa mengentaskan kemiskinan melalui program Kampung Madani. 

Senada dengan Wali Kota Eri, diharapkan setelah warga miskin terlepas dari kemiskinan, kualitas hidupnya bisa semakin baik. 

“Baik kualitas jasmaniah, maupun kualitas hidup rohaninya. Sehingga, apa yang dicita-citakan oleh Pak Wali, menjadikan Surabaya baldatun toyyibatun warobbun ghofur itu dapat tercapai,” pungkasnya.

Read More

Di Hadapan Calon Wisudawan ITS ke-127, Wali Kota Eri Bagikan Pengalaman Hadapi Tantangan Dunia Kerja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan dunia kerja di hadapan para calon wisudawan dan wisudawati Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya. 

Pengalaman tersebut dibagikan Wali Kota Eri dalam kegiatan Pembekalan Wisuda ke-127 ITS, di Gelanggang Olahraga Pertamina ITS Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Pada kesempatan itu, selain memberikan berbagai pesan bagi calon wisudawan dan wisudawati yang akan menginjak babak baru, yaitu dunia kerja atau yang akan memasuki dunia bisnis dengan menjadi pengusaha, Wali Kota Eri juga memperkenalkan sejumlah alumni ITS, yang kini menjabat sebagai Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bagi Wali Kota Eri, menjadi alumni ITS harus bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Bangsa dan Negara. 

Sebab, ITS dilahirkan bukan hanya untuk mencetak lulusan sebagai pekerja, tetapi mencetak lulusan-lulusan yang bisa menciptakan inovasi dan solusi penyelesaian masalah.

“Ini menjadi tugas kita bersama sebagai keluarga besar ITS, untuk memberikan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Mari kita bentuk ekosistem kolaborasi yang produktif, antara ITS, dunia usaha, dan pemerintah, untuk pembangunan yang lebih integral," kata Wali Kota Eri

Wali Kota Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Jawa Timur mengaku, di lingkup Pemkot Surabaya, sangat banyak alumni ITS yang menjadi Kepala OPD, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Lurah, dan lain-lain. 

“Di tingkat nasional ada Prof. Moh Nuh yang pernah menjadi Menteri Pendidikan, lalu ada ibu Tri Rismaharini yang dulu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya kini sebagai Menteri Sosial. Begitu banyak alumni ITS yang menjadi orang-orang tokoh nasional hebat yang menjadi pemimpin,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, ia juga mengajak para alumni dan calon wisudawan dan wisudawati ITS untuk bergabung menjadi bagian IKA ITS. 

“Ketika teman-teman lulus ITS bisa bergabung untuk memberikan warna dalam pembangunan yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan skala nasional.  Kekeluargaan kita harus kuat karena dimanapun alumni ITS harus bisa mewarnai dan memberikan perubahan bagi masyarakat,” ajaknya.

Karenanya, Pemkot Surabaya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pahlawan. 

Salah satunya melalui program beasiswa, yang ditujukan untuk siswa SMA Sederajat, untuk mahasiswa baru jalur SNMPTN, maupun mahasiswa yang berstatus aktif. Yakni, bisa mengakses situs besmart.surabaya.go.id untuk update informasi beasiswa.

“Ini kita lakukan agar tidak ada lagi anak-anak atau pemuda di Kota Surabaya yang putus sekolah. Jadi kalau melihat ada keluarganya, tetangganya, atau saudaranya yang putus sekolah, laporkan kepada kami, agar kami tahu, dan bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Insya Allah, Pemkot Surabaya akan mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak atau pemuda generasi penerus Bangsa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ​atas nama Pemkot Surabaya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini terus mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. 

“Saya bangga, seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya mampu menunjukkan semangat gotong-royong di berbagai sektor. Tidak hanya di sektor perekonomian, tapi juga di sektor pendidikan, dan sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Keluarkan Surat Edaran Ramadhan Tanpa Sampah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Imbauan Bulan Ramadhan Tanpa Sampah pada 15 Maret 2023. 

SE bernomor 500.9.14.2/6277/436.7.10/2023 itu SE itu sudah disebar luaskan kepada jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, camat, lurah dan seluruh Ketua RT dan RW se Kota Surabaya.

Melalui SE tersebut, Wali Kota Eri menggelorakan Gerakan Ramadhan Tanpa Sampah. 

Sebab, biasanya pada bulan Ramadhan sampah di Surabaya semakin meningkat, sehingga Wali Kota Eri mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi sampah, terutama pada saat bulan Ramadhan mendatang.

Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pengurangan sampah di Kota Surabaya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya, maka bersama ini disampaikan imbauan untuk melaksanakan "Gerakan Ramadhan Tanpa Sampah".

“Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya gerakan tersebut adalah Ketua RW dan Ketua RT untuk mencegah lonjakan jumlah sampah khususnya di bulan Ramadhan pada lingkungan masing-masing,” kata Wali Kota Eri seperti yang tertulis dalam SE tersebut.

Adapun beberapa hal yang dapat mendukung gerakan tersebut adalah menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali, seperti wadah makanan, sendok, garpu dan botol air minum. 

Selain itu, bisa pula dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai, antara lain kantong plastik, sedotan plastik, air minum dalam kemasan, makanan dan minuman dalam kemasan plastik serta kemasan stryfoam.

“Juga harus membiasakan mengolah makanan dan minuman secukupnya untuk mencegah timbunan sampah bahan makanan dan sisa makanan. RT dan RW juga harus terus mengkampanyekan serta membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman sampai habis. Harus membiasakan belanja sesuai kebutuhan. Dan bisa juga dengan melakukan pemilahan sampah, baik sampah basah dan sampah kering,” tegasnya.

Sedangkan para camat dan lurah se Surabaya juga harus memastikan pelaksanaan gerakan tersebut, serta menyediakan unit khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tempat edukasi untuk pengurangan sampah.

“Saya juga minta para Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memfasilitasi dan memantau pelaksanaan gerakan tersebut, tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Surabaya Terima Sertifikat ODF, Wali Kota Eri Targetkan 5 Pilar STBM Tercapai pada Desember 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau masyarakatnya sudah terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 

Hal ini berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan mulai tanggal 14 - 16 Desember 2023.

Keputusan tersebut disampaikan Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur dalam sidang pleno Verifikasi Surabaya Open Defecation Free Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Kamis (16/3).

Dalam agenda ini, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, M Yoto memimpin sidang pleno yang diikuti langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan. 

Sidang pleno ini merupakan tahapan akhir setelah sebelumnya dilakukan verifikasi lapangan pada Rabu, 15 Maret 2023.

"Berdasarkan dari rangkaian proses verifikasi kita sejak tanggal 14 Maret 2023 dengan melakukan sampel di 20 kelurahan 10 kecamatan, hasil yang kita peroleh kesimpulannya bahwa untuk Pilar 1 STBM perubahan perilaku masyarakat mengakses ke jamban sehat 100 persen," kata M Yoto.

Sedangkan terkait distribusinya, M Yoto menerangkan, bahwa untuk akses aman mencapai 56 persen, sharing 3,9 persen dan tidak layak 0,2 persen. 

Menurutnya, ini adalah capaian yang luar biasa. Ia pun mendorong Pemkot Surabaya bisa segera mencapai 100 persen pada Pilar 2 hingga 5 STBM.

"Yang jelas Kota Surabaya sudah punya modal yang luar biasa. Yakni, modal dasar dengan ODF dan juga pilar (kedua) cuci tangan sudah 80 persen dan pilar ketiga pengelolaan makanan minuman aman di rumah tangga sudah 70 persen. Hanya tinggal Pilar 4 dan 5, kami harap satu tahun bisa selesai. Sehingga kita menjadi kota kelima (STBM) di seluruh Indonesia," jelasnya.

Setelah menjadi Kota ODF atau bebas BABS, pihaknya juga mendorong Surabaya dapat menuju Kota Sehat pada tahun 2023. Ia berharap, Pemkot Surabaya bisa terus berproses khususnya dalam melengkapi syarat dokumen hingga batas akhir Maret 2023. 

"Dengan demikian berdasarkan hasil, maka kami dari tim verifikasi menyatakan Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke 24 di Provinsi Jawa Timur," paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri mengaku bersyukur atas hasil verifikasi yang menetapkan Kota Surabaya bebas buang air besar sembarangan atau ODF. 

Namun menurutnya, capaian ini bukanlah tujuan akhir dari Pemkot Surabaya. 

"Karena sebenarnya pemerintah hadir sejak sebelum saya wali kota, ini adalah menjadi tujuan utama pemerintah," katanya.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). 

Bagaimana Pemda diminta untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga angka kematian ibu dan bayi. Termasuk masalah gender, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Kalau hari ini kita (Surabaya) dikatakan bebas ODF 100 persen, tapi bukan berarti sudah tidak ada, tinggal (jamban) leher angsa, jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi ini tantangan buat teman-teman kecamatan dan kelurahan," tuturnya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meminta kepada jajarannya agar terus berupaya dapat mencapai 5 Pilar STBM. 

Meski ini hal yang tak mudah, namun ia meyakini target tersebut bisa tercapai pada akhir Desember 2023.

"Saya minta di akhir Desember 2023, semua (Pilar 1-5 STBM) sudah berjalan sesuai aturan yang ada. Tidak ada kata menyerah, karena kita ini (bekerja) satu hanya untuk umat," terangnya.

Dalam kesempatan itu, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh 7 orang perwakilan Tim Verifikator Provinsi Jatim. 

Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat Kota Surabaya ODF atau Bebas BABS kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

"Matur nuwun (terima kasih) kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Terus kita berjuang mencari amal jariyah, kebaikan, tanpa melihat penghargaan apa yang akan kita dapatkan. Insyaallah Kota Sehat kita wujudkan," pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Minta RT/RW Punya Skala Prioritas Warga dalam 5 Tahun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama warga Jalan Tambak Pring Barat Tengah 2, RT 09/RW 08, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Rabu (15/3) malam. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menerima banyak masukan dari warga di wilayah tersebut. 

Keluhan yang disampaikan yaitu soal saluran, pavingisasi, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, dan sebagainya. Setelah menjawab semua keluhan itu, Wali Kota Eri meminta RT membuat skala prioritas, apa saja yang dibutuhkan oleh warga dalam jangka waktu 5 tahun.

“Saya ingin musbangkel (musyawarah pembangunan kelurahan) itu ada skala prioritas, jadi nanti antar RT atau antar RW tidak rebutan. Seperti tadi yang saya lihat, saya mendapat laporan dari warga ada PJU di Asemrowo ini nggak terealisasi,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menjelaskan, dengan skala prioritas RT itu, maka Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD tahu apa yang dibutuhkan oleh warga. 

Tak hanya itu, dengan skala prioritas, pemkot dan DPRD akan lebih mudah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Dengan begitu kami di pemkot dan DPRD itu tahu prioritas warga itu apa, sehingga itu lah yang akan dimasukkan ke dalam anggaran,” jelasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan, dengan skala prioritas itu maka juga bisa dijadikan bahan untuk evaluasi. 

“Makanya saya itu nanti ingin tahu, apa saja sih perubahan-perubahannya,” ujarnya. 

Ia menegaskan, skala prioritas ini juga untuk mengedukasi warga Surabaya agar saling bergotong-royong dan saling menjaga satu sama lain. 

Seperti halnya dalam membangun saluran untuk mengatasi banjir, Wali Kota Eri tak ingin, ketika memberi bantuan ternyata masih ada rumah yang tidak memiliki saluran. 

“Maka dari itu tadi saya bilang ke warga, ada salurannya apa enggak, tapi ternyata tadi warga juga ikut mengerjakan salurannya, kalau seperti itu saya pasti bantu. Karena mengatasi saluran itu tetap harus ada kontribusi warga, dengan seperti itu maka akan muncul rasa saling memiliki dan menjaga salurannya,” paparnya.

Wali Kota Eri menambahkan, skala prioritas itu juga bisa untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. 

Dirinya tak ingin, warga miskin di Surabaya hanya berharap pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. 

“Kan harus mengubah diri kita, jangan berharap terus pada pemerintah, yo malah gak tak keki (malah nggak saya kasih) bantuan. Maka dari itu kita beri bantuan berupa pekerjaan, agar warga ini mengubah kehidupannya menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Read More