Antisipasi Curanmor, Satpol PP Pertimbangkan Kembali Pendirian Pos Pantau Kawasan Balai Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya akan mempertimbangkan kembali pendirian pos pantau di ujung jalan akses keluar masuk kawasan Balai Kota Surabaya. 

Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang sebelumnya sempat menimpa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya pada Sabtu (25/3). 

Aksi Curanmor ini terjadi di Jalan Jimerto atau tepatnya di depan kantor Eks Bagian Humas Pemkot Surabaya.

"Kami pertimbangkan (mendirikan pos pantau di ujung)," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Selasa (28/3).

Eddy juga menegaskan, selama ini petugas Satpol PP setiap satu jam sekali melakukan patroli di ring 1 kawasan Balai Kota Surabaya. 

Bahkan petugas keliling lokasi memantau sampai ke Masjid Muhajirin, Jalan Jimerto.

"Kami sebenarnya setiap di ring satu itu satu jam sekali ada patroli. Petugas keliling lokasi memantau sampai ke Masjid Muhajirin," jelasnya.

"Kami juga menanyai apabila ada (orang) yang mencurigakan. Setiap satu jam sekali kami keliling," sambungnya.

Di sisi lain, mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. 

Ia pun berharap kepada pengunjung atau pegawai supaya memasang kunci dobel.

"Kepada petugas parkir di situ, saya juga mohon membantu mengawasi dan memastikan bahwa yang mengambil sepeda motor itu benar-benar pemiliknya," tandasnya.

Diketahui, saat di masa pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya mendirikan sejumlah pos pantau di akses jalan keluar masuk kawasan Balai Kota Surabaya. 

Di antaranya, di ujung utara dan timur Jalan Jimerto serta ujung selatan Jalan Sedap Malam.

Pos pantau tersebut setiap 1x24 jam dijaga oleh petugas gabungan yang terdiri Satpol PP, Badan Penanggulangan dan Bencana (BPBD) serta Dinas Perhubungan.

Read More

PAD Pajak Baru 16%, Wakil Ketua Komisi B: Maksimalkan Potensi Hotel dan Restoran Saat Ramadan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, pada Senin (27/03/2023). 

Selain ajang perkenalan Komisi B dengan Hidayat sebagai pejabat baru Kepala Bapenda, juga untuk mengetahui realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Dalam RDP tersebut diketahui, jika realisasi PAD dari sektor pajak sebesar 16 persen, atau Rp 845.867.643.481, di triwulan pertama tahun 2023. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, jika pencapaian realisasi tersebut masih belum maksimal. 

"Seharusnya pencapaian realisasinya sebesar 25 persen di triwulan pertama dari target sebesar Rp 5,1 triliun di tahun 2023. Karena kalau target 100 persen di bagi tiap triwulan, ketemunya 25 persen di tiap triwulan," jelasnya.

Anas menambahkan, realisasi pungutan pajak sebesar 16 persen di triwulan pertama ini, sangat tidak ideal. Karena saat ini masa pandemi Covid-19 sudah berakhir, menyusul dicabutnya PPKM.

"Kemudian transaksi ekonomi sudah kembali berjalan normal seiring dengan bergeraknya aktifitas perekonomian. Kita tadi melihat ada pos sektor pajak untuk PAD sudah mencapai 200 persen dari target," jelasnya.

Lebih lanjut legislator PDIP Surabaya tersebut mengatakan, seharusnya Bapenda memetakan di tiap triwulan, sektor mana saja yang pungutan pajak untuk PAD kurang maksimal. 

Untuk bahan evaluasi dan PR bersama agar di triwulan berikutnya bisa maksimal untuk mengejar target.

"Karenanya Komisi B mengusulkan kepada Bapenda untuk memberikan catatan terhadap sejumlah sektor pajak yang kurang maksimal. Begitu pula sektor pajak yang melebihi target realisasinya. Sebagai bahan evaluasi," imbuhnya.

Anas menyebut, sejumlah sektor pungutan pajak yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai target PAD adalah restoran dan hotel.

"Rumah makan, restoran dan hotel saat Ramadan dan Idul Fitri sedang ramai-ramainya sebagai tempat buka puasa. Kemudian untuk merayakan Idul Fitri. Apalagi liburan Lebaran cukup panjang. Kalau ini dimaksimalkan diharapkan bisa menutupi kekurangan realisasi dari target," terangnya.

Anas juga mengatakan, selain pajak hotel dan restoran, pungutan pajak reklame dan parkir juga perlu dimaksimalkan. 

"Sehingga pajak diberbagai sektor berkontribusi signifikan terhadap PAD. Tidak hanya dari Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini memberikan kontribusi yang besar," pungkasnya.

Read More

Babinsa Semarapura Kangin Bersinergi Berantas DBD

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Upaya pemberantasan DBD kian gencar dilakukan oleh aparat Babinsa bersama instansi terkait di Kelurahan Semarapura Kangin, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Bukan tanpa sebab, pemberantasan DBD itu dilakukan mengingat musim penghujan di Klungkung sudah mulai intens.

Hal itu, dikatakan oleh Sertu I Nyoman Suartana saat ditemui disela fogging yang dilakukan di Kelurahan Semarapura Kangin pada Selasa (28/03/2023) pagi.

“Fogging ini untuk menekan adanya DBD,” kata Nyoman.

Beberapa pihak, kata Nyoman, dilibatkan pada pelaksanaan pemberantasan DBD itu, salah satunya pihak Puskesmas setempat hingga Dinas Kesehatan. Nyoman berujar, pemberantasan DBD itu memang diperlukan peran dari semua pihak.

“Pada intinya, kita semua bersinergi. Dan tak kalah pentingnya ialah, peran masyarakat,” bebernya.

Read More

Safari Ramadan, Wali Kota Eri bersama Baznas Galakan Zakat untuk Entaskan Kemiskinan di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya terus menggalakan gerakan zakat. 

Bahkan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) terlebih dahulu telah mencontohkan pelaksanaan gerakan zakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. 

Karenanya, Wali Kota Eri, Baznas, dan jajaran Pemkot Surabaya melakukan Safari Ramadan di Masjid Al-Amin, Jalan Simorejo Sari B VIII No. 8 dan Masjid Al-Hidayah, Jalan Darmo Indah Barat V No. 3 Karangpoh Kota Surabaya, Senin (27/3) malam. 

Mengawali Safari Ramadan 2023 ini, selain menggalakan gerakan zakat, Wali Kota Eri bersama Baznas Surabaya juga membagikan total 20 kursi roda, 6 rombong usaha, serta 200 paket sembako kepada warga. 

“Bulan Ramadan ini menunjukkan gotong-royong sesuai dengan ideologi Pancasila. Maka, melalui zakat inilah bisa menjadi modal bagi warga yang membutuhkan untuk mendapatkan penghasilan, serta menjadi upaya kita dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Wali Kota Eri, Selasa (28/3).

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah mengantongi data warga miskin dan pra miskin yang ada di Kota Pahlawan. 

“Jadi dikumpulkan zakat dari masjid, digabung dengan zakat dari Baznas, dan digabung dengan zakat dari Pemkot. Nanti kita lihat, siapa yang membutuhkan bantuan, kita berikan modal usaha,” jelasnya.

Sebab, menurutnya, sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya bersama Baznas Surabaya, merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan, yakni melalui pemberian modal usaha. 

Karenanya, diharapkan masyarakat di Kota Pahlawan bisa berdaya dan mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan.

“Pemkot dengan Baznas bergerak dengan memberikan modal. Karena saya ingin kemiskinan sudah berakhir di tahun 2024,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Surabaya, H Moch Hamzah menyampaikan, mengacu pada rencana anggaran tahun 2023, terdapat dua kegiatan yang bersifat rutin. 

Diantaranya adalah pengajuan bantuan rutin yang masuk melalui kantor Baznas, serta bantuan khusus untuk Safari Ramadan.

“Untuk Ramadan, kita siapkan di semua kecamatan ada 10 kursi roda, 100 sembako, 3 rombong UMKM, dan beberapa marbot yang diajukan (penerima bantuan). Artinya, di 31 kecamatan kita berikan total 310 kursi roda, 93 rombong usaha, serta 100 paket sembako di tiap kecamatan. Angka itu diluar pengajuan rutin, itu khusus untuk Safari Ramadan,” kata Hamzah.

Meski begitu, ia mengapresiasi para ASN dilingkungan Pemkot Surabaya yang ikut mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan, yakni melalui pemberian zakat yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. 

“Surabaya ini gotong-royongnya sangat kuat dan terjaga, bahkan semakin meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap seluruh masyarakat di Kota Pahlawan bisa menggalakkan kegiatan berbagi melalui sedekah, zakat, maupun infaq pada lembaga amil zakat yang sudah terdaftar di Kementerian Agama RI. 

“Karena mereka memiliki izin untuk menerima pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Sehingga kemanfaatnya lebih jelas dan terarah,” katanya.

Ditemui di lokasi yang sama, Mislan (57) warga Jalan Simo Pomahan Baru menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri dan jajaran Pemkot Surabaya yang telah memberikan bantuan kursi roda dan paket sembako. 

“Saya senang sekali, terima kasih atas bantuanya Bapak Eri Cahyadi. Dengan bantuan kursi roda ini bisa membantu dan mempermudah saya untuk beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari,” pungkasnya.

Read More

Sidang Suap Sahat Tua Simandjuntak, KPK Hadirkan Ketua Pokmas Hingga Kabiro Kesra Pemprov Jatim Sebagai Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Selasa (28/3).

Kali ini persidangan yang digelar diruang sidang Candra tersebut masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang ini, KPK mendatangkan langsung 15 saksi. Mereka diantaranya Ketua Pokmas dan pejabat dari Pemprov Jatim.

Adapun ke 15 saksi tersebut diantaranya 13 saksi dari Ketua Pokmas, Abdul Rahman, Abdul Halim, Musawi, Mat Dasir, Ruspandi, Rubai, Moch Awaludin Susanto, Mat Hodari, Supriyadi, Nurul Huda Hidayat, Musnawi alias Gondrong, H. Samsuri, Ahmad Firdaus,

Sedangkan dua saksi lainnya adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro) Pemprov Jatim, Imam Hidayat dan Staf Sekwan, Gigih Doyok.

Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK mencecar saksi dari Ketua Pokmas maupun pejabat Pemprov Jatim.

Rata-rata Ketua Pokmas mengaku hanya mengenal terdakwa Ilham Wahyudi.

Tak hanya Jaksa KPK, namun Hakim yang menyidangkan kasus tersebut juga bertanya kepada seluruh saksi tersebut, apakah kenal dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak.

Hingga berita ini diturunkan, sidang dugaan korupsi dana hibah Pokir untuk Pokmas APBD Jatim dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masih sedang berlangsung.

Read More

Tongkat Komando Komandan KRI Karel Satsuitubun-356 Diserahterimakan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan KRI Karel Satsuitubun (KRI KST-356), bertempat di Geladak Heli KRI Karel Satsuitubun 356 yang sandar di Dermaga Semampir Baru Koarmada II. Selasa (28/3).

Komandan KRI KST-356 diserahterimakan dari Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., kepada penggantinya Letkol Laut (P) Ahmad Ahsan, S.E., M.Tr.Hanla., M.M.

Dalam acara tersebut, diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan tongkat komando.

Dalam amanatnya Dansatkor menyampaikan bahwa Komandan KRI harus mampu menyelenggarakan fungsinya untuk menentukan prioritas sasaran, sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi dengan resiko sekecil mungkin yang tidak kalah penting, yakni keberhasilan dalam membina disiplin prajurit dan terpenuhinya hak-hak prajurit serta pembinaan keluarganya. 

"Sertijab dalam suatu organisasi merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi dan bagian dari pembinaan personel untuk proses regenerasi serta pengembangan karier," ujarnya.

Komandan KRI juga mempunyai tugas membantu komandan satuan, dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan tugas di lapangan dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsurnya," ucapnya.

Read More

Kakanwil BPN Jatim Imbau Masyarakat Gunakan Loket Prioritas

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jonahar mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan loket layanan prioritas yang tersedia di semua kantor pertanahan di Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan usai menanggapi demo masyarakat yang terjadi di Kantor Pertanahan Banyuwangi.

Tak hanya itu, Kanwil BPN Jatim juga langsung memanggil kepala kantor untuk diklarifikasi.

"Menanggapi demo di Banyuwangi dari masyarakat, Pak Budiono sudah saya panggil ke kanwil dalam rangka klarifikasi. Saya beri arahan, bahwa pelayanan harus berstandar pada peraturan peraturan kepala badan nomer 1 tahun 2010 tentang standar operasional pelayanan pertanahan. Apabila ada yag kurang dari persyaratan tersebut  di lapangan itu harus dikembalikan kepada bersangkutan melalui surat secara resmi. Kalau memang tidak ada yang kurang harus segera diselesaikan dengan baik. Hal ini saya tekankan kepada Pak Kakan Kabupaten Banyuwangi agar supaya betul betul dilaksanakn dengana baik," kata Jonahar, Selasa (28/3).

Selain masyarakat bisa tahu proses, jangka waktu, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, seperti yang diamanatkan dalam peraturan Kepala Badan nomer 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan. 

Hal ini menurut Jonahar bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Para pemohon silahkan datang langsung tanpa kuasa  seperti arahan Pak Menteri dengan mendatangi loket prioritas yang buka setiap hari kerja dan loket pelataran yang kita buka setiap Sabtu dan Minggu. Tetapi ingat, persyaratan lengkap seperti KTP, KK dan surat-surat tanah harus berprosedur dan dan jelas perolehannya. Dengan demikian akan lancar semua. Nanti prosedur akan kita tempel.semua di dinding dengan terbuka biaya-biayanya," jelas mantan Kakanwil BPN Provinsi Jateng.

Terpisah, Kakantah Banyuwangi Budiono mengatakan, apa yang terjadi di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Kakanwil.

"Semua sudah saya maping dan dan seperti yang disarankan Pak Kakanwil, bahwa di Banyuwangi ada sekitar 6.000.sampai 7.000 permohonan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Budiono.

Menurutnya, semua berkas pertama kali yang masuk dilakukan proses klarifikasi alas hak agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. 

Ia berharap untuk pengurusan sertifikat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan.

"Semuanya perlu diklarifikasi,  mau tidak mau masyarakat juga perlu tahu apa proses yang menjadi dengan miliknya. Mulai dari awal dan sampai kita terbitkan sertifikat. Tapi dibeberapa proses yang ada sudah kami laporkan, dan di berkas inilah (bermasalah,red) masyarakat sudah berkeinginan baik. Namun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan alas hak. Itu perlu kita kaji lagi,  jangan sampai masyarakat sudah benar, kemudian karena kepengurusan oleh oknum jadi masyarakat yang dirugikan kemudian hari," pungkasnya.

Read More

Kapolsek Magersari Tangkap Pelaku Judi Sabung Ayam di Kuburan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Perilaku buruk dan tidak terpuji dilakukan oleh sejumlah orang di sebuah area makam Bong Cino Kota Mojokerto. Pasalnya, bukannya datang berziarah ataupun mendoakan, mereka justru bermain judi.

Penyakit masyarakat tersebut membuat warga sekitar makam yang terletak di Lingkungan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, resah. Warga akhirnya melaporkan ke Polsek Magersari agar segara dilakukan penindakan.

“Pada hari Sabtu, 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Polsek Magersari, menerima pengaduan masyarakat terkait judi sabung ayam yang berada di dalam Area Bong Cino,” kata Kapolsek Magersari Kompol Roy Aquary Prawirosastro, Senin (27/3/2023).

Mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Magersari dengan dipimpin Kompol Roy melakukan penggerebekan sepekan kemudian. Tepatnya, Sabtu 25 Maret 2023 lalu.

Pada Sabtu siang, 25 Maret 2023 lalu, dilakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Tapi saat tiba di lokasi, lanjut Roy, diduga para pelaku perjudian sudah mengendus, hingga mereka lari tunggang-langgang dan berhasil melarikan diri.

Pihaknya hanya mengamankan barang-barang perjudian yang tersisa di lokasi. Diantaranya, 4 ekor ayam jantan, 1 set arena Judi berbentuk segi empat dan alas karpet warna putih krem, 1 buah jam dinding, dan 2 buah kurungan ayam.

“Kami akan lakukan penyelidikan terkait para pejudi sabung ayam yang melarikan diri. Selain itu juga koordinasi 3 Pilar, agar lokasi tersebut tidak dijadikan tempat Judi Sabung Ayam kembali,” tutup Roy.

Read More

Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan THR PNS cair pada H-5

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS dan aparatur sipil negara (ASN) cair paling lambat lima hari sebelum Lebaran Idul Fitri.

Ia mengatakan aturan soal pencairan THR itu kini sedang digodok. Ia menambahkan sejumlah menteri telah menandatangani aturan mengenai hal itu.

"Saya tanya menteri, ya minimal H-5 sudah inilah," kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

Jadwal pencairan THR untuk ASN berbeda dengan THR untuk pegawai swasta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut perusahaan wajib memberikan THR H-7 Lebaran Idul Fitri.

Ida berkata sedang mempersiapkan aturan hukum untuk pencairan THR pegawai swasta. Dia berjanji akan mengumumkan aturan itu esok hari.

"H-7. Saya kira besok ya. Besok jam satu (13.00) di Kantor Kemenaker," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mendorong percepatan pencairan THR tahun ini. Rencana itu dilakukan demi mencegah kemacetan saat puncak arus mudik.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong perusahaan mencairkan THR sebelum 18 April. Dengan demikian, warga punya modal untuk melakukan mudik.

Read More

Polisi Bekuk Kelompok Perusuh yang Serang Giras di Kapas Krampung

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Aparat keamanan terus berupaya menindak kelompok perusuh yang merugikan masyarakat. 

Terbaru, pada Minggu (26/3/2023) kemarin, anggota dari kelompok “Tiga Kampoeng Surabaya North” diamankan karena menyerang sebuah warung atau giras di kawasan Kapas Krampung, Surabaya.

AKBP Edi Hartono Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya mengatakan, dari kelompok gangster itu timnya telah mengamankan empat orang, yaitu MA (19), RS (16), MRA (15) dan DAF (17).

Kata Edi, ditangkapnya sejumlah perusuh itu bermula ketika timnya melakukan patroli malam di area Makam Rangkah Surabaya. Lalu sekitar pukul 02.00 WIB, tim patroli berpapasan dengan kelompok perusuh tersebut.

“Kami melakukan pembuntutan hingga menuju Jalan kapas Krampung Surabaya. Sesampainya di sana tim patroli langsung mengamankan kelompok pemuda itu dan membubarkan aksi mereka,” ucap Edi waktu dikonfirmasi, Senin (27/3/2023).

Polisi juga mengamankan satu buah senjata celurit dari tangan pelaku bernama RS. Kata Edi, salah satu anggotanya bahkan terkena celurit di bagian tangan waktu melakukan pengamanan.

Kini empat remaja itu telah diamankan di Mapolrestabes Surabaya dan diserahkan kepada Satreskrim Polrestabes Surabaya. 

“Untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelas Edi.

Read More

Polda Jatim Tangkap Pelaku Penjual Bahan Peledak Petasan Seberat 231 Kilo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Subdit I Kamneg (Keamanan Negara) Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Jatim, berhasil mengungkap para tersangka yang diduga memiliki, membuat, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut dan menjual bahan peledak berupa bahan jadi petasan seberat 231 Kg.

Polda Jawa Timur akan menyampaikan rilis berkaitan dengan juga terkait dengan dua ledakan sebelumnya di Blitar dan batu Malang. 

Telah kami tegaskan peristiwa di Blitar dan Batu Malang, semoga tidak terjadi di tempat lain

“Hari ini atas kegiatan bagian dari operasi pekat dan tim yang dibentuk oleh Dirreskrimum dan jajaran semua akhirnya kita berhasil mengungkap lebih kurang 231 kg bahan peledak mercon,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto.

“Satu kilo itu radius 100 meter berarti kalau sebanyak ini bisa dibayangkan tadi 231 kg,” tambahnya.

Sementara itu Kombes Pol Totok Suharyanto, Dirreskrimum Polda Jatim, menjelaskan, pertama untuk tersangka sementara ini yang kita tangkap ada tiga yang pertama MDP ini selaku penjual kemudian IM selaku pemodal dan pembelian bahan mentah kemudian yang ketiga AMR ini selaku karyawan yang meracik atau pekerja.

“Kemudian dua tersangka lain ini masih DPO dalam proses pengejaran yaitu atas nama inisial AB dan JL. Untuk model penjualannya adalah melalui sistem online dengan sebutan “pupuk ajaib”. Awal pengungkapan kita telah telah menangkap yang 2 kilo kemudian dikembangkan yang pertama ditangkap itu di Bantul kemudian dikembangkan dua tersangka lain di Sleman,” jelas Kombes Pol Totok.

Barang bukti total 231kilo yang mentah kemudian bahan mentah yang serbuk putih 75 kg kemudian bahan serbuk kuning itu 15 kilo kemudian anti pelembab 2,9 kilo kemudian petasan berbagai jenis ini ada 1.141.

“Kemudian untuk pasal kita kenakan pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat 12 no 51 ancaman hukuman mati seumur hidup dan hukuman penjara 20 tahun. Kemudian berkaitan dengan pengembangan saat ini juga tim masih di lapangan dan akan kita tampilkan untuk hasil pengembangan berikutnya,” urainya.

Disampaikan lebih jauh, bahwa mercon ini dipasarkan di seluruh Indonesia sejak Tahun 2022, dan khusus 2023 itu di Jawa Timur ada 78 transaksi dan masih dikembangkan karena saat ini juga masih dalam proses pembuktian.

“Keuntungan yang didapat dari bersangkutan dia beli Rp 150.000 per kilo kemudian dia jual Rp 230.000 per kilo, keuntungan Rp 80.000 kemudian seluruhnya melalui online,” jelas dia.

Yang tersangka N ada di Bantul kemudian tersangka IKM dan AM itu ada di Sleman yang dua masih buron.

Hasil keterangan tersangka dan hasil analisis kita itu memang di bulan-bulan mendekati lebaran mereka mulai meracik sehingga pasaran khusus 2023 itu mulai Februari itu sudah mulai transaksi dan tadi sudah saya sampaikan 78 transaksi itu hanya khusus Jawa Timur paling banyak adalah di daerah Kediri kemudian juga Blitar kemudian juga Jombang.

“Yang pertama produksi juga ada yang 2 tersangka tadi yang kedua memang khusus dia hanya menjual berkaitan bahan mentah yang setelah diracik digabungkan dan siap untuk meledak kemudian yang ketiga barang-barang itu didapat di dari Tangerang Jawa barat yang nanti saat ini juga masih dalam pengembangan,” pungkasnya.

Read More

Menkeu Sri Mulyani Buka Suara soal Foto Alphard "Sakti" Masuk Apron Bandara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait unggahan foto yang memperlihatkan mobil Alphard hitam dan mobil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang disebut merupakan rombongannya, di kawasan apron Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. 

Usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, bendahara negara itu bilang, unggahan yang menunjukan mobil rombongannya memasuki kawasan apron bandara itu sudah mengikuti ketentuan protokol berlaku. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selaku operator bandara.

"Sudah dijelaskan Angkasa Pura. Pertama itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya," ujar Sri Mulyani, di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/3/2023). 

Kegiatan Sesuai SOP yang Berlaku Lebih lanjut Ia bilang, dirinya memang kerap melakukan kunjungan ke kantor Bea Cukai Soekarno Hatta ketika berada di bandara tersebut. 

Sri Mulyani memanfaatkan momen itu untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para jajarannya. 

"Dan ada kantor saya di sana untuk bisa bekroordinasi dan berdiskusi bersama mereka. Sehingga kalau memasuki bandara tetap mengikuti protokol bandara," tuturnya. 

Oleh karenanya, wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh rombongannya sudah sesuai prosedur berlaku. 

Prosedur ini juga dilakukan oleh pihak yang mendapatkan hak serupa. 

"Kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri. Kalau saya karena Bea Cukai di bawah Kemenkeu jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan buat saya untuk diskusi ngecek ngobrol sama kepala kantor wilayahnya dan lain-lain," ucapnya. 

Sebelumnya, SM of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi mengatakan, dalam kondisi tertentu serta sesuai prosedur (SOP) yang berlaku antar-instansi, terdapat kegiatan keprotokolan dalam penanganan VIP yang dijalankan oleh instansi-instansi terkait di bandara yang dikelola perseroan. 

"Kegiatan keprotokolan yang dijalankan dipastikan sesuai SOP yang berlaku," kata Holik dalam keterangan tertulis, Minggu (26/3/2023). 

Holik mengatakan, kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur di antaranya yaitu pengaturan personel, perlengkapan serta penggunaan tanda platform di kendaraan. 

"Platform kendaraan pada Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan penerbangan," ucap dia. 

Read More