Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 07 April 2023

OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Bakal Tunjuk Wakilnya Sebagai Pengganti


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan menyatakan pihaknya bakal menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar untuk menggantikan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. 

Hal ini imbas dari terjaringnya Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengadaan jasa umrah. 

"Iya, untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Meranti, jika Bupati ditahan maka Wakil Bupati akan melaksanakan tugas kepala daerah atau sebagai Plt Kepala Daerah," ujar Benni, Jumat, 7 April 2023. 

Meski begitu, Benni mengatakan Kemendagri menghormati dan akan mengikuti proses penegakkan hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh KPK. 

Ia, menyebut pihaknya bakal menunggu hasil pemeriksaan serta kepastian status hukum Adil sebagai dasar dalam mengambil langkah dan kebijakan administratif sesuai peraturan yang berlaku. 

"Jika nanti beliau ditahan, maka sesuai Pasal 65 UU 23 Tahun 2014, yang bersangkutan dilarang melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai Bupati," kata Benni.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT ini pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu KPK juga meringkus 24 orang lainnya yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan Daerah, Kepala Bidang serta pejabat lainnya. Ajudan Bupati dan pihak swasta turut ditangkap.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan ini juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.

Dishub Surabaya Harus Siapkan Rekayasa Lalin Saat Libur Lebaran


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi C DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, agar membuat rencana rekayasa lalu lintas (Lalin) saat memasuki libur lebaran.

Pasalnya, kata anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar. SH, ketika libur lebaran objek wisata akan ramai oleh wisatawan. 

“ Oleh karena itu, mulai sekarang H-14 Dishub Surabaya sudah harus membuat rekayasa lalin guna antisipasi kepadatan arus lalu lintas, terutama akses yang menuju ke tempat destinasi wisata,” ujar Sukadar di Surabaya, Kamis (06/04/2023).

Ia menjelaskan, pertama yang harus dipersiapkan Dishub adalah antisipasi membludaknya masyarakat ke tempat-tempat wisata. Membludak nya wisatawan tentu tidak lepas dari akses jalan. 

Jadi kami minta Dishub Surabaya untuk bisa minimal memberikan ruang kepada pengguna jalan yang lain ketika terjadi keramaian di tempat wisata. 

“ Artinya, jangan sampai badan jalan dipakai untuk parkir kendaraan sehingga membuat macet jalan,” terang Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Kedua, kata Sukadar, Dishub Surabaya untuk mengatur ruas jalan mana saja yang akan digunakan sebagai tambahan lahan parkir sementara, untuk mengantisipasi kekurangan parkir di objek-objek wisata.

“ Banyak destinasi wisata di Surabaya yang akan ramai saat libur lebaran, untuk itu Dishub Surabaya harus bisa mengatur lalu lintas di tempat wisata yang dipadati pengunjung,” terang Sukadar yang biasa disapa Cak Yo ini.

Lebih lanjut Sukadar menerangkan, selain pengaturan lalu linta japan akses ke tempat wisata, Pemkot Surabaya juga harus melakukan pendekatan kepada pengelola objek wisata. Dimana pengelola wajib melakukan koreksi atas fasilitas didalamnya yang akan dijual kepada pengunjung.

Dalam hal ini, kata Cak Yo, alat-alat dan fasilitas wisata yang sudah usang jangan digunakan lagi. Jadi Pemkot Surabaya harus menegur pengelola wisata untuk melakukan peremajaan, mengganti kelengkapan fasilitas yang ada di dalam tempat wisata.

“ Kita tidak ingin terulang lagi kejadian lebaran tahun lalu, dimana seluncur air di Kenjeran Park roboh. Untuk itu ini perlu peneguran kepada pengelola wisata sebelum musim libur lebaran tiba,” tutur Sukadar.

Dirinya kembali menambahkan, saat liburan lebaran tentu tidak hanya pengunjung warga Kota Surabaya saja, bahkan ada wisatawan yang dari luar Surabaya.

Oleh karena itu, jelas Sukadar, ketika terjadi lonjakan pengunjung di tempat wisata, Dishub benar-benar bisa melakukan rekayasa lalin. 

“ Memang dibutuhkan keahlian untuk mendeteksi dini rawan kemacetan di objek wisata saat libur lebaran, dan ini tugas Dishub Surabaya,” pungkasnya. 

Istri Wakapolri Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besok Pagi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Tutik Gatot Eddy, meninggal dunia. Jenazah almarhumah Tutik akan dimakamkan besok pagi.

"Info awal dari keluarga akan dimakamkan di makam keluarga dekat rumah beliau di Meruya, besok (Sabtu, 8 April) pagi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Sandi mengatakan Tutik meninggal dunia karena sakit. 

Dia menyebut istri Wakapolri itu meninggal pada pukul 15.25 WIB.

"Betul (meninggal), hari ini jam 15.25 karena sakit," katanya.

Sebelumnya, Tutik Gatot Eddy, istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meninggal dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan dukacita atas berpulangnya Tutik.

Ucapan dukacita itu disampaikan Sigit melalui Instagramnya @Listyosigitprabowo Jumat (7/4/2023). Sigit mewakili keluarga Besar Polri turut berbelasungkawa.

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun. Saya dan segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Tutik Gatot Eddy, istri tercinta dari Bapak Wakapolri Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si," kata Sigit.

Tutik, kata Sigit, merupakan sosok penyayang, sederhana, dan religius. Sigit mengatakan almarhumah merupakan Bhayangkari yang selalu menjadi penguat dan pelita keluarga.

"Almarhumah adalah sosok perempuan yang penyayang, sederhana, dan religius, sosok Bhayangkari yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga," ujarnya.

Kejagung Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan


KABARPROGRESIF COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Kejagung mendukung RUU tersebut segera disahkan DPR.

"Intinya ada dorongan berbagai pihak tentang UU Perampasan Aset, Kejaksaan sebagai APH (aparat penegak hukum) sangat mendukung apalagi ke depan Kejaksaan sebagai leading sektornya," kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana, melalui keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Ketut menuturkan nantinya UU Perampasan Aset bisa dijadikan sebagai instrumen untuk merampas aset koruptor. Di mana, kata dia, aturan itu belum tertuang dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

"UU Perampasan Aset itu sebagai Instrumen lain sebagaimana yang sudah seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang, dapat dijadikan alternatif lain di dalam melakukan perampasan terhadap aset-aset para koruptor yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di atas," tuturnya.

Ketut menyampaikan, UU Perampasan Aset nantinya juga bisa merampas aset kasus pidana umum seperti Indo Surya dan First Travel. Selain itu juga bisa digunakan untuk merampas aset dalam kasus tindak pidana ekonomi seperti perpajakan.

"Ke depan, dapat diberlakukan sebagai instrumen, tidak saja yang terkait dengan korupsi, tapi juga tindak pidana umum seperti Indo Surya, First Travel dan lain-lain. Termasuk juga tindak pidana dibidang pemasukan keuangan negara, pajak, Bea cukai dan lain-lain. Tindak Pidana yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan tindak pidana ekonomi dan lain-lain," ucapnya.

Ketut mengatakan Direktorat Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan belum memadai. Dia menilai perlu ada kewenangan tugas dan fungsi agar nantinya RUU Perampasan Aset bisa diakselerasikan.

"Keberadaan Direktorat Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan saat ini belum memadai harus diberikan kewenangan, tugas dan fungsi yang dapat mengakselerasi keberadaan Rancangan UU Perampasan Aset, karena semua tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dirampas asetnya untuk negara yang melakukan eksekusi adalah jaksa dalam hal ini Kejaksaan," ujarnya.

Kejaksaanm, kata Ketut, kini tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset tersebut menjadi sebuah badan tersendiri. Agar koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemasukan uang negara bisa berjalan baik.

"Maka dari itu, Kejaksaan sedang menggodok dan telah mengajukan bagaimana pusat pemulihan aset setingkat direktorat ini menjadi badan, sehingga memudahkan berkoordinasi secara internal dan eksternal, memudahkan mengeksekusi sampai proses pemasukan keuangan negara serta koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik dengan melakukan berbagai kemudahan digital sehingga aset-aset yang dirampas oleh negara yang belum tereksekusi dengan baik dan belum diserahkan sebagai barang milik negara dapat terverifikasi dengan baik dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan pihaknya belum mengecek apakah naskah RUU Perampasan Aset sudah dikirim ke Kejagung atau belum. 

Dia menyampaikan Kejagung akan mempelajari naskah tersebut terlebih dahulu sebelum menyetujuinya.

"Saya belum cek katanya sudah dikirim, pasti kami pelajari dulu sebelum menyetujuinya," jelasnya.

PDIP Tegaskan Regina Anggota DPRD Kediri Dipecat


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Kediri buka suara soal kabar kader termudanya Regina Nadya Suwono mundur dari partai. 

Regina dipecat karena dianggap melanggar aturan.

Ketua DPC PDIP Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi mengatakan, pihaknya telah melakukan proses pengajuan pemecatan terhadap Rere jauh sebelum dirinya mengantar surat pengunduran diri.

"Regina kami nilai sudah melanggar aturan-aturan partai. Terkait posisi Regina sebelum mengundurkan diri, sebenarnya sudah kami ajukan pemecatan sejak September 2022 lalu," tegas Gus Sunoto, Rabu (5/4/2023).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto mengaku bahwa pihaknya telah melakukan proses pemecatan terhadap Regina sebelum yang bersangkutan mundur. Tepatnya sudah 3 bulan lalu.

"Sudah kita proses sejak 3 bulan lalu," tegas Sujoko.

Dia menambahkan, selama ini F-PDIP Kota Kediri melakukan monitoring terhadap kinerja Regina. Dari hasil monitoring, PDIP Kota Kediri menyimpulkan bahwa Regina sudah terang-terangan tidak menganggap dirinya sebagai orang PDIP.

"Proses itu memang lama. Tidak serta-merta. Regina kan tahu bahwa dia mau di-PAW (Pergantian Antar Waktu). Mungkin untuk meningkatkan graden-ya, dia ini menyampaikan mundur. Itu biasa. Bahasa politik, tidak masalah," tegas Joko.

Pemkot Surabaya Berencana Beri THR dan Gaji ke-13 Untuk Tenaga Kontrak


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewacanakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketigabelas bagi tenaga kontrak atau honorer.

Ira Tursilowati Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya menyebut, secara aturan dari pemerintah pusat, tidak ada THR bagi tenaga kontrak.

“Biasanya harus ada Peraturan Wali Kota dulu yang nanti menjadi pedoman daerah untuk melakukan pemberian THR,” kata Ira, Jumat (7/4/2023).

Ira belum bisa memastikan kapan perwali itu diterbitkan. Jika sudah ada, pemberian THR baru bisa dilakukan.

“Kalau ASN kan ada dua, PNS dan PPPK. (Kalau) tenaga kontrak itu memang gak dapat. Tapi khusus ada, yang nanti sementara kita tunggu aja perwalinya,” tambahnya.

Kini, rencana itu masih dibahas bersama dengan Bagian Hukum Pemkot Surabaya juga Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya.

“Perwalinya nanti kita koordinasikan Bagian Hukum dan BPKAD. Karena anggarannya di BPKAD,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, pemerintah memastikan seluruh pegawai honorer tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) di 2023. Itu diperkuat Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memastikan pegawai honorer tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2023.

Terseret Kasus Korupsi Lahan Bandara, Kejaksaan Eksekusi Mantan Camat dan Lurah


KABARPROGRESIF.COM: (Bontang) Tiga mantan pejabat Pemkot Bontang yang tersandung dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Bandara Perintis Bontang Lestari kini resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang pada Kamis (6/4/2023).

Tiga pejebat tersebut ialah RI mantan lurah Bontang Lestari, Bi mantan camat Bontang Selatan, dan N mantan Kabag Pemerintahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Syamsul Arif mengatakan penahanan terhadap mantan pejabat Pemkot Bontang dilakukan lantaran berkas tersangka dinyatakan lengkap alias P21.

Kini, ketiganya mendekam di Lapas Kelas II A Bontang dalam kurun 20 hari sembari menunggu sidang pertama yang akan dilaksanakan bulan depan.

“Berkas penyidik lengkap, makanya langsung kami tahan,” ucapnya.

Diungkapkannya, apabila tidak ditahan dikhawatirkan ketiga tersangka tersebut tidak kooperatif, kabur, atau bahkan menghilangkan barang bukti.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), akibat keterlibatan tiga mantan pejabat tersebut negara dirugikan Rp 5,2 miliar.

Diketahui total luasan lahan yang direncanakan untuk keperluan bandara perintis mencapai 145.238 meter persegi. Dari barang bukti yang telah dikantongi terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan lahan. Besarannya mulai Rp 205.700.000 hingga paling tinggi Rp 1.841.270.000.

Atas ulahnya, mereka dijerat pasal 2 ayat satu juncto pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, juncto UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1-1 KUHP.

Panglima TNI Siap Bantu Pengamananan Lebaran 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengerahkan kekuatan TNI untuk mendukung pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. 

Yudo mengatakan selain menyiapkan jajaran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil), TNI juga akan menyiagakan sejumlah alutsista untuk menjamin kelancaran momen tahunan tersebut.

“TNI juga menyiagakan alutsista untuk mendukung arus mudik maupun balik baik angkutan udara, laut atau darat apabila nanti diperlukan mengantisipasi peningkatan masyarakat yang akan mudik,” ujar Yudo, dikutip dari keterangan Pusat Penerangan TNI, Jumat (7/4).

Selain itu, langkah lain yang juga ditempuh Yudo adalah menerjunkan pasukan untuk menjaga keamanan bandara, pelabuhan serta objek vital strategis yang akan nonaktif sementara selama lebaran. 

Yudo juga menyebut TNI akan membantu kesediaan pangan hinngga membantu menekan kemungkinan terjadi kecelakaan dalam perjalanan mudik melalui laut.

“Untuk mengantisipasi banyaknya korban pada kecelakaan laut, penggunaan swimpes sangat membantu bila alat keselamatan lain tidak terpenuhi khususnya di daerah-daerah rawan mulai dari Madura, Sulawesi Selatan, Kaltim, Ambon dan Papua,” kata Yudo.

Jumlah pergerakan masyarakat untuk mudik Lebaran 2023 diprediksi bakal melonjak ketimbang tahun sebelumnya. Sekitar 123,8 juta orang diperkirakan bakal melakukan pergerakan selama libur Lebaran 2023. Angka tersebut meningkat 44,8 persen atau 38,3 juta orang dari Lebaran 2022 di mana sekitar 85,5 juta orang tercatat melalukan perjalanan mudik.

BPOM Pastikan Pengujian Sampel Makanan di Kya-kya Belum Final


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), telah melakukan pengujian sampel makanan di Kya-kya, Rabu (5/4). 

Hasil dari pengujian sampling, BBPOM Kota Surabaya ditemukan satu makanan berasal dari produk kemasan yang diduga suspek mengandung bahan boraks. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, hasil dari pengambilan sampel makanan di Kya-kya belum bisa dipastikan terdapat kandungan boraks atau tidak. 

Sampai saat ini, hasil sampel produk makanan kemasan yang diduga mengandung boraks itu masih dalam pengujian lebih lanjut oleh BBPOM. 

“Dari beberapa sampel yang kami ambil hanya satu yang suspek. Suspek kan artinya masih ada tahap pengujian lebih lanjut dari BBPOM, masih diduga dan kami perdalam lagi,” kata Nanik, Jum'at (7/4).

Nanik menegaskan, makanan yang diperiksa sampelnya di Kya-kya kemarin malam oleh BBPOM hasilnya belum pasti positif mengandung bahan boraks. 

“Jadi belum final untuk hasil pemeriksaanya kemarin,” tegas Nanik.

Nanik meyakinkan, pemkot melalui Dinkes Surabaya berupaya mengawal dan menjaga keamanan pangan, baik yang siap saji dan pangan olahan. 

Nanik melanjutkan, pangan aman yang dimaksud adalah, pangan yang bebas dari cemaran kimia biologi dan fisik. 

“Sedangkan cemaran kimia adalah bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan. Cemaran biologi terjadi jika ada paparan bakteri, jamur, kapang, khamir, di dalam pangan. Sementara itu cemaran fisik yang dimaksud adalah paparan rambut, staples, kerikil, dan sebagainya,” lanjutnya. 

Nanik menerangkan, bila ke depannya ada temuan pangan yang mengandung bahan kimia, maka Dinkes dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta BBPOM berkolaborasi melakukan upaya mitigasi. 

Yang pertama adalah Dinkes, DKPP, dan BBPOM, melakukan penyuluhan keamanan pangan masyarakat, terutama kepada produsen Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).  

Yang kedua, yakni melakukan penyuluhan laik sehat kepada penjamah Makanan. Ketiga, pemeriksaan kesehatan kepada penjamah makanan yang dilakukan secara rutin dan pengambilan sampel pangan siap saji dan olahan secara rutin untuk diperiksa apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. 

“Kami juga melakukan pembinaan kepada produsen  makanan dan minuman, terkait hasil laboratorium yang positif mengandung bahan berbahaya. Tak hanya itu, tentunya kami melakukan pencabutan izin PIRT yang tidak memenuhi syarat,” jelas Nanik.  

Nanik menambahkan, pemkot juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar melakukan Cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa). 

Cek KLIK merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat supaya terhindar dari makanan yang berbahaya atau makanan yang tidak memenuhi syarat.

“Dari upaya-upaya tersebut diharapkan pangan yang beredar di Kota Surabaya lebih berkualitas dan kesehatan masyarakat lebih terjaga,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Surabaya, Rustyawati menyatakan, pengambilan sampel makanan kemarin sore di Kya-kya yang dilakukan bersama Dinkes Kota Surabaya hasilnya belum final. 

Rustyawati menjelaskan, hasil uji cepat pengambilan 30 sampel tersebut, satu yang suspek diduga mengandung boraks.

“Saat ini masih kami teruskan ke laboratorium karena kan itu sampel basah, sehingga harus dikeringkan dulu, dibakar, jadi belum final, dan uji ulang di laboratorium,” kata Rustyawati. 

Apabila hasil dari sampel tersebut positif mengandung boraks, maka BBPOM akan menelusuri produk kemasan dari produsen yang digunakan oleh pedagang untuk diperiksa lebih lanjut. 

“Misalkan, itu produk jadi atau kemasan, nanti kita lihat pabriknya di mana, itu kita lihat dan telusuri lebih lanjut. Kalau produknya berasal dari pabrik luar kota Surabaya, maka akan kami periksa pabriknya,” jelasnya. 

Rustyawati menyampaikan, dalam mengawasi pangan bukan hanya tugas BBPOM, ia meminta kepada Pemkot Surabaya melalui Dinkes untuk turut memberikan edukasi kepada pedagang dan UMKM untuk lebih teliti dalam memilih produk kemasan atau bahan baku yang digunakan untuk sajian kuliner. 

“Kemarin sudah saya sampaikan hasilnya masih suspek, bahkan kami sampaikan kepada pedagang langsung untuk tidak menggunakan produk yang mengandung bahan-bahan tersebut,” sampainya. 

Rustyawati menambahkan, ketidaktahuan pedagang yang menggunakan bahan baku mengandung boraks tentunya akan didampingi oleh BBPOM dan Pemkot Surabaya, agar makanan yang dikonsumsi aman. Secara keseluruhan, imbuhnya, kuliner UMKM yang berada di Kya-kya aman untuk dikonsumsi masyarakat. 

“Kemarin sudah saya bilang ke Bu Kadinkes, secara keseluruhan itu (kuliner di Kya-kya) aman, bahkan lebih bagus daripada sentra kuliner lain. Bukan berarti aman semua, tentu yang namanya makanan siap saji pasti ada bahan seperti itu, tapi kecil,” pungkasnya.

Pemkot Surabaya Bersama Kepolisian Perketat Keamanan Gereja Jelang Paskah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya memperketat penjagaan di setiap gereja se-Surabaya. 

Hal ini dilakukan dalam memasuki rangkaian peringatan pekan suci perayaan Paskah bagi umat Kristen dan Katolik. Di antaranya saat mengikuti peribadatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga Minggu Paskah.

“Kita sudah koordinasi semuanya, jadi nanti Insya Allah seperti tahun tahun sebelumnya. Jadi teman-teman Pemkot Surabaya bersama Polrestabes dan gereja kita jaga bersama,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jum'at (7/4).

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan bahwa menjelang perayaan Hari Raya Paskah, pihaknya akan menerjunkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan dan penjagaan di seluruh gereja se-Surabaya. 

Kegiatan pengetatan penjagaan akan dimulai pada Kamis Suci hingga Minggu Paskah

“Personel untuk tingkat kota sekitar 400, kemudian di tingkat kecamatan akan menerjunkan 20 personel dari 31 kecamatan. Artinya ada sekitar 620 personel yang diterjunkan dan terbagi di setiap wilayah, yakni Surabaya bagian utara, selatan, barat, dan timur,” kata Eddy.

Eddy menjelaskan, perayaan rangkaian pekan suci Paskah bersamaan dengan Bulan Suci Ramadan, maka Pemkot Surabaya melaksanakan pengamanan khusus. 

Salah satunya adalah dengan menggelar operasi cipta kondisi  asuhan rembulan di setiap wilayah se-Surabaya yang dilakukan setiap malam.

“Untuk Paskah kita melaksanakan dengan skala besar dengan mengarah pada gereja-gereja. Karenanya, kami meminta kepada umat nasrani yang melakukan rangkaian ibadah Paskah untuk ikut menjaga, khususnya di internal gereja masing-masing,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Eddy mengimbau kepada satgas gereja untuk melakukan pengetatan pengamanan di setiap pintu masuk gereja. 

Kemudian melakukan pengecekan terhadap setiap mobil dan kendaraan yang hendak parkir. 

Serta, diharapkan memarkirkan kendaraannya di area parkir luar gereja untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

“Selain itu, gereja memiliki satgas sehingga hafal siapa saja jemaatnya. Kalau ada yang mencurigakan atau dinilai bukan jemaat gereja, kami mohon untuk dengan tegas menanyakan identitasnya kalau perlu tidak diizinkan masuk,” tegasnya.

Namun, apabila pihak gereja merasa kesulitan, ia meminta satgas gereja untuk segera menghubungi command center 112. 

“Karena tim kami tersebar di beberapa titik, sehingga akan segera merapat ke gereja tersebut untuk melakukan bantuan pengamanan,” ungkapnya.

Meski begitu, Eddy memastikan bahwa seluruh umat Kristen maupun Katolik bisa melaksanakan rangkaian ibadah pekan suci Paskah dengan aman dan nyaman di seluruh gereja se-Surabaya. 

“Umat nasrani tidak usah takut, kita akan mulai (pengetatan penjagaan) Kamis malam sudah bergerak, silahkan melaksanakan ibadah Paskah dengan damai dan khusyuk. Sehingga makna daripada Paskah ini bisa dihayati dan memberikan keberkahan kepada warga Kota Surabaya,” pungkasnya.

Survei: 91,7% Mitra Pengemudi Grab Betah dan Setia Karena 9 Program Ini


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Survei yang dilakukan oleh Grab Indonesia bekerja sama dengan lembaga riset Indikator menemukan korelasi yang positif dan signifikan antara program solidaritas dan kesejahteraan yang dilakukan sepanjang kuartal empat tahun 2022 terhadap loyalitas dari Mitra Pengemudi. 

Survei ini melibatkan 1.000 Mitra Pengemudi GrabBike di 7 wilayah diantaranya Surabaya, Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa Mitra Pengemudi memiliki loyalitas lebih tinggi berkat terlaksananya sembilan program utama, bahkan 91,7% menyebut kecil kemungkinan mereka untuk pindah ke platform ojol lain dan 83,4% mengaku mendapatkan perhatian yang besar dari perusahaan. 

Di Surabaya, 87,3% responden merasa bangga berprofesi sebagai Mitra Pengemudi Grab. 

“Sebagai bagian dari keluarga besar Grab Indonesia, Mitra Pengemudi memiliki peran kunci dalam ekosistem platform kami. Tentunya, adalah kewajiban kami untuk menyediakan program-program yang tidak saja dirasakan berguna oleh Mitra Pengemudi, tapi juga sebagai bentuk dukungan serta apresiasi kami terhadap para Mitra. Melihat hasil survei ini yang menunjukkan tingginya loyalitas dan kepercayaan Mitra kepada Grab, mengingatkan kami untuk juga selalu setia kepada para Mitra," kata Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, Jum'at (7/4).

Neneng melihat cukup jarang persepsi positif yang sangat tinggi seperti ini dapat tercapai. 

Karenanya, hasil temuan dari survei ini sangat menarik bagi kami sebagai peneliti. 

Terlebih, 64% responden hanya bergantung pada pemasukan sebagai Mitra Pengemudi sebagai sumber pendapatan utama. 

85% responden merasa bangga menjadi Mitra Pengemudi Grab dan merekomendasikan Grab bagi mereka yang memiliki ketertarikan untuk jadi ojol. 

Efektivitas program yang diadakan Grab untuk mitra pengemudi juga berdampak sangat positif meningkatkan level kedekatan identitas dan loyalitas kepada Grab yang kami analisa sebagai driver engagement. 

"Aspek ini kemungkinan juga diperkuat dengan perbaikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh 89,3% responden dan keleluasaan dalam mengatur waktu kerja yang diinginkan oleh 92,2% responden,” ujar Peneliti Utama Indikator, Kennedy Muslim menambahkan.

Survei yang dilakukan oleh Indikator ini berlangsung dari 22 Februari hingga 15 Maret 2023 melalui wawancara tatap muka. 

Penelitian dilakukan dengan metode random sampling, dengan margin of error survei diperkirakan +/- 4.5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini juga menunjukkan bahwa dari sembilan inisiatif yang dilakukan oleh Grab Indonesia di kuartal empat tahun 2022, terdapat lima program yang dirasa paling menarik oleh responden, yaitu:

1. GrabModal Program cicilan berbunga rendah yang difasilitasi oleh Julo dan didesain khusus bagi Mitra Pengemudi ini menjadi program terfavorit yang diketahui dan disukai oleh hampir seluruh responden. 

54,7% responden pun pernah memanfaatkan cicilan ini khususnya untuk membantu kebutuhan sehari-hari, uang darurat, termasuk untuk pendidikan anak. 

2. GrabBenefits Day

Bazaar bagi Mitra Pengemudi untuk membeli barang-barang dari Partner GrabBenefits dengan harga terjangkau dan diadakan di berbagai kota tempat Grab beroperasi. 

Program yang diketahui oleh 85,6% responden ini juga dinilai meringankan pengeluaran harian Mitra lewat diskon dan harga spesial untuk beragam produk, seperti beras, minyak, oli, ban, hingga sepatu sehingga dapat menjadi alternatif belanja yang lebih murah. 

3. GrabScholar: Program Beasiswa Grab

Program beasiswa kerja sama Grab dengan BenihBaik.com yang diperuntukkan bagi Mitra Grab, anak-anak Mitra, dan masyarakat umum berprestasi untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK hingga kuliah (S1) di Indonesia. 

Pada tahun 2022, total 1.158 beasiswa diberikan bagi anak Mitra dan juga masyarakat umum. Mengingat biaya pendidikan yang cukup besar, program ini juga jadi salah satu favorit karena 99,8% responden yang mengetahui dan mengikuti program mengaku suka terhadap inisiatif ini.

4. Kopdar Komunitas

Pertemuan rutin antara perwakilan Grab dengan para Mitra, baik yang dilakukan secara langsung (offline) maupun online. Diskusi informal semacam ini juga menarik bagi Mitra Pengemudi, seperti disampaikan 83,7% responden yang merasa mudah untuk menyampaikan aspirasi kepada Grab Indonesia melalui acara tersebut.

5. Hari Mitra Grab 

Ajang tahunan untuk mengapresiasi para Mitra Grab Indonesia yang loyal dan berdedikasi ini dimulai sejak tahun 2021. 

Hari Mitra Grab selalu mengundang ribuan Mitra dari Aceh hingga Papua untuk berkumpul bersama. 

Selain itu, di ajang ini juga diumumkan penerima Apresiasi Dana Abadi dengan beragam hadiah senilai belasan milyar rupiah, seperti mobil, motor listrik, hingga dana tunai. 42,9% responden yang tahu dan mengikuti acara ini menyebutkan bahwa momen berkumpul bersama di Hari Mitra Grab menjadi hal paling berkesan dan ditunggu-tunggu setiap tahunnya.

Selain lima kegiatan di atas, terdapat empat inisiatif lainnya yang juga menarik bagi para Mitra Pengemudi, yaitu: Forum Diskusi Mitra (Fordim), Acara Keseruan Akhir Tahun (HAJATAN), Olahraga Bersama Rutin (Laga Solidaritas), Nonton Bareng Film Indonesia di Bioskop bersama Mitra dan keluarganya (Nobar Warga Grab).

Widya Wisata, 24 Siswa Diktukba Rindam IX/Udaya Berkunjung di Monumen Puputan


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Sebanyak 24 siswa Diktukba dari Rindam IX/Udayana menggelar Widya Wisata di Monumen Puputan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 

Kedatangan mereka, didampingi Kapten Inf Made Darya, Danki Diktukba pada Jumat (07/04/2023) pagi.

Kedatangan mereka di lokasi itu, disambut langsung oleh Danramil Klungkung, Kapten Caj Triyono.

Danramil Klungkung mengatakan, Widya Wisata itu dilakukan berkaitan dengan adanya perintah langsung dari Pangdam IX/Udaya dalam upaya meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme para siswa.

“Disamping itu, kegiatan tersebut juga sebagai wahana penyegaran untuk memperoleh suasana psikologis yang lebih baik,” ujarnya.

Motivasi yang positif, menurutnya, juga harus bisa ditanamkan dalam diri siswa selama menjalani pendidikan sebagai siswa Diktukba.

Dirinya menyebut, monumen tersebut merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjuangan rakyat Klungkung saat masa penjajahan, kala itu.

“Pada intinya, rakyat Klungkung mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah,” bebernya.