TNI AD Bantah Klaim Dito soal Senpi Berizin Kodam: Senjata Itu Ilegal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) TNI Angkatan Darat (AD) membantah klaim Dito Mahendra soal senpi yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya sudah memiliki izin dan milik Kodam IV Diponegoro.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Hamim Tohari menyebut senjata api Dito itu ilegal.

"Saya rasa itu sudah dijelaskan oleh pihak Bareskrim kemarin ke media bahwa senjata-senjata itu ilegal," kata Hamim, Jumat (7/4).

Hamim menyebut senpi itu tidak ditemukan dokumen kepemilikan senjata api tersebut atas nama TNI AD. Hal itu mengacu pada penyelidikan yang telah dilakukan oleh TNI AD.

"Sampai saat ini kami juga tidak menemukan dokumen kepemilikan (senjata api) itu di satuan-satuan jajaran TNI AD," ujarnya.

Sebelumnya, Pengacara Dito Mahendra, Abu Said Pelu mengklaim telah menyerahkan bukti surat izin kepemilikan belasan senjata api yang ditemukan dari dalam rumah kliennya.

Abu mengklaim surat tersebut diserahkan kepada penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berbarengan dengan permohonan penundaan pemeriksaan.

"Kami menyampaikan surat yang klasifikasinya rahasia surat dari Kodam Diponegoro yang menjelaskan tentang identitas dari senjata-senjata api itu ya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri.

Abu mengklaim dari sembilan senjata yang disebut ilegal, enam di antaranya disebut memiliki izin dokumen dan telah diserahkan. Sementara untuk tiga senjata lainnya, kata dia, merupakan senjata jenis air soft gun.

Lebih lanjut, ia menyebut dokumen kepemilikan senjata itu dikeluarkan oleh Kodam Diponegoro sebagai izin penggunaan untuk latihan menembak.

"Itu senjata sport untuk latihan menembak jadi bukan senjata tempur tapi latihan menembak, karena Dito sendiri sebagai anggota Perbakin," katanya.

Namun, Bareskrim Polri memastikan senjata api ilegal yang ditemukan di rumah Dito Mahendra tidak memiliki izin dokumen dari Kodam IV Diponegoro.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan surat kepemilikan senjata dari Kodam IV Diponegoro yang diserahkan Dito melalui pengacaranya Abu Said Pelu juga tidak terkonfirmasi.

"Terkait info dari Penasehat Hukum Dito bahwa senjata tersebut milik Kodam IV Diponegoro, kami sudah konfirmasi bahwa tidak benar," jelasnya.

Read More

Bupati Meranti Diduga Terlibat Suap Pengadaan Jasa Umrah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga terlibat dalam penerimaan suap terkait pengadaan jasa umrah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengaku masih melakukan pengembangan terhadap dugaan terkait.

"Suap pengadaan jasa umrah. Itu yang terlihat di awal. Selanjutnya kami kembangkan," ujar Nurul Ghufron melalui pesan singkat, Jumat (7/4).

Menurut pemaparan Ghufron, skema dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh Adil adalah memangkas Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebesar lima hingga sepuluh persen.

"Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP). Dipotong 5 - 10 persen," jelas Ghufron.

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, UP adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya.

UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Sementara GUP adalah perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Per hari ini, Jumat (7/4), KPK juga telah mengamankan bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Namun KPK masih belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti karena masih dalam proses perhitungan.

"Untuk bukti uang sementara, kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4).

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di pada Kamis (6/4) malam. Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti pun juga turut diamankan saat proses OTT tersebut.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.

Menurut Ali, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sore baru tiba di Jakarta. Estimasi antara jam 16.00 atau 17.00 WIB," kata Ali Fikri mengonfirmasi jadwal pemeriksaan, Jumat (7/4).

Read More

Istri Wakapolri Komjen Gatot Edy Wafat, Kapolri Sampaikan Dukacita

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Istri Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Tutik Gatot Eddy meninggal dunia.

Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melalui Instagram @listyosigitprabowo.

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun. Saya dan segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Tutik Gatot Eddy, istri tercinta dari Bapak Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si," kata Listyo.

Listyo mengenal sosok Tutik Gatot Eddy sebagai perempuan penyayang, sederhana, dan religius. Baginya, Tutik merupakan sosok Bhayangkari yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga.

"Mari kita semua berdoa semoga almarhumah Husnul Khotimah, diterima segala amal ibadahnya serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan," kata Listyo.

Read More

Ganjar Buka Suara Usai Salat Jumat Bareng Jokowi di Masjid Zayed Solo

KABARPROGRESIF.COM: (Solo) Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertangkap kamera ikut Salat Jumat bersama Gubernur Ganjar Pranowo di Solo.

Akhir pekan ini, Presiden punya agenda berkumpul bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah. Pada Jumat (7/4) ini, Jokowi pun mengikuti Salat Jumat di Masjid Raya Sheikh Zayed Al Nahyan bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan cucu pertamanya, Jan Ethes Sri Narendra.

Awalnya, Jokowi tiba bersama Jan Ethes di Masjid Sheikh Zayed dengan pengawalan ketat dari Paspampres. Di dalam masjid telah disiapkan area VVIP yang berada di belakang imam salat.

Tak beberapa lama kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke masjid menyusul Jokowi. Saat salat dilaksanakan, Ganjar berada di samping Jokowi.

Selain Ganjar, tampak Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, Kapolresta Kombes Iwan Saktiadi, dan Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Anan Nurakhman di area VVIP.

Sementara itu, Gibran yang merupakan Wali Kota Solo justru tidak tampak bersama para pejabat di area VVIP. Ia memilih tempat bersama masyarakat umum.

Usai mengikuti Salat Jumat, Jokowi, Gibran, dan Jan Ethes memasuki mobil bersama-sama. Jokowi sempat membagikan kaos dan bingkisan untuk warga dari dalam mobil.

Ratusan jemaah Salat Jumat pun berdesakan berebut hadiah dari Jokowi. Diwawancara terpisah, Ganjar mengaku tidak banyak berbincang dengan Jokowi pada kesempatan itu.

"Pak Presiden kayaknya kangen sama cucu, jadi mau jalan-jalan," ujar Ganjar.

Ganjar menuturkan Jokowi sempat menanyakan agendanya di hari ini. Ia pun mengatakan akan mengecek kondisi jalan dan persiapan destinasi wisata menjelang libur Lebaran.

"Ya, itu betul pariwisata dicek," kata Ganjar meniru ucapan Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi dan Ganjar sempat berbeda pendapat terkait kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang mulanya akan digelar di Bali.

Jokowi meminta masalah politik tak dicampuradukkan dengan urusan olahraga. Sementara, Ganjar, dan Gubernur Bali Wayan Koster, menolak kedatangan Timnas Israel dengan dalih amanat konstitusi.

Read More

Personel Yonarmed 8/UY Jadi Santri

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Puluhan personel TNI Angkatan Darat berkopiah hitam dan berpeci putih ini saban sore bergegas menuju Masjid Nurul Hikmah di lingkungan Pesantren An-Nuriyah, Kaliwining, Jember. 

Kadangkala mereka memakai pakaian dinas harian, kerap pula memakai pakaian loreng. Selama Ramadhan mereka menjadi santri di pesantren yang diasuh oleh Gus Yayak.

Mereka adalah personel Batalyon Artileri Medan 8/Uddhata Yudha yang tengah mengikuti Pesantren Kilat sepanjang Ramadhan. 

Para prajurit TNI Angkatan Darat ini mengikuti kajian Tafsir Al-Quran Al-Jalalain dan tadarus, serta mengkaji Kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali.

Seperti juga para santri lainnya, mereka dengan tekun dan telaten mengikuti kajian-kajian ala anak pesantren itu. Mereka langsung dibimbing pengasuh Pesantren An-Nuriyah.

Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, Danyonarmed 8/UY menyampaikan ini dilakukan dalam rangka pembinaan mental anggota Yonarmed, khususnya bagi yang beragama Islam selama Ramadhan 1444.

“Ini juga untuk menunjukan bahwa personel Yonarmed selain memiliki fungsi tempur juga senantiasa memegang teguh nilai-nilai agama dalam setiap melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” jelasnya.

"Jadi kita kirimkan sebanyak 22 personel ke Pesantren An-Nuriyah untuk mengikuti pembinaan mental selama bulan puasa ini. Kami harapkan, apa yang mereka dapatkan di pesantren itu bisa membentuk mental dan perilaku yang baik dalam tugas mereka sehari-hari di keluarga, satuan, dan lingkungannya. Mereka dibimbing langsung oleh pengasuh Pesantren ini,” imbuhnya.

Kegiatan itu, dipimpin langsung oleh Letda Arm Alvin Diza. Kegiatan ini berlangsung  selama tiga minggu terhitung sejak 31 Maret hingga 18 April 2023.

“Kami mengikuti kegiatan ini mulai dari pukul 17.00 sampai 22.30 Waktu Indonesia Barat sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Selain tadarusan Al-Quran, kami mengikuti kajian Kitab Tafsir Al-Jalalain dan Kitab Ayyuhal Walad yang berisi nasehat-nasehat Imam Al-Ghazali kepada para murid-muridnya di masa itu,” jelas Alvin.

Sementara itu, Letda Arm Alvin Diza mengakui banyak hikmah yang mereka dapatkan salah satunya dari kajian Kitab Ayyuhal Walad, yaitu untuk meningkatkan kesabaran.

Ia berharap dengan mental yang baik selama pembinaan di Pesantren Kilat itu bisa melahirkan prajurit TNI Angkatan Darat yang beritikad dan berperilaku baik seperti yang diharapkan oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf.

“Itu tentu saja berguna buat diri pribadi mereka dan lingkungannya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pesantren Kilat merupakan salah satu program yang digagas oleh Pangdam V/Brawijaya.

“Jadi selama bulan Ramadhan bila ada tentara yang berminat nyantri untuk memperdalam ilmunya di pesantren-pesantren itu dipersilahkan. Saya dukung mereka sehingga nantinya setelah selesai nyantri mereka bisa menjadi imam shalat atau penceramah di lingkungan batalyon dan masyarakat. Inilah adalah salah satu tambahan modal kemampuan prajurit yang akan memperbesar kesempatan mereka melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat,” tegas Mayjen TNI Farid Makruf.

Read More

KPK Tangkap Pegawai BPK Riau dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dalam operasi tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. 

Bersama Adil, pemeriksa BPK itu ikut dibawa ke Gedung KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

“Pihak yang diamankan tim KPK satu orang di antaranya adalah ketua tim BPK perwakilan Riau,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 April 2023.

Ali mengatakan pegawai BPK tersebut menjabat sebagai ketua tim di BPK Perwakilan Riau. Ali belum menjelaskan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai BPK tersebut. Ali juga belum menjelaskan nama pegawai BPK itu.

Adil dan pegawai BPK itu tiba di Gedung KPK pada sekitar pukul 16.19 WIB. 

Mereka tak memberikan komentar apapun ketika dibawa dari mobil KPK menuju ruangan pemeriksaan. 

Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang ditangkap.

KPK menggelar OTT terhadap Adil pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu KPK meringkus 25 orang, termasuk Adil. 

Adil diduga terlibat dalam kasus suap penyediaan jasa umrah dan pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan di Pemkab Kepaluauan Meranti. KPK menduga ada pemotongan hingga 10 persen.

Adil dan pegawai BPK itu menjadi dua orang pertama yang dibawa KPK ke Jakarta. Ali mengatakan akan ada 6 orang lainnya yang juga diboyong ke Jakarta untuk diperiksa. 

“Selain mereka akan dilakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Ali.

Read More

Nambah Cuti Lebaran Tanpa Alasan Jelas, ASN Pemkot Surabaya Akan Kena Sanksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah pusat sudah menetapkan masa cuti Lebaran bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 19-25 April 2023 mendatang.

Mengacu aturan itu, ASN Pemerintah Kota Surabaya yang nekat menambah masa cuti dengan mangkir kerja tanpa alasan jelas, bakal dikenakan sanksi.

Hal itu diungkapkan Ira Tursilowati Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya. Menurutnya, selama masa cuti itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyiapkan jadwal petugas piket demi keamanan.

“Terkait cuti, kita juga mengikuti aturan pusat mulai tanggal 19-25 April 2023. Kita buat SE kepada seluruh OPD untuk mempersiapkan setiap OPD, ada jadwal piket di OPD masing-masing untuk menjaga keamanan,” beber Ira Jumat (7/4/2023).

Maka dari itu, ia meminta seluruh ASN mematuhi aturan yang ada. Cuti sesuai masa yang sudah ditetapkan, sehingga masuk serentak tanggal 26 April 2023.

“Selama aturan pusat itu memang cutinya 19 sampai 25. Nah, diharapkan tanggal 26 semua udah masuk,” tambahnya.

Dia menegaskan akan ada sanksi yang disiapkan jika ada ASN nekat melebihi masa cuti-nya. Namun, Ira masih belum mau membeberkan bentuknya.

“Jelas, kena sanksi, gak masuk tanpa ada alasannya jelas kena sanksi,” tandasnya.

Read More

OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Bakal Tunjuk Wakilnya Sebagai Pengganti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan menyatakan pihaknya bakal menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar untuk menggantikan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. 

Hal ini imbas dari terjaringnya Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengadaan jasa umrah. 

"Iya, untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Meranti, jika Bupati ditahan maka Wakil Bupati akan melaksanakan tugas kepala daerah atau sebagai Plt Kepala Daerah," ujar Benni, Jumat, 7 April 2023. 

Meski begitu, Benni mengatakan Kemendagri menghormati dan akan mengikuti proses penegakkan hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh KPK. 

Ia, menyebut pihaknya bakal menunggu hasil pemeriksaan serta kepastian status hukum Adil sebagai dasar dalam mengambil langkah dan kebijakan administratif sesuai peraturan yang berlaku. 

"Jika nanti beliau ditahan, maka sesuai Pasal 65 UU 23 Tahun 2014, yang bersangkutan dilarang melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai Bupati," kata Benni.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT ini pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu KPK juga meringkus 24 orang lainnya yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan Daerah, Kepala Bidang serta pejabat lainnya. Ajudan Bupati dan pihak swasta turut ditangkap.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan ini juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.

Read More

Dishub Surabaya Harus Siapkan Rekayasa Lalin Saat Libur Lebaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi C DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, agar membuat rencana rekayasa lalu lintas (Lalin) saat memasuki libur lebaran.

Pasalnya, kata anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar. SH, ketika libur lebaran objek wisata akan ramai oleh wisatawan. 

“ Oleh karena itu, mulai sekarang H-14 Dishub Surabaya sudah harus membuat rekayasa lalin guna antisipasi kepadatan arus lalu lintas, terutama akses yang menuju ke tempat destinasi wisata,” ujar Sukadar di Surabaya, Kamis (06/04/2023).

Ia menjelaskan, pertama yang harus dipersiapkan Dishub adalah antisipasi membludaknya masyarakat ke tempat-tempat wisata. Membludak nya wisatawan tentu tidak lepas dari akses jalan. 

Jadi kami minta Dishub Surabaya untuk bisa minimal memberikan ruang kepada pengguna jalan yang lain ketika terjadi keramaian di tempat wisata. 

“ Artinya, jangan sampai badan jalan dipakai untuk parkir kendaraan sehingga membuat macet jalan,” terang Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Kedua, kata Sukadar, Dishub Surabaya untuk mengatur ruas jalan mana saja yang akan digunakan sebagai tambahan lahan parkir sementara, untuk mengantisipasi kekurangan parkir di objek-objek wisata.

“ Banyak destinasi wisata di Surabaya yang akan ramai saat libur lebaran, untuk itu Dishub Surabaya harus bisa mengatur lalu lintas di tempat wisata yang dipadati pengunjung,” terang Sukadar yang biasa disapa Cak Yo ini.

Lebih lanjut Sukadar menerangkan, selain pengaturan lalu linta japan akses ke tempat wisata, Pemkot Surabaya juga harus melakukan pendekatan kepada pengelola objek wisata. Dimana pengelola wajib melakukan koreksi atas fasilitas didalamnya yang akan dijual kepada pengunjung.

Dalam hal ini, kata Cak Yo, alat-alat dan fasilitas wisata yang sudah usang jangan digunakan lagi. Jadi Pemkot Surabaya harus menegur pengelola wisata untuk melakukan peremajaan, mengganti kelengkapan fasilitas yang ada di dalam tempat wisata.

“ Kita tidak ingin terulang lagi kejadian lebaran tahun lalu, dimana seluncur air di Kenjeran Park roboh. Untuk itu ini perlu peneguran kepada pengelola wisata sebelum musim libur lebaran tiba,” tutur Sukadar.

Dirinya kembali menambahkan, saat liburan lebaran tentu tidak hanya pengunjung warga Kota Surabaya saja, bahkan ada wisatawan yang dari luar Surabaya.

Oleh karena itu, jelas Sukadar, ketika terjadi lonjakan pengunjung di tempat wisata, Dishub benar-benar bisa melakukan rekayasa lalin. 

“ Memang dibutuhkan keahlian untuk mendeteksi dini rawan kemacetan di objek wisata saat libur lebaran, dan ini tugas Dishub Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

Istri Wakapolri Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besok Pagi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Tutik Gatot Eddy, meninggal dunia. Jenazah almarhumah Tutik akan dimakamkan besok pagi.

"Info awal dari keluarga akan dimakamkan di makam keluarga dekat rumah beliau di Meruya, besok (Sabtu, 8 April) pagi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Sandi mengatakan Tutik meninggal dunia karena sakit. 

Dia menyebut istri Wakapolri itu meninggal pada pukul 15.25 WIB.

"Betul (meninggal), hari ini jam 15.25 karena sakit," katanya.

Sebelumnya, Tutik Gatot Eddy, istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meninggal dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan dukacita atas berpulangnya Tutik.

Ucapan dukacita itu disampaikan Sigit melalui Instagramnya @Listyosigitprabowo Jumat (7/4/2023). Sigit mewakili keluarga Besar Polri turut berbelasungkawa.

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun. Saya dan segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Tutik Gatot Eddy, istri tercinta dari Bapak Wakapolri Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si," kata Sigit.

Tutik, kata Sigit, merupakan sosok penyayang, sederhana, dan religius. Sigit mengatakan almarhumah merupakan Bhayangkari yang selalu menjadi penguat dan pelita keluarga.

"Almarhumah adalah sosok perempuan yang penyayang, sederhana, dan religius, sosok Bhayangkari yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga," ujarnya.

Read More

Kejagung Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

KABARPROGRESIF COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Kejagung mendukung RUU tersebut segera disahkan DPR.

"Intinya ada dorongan berbagai pihak tentang UU Perampasan Aset, Kejaksaan sebagai APH (aparat penegak hukum) sangat mendukung apalagi ke depan Kejaksaan sebagai leading sektornya," kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana, melalui keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Ketut menuturkan nantinya UU Perampasan Aset bisa dijadikan sebagai instrumen untuk merampas aset koruptor. Di mana, kata dia, aturan itu belum tertuang dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

"UU Perampasan Aset itu sebagai Instrumen lain sebagaimana yang sudah seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang, dapat dijadikan alternatif lain di dalam melakukan perampasan terhadap aset-aset para koruptor yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di atas," tuturnya.

Ketut menyampaikan, UU Perampasan Aset nantinya juga bisa merampas aset kasus pidana umum seperti Indo Surya dan First Travel. Selain itu juga bisa digunakan untuk merampas aset dalam kasus tindak pidana ekonomi seperti perpajakan.

"Ke depan, dapat diberlakukan sebagai instrumen, tidak saja yang terkait dengan korupsi, tapi juga tindak pidana umum seperti Indo Surya, First Travel dan lain-lain. Termasuk juga tindak pidana dibidang pemasukan keuangan negara, pajak, Bea cukai dan lain-lain. Tindak Pidana yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan tindak pidana ekonomi dan lain-lain," ucapnya.

Ketut mengatakan Direktorat Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan belum memadai. Dia menilai perlu ada kewenangan tugas dan fungsi agar nantinya RUU Perampasan Aset bisa diakselerasikan.

"Keberadaan Direktorat Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan saat ini belum memadai harus diberikan kewenangan, tugas dan fungsi yang dapat mengakselerasi keberadaan Rancangan UU Perampasan Aset, karena semua tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dirampas asetnya untuk negara yang melakukan eksekusi adalah jaksa dalam hal ini Kejaksaan," ujarnya.

Kejaksaanm, kata Ketut, kini tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset tersebut menjadi sebuah badan tersendiri. Agar koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemasukan uang negara bisa berjalan baik.

"Maka dari itu, Kejaksaan sedang menggodok dan telah mengajukan bagaimana pusat pemulihan aset setingkat direktorat ini menjadi badan, sehingga memudahkan berkoordinasi secara internal dan eksternal, memudahkan mengeksekusi sampai proses pemasukan keuangan negara serta koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik dengan melakukan berbagai kemudahan digital sehingga aset-aset yang dirampas oleh negara yang belum tereksekusi dengan baik dan belum diserahkan sebagai barang milik negara dapat terverifikasi dengan baik dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan pihaknya belum mengecek apakah naskah RUU Perampasan Aset sudah dikirim ke Kejagung atau belum. 

Dia menyampaikan Kejagung akan mempelajari naskah tersebut terlebih dahulu sebelum menyetujuinya.

"Saya belum cek katanya sudah dikirim, pasti kami pelajari dulu sebelum menyetujuinya," jelasnya.

Read More

PDIP Tegaskan Regina Anggota DPRD Kediri Dipecat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Kediri buka suara soal kabar kader termudanya Regina Nadya Suwono mundur dari partai. 

Regina dipecat karena dianggap melanggar aturan.

Ketua DPC PDIP Kota Kediri Gus Sunoto Imam Mahmudi mengatakan, pihaknya telah melakukan proses pengajuan pemecatan terhadap Rere jauh sebelum dirinya mengantar surat pengunduran diri.

"Regina kami nilai sudah melanggar aturan-aturan partai. Terkait posisi Regina sebelum mengundurkan diri, sebenarnya sudah kami ajukan pemecatan sejak September 2022 lalu," tegas Gus Sunoto, Rabu (5/4/2023).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto mengaku bahwa pihaknya telah melakukan proses pemecatan terhadap Regina sebelum yang bersangkutan mundur. Tepatnya sudah 3 bulan lalu.

"Sudah kita proses sejak 3 bulan lalu," tegas Sujoko.

Dia menambahkan, selama ini F-PDIP Kota Kediri melakukan monitoring terhadap kinerja Regina. Dari hasil monitoring, PDIP Kota Kediri menyimpulkan bahwa Regina sudah terang-terangan tidak menganggap dirinya sebagai orang PDIP.

"Proses itu memang lama. Tidak serta-merta. Regina kan tahu bahwa dia mau di-PAW (Pergantian Antar Waktu). Mungkin untuk meningkatkan graden-ya, dia ini menyampaikan mundur. Itu biasa. Bahasa politik, tidak masalah," tegas Joko.

Read More