Kronologi Tangkap Tangan Bupati Meranti Hingga Temuan Uang Miliaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan.

Mulanya, kasus ini terungkap dari tindak lanjut laporan masyarakat yang diteruskan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4) lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut tindak dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah pejabat setempat. Adapun tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN (Fitria Nengsih), ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA ((M Fahmi Aressa) auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," kata Alexander di Jakarta, Jumat (7/4).

Secara total KPK telah mengamankan 28 orang pada OTT yang dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB di empat lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Jakarta.

Sebagian besar dari mereka merupakan pejabat di daerah setempat.

Adil yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai sekarang, diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD.

Setoran itu kemudian dikondisikan seolah-olah merupakan utang pada Adil. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan MA dengan kisaran 5-10 persen untuk setiap SKDP.

Pada Desember 2022, Adil juga menerima uang sekitar Rp1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh. 

PT TM memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adil dan FN juga turut memberikan uang sekitar Rp1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti pada 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP.

Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan Adil sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan maju dalam Pemilihan Gubernur Riau 2024.

Sebagai bukti awal dugaan korupsi, Adil dinyatakan menerima uang sekitar Rp26,1 Miliar dari berbagai pihak. Hal ini masih terus ditindaklanjuti penyidik.

Saat ini, tiga tersangka telah disangkakan dengan beberapa pasal dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Pada OTT ini, KPK menemukan dan mengamankan uang sekitar Rp1,7 miliar yang diklaim sebagai barang bukti permulaan.

Read More

PKS Ungkap Keuntungan Jika Jokowi Terbitkan Perppu Perampasan Aset

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota DPR Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset bila.

Menurutnya, jika aturan soal perampasan aset dianggap genting, maka Jokowi bisa menerbitkan perppu tersebut.

"Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya, dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Perppu dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan pemerintah," kata HNW dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Jumat (7/4).

HNW yakin Perppu Perampasan Aset bakal disetujui oleh mayoritas fraksi di parlemen. Bahkan, ia menyatakan PKS akan mendukung perppu tersebut.

"Itu akan bisa cepat disetujui oleh mayoritas mutlak Partai dan Fraksi di DPR yang juga adalah pendukung Pemerintah, sekalipun juga ditolak oleh PKS. Tapi, untuk yang kali ini PKS akan mendukungnya," ucapnya.

HNW pun mengungkapkan hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset beserta naskah akademiknya ke DPR.

Ia lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk membahas dan mengesahkan RUU tersebut. Padahal, RUU tersebut merupakan usul pemerintah.

"Pemerintah sebagai lembaga yang mengusulkan yang harusnya menyiapkan naskah akademik dan draf RUU tersebut kemudian mengajukannya ke DPR."

"Tapi anehnya, sampai sekarang, menurut banyak anggota Komisi III DPR, pemerintah justru belum mengajukan naskah akademik RUU dan juga belum mengajukan draf RUU Perampasan Aset," imbuh HNW.

HNW menjelaskan RUU Perampasan Aset sudah disetujui DPR untuk ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. 

Karena itu, DPR akan dibahas dan diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.

"Dari 39 RUU dalam Program Legislasi Nasional, ada 25 RUU usulan DPR, 11 RUU usulan Pemerintah. RUU Perampasan Aset bagian dari usulan pemerintah," kata dia.

Karena itu, HNW menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini ada tangan pemerintah. 

Apalagi, ia mendengar kabar draf RUU Perampasan Aset belum tuntas di pemerintah karena Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kapolri belum memberikan persetujuan.

Ia pun menyarankan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik dan mendorong agar draf RUU Perampasan Aset dan naskah akademiknya diserahkan ke DPR.

"Maka kalau Prof Mahfud serius, agar segera dorong pemerintah untuk ajukan naskah akademik dan draf RUU, agar segera bisa dibahas DPR dan diundangkan secara bersama," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sudah beberapa kali mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Namun, surat presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset, naskah akademik, dan draf belum diterima DPR.

Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Hinca Pandjaitan juga sempat mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Perppu Perampasan Aset demi merespons situasi genting saat ini.

Read More

Antisipasi Fenomena El Nino Pemerintah Pusat Recana Impor Beras 2 Juta Ton

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Diprediksi fenomena El Nino akan terjadi di wilayah Indonesia, yang  memicu terjadinya  kekeringan panjang, karena itu cadangan beras sangat dibutuhkan Bulog.

Pemerintah pusat berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton tahun 2023. Impor dilakukan untuk memperkuat cadangan beras di Perum Bulog tahun ini.

"Itu untuk cadangan Bulog karena kemungkinan akan ada namanya El Nino, keringan panjang," terang Presiden  Jokowi usai tanam padi di Kawasan Daulat Pangan, Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban,  Kamis (6/4).

Jokowi megatakan atas kondisi tersebut Perum Bulog dan Badan Pangan harus mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan beras dengan melakukan impor.

Jokowi menyebut, jangan sampai ketika musim kering tiba, pemerintah kebingungan mencari stok beras.

"Jangan sampai udah musim kering panjang, kita binggung mau beli beras ke Thailand, Vietnam, India dan ke Pakistan barangnya enggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia di negara-negara itu juga terjadi," jelas  Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan impor 2 juta ton beras tersebut tidak akan mempengaruhi harga gabah petani di dalam negeri. 

Menurutnya harga saat ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Tuban, lanjut  Presiden Jokowi, harga gabah saat ini bisa tembus Rp 5.700 dan tahun lalu hanya Rp 4.000 sampai Rp 4.200.

"Ini mengantisipasi. Dan ini tidak menggangu harga gabah petani,"  Jokowi  mengakiri 

Read More

Polri Akan Siapkan 2.694 Posko Amankan Pelaksanaan Mudik Lebaran 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menyiapkan 2.694 posko mudik di berbagai wilayah guna mengamankan pelaksanaan mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menerangkan, posko itu terdiri atas 1.559 Pos Pengamanan (Pospam), 745 Pos Pelayanan (Posyan), dan 390 Pos Terpadu.

"Ketiga posko tersebut akan ditempatkan di lokasi strategis serta pada lokasi trouble spot dan black spot," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Menurut Ramadhan cara bertindak khusus di jalan tol, arteri dan wisata serta pelabuhan juga akan dilakukan, seperti skema contraflow (lawan arus), one way (satu arah), serta pengalihan dan buka tutup arus lalu lintas.

Selain itu, Polri juga melakukan pengecualian pembatasan terhadap kendaraan yang membawa bahan pokok, BBM ternak pupuk, hingga pemudik gratis.

Adapun pemerintah telah memprediksi potensi pergerakan masyarakat mudik akan capai 123,8 juta orang di tahun 2023. Jumlah itu meningkat 44 persen dari tahun 2022.

Dalam hal pengamanan pelaksanaan mudik, Polri akan mengerahkan 148.211 personel gabungan.

Ramadhan pun mengimbau setiap masyarakat yang ingin mudik untuk mempersiapkan kelaikan kendaraan yang akan digunakan, siapkan surat berkendara seperti SIM dan STNK.

"Membawa obat obatan makanan dan minuman untuk diperjalanan, menyiapkan saldo e-toll, dan hindari berhenti di bahu jalan," tambahnya.

Read More

Kementerian PUPR Tambah 3.000 Toilet di "Rest Area" untuk Mudik Lebaran 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah toilet yang tersedia di tempat peristirahatan atau rest area untuk mudik Lebaran 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, jumlah toilet ditambah sekitar 3.000 unit, sehingga akan ada 90.000 unit toilet yang siap digunakan para pemudik.

"Toilet-toilet yang tahun lalu sekitar 6.000 toilet di 127 rest area jalan tol, itu sekarang sudah menjadi sekitar 9.000 toilet yang kita siapkan," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Basuki berharap, penambahan jumlah toilet dapat memperlancar kebutuhan buang air kecil para pemudik.

Sebab, jumlah toilet yang tidak sebanding dengan pemudik kerap membuat rest area penuh dan berdampak pada arus lalu lintas jalan tol.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun dua rest area sementara khusus untuk mudik Lebaran tahun ini.

Rest area pertama ada di kilometer 81 Jalan Tol Cikampek-Palimanan seluas 5 hektar, sedangkan rest area kedua ada di jalan tol menuju Pelabuhan Merak.

"Yang di Banten di kilometer 97, untuk menunggu masuk kapal kita parkirkan di situ jadi bisa mengurangi antrean," ujar Basuki.

Read More

1,38 Juta PNS Sudah Terima THR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS) termasuk pensiunan sejak 4 April 2023. 

Total yang sudah cair Rp 6,15 triliun dari keseluruhan anggaran Rp 38,9 triliun.

Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Tri Budhianto mengatakan realisasi tersebut per 6 April 2023 pukul 16.00 WIB. 

Khusus PNS pusat, jumlah THR telah dicairkan kepada 1.380.240 pegawai.

"Pembayaran THR untuk ASN Pusat sebesar Rp 6,151 triliun untuk 1.380.240 pegawai," kata Tri saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Dari jumlah itu, sebanyak 10.010 satuan kerja (satker) sudah dibayarkan THR-nya. Satker merupakan instansi pengelola dana APBN seperti instansi atau unit seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 10.010 (74,20%) dari 13.491 satker pada 75 K/L," tutur Tri.

Sementara itu, hingga hari ketiga pencairan tercatat baru 2 pemerintah daerah (Pemda) yang membayarkan THR PNS dengan nilai Rp 26,8 miliar kepada 5.829 pegawai.

"Pembayaran THR untuk ASN daerah sebesar Rp 26,8 miliar untuk 5.829 pegawai. Realisasi pembayaran THR Pemda (dari) 2 Pemda," jelasnya.

Realisasi tertinggi terjadi pada pencairan THR pensiunan PNS di mana sudah dicairkan Rp 9,11 triliun untuk 3.239.181 pensiunan. 

Pencairan dilakukan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan realisasi 94,24%.

"Pembayaran THR pensiunan sebesar Rp 9,11 T (94,24%) untuk 3.239.181 pensiunan dengan rincian PT Taspen Rp 7,93 triliun (93,37%) dan PT Asabri Rp 1,18 T (99,71%)," bebernya.

THR masih akan terus dicairkan secara bertahap. Jika THR belum bisa dicairkan karena sesuatu hal, proses pengiriman dimungkinkan dilakukan sesudah Lebaran alias tidak akan hangus.

"THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Kami akan terus mengimbau, bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/3/2023).

Read More

Mendag Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Wonokromo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan terus menggencarkan pemantauan harga barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Upaya tersebut dilakukan dengan meninjau harga dan pasokan bapok di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (7/4/2023).

Ia menyebutkan bahwa harga bapok di Pasar Wonokromo terkendali. Bahkan secara nasional, harga bapok terpantau cenderung turun dan pasokan terjaga.

"Di Surabaya, harga bapok menjelang Lebaran terjaga dan terkendali. Bahkan, beberapa komoditas harganya lebih murah dari kota lainnya. Secara nasional, harga bapok cenderung turun," katanya.

Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut, juga hadir Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Isy Karim yang turut mendampingi Zulkifli.

Berdasarkan pantauan, harga beras medium tercatat Rp 10.950 per kilogram (kg), beras premium Rp 12.400 per kg, gula pasir Rp 13.000 - Rp 13.500 per kg, tepung terigu Rp12.500 - 13.000 per kg, minyak goreng kemasan premium Rp 19.000 - Rp 19.500 per liter, minyak goreng Minyakita Rp 14.000 per liter.

Kemudian, harga daging sapi Rp 120.000 per kg, daging ayam ras Rp 34.000 - Rp 35.000 per kg, telur ayam ras Rp 27.000 per kg, bawang putih Rp 30.000 - Rp 35.000 per kg, bawang merah Rp 35.000 per kg, cabai merah keriting Rp 30.000 per kg, cabai merah besar Rp 25.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg.

Tinjau pasar murah Ramadhan di Surabaya

Pada hari yang sama, Zulkifli juga melakukan peninjauan pelaksanaan pasar murah atau bazar Ramadhan yang digelar di Kecamatan Wonokromo dan Wonocolo, Surabaya.

Dalam kegiatan itu, ia kembali menegaskan bahwa pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bapok dengan harga terjangkau.

"Bazar bersama pemerintah daerah (pemda) untuk membantu masyarakat mendapatkan bapok dengan harga yang ditentukan pemerintah dalam menghadapi Lebaran," tutur Zulkifli.

Kegiatan bazar Ramadhan, lanjut dia, dilaksanakan di 240 kota atau kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia dan dilaksanakan hingga sebelum Lebaran.

Pada pasar murah tersebut dijual berbagai komoditas bapok, di antaranya minyak goreng Minyakita yang dijajakan dengan harga Rp 14.000 per liter, gula pasir Rp 12.500 per kg, minyak goreng kemasan premium ukuran 1 liter seharga Rp 16.500, dan minyak goreng kemasan 2 liter Rp 32.800.

Kemudian, harga tepung terigu Rp11.000 per kg, telur ayam Rp 25.500 per kg, beras kemasan 5 kg Rp 45.000. Selain, itu dijual juga produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah setempat. 

Read More

Operasi Ketupat 2023, Polri Terjunkan 148.211 Personel Gabungan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 148.211 personel gabungan akan diterjunkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Operasi Ketupat Idul Fitri 2023. 

Personel gabungan sendiri terdiri dari Polri dan unsur terkait lainnya, seperti TNI, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

"Ratusan ribu personel yang akan turun nanti dari Mabes Polri sebanyak 1.240 personel, Polda 91.153 personel, dan instansi terkait 55.818 personel. Kami melakukan bersama-sama agar operasi ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, sesuai dengan tagline, 'Mudik Aman dan Berkesan'," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Sandi Nugroho, dalam keterangan resmi, Sabtu (1/4).

Sandi menyatakan, berdasarkan prediksi pemerintah, bakal ada sekitar 123,8 juta orang yang mudik dalam Lebaran 2023. 

Jumlah itu melonjak sebanyak 14,2 persen dibandingkan Lebaran 2022. 

Tahun lalu, ada 85,5 juta jiwa merayakan Lebaran di kampung halamannya.

Dia menjelaskan, peningkatan jumlah pemudik itu disebabkan oleh tidak adanya PPKM, jumlah kasus COVID-19 yang menurun, cuti bersama yang dimajukan, serta persepsi positif masyarakat dan kondisi ekonomi yang membaik.

"Alhamdulillah, perekonomian kita bisa kembali pulih dan masyarakat bisa bersilaturahim dengan sanak-keluarga di kampung halamannya," ujarnya.

Polri juga menyediakan pos-pos pengamanan dan pelayanan untuk mengamankan ratusan juta pemudik. Di Jalan Tol Trans Jawa, Polda Banten bakal menyiapkan 16 pos pengamanan dan 4 pos pelayanan, Polda Metro Jaya 76 pos pengamanan dan 16 pos pelayanan, serta Polda Jawa Barat 227 pos pengamanan dan 53 pos pelayanan.

Selanjutnya, Polda Jawa Tengah juga menyiapkan 167 pos pengamanan dan 55 pos pelayanan, Polda DI Yogyakarta 16 pos pengamanan dan 6 pos pelayanan, dan Polda Jawa Timur menyiapkan 160 pos pengamanan dan 57 pos pelayanan. 

Pos pengamanan dan pelayanan juga akan dihadirkan di Jalan Tol Trans Sumatera.

"Untuk jumlah pos pengamanan di Jalan Tol Trans Sumatera ada 247 pos dan 134 pos pelayanan," tutur Sandi.

Sandi menambahkan, ratusan juta pemudik itu diperkirakan akan banyak memakai moda transportasi kendaraan pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan mobil rental. Selain itu, ada pula yang menggunakan transportasi umum, seperti bus, kereta api, angkutan penyeberangan, pesawat terbang, dan kapal laut.

Dia juga mengimbau para pemudik untuk mempersiapkan kesehatan tubuh dan kendaraan agar selamat sampai di kampung halaman.

"Kami harap masyarakat yang akan mudik mempersiapkan segalanya, terutama kesehatan jasmani dan kesehatan kendaraan sehingga selamat sampai di kampung halaman," ucapnya.

Read More

KPK Sita Miliaran Rupiah di OTT Bupati Kepulauan Meranti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap pihaknya menyita miliaran Rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

"Untuk barang bukti yang disita kurang lebih mencapai miliaran rupiah," kata Firli melalui pesan teks, Jumat (7/4).

Kasus ini sedang didalami melalui proses pemeriksaan, kata Firli. Namun menurutnya, kasus ini didominasi oleh dugaan kasus suap dan uang proyek dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kep. Meranti.

Ia tak memberikan kepastian soal kabar dugaan penerimaan suap pengadaan jasa umrah. 

Namun, Firli membenarkan jika Adil diduga menerima potongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dari rentang waktu 2021-2023.

"Di samping itu, bupati nuga menerima potongan uang persedian dan ganti uang persedian serta penerimaan lainnya," kata Firli.

Saat ini, Muhammad Adil dan satu orang pejabat Pemkab Meranti lainnya tengah menjalani pemeriksaan di KPK.

Adil tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 16.18 WIB dan membawa sebuah koper setelah turun dari mobil.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di pada Kamis (6/4) malam.

Selain Bupati, KPK juga menangkap 25 orang dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka termasuk pejabat strategis di pemerintahan Kepulauan Meranti.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.

Adil diketahui menjadi bupati Meranti untuk periode 2021- 2025. Ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021.

Pada Desember 2022, sosok Adil sempat disorot usai pernyataannya yang menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan.

Pernyataan Adil tersebut muncul dipicu ketidakjelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mestinya diterima daerahnya. Ia menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.

Read More

TNI AD Bantah Klaim Dito soal Senpi Berizin Kodam: Senjata Itu Ilegal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) TNI Angkatan Darat (AD) membantah klaim Dito Mahendra soal senpi yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya sudah memiliki izin dan milik Kodam IV Diponegoro.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Hamim Tohari menyebut senjata api Dito itu ilegal.

"Saya rasa itu sudah dijelaskan oleh pihak Bareskrim kemarin ke media bahwa senjata-senjata itu ilegal," kata Hamim, Jumat (7/4).

Hamim menyebut senpi itu tidak ditemukan dokumen kepemilikan senjata api tersebut atas nama TNI AD. Hal itu mengacu pada penyelidikan yang telah dilakukan oleh TNI AD.

"Sampai saat ini kami juga tidak menemukan dokumen kepemilikan (senjata api) itu di satuan-satuan jajaran TNI AD," ujarnya.

Sebelumnya, Pengacara Dito Mahendra, Abu Said Pelu mengklaim telah menyerahkan bukti surat izin kepemilikan belasan senjata api yang ditemukan dari dalam rumah kliennya.

Abu mengklaim surat tersebut diserahkan kepada penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berbarengan dengan permohonan penundaan pemeriksaan.

"Kami menyampaikan surat yang klasifikasinya rahasia surat dari Kodam Diponegoro yang menjelaskan tentang identitas dari senjata-senjata api itu ya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri.

Abu mengklaim dari sembilan senjata yang disebut ilegal, enam di antaranya disebut memiliki izin dokumen dan telah diserahkan. Sementara untuk tiga senjata lainnya, kata dia, merupakan senjata jenis air soft gun.

Lebih lanjut, ia menyebut dokumen kepemilikan senjata itu dikeluarkan oleh Kodam Diponegoro sebagai izin penggunaan untuk latihan menembak.

"Itu senjata sport untuk latihan menembak jadi bukan senjata tempur tapi latihan menembak, karena Dito sendiri sebagai anggota Perbakin," katanya.

Namun, Bareskrim Polri memastikan senjata api ilegal yang ditemukan di rumah Dito Mahendra tidak memiliki izin dokumen dari Kodam IV Diponegoro.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan surat kepemilikan senjata dari Kodam IV Diponegoro yang diserahkan Dito melalui pengacaranya Abu Said Pelu juga tidak terkonfirmasi.

"Terkait info dari Penasehat Hukum Dito bahwa senjata tersebut milik Kodam IV Diponegoro, kami sudah konfirmasi bahwa tidak benar," jelasnya.

Read More

Bupati Meranti Diduga Terlibat Suap Pengadaan Jasa Umrah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga terlibat dalam penerimaan suap terkait pengadaan jasa umrah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengaku masih melakukan pengembangan terhadap dugaan terkait.

"Suap pengadaan jasa umrah. Itu yang terlihat di awal. Selanjutnya kami kembangkan," ujar Nurul Ghufron melalui pesan singkat, Jumat (7/4).

Menurut pemaparan Ghufron, skema dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh Adil adalah memangkas Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebesar lima hingga sepuluh persen.

"Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP). Dipotong 5 - 10 persen," jelas Ghufron.

Dilansir dari situs Kementerian Keuangan, UP adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya.

UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Sementara GUP adalah perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

Per hari ini, Jumat (7/4), KPK juga telah mengamankan bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Namun KPK masih belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti karena masih dalam proses perhitungan.

"Untuk bukti uang sementara, kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4).

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di pada Kamis (6/4) malam. Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti pun juga turut diamankan saat proses OTT tersebut.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali.

Menurut Ali, saat ini seluruh pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sore baru tiba di Jakarta. Estimasi antara jam 16.00 atau 17.00 WIB," kata Ali Fikri mengonfirmasi jadwal pemeriksaan, Jumat (7/4).

Read More

Istri Wakapolri Komjen Gatot Edy Wafat, Kapolri Sampaikan Dukacita

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Istri Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono, Tutik Gatot Eddy meninggal dunia.

Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo melalui Instagram @listyosigitprabowo.

"Innalillahi wa innailaihi rojiuun. Saya dan segenap keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berbela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Tutik Gatot Eddy, istri tercinta dari Bapak Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si," kata Listyo.

Listyo mengenal sosok Tutik Gatot Eddy sebagai perempuan penyayang, sederhana, dan religius. Baginya, Tutik merupakan sosok Bhayangkari yang selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi keluarga.

"Mari kita semua berdoa semoga almarhumah Husnul Khotimah, diterima segala amal ibadahnya serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan," kata Listyo.

Read More