Sidang Suap Pokmas, KPK Hadirkan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Hingga Sahat Tua Simandjuntak Sebagai Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Jatim dengan dua terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Selasa (11/4).

Dua terdakwa tersebut ditangkap KPK karena telah menyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak.

Persidangan yang digelar ke 4 kalinya diruang sidang Candra tersebut masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang ini, KPK mendatangkan 8 saksi. Mereka diantaranya anak dari terdakwa Abdul Hamid yakni Dhimas Idam Malik, pegawai Bank Jatim Cabang Sampang yakni Fahrul Rozi.

Lalu pegawai bank BRI Cabang Sampang yakni Maya Diah Ayu Kusuma Dewi, pegawai money changer yakni Rini Muji Rahayu.

Kemudian Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yakni Kusnadi, tersangka Rusdi yang merupakan pegawai sekretariat DPRD Provinsi Jatim.

Serta tersangka Sahat Tua P Simandjuntak yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan ASN Pemprov Jatim yang berdinas di Biro Perekonomian yakni Erma Novia Chabdra Gunawan. 

Nah untuk kedua tersangka yakni Rusdi dan Sahat Tua P Simandjuntak mengikuti persidangan melalui online sebab mereka berdua masih menjalani penahanan oleh KPK.

Dalam mengawali sidang tersebut, Jaksa KPK mencecar para saksi yang dihadirkan tersebut secara bergantian terkait hubungan mereka dengan dua terdakwa.

Namun dari 8 saksi hanya 3 orang yang mengenal kedua terdakwa. Mereka diantaranya Dhimas Idam Malik, Rusdi dan sahat Tua P Simandjuntak.

Hingga berita ini diturunkn sidang dugaan korupsi dana hibah Pokir untuk Pokmas APBD Jatim dengan dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak yakni Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi masih sedang berlangsung.

Read More

Tiba di Bumi Saruma Danrem 152/Baabullah Dan Rombongan Disambut Tradisi Jokokaha

KABARPROGRESIF.COM: (Halsel) Komandan korem (Danrem) 152/Baabullah Brigjen TNI Elkines Villando Dewangga K.,S.A.P dengan dengan didampingi oleh Ibu Ketua Persit KCK Serta Rombongan tiba di bumi Saruma lebih tepatnya di Bandara Oesman Sadik dengan menggunakan Pesawat Komersil, Turun Dari Pesawat langsung disambut Oleh Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Sitompul, Wakil Bupati Bassam Kasuba,Sekda Halsel Saiful Turuy, Wakapolres Halsel Kompol Mirsan Yassin, Selasa (11/04/2023).

Danrem 152/Baabullah pun langsung disambut Tradisi Jokokaha Atau Injak Bumi oleh Kesultanan Bacan dan tarian Soya Soya, serta doa selamat sebagai bentuk syukur tiba di Bumi Saruma untuk Pertama Kalinya,

kedatangan Danrem 152/Baabullah Bersama Wakapolda Brigjen Pol Drs. Eko Para Setyo Siswanto, yang juga akan melakukan Kunjungan kerja ke Wilayah Hukum Polres Halsel,

Sementara itu Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Sitompul menjelaskan kedatangan Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI  Elkines Villando Dewangga untuk melakukan Kunjungan kerja Perdana di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan,  kita sambut dengan Tradisi Jokokaha sebagai bentuk ikut menjaga kearifan Lokal.

"Yang patut kita Syukuri Wakil Bupati dan unsur Forkopimda Halsel seluruhnya dapat hadir untuk menyambut kedatangan Danrem 152/Baabullah, dan Danrem akan langsung menuju Ke Makodim Untuk melakukan Beberapa Rangkaian Kegiatan Selama di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, tutup Letkol Kav Romy Sitompul," pungkasnya.

Read More

Kapolda Jatim Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Arif Darmawan di Mako Brimob

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pembangunan Masjid yang ada di Asrama Satrimob Polda Jatim Jalan By Pass KM 32, Krian, Kabupaten Sidoarjo sudah mulai dikerjakan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr.Toni Harmanto,M.H didampingi Waka Polda Jatim Brigjen Pol Yusep Gunawan dan PJU (Pejabat Utama) Polda Jatim meletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan Masjid yang dinamai Al Arif Darmawan dimulai pada Senin (10/4/2023).

Masjid Al Arif Darmawan dibangun diatas lahan 24 kali 24 meter persegi. Pembangunan Masjid di Asrama Satbrimob ini merupakan amanah atau wasiat dari Almarhum Kombes Pol Guruh Darmawan (Dansat Brimob).

Kapolda Jatim berharap, pembangunan masjid ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Selain itu pula diharapkan dapat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah.

Kapolda Jatim menyebut pada dasarnya tugas kepolisian selain memelihara Kamtibmas menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat juga terus melaksanakan tugas yang berkait dengan dinamika globalisasi saat ini.

Sehingga, kata Irjen Tono dalam rumusan program prioritas Kapolri dari 16 progam prioritas kapolri yang salah satunya meningkatkan SDM polri yang unggul di era police 4.0.

“Pembangunan masjid ini sebagai satu sarana untuk memupuk iman, ilmu dan amal kita semua,”tegas Irjen Toni, usai peletakan batu pertama tanda dibangunnya Masjid Al Arif Darmawan.

Read More

Kejari Bangkalan Kembali Terima Pengembalian Kerugian Negara dari 3 Terdakwa Kasus Dana PKH

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kembali menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tiga terdakwa tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 hingga 2021 di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atas nama NZ, AGA, dan AM.

"Iya, hari ini, Kejaksaan Negeri Bangkalan kembali menerima pengembalian uang kerugian negara dari tiga keluarga terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya. Mereka adalah NZ, AGA dan AM," kata Kajari Bangkalan, Dr. Fahmi, S.H., M.H, Senin (10/4).

Dalam pengembalian keuangan negara tersebut, menurut Kajari Bangkalan Fahmi, untuk terdakwa NZ melalui penasihat hukumnya menyerahkan penitipan pengembalian keuangan negara sebesar Rp70.124.500.

"Sebelumnya pada Kamis (19/1) lalu, terdakwa ini (NZ) juga sudah menyerahkan penitipan pengembalian keuangan negara sebesar Rp100 juta," jelasnya.

Sedangkan untuk terdakwa AGA juga melalui penasihat hukumnya juga mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 31 juta.

"Sebelumnya pada Kamis (6/4) terdakwa juga sudah menyerahkan penitipan pengembalian keuangan negara sebesar Rp32 juta," ujarnya.

Nah untuk terdakwa AM, masih kata Fahmi, telah menyerahkan penitipan pengembalian keuangan negara sebesar Rp90 juta.

"Sebelumnya pada Kamis (6/4) terdakwa juga sudah menyerahkan penitipan pengembalian keuangan negara sebesar Rp100 juta," ungkapnya.

Fahmi menambahkan semua pengembalian keuangan negara yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 hingga 2021 di Desa Kelbung, Kec. Galis, Kab. Bangkalan tersebut telah di simpan melalui bank plat merah hingga perkara tersebut selesai.

"Semua pengembalian keuangan negara dari perkara tersebut telah di terima Bendahara II pada Kejaksaan Negeri Bangkalan kemudian di simpan ke Bank Mandiri Cabang Bangkalan, dengan ketentuan sewaktu waktu diperlukan untuk kepentingan proses penanganan perkara hingga perkara tersebut selesai," pungkasnya.

Selain Kajari Bangkalan, dalam pengembalian uang kerugian negara tersebut juga dihadiri Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Muhammad Fakhry, S.H., M.H, Kepala Seksi Intelijen, Imam Hidayat, S.H., M.H, Kasubsi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus, Galih Wicaksana, S.H.

Hadir pula staf pada Kejari Bangkalan, Zamroni, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa Hamung Fajar Aswad, Karyawan Swasta atau Pegawai Bank Mandiri dan Perwakilan keluarga terdakwa.

Read More

Polda Metro Jaya Bongkar Gudang Penyimpanan Narkoba di Bekasi Senilai Rp 23 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar kasus jaringan peredaran narkotika jenis obat-obat daftar G (obat keras). 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, kasus tersebut terbongkar setelah pihaknya menggerebek gudang penyimpanan narkoba di wilayah Bekasi, Jawa Barat. 

“Berhasil menggagalkan peredaran Narkotika Golongan I jenis Pil PCC (Paracetamol, Carisoprodol dan Cafein) dan Narkotika Golongan I jenis serbuk warna putih (mengandung MDMB-4en-PINACA),” ujar Karyoto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/4/2023).

Karyoto mengatakan bahwa pengungkapan kasus narkoba ini terjadi pada Selasa (4/4/2023) dengan menangkap tiga orang sebagai tersangka.

Ketiga tersangka itu adalah ASF yang berperan sebagai penjaga gudang dan AP serta MN yang berperan sebagai pembeli. 

"Total barang bukti yang disita seluruhnya berjumlah lebih dari 5 juta butir,” kata Karyoto.

"Total keseluruhan barang bukti yang disita dalam pengungkapan kasus tersebut mencapai senilai Rp23 miliar," sambungnya.

Karyoto merinci barang bukti yang disita dari kasus tersebut adalah Dextromethopan (DMPP 100) sebanyak 700 ribu butir, DMPP 126 sebanyak 1 juta 80 ribu butir, Yarindo 100 (YR 100) 200 ribu butir, YR 32 sebanyak 2.656.000 butir, LL 100 sebanyak 500 ribu butir, Trihexyphenidyl (TRX 375) sebanyak 150 ribu butir, Tramadol 33.500 butir, dan Hexymer 624 ribu butir.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 197 dan atau Pasal 196 dan atau Pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan dengan denda maksimal Rp 1,5 miliar. 

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang narkoba di Kota Bekasi. 

“Benar adanya pengungkapan (narkoba) tersebut di Kota Bekasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/4).

Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian menyita barang bukti sebanyak tiga truk.

“Barang bukti yang diangkut oleh Direktorat Reserse Narkoba sebanyak tiga truk,” jelasnya.

Read More

Bertemu para Serdadu Sepuh, Mayjen Farid Makruf Cerita Soal Dibalik Keberhasilan Hillary Edmund

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ada hal menarik pada pelaksanaan silaturahmi dengan para Veteran yang digelar oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf di Gedung Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Senin (10/04/2023).

Betapa tidak, dihadapan para Serdadu Sepuh itu Pangdam bercerita soal keberhasilan Hillary ketika menggapai Puncak Mount Everest. 

Keberhasilan Hillary tersebut, atas bantuan seorang Sherpa atau kelompok etnis yang tinggal di wilayah dataran tinggi pegunungan Himalaya.

“Tidak semua orang orang harus menjadi pahlawan. Cukuplah, saya yang berdiri di pinggir jalan dan bertepuk tangan pada sang pahlawan, maka saya bisa merasakan keberhasilannya,” kata Pangdam dalam pengakuan seorang Sherpa, Tenzing Norgay.

Tenzing, jelas Mayjen TNI Farid Makruf, adalah seorang pengangkut barang yang kala itu memandu Sir Edmund Hillary. Hillary sendiri, merupakan pendaki yang berasal dari Selandia Baru. Ia berkeinginan mendaki Mount Everest.

Dihadapan para Veteran, Pangdam mengisahkan jika Tenzing Norgay memberikan kesempatan pada Edmund Hillary untuk menejakkan kaki pertama kali di puncak Gunung Everest pada 29 Mei 1953.

Padahal, ujar mantan Asops Kasdam IX/Udaya tahun 2013-2014 lalu itu, Tenzing sendiri memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang bisa menjejakkan kaki pertama kali di Gunung tersebut. 

“Inilah yang disebut sikap seorang pahlawan,” kata Pangdam.

Begitulah dirinya menilai para Veteran dan Warakawuri pada pertemuannya tersebut. Mantan Kepala Penerangan Kopassus itu mengungkapkan, jika pahlawan sebenarnya ialah para Serdadu Sepuh (Veteran) dan Warakawuri. Sementara, prajurit yang aktif berdinas saat ini ialah para pewaris.

“Bapak dan ibu sekalian, adalah orang tua kami. Orang tua yang dulu membesarkan kami, TNI. Dan kami yang sekarang, mendapatkan kesempatan memimpin cikal bakalnya bapak ibu sekalian,” ungkap mantan Danrem 132/Tadulako tahun 2020-2021 itu.

Kembali ke topik soal Hillary Edmund. Hillary bersama Tenzing telah berhasil menaklukkan Gunung Everest pada ketinggian 29.028 kaki diatas permukaan laut, dan seketika menjadi orang pertama di dunia yang berhasil mencapai puncak Sagarmatha. 

Sagarmatha sendiri, merupakan sebutan Gunung Everest yang biasa diucapkan oleh masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Himalaya.

Keberhasilan Hillary kala itu, tentu sangat fenomenal. Pasalnya, jelas Pangdam, saat itu perang dunia II baru saja mereda. 

Atas keberhasilannya tersebut, ia mendapat gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II dan menjadi orang terkenal di dunia.

Lantas, kata Pangdam, kenapa Tenzing Norgay tak ikut menjadi terkenal dan tak mendapatkan suatu gelar kehormatan seperti layaknya Hillary Edmund? Padahal, Tenzing merupakan pemandu yang menentukan keberhasilan Hillary Edmund.

“Padahal, dia bisa saja menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak Everest dan bukan Hillary,” ungkap Mayjen TNI Farid Makruf.

“Setelah Hillary bersama Norgay kembali dari puncak Everest, hampir semua reporter dunia berebut mewawancarai Hillary dan hanya ada satu reporter yang mewawancarai Norgay. Ia ditanya bagaimana perasaannya setelah berhasil menaklukan puncak gunung tertinggi di dunia itu? Ia menjawab singkat.Saya senang sekali,” imbuh Pangdam.

Tak lama kemudian, menurut Pangdam, reporter tersebut pun lantas mengejar sosok Sherpa tersebut dan menanyakan jika posisinya ketika berhasil mencapai puncak Everest, tentu berada di depan Hillary Edmund.

“Norgay menjawab. Ya, benar sekali, pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilahkan Hillary untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama yang berhasil menaklukan puncak gunung tertinggi di dunia ini,” beber Mayjen TNI Farid Makruf.

Cerita soal seorang Sherpa dan Hillary Edmund tersebut, tentunya berkaitan kental dengan jasa para Veteran yang kala itu berjuang mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Pangdam berharap, pertemuannya dengan para Serdadu Sepuh saat ini, bisa kembali terulang. 

Bahkan, dirinya pun berkeinginan para Veteran memberikan suatu cerita pengalaman untuk dijadikan sebuah pelajaran bagi generasi penerus.

“Kami juga memohon maaf bila apa yang kami berikan mungkin tak seperti yang diharapkan, tapi yang ingin kami sampaikan bahwa anak-anak bapak dan ibu yang masih aktif menjadi tentara ingin terus bersilahturahmi dengan bapak ibu sekalian. Jadikanlah ini sebagai pengikat hati kita,” tutup Pangdam.

Read More

Kapolri Siap Wujudkan Mudik Aman, Kaolri Tinjau Pelabuhan Merak

KABARPROGRESIF.COM: (Merak) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lintas sektoral terkait meninjau Pelabuhan Merak. 

Sigit mengatakan, agenda ini dilakukan untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Sigit menjelaskan, tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan kementerian/lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Sesuai arahan Pak Presiden kami di bawah jajaran Menko PMK diminta untuk lebih awal melakukan pengecekan dan perencanaan bersama. Sehingga kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik, karena memang ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali," kata Sigit di Pelabuhan Merak, Senin (10/4/2023).

Dari hasil tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa segala kesiapan telah dilakukan dengan baik. 

Mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir dan pengaturan penggunaan Pelabuhan Ciwandan.

Pemerintah sendiri telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif dari Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

"Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas Rest Area, kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak. Sehingga kemudian ini bisa bermanfaat mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi," ujar Sigit.

Terkait operasional Pelabuhan Ciwandan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh lintas sektoral serta jajarannya untuk melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. 

Ia juga menyatakan, personel kepolisian harus memasang rambu lalu lintas untuk masyarakat yang mengarah ke Pelabuhan Ciwandan.

"Mungkin yang perlu saya sampaikan dan tambahkan agar terkait penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diaktifkan untuk kendaraan roda dua dan enam ini betul-betul disosialisasikan dari awal. Kemudian personel-personel disiapkan dengan lebih baik. Demikian juga rambu-rambu, sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi crowded," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari. 

Mengingat, pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari.

Meski begitu, Sigit menekankan, seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang ataupun malam hari, demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

"Tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan di sepanjang jalan. Karena perjalanan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu lainnya dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan. Maka kami dari Polri akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang atau malam. Sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di jalur setelah turun dari Bakauheni dan mengarah ke tujuan masing-masing," papar Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut bahwa personel kepolisian akan melakukan pengecekan hingga pengamanan di seluruh jalur yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan lainnya agar tidak terjadi gangguan keamanan yang bisa menghambat perjalanan mudik.

Demi mewujudkan mudik yang lebih baik, Sigit memastikan bahwa, pihaknya akan menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Oleh sebab itu, Sigit juga mengimbau kepada seluruh warga untuk bisa pro-aktif memberikan informasi-informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023.

"Saya minta seluruh jajaran melaksanakan pengecekan terkait masalah kerawanan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Demikian juga kita harapkan juga masyarakat memberikan informasi. Sehingga kemudian terkait kerawanan apakah dari sisi ancaman pidana ataukah mungkin sisi jalur yang bisa diinformasikan ke kementerian terkait semuanya bisa terkendala," tutur Sigit.

"Yang jelas mulai saat akan masuk ke Ciwandan sampai dengan nanti setelah turun apakah memilih Panjang atau Bakauheni saya minta seluruh jajaran Polri untuk mengawal dan mengamankan," tegas Sigit.

Read More

Menteri PANRB: Honorer Dihapus November, Tapi Tidak Ada PHK Massal!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan tidak akan ada PHK massal dalam menyelesaikan persoalan pegawai non ASN alias honorer di tanah air. 

Adapun pegawai honorer akan dihapus per 28 November 2023.

Anas mengatakan, pihaknya menaruh perhatian khusus dalam penyelesaian perkara ini. 

Dalam proses pembahasan penyelesaiannya, pemerintah telah menemukan titik temu. 

Hal ini pun selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ada poin-poin. Pertama kita akan menghindari PHK massal. karena kalau Undang-Undang dan PP-nya dijalankan, maka ini akan ada PHK massal di per November," kata Anas di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

Adapun saat ini total ada sebanyak 2,3 juta pegawai honorer secara keseluruhan. Apabila PHK massal dilakukan, Anas mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat pelayanan publik menjadi terganggu.

"Kedua kita bersepakat poinnya adalah tidak akan ada pembengkakan anggaran. Jadi prinsipnya tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran," imbuhnya.

Kondisi ini pun mendatangkan PR besar bagi pemerintah. Pasalnya, tidak dilakukannya PHK berpotensi akan membuat pembengkakan terhadap APBN. 

Sementara itu, poin ketiga yang juga disepakati adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan bagi para tenaga honorer tersebut.

Di sisi lain, penghapusan honorer per 28 November 2023 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu. 

Dengan demikian, langkah penghapusan tetap harus dilakukan sejalan dengan amanat UU.

Lebih lanjut Anas mengatakan, saat ini sejumlah opsi penyelesaian telah dibuat, hanya saja ia enggan membeberkan detailnya. 

Pasalnya, opsi tersebut masih terus dikaji secara mendalam bersama DPR, asosiasi gubernur, asosiasi wali kota, dan para bupati dalam mencari solusi terbaik.

"Kita terus matangkan kita terus matangkan. Kita cari solusi yang terbaik karena sebagian besar non ASN ini ada di pemerintah daerah, lebih dari 50% ada di pemerintah daerah," ujar Anas.

"Saya tidak ingin sampaikan hari ini (opsi) karena kita sedang godog. Tapi sudah hampir ada titik temu antara DPR, pemerintah, dengan asosiasi bupati, wali kota dan gubernur se-Indonesia," pungkasnya.

Read More

Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran, Wali Kota Eri Jalin Kerjasama dengan 32 Pengelola Pusat Belanja

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani kesepakatan bersama dengan 32 pengelola pusat belanja di Hotel Sheraton, Senin (10/4). 

Dalam penandatanganan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi turut disaksikan oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 32 pengelola pusat belanja di Surabaya kali ini untuk mendorong pengelola pusat belanja menggunakan produk dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan bersama Pemerintah Kota (Pemkot). 

Menurutnya, tiga poin yang tertuang di dalam MoU tersebut, perlu adanya peran pengelola pusat belanja. 

"Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih kepada Ketua APPBI Jawa Timur, Pak Sutandi, dan seluruh pimpinan pengusaha mal di Surabaya. Inilah sejatinya, Surabaya mulai bergerak, melakukan pembangunan, baik itu sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya," kata Wali Kota Eri.

Penerapan MoU yang telah ditandatangani bersama yakni ada penempatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di mal, selain itu ada juga yang menjadi orang tua asuh, dan penggunaan produk dalam negeri yang kita paparkan di mal serta lainnya. 

"Juga ada pembinaan-pembinaan terhadap UMKM, sehingga dapat berkembang," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyampaikan, para pelaku UMKM dinilai sudah siap bergabung di 32 pusat belanja yang tergabung di APPBI Jatim. 

“Contoh seperti di Pasar Turi Baru, yang standnya diberikan satu tahun gratis itu isinya hampir 1000 yang diisikan UMKM Kota Surabaya. Salah satunya itu, untuk yang lainnya sedang dilakukan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Ketua APPBI dan pengelola mal di Surabaya,” sampainya. 

Namun, lanjut Wali Kota Eri, tak semudah itu UMKM masuk ke dalam pusat belanja. Setiap UMKM harus mengikuti tahap kurasi terlebih dahulu, setelah itu bisa masuk ke dalam stand pusat belanja. 

Lantas bagaimana yang tidak lulus kurasi? Tentu, Pemkot Surabaya tak diam begitu saja. 

UMKM yang tidak lulus kurasi akan diikutkan pelatihan agar bisa masuk ke pusat-pusat belanja yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. 

“Maka akan kita patih kembali untuk bisa masuk di mal-mal ini,” lanjutnya. 

Di samping itu, Ketua APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi mengaku mendukung sepenuhnya program yang digagas oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

Dengan mendukung program kerjasama ini, menurutnya kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya dapat ditekan dan menurun jumlahnya dari tahun 2022. 

“Sampai saat ini hampir semua mal sudah melaksanakan koordinasi dengan dekranasda dan para pelaku UMKM binaan pemkot untuk melakukan pameran dan usaha di dalam mal,” aku Sutandi. 

Sutandi menyatakan, program kerjasama ini merupakan terobosan pemkot yang bukan sekadar janji untuk meningkatkan kualitas maupun memperluas pasar UMKM Surabaya. 

Sutandi turut mengapresiasi para pengelola pusat belanja yang hadir dalam penandatanganan kerjasama di kesempatan ini. 

“Terima kasih, saya bangga dengan adanya kerjasama ini, karena telah mendukung program yang telah Pak Wali (Eri Cahyadi) jalankan,” ujar Sutandi. 

Sutandi menambahkan, pada Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730, APPBI Jatim bakal menggelar event akbar Surabaya Shopping Festival. 

“Selain itu kita juga akan menggelar event Surabaya Marathon, kita berharap tahun ini bisa lebih meriah dan menghadirkan berbagai peserta dar nasional maupun internasional untuk mendukung pelaku usaha di mal Surabaya,” pungkasnya. 

Read More

Pengukuhan KORPRI Kota Surabaya, Wali Kota Eri Ingatkan Jaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Surabaya masa bhakti 2022-2027, oleh Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur, Anom Surahno di Gedung Sawunggaling Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (10/4).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan, terpilih menjadi Ketua KORPRI Kota Surabaya masa bhakti 2022-2027. 

Karenanya, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Surabaya merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dimana Pemkot Surabaya menargetkan seluruh program pelayanan dan kebijakan bisa tepat sasaran.

“Alhamdulilah hari ini KORPRI Surabaya sudah dilantik, saya berharap dengan ketua yang baru maka KORPRI ini sesuai dengan marsnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tolong jaga keguyupan, kerukunan, dan tolong-menolong sesama anggota KORPRI,” kata Wali Kota Eri.

Oleh sebab itu, dalam menjaga kualitas ASN di lingkungkungan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri mengingatkan agar para ASN menjaga kualitas dengan melakukan netralitas dalam menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. 

“Tidak hanya ASN, tetapi RT/RW/LPMK, tidak boleh berkiblat atau menggantungkan (kepentingan) kepada Walikota, DPRD, ataupun partai. Semua harus hadir dan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, dengan terpilihnya Dewan Pengurus KORPRI Kota Surabaya masa bhakti 2022-2027, ia berharap bahwa Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Surabaya bisa mengayomi seluruh ASN di Kota Pahlawan.

“Seorang ketua harus tahu anggotanya, baik ada yang susah atau sakit, harus tahu. Contoh ketika saya menjadi Kepala Disperkim dan BAPPEKO, saya sampai mengetahui kalau keluarganya itu ada masalah atau anaknya sakit. Artinya, Pak Ihksan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI harus tahu kalau ada masalah, harus mencari penyebabnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Surabaya masa bhakti 2022-2027, Ikhsan menyampaikan bahwa terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh Wali Kota Eri beserta Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur, Anom Surahno saat proses pengukuhan. Di antaranya adalah menjaga netralitas ASN dan mewujudkan kesejahteraan ASN, serta masyarakat.

“Beberapa pesan dari Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jatim dan Pak Walikota (Eri Cahyadi) bagaimana bersama-sama mensejahterakan anggota dan masyarakat. Serta ASN harus netral, itu selalu disampaikan Pak Walikota dalam segala kesempatan. Beliau ingin satu ASN untuk tetap kompak dan tidak terpecah belah,” kata Ikhsan.

Ikhsan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya ini mengaku bahwa ia akan segera menyiapkan konsep dan berkoordinasi dengan para camat maupun Kepala PD untuk menjaring aspirasi para ASN. 

“Kami akan menggali keinginan dan potensi anggota yang ada di wilayah kecamatan dan PD. Barulah kita bisa memprogram apa yang dibutuhkan dari seluruh ASN. Artinya berkolaborasi dalam menjaga kualitas ASN,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, adapun susunan Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Surabaya masa bhakti 2022-2027, diantaranya Ketua Ikhsan, Wakil Ketua I Febria Rachmanita, Wakil Ketua II Erna Purnawati, Sekretaris Ira Tursilowati, Wakil Sekretaris Syamsul Hariadi, Bendahara Febrina Kusumawati, dan Wakil Bendahara Arief Wisnu Cahyono.

Selanjutnya, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Noer Oemarijati, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Dewi Soeriyawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Ida Widayati, Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya Wiwiek Widayati, dan Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Sidharta Praditya Revienda.

Read More

Mayjen TNI Farid Makruf Perkuat Silaturahmi dengan Veteran

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf menggelar silaturahmi dengan para Veteran, Warakawuri dan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI atau KBT.

Silaturahmi itu, digelar di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya, Surabaya pada Senin (10/04/2023) pagi. 

Silaturahmi itu, digelar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi situasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kegiatan ini, diharapkan bisa menjadi media untuk memupuk kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalam jalinan hubungan emosional yang erat dan harmonis,” kata Pangdam.

Terwujudnya hal itu, kata Pangdam, diyakini mampu menciptakan suatu sinergitas antara TNI-AD, khususnya Kodam V/Brawijaya dengan para Veteran dan KBT di wilayah teritorialnya.

“Terutama dalam mempertahankan negara, mengatasi kesulitan rakyat dan mendukung pokok-pokok kebijakan Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional,” tegas Mayjen Farid Makruf.

Tak hanya sebatas dijadikan sebuah seremonial semata, Pangdam berharap jika kegiatan itu bisa dijadikan wahana komunikasi informal untuk memberikan masukan atau solusi alternative terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat.

“Dengan demikian, keberadaan organisasi Veteran dan Warakawuri benar-benar dirasakan dirasakan dan dibutuhkan masyarakat,” ungkap Pangdam.

Read More

Perkuat Sister City, Wali Kota Eri Ajak Konjen RRT Sempurnakan Wisata Kya-kya

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut dengan hangat kedatangan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Mr. Xu Yong beserta rombongannya, Senin (10/4). 

Mereka banyak mendiskusikan tentang tindaklanjut sister city antara Surabaya dengan sejumlah kota di China, termasuk Wali Kota Eri mengajak Konjen RRT melihat dan menyempurnakan Kampung Pecinan atau Wisata Kya-kya Surabaya.

Seusai pertemuan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pertemuan kali ini membahas tentang tindaklanjut sister city yang sudah dilakukan selama ini dengan sejumlah kota di China. 

Ia berharap sister city terus diperkuat dan dimasifkan, sehingga dampaknya kepada kedua kota terlihat nyata. 

“Jadi, saya berharap tidak hanya sekadar tandatangan sister city saja, tapi harus ada dampak yang nyata bagi kedua belah pihak,” tegas Wali Kota Eri.

Menurutnya, selama ini Surabaya memang sudah menjalin sister city dengan Xiamen dan Guangzhou. 

Salah satu bentuknya ada pertukaran pelajar, pegawai negeri pemkot, ekonomi, budaya dan transportasi. 

Namun, kerjasama itu harus lebih diperkuat dan dampaknya harus terlihat dan dapat dirasakan oleh Surabaya dan kota sister city.

“Misalnya produk UMKM Surabaya bisa dipamerkan dan dijual di sana dan begitu juga sebaliknya. Jadi, di sini kita membawa misi UMKM internasional juga, karena itu adalah salah satu program pemkot saat ini, bagaimana produk UMKM Surabaya bisa internasional. Sebelumnya Singapura sudah menyediakan tempat khusus untuk UMKM kita dan itu gratis, sehingga dampak sister city ini bisa langsung dirasakan oleh warga Surabaya,” tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa di Surabaya ini memiliki kampung pecinan, yaitu di Wisata Kya-kya. Makanya, ketika Konjen RRT berkunjung ke Surabaya, Wali Kota Eri langsung mengajaknya untuk berkunjung dan melihat langsung Wisata Kya-kya itu. 

Bahkan, Wali Kota Eri juga berharap mereka bisa memberikan sebuah prasasti yang menjadi penanda kerjasama Kota Surabaya dengan China.

“Saya minta beliau untuk datang ke Kya-kya supaya melihat langsung suasana di sana. Bahkan, saya juga meminta beliau untuk memberikan masukan pada kami karena tempat itu sekarang terus kami bangun supaya benar-benar menjadi Kampung Pecinan,” katanya.

Bagi Wali Kota Eri, masukan dan sumbangan pemikiran dari Konjen RRT itu sangat berarti supaya Kya-kya itu benar-benar menjadi Chinatown atau seperti wilayah China. 

“Beliau akan ke sana bersama konsultannya. Bahkan, beliau juga menyampaikan akan siap support penuh Pemkot Surabaya untuk mengembangkan Kya-kya. Mereka juga berterimakasih kepada Pemkot Surabaya yang konsen dan terus bekerjasama dengan para orang-orang Tionghoa di Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya Mr. Xu Yong meyakini dengan adanya pertemuan ini, kerjasama antara Kota Surabaya dengan China bisa terus ditingkatkan. 

Bahkan, ia juga berharap kerjasama antara kedua belah pihak ini bisa saling mensejahterakan warganya.

“Saya yakin atas dukungan dan bantuan dari Pak Wali Kota Surabaya ini, kerjasama antar kedua kota akan terus berkembang dan semakin meningkat ke depannya,” pungkasnya.

Read More