Reses di 5 Kecamatan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Disambati Enam Persoalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Serap aspirasi masyarakat atau reses ke 2 selama sepekan yakni (3-10/5) di 5 Kecamatan Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati disambati sejumlah persoalan warga.

Ke lima Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan.

"Selama reses ke 2 di 5 Kecamatan ada enam persoalan yang menjadi persoalan warga, akan segera kita tindaklanjuti," kata Ajeng Wira Wati, Kamis (11/5).

Adapun persoalan tersebut menurut Ajeng diantaranya masalah BPJS, Penerimaan masuk ke SMPN, Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI, Kota Layak Anak, RTH di tiap RT/RW dan Permodalan UMKM.

"Untuk pengguna BPJS di RS non pemerintah dilayani tidak ramah, di minta menunggu ternyata diinfokan BPJS-nya trouble padahal BPJS tidak ada masalah apa-apa, sedangkan BPJS warga tersebut kelas 2, artinya BPJS mandiri, bisa diartikan pihak RS menolak pengguna BPJS. Saya harap BPJS meningkatkan pelayanan, BPJS tidak hanya skala pemerintah tetapi juga Faskes non pemerintah," tegas Ajeng.

Sedangkan untuk permasalahan penerimaan masuk ke SMPN, menurut Ajeng harus ada penambahan jumlah sekolah di setiap kelurahan.

"Perlunya evaluasi jumlah bangunan sekolah tingkat SMP, di Surabaya lebih dari 20 ribu lebih siswa yang mungkin tidak tertampung di SMP Negeri, segera adakan SMP Negeri minimal setiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK Negeri minimal setiap kecamatan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, untuk persoalan ke tiga yakni Penempelan stiker bgi penerima BPJS PBI.

"Warga komplain bagi penerima BPJS PBI ditempel stiker, sedangkan BPJS di Surabaya memiliki Perwali dimana semua warga Surabaya menjadi program pemerintah UHC. Saya harap stikerisasi untuk transparansi penerima bantuan tunai langsung rekening seperti BLT, PKH dan PIP, harapannya tidak ada sasaran bukan hanya untuk Jaminan kesehatan semesta," tegasnya.

Nah, untuk persoalan ke empat masih kata Ajeng yakni kota layak anak. Menurutnya saat reses warga mendukung dengan kelas keputrian/keputraan sedari tingkat SD.

Hal ini supaya meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, tetapi perlu selaras dengan pendidikan moral akibat tantangan digitalisasi.

"Tingginya kasus anak disurabaya, diharapkan kedepan tidak semakin krisis moral akibat terkikis media sosial. Pemerintah harus membarengi edukasi di sekolah, balai RT/RW, taman tentang jenis-jenis kriminalitas medsos, tidak hanya di puspaga tetapi di tempat2 umum mudah ditemukan info pencegahannya," paparnya.

Persoalan ke lima yakni terkait ruang terbuka hijau (RTH). Seyogyanya lanjut Ajeng, Pemkot Surabaya harus menambah RTH tersebut di setiap RT maupun RW.

"Masukan warga tetang penambahan fasilitas bermain di ruang terbuka dan balai RT/RW ditingkatkan, agar terasa langsung kota Surabaya layak anak," harap Ajeng.

Dan yang terakhir, terkait masalah UMKM. Menurut Ajeng Pemkot Surabaya lagi getol memperdayakan UMKM. 

Namun sayangnya masalah permodalan bagi pelaku usaha mikro ini belum mendapatkan perhatian serius.

Untuk itu Ajeng berharap Pemkot Surabaya lebih jeli memperhatikannya.

"Pemkot diharapkan memudahkan akses permodalan, pembinaan dan promosi UMKM. Warga ingin lebih ditingkatkan dan dirutinkan lagi hingga skala kelurahan," pungkasnya.

Read More

Stadion GBT Surabaya Diizinkan untuk Laga Persebaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya akhirnya diizinkan dapat digunakan sebagai pertandingan laga Persebaya. 

Ini setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama perwakilan manajemen Persebaya meminta izin ke Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (11/5).

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku telah meminta izin penggunaan Stadion GBT untuk laga Persebaya Surabaya. 

Datang bersama perwakilan manajemen Persebaya, ia diterima langsung Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essi Asiah.

"Saya datang bersama perwakilan manajemen Persebaya. Meminta izin penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga Persebaya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Diizinkan," kata Wali Kota Eri, Kamis (11/5).

Wali Kota Eri pun berharap kepada suporter sepak bola, khususnya Bonek agar dapat ikut serta menjaga Stadion GBT Surabaya. 

Sebab, Stadion GBT bukan hanya kebanggaan Surabaya dan Persebaya, tapi juga Indonesia karena kini kualitasnya bertaraf internasional.

"Semoga kabar baik ini menyemangati kita semua untuk mendukung Persebaya lebih total, menyemangati kita semua untuk terus membina pemain-pemain muda kebanggaan bangsa," jelasnya.

Di samping itu, Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Essi Asiah turut memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya dan Persebaya untuk menggunakan Stadion GBT. 

Dalam kesempatan ini, dia juga menyampaikan, agar pemkot dan Persebaya dapat menjaga dan memelihara dengan baik Stadion GBT ketika digunakan selama pertandingan. 

“Tanpa dipelihara, nanti bisa tidak baik lagi. Selamat bertanding sukses untuk semua pemain sepak bola Indonesia,” pesan Essi. 

Diketahui sebelumnya, manajemen Persebaya mengajukan izin kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait penggunaan Stadion GBT untuk laga pada 28 Mei dan 18 Juni 2023.

Namun karena Stadion GBT masih dalam proses sulam rumput dan belum diserahkan ke pemkot, sehingga kewenangan izin ada di Kementerian PUPR.

Karena itu, Wali Kota Eri bersama perwakilan manajemen Persebaya berangkat ke Jakarta untuk meminta izin ke Kementerian PUPR. 

Alhasil, pertemuan tersebut pun membawa kabar gembira karena Kementerian PUPR mengizinkan Stadion GBT digunakan untuk laga Persebaya.

Read More

Tak Terindikasi Korupsi, Kejari Tanjung Perak Kembalikan Berkas Kasus Pungli Tenaga Kontrak ke Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak secara resmi menghentikan penyelidikan kasus pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pegawai outsourcing (OS) Pemkot Surabaya.

"Kasus dikembalikan ke Dispendukcapil Pemkot Surabaya, sekitar dua bulan lalu melalui surat," kata Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Ananto Tri Sudibdo, Kamis (11/5).

Menurut Ananto, pengembalian berkas tersebut kepada pelapor yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Silpil (Dispendukcapil) lantaran kasus tersebut dianggap tidak adanya suatu tindakan melakukan tindak pidana korupsi melainkan hanya perkara pidana umum.

"Pada prinsipnya berdasarkan hasil pemeriksaan, maka berpendapat bila informasi yang dilaporkan tidak terindikasi korupsi tapi penipuan," jelas Ananto.

Selain pengembalian berkas laporan, lanjut Ananto, pihaknya juga memberikan saran dan pendapat kepada jajaran OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

Saran tersebut agar supaya Pemkot Surabaya membuat aturan yang jelas bagi setiap OPD dalam rekrutmen tenaga kontrak atau Outsourcing.

"Kami rekomendasikan ke Pemkot Surabaya untuk membuat regulasi rekrutmen yang berlaku di seluruh OPD. Harusnya sama tolak ukurnya. PU bagaimana, dinas lainnya juga bagaimana," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan kasus tersebut, menurut Ananto telah ditemukan adanya dua korban yang merasa dirugikan oleh oknum tenaga kontrak yang berdinas di Dispendukcapil Pemkot Surabaya tersebut.

Kedua korban tersebut mengaku dijanjikan pekerjaan dengan membayar puluhan juta rupiah.

"Ditipu Rp20 juta, korbannya 2 orang oleh tenaga Outsourcing Dispendukcapil Surabaya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga meminta Korps Adhyaksa di jalan Kemayoran Baru untuk menangani kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).

Kasus yang akan ditangani Kejari Tanjung Perak ini cukup berbeda sebab kasus ini bukan dilakukan aparatur sipil negara (ASN). 

Tetapi pungli yang ada di kawasan Perak ini dilakukan oleh pekerja outsourcing.

"Rencana masuk wilayah Kejaksaan Negeri  Tanjung Perak. Kalau yang ini menjanjikan pekerjaan, tapi dia masih outsourcing juga. Outsourcing-nya mendem, yang mau dimasukkan juga mendem. Jadi ini masuk Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mungkin laporannya besok (hari ini)," kata Wali Kota Eri, Rabu (1/2).

Nah, untuk memperlancar prosesnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga melakukan komunikasi dengan pimpinan Korps Adhyaksa di wilayah tersebut.

"Saya sudah telepon Pak Kajari, jadi besok (hari ini) akan ditindaklanjuti dan laporannya dimasukkan oleh OPD," jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, modus yang dilakukan pekerja kontrak Pemkot Surabaya dengan mempermudah menjadi outsourcing dengan memberikan uang puluhan juta rupiah.

"Kejadian pungli itu sebenarnya sudah lama, sekitar tahun 2020 atau 2021. Pungli itu dilaporkan karena pelaku sudah menerima uang dan korban tidak menjadi outsourcing, sehingga dianggap penipuan," pungkasnya.

Read More

Antisipasi Penumpukan Volume Sampah di TPS, DLH Surabaya Siapkan Petugas Checklist

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan petugas checklist untuk monitoring volume sampah dan gerobak di Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penumpukan volume sampah di 190 TPS se-Surabaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, akan mengatur jadwal gerobak sampah ke TPS. 

Ini diharapkan supaya petugas gerobak sampah tidak berbarengan datang ke TPS sehingga menimbulkan penumpukan.

"Langkah kita ke depan akan mengatur penggerobak sampah itu sesuai jadwal. Jadi biar mereka tidak barengan menumpuk (sampah) ke TPS," kata Agus Hebi, Kamis (11/5).

Karena itu, Hebi menyebut, akan menerjunkan jajarannya untuk melakukan checklist dan monitoring ke setiap TPS. 

Para petugas diterjunkan untuk menghitung berapa gerobak yang datang setiap hari hingga volume sampah di TPS.

"Nanti akan kita turunkan staf kami untuk mengecek gerobak-gerobak tersebut dari mana saja, lalu setiap hari volumenya berapa. Jadi nanti ada petugas checker di 190 TPS kita. Kemudian nanti kita akan bagi jam gerobak untuk masuk ke TPS," tuturnya.

Begitu juga dengan armada truk pengangkutnya. Hebi menyatakan, akan menjadwal armada truk pengangkut sampah dari TPS menuju TPA. 

Termasuk pula menghitung jarak setiap TPS menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

"Misalnya 1 armada truk itu mengangkut 15 gerobak sampah, maka yang 15 gerobak jam berapa dulu. Nah, nanti kita buat schedule yang pasti, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan sampah," sebutnya.

Menurut dia, rata-rata dalam sehari, volume sampah yang ada di TPS skala besar bisa mencapai sekitar 70 ton. 

Seperti misalnya di TPS Rangkah dan Srikana. Sebab, seperti di TPS Rangkah ini menampung sampah dari tiga wilayah kecamatan, Yakni Tambaksari, Kenjeran dan Simokerto.

"Tapi setiap wilayah (TPS) itu beda-beda volume sampahnya. Kalau TPS besar-besar seperti Rangkah, Bukit Barisan dan Srikana bisa sampai 70 ton per hari, dengan angkutan truk 12-13 rit. Kalau yang TPS biasa, normalnya armada pengangkut bisa 2-5 rit dalam satu hari," katanya.

Dengan jumlah 190 TPS dan 107 armada truk pengangkut sampah yang dimiliki DLH Surabaya, tentu dibutuhkan manajemen schedule yang memadai. 

Karena itu, Hebi memastikan, ke depan akan mengatur schedule gerobak sampah agar tidak terjadi lagi penumpukan di TPS.

"Jadi kita ke depannya atur (schedule) seperti itu. Mungkin seminggu sekali ada petugas checklist, karena volume sampah ini bisa berubah-ubah," ujar mantan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya ini.

Di sisi lain, Hebi juga mengimbau kepada pengurus RT/RW agar tidak memarkir gerobak sampah di TPS. 

Apabila sampah sudah dibuang ke TPS, gerobak itu bisa diparkir kembali ke wilayah masing-masing seperti di Balai RW. 

Karena menurutnya, operasional TPS tentu tidak akan mencukupi ketika seluruh gerobak sampah ditaruh di TPS.

"Jadi itu yang kita mohon kepada RT/RW agar kita bisa membersihkan TPS setiap hari. Kemudian juga pemulung atau pengepul supaya tidak menaruh barangnya di TPS. Silahkan memulung di TPS tapi hasilnya segera dibawa pulang, sehingga TPS tetap bersih," pungkasnya.

Read More

Penyaluran BLT di Kantor Pos Crowded, Wali Kota Eri Beri Solusi Alihkan ke Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ribuan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) memadati dua kantor pos besar di Kota Surabaya, Rabu (10/5). 

Padatnya penerima BLT tersebut, terpantau oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah menerima laporan via grup-grup Whatsapp Forkom RT RW dan LPMK.

Setelah menerima berbagai keluhan itu, akhirnya Wali Kota Eri memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin untuk berkoordinasi dengan kantor pos menawarkan penyaluran BLT itu melalui kantor-kantor kecamatan. 

Solusi itu ternyata disepakati dan akhirnya penyaluran itu dilakukan di 31 kantor kecamatan.

"Karena penerima BLT begitu padat. Maka harus dirubah sistemnya, dibagi di masing-masing kecamatan. Kasihan warga, kalau berdesak-desakan. Untuk itu saya perintahkan kadis untuk peka, datang ke lokasi dan membantu menyampaikan solusi,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menambahkan, kepadatan di kantor Pos kebonrojo terjadi karena banyaknya kecamatan yang di-cover. 

Untuk mengurai kepadatan, pembagiannya harus disebar di kecamatan. 

Menurutnya meskipun bukan kewenangan pemerintah kota, namun yang pembagian itu berkaitan dengan warga Surabaya.

“Nanti kita akan bantu dalam proses pembagian di kecamatan, karena ini berurusan dengan warga Surabaya” katanya.

Dalam pantauan di lapangan, penerima manfaat BLT yang sudah mendapatkan tanda tangan verifikasi, bisa langsung mengambil bantuan di Kantor Pos. 

Sedangkan yang belum mendapatkan tanda tangan verifikasi, diminta untuk mengambil BLT di kantor kecamatan sesuai dengan domisili masing-masing. 

Setelah pihak PT Pos Kebonrojo berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya, guna kelancaran dan ketertiban saat pembagian, disepakati pembagian BLT dilakukan hingga Kamis (11/5) sampai selesai.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Utama Kebonrojo Surabaya, Rian Syahriyani di lokasi menyampaikan kepada warga yang antre untuk membubarkan diri. 

Karena penyaluran penerima manfaat BLT dialihkan ke kantor kecamatan. 

“Bagi yang sudah verifikasi bisa dilanjutkan di sini (Kantor Pos Kebonrojo), bagi yang belum diverifikasi akan dibagikan ke kecamatan masing-masing,” kata Rian. 

Rian melanjutkan, penyaluran 27.837 BLT akan disalurkan melalui 31 kantor kecamatan. 

Dirinya berharap, dengan dialihkannya penyaluran BLT di kantor kecamatan bisa berjalan lancar. 

“Tolong Bapak dan Ibu bisa antre di kecamatan mulai dari sekarang. Bagi yang belum verifikasi bisa diambil di kecamatan masing-masing, untuk dilakukan pembayaran,” pungkasnya. 

Realisasi pembagian sembako sejatinya dilakukan sejak tanggal 6 - 10 Mei 2023. 

Namun hingga,  tanggal 10 Mei terdapat sekitar 7.011 warga yang belum mengambil bantuan. 

Untuk mengantisipasi kepadatan, selain pembagian dialihkan dari Kantor Pos ke Kecamatan. 

Waktu akhir pembagian juga diperpanjang hingga 11 Mei 2023.

Read More

Penyaluran BLT di Surabaya Malam Hari, Wali Kota Eri Protes ke Kantor Pos

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi protes kepada kantor pos di Surabaya yang membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga malam hari. 

Pasalnya, keselamatan warga Surabaya harus dipikirkan dan terlalu banyak resiko kalau penyaluran BLT itu pada saat malam hari.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa BLT itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang bekerjasama dengan kantor pos, sehingga kantor pos lah yang mengatur waktu penyaluran BLT itu.

"Kasihan warga saya kalau penyalurannya malam hari. Banyak resiko juga kalau penyalurannya itu pada saat malam hari. Karena penyaluran BLT malam hari dapat membahayakan keselamatan warga Surabaya, kan banyak yang sepuh (tua)" kata Wali Kota Eri, Rabu (10/5).

Oleh karena itu, ia berharap pembagian BLT di Surabaya tidak lagi dilakukan pada sore hingga malam hari, namun diganti mulai pagi hari hingga siang. 

Bahkan, ia meminta sehari sebelumnya warga itu diberikan undangan, lalu keesokan harinya mulai pagi hingga siang dilakukan penyaluran di kantor pos.

“Saya harap tidak ada lagi yang menyalurkan BLT di malam hari. Sebaiknya itu dilakukan pada saat jam kerja, mulai pagi sampai siang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriyatin menjelaskan bahwa penyaluran BLT yang dilakukan kali ini adalah penyaluran program dana bantuan sosial program sembako yang masuk pada triwulan 1 atau periode Januari-Maret 2023. 

Penyalurannya itu diatur langsung oleh kantor pos, sehingga dalam penyalurannya itu bukan menjadi kewenangan Pemkot Surabaya.

“Nah, yang sangat disayangkan penyalurannya itu ternyata dilakukan pada malam hari, makanya atas arahan Pak Wali Kota, pemkot mengirimkan surat keberatan kepada kantor pos demi keselamatan warga Surabaya,” kata dia.

Dalam surat tersebut, pemkot juga meminta kantor pos melakukan penyaluran BLT itu pada saat pagi hari sampai siang hari. 

Bahkan, dalam surat tersebut pemkot juga meminta kantor pos untuk mengirimkan undangan pengambilan BLT itu sehari sebelum pengambilan, supaya warga juga bisa siap dan mengatur waktunya.

“Semoga surat keberatan ini bisa didengar dan dipahami oleh pihak kantor pos, sehingga ke depan tidak ada lagi BLT yang diserahkan pada malam hari,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Siapkan Stadion GBT Sebagai Sport Tourism

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewacanakan sport tourism atau wisata bola di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). 

Nantinya, pemkot bakal menggandeng Persebaya Surabaya dalam menyiapkan wisata bola tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam acara audiensi dan silaturahmi antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama manajemen Persebaya dan perwakilan tribun suporter Bonek. Acara tersebut berlangsung di Balai Kota Surabaya pada Selasa (9/5).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Persebaya dalam menyiapkan sport tourism di Stadion GBT. 

Karena menurutnya, Stadion GBT adalah homebase Persebaya, maka juga bisa dibuka untuk sport tourism.

"Jadi orang datang lihat homebase Persebaya di mana sih. Sama dengan kita kalau mau ke Barcelona, Real Madrid ada homebase-nya. Nanti homebase-nya dibuat ada tempat permainan - permainannya, nendang bola. Jadi Surabaya ada wisata heritage, wisata religi dan wisata bolanya," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa Stadion GBT sekarang sudah berstandar internasional. 

Maka dari itu, tidak perlu lagi dilakukan penataan ulang untuk penyediaan tempat wisata bola. 

Nah, untuk lokasinya, nanti bisa memanfaatkan space kosong yang berada di antara pilar-pilar bangunan.

"Kan di bawahnya (tribun), kalau kita masuk gerbang ada (space) yang kosong, di bawah pilar-pilar itu. Nah itu yang kita manfaatkan," sebutnya.

Dengan demikian, ia berharap, ketika wisatawan datang ke Surabaya dan ingin melihat homebase Persebaya, maka bisa berkunjung ke Stadion GBT. 

Di sana, nanti bisa dilengkapi dengan foto-foto legenda Persebaya dari masa ke masa, trophy atau penghargaan hingga permainan-permainan yang berkaitan sepak bola.

"Kalau saya ke Barcelona pasti akan mampir ke stadionnya. Kalau ke Madrid pasti mampir ke stadionnya. Berarti kalau orang (wisatawan) ke Surabaya, ya harus mampir ke GBT," jelasnya.

Untuk mengenalkan wisata bola tersebut, Wali Kota Eri pun meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Surabaya agar ke depan dapat mempromosikannya melalui hotel-hotel. 

Menurut dia, promosi itu bisa dilakukan melalui brosur atau display video yang dipasang pada setiap hotel di Surabaya.

"Jadi orang itu (wisatawan) datang ke Surabaya tidak hanya ke Romokalisari Adventure Land. Tapi dia bisa main ke Stadion GBT. Nah, teman-teman (manajemen Persebaya) bisa menjual merchandise-nya," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Pastikan Tidak Ada Jalan Rusak Berat di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan aspal jalan di wilayah kerjanya tidak ada yang rusak berat. 

Menurutnya, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah melakukan penambalan jalan, ketika ada yang berlubang atau membahayakan pengendara. 

Wali Kota Eri mengungkapkan, jika ada laporan jalan berlubang, dipastikan segera ditindaklanjuti oleh pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). 

"Jalan rusak di Surabaya dari dulu nggak ada, kalau bolong (berlubang), iya. Semuanya sudah saya sampaikan ke Whatsapp grup Forum Komunikasi (Forkom) kelurahan dan kecamatan," kata Wali Kota Eri, Rabu (10/5).

Semenjak adanya Whatsapp grup Forkom, masyarakat beramai-ramai melaporkan jalan berlubang, banjir, hingga masalah sosial lainnya. 

Setelah dilaporkan melalui grup tersebut, ia memastikan, jajaran pemkot akan segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan ke dirinya melalui grup tersebut.

"Karena kita tidak bisa tahu semuanya, ketika sudah disampaikan melalui grup forkom, otomatis akan ditindaklanjuti sama teman-teman untuk ditambal. Misal, ketika ditambal oleh teman-teman tidak bisa, maka akan kita lakukan pelelangan," ujar Wali Kota Eri. 

Wali Kota Eri menerangkan, pemkot tidak bisa jika harus melakukan penambalan jalan yang berlubang secara keseluruhan. 

Hal tersebut dikarenakan pemkot memiliki skala prioritas yang harus utamakan. 

Misal penanganan banjir, warga miskin, stunting, gizi buruk, anak putus sekolah dan sebagainya. 

Sedangkan untuk jalan, skala prioritasnya yakni melakukan penambalan yang berlubang. 

"Jadi, nggak bisa kalau harus diaspal mulai ujung sampai ke ujung, tapi kita melakukan penambalan. Nanti dilihat, penambalannya bagus atau tidak,” jelasnya.

Ia menerangkan, jalan di Surabaya tidak bisa dipukul rata dilakukan pengaspalan secara keseluruhan jika ada yang berlubang. 

Karena jalanan di Kota Pahlawan terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan ada yang milik pengembang. 

“Setelah Pak Jokowi kunjungan ke Provinsi Lampung beberapa waktu lalu menyampaikan, jalan kota mana yang rusak, jalan nasional mana yang rusak, untuk diperbaiki. Seperti Jalan Osowilangun depannya Romokalisari Adventure Land, itu kalau warga nggak tahu, dikira jalannya Surabaya, padahal itu jalan nasional. Saya juga nggak mungkin membangun jalan nasional, jalan di Surabaya saja masih banyak yang harus diperbaiki,” terangnya. 

Maka dari itu, ia menyampaikan, Pemkot Surabaya melalui DSDABM telah berkirim surat ke Pemerintah Provinsi untuk diteruskan ke pusat, memohon perbaikan jalan nasional mana yang perlu dibenahi. 

Sedangkan jalan yang menjadi kewenangan pemkot akan diperbaiki sendiri. 

“Artinya, jalan di Kota Surabaya sejauh ini tidak ada yang rusak, kalau berlubang pasti segera kita tambal. Kalau ada yang bilang harus diaspal semuanya, duite sopo, PAD-ne sopo (uangnya siapa, PAD-nya siapa?) karena kita punya skala prioritas, bisa kita aspal semua, tapi warga miskin di Surabaya bagaimana?,” tandasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Imbau Peserta PBI-JK yang tak Aktif Ajukan Pendaftaran PBPU Ini Call Centernya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi warga Kota Pahlawan yang tidak aktif untuk melakukan pengajuan pendaftaran kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial  Republik Indonesia Nomor 70/HUK/2023 tentang Penetapan PBI-JK pada bulan April Tahun 2023, yakni mengenai pembiayaannya oleh APBN secara serentak per tanggal 1 Mei 2023, sehingga warga Surabaya yang tidak memenuhi persayaratan dinonaktifkan kepesertaannya per 1 Mei 2023.

“Bagi warga Surabaya yang status kepesertaan PBI-JK tidak aktif, bisa melakukan pengajuan pendaftaran kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ke Pemkot Surabaya dengan kategori Fasilitas Pelayanan Kelas III atau kepesertaan Mandiri,” kata Nanik, Rabu (10/5).

Selanjutnya, pengajuan pendaftaran PBPU dan BP Pemkot Surabaya bagi warga dalam kondisi sakit dapat dilakukan melalui Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Surabaya.

“Apabila dalam pendaftaran kepesertaan PBPU dan BP mengalami kendala bagi calon peserta maupun pemilihan kategori fasilitas kesehatan, maka dapat melakukan koordinasi dengan Dinkes Surabaya melalui call center  0895-8030-12940 0851-5696-8757,” pungkasnya.

Read More

Pedagang KBS Keluhkan Harga Sewa Stand Mahal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pedagang di wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengeluhkan harga sewa stand yang sangat mahal.

"Untuk harga sewa dihitung perhari, dengan nilai Rp300 ribu perhari untuk hari biasa, sedangkan untuk hari Sabtu Rp500 ribu dan Minggu Rp600 ribu," kata Misidi pedagang di KBS saat menghadiri kegiatan Reses Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di wilayah Kelurahan Siwalankerto, Selasa (9/5).

Warga Siwalankerto yang sudah berjualan sejak 2 tahun lalu di KBS tersebut menambahkan, ketika ada event tertentu harganya lebih mahal lagi.

"Untuk even-even tertentu saya harus membayar Rp7 juta untuk tujuh hari dan Rp12 juta untuk sepuluh hari. Makanya para pedagang ini yang merupakan rakyat kecil banyak yang gak kuat ikut berjualan di KBS," ujar pedagang makanan ala Korea dan Boba tersebut.

Misidi menambahkan selain harga sewa stand yang mahal, bentuk stand juga harus menyesuaikan syarat pihak manajemen.

"Ukuran stand cuma 2 meter kali 2 meter, itu saja booth nya harus sesuai dengan ukuran dari KBS, jika tidak maka tidak diperbolehkan berjualan di KBS," imbuhnya.

Terhadap kondisi tersebut Misidi kini merasa ragu untuk berjualan di kawasan wisata ikon Surabaya tersebut KBS.

"Ini saya gak tau mau mundur apa gimana. Saya sangat keberatan dengan bayar standnya. Karena kalau hari-hari biasa itu bayarnya Rp300 ribu tetapi tidak ada yang beli karena pengunjungnya berkurang. Jadi kadang-kadang buat bayar sewa stand saja gak mencukupi," terangnya.

Sementara itu, menanggapi keluhan warga tersebut Anas Karno mengatakan dirinya akan melakukan koordinasi dengan pihak PDTS KBS.

"Ini menjadi atensi dan catatan khusus, saya akan sampaikan keluhan para pedagang ini agar bisa dicarikan solusi tentang permasalahan sewa stand ini," jelasnya.

Lebih lanjut legislator Fraksi PDIP Surabaya itu mengatakan, idealnya harga sewa stand mempertimbangkan neraca perdagangan penyewanya.

"Apalagi para penyewa itu para pelaku UMKM. Seharusnya pihak KBS bisa menjaga sustainable kegiatan perdagangan UMKM. Sebagai bentuk pemberdayaan UMKM Surabaya," pungkasnya.

Read More

Dukung Pengembangan Institusi Perguruan Tinggi di Surabaya, Wali Kota Eri Hadiri Launching Fakultas Kedokteran Gigi UM

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri launching Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, di Auditorium At Tauhid Tower Lantai 13 UM Surabaya. 

Kegiatan yang dikemas dalam silaturahmi Halahbihalal itu turut dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan seluruh civitas akademika UM Surabaya, Selasa (2/5).

Di hadapan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Wali Kota Eri mengaku takjub dengan langkah UM Surabaya yang terus mengembangkan institusi perguruan tinggi untuk mewadahi minat mahasiswa dalam bidang kedokteran.

Ia pun mengaku bersyukur, sebab UM Surabaya merupakan institusi perguruan tinggi swasta kedua setelah Universitas Hang Tuah Surabaya yang melahirkan Fakultas Kedokteran. 

Menurutnya, dengan munculnya Fakultas Kedokteran yang didirikan oleh institusi perguruan tinggi swasta di Surabaya, dapat menjadi pilihan lokasi pendidikan bagi warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, hingga Indonesia bagian timur.

“Alhamdulillah dengan berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Muhammadiyah, maka akan memberikan pilihan untuk seluruh warga Kota Surabaya memilih pendidikan Fakultas Kedokteran Umum maupun Gigi yang semakin banyak peminatnya di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri meyakini dengan kehadiran  FKG yang didirikan UM dapat mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah.   

“Karena beberapa kampus di Kota Surabaya untuk memiliki Fakultas Kedokteran Umum dan Gigi masih mencari gandengan rumah sakit untuk dikoneksikan menjadi rumah pendidikan. Tapi berbeda dengan Universitas Muhammadiyah karena rumah sakitnya sudah berdiri, ini yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, mewakili seluruh warga Kota Surabaya, ia menyampaikan selamat atas peresmian FKG UM Surabaya. 

“Dengan terbentuknya Fakultas Kedokteran Gigi, InsyaAllah bisa menjadi pilihan pendidikan yang terbaik di Surabaya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa energi silaturahmi antara Muhammadiyah bersama pemerintah adalah bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan. 

“Kita dorong kemajuan melalui teknologi kesehatan. Kami bersama Wali Kota Eri Cahyadi dan rombongan tadi sudah berkunjung ke beberapa ruangan yang memiliki alat-alat terbaik dan canggih teknologi. Karena itu apresiasi kami dan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi serta semua pihak yang telah mendukung UM Surabaya memiliki Fakultas Kedokteran Gigi. Harapan kami, anak-anak terbaik bangsa bisa belajar menjadi dokter gigi yang terbaik,” pungkasnya.

Read More

Dua Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak Dituntut 3 Tahun Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua terdakwa penyuap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak akhirnya dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/5) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kedua Terdakwa tersebut adalah Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng. 

Keduanya oleh JPU dinyatakan bersalah lantaran terbukti melanggar dakwaan pertama yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua Terdakwa ini terbukti telah memberikan uang suap kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak sebesar Rp3,9 miliar.

”Yang tersebut diberikan dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 terkait alokasi dana hibah Pokmas,” kata JPU KPK Arif Suhermanto usai sidang, Selasa (2/5).

Tak hanya hukuman badan, kedua Terdakwa ini juga diwajibkan membayar yang denda sebesar Rp50 juta dengan subsider dua bulan kurungan. Keduanya tidak diwajibkan membayar uang pengganti.

Menurut Arif, tuntutan tiga tahun tersebut diberikan lantaran para Terdakwa dinilai sebagai Justice Collaborator atau sebagai pelaku yang bekerjasama.

“Ancaman Pasal 5 ayat 1 huruf a UU (Pemberantasan Tipikor) adalah lima tahun dan kita tuntut tiga tahun karena keduanya adalah Justice Collaborator,” jelasnya.

Arif menjelaskan, Alasan Jaksa KPK mengabukan permohonan dua Terdakwa kasus suap terhadap Wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator (JC).

Alasan Jaksa KPK mengabulkan permohonan JC tersebut lantaran

Sebab kedua pelaku dianggap kooperatif saat proses penyidikan dan persidangan.

“Selama penyidikan dan persidangan kooperatif, dan memberikan keterangan yang signifikan dan membuka fakta-fakta baru pelaku yang lain termasuk perbuatan Sahat Tua Simandjutak dan Rusdi termasuk peran pelaku lain termasuk Kosim,” ujarnya.

Sikap kooperatif para Terdakwa inilah lanjut Arif yang menjadi pertimbangan KPK bila keduanya bekerjasama dengan penuntut umum dalam proses hukum di persidangan sehingga mempermudah proses hukum tersebut.

“Hal itu menjadi hal yang meringankan,” pungkasnya.

Read More