Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 08 Juni 2023

Surabaya Jadi Tuan Rumah Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjawab tantangan dan peluang pengembangan implementasi program smart city.

"Kegiatan ini berlangsung secara luring (offline) di Shangri-La Hotel Surabaya pada tanggal 12-14 Juni 2023," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Kamis (8/6).

Fikser juga menjelaskan, agenda tersebut dijadwalkan akan menghadirkan sejumlah narasumber. 

Mulai dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hingga sejumlah narasumber lain dari kementerian.

"Kegiatan ini diikuti oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan lokasinya ditempatkan di Surabaya. Jadi, kementerian memberikan kepercayaan kepada pemerintah kota untuk menjadi host smart city, kita membahas kota-kota cerdas," jelasnya.

Setidaknya ada sekitar 530 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang diundang dalam Forum Smart City tersebut. Menurut dia, terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini.

"Di sini ada dua agenda besar. Pertama agenda yang dilakukan asesor terhadap penilaian smart city di Indonesia di acara tersebut, yang nantinya akan diumumkan di akhir tahun," jelas mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini.

Sedangkan agenda kedua, Fikser menyebut, berupa pameran berbagai macam infrastruktur terbarukan yang berkaitan dengan smart. 

Seperti misalnya infrastruktur teknologi untuk sektor kesehatan, transportasi dan sebagainya.

"Kami bersyukur pemerintah kota menyiapkan ini dengan baik. Narasumber pun kami undang dari berbagai kementerian. Sekaligus Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) akan memaparkan progres yang sudah dilakukan membangun smart city di Surabaya," ungkap dia.

Pria asal Serui, Papua itu juga menerangkan, bahwa sejumlah teknologi yang akan dipaparkan Wali Kota Eri Cahyadi di antaranya adalah aplikasi Sapu Jagat. 

Selain itu, ada pula aplikasi Padat Karya untuk sektor ekonomi dan Sayang Warga di bidang kesehatan.

"Surabaya ada beberapa teknologi yang digunakan. Seperti untuk mengelola sampah, kontrol sampah dan kontrol pasukan di lapangan itu ada aplikasi Sapu Jagat," paparnya.

Fikser menambahkan, bahwa kehadiran kabupaten/kota di acara tersebut juga akan dilihat bagaimana roadmap yang telah disusun terkait smart city dan implementasinya. 

Sedangkan untuk tim penilai, mereka berasal dari kementerian dan perguruan tinggi. 

"Jadi roadmap yang telah disusun oleh kabupaten/kota terkait dengan konsep smart city, terus implementasinya seperti apa itu dinilai," pungkasnya.

Rabu, 07 Juni 2023

Sidang Mafia Perijinan, Herry Luther Ngaku Uang Hasil SIUP MB Palsu Dibagi ke Rury dan Mufir


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terdakwa Herry Luther Pattay yang merupakan eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya mengaku telah mengantongi uang puluhan juta rupiah dari jasa pemalsuan SIUP MB (minuman beralkohol).

Uang tersebut dikumpulkan dari puluhan pelaku usaha yang tersebar di Kota Surabaya.

"Ada 14 ijin. Saya bu yang menghubungi pelaku usaha," kata terdakwa Herry Luther Pattay saat menjawab pertanyaan yang diajukan hakim anggota Ema Ellyani di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6).

Ia juga menjelaskan, hasil pengumpulan uang SIUP MB palsu tersebut tak dinikmatinya sendiri.

Namun kata terdakwa Herry Luther Pattay dibagikan kepada dua rekannya yakni Rury Sofian Wicaksono dan Mufir.

Keduanya kala itu bekerja sebagai Outsourcing (OS) di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya.

"Seandainya pelaku usaha memberi Rp600 ribu, saya kasih Rp300 ribu ke Ruri, sisanya Rp150 ribu untuk saya, Rp150 ribu Mufir," jelasnya.

Bila di total, lanjut terdakwa Herry Luther Pattay kedua eks OS tersebut menerima uang hasil memalsukan SIUP MB cukup bervariasi.

Belum lagi, pendapatan kecil yang sering diberikan terdakwa Herry Luther Pattay.

Bahkan untuk OS Mufir, terdakwa Herry Luther Pattay ini juga memberi perhatian terhadap keluarganya.

"Ruri Rp7,5 juta sampai Rp8 juta itu yang besar-besar. Lupa berapa kali ngasihnya. Kalau Mufir Rp3,5 juta, juga beri sembako ke istrinya," ungkap.

Penjelasan terdakwa Herry Luther Pattay ini ternyata memantik reaksi dari hakim anggota Ema Ellyani.

Ia mempertanyakan perhatian terdakwa Herry Luther Pattay terhadap keluarga OS Mufir.

"Karena seperti keluarga," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).


Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Sidang Sahat, Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim Sebut BPK Temukan Banyak Penyimpangan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja blak-blakan menemukan adanya dana hibah pokmas pokir yang bamyak tidak terserap.

Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala sehingga tidak adanya persiapan yang serius dari pokmas untuk menggarap proyek tersebut.

"Ada yang tidak lengkap, mengundurkan diri,
ada yang dikerjakan dinas lain," jelas Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak, Selasa (6/6).

Tak hanya itu, menurut Eddy Tambeng Widjaja, penggunaan dana hibah pokmas pokir juga mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini lantaran pengerjaan proyek ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan pengajuan.

"Temuan BPK rata-rata kurang volume. Mengenai volume tanggungjawab pokmas," tegasnya.

Namun sayangnya, Eddy Tambeng Widjaja mengaku lupa ketika JPU KPK bertanya apakah proyek yang memiliki kendala tersebut berasal dari terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak.

"Tidak ingat pak," jelas Eddy Tambeng Widjaja.

Yang jelas lanjut Eddy Tambeng Widjaja, bila ada kendala dalam dana hibah pokmas pokir hingga administrasi, pihaknya segera melaorkan ke inspektorat.

"Kita laporan ke inspektorat. Termasuk yanh tidak mengirim SPJ (Surat Pertanggungjawaban," pungkasnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.


Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Bikin Makan Malam Timnas, Wali Kota Eri Jelaskan soal Konvoi dan Budaya Suporter Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan soal rencana konvoi Timnas Indonesia yang dipolemikkan sejumlah netizen di media sosial. 

Wali Kota Eri Cahyadi memberi tiga poin penjelasan saat dijumpai di Balai Kota Surabaya, Rabu (7/6).

Pertama, kata Wali Kota Eri, soal konvoi yang banyak disalahpahami. 

Konvoi yang dimaksud Wali Kota Eri adalah “pengawalan” dan penyambutan Timnas Indonesia dari hotel menuju Balai Kota Surabaya yang waktu tempuhnya hanya 7 menit dan dari Balai Kota balik menuju hotel. 

Timnas Indonesia diagendakan makan malam bersama Timnas Palestina di Balai Kota Surabaya pada 11 Juni 2023.

Hal tersebut berkaitan dengan poin kedua yang dijelaskan Wali Kota Eri yaitu budaya suporter Surabaya. 

Wali Kota Eri menyebut kelompok suporter Surabaya selalu menjalankan tradisi “pengawalan” dan penyambutan pada kedatangan tamu-tamu klub penting. 

Hal ini tampak pada berbagai momen, seperti ketika suporter Surabaya mengawal dan menyambut kehadiran tim Persija Jakarta, Persis Solo, dan sebagainya.

“Jadi ini konvoi pengawalan karena penghormatan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Ini tradisi dan budaya suporter Surabaya karena kami ingin menunjukkan suporter Surabaya itu begitu ramah. Biasanya konvoi jenis ini dihadiri perwakilan suporter, ini bisa kita batasi, seperti maksimal 100 suporter untuk mengawal, dalam konteks ini dari hotel ke Balai Kota yang butuh waktu 7 menit. Jadi ini bukan mengelilingkan pemain Timnas ke seluruh Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.

“Tapi karena ini kemudiaan disalahpahami, maka konvoi ditiadakan. Para pemain timnas Indonesia dan Palestina langsung gala dinner di Balai Kota,” ujarnya.

Wali Kota Eri lantas menjelaskan soal gala dinner yang menjadi poin ketiga dalam penjelasannya. 

Ini merupakan wujud persahabatan kedua negara, sekaligus bentuk dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina. 

Hal tersebut diwujudkan lewat aksi konkrit berupa 10 persen hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk masyarakat Palestina.

“Balai Kota Surabaya yang terintegrasi dengan Taman Surya adalah tempat terbuka. Jadi warga silahkan datang ke Taman Surya, di sana ada pemain Timnas Indonesia dan Palestina, bisa memberi semangat, semacam meet and greet sambil menikmati makanan UMKM Surabaya sebanyak 5.000 porsi. Nanti juga akan diperkenalkan para pemain Timnas ke masyarakat suporter Surabaya,” pungkasnya.

Sidang Sahat Tua, Jaksa KPK Beber Ada Aliran Dana Pokmas ke Dua Pejabat Pemprov Jatim, Sherlita dan Citra BS


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang suap dana hibah pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) semakin melebar.

Tak hanya mengungkap aliran dana yang diterima terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak.

Kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membeber sejumlah bukti aliran dana yang diterima sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Bukti aliran dana tersebut ternyata mengalir ke Sherlita Ratna Dewi.

Nilainya pun cukup menggiurkan yakni sebesar Rp50 juta.

Selain ke Sherlita Ratna Dewi, JPU KPK juga membeberkan bukti aliran dana lainnya ke Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Pengungkapan fakta adanya aliran dana misterius ke Sherlita Ratna Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Jatim tersebut dikatakan JPU KPK ke saksi Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

Namun sayangnya Baju Trihaksoro tak mengetahuinya.

Ia hanya menceritakan bila tahun 2020 Sherlita Ratna Dewi masih bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jatim.

Sedangkan pada tahun yang sama Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.

Nah pada tahun 2021 Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kadis PUSDA, sedangkan Sherlita Ratna Dewi menjadi Sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut, Baju Trihaksoro juga menjelaskan Citra BS adalah sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Sidang Mafia Perijinan, Herry Luther Pattay Akui Terima Duit dari Pelaku Usaha


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus mafia perizinan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya dengan terdakwa Herry Luther Pattay kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam sidang kali ini yang digelar di ruang sidang Sari beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Terlihat terdakwa Herry Luther Pattay tak banyak mengelak saat dicecar jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya maupun majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Eks ASN Pemkot Surabaya ini hanya sesekali meluruskan pertanyaan JPU maupun majelis hakim yang dianggap kurang sempurna.

Ia juga mengaku bila tujuan dari perbuatannya tersebut hanya ingin membantu para pelaku usaha yang kesulitan ketika mengurus ijin baru maupun perpanjangan SIUP MB (minuman beralkohol).

"Saya membantu karena kasihan. Karena saat itu tahun 2021 adanya peralihan dari SSW ke OSS. Tahun 2022 perijinan ternyata tidak bisa dicetak," jelas terdakwa Herry Luher Pattay, Selasa (6/6).

Tak hanya itu, terdakwa Herry Luther Pattay juga mengakui telah menerima sejumlah imbalan dari pelaku usaha maupun biro jasa kendati SIUP MB yang dikeluarkannya itu palsu.

Imbalan tersebut nilainya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Kalau Coloni saya tidak meminta. Dikasih sandy (biro jasa) ketemu di soto diajak makan. Saya tidak mau hanya bantu aja. Kalau gak salah Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Hotel Ibis Rp500 ribu. ada yang Rp7,5 juta, Rp10 juta, Rp15, daily bross Rp13,5 juta, Sultan Rp10 juta sampai Rp12 juta, Butterfly Rp7 juta sampai Rp7,5 juta," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan HLP, eks ASN Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).


Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Selasa, 06 Juni 2023

10 Persen Penjualan Tiket Disumbangkan, Wali Kota Eri: Bukti Surabaya Dukung Kemerdekaan Palestina


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Palestina. 

Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Stadion GBT pada 14 Juni 2023 mendatang. 

Usai melakukan tinjauan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Stadion GBT bukan sembarang pertandingan dan bukan hanya sekadar mencari point. 

“Insyaallah ini adalah pertandingan yang sakral, tidak hanya penting bagi timnas Indonesia untuk meraih point. Karena kita juga akan menyumbangkan 10 persen hasil dari penjualan tiket di GBT untuk perjuangan rakyat Palestina,” kaya Erick. 

Erick melanjutkan, sumbangan hasil dari penjualan tiket tersebut diberikan kepada rakyat Palestina karena sejak dahulu Indonesia percaya kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa. 

“Ini (pertandingan) bukan FIFA Matchday yang terakhir digelar di Surabaya. Sesuai kesepakatan kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya. Saya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya Pak Wali (Eri Cahyadi) untuk terus menjaga stadion ini sesuai standar yang sesuai dengan ketentuan FIFA,” lanjut Erick. 

Ia juga berpesan kepada para suporter Timnas Indonesia, khususnya di Surabaya untuk senantiasa menjaga keamanan dan kenyaman serta menjadi tuan rumah yang baik selama pertandingan digelar. 

“Karena FIFA hingga saat ini masih dalam masa pantauan, artinya jangan terlalu euforia seakan-akan kita terbebas,” pesannya.

Di samping itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mendukung Ketum PSSI Erick Thohir menyumbangkan 10 persen hasil penjualan tiket FIFA Matchday Indonesia vs Palestina untuk kemerdekaan rakyat Palestina. 

Menurut Wali Kota Eri, FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Kota Surabaya bukan sekadar pertandingan persahabatan antar dua negara. 

Akan tetapi, pertandingan ini bagian dari bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 

“Ini pembuktian, bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan rakyat Palestina seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketum PSSI (Erick Thohir) tadi. Saya berharap kepada warga Indonesia khususnya di Kota Surabaya yang akan hadir di GBT untuk datang menyatukan perjuangan Indonesia untuk rakyat Palestina,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi. 

Sementara itu Exco PSSI Arya Sinulingga membeberkan harga tiket FIFA Matchday Indonesia vs Palestina seharga Rp 100 ribu untuk kelas ekonomi dan Rp 250 ribu untuk VIP. 

Tiket pertandingan tersebut sudah bisa dipesan melalui situs website atau aplikasi Tiket.com pada 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. 

“Bisa juga dipesan melalui website PSSI.org. Seperti yang diungkapkan Pak Ketum PSSI tadi, bahwa 10 persen hasil dari penjualan tiket itu nanti akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Sedangkan kuotanya ada 40.000 tiket,” tandas Arya.

Erick Thohir Puji Kesiapan Stadion GBT untuk Laga Indonesia Vs Palestina


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, memuji kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina. 

Hal tersebut disampaikan Erick saat meninjau langsung Stadion GBT pada Selasa (6/6).

Menurut dia, GBT merupakan salah satu stadion terbaik di Indonesia yang telah memenuhi standar FIFA. 

Karenanya, Stadion GBT dipercaya menjadi venue pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia Vs Palestina yang akan digelar pada 14 Juni 2023. 

"Ini sudah standar FIFA. Jadi ini (Stadion GBT) benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional,” kata Erick Thohir.

Oleh sebabnya, Erick juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempersiapkan seluruh fasilitas yang ada di Stadion GBT. 

Mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT.

“Karena itu kami juga mengapresiasi persiapan dari Kota Surabaya pada saat itu. Maka kami memberikan kepercayaan untuk salah satu pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni ini," ujar dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik dan siap mendukung penuh gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina di Stadion GBT. 

"Kota Surabaya dipercaya kembali untuk menjalankan FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina. Ini adalah pembuktian bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina seperti yang disampaikan Pak Ketum PSSI,” kata Wali Kota Eri.

Maka dari itu, Wali Kota Eri juga mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa hadir dan memberikan dukungan langsung dalam pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Stadion GBT.

"Saya berharap untuk seluruh warga Kota Surabaya, khususnya warga Indonesia, kita hadir di GBT untuk menyatukan Indonesia dan Palestina. Serta selalu berjuang bersama-sama untuk Palestina,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Wiwiek Widayati juga memastikan akan memaksimalkan kapasitas Stadion GBT dalam gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina.

"Kita coba maksimalkan kapasitasnya GBT. Kapasitas GBT sekitar 45 ribu lebih. Mudah-mudahan optimal kapasitas itu," kata Wiwiek.

Bahkan, Wiwiek juga menyatakan, seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang ada di Stadion GBT saat ini sudah dalam kondisi optimal. 

Kondisi tersebut terjadi pasca dilakukan renovasi stadion sejak beberapa bulan yang lalu.

"Kesiapannya juga sudah luar biasa kemarin. Mudah-mudahan sarana prasarana infrastruktur yang sudah diperbaiki, sudah ditingkatkan kualitasnya, itu bisa memenuhi harapan semua pihak," pungkasnya.

Stadion GBT Surabaya Jadi Tuan Rumah Gelaran FIFA Matchday Indonesia VS Palestina


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi kunjungan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Kota Surabaya, Selasa (6/6). 

Pada kunjungannya kali ini, Ketum PSSI Erick Thohir kembali melakukan peninjauan terhadap seluruh fasilitas Stadion GBT Surabaya menjelang pertandingan FIFA Matchday antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Timnas Palestina, pada 14 Juni 2023 mendatang. 

Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Stadion GBT Surabaya merupakan salah satu stadion terbaik di Indonesia yang telah memenuhi standar FIFA. 

Karenanya, Stadion GBT Surabaya dipercaya menjadi venue pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Palestina. 

“Pada saat itu sudah standar FIFA tapi masih dalam renovasi dan hari ini kita cek ulang, Alhamdulillah sudah selesai semua.  Artinya ini sudah standar FIFA, jadi ini benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional,” kata Erick.

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempersiapkan seluruh fasilitas yang ada di Stadion GBT Surabaya. 

Mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, kesiapan ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT. 

“Karena itu kami juga mengapresiasi persiapan dari Kota Surabaya pada saat itu, maka kami memberikan kepercayaan untuk salah satu pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni ini, yaitu tanggal 14 Juni (pertandingan) antara Tim Nasional  Indonesia melawan Tim Nasional Palestina. Para pemain Palestina akan tiba di Surabaya pada 10 atau 11 Juni untuk menjalani sesi latihan. Sementara Timnas Indonesia juga berlatih di GBT dan akan kembali ke Jakarta pada 15-16 Juni untuk mempersiapkan diri melawan Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta,” ungkapnya. 

Erick menjelaskan, pertandingan kali ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam meraih poin. 

Selain itu, pertandingan antara Skuad Garuda melawan Timnas Palestina merupakan salah satu pertandingan persahabatan antara dua negara. 

Sebab, laga ini menjadi salah satu bentuk sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

“Karena itu, saya dan para Exco, serta Pak Wali (Eri Cahyadi) memutuskan 10 persen hasil penjualan tiket akan kita sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina dan memang Indonesia sendiri sejak dulu berkomitmen bahwa kemerdekaan adalah hak bagi seluruh bangsa,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertandingan FIFA Matchday bukanlah pertandingan pertama dan terakhir bagi Timnas Indonesia berlaga di Kota Surabaya. 

Erick berjanji bahwa akan memboyong Timnas Indonesia kembali berlaga di Kota Pahlawan. 

Karenanya, ia meminta dukungan penuh dari Wali Kota Eri Cahyadi dan jajaran Pemkot Surabaya untuk terus menjaga Stadion GBT Surabaya.

“Tadi saya janjikan bahwa sesuai dengan kesepakatan waktu itu, kita akan membawa lagi beberapa pertandingan Timnas di Surabaya. Saya berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan Pak Wali untuk terus menjaga stadion ini sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan FIFA. Serta juga saya ingatkan para suporter untuk benar-benar bisa menjaga keamanan karena menjadi tuan rumah,” tegasnya. 

Karenanya, Erick mengingatkan kembali, hingga saat ini FIFA masih melakukan proses pemantauan mengenai kegiatan sepak bola di Indonesia. 

Maka, ia menghimbau agar tidak melakukan euforia yang berlebihan.

“Bahwa masa proses FIFA menerima kesiapan kita menggulirkan sepak bola ini masih dalam pantauan, jadi jangan euforia seakan-akan kita sudah bebas. 1 Juli 2023 (Liga) akan mulai lagi, ini sangat penting. Jadi InsyaAllah, kita jaga sepak bola Indonesia, apalagi kemarin generasi emas ini sudah kita miliki, baik U17, U-19, U-20, U-21 dan U-23 ini kita sangat serius mempersiapkan Timnas Indonesia,” ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada Ketum PSSI Erick Thohir beserta seluruh Exco bahwa Kota Pahlawan mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah dalam gelaran pertandingan Indonesia melawan Palestina pada 14 Juni 2023 mendatang.

“Matur nuwun (terima kasih) Ketum PSSI (Erick Thohir) dan seluruh Exco, hari ini Kota Surabaya dipercaya kembali untuk menjalankan FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina. Ini adalah pembuktian bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina seperti yang disampaikan Pak Ketum PSSI tadi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Ei Cahyadi juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya untuk bisa hadir dan memberikan dukungan dalam pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina di Stadion GBT Surabaya. 

“Maka saya berharap untuk seluruh warga Kota Surabaya, khususnya seluruh warga Indonesia, kita hadir di GBT untuk menyatukan Indonesia dan Palestina. Serta selalu berjuang bersama-sama untuk Palestina,” ajaknya.

Bahkan, untuk mendukung pertandingan persahabatan antara dua negara itu, pada 11 Juni 2023 nanti, Pemkot Surabaya akan menggelar konvoi arak-arakan para pemain Timnas Indonesia yang telah membawa medali emas pada ajang Sea Game 2023 dengan berkeliling di Kota Pahlawan. 

Sedangkan pada malam harinya, Wali Kota Eri Cahyadi akan mengundang Timnas Indonesia, beserta Timnas Palestina untuk welcome dinner di Taman Surya Balai Kota Surabaya. 

“InsyaAllah nanti kita akan lakukan konvoi tanggal 11 hari minggu untuk Timnas Indonesia di Kota Surabaya. Kita bangga Indonesia telah membawa pulang emas di Sea Game 2023, ini bukti cinta kita kepada Indonesia dan akan kita lakukan welcome dinner di Balai Kota dengan Timnas Palestina. Silahkan masyarakat Surabaya hadir, karena Taman Surya terbuka untuk rakyat Surabaya dan siapapun,” pungkasnya. 

Sidang Sahat Tua, Jaksa Hadirkan 4 Saksi Pejabat Pemprov Jatim, Dua Diantaranya Kadis PU Bina Marga dan SDA


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (6/6).

Kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun saksi yang dihadirkan tersebut berjumlah 4 orang dari eksekutif Pemprov Jatim.

Mereka diantaranya Kadis Pu Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam dan Kadis Sumber Daya Air (SDA) Pemprov Jatim, Baju Trihapsoro.

Dalam persidangan tersebut, saksi Aryo Dwl Wiratno menyebut seluruh anggota DPRD Jatim menerima dana hibah Pokir dari APBD Provinsi Jatim.

"Ada 120 orang. Dana Pokir didata saya ada semua anggota DPRD Prov Jatim," jelas Aryo, Selasa (6/6).

Sedangkan untuk nilainya, Aryo menyebut selama 3 tahun berturut-turut, dana hibah Pemprov Jatim yang masuk anggaran Dinas PU Bina Marga mencapai angka ratusan moliar.

"Dana hibah tahun 2021 sebesar Rp811 miliar, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp350 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp330 miliar," jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Aryo dana hibah ratusan miliar rupiah setiap tahunnya itu tidak hanya untuk hibah pokir namun juga program hibah lainnya.

"Tahun 2021, ada reses kemitraan, tahun 2022 ada dana pokir dan reguler, nah tahun 2013 itu pokir semua," paparnya.

Namun ketika disinggung hakim anggota, apakah terdakwa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak juga menerima dana Pokir yang ngendon di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan?

Tiba-tiba Aryo mengaku lupa. Ia mengaku tak dapat menghafal banyaknya anggota DPRD Provinsi Jatim yang menerimanya.

"Saya lupa, Sahat terima dana pokir dari PU Bina Marga, Ada datanya tapi tidak hafal," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih sedang berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari saksi berikutnya yakni Kadis Pu Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Setelah Dibuka untuk Umum, Setiap Malam Taman Surya Selalu Dipadati Pengunjung


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah Taman Surya dibuka untuk umum pada Rabu (31/5) malam, kini taman yang berada di halaman Balai Kota Surabaya itu tidak pernah sepi pengunjung. 

Hampir setiap malam selalu padat pengunjung. 

Bahkan, kalau malam minggu, Taman Surya itu penuh pengunjung karena dinilai kian cantik dan amazing. 

Para pengunjung itu berdatangan mulai habis magrib. 

Mereka biasanya membawa anak-anaknya untuk bermain di taman tersebut. 

Para anak-anak pun riang gembira berada di taman yang luas itu. 

Apalagi, fasilitas di taman itu kian lengkap dengan adanya burung-burung di sangkar besar beserta kolam ikannya. 

Bahkan, penerangan lampunya juga sangat indah. 

“Ini sangat luar biasa, kini cantik dan amazing setelah Taman Surya ini dibuka untuk umum,” kata Fahrul yang datang bersama anak dan istrinya di Taman Surya, Senin (5/6) malam.

Menurutnya, program Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini sangat bagus sekali untuk membuka Taman Surya ini. 

Sebab, taman ini bisa menjadi tempat bermain untuk anak-anak dan orang tuanya bisa juga untuk rekreasi, anak-anak mudanya juga bisa nongkrong di sini. 

“Sekarang ini lampu-lampunya sudah bagus, tamannya semakin cantik dan indah dan sangat instagramable, tadi juga ada burung-burungnya di sana anak saya senang sekali di sana, ada kolam ikannya juga, lengkaplah taman ini menurut saya, bagus sekali, cocok untuk tempat santai bersama keluarga. Taman ini akan semakin ramai kalau ditambah hiburan-hiburannya,” tegasnya. 

Engga Dwi Zenia, warga Mulyorejo ini juga mengaku sangat penasaran dengan adanya perbedaan yang ada di Taman Surya ini setelah dibuka untuk umum. 

Ternyata lampu-lampunya semakin terang dan bagus, jadi semakin indah. Apalagi ditambah dengan adanya burung-burung dan kolam ikan yang tentu semakin menarik perhatian pengunjung. 

“Yang paling membuat saya heran, ternyata warga Surabaya juga bisa ya menjaga taman ini, baik dari kebersihannya dan menjaga tamannya supaya tidak rusak. Jadi, warga juga kayak merasa memiliki taman ini, terbukti mereka ikut menjaga taman ini, ini sangat luar biasa sih,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Eri yang telah membuka taman ini untuk umum. 

Bagi dia, ini terobosan dan program Wali Kota Eri yang sangat bagus, karena memang warga Surabaya butuh tempat yang seperti ini, tempat nongkrong, tempat bermain untuk anak-anak dan tempatnya sangat luas. 

“Tempat-tempat seperti ini yang memang dibutuhkan oleh warga, apalagi dibukanya Taman Surya ini supaya pemkot lebih dekat dengan warga, jadi ini sangat luar biasa, bagus banget,” ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Taman Surya ini sudah dibuka untuk umum, sehingga dia mempersilahkan warga untuk berolahraga pagi, namun pada saat jam kerja, mulai pukul 07.30 WIB, taman itu akan ditutup sementara. 

“Nanti setelah pukul 18.00 WIB, silahkan warga Surabaya bisa menikmati Taman Surya ini,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menyampaikan, pada pagi hari, Taman Surya di buka pukul 06.00-07.30 WIB. Kemudian untuk sesi malam, dibuka kembali pukul 18.00-21.00 WIB. 

Sedangkan pada akhir pekan atau weekend, khusus untuk sesi malam akan dibuka dari pukul 18.00-22.00 WIB. 

Oleh karena itu, ia mengajak warga untuk melakukan kegiatan di Taman Surya, seperti berolahraga, hingga menjadi tempat berkumpul atau berwisata untuk keluarga. 

“Gunakan Taman Surya ini sebagai tempat berkreasi. Kalau ada kelompok senam dari RT/RW di Taman Surya, silahkan. Karena yang pasti Taman Surya mulai hari ini, sudah menjadi milik rakyat. Silahkan mencari inspirasi atau bahkan menginspirasi warga kota yang lainnya,” pungkasnya.

Posyandu Masih Gunakan Timbangan Sarung, Anas Karno Dorong ke Mode Digital


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari ancaman stunting, sering kali dikeluhkan kelengkapan sarana dan prasarananya. 

Diantara kelengkapan yang dikeluhkan itu adalah timbangan bayi. Ternyata, tidak sedikit dari Posyandu di Surabaya, masih menggunakan timbangan gantung atau timbangan sarung. 

Itupun dibeberapa Posyandu kondisinya rusak. Sehingga ada yang menggunakan timbangan injak. Yang lebih tidak presisi dan tidak praktis untuk mengukur berat badan bayi. 

Karena bayi harus digendong ibunya saat menimbang badan. Sehingga berat badan bayi dihitung dengan hasil pengurangan berat badan ibu.

"Keluhan tersebut kerap saya temui dalam setiap kesempatan bertemu dengan warga dalam kegiatan reses ataupun Sambung Roso," kata legislator Fraksi PDIP Anas Karno, Selasa (6/6).

Menurut Anas dari pengakuan para kader yang melakukan layanan Posyandu, timbangan digital untuk bayi lebih akurat atau presisi hasil pengukurannya. 

Kalau dibandingkan dengan timbangan gantung, atau timbangan sarung, yang masih beroperasi secara manual. Terlebih lagi kalau dibandingkan timbangan injak

"Dibeberapa Posyandu permintaan timbangan bayi digital saya penuhi karena timbangan manualnya rusak. diantaranya Posyandu di sekitar kelurahan Panjang Jiwo kecamatan Sukolilo" jelasnya.

Anas Karno yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mendorong supaya dinas terkait segera mempertimbangkan mengganti model timbangan bayi di Posyandu yang masih manual, dengan mode digital.

"Karena setiap ons saja berat bayi bertambah atau tidak sesuai usianya, dan tercatat dengan akurat, sangat berarti untuk pencegahan stunting," terangnya.

Sementara itu Wanti Ketua Posyandu Singkong RT 04 RW 04 Kelurahan Panjang Jiwo mengatakan, timbangan bayi di tempatnya rusak dan sudah lama dilaporkan ke Puskesmas setempat, tapi bantuan tidak kunjung tiba.

"Alasannya harus kolektif dulu, penggantian tidak bisa satu persatu. Jadinya kita pakai timbangan sarung. Kalau yang digantung pakai sarung itu tidak akurat. Padahal ada 40 Balita yang kita layani. Alhamdullilah ada bantuan dari Pak Anas," ujarnya.

Lebih lanjut Wanti mengatakan, Posyandu yang diketuainya memberikan layanan setiap bulan sekali mulai pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB.

"Banyak yang datang setiap kita membuka layanan. Kadang kita obrak i dulu. Mengetahui pertumbuhan berat badan bayi ini penting untuk menekan angka stunting. Selain itu kita juga berikan makanan tambahan. Kita berharap dengan adanya bantuan timbangan digital ini semakin memperlancar jalannya pelayanan Posyandu," pungkasnya.