Tim Tabur Kejati Jatim dan Kejari Surabaya Tangkap DPO Penipuan Pembebasan Lahan Osowilangon Rp42 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Jatim dan Kejari Surabaya menangkap Lily Yunita.

Perempuan ini diduga menjadi terdakwa penipuan yang sebelumnya juga pernah dipidana dengan perkara serupa.

Penangkapan itu berlangsung pada Kamis (8/6) pagi. Lily Yunita dibekuk usai berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kami amankan yang bersangkutan (Lily) pada Kamis tanggal 8 Juni 2023. Dia merupakan terpidana perkara penipuan Rp 42 miliar," kata Kajari Surabaya, Joko Budi Darmawan, Kamis (8/6).

Hal senada disampaikan Kasi Pidum Kejari Surabaya, Ali Prakosa. Menurutnya, Lily Yunita merupakan terpidana dan DPO Kejari Surabaya sejak Februari 2023.

"Diamankan Tim Tabur gabungan di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Barat sekitar pukul 09.00 WIB," ujarnya.

Ali menegaskan pencarian Lily sempat mengalami kesulitan. Sebab, Lily kerap berpindah hunian.

"Dia sering pindah tempat, mulai Surabaya, Jakarta, sampai Samarinda. Namun keberadaan terpidana di Surabaya telah terlacak sejak 1 minggu terakhir," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana mengungkapkan, Lily dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya, Linawati Setyo. 

Menurutnya, Lily menipu korbannya dalam pembebasan lahan di Osowilangun Surabaya.

"Korban mengalami kerugian sebesar Rp 42 miliar," katanya.

Putu memastikan, Lily telah dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5909 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan itu menyebutkan, yang pada pokoknya, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Read More

Sampah Plastik di Surabaya Berkurang 2 Ton Setiap Hari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya berhasil menekan konsumsi sampah plastik sebanyak dua ton per-hari. 

Upaya itu tak lepas dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada 9 Maret 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, setelah perwali diterbitkan, konsumsi sampah plastik di Kota Pahlawan berkurang dua ton setiap hari. 

Kontribusi pengurangan konsumsi sampah plastik tersebut didominasi oleh toko swalayan dan pasar modern. 

“Sudah ada, setiap hari untuk plastik itu berkurangnya dua ton tiap hari. Karena toko modern dan pasar modern sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Jadi kita hitung kebutuhan plastik mereka itu sekitar dua ton-an berkurang,” kata Hebi, Kamis (8/6).

Hebi menjelaskan bahwa larangan menggunakan kantong plastik tak hanya berlaku di toko swalayan dan pasar modern saja, melainkan juga di pasar rakyat. 

“Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan,” jelasnya.

Hebi menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) terkait regulasi penghentian penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029. 

Seperti, penghentian penggunaan styrofoam sebagai kemasan makan, sedotan plastik, kantong plastik, kemasan multilayer, maupun kemasan berukuran kecil. 

“Pemkot Surabaya bahkan sudah memulai dari awal. Kalau memang kebijakan dari (pemerintah) pusat demikian, maka daerah wajib untuk pengawasannya dengan aturan turunan dari pusat,” ungkapnya.

Saat ini, Hebi tengah menunggu regulasi resmi dari KLHK RI terkait penghentian penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029. 

“Kami ingin tahu bentuknya, kita lihat aturan yang diatasnya bagaimana nanti. Kemudian ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Kita sudah punya Perwali 16 tahun 2022, tentunya kita tajamkan lagi dari aturan Perwali agar bisa menunjang (aturan) yang diatasnya,” pungkasnya.

Read More

Jadi Pusat Pelayanan Publik, Pemkot terus Kebut Perbaikan Balai RW se-Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan semua balai RW di Surabaya di perbaiki, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung bergerak cepat memperbaiki balai RW yang harus diperbaiki. 

Sebab, ke depan balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara jajaran pemkot bersama warganya.

“Jadi, setelah ada perintah dari Pak Wali, kami bersama beberapa dinas dan kecamatan langsung bergerak cepat, kami data dan petakan, lalu perbaiki balai RW supaya menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati, Kamis (8/6).

Menurutnya, saat ini di Kota Surabaya ada 1.360 RW. 

Setelah di data, ada sebanyak 1.182 balai RW yang harus diintervensi oleh Pemkot Surabaya dan sisanya kondisinya sudah baik. 

Adapun bentuk intervensinya bermacam-macam tergantung kondisi di lapangan.

Febri juga menjelaskan bahwa intervensi atau perbaikan balai RW itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dan juga pihak kecamatan setempat. 

Saat ini, mereka terus mengebut perbaikan balai RW itu secara komprehensif supaya segera bisa berfungsi dengan baik.

“Jadi, PD dan camat terus melakukan percepatan untuk perbaikan itu,” tegasnya.

Ke depan, balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan akan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara warga dengan jajaran pemkot seperti yang diinginkan Wali Kota Eri. 

Apalagi, saat ini Wali Kota Eri juga meminta sejumlah dinas untuk turun langsung ke setiap balai RW untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. 

“Makanya perbaikan balai RW ini terus kita kebut secara komprehensif,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Eri juga sudah meminta para lurah untuk memaksimalkan balai RW sebagai tempat untuk rembuk bersama dan melayani warga. 

“Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas kemiskinan ini biar turun menjadi berapa, stuntingnya berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,” kata Wali Kota Eri.

Bahkan, ia juga menegaskan bahwa tugas petugas pendamping RW bukan hanya bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. 

Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi bersama warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk di wilayahnya.

“Saya inginnya penanggung jawab di balai RW ini itu, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makannya saya kan sudah bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduknya saja yang berjalan tapi yang lainnya juga harus jalan,” tegasnya.

Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan saja yang turun di balai RW, akan tetapi juga petugas puskesmas, dinas, dan jajaran lainnya juga ikut turun ke balai RW. 

“Orang Dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari Dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Makanya  mereka ini harus turun, bukan hanya di kantor saja,” pungkasnya.

Read More

Terima Aliran Dana Pokmas, JPU KPK Bakal Panggil Dua Pejabat Pemprov Jatim, Kadiskominfo dan Sekretaris PU Bina Marga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya membeber adanya bukti transfer aliran dana pokmas ke rekening milik Kadis Kominfo Provinsi Jatim, Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Rencananya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kedua pejabat Pemprov Jatim tersebut.

"Dari Pokmas, Makanya nanti lebih jelasnya kita konfirmasi ke sherlita," kata Jaksa KPK Arif Suhermanto usai sidang perkara dugaan suap dana hibah Pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6).

Kendati demikian Arief belum berani memastikan kapan akan melakukan klarifikasi terkait adanya aliran dana pokmas itu.

Namun ia mengaku akan mengagendakan pemanggilan dua pejabat Pemprov Jatim itu.

Untuk saat ini masih konsentrasi dengan perkara yang menjerat Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua P Simandjuntak.

"Tentu kita akan klarifikasi dengan terkait tapi sementara kita fokus dengan pembuktiannya pak Sahat," pungkasnya.

Seperti diberitakan sidang suap dana hibah pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) semakin melebar.

Tak hanya mengungkap aliran dana yang diterima terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak.

Kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membeber sejumlah bukti aliran dana yang diterima sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Bukti aliran dana tersebut ternyata mengalir ke Sherlita Ratna Dewi.

Nilainya pun cukup menggiurkan yakni sebesar Rp50 juta.

Selain ke Sherlita Ratna Dewi, JPU KPK juga membeberkan bukti aliran dana lainnya ke Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Pengungkapan fakta adanya aliran dana misterius ke Sherlita Ratna Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Jatim tersebut dikatakan JPU KPK ke saksi Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Namun sayangnya Baju Trihaksoro tak mengetahuinya.

Ia hanya menceritakan bila tahun 2020 Sherlita Ratna Dewi masih bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jatim.

Sedangkan pada tahun yang sama Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.

Nah pada tahun 2021 Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kadis PUSDA, sedangkan Sherlita Ratna Dewi menjadi Sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut, Baju Trihaksoro juga menjelaskan Citra BS adalah sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diketahui dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Surabaya Jadi Tuan Rumah Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjawab tantangan dan peluang pengembangan implementasi program smart city.

"Kegiatan ini berlangsung secara luring (offline) di Shangri-La Hotel Surabaya pada tanggal 12-14 Juni 2023," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Kamis (8/6).

Fikser juga menjelaskan, agenda tersebut dijadwalkan akan menghadirkan sejumlah narasumber. 

Mulai dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, hingga sejumlah narasumber lain dari kementerian.

"Kegiatan ini diikuti oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan lokasinya ditempatkan di Surabaya. Jadi, kementerian memberikan kepercayaan kepada pemerintah kota untuk menjadi host smart city, kita membahas kota-kota cerdas," jelasnya.

Setidaknya ada sekitar 530 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang diundang dalam Forum Smart City tersebut. Menurut dia, terdapat dua agenda besar dalam kegiatan ini.

"Di sini ada dua agenda besar. Pertama agenda yang dilakukan asesor terhadap penilaian smart city di Indonesia di acara tersebut, yang nantinya akan diumumkan di akhir tahun," jelas mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini.

Sedangkan agenda kedua, Fikser menyebut, berupa pameran berbagai macam infrastruktur terbarukan yang berkaitan dengan smart. 

Seperti misalnya infrastruktur teknologi untuk sektor kesehatan, transportasi dan sebagainya.

"Kami bersyukur pemerintah kota menyiapkan ini dengan baik. Narasumber pun kami undang dari berbagai kementerian. Sekaligus Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) akan memaparkan progres yang sudah dilakukan membangun smart city di Surabaya," ungkap dia.

Pria asal Serui, Papua itu juga menerangkan, bahwa sejumlah teknologi yang akan dipaparkan Wali Kota Eri Cahyadi di antaranya adalah aplikasi Sapu Jagat. 

Selain itu, ada pula aplikasi Padat Karya untuk sektor ekonomi dan Sayang Warga di bidang kesehatan.

"Surabaya ada beberapa teknologi yang digunakan. Seperti untuk mengelola sampah, kontrol sampah dan kontrol pasukan di lapangan itu ada aplikasi Sapu Jagat," paparnya.

Fikser menambahkan, bahwa kehadiran kabupaten/kota di acara tersebut juga akan dilihat bagaimana roadmap yang telah disusun terkait smart city dan implementasinya. 

Sedangkan untuk tim penilai, mereka berasal dari kementerian dan perguruan tinggi. 

"Jadi roadmap yang telah disusun oleh kabupaten/kota terkait dengan konsep smart city, terus implementasinya seperti apa itu dinilai," pungkasnya.

Read More

Sidang Mafia Perijinan, Herry Luther Ngaku Uang Hasil SIUP MB Palsu Dibagi ke Rury dan Mufir

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terdakwa Herry Luther Pattay yang merupakan eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya mengaku telah mengantongi uang puluhan juta rupiah dari jasa pemalsuan SIUP MB (minuman beralkohol).

Uang tersebut dikumpulkan dari puluhan pelaku usaha yang tersebar di Kota Surabaya.

"Ada 14 ijin. Saya bu yang menghubungi pelaku usaha," kata terdakwa Herry Luther Pattay saat menjawab pertanyaan yang diajukan hakim anggota Ema Ellyani di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6).

Ia juga menjelaskan, hasil pengumpulan uang SIUP MB palsu tersebut tak dinikmatinya sendiri.

Namun kata terdakwa Herry Luther Pattay dibagikan kepada dua rekannya yakni Rury Sofian Wicaksono dan Mufir.

Keduanya kala itu bekerja sebagai Outsourcing (OS) di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya.

"Seandainya pelaku usaha memberi Rp600 ribu, saya kasih Rp300 ribu ke Ruri, sisanya Rp150 ribu untuk saya, Rp150 ribu Mufir," jelasnya.

Bila di total, lanjut terdakwa Herry Luther Pattay kedua eks OS tersebut menerima uang hasil memalsukan SIUP MB cukup bervariasi.

Belum lagi, pendapatan kecil yang sering diberikan terdakwa Herry Luther Pattay.

Bahkan untuk OS Mufir, terdakwa Herry Luther Pattay ini juga memberi perhatian terhadap keluarganya.

"Ruri Rp7,5 juta sampai Rp8 juta itu yang besar-besar. Lupa berapa kali ngasihnya. Kalau Mufir Rp3,5 juta, juga beri sembako ke istrinya," ungkap.

Penjelasan terdakwa Herry Luther Pattay ini ternyata memantik reaksi dari hakim anggota Ema Ellyani.

Ia mempertanyakan perhatian terdakwa Herry Luther Pattay terhadap keluarga OS Mufir.

"Karena seperti keluarga," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Read More

Sidang Sahat, Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim Sebut BPK Temukan Banyak Penyimpangan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja blak-blakan menemukan adanya dana hibah pokmas pokir yang bamyak tidak terserap.

Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala sehingga tidak adanya persiapan yang serius dari pokmas untuk menggarap proyek tersebut.

"Ada yang tidak lengkap, mengundurkan diri,
ada yang dikerjakan dinas lain," jelas Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak, Selasa (6/6).

Tak hanya itu, menurut Eddy Tambeng Widjaja, penggunaan dana hibah pokmas pokir juga mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini lantaran pengerjaan proyek ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan pengajuan.

"Temuan BPK rata-rata kurang volume. Mengenai volume tanggungjawab pokmas," tegasnya.

Namun sayangnya, Eddy Tambeng Widjaja mengaku lupa ketika JPU KPK bertanya apakah proyek yang memiliki kendala tersebut berasal dari terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak.

"Tidak ingat pak," jelas Eddy Tambeng Widjaja.

Yang jelas lanjut Eddy Tambeng Widjaja, bila ada kendala dalam dana hibah pokmas pokir hingga administrasi, pihaknya segera melaorkan ke inspektorat.

"Kita laporan ke inspektorat. Termasuk yanh tidak mengirim SPJ (Surat Pertanggungjawaban," pungkasnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Bikin Makan Malam Timnas, Wali Kota Eri Jelaskan soal Konvoi dan Budaya Suporter Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan soal rencana konvoi Timnas Indonesia yang dipolemikkan sejumlah netizen di media sosial. 

Wali Kota Eri Cahyadi memberi tiga poin penjelasan saat dijumpai di Balai Kota Surabaya, Rabu (7/6).

Pertama, kata Wali Kota Eri, soal konvoi yang banyak disalahpahami. 

Konvoi yang dimaksud Wali Kota Eri adalah “pengawalan” dan penyambutan Timnas Indonesia dari hotel menuju Balai Kota Surabaya yang waktu tempuhnya hanya 7 menit dan dari Balai Kota balik menuju hotel. 

Timnas Indonesia diagendakan makan malam bersama Timnas Palestina di Balai Kota Surabaya pada 11 Juni 2023.

Hal tersebut berkaitan dengan poin kedua yang dijelaskan Wali Kota Eri yaitu budaya suporter Surabaya. 

Wali Kota Eri menyebut kelompok suporter Surabaya selalu menjalankan tradisi “pengawalan” dan penyambutan pada kedatangan tamu-tamu klub penting. 

Hal ini tampak pada berbagai momen, seperti ketika suporter Surabaya mengawal dan menyambut kehadiran tim Persija Jakarta, Persis Solo, dan sebagainya.

“Jadi ini konvoi pengawalan karena penghormatan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Ini tradisi dan budaya suporter Surabaya karena kami ingin menunjukkan suporter Surabaya itu begitu ramah. Biasanya konvoi jenis ini dihadiri perwakilan suporter, ini bisa kita batasi, seperti maksimal 100 suporter untuk mengawal, dalam konteks ini dari hotel ke Balai Kota yang butuh waktu 7 menit. Jadi ini bukan mengelilingkan pemain Timnas ke seluruh Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.

“Tapi karena ini kemudiaan disalahpahami, maka konvoi ditiadakan. Para pemain timnas Indonesia dan Palestina langsung gala dinner di Balai Kota,” ujarnya.

Wali Kota Eri lantas menjelaskan soal gala dinner yang menjadi poin ketiga dalam penjelasannya. 

Ini merupakan wujud persahabatan kedua negara, sekaligus bentuk dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina. 

Hal tersebut diwujudkan lewat aksi konkrit berupa 10 persen hasil penjualan tiket akan didonasikan untuk masyarakat Palestina.

“Balai Kota Surabaya yang terintegrasi dengan Taman Surya adalah tempat terbuka. Jadi warga silahkan datang ke Taman Surya, di sana ada pemain Timnas Indonesia dan Palestina, bisa memberi semangat, semacam meet and greet sambil menikmati makanan UMKM Surabaya sebanyak 5.000 porsi. Nanti juga akan diperkenalkan para pemain Timnas ke masyarakat suporter Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Sidang Sahat Tua, Jaksa KPK Beber Ada Aliran Dana Pokmas ke Dua Pejabat Pemprov Jatim, Sherlita dan Citra BS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang suap dana hibah pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) semakin melebar.

Tak hanya mengungkap aliran dana yang diterima terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak.

Kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membeber sejumlah bukti aliran dana yang diterima sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Bukti aliran dana tersebut ternyata mengalir ke Sherlita Ratna Dewi.

Nilainya pun cukup menggiurkan yakni sebesar Rp50 juta.

Selain ke Sherlita Ratna Dewi, JPU KPK juga membeberkan bukti aliran dana lainnya ke Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Pengungkapan fakta adanya aliran dana misterius ke Sherlita Ratna Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Jatim tersebut dikatakan JPU KPK ke saksi Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

Namun sayangnya Baju Trihaksoro tak mengetahuinya.

Ia hanya menceritakan bila tahun 2020 Sherlita Ratna Dewi masih bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jatim.

Sedangkan pada tahun yang sama Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.

Nah pada tahun 2021 Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kadis PUSDA, sedangkan Sherlita Ratna Dewi menjadi Sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut, Baju Trihaksoro juga menjelaskan Citra BS adalah sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Sidang Mafia Perijinan, Herry Luther Pattay Akui Terima Duit dari Pelaku Usaha

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus mafia perizinan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya dengan terdakwa Herry Luther Pattay kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam sidang kali ini yang digelar di ruang sidang Sari beragendakan pemeriksaan terdakwa.

Terlihat terdakwa Herry Luther Pattay tak banyak mengelak saat dicecar jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya maupun majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Eks ASN Pemkot Surabaya ini hanya sesekali meluruskan pertanyaan JPU maupun majelis hakim yang dianggap kurang sempurna.

Ia juga mengaku bila tujuan dari perbuatannya tersebut hanya ingin membantu para pelaku usaha yang kesulitan ketika mengurus ijin baru maupun perpanjangan SIUP MB (minuman beralkohol).

"Saya membantu karena kasihan. Karena saat itu tahun 2021 adanya peralihan dari SSW ke OSS. Tahun 2022 perijinan ternyata tidak bisa dicetak," jelas terdakwa Herry Luher Pattay, Selasa (6/6).

Tak hanya itu, terdakwa Herry Luther Pattay juga mengakui telah menerima sejumlah imbalan dari pelaku usaha maupun biro jasa kendati SIUP MB yang dikeluarkannya itu palsu.

Imbalan tersebut nilainya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Kalau Coloni saya tidak meminta. Dikasih sandy (biro jasa) ketemu di soto diajak makan. Saya tidak mau hanya bantu aja. Kalau gak salah Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Hotel Ibis Rp500 ribu. ada yang Rp7,5 juta, Rp10 juta, Rp15, daily bross Rp13,5 juta, Sultan Rp10 juta sampai Rp12 juta, Butterfly Rp7 juta sampai Rp7,5 juta," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan HLP, eks ASN Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Read More

10 Persen Penjualan Tiket Disumbangkan, Wali Kota Eri: Bukti Surabaya Dukung Kemerdekaan Palestina

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Palestina. 

Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Stadion GBT pada 14 Juni 2023 mendatang. 

Usai melakukan tinjauan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Stadion GBT bukan sembarang pertandingan dan bukan hanya sekadar mencari point. 

“Insyaallah ini adalah pertandingan yang sakral, tidak hanya penting bagi timnas Indonesia untuk meraih point. Karena kita juga akan menyumbangkan 10 persen hasil dari penjualan tiket di GBT untuk perjuangan rakyat Palestina,” kaya Erick. 

Erick melanjutkan, sumbangan hasil dari penjualan tiket tersebut diberikan kepada rakyat Palestina karena sejak dahulu Indonesia percaya kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa. 

“Ini (pertandingan) bukan FIFA Matchday yang terakhir digelar di Surabaya. Sesuai kesepakatan kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya. Saya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) khususnya Pak Wali (Eri Cahyadi) untuk terus menjaga stadion ini sesuai standar yang sesuai dengan ketentuan FIFA,” lanjut Erick. 

Ia juga berpesan kepada para suporter Timnas Indonesia, khususnya di Surabaya untuk senantiasa menjaga keamanan dan kenyaman serta menjadi tuan rumah yang baik selama pertandingan digelar. 

“Karena FIFA hingga saat ini masih dalam masa pantauan, artinya jangan terlalu euforia seakan-akan kita terbebas,” pesannya.

Di samping itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mendukung Ketum PSSI Erick Thohir menyumbangkan 10 persen hasil penjualan tiket FIFA Matchday Indonesia vs Palestina untuk kemerdekaan rakyat Palestina. 

Menurut Wali Kota Eri, FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Kota Surabaya bukan sekadar pertandingan persahabatan antar dua negara. 

Akan tetapi, pertandingan ini bagian dari bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 

“Ini pembuktian, bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan rakyat Palestina seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketum PSSI (Erick Thohir) tadi. Saya berharap kepada warga Indonesia khususnya di Kota Surabaya yang akan hadir di GBT untuk datang menyatukan perjuangan Indonesia untuk rakyat Palestina,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi. 

Sementara itu Exco PSSI Arya Sinulingga membeberkan harga tiket FIFA Matchday Indonesia vs Palestina seharga Rp 100 ribu untuk kelas ekonomi dan Rp 250 ribu untuk VIP. 

Tiket pertandingan tersebut sudah bisa dipesan melalui situs website atau aplikasi Tiket.com pada 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. 

“Bisa juga dipesan melalui website PSSI.org. Seperti yang diungkapkan Pak Ketum PSSI tadi, bahwa 10 persen hasil dari penjualan tiket itu nanti akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Sedangkan kuotanya ada 40.000 tiket,” tandas Arya.

Read More

Erick Thohir Puji Kesiapan Stadion GBT untuk Laga Indonesia Vs Palestina

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, memuji kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina. 

Hal tersebut disampaikan Erick saat meninjau langsung Stadion GBT pada Selasa (6/6).

Menurut dia, GBT merupakan salah satu stadion terbaik di Indonesia yang telah memenuhi standar FIFA. 

Karenanya, Stadion GBT dipercaya menjadi venue pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia Vs Palestina yang akan digelar pada 14 Juni 2023. 

"Ini sudah standar FIFA. Jadi ini (Stadion GBT) benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional,” kata Erick Thohir.

Oleh sebabnya, Erick juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempersiapkan seluruh fasilitas yang ada di Stadion GBT. 

Mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT.

“Karena itu kami juga mengapresiasi persiapan dari Kota Surabaya pada saat itu. Maka kami memberikan kepercayaan untuk salah satu pertandingan FIFA Matchday di bulan Juni ini," ujar dia.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik dan siap mendukung penuh gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina di Stadion GBT. 

"Kota Surabaya dipercaya kembali untuk menjalankan FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina. Ini adalah pembuktian bahwa Surabaya akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina seperti yang disampaikan Pak Ketum PSSI,” kata Wali Kota Eri.

Maka dari itu, Wali Kota Eri juga mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk bisa hadir dan memberikan dukungan langsung dalam pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Palestina di Stadion GBT.

"Saya berharap untuk seluruh warga Kota Surabaya, khususnya warga Indonesia, kita hadir di GBT untuk menyatukan Indonesia dan Palestina. Serta selalu berjuang bersama-sama untuk Palestina,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Wiwiek Widayati juga memastikan akan memaksimalkan kapasitas Stadion GBT dalam gelaran FIFA Matchday Indonesia Vs Palestina.

"Kita coba maksimalkan kapasitasnya GBT. Kapasitas GBT sekitar 45 ribu lebih. Mudah-mudahan optimal kapasitas itu," kata Wiwiek.

Bahkan, Wiwiek juga menyatakan, seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang ada di Stadion GBT saat ini sudah dalam kondisi optimal. 

Kondisi tersebut terjadi pasca dilakukan renovasi stadion sejak beberapa bulan yang lalu.

"Kesiapannya juga sudah luar biasa kemarin. Mudah-mudahan sarana prasarana infrastruktur yang sudah diperbaiki, sudah ditingkatkan kualitasnya, itu bisa memenuhi harapan semua pihak," pungkasnya.

Read More