Tunjang Kesiapan, Pasukan Yonarhanud 8/MBC Masuki Tahap Tes Psikologi

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Menjelang pelaksanaan tugas yang nantinya akan diemban prajurit Yonarhanud 8/MBC, berbagai kesiapan mulai dilakukan. 

Salah satunya, pelaksanaan tes psikologi.

Kegiatan itu, dilakukan langsung oleh pihak Dinas Psikologi Angkatan Darat atau Dipsiad, dan diikuti oleh seluruh prajurit Sriti.

Pengecekan dilakukan secara dua tahap atau gelombang. 

Untuk gelombang pertama, digelar usai apel pengecekan. Sedangkan, tahap kedua digelar Ketika siang hari.

Wakil Komandan Batalyon, Kapten Arh Muhammad Khairul Basyri Harahap mengatakan, tes psikologi yang digelar saat ini sangat penting. 

Pasalnya, tes itu dilakukan guna mengetahui kesiapan masing-masing personel sebelum diberangkatkan mengemban tugas Pamrahwan di Maluku Utara.

“Tes ini dilakukan dengan maksimal dengan harapan, hasil yang diperoleh pun juga maksimal,” ujarnya, Sabtu (10/06/2023) siang.

Tak hanya itu saja, hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan dilaporkan ke Komando Atas. 

Bukan tanpa sebab, hasil pemeriksaan tersebut dinilai sangat efektif guna menunjang tugas pasukan Sriti selama berada di daerah penugasan.

Read More

Kampung Madani di Surabaya Dimulai, Wali Kota Eri Targetkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun Drastis

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Kick Off dan Pembukaan Workshop Kampung Madani bagi lurah di lingkungan Pemkot Surabaya, Jumat (9/6).

Acara yang digelar di Graha Sawunggaling itu melatih semua lurah untuk membentuk dan mengelola Kampung Madani di wilayahnya masing-masing, karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya turun drastis di tahun 2023 ini.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa hari ini adalah kick off Kampung Madani yang akan menuju ke Kampung Pancasila di Kota Surabaya. 

Makanya, semua lurah dilatih supaya semua lurah memiliki cara pandang yang sama, memiliki visi yang sama dalam melakukan dan mengembangkan Kampung Madani ini.

“Para lurah ini akan dilatih oleh Unair, ITS, lembaga zakat, dari Kemenag juga serta dari lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga ini akan memberikan masukan dan arahan bagaimana caranya mengelola Kampung Madani untuk menghilangkan kemiskinan di Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Pada intinya, lanjut dia, Kampung Madani yang menuju Kampung Pancasila ini adalah sebuah kampung yang guyub rukun dan selalu gotong royong serta tolong menolong dalam menyelesaikan semua persoalan di kampungnya itu. 

Artinya, di kampung itu warga yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang kuat membantu yang lemah.

Ia juga mencontohkan apabila di kampung itu ada anak putus sekolah, warga di kampung itu tahu semuanya, dan ketika di kampung itu ada muzakki (orang yang wajib membayar zakat), maka orang ini mengeluarkan zakat dan infaknya untuk membantu anak yang putus sekolah itu. 

“Jadi, semua masalah yang ada di kampung itu bisa diselesaikan sendiri oleh kampung itu, dan inilah yang namanya Kampung Madani,” tegasnya.

Oleh karena itu, ketika sudah terbentuk Kampung Madani, maka dia menargetkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya bisa turun drastis. 

Bahkan, ia juga memastikan bahwa setelah pelatihan ini, para lurah itu segera menandatangani kontrak kinerja dengan Wali Kota Eri yang salah satu bunyinya adalah dengan adanya Kampung Madani ini bisa menurunkan angka kemiskinan berapa, kemiskinan ekstrem berapa, dan kasus stunting harus zero.

“Jadi, setelah pelatihan ini akan langsung kita terapkan dan kita bentuk Kampung Madani ini, lalu Senin atau Selasa nanti saya dan para lurah akan menandatangani kontrak kinerjannya,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa konsep Kampung Madani ini untuk menuju Kampung Pancasila, karena semuanya sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. 

Berdasarkan Pancasila itu, warga tidak boleh cuek dan diam saja ketika ada salah satu warga yang butuh bantuan dan kesusahan.

“Makanya, di sini kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dibalut dengan Kampung Madani itu tadi. Dan motor penggeraknya adalah lurah bersama RT-Rwnya dan juga warga sekitarnya, karena sebenarnya kekuatan kita ini untuk membentuk Kampung Madani berdasarkan Pancasila itu berdasarkan kesadaran dari hatinya masyarakat sendiri, jangan sampai hilang ini, berarti di sini motor utamanya adalah RT-RW untuk memberikan kebaikan-kebaikan,” pungkasnya.

Read More

Akui Bersalah, Terdakwa Herry Luther Minta Keringanan Hukuman dan Proses Hukum Dua Outsourching

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang kasus mafia peijinan di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Herry Luther Pattay semakin terungkap.

Dalam sidang tersebut terdakwa Herry Luther Pattay mengaku pemalsuan SIUP MB (minuman beralkohol) tak hanya dilakukan oleh dirinya.

Namun ternyata juga ada peran keterlibatan dari dua orang outsourching di dinas yang berkantor di gedung siola.

Bahkan kedua outsourching tersebut pernah menjadi saksi dalam kasus ini.

"Juga terbukti kalau perbuatannya ini tidak dilakukan sendiri melainkan melibatkan orang lain juga yaitu saudara Rury Sofian Wicaksono dan Mufir yang sebelumnya juga sudah diperiksa sebagai saksi dan mereka juga mengakui bahwa mereka terlibat," kata Kornelis Agung Pribadi, Kuasa Hukum terdakwa Herry Luther Pattay, Jum'at (9/6).

Nah, dengan terbukanya fakta baru tersebut, Kornelis berharap agar Majelia hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan perkara tersebut dapat memberikan hukuman yang ringan terhadap terdakwa Herry Luther Pattay.

Selain itu, Kornelis juga mendesak supaya penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Pidsus Kejari) Surabaya supaya membuka penyidikan baru terhadap kasus ini.

"Jadi harapan kami sih, memang terdakwa bersalah, tapi ya untuk hukuman bisa diringankan dan untuk kedua orang yang terlibat bisa ditindak juga secara tegas," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Read More

Terima Alokasi 600 Dosis, DKPP Surabaya Mulai Suntikan Vaksin LSD ke Hewan Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mulai menyuntikan vaksin Lumpy Skin Disease (LSD) terhadap hewan ternak, Rabu (7/6). 

Vaksinasi dilakukan terhadap hewan ternak sapi untuk mengantisipasi penularan virus LSD.

Vaksin LSD di Kota Pahlawan mulai dilakukan pada Rabu, 7 Juni 2023. Vaksinasi LSD ini dilakukan secara bertahap terhadap hewan ternak.

"Ada sekitar 48 ekor sapi yang divaksin kemarin. Pelaksanaan hari pertama kemarin lokasinya ada di peternak wilayah Rungkut," kata Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Surabaya, drh. Sunarno Aristono, Kamis (8/6).

Ia menjelaskan bahwa vaksin LSD dikhususkan terhadap hewan ternak. Terutama untuk hewan ternak dari Kota Surabaya yang akan ke luar wilayah Provinsi Jawa Timur.

"Jadi wajib vaksin LSD minimal satu kali, terus antar pulau juga wajib vaksin. Pintu keluar provinsi juga masih diseleksi karantinanya. Jadi yang kita suntikkan ini hanya untuk hewan ternak saja," ujarnya.

Ia menyebut, bahwa Kota Surabaya mendapatkan alokasi total vaksin LSD sebanyak 600 dosis dari pemerintah pusat. Menurutnya, penyuntikan vaksin LSD terhadap hewan.

"Rencana sampai selesai, kita kan dapat jatah (alokasi) 600 dosis. Jadi perlu koordinasi juga dengan pemerintah setempat (provinsi) terkait penerimaan vaksinnya. Kalau LSD cukup setahun sekali, booster (PMK) 6 bulan sekali," paparnya.

Selain vaksin LSD, drh Sunarno menyebut, bahwa DKPP Surabaya juga secara bertahap masih melaksanakan vaksin PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) terhadap hewan ternak. 

Untuk gelombang pertama, vaksin PMK sudah mencapai 100 persen dan dilanjut dengan vaksin booster 6 bulan sekali.

"Jadi sama kayak vaksin Covid-19 itu ada vaksin pertama, kedua, ketiga. Tapi untuk vaksin LSD ini baru pertama kali ini, selebihnya untuk PMK itu booster," jelasnya.

Ia juga menjabarkan, bahwa untuk vaksin PMK, Kota Surabaya mendapatkan alokasi sebanyak 4.500 dosis. 

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 2.959 dosis telah disuntikkan terhadap hewan ternak di Kota Surabaya.

"Dari jatah vaksin 4.500 dosis, sudah disuntikkan 2.959 dosis, itu sudah termasuk vaksin 1 dan vaksin ke 2. Jadi sampai akhir tahun, 4.500 dosis harus sudah disuntikkan termasuk untuk booster," pungkasnya.

Read More

Jangan Lewatkan! Festival Musik Surabaya Hebat, Ada 'Ndarboy Genk' yang Siap Bikin Ambyar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersinergi bersama PDAM Surya Sembada menyelenggarakan festival musik. 

Acara bertajuk 'Festival Musik Surabaya Hebat' tersebut, digelar di halaman pintu selatan Balai Kota Surabaya pada Sabtu (10/6).

Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Binurwati Fitri mengatakan, festival musik menjadi bagian dari rangkaian Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730. 

Festival musik ini bersifat gratis dan dibuka mulai pukul 16.00 hingga 21.30 WIB.

"Jadi tanggal 10 Juni 2023, pemkot bersama PDAM Surya Sembada bersinergi menyelenggarakan Festival Musik Surabaya Hebat. Yang mana acara tersebut untuk puncaknya kita mengundang Ndarboy Genk," kata Fitri saat konferensi pers di eks kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Jumat (9/6).

Selain menghadirkan Ndarboy Genk, pihaknya juga mengundang sejumlah musisi dan seniman lain. Seperti di antaranya, Topan CS, KYD Band, dance, street performance hingga finalis band pelajar SMP dan SMA Piala Wali Kota Surabaya.

"Festival ini akan diawali oleh penampilan  band pelajar SMP dan SMA finalis Piala Wali Kota Surabaya. Kemudian ada juga penampilan ludruk Topan CS, dance dan bazar UMKM," katanya.

Di tempat yang sama, Event Manajer JADICOMM Event Organizer (EO), Arief Syaifuddin menjelaskan, sebelum acara dimulai, pada pukul 11.00 - 16.00 WIB akan dilakukan gladi bersih dan check sound dari Ndarboy Genk.

"Kemudian mulai pukul 16.00 WIB kita akan mulai official opening, pendukung acara mulai tampil sampai Ndarboy Genk tampil pada pukul 20.30 WIB hingga puncak acara pukul 21.30 WIB selesai," kata Arief.

Arief menyebut, selain Ndarboy Genk, Festival Musik Surabaya Hebat juga dimeriahkan dengan sejumlah penampilan finalis band pelajar. Para pelajar asal Kota Pahlawan yang akan tampil itu sebelumnya telah melalui tahap seleksi hingga tersaring 10 grup band SMP dan SMA.

"Festival band ini sudah menemukan finalis, ini akan kita bagi menjadi dua. Untuk finalis band kategori SMP tampil pada sore hari. Sedangkan sesi kedua, finalis band kategori SMA akan tampil setelah Maghrib," katanya.

Pihaknya juga memastikan telah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian dan TNI untuk mengamankan jalannya festival tersebut. 

Tak hanya itu, tenaga medis dan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP serta Dinas Perhubungan (Dishub) juga dikerahkan untuk mendukung kelancaran acara ini.

"Untuk keamanan Balai Kota Surabaya kita juga pasang barikade setinggi 1,2 meter. Termasuk kita juga pasang barikade di taman Monumen Sudirman depan Balai Kota agar kita harapkan tidak sampai terjadi kerusakan," pungkasnya.

Read More

RPH Surabaya dan DMI Terbitkan Voucher Diskon Hewan Qurban untuk Takmir Masjid

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk mengoptimalkan pelayanan Qurban di momen Idul Adha 2023, RPH Surabaya dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya sepakat menjalin kerjasama.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Direktur Utama (Dirut) RPH Surabaya H. Fajar A. Isnugroho, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surabaya H. Arif Affandi di kantor PD RPH Surabaya Jl. Pegirikan, pada Kamis (8/6).

Direktur Utama PD RPH Surabaya H. Fajar A.Isnugroho menjelaskan, RPH Surabaya dan DMI Surabaya menerbitkan voucher pembelian sapi Qurban dan jasa potong kemas sapi Qurban untuk takmir masjid.

"Takmir bisa datang ke kantor Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya untuk mendapatkan voucher potongan/diskon khusus pembelian sapi qurban di RPH maupun voucher jasa potong kemas sapi Qurban," jelas H. Fajar A.Isnugroho.

Fajar menambahkan, voucher yang dibawa takmir kemudian ditunjukkan ke petugas RPH di posko Qurban Aman untuk mendapatkan diskon khusus. 

Voucher ini berlaku sampai tanggal 30 Juni 2023.

"RPH Surabaya menyediakan sapi Qurban mulai harga Rp17,5 juta per ekor, dan kambing Rp3 juta per ekor. Untuk layanan jasa potong kemas tarifnya Rp2,5 juta per ekor  dan potong lepas tulang Rp1,8 juta per ekor," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DMI Kota Surabaya H. Arif Affandi menyambut baik kerjasama yang membantu para takmir masjid di Surabaya.

"Selain mendapatkan harga diskon, para takmir masjid juga mendapatkan hewan qurban terbaik, sehat dan terawat serta layanan jasa potong hewan qurban di RPH yang sudah berpengalaman," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Garage Sale Rp 5 ribuan per 3 Item Barang, Hasilnya Disumbangkan untuk Makanan Tambahan Balita Stunting

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kembali menggelar Garage Sale, Kamis (8/6). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Umum GOW Surabaya Rini Indriyani membuka Garage Sale yang kedua ini hasilnya disumbangkan untuk makanan tambahan balita stunting.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, digelarnya Garage Sale ini sebagai pintu pembuka sekaligus pengingat bagi jajaran dan masyarakat untuk tidak lupa mengutamakan rasa saling berbagi kepada warga miskin di Surabaya.

"Seperti yang diajarkan oleh setiap agama dan Pancasila. Ini kan (bulan Juni) ada Hari Peringatan Pancasila, artinya ideologi Pancasila bukan hanya menjadi lisan, namun diterapkan. Karena rumusan Pancasila itu sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, sehingga Garage Sale ini wujud dari penerapan Pancasila dan agama," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri turut mengingatkan para lurah dan camat untuk tidak lupa berbagi kepada warganya yang membutuhkan bantuan. 

Bukan hanya sebagai wadah berbagi, ia ingin, Garage Sale ini menjadi pintu pembuka mewujudkan Kampung Madani dan Kampung Pancasila. 

"Karena (kemiskinan) akan selesai dengan sendirinya ketika kegiatan seperti ini digelar secara berkelanjutan. Kemiskinan dan kebodohan tidak akan pernah hilang kalau hanya pemerintah (bekerja) sendiri. Alhamdulillah yang kedua ini tambah rame (semakin ramai)," ujar Wali Kota Eri. 

Diketahui, Garage Sale yang digelar kali ini Pemkot Surabaya turut melibat stakeholder, mulai dari pengelola mal, pengusaha, warga mampu dan masih banyak lainnya. 

Para dermawan tersebut menyumbangkan barang-barang berupa pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, sembako, dan sebagainya. 

Seperti pada Garage Sale sebelumnya, hanya warga miskin dan pra miskin di setiap kelurahan di Surabaya saja yang bisa membeli barang-barang di acara tersebut. 

Yakni cukup dengan Rp 5 ribu, sudah bisa membawa pulang 3 jenis item barang yang diinginkan. 

Nantinya, hasil dari penjualan barang tersebut akan disumbangkan melalui Bangga Surabaya Peduli (BSP) kemudian dibelikan makanan tambahan dan disalurkan kepada balita stunting.

"Barangnya ada yang baru, ada yang tidak, tapi kualitasnya bagus. Contohnya, ada orang beli baju, nah bajunya cuma dipakai sekali kemudian bisa dijual di sini," ungkapnya.

Di samping itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati dalam laporannya menyampaikan, dalam kesempatan ini mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), stakeholder, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi menyumbangkan berupa barang untuk dijual di acara Garage Sale. 

Pada Garage Sale kali ini, diantaranya ada 3.591 jenis barang yang disumbangkan oleh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. 

“Sedangkan dari pengusaha kurang lebih ada 60.000 barang, dan dari warga ada 23.000 barang. Total keseluruhan ada 118.091 barang,” pungkas Dewi.

Read More

78 Pejabat Isi Kekosongan Jabatan, Wali Kota Eri: Jangan Kaget Kalau Setiap Bulan Ada Mutasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melakukan rotasi mutasi dan pelantikan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Kali ini, kegiatan pelantikan berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (8/6).

Sebanyak 78 ASN dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Puluhan ASN yang dilantik tersebut, terdiri dari jabatan administrator dan pengawas.

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa. 

Salah satunya bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan baik di tingkat kelurahan, kecamatan, bagian, hingga dinas.

"Ada beberapa (pejabat) kita yang kosong. Terkait sama camat, kasi kecamatan maupun lurah banyak yang pensiun sehingga kita harus mengisi itu. Jadi kita melakukan rotasi ini untuk mengisi tempat-tempat yang kosong," kata Wali Kota Eri usai pelantikan.

Menurutnya, perputaran atau rotasi jabatan itu hal yang biasa. Pada intinya, bagaimana para ASN tersebut bisa saling menguatkan satu sama lain. 

Selain itu, rotasi juga dilakukan kepada para ASN yang sudah menempati Perangkat Daerah (PD) lebih dari 5 atau 6 tahun.

"Jadi kita pindah ke tempat yang baru. Masio (walaupun) podo-podo (sama-sama) lurahnya, tapi harus pindah. Sudah lebih dari 5 atau 6 tahun harus pindah," ungkap dia.

Untuk para ASN yang baru saja dilantik, Wali Kota Eri juga berpesan kepada mereka agar bisa menunjukan perubahan-perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Selain itu, para ASN juga diminta harus bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"Dan terakhir mereka kan ada kontrak kinerja dengan saya. Kontrak kinerja itu bukan kontrak kinerja yang tidak bisa dinilai, tapi langsung, (misal) penurunan kemiskinan sekian, stunting sekian. Nanti di situlah akan kita lihat evaluasi dalam enam bulan dan satu tahun ke depan," katanya.

Apabila dari hasil evaluasi kinerja ASN dapat mencapai target kontrak kinerja, maka pejabat tersebut bisa berlanjut. 

Namun demikian, jika pejabat itu tidak mampu mencapai kontrak kinerja, maka bisa digeser dengan yang lain. 

"Ketika (ASN) bisa mempertahankan itu (kinerja), maka mereka bisa terus. Kalau tidak, ya bisa digeser lagi," ujarnya.

Menurut dia, banyak pejabat di lingkup Pemkot Surabaya yang sudah memasuki masa pensiun. 

Karenanya, untuk memenuhi kekosongan tersebut, pemkot melakukan rotasi dan mutasi jabatan. 

"Yang pensiun ada 20 lebih, bulan depan ada lagi 10 lebih. Itu pejabatnya saja belum staf. Jadi jangan kaget kalau setiap bulan ada mutasi buat mengisi yang kosong," ungkapnya.

Karena itu, Wali Kota Eri kembali menegaskan, bahwa rotasi mutasi dan pelantikan ini harus dilakukan. Terlebih, pihaknya juga sudah membuka pelayanan masyarakat di Balai RW. 

"Kalau tidak, pelayanan akan terhenti, karena kan saya sudah melakukan pelayanan di Balai RW. Kalau ini kosong, maka (pelayanan Balai RW) tidak bisa jalan.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan, bahwa Pemkot Surabaya sudah menyampaikan kebutuhan ASN kepada pemerintah pusat. 

Baik itu untuk kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Karena itu kan biasanya ada kuota untuk ASN PNS dan PPPK. Nanti kita lihat dari pemerintah pusat seperti apa," pungkasnya.

Read More

Tim Tabur Kejati Jatim dan Kejari Surabaya Tangkap DPO Penipuan Pembebasan Lahan Osowilangon Rp42 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Jatim dan Kejari Surabaya menangkap Lily Yunita.

Perempuan ini diduga menjadi terdakwa penipuan yang sebelumnya juga pernah dipidana dengan perkara serupa.

Penangkapan itu berlangsung pada Kamis (8/6) pagi. Lily Yunita dibekuk usai berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kami amankan yang bersangkutan (Lily) pada Kamis tanggal 8 Juni 2023. Dia merupakan terpidana perkara penipuan Rp 42 miliar," kata Kajari Surabaya, Joko Budi Darmawan, Kamis (8/6).

Hal senada disampaikan Kasi Pidum Kejari Surabaya, Ali Prakosa. Menurutnya, Lily Yunita merupakan terpidana dan DPO Kejari Surabaya sejak Februari 2023.

"Diamankan Tim Tabur gabungan di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Barat sekitar pukul 09.00 WIB," ujarnya.

Ali menegaskan pencarian Lily sempat mengalami kesulitan. Sebab, Lily kerap berpindah hunian.

"Dia sering pindah tempat, mulai Surabaya, Jakarta, sampai Samarinda. Namun keberadaan terpidana di Surabaya telah terlacak sejak 1 minggu terakhir," tuturnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana mengungkapkan, Lily dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya, Linawati Setyo. 

Menurutnya, Lily menipu korbannya dalam pembebasan lahan di Osowilangun Surabaya.

"Korban mengalami kerugian sebesar Rp 42 miliar," katanya.

Putu memastikan, Lily telah dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 5909 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan itu menyebutkan, yang pada pokoknya, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Read More

Sampah Plastik di Surabaya Berkurang 2 Ton Setiap Hari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya berhasil menekan konsumsi sampah plastik sebanyak dua ton per-hari. 

Upaya itu tak lepas dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada 9 Maret 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, setelah perwali diterbitkan, konsumsi sampah plastik di Kota Pahlawan berkurang dua ton setiap hari. 

Kontribusi pengurangan konsumsi sampah plastik tersebut didominasi oleh toko swalayan dan pasar modern. 

“Sudah ada, setiap hari untuk plastik itu berkurangnya dua ton tiap hari. Karena toko modern dan pasar modern sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Jadi kita hitung kebutuhan plastik mereka itu sekitar dua ton-an berkurang,” kata Hebi, Kamis (8/6).

Hebi menjelaskan bahwa larangan menggunakan kantong plastik tak hanya berlaku di toko swalayan dan pasar modern saja, melainkan juga di pasar rakyat. 

“Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan,” jelasnya.

Hebi menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI) terkait regulasi penghentian penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029. 

Seperti, penghentian penggunaan styrofoam sebagai kemasan makan, sedotan plastik, kantong plastik, kemasan multilayer, maupun kemasan berukuran kecil. 

“Pemkot Surabaya bahkan sudah memulai dari awal. Kalau memang kebijakan dari (pemerintah) pusat demikian, maka daerah wajib untuk pengawasannya dengan aturan turunan dari pusat,” ungkapnya.

Saat ini, Hebi tengah menunggu regulasi resmi dari KLHK RI terkait penghentian penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029. 

“Kami ingin tahu bentuknya, kita lihat aturan yang diatasnya bagaimana nanti. Kemudian ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Kita sudah punya Perwali 16 tahun 2022, tentunya kita tajamkan lagi dari aturan Perwali agar bisa menunjang (aturan) yang diatasnya,” pungkasnya.

Read More

Jadi Pusat Pelayanan Publik, Pemkot terus Kebut Perbaikan Balai RW se-Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan semua balai RW di Surabaya di perbaiki, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung bergerak cepat memperbaiki balai RW yang harus diperbaiki. 

Sebab, ke depan balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara jajaran pemkot bersama warganya.

“Jadi, setelah ada perintah dari Pak Wali, kami bersama beberapa dinas dan kecamatan langsung bergerak cepat, kami data dan petakan, lalu perbaiki balai RW supaya menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati, Kamis (8/6).

Menurutnya, saat ini di Kota Surabaya ada 1.360 RW. 

Setelah di data, ada sebanyak 1.182 balai RW yang harus diintervensi oleh Pemkot Surabaya dan sisanya kondisinya sudah baik. 

Adapun bentuk intervensinya bermacam-macam tergantung kondisi di lapangan.

Febri juga menjelaskan bahwa intervensi atau perbaikan balai RW itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dan juga pihak kecamatan setempat. 

Saat ini, mereka terus mengebut perbaikan balai RW itu secara komprehensif supaya segera bisa berfungsi dengan baik.

“Jadi, PD dan camat terus melakukan percepatan untuk perbaikan itu,” tegasnya.

Ke depan, balai RW ini akan menjadi pusat pelayanan publik dan akan menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi antara warga dengan jajaran pemkot seperti yang diinginkan Wali Kota Eri. 

Apalagi, saat ini Wali Kota Eri juga meminta sejumlah dinas untuk turun langsung ke setiap balai RW untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. 

“Makanya perbaikan balai RW ini terus kita kebut secara komprehensif,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Eri juga sudah meminta para lurah untuk memaksimalkan balai RW sebagai tempat untuk rembuk bersama dan melayani warga. 

“Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas kemiskinan ini biar turun menjadi berapa, stuntingnya berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,” kata Wali Kota Eri.

Bahkan, ia juga menegaskan bahwa tugas petugas pendamping RW bukan hanya bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. 

Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi bersama warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk di wilayahnya.

“Saya inginnya penanggung jawab di balai RW ini itu, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makannya saya kan sudah bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduknya saja yang berjalan tapi yang lainnya juga harus jalan,” tegasnya.

Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan saja yang turun di balai RW, akan tetapi juga petugas puskesmas, dinas, dan jajaran lainnya juga ikut turun ke balai RW. 

“Orang Dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari Dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Makanya  mereka ini harus turun, bukan hanya di kantor saja,” pungkasnya.

Read More

Terima Aliran Dana Pokmas, JPU KPK Bakal Panggil Dua Pejabat Pemprov Jatim, Kadiskominfo dan Sekretaris PU Bina Marga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak hanya membeber adanya bukti transfer aliran dana pokmas ke rekening milik Kadis Kominfo Provinsi Jatim, Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Rencananya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kedua pejabat Pemprov Jatim tersebut.

"Dari Pokmas, Makanya nanti lebih jelasnya kita konfirmasi ke sherlita," kata Jaksa KPK Arif Suhermanto usai sidang perkara dugaan suap dana hibah Pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6).

Kendati demikian Arief belum berani memastikan kapan akan melakukan klarifikasi terkait adanya aliran dana pokmas itu.

Namun ia mengaku akan mengagendakan pemanggilan dua pejabat Pemprov Jatim itu.

Untuk saat ini masih konsentrasi dengan perkara yang menjerat Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua P Simandjuntak.

"Tentu kita akan klarifikasi dengan terkait tapi sementara kita fokus dengan pembuktiannya pak Sahat," pungkasnya.

Seperti diberitakan sidang suap dana hibah pokmas dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) semakin melebar.

Tak hanya mengungkap aliran dana yang diterima terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif, Sahat Tua P Simandjuntak.

Kini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membeber sejumlah bukti aliran dana yang diterima sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Bukti aliran dana tersebut ternyata mengalir ke Sherlita Ratna Dewi.

Nilainya pun cukup menggiurkan yakni sebesar Rp50 juta.

Selain ke Sherlita Ratna Dewi, JPU KPK juga membeberkan bukti aliran dana lainnya ke Citra BS sebesar Rp75,9 juta.

Pengungkapan fakta adanya aliran dana misterius ke Sherlita Ratna Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Jatim tersebut dikatakan JPU KPK ke saksi Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro dikutip Kantor Berita RMOLJatim.

Namun sayangnya Baju Trihaksoro tak mengetahuinya.

Ia hanya menceritakan bila tahun 2020 Sherlita Ratna Dewi masih bertugas di Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Jatim.

Sedangkan pada tahun yang sama Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.

Nah pada tahun 2021 Baju Trihaksoro menjabat sebagai Kadis PUSDA, sedangkan Sherlita Ratna Dewi menjadi Sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut, Baju Trihaksoro juga menjelaskan Citra BS adalah sekretarisnya.

Dalam sidang tersebut selain Kadis Pekerjaaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) Pemprov Jatim, Baju Trihaksoro.

JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya.

Mereka diantaranya Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja, Staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam.

Sedangkan tiga saksi dari Pokmas tidak hadir.

Seperti diketahui dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More