Herry Luther Pattay Terdakwa Mafia Perijinan Dinkopdag Surabaya Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Eks ASN Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya atau saat ini (Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan) Herry Luther Pattay dituntut 2 tahun dan enam bulan penjara.

Terdakwa Herry Luther Pattay oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya Nur Rahman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Luther Pattay sengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan," kata JPU Nur Rahman saat membacakan tuntutan di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya sedangkan terdakwa Herry Luther Pattay mengikuti sidang lewat daring, Selasa (13/6).

Tak hanya hukuman kurungan badan, terdakwa Herry Luther Pattay juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

"Faktor yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga" pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Read More

Pejabat Pemkot Surabaya Tandatangani Perjanjian Kinerja, Enam Bulan Tak Capai Target Diganti

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) melakukan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja. 

Acara penandatanganan tersebut, berlangsung di Graha Sawunggaling, Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya, Senin (12/6).

Terdapat empat kategori perjanjian kinerja yang ditandatangani sesuai dengan bidang mereka masing-masing. 

Yakni, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Percepatan Penurunan Stunting, Percepatan Penurunan Inflasi serta Percepatan Rehabilitasi dan Pelayanan di Balai RW.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, bahwa perjanjian kontrak kinerja ini menjadi output penilaian bagi para pejabat pemkot. 

Terhitung dalam jangka waktu enam bulan ke depan, mereka harus mampu menuntaskan masalah kemiskinan, bayi stunting, penurunan inflasi hingga percepatan rehabilitasi dan pelayanan di Balai RW.

"Dan itu nanti menjadi kontrak kinerja sampai dengan bulan Desember 2023. Kalau ternyata Desember 2023 gagal, maka dia (pejabat) harus diganti," kata Wali Kota Eri usai acara.

Penandatangan kontrak kinerja kali ini dilakukan Wali Kota Eri Cahyadi bersama lurah, camat, kepala bagian, kepala dinas hingga kepala badan. 

Dan selanjutnya, para pejabat itu akan melakukan tandatangan kontrak kinerja bersama dengan kepala bidangnya masing-masing.

"Jadi kalau kepala dinasnya dicopot, maka kepala bidangnya ikut dicopot. Jadi saya berharap pemerintah kota ini terus memberikan perbaikan-perbaikan. Kenapa saya selalu bilang di Balai RW, karena semua ini tidak akan pernah terselesaikan kalau mereka bekerja dari kantor," jelasnya.

Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Eri selalu menyampaikan kepada jajarannya bahwa setiap kehidupan pasti memiliki target. Pun demikian dengan sebuah pekerjaan juga harus punya target kinerja.

"Ketika kita punya anak istri, tidak mungkin target kita itu kecil-kecil, pasti yang besar. Dalam bekerja juga harus punya target yang besar, jangan punya target yang kecil," tegasnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri mengaku, melalui kontrak kinerja ini, ia juga ingin menggugah hati para pejabat di lingkup Pemkot Surabaya. 

Makanya untuk mencapai target kinerja tersebut, ia mempersilahkan seluruh jajarannya untuk saling berinovasi.

"Ini adalah tugas yang saya berikan dalam kontrak kinerja. Kalau enam bulan ke depan masih ada stunting, maka yang gagal adalah lurah, camat, kepala puskesmas sampai kepala dinasnya," tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri juga mengungkapkan alasan jangka waktu kontrak kinerja terhitung enam bulan ke depan. 

Sebab, pada kontrak kinerja di awal tahun, perjanjian itu mengacu pada target penurunan jumlah kemiskinan, bayi stunting hingga anak putus sekolah.

"Saya tanya stunting itu kapan hilangnya, ternyata setelah diberikan permakanan, vitamin, kudapan, enam bulan hilang. Berarti yang sekarang, tinggal sekitar 700, enam bulan ke depan harus nol," ujarnya.

Karena itu, Wali Kota Eri berharap, dalam jangka waktu enam bulan ke depan, seluruh pejabat yang telah menandatangani kontrak kinerja dapat mencapai target yang ditetapkan. Termasuk pula terkait dengan kontrak kinerja perbaikan pelayanan di Balai RW.

"Kalau Balai RW jelek, terus bagaimana kerjanya di Balai RW. Kalau Balai RW itu tidak bagus, bagaimana ada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Balai RW. Nah, itu yang kita lakukan," pungkasnya. 

Read More

Sidang Sahat Tua, Jaksa Hadirkan Sekda Prov Jatim, Sekwan dan 6 Anggota DPRD

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (13/6).

Kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun saksi yang dihadirkan tersebut berjumlah 8 orang, mulai dari 2 eksekutif dan 6 legislatif.

Untuk dua eksekutif diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, Andi Fajar Cahyono.

Sedangkan 6 Legislatif meliputi Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, anggota DPRD Jatim, Ahmad Iskandar, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim, anggota DPRD Jatim, Suyatmo Priasmoro, A. Ahmad Silahudin dan Mochammad Reno Zulkarnaen.

Dalam persidangan ini Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan meminta agar pemeriksaan saksi tidak dilakukan secara bersamaan.

Tetapi dilakukan dengan sendiri-sendiri. Hal ini agar dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut.

"Periksa satu-satu supaya tidak mempengaruhi saksi lainnya," tegas Ketua Majelis Hakim, I Dewa Gede Suardita, Selasa (13/6).

Alhasil tujuh saksi yang awalnya duduk berdampingan selain Ketua DPRD Jatim, Kusnadi terpaksa harus keluar dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan saksi Kusnadi masih sedang berlangsung.

Majelis Hakim secara bergantin menghujani Kusnadi dengan berbagai pertanyaan seputar peran dan tupoksi anggota DPRD Jatim dalam keterlibatannya pada dana hibah pokmas pokir.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Buka Forum Smart City Nasional 2023, Wali Kota Eri Paparkan Sistem Pelayanan Pemerintah Berbasis Digital

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Mochamad Hadiyana bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka Forum Smart City Nasional 2023 di ballroom Shangri-La Hotel, Senin (12/6). 

Acara itu dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk bupati dan wali kota dari berbagai penjuru Indonesia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait Smart City yang sudah diterapkan di Kota Surabaya. 

Pasalnya, Surabaya sudah mulai menerapkan konsep ini sejak tahun 2002. 

Makanya, saat itu Wali Kota Eri menjelaskan berbagai aplikasi dan sistem yang sudah diciptakan dan diterapkan oleh Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

“Jadi, semua pelayanan di Surabaya sudah kita lakukan dengan berbasis elektronik, mulai dari perencanaan, perizinan dan semuanya sudah kita lakukan dengan elektronik,” tegas Wali Kota Eri.

Ia juga menjelaskan bahwa di ruang kerjanya kini sudah bisa memantau secara real times tentang warga miskin, angka stunting, capaian kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Surabaya, dan serapan anggarannya. 

Bahkan, Kepala Perangkat Daerah dan camat serta lurah di Surabaya sudah menandatangani kontrak kinerja untuk berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan Wali Kota Eri. 

“Semua itu bisa saya pantau karena semuanya sudah berbasis elektronik,” katanya.

Setelah pembukaan, Wali Kota Eri juga mengakui bahwa Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah Forum Smart City Nasional 2023 karena memang Surabaya ini menjadi salah satu kota yang semua pelayanannya sudah berbasis digital, salah satu kota yang sudah bisa menjalankan smart city. 

Ia juga sangat bersyukur karena antusiasme dari berbagai daerah sangat tinggi, terbukti dengan adanya bupati dan wali kota yang langsung hadir ke lokasi acara untuk memastikan kepala dinasnya bisa bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.

“Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa saat ini sudah bukan waktunya antar daerah saling bersaing, bukan siapa yang terbaik diantara wilayah atau daerah, dan juga bukan untuk mengadopsi atau tidak, tapi ini sudah waktunya semua daerah bersatu untuk berubah menjadi lebih baik untuk masyarakat,” ujarnya.

Apalagi, yang sudah dilakukan oleh Surabaya itu menggunakan APBD yang merupakan uang negara. 

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menilai saat ini sudah waktunya bergandengan tangan antar daerah, letakkan ego dan bergabung menjadi satu bagian dan bisa diterapkan di semua daerah.

“Jadi, kalau ada yang di Surabaya sudah berjalan, silahkan digunakan di daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Saya kapan hari ketemu Wali Kota Semarang, dan kita akan lakukan yang mereka lakukan. Semarang juga menggunakan apa yang ada di Surabaya,” tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga mengakui bahwa Forum Smart City yang digelar di Surabaya ini akan semakin memacu jajaran Pemkot Surabaya secara internal, sehingga ke depan terus berkomitmen tidak ada lagi kertas dalam pelayanan di Surabaya, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang tidak melalui digital. 

Makanya, ia meminta jajaran pemkot untuk bekerja di Balai RW, tidak hanya di kantor saja, karena kalau di Balai RW bisa membantu warga yang tidak bisa menggunakan aplikasi, karena saat ini semua pelayanan sudah digital semuanya.

“Selanjutnya, kita juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita ini transparan. Waktu kita mengerjakan sesuatu itu sudah terukur. Tapi ada yang mengatakan, tidak semua orang bisa menggunakan internet, iya. Makanya orang pemkot itu ada di Balai RW,” kata dia.

Sedangkan bagi eksternal, dengan digelarnya acara itu dia berharap dapat membuka semua wawasan bahwa Surabaya sudah berjalan seperti ini. 

Kalau ada wilayah yang ingin seperti ini, ayo bekerjasama. Makanya, ia sekali lagi berharap semua kabupaten dan kota memiliki kepentingan yang sama untuk kebaikan warganya, dan yang lebih penting lagi semuanya bersatu dalam menjalankan program dari Presiden dan Kementerian.

“Sekali lagi ini bukan untuk menjadi yang terbaik antar daerah, tapi yang terbaik adalah yang mau bekerjasama menjadi satu kekuatan besar demi kepentingan umat. Bukan satu daerah yang terbaik bagi daerah lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Mochamad Hadiyana mengatakan gerakan smart city yang dilakukan kali ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kota cerdas, kabupaten cerdas di Indonesia. 

Oleh karena itu, ia berharap adanya kolaborasi dan sinergi antar kabupaten dan kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan smart city.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Surabaya beserta jajaran yang sudah memfasilitasi kegiatan nasional ini,” pungkasnya.

Read More

Hakim Pertanyakan Pemecatan Herry Luther Pattay dari PNS Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Manambus Pasaribu, Hakim anggota cukup kaget mendengar pengakuan terdakwa Herry Luther Pattay bila ia telah di pecat dari ASN Pemkot Surabaya.

Hal itu terungkap ketika Manambus Pasaribu menghujani berbagai pertanyaan terhadap terdakwa Herry Luther Pattay saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Selasa (6/6) lalu.

"Sudah di pecat Juni 2021," jelas terdakwa Herry Luther Pattay menjawab pertanyaan hakim anggota, Manambus Pasaribu.

Mendengar jawaban itu, sambil membungkukkan badannya ke depan hingga maju sejajar dengan meja sidang, Manambua Pasaribu kembali mengulang jawaban dari terdakwa Herry Luther Pattay.

"Saudara sudah dipecat secara resmi dari PNS. Kenapa saudara di pecat," tanya Manambus Pasaribu dengan raut wajah serius.

"Ada masalah," jawab terdakwa Herry Luther Pattay lirih.

Jawaban terdakwa Herry Luther Pattay ini ternyata semakin membuat hakim anggota Manambus Pasaribu ini penasaran.

Ia pun kembali mencecar terdakwa Herry Luther Pattay dengan berbagai pertanyaan seputar pemecatan tersebut.

Sebab menurut Manambus Pasaribu, kasus mafia perijinan dengan pemalsuan SIUP MB serta pungutan liar tersebut belum berkekuatan hukum tetap alias incraht.

"Kenapa saudara di pecat. Apa, kenapa saudara di pecat. Kasusnya masih bergulir. Hey, saudara gak paham kalau sudah  di pecat. Kenapa di pecat," ujar Manambus Pasaribu terus melontarkan pertanyaan secara beruntun.

Sayangnya rentetan pertanyaan tersebut tak di jawab satu pun oleh eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya.

Terdakwa Herry Luther Pattay terlihat lebih memilih diam sambil menundukkan kepalanya.

Tak ayal, melihat sikap terdakwa Herry Luther Pattay ini, membuat hakim anggota Manambus Pasaribu geregeran.

Ia lantas melontarkan pertanyaan kembali terkait langkah selanjutnya terdakwa Herry Luther Pattay setelah menerima SK pemecatan tersebut.

"Hey, diam saja saudara dipecat! Apa saudara banding kalau sudah di pecat. Apakah karena kasus ini," tegas Manambus Pasaribu.

"Kasua ini yang mulia," lirih terdakwa Herry Luther Pattay.

Sebelumnya hakim anggota Manambua Pasaribu sempat tak percaya saat mendengar jawaban riwayat pendidikan terakhir terdakwa Herry Luther Pattay hingga menjadi ASN.

Bahkan Manambus sempat mengulang pertanyaannya kembali usai terdakwa Herry Luther Pattay menjelaskan.

"IPDN. IPDN saudara," tandas Manambus Pasaribu.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya berinisial HLP sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Read More

Apresiasi Pecinta Sepak Bola, PSSI bersama BSI dan Pemkot Surabaya Hadirkan Timnas Indonesia dan Palestina di Tengah Ribuan Masyarakat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang didukung PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar meet and greet dan Gala Dinner Timnas Indonesia dan Palestina. 

Kegiatan yang dilakukan di Taman Surya, Surabaya pada Minggu (11/6) ini merupakan rangkaian FIFA Matchday yang akan berlangsung pada 14 Juni 2023 di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur.

Melalui aktivitas ini, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ingin memberikan ruang kepada pecinta sepak bola untuk dapat bertemu pemain secara langsung dan memberikan dukungan yang maksimal kepada para pemain Timnas Indonesia dan Palestina.

Antusiasme masyarakat pada meet and greet dan gala dinner ini sangat besar. 

Pasalnya, pada lokasi acara, masyarakat dapat menikmati berbagai hiburan serta membeli berbagai macam merchandise di stand-stand yang sudah disiapkan, games serta mendapatkan layanan perbankan dan produk BSI di stand BSI, mobil kas keliling maupun menjalankan ibadah di mobil musalah BSI.

Selain itu, masyarakat yang menjadi pemenang games mendapatkan kesempatan untuk meet and greet dengan pemain Timnas Indonesia dan Palestina.

Executive Committee (Exco) PSSI Ahmad Riyadh mengemukakan, PSSI berharap lewat kegiatan ini, masyarakat luas dapat ikut merasakan ambience FIFA Match Day pada Rabu (14/6).

"Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap FIFA Matchday ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat Timnas Indonesia untuk bermain dengan baik dan terus meningkatkan prestasi di ajang-ajang internasional sehingga peringkat sepak bola Indonesia di dunia dapat terus naik," ujar Riyadh.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ajang meet and greet serta Gala Dinner ini merupakan upaya kami menyambut dengan baik Timnas Palestina sebagai bagian dari kultur sepakbola di Surabaya. 

"Saya juga ingin mengajak seluruh warga Surabaya untuk meramaikan pertandingan persahabatan internasional ini," katanya.

Dalam kegiatan ini, Pemkot Surabaya juga membagikan 5.000 nasi kotak gratis kepada seluruh masyarakat Surabaya yang hadir di Taman Surya, Balai Kota Surabaya.

Corporate Secretary BSI Gunawan A. Hartoyo mengatakan kegiatan yang bekerjasama dengan PSSI dan Pemkot Surabaya ini merupakan salah satu komitmen BSI dalam mendukung pengembangan olahraga nasional, khususnya sepak bola untuk terus memberikan prestasi terbaik di ranah internasional. 

"Kami mendukung penuh kegiatan ini untuk kemajuan sepak bola di Tanah Air sekaligus memperkuat persaudaraan antara Indonesia dan Palestina," kata Gunawan.

Selain menggelar meet and greet sekaligus gala dinner, BSI juga mendukung penjualan tiket laga international friendly match ini melalui BSI Hasanah Card serta jaringan distribusi BSI yang bekerjasama dengan tiket.com sebagai platform penjualan resmi yang ditunjuk oleh PSSI. 

Dari seluruh penjualan tiket FIFA Match Day Indonesia vs Palestina ini, sebesar 10 persen diantaranya akan di sumbangkan untuk rakyat Palestina.

Read More

Timnas Palestina Puji Stadion Gelora 10 November, Wali Kota Eri: Ini Membuat Kebanggaan Kami Menjadikan Surabaya Kota Sepak Bola

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebelum berlaga di ajang FIFA Match Day pada 14 Juni 2023 mendatang, Tim Nasional (Timnas) Palestina menggunakan Stadion Gelora 10 November sebagai tempat latihan, Minggu (11/6). 

Ternyata, salah satu stadion kebanggan Arek-arek Suroboyo itu menuai respon baik dari Vice-President Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA). 

Pujian tersebut membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bangga dan semangat menjadi Surabaya sebagai kota sepak bola. 

Dirinya mengaku, respon positif terkait lapangan latihan itu tidak hanya disampaikan oleh timnas Palestina saja, hal serupa turut diucapkan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae Yong kepada Wali kota Eri.

“Alhamdulillah ada dua respon, dari timnas Palestina dan Indonesia Shin Tae Yong yang menyatakan bahwa seharusnya semua rumput dan tempat pertandingan olah raga itu seperti di Surabaya. Ini membuat kebanggaan kami dan semangat kami untuk menjadikan Surabaya kota sepak bola,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota, Minggu (11/6).

Di tempat terpisah, Vice-President of the Palestine Football Association (PFA) Susan Shalabi-Molano mengatakan, pertandingan FIFA Match Day Indonesia vs Palestina kali ini sangat berarti bagi dirinya dan warga Palestina. 

Terlebih ketika latihan, timnas Palestina menggunakan Stadion Gelora 10 November yang memiliki nilai sangat berarti bagi Indonesia dan negaranya. 

“Stadion ini, Gelora 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bagi kami, ini sangat berarti. Hari itu (pertempuran 10 November 1945) ketika orang Indonesia melawan kekuatan yang lebih besar, dan kalian mengalahkan mereka. Jadi, ini juga sangat penting bagi kami sebagai warga Palestina,” kata Susan. 

Tidak hanya itu, Susan turut mengapresiasi perjuangan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan sepak bola. 

Bahkan, dirinya sangat senang bisa bertanding dalam ajang persahabatan FIFA Match Day antara Indonesia vs Palestina. 

“Dan izinkan saya memberitahu sesuatu. Tidak ada pemenang atau pecundang. Siapapun yang menang, bagi kami, kami sangat senang,” ucap Susan. 

Susan menambahkan pengalaman pertamanya tiba di Surabaya. Sesampainya di bandara, ia merasakan sambutan hangat dari masyarakat. 

Menurutnya sambutan hangat itu merupakan tanda cinta masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina. 

“Semuanya di sini indah, orang-orangnya cantik, semua orang sangat membantu, semua orang sangat ramah. Bahkan, di bandara ketika kami pertama kali tiba, kami merasakan cinta untuk Palestina, yang sangat kami hargai dan terima kasih sekali lagi atas cinta itu,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Ajak Warga Surabaya Kibarkan Bendera Indonesia vs Palestina di Stadion GBT

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak para suporter yang menyaksikan pertandingan FIFA Match Day Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk menyerukan tali persaudaraan. 

Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga ingin para suporter yang hadir turut mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. 

Menurut dia, Indonesia dan Palestina adalah dua negara yang bersahabat sejak lama. 

Bahkan, pada saat kemerdekaan Indonesia, Palestina adalah salah satu negara asal timur tengah yang mengakuinya. 

“Kita kibarkan bendera merah putih dan Palestina untuk mengatakan kita saudara sampai dengan yaumil qiyamah dan mendukung kemerdekaan satu dengan lainnya. Saya tunggu hadirnya di Stadion GBT,” seru Wali Kota Eri saat meet and greet dan gala dinner Timnas Indonesia dan Palestina di halaman Taman Surya, Minggu (11/6) malam.

Wali Kota Eri turut mengajak seluruh warga Surabaya untuk hadir menyaksikan pertandingan persahabatan antar kedua negara tersebut di Stadion GBT. 

Bahkan, saat meet and greet dan gala dinner di Balai Kota, ia memberikan semangat kepada kedua timnas yang akan bertanding di Stadion GBT pada 12 Mei 2023 mendatang. 

“Selamat datang untuk timnas Palestina di Kota Surabaya, semoga bisa merasa nikmat dan bahagia di Kota Surabaya. Untuk timnas Indonesia, bertanding dengan semangat tunjukkan semangat tuahnya Surabaya sebagai Kota Pahlawan,” katanya.

Pada akhir acara meet and greet dan gala dinner di Balai Kota, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini juga membakar semangat arek-arek Surabaya yang akan mendukung Timnas Indonesia pada pertandingan FIFA Match Day. 

“Suroboyo! Wani, wani, wani. Matur nuwun (terima kasih),” tandasnya.

Read More

Kadis PU Bina Marga Jatim Dapat Intervensi dari Anggota DPRD Jatim, Agung Agar Segera Cairkan Dana Pokmas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ada hal yang menarik dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (6/6) lalu.

Satu dari empat saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani blak-blakan dihadapan majelia hakim yang saat itu mencecarnya berbagai pertanyaan.

Saksi tersebut yakni Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Wijaya.

Eddy Tambeng Wijaya berani menyebut bila salah satu anggota DPRD Jatim melakukan intervensi agar dana pokmas yang diboncengnya segera dicairkan.

Sayangnya Eddy Tambeng Wijaya tak menyebut, anggota DPRD Jatim tersebut dari partai mana atau komisi apa.

"Saya diintervensi Agung dari DPRD," tegas Eddy Tambeng Wijaya menjawab pertanyaan majelis hakim.

Mendengar jawaban itu, majelia hakim pun kembali bertanya, bagaimana intervensinya. 

"Ini pokmas segera dicairkan," ujar Eddy Tambeng Wijaya menjelaskan kepada majelis hakim sambil menirukan ucapan Agung.

Meski demikian, Eddy Tambeng Wijaya tak langsung memuruti keinginan anggota DPRD Jatim Agung ini.

Ia pun menjawab akan secepatnya mencairkan asalkan semua syarat untuk pokmas pokir sudah sesuai aturan.

"Saya cek dulu kalau lengkap dicairkan," ungkapnya.

Pernyataan Eddy Tambeng Wijaya ini sontak memancing emosi dari JPU KPK Arief Suhermanto.

Arief pun mengambil alih pertanyaan dari majelis hakim.

ia menilai pernyataan Eddy Tambeng Wijaya tak memiliki bukti.

Apalagi pernyataan Eddy Tambeng Wijaya tersebut tak ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Ada buktinya saudara?," tanya Arief.

Kendati demikian, Arief juga memuji langkah dari Eddy Tambeng Wijaya yang berani berterus terang untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Berani ngatakan begitu ke anggota dewan," pungkas Arief yang tak dijawab oleh Eddy Tambeng Wijaya.

Dalam sidang tersebut tak hanya Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Wijaya yang menjadi saksi.

Ada juga staf Tekhnis PU Bina Marga Pemprov Jatim, Aryo Dwl Wiratno, Kasubbid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Saiful Anam dan Kadis Sumber Daya Air (SDA) Pemprov Jatim, Bayu Tri Hapsoro.

Sedangkan tiga saksi yang sudah dijadwalkan yakni dari pokmaa ternyata tidak datang.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Jadi Tuan Rumah Forum Smart City, Pemkot Surabaya Pamerkan Aplikasi Pelayanan Publik

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kota Surabaya dipercaya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI sebagai tuan rumah Pameran Infrastruktur dan Forum Smart City Nasional pada 12-14 Juni 2023, di ballroom Shangri-La Hotel. 

Kepercayaan ini tidak luput dari pengimplementasian smart city yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengembangkan teknologi informasi sebagai penunjang pelayanan publik. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, dalam mengembangkan teknologi informasi, pemkot berupaya meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan memberikan kualitas layanan pemerintah serta kesejahteraan warga yang lebih baik. 

Dalam acara ini, Pemkot Surabaya akan mengenalkan teknologi informasi apa saja yang dimiliki, berkaitan dengan smart city. 

“Tren smart city saat ini bukan dinilai dari banyaknya aplikasi, melainkan seberapa banyak dampak dan manfaat dari aplikasi yang diterapkan itu,” kata Fikser, Minggu (11/6).

Sejauh ini, Pemkot Surabaya telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Aplikasi tersebut diantaranya, ada e-Planning yang digunakan sebagai pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sehingga perencanaan pembangunan dapat selaras dan akuntabel. Tak hanya itu, pemkot juga memiliki aplikasi Padat Karya serta Sayang Warga (pencegahan stunting). 

“Sementara itu, aplikasi untuk mendukung pelayanan publik diantaranya ada aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW) Alfa, e-Peken, dan WargaKu,” ujar Fikser. 

Fikser menerangkan, dari berbagai aplikasi tersebut, ke depannya akan dikembangkan lagi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. 

Aplikasi yang akan dikembangkan itu adalah Wadah Aspirasi Rukun Warga Rukun Tetangga dan Kampung Unggul (WargaKu). 

Aplikasi berbasis mobile android itu akan terus dikembangkan dan didukung dengan single sign on (SSO) agar mudah diakses oleh masyarakat. 

Di dalam aplikasi ini, pemkot menyediakan berbagai layanan publik di Kota Surabaya, diantaranya Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Administrasi Kependudukan (Adminduk), Perizinan dan non perizinan, Kesehatan, Kios Layanan Publik, Layanan Sosial Masyarakat, Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelayanan Wadul Sertifikat Vaksin, Pelayanan Usulan Bansos, Pelayanan Pojok Keuangan, dan Pelayanan e-Housing.

Fikser menambahkan, dalam mengembangkan aplikasi WargaKu, pemkot tak sendiri. Tentunya akan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk mengakomodir kebutuhan penggunaan layanan publik dalam satu platform tersebut. 

“Ke depannya aplikasi WargaKu terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya dengan satu aplikasi,” pungkasnya.

Read More

KRI Frans Kaisiepo-368 Dapatkan Apresiasi Dalam Melaksanakan Waslakops Pertama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai gambaran umum untuk menjaga stabilitas keamanan dan keoptimalan sesuai sop standart unifil dan TNI. 

Tahap pemeriksaan pertama pengawasan pelaksanaan operasi pertama mendapat hasil nilai maksimal dan positif.

Menilai kesiapan operasi kapal perang republik indonesia frans kaisiepo 368, Paban VIII Opslugri mengatakan tetap jaga profesionalitas dan morilitas prajurit, 6 bulan telah dijalani dengan sempurna dan berharap tetap menjaga prestasi yang telah dilaksanakan Satgas MTF XXVIII-N.

Kegiatan diawali dengan pemaparan berisi kemampuan kapal, kondisi personel dan berbagai capaian positif dalam menjalankan misi perdamaian oleh Kadiv PIT. 

Tim Waslakops Mabes TNI melanjutkan ke Pusat Informasi Tempur dan Anjungan dan Geladak Exocet.

Pada pemeriksaan pertama ini, KRI Frans Kaisiepo 368 kembali mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia.

Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi standar dari pemeriksaan waslakops TNI. TIM Waslakops Mabes TNI terpukau dengan semangat luar biasa dari Prajurit.

Turut hadir dalam acara tersebut Tim Waslakops Mabes TNI terdiri dari Paban VIII Opslugri, Paban VI, Pabandya 1 Siapopslugri, Pabanda Dukopslugri dan As Athan RI Turki.

Read More

Wali Kota Eri dan Ning Rini Indriyani Live Shopping bersama Tokopedia di SKG Siola, Produk UMKM Ludes Terjual!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani berkolaborasi dengan marketplace (pasar daring) Tokopedia, dengan melakukan live shopping. 

Keduanya saling unjuk kebolehan menawarkan produk UMKM yang ada di Surabaya Kriya Galeri (SKG) Siola secara online, Minggu (11/6).

Dipandu oleh salah satu influencer asal Kota Surabaya Fadilah Yahya, Wali Kota Eri beserta Ketua Dekranasda Rini Indriyani berhasil memikat hati para viewer (penonton) untuk membeli berbagai produk UMKM unggulan di Kota Pahlawan. 

Bahkan, selang beberapa menit saja, berbagai produk UMKM langsung sold out atau habis terjual. 

“Saya berterima kasih kepada Tokopedia karena terus bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hari ini kita menyampaikan kepada seluruh warga, bukan hanya di Surabaya, tapi seluruh Indonesia bahwa Surabaya memiliki Surabaya Kriya Galeri (SKG). Disinilah tempat UMKM Kota Surabaya, mulai dari makanan khas seperti makanan ringan, kemudian ada pakaian, hingga tas yang merupakan produk UMKM Surabaya, bahkan yang saya kenakan pun adalah produk UMKM Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seusai live shopping.

Wali Kota Eri mengaku, selama satu jam melakukan live shopping, aksi memasarkan produk UMKM bersama Ketua Dekranasda Rini Indriyani dan Tokopedia telah disaksikan oleh lebih dari 4.500 viewers se-Indonesia. Yakni, dengan memajang 15 kategori produk UMKM di etalase Tokopedia. 

Diantaranya, produk UMKM kuliner, fashion, kerajinan, hingga body scrub (lulur tubuh).

“Banyak yang sold out atau terjual habis, tadi disampaikan Mas Emmiryzan (Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia) bahwa banyak viewers merasa harga (UMKM) lebih murah di SKG. Dengan begini akan banyak masyarakat yang tahu, maka kalau jalan-jalan ke Jalan Tunjungan, ingin menikmati nuansa Tunjungan Romansa yang romantis, datanglah ke Surabaya Kriya Galeri yang ada di Jalan Tunjungan, tepatnya di Siola,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak seluruh wisatawan berkunjung ke SKG Siola, ataupun SKG Merr yang berada di Jalan Ir. Soekarno Surabaya. 

“Kalau ingin mendapatkan oleh-oleh khas Surabaya dari makanan hingga fashion, datanglah ke Surabaya Kriya Galeri. Tak tunggu ya, datang ke Surabaya dan datang ke Surabaya Kriya Galeri. Serta, kalau ingin membeli produk UMKM tapi belum sempat ke Surabaya bisa langsung buka aplikasi Tokopedia dan jangan lupa bungkus (beli) produknya,” ajaknya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani menyampaikan bahwa kegiatan live shopping bersama Tokopedia merupakan salah satu upaya memasarkan produk UMKM. 

Yaitu, mengenalkan produk UMKM Kota Surabaya, bukan hanya di Kota Surabaya tetapi juga di luar Kota Surabaya.

“Karena kita tahu bahwa Tokopedia memiliki jangkauan yang luas dan semakin memperluas pemasaran UMKM Surabaya. Salah satunya dengan live shopping secara online, mereka (viewer) bisa mengetahui produk UMKM di Surabaya. Jadi, bisa membeli produk UMKM melalui Tokopedia. Produk UMKM di SKG Siola maupun SKG Merr pun bisa diakses melalui Tokopedia,” kata Ning Rini Indriyani, sapaan lekatnya yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) Kota Surabaya.

Di temui di lokasi yang sama, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Daerah Tokopedia, Emmiryzan mengatakan bahwa Tokopedia berkomitmen membantu UMKM Kota Surabaya agar bisa bertumbuh dan berkembang. 

Salah satunya dengan mempermudah memasarkan produknya melalui Tokopedia. Sebab, UMKM merupakan salah satu mitra penting Tokopedia. 

“Ini menjadi peluang yang sangat positif bagi UMKM yang telah terkurasi dan bergabung di Surabaya Kriya Galeri untuk bisa memasarkan produknya di luar Surabaya. Terbukti hari ini dengan menggelar live shopping, penjualan tidak terpusat di Surabaya tapi juga diakses oleh masyarakat se-Indonesia. Dari sisi penjualan produk, juga lebih luas diakses oleh masyarakat luar Surabaya,” kata Emmiryzan.

Bahkan, sejauh ini, Tokopedia mendapat sambutan hangat oleh para pelaku UMKM di Kota Surabaya. Emmiryzan mengaku, hal tersebut tidak lepas dari peran Wali Kota Eri beserta jajaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya yang telah mendekatkan Tokopedia dengan kebutuhan UMKM di Surabaya. 

“Karena kami mendukung untuk mensukseskan matriks-matriks yang menjadi tujuan kesuksesan dari program Pemkot Surabaya untuk membangun UMKM yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Read More