Kader Madagaskar Wonorejo Surabaya, Pilot Project Mitigasi Bencana Kebakaran Nasional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kader Madagaskar (Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran) Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menjadi salah satu Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan Nasional 2023 dari 9 kabupaten/kota se-Indonesia.

Keberhasilan Kader Madagaskar tak lepas dari upaya menurunkan kasus kebakaran di rumah tangga, serta adanya peningkatan kepemilikan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang semula hanya dimiliki oleh 40 warga tetapi saat ini telah dimiliki oleh 500 warga. Kemudian peningkatan kepemilikan Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan), yang semula hanya dimiliki oleh 500 warga, kini telah dimiliki oleh 6.000 warga. 

Kader Madagaskar merupakan bagian dari Kader Surabaya Hebat (KSH). Upaya penanggulan permasalahan kebakaran yang dilakukan oleh Kader Madagaskar merupakan program  PKK Kota Surabaya.

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan bahwa pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan telah dilaksanakan di 153 kelurahan di Surabaya. Salah satunya adalah di Kelurahan Wonorejo Surabaya yang terpilih menjadi pilot project di tingkat Nasional.

“Jika berbicara tentang tanggap dan tangguh bencana maka yang paling utama adalah keguyuban warga di kampung tersebut. Sebetulnya ada 5 pilot project yang kita terapkan, tetapi Kelurahan Wonorejo yang paling siap dalam mitigasi kebakaran,” kata Ning Rini Indriyani sapaan akrabnya, Kamis (15/6).

Ning Rini Indriyani menjelaskan bahwa target TP PKK Surabaya kedepannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga untuk mengantisipasi, serta mengatasi bencana kebakaran. 

Sebab, pada 3 menit pertama, peran warga sangat diperhitungkan ketika terjadi bencana kebakaran di perkampungan atau pemukiman penduduk. 

Karena, ketika terjadi kebakaran, warga berada di tempat kejadian sehingga dapat mencegah api membesar.

“Ketika warga sudah saling peduli, yang lainnya bisa ikut membantu. Maka bisa memadamkan lebih awal, sehingga penanganan akan lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa Kelurahan Wonorejo telah meraih penghargaan Terbaik I Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Siaga Kebakaran Lingkungan Tingkat Kota Surabaya. 

Selanjutnya, akan masuk dalam tahapan penilaian di tingkat nasional, yang akan dinilai oleh TP PKK Pusat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Kegiatan ini masuk kedalam program PKK Pusat, dimana Pemerintah Pusat meminta seluruh daerah membuat 5 pilot project dari 9 tema yang ada. Kelurahan Wonorejo melaksanakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan. Kemudian dilombakan di tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi yang kemudian lolos untuk maju ke tingkat nasional,” kata Dedik.

Dedik menjelaskan, dalam tahapan penilaian tersebut dilakukan secara berjenjang hingga Juni 2024 mendatang. 

Karenanya, DPKP Surabaya terus melaporkan progres mitigasi bencana kebakaran dari Kelurahan Wonorejo kepada TP PKK Pusat. 

“Seluruh KSH telah mendapatkan pelatihan mitigasi kebakaran, dalam tugasnya mereka juga dibekali buku Panduan Madagaskar, serta mengisi ceklis di aplikasi Sayang Warga melalui fitur Sambang Warga,” jelasnya.

Selain itu, fungsi dari pengisian tersebut adalah memudahkan DPKP Surabaya dalam melakukan mitigasi dan pemetaan penanggulangan bencana kebakaran. Seperti, jumlah kepemilikan APAR dan Kotak P3K di setiap RT. 

“Mereka melakukan mitigasi by name by address,  sehingga tingkat rawan kebakaran bisa rendah,” ujarnya.

Lurah Wonorejo Kota Surabaya, Ari Hardini  menyampaikan bahwa sejak awal Kelurahan Wonorejo mendapat pelatihan dan simulasi yang dipandu oleh DPKP Surabaya. 

Lewat pelatihan dan simulasi tersebut, tingkat kepedulian masyarakat di lingkungan Kelurahan Wonorejo Surabaya semakin meningkat. 

Hasilnya, setiap pos RW telah dilengkapi dengan kentongan hingga sirine bunyi tanda bahaya.

“Kita memaksimalkan peran ibu-ibu, melatih kesiapsiagaan bagaimana jika terjadi kebocoran gas di rumah, bagaimana tanggap bencana jika tetangga mengalami kebakaran. Alhamdulillah, kewaspadaan dan kesadaran warga semakin meningkat,” kata Ari.

Kelurahan Wonorejo juga telah membagikan APAR di setiap Balai RW hingga rumah ibadah. 

Serta, DPKP Surabaya bersama puskesmas turut menyampaikan pengarahan mengenai tindakan medik menggunakan peralatan P3K. 

“Contoh tentang persediaan peralatan atau obat apa saja, untuk menangani luka bakar juga sudah dilakukan,” pungkasnya. 

Read More

Jaksa KPK Tunjukkan Bukti Catatan Bagi-Bagi Uang Miliaran Rupiah, Ketua DPRD Jatim Kusnadi: Tidak Tau

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua DPRD Jatim, Kusnadi kembali menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/6).

Kali ini Kusnadi menjadi saksi dalam perkara dana hibah pokmas pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim non aktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi.

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencecar Kusnadi dengan membeber adanya bukti dugaan bagi- bagi duit dalam pengelolaan dana hibah pokmas pokir Pemprov Jatim.

Bukti selembar kertas tersebut ditampilkan JPU KPK melalui layar di ruang sidang

Tertulis paling atas nama Agus Yuda. Lalu dibawahnya terdapat sejumlah nama dan huruf M.

Nah dalam bukti tersebut terpampang nominal angka dan huruf 10 M = B Renny - Kusnadi.

Lalu dibawahnya 3,5 M = Previllege Kom. C (Ketua).

Kemudian 18 M = Uang Jatah Anggota, yang 50 M (Kom C).

Dibawahnya lagi, 18 M = Uang Jatah Anggota, yang 50 M (Kom C).

Terus ada 16 M - 10.100 M = 5.900 M.

Dan 10 M, 3,5 M, 18 M, 5,9 M total 37,400 M.

Namun sayangnya Kusnadi yang juga politisi PDIP ini tak mengetahui catatan tersebut.

"Tidak tau," kata Kusnadi singkat pada JPU KPK, Arif Suhermanto..

Sedangkan, untuk huruf M, Kusnadi mau menginterpretasikannya.

"Interpretasi saya (kepanjangan) M itu miliar," jelas Kusnadi.

Bahkan saat ditanya JPU Arif Suhermanto, apakah Kusnadi menerima sesuatu dalam jumlah seperti tertera dalam catatan itu. Dengan tegas, Kusnadi menyatakan tidak.

"Tidak menerima apa pun," ujar dia.

JPU Arif lalu mengungkap, kertas yang berisi catatan itu merupakan salah satu barang bukti yang disita KPK, saat melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, mencecar Kusnadi atas barang bukti tersebut, karena dianggap ada kaitannya dengan perkara dugaan korupsi suap dana hibah.

"Barang bukti itu kami sita dari gedung dewan. Makanya itu kami tanyakan pada yang bersangkutan karena ada namanya dalam catatan tersebut," pungkasnya.

Selain Kusnadi dalam sidang tersebut jaksa KPK juga menghadirkan saksi lainnya.

Mereka diantaranya Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim, anggota DPRD Jatim, Suyatmo Priasmoro, A. Ahmad Silahudin, Mochammad Reno Zulkarnaen lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, Andi Fajar Cahyono.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

50% Lebih APBD Surabaya Digunakan untuk Kebutuhan Anak, UNICEF: Bentuk Hadirnya Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Bicara keberpihakan terhadap anak, nampaknya Kota Surabaya tak diragukan lagi. Hal ini terlihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023. 

Dimana dari total anggaran Rp11,2 triliun, sekitar Rp5,627 triliun atau 50,2 persennya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan anak.

Tak hanya menyediakan kebutuhan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahkan juga memastikan keterlibatan anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kota sampai kelurahan. 

Hal ini tertuang dalam SOP Musrenbang yang dibuat oleh Bappedalitbang No 000.8.333/ 2771/ 486.8.1/2023.

Selain anggaran yang disediakan melalui APBD Surabaya, pemkot juga melibatkan partisipasi publik dalam menangani problem - problem anak. 

Misalkan dalam hal pendidikan, pemkot juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya dan lembaga-lembaga zakat lain yang ada di Kota Pahlawan.

Bentuk partisipasi publik tersebut, salah satunya diwujudkan pemkot bersama Baznas Surabaya dengan memberikan bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah kepada 529 pelajar SMA/SMK swasta pada Senin, 5 Juni 2023. 

Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi, bersama Ketua Baznas Surabaya Muhammad Hamzah.

Menanggapi apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan UNICEF Jawa Bali, Arie Rukmana mengatakan, bahwa ini adalah bentuk social assistant menuju social protection. 

Menurutnya, ini adalah bentuk negara hadir di dalam persoalan warga, termasuk hal-hal yang dibutuhkan anak.

"Saya melihat ini sesuatu yang bagus, ini adalah bentuk hadirnya negara sebagai social assistant menjadi social protection, ada pendampingan dan ada perlindungan agar bisa keluar dari masalah masalah yang dihadapi," jelas Arie, Kamis (15/6).

Sejalan dengan itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Isa Ansori juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam hal komitmen anggarannya untuk anak.

"Saya kira ini langkah bagus untuk menyiapkan anak anak Surabaya agar lebih berkualitas, dengan anggaran yang ada. Komitmen ini akan semakin menegaskan bahwa Surabaya memang kota yang layak untuk anak," tegas Isa.

Read More

KPK Temukan Uang Rp2,4 Miliar di Laci Mejanya, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menghujani pertanyaan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar dari partai Demokrat.

Tak hanya soal tujuan transfer kepada kedua orang bernama Choirul Anam sebesar Rp1,1 Miliar dan Subianto sebesar Rp100 juta.

JPU KPK juga menanyakan kebenaran temuan sejumlah uang yang disita dari meja kerjanya.

Nilai totalnya pun cukup menggiurkan yakni berjumlah Rp2,4 miliar yang terbagi dalam dua bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing.

"Iya, uang saya Rp2,4 miliar yang disita dari laci meja," jawab Ahmad Iskandar pada JPU KPK, Arif Suhermanto saat menjadi saksi dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/6).

Mendapat jawaban yang kurang puas, JPU KPK lantas balik bertanya, uang tersebut diperoleh dari mana.

Ahmad Iskandar pun tak tinggal diam, politisi asal Partai Demokrat ini mengaku bila uang tersebut merupakan hasil jerih payahnya menjadi anggota DPRD Jatim mulai tahun 2009 yang ia kumpulkan setiap bulannya.

"Itu uang pribadi yang saya kumpulkan dari hasil kerja saya selama 15 tahun menjadi anggota dewan. Gaji saya saja Rp100 juta per bulan," akunya.

"Mengapa uang sebesar itu ada di laci mejanya, bukan disimpan ke dalam bank sebagaimana mestinya," tanya JPU KPK Arif Suhermanto lagi.

Manurut Ahmad Iskandar, dirinya tidak menyukai menyimpan uang di rekening.

"Saya tidak senang menyimpan uang di bank," kelit Ahmad Iskandar.

Tak hanya itu, Ahmad Iskandar juga menjelaskan, bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sekolah anaknya di luar negeri.

"Uang itu untuk keperluan anak sekolah," pungkasnya.

Selain Ahmad Iskandar, dalam sidang tersebut jaksa KPK juga menghadirkan saksi lainnya.

Mereka diantaranya Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim, anggota DPRD Jatim, Suyatmo Priasmoro, A. Ahmad Silahudin, Mochammad Reno Zulkarnaen lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, Andi Fajar Cahyono.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Sukses Jadi Tuan Rumah Fifa Matchday, Wali Kota Eri: Semoga Semakin Banyak Pertandingan Internasional di GBT!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi menyaksikan langsung laga FIFA matchday Timnas Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu (14/6) malam. 

Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina.

Kedua tim tampak saling serang selama pertandingan, namun belum ada yang bisa menghasilkan gol. Skuad asuhan Shin Tae-yong memang sempat tampil apik di babak pertama. 

Namun, performa mereka tampak merosot di babak kedua. 

Bahkan, banyak peluang yang didapatkan Timnas, tapi belum bisa berbuah gol.

Dalam pertandingan kali ini, sejumlah tokoh menghiasi bangku VVIP, terlihat ada Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan juga sejumlah bupati di Jawa Timur.

Seusai menyaksikan pertandingan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena FIFA matchday kali ini berlangsung dengan aman dan lancar. 

Sebagai tuan rumah, ia mengaku sangat senang karena pertandingan ini berlangsung sesuai rencana.

“Alhamdulillah penonton full dan berjalan lancar. Inilah Surabaya. Semoga nanti matchday berikutnya bisa ditempatkan di Surabaya lagi,” kata Wali Kota Eri.

Apalagi, saat ini Stadion kebanggaan arek-arek Surabaya itu sudah bertaraf internasional. 

Buktinya, Timnas Indonesia dan tim dari Palestina juga mengakui bahwa lapangan latihan sangat luar biasa, termasuk rumputnya yang dinilai juga sangat luar biasa.

“Berarti apa? Kita ini sudah menunjukkan bahwa Surabaya sudah bisa memfasilitasi pertandingan-pertandingan internasional,” tegasnya.

Selain itu, berbagai pujian dari Timnas Indonesia dan tim dari Palestina itu juga membuktikan bahwa pekerjaan yang selama ini sudah dikerjakan untuk memperbaiki Stadion GBT tidak sia-sia. 

Sebab, sudah diakui dunia internasional. “Jadi, internasional sudah mengakui bahwa Stadion GBT ini sudah bertaraf stadion internasional,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan semakin banyak lagi laga-laga internasional yang digelar di Stadion GBT. 

Hal ini sangat penting untuk memacu semangat arek-arek Suroboyo untuk meraih prestasi di dunia olahraga sepak bola.

“Ini kebanggaan kita semua, makanya arek-arek Surabaya harus bangga juga dengan Stadion Gelora Bung Tomo ini,” pungkasnya.

Read More

Ditanya KPK, Tujuan Transfer Rp 1,1 Miliar ke Choirul Anam, Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar Mengaku Lupa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Iskandar tampak gelagapan ketika Jaksa KPK mencecar pertanyaan dan membeber dua bukti transfer dari rekening Achmad Iskandar ke dua orang.

Kedua orang tersebut yakni bernama Choirul Anam dan Subianto.

Nilai transfer yang ditujukan Ahmad Iskandar ke Choirul Anam pun cukup fantastis yakni mencapai Rp1,1 Miliar lebih pada 11 Juli 2019 lalu.

Namun sayangnya Ahmad Iskandar tiba-tiba mengaku lupa dengan nama Choirul Anam.

"Saya lupa siapa Choirul Anam,” jawab Ahmad Iskandar saat menjadi saksi dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/6).

Sedangkan untuk transfer yang ditujukan ke Subianto sebesar Rp100 juta.

Ahmad Iskandar mengaku uang tersebut untuk sumabangan partai sedangkan Subianto adalah bendahara partainya.

“Itu adalah uang sumbangan untuk partai, Subianto adalah bendahara partai,” pungkasnya.

Selain Ahmad Iskandar, dalam sidang tersebut jaksa KPK juga menghadirkan saksi lainnya.

Mereka diantaranya Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim, anggota DPRD Jatim, Suyatmo Priasmoro, A. Ahmad Silahudin, Mochammad Reno Zulkarnaen lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, Andi Fajar Cahyono.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Read More

Temukan Empat Anak Surabaya Enggan Sekolah, Wali Kota Eri Datangi Rumahnya Beri Motivasi dan Bantuan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan intervensi kepada pasangan keluarga Choirul Anam (36) dan Yunita Puji Lestari (36). 

Intervensi diberikan karena empat dari enam anak keluarga tersebut, enggan sekolah lantaran kurangnya motivasi dan semangat dukungan dari orang tua.

Diketahui, pasangan keluarga Choirul-Yunita memiliki enam orang anak. 

Keenam anaknya itu adalah FRP (18) putus SMP, RDF (16) putus SD, RK (12) putus SD, MZ (10) belum SD hanya TK, NCN (6) mendaftar SD tahun ini dan RAA (1).

Mendapat informasi tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani mendatangi langsung rumah keluarga Choirul-Yuyun di Jalan Bulak Rukem Timur II No 14-B Surabaya, Rabu (14/6).

Datang bersama sejumlah pejabat pemkot, Wali Kota Eri memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak Choirul agar mereka mau kembali sekolah. 

"Jadi sebenarnya anak ini sudah sekolah, di sekolah terbuka, tapi ketika pandemi dia putus sekolah lagi. Jadi saya sampaikan harus sekolah lagi, nanti saya pantau sendiri," kata Wali Kota Eri di sela kunjungannya.

Wali Kota Eri mengaku bersyukur, karena melalui informasi yang disampaikan oleh tetangga, RT/RW hingga Kader Surabaya Hebat (KSH), pemkot bisa memberikan intervensi kepada keluarga Choirul. 

"Saya juga matur nuwun (terima kasih) dengan KSH dan semua tetangga yang menyampaikan informasi kepada kami, sehingga kami bisa tindaklanjuti," ujar dia.

Selain memberikan motivasi kepada anak-anak Choirul, Wali Kota Eri juga meminta keluarga itu supaya mengikuti program KB (Keluarga Berencana). 

Apalagi, saat ini istri dari Choirul kembali mengandung anaknya yang ketujuh.

"Saya juga bilang sama bapaknya, wes mandek-mandek (berhenti), ayo melok (ikut) KB. Ini mau ada tujuh (anak). Jadi ibunya juga steril," katanya.

"Ini mengajarkan kepada warga Surabaya, jangan banyak-banyak anak. Memang banyak anak banyak rezeki, tapi kalau tidak bisa menyekolahkan terus gimana nanti kalau besar," sambungnya.

Namun begitu, dengan kekuatan RT/RW dan KSH, ia meyakini, keempat anak keluarga Choirul, mau kembali mengenyam pendidikan sekolah. 

Apalagi, kata dia, para tetangga juga memberikan support penuh kepada anak-anak Choirul agar semangat sekolah.

"Kekuatan kita adalah kekuatan tetangga, tetangga ketika jadi satu saling guyub itu menjadi penguat, bukan malah membully, menjatuhkan. Jadi semuanya akan sekolah lagi, sampai saya minta minimal lulus SMA," jelasnya.

Selain memberikan support kepada anak-anak Choirul, dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga memberikan sejumlah bantuan. 

Di antaranya, 2 unit sepeda angin, lemari plastik 1 buah, kasur 2 buah, bantal 2 buah, guling 2 buah, 2 paket sembako hingga beras 25 Kg 2 buah.

"Sepeda buat anaknya sekolah, kasur biar tidak lagi tidur di lantai dan pekerjaan untuk bapaknya. Kalau anaknya biar sekolah dulu," katanya.

Tak hanya itu, kondisi rumah keluarga Choirul juga menjadi perhatian serius Wali Kota Eri.

Karenanya, ia meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) untuk melakukan perbaikan rumah keluarga tersebut.

"Makanya nanti Cipta Karya (DPRKPP) biar ke sini, dicek. Yang penting cahaya masuk, sirkulasi udara bagus, lampunya ditata, dan kamar mandi diperbaiki," ungkap dia.

Meski demikian, Wali Kota Eri memastikan, selama ini Pemkot Surabaya telah memberikan intervensi kepada keluarga tersebut. 

Akan tetapi, karena kurangnya peran dukungan dari orang tua, sehingga anak-anak mereka enggan sekolah. 

"Selama ini ada intervensi, tapi keluarganya tidak memberikan semangat. Anaknya tidak sekolah, dibiarkan. Ini berarti mengedukasi keluarga," pungkasnya.

Read More

Pipa di Jalan Kertajaya Bocor, PDAM Surabaya Pasang Pipa Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya meminta maaf atas terjadinya kebocoran pipa di kawasan Jalan Kertajaya pukul 04.30 WIB, Rabu (14/6). 

Akibat kebocoran itu, sejumlah wilayah di sekitar Jalan Kertajaya tak bisa menggunakan air PDAM hingga sore tadi. 

Direktur Operasional PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nanang Widyatmoko mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya kebocoran pipa yang terjadi pada pagi dini hari tadi di kawasan Jalan Kertajaya. 

Tak hanya itu, Nanang juga mengatakan maaf kepada pengendara yang tidak dapat melintas di Jalan Kertajaya sejak pagi hingga sore hari. 

“Mohon maaf atas terjadinya kebocoran pipa PDAM berdiameter 400 meter di Jalan Kertajaya Gang 6 yang mengarah viaduct Gubeng. Mohon maaf juga atas terhambatnya lalu lintas di sekitar Kertajaya,” ucap Nanang, Rabu (14/6).

Nanang menjelaskan, penyebab kebocoran yang terjadi kali ini akibat usia pipa yang sudah tua. 

Tak hanya itu, pipa lama tersebut posisinya menumpuk dengan pipa PDAM yang berukuran diameter 600 meter. 

“Nah, pipa yang bocor itu posisinya berada di atas pipa yang berukuran 600. Jadi crossing numpuk gitu, jadi juga dikarenakan usia pipa, jenis pipanya juga sudah kami ganti yang kualitasnya lebih baik. Pukul 05.00 WIB langsung kami tangani,” kata Nanang. 

Nanang mengungkapkan, progres pengerjaan pipa PDAM yang bocor sepanjang 8 meter itu, saat ini sudah selesai dilakukan pemasangan pipa baru. 

Pemasangan pipa baru telah selesai dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian, dilanjutkan proses pengurukan tanah setelah itu dapat dilakukan normalisasi air dengan durasi 1 - 2 jam. 

Sementara itu, yang terdampak proses pengerjaan pipa bocor tersebut diantaranya warga yang tinggal di kawasan Jalan Kertajaya, Jalan Pucang Anom, Jalan Bratang, Jalan Bratang Binangun, Jalan Krukah, dan sebagainya. 

Akibat hal tersebut, PDAM Surya Sembada bergerak cepat mengalirkan air menggunakan armada truk tangki berkapasitas 4000 liter ke titik-titik yang terdampak insiden ini.

“Insyaallah air sudah mulai normal setelah magrib. Kami menyarankan kepada warga yang terdampak untuk tidak menggunakan air pada saat proses normalisasi, sebab air akan keruh. Harap dimaklumi, karena setelah pengerjaan pasti air akan ada sedikit bercampur lumpur atau pasir. Kami meminta tolong untuk dibuang terlebih dahulu sebelum menggunakan airnya,” tuturnya. 

Nanang menambahkan, kejadian ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi PDAM Surya Sembada agar lebih baik dalam melayani warga Kota Surabaya ke depannya. 

Agar tidak terjadi lagi insiden serupa, PDAM Surya Sembada berupaya melakukan peremajaan pipa yang lama menjadi baru. 

Pipa yang diperbaiki sepanjang 150 kilometer. Untuk saat ini, proses pengerjaan pipa baru itu sudah dilakukan sekitar 28 persen. 

“Misal, pipa ini sudah lama atau sudah sejak zaman Belanda, bahkan menumpuk, itu akan kami rehab. Atau karena air nggak keluar akibat sedimennya terlalu tinggi itu juga diganti. Dipastikan, semua warga Surabaya akan kebagian rehab pipa PDAM, karena kami melakukannya secara bertahap,” pungkasnya.

Read More

Jelang Idul Adha, Pemkot Surabaya Terbitkan Rekomendasi Pemasukan 4.534 Hewan Kurban

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan rekomendasi pemasukan terhadap 4.534 hewan kurban di Kota Pahlawan. 

Jumlah tersebut berasal dari 55 permohonan rekomendasi yang diajukan calon pedagang hewan kurban sejak tanggal 5 - 12 Juni 2023.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, drh Sunarno Aristono menjelaskan tahapan pengajuan izin membuka lapak hewan kurban di Kota Pahlawan. 

Pertama, calon pedagang mengajukan izin persetujuan lokasi ke kecamatan setempat.

"Jadi perizinan lapak hewan kurban itu syarat rekomendasi meminta persetujuan lokasi atau tempat ke kecamatan. Rekomendasi ini sehari jadi," kata Sunarno Aristono, Rabu (14/6).

Setelah mendapat rekomendasi persetujuan lokasi, calon pedagang selanjutnya mengajukan perizinan usaha melalui sswalfa.surabaya.goid. 

Syarat administrasi perizinan yang diajukan melalui laman tersebut, kemudian dilakukan pengecekan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya.

"Yang memeriksa kelengkapan bagian perizinan adalah DPM-PTSP. Apakah ada rekomendasi dari kecamatan atau bukti kepemilikan lahan atau sewa lawan. Kalau lengkap, otomatis bisa diprint secara mandiri," jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebanyak 4.534 ekor hewan kurban yang telah terbit rekomendasi pemasukan itu terdiri dari sapi dan kambing. 

Dengan rincian, sebanyak 2.809 ekor sapi dan 1.725 ekor kambing. 

"Jadi surat rekomendasi ini adalah rekomendasi pemasukan hewan kurban di Kota Surabaya," terangnya.

Selain rekomendasi pemasukan, pedagang hewan ternak di Kota Surabaya, juga harus menyertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dinas daerah asal. 

SKKH dari daerah asal ini untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Surabaya dalam kondisi sehat. "Setelah itu baru bisa berdagang di Kota Surabaya," paparnya.

Sunarno juga mengungkapkan, rencananya mulai Senin 19 Juni 2023, DKPP Surabaya bersama kecamatan dan pihak terkait, secara serentak melakukan pemeriksaan ke lapak-lapak pedagang hewan kurban. 

"Rencana Senin depan sudah turun semua timnya untuk melakukan pemeriksaan ante-mortem," ungkap dia.

Menurutnya, pemeriksaan ante-mortem ini difokuskan ke hewan kurban sapi untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Termasuk pula pemeriksaan terhadap virus Lumpy Skin Disease (LSD) dan kelengkapan administrasi SKKH dari daerah asal. 

"Kalau PMK, ciri ciri ada lepuh-lepuh di mulut dan luka di kaki. Kalau LSD, sapi ada benjolan seperti bola pingpong di perut, dada dan leher sapi," imbuhnya.

Ia juga menambahkan, bagi hewan kurban yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutkan akan diberikan tanda atau stiker oleh DKPP Surabaya. 

"Mulai tanggal 19 kita cek semua hewan kurban, diperiksa kesehatannya (ante-mortem). Nanti yang sehat kita kasih stiker atau tanda sudah diperiksa," pungkasnya.

Read More

Aplikasi Si Talas, Wadah Anak-anak Surabaya Sampaikan Aspirasi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyediakan aplikasi bernama Si Talas (Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya). 

Aplikasi tersebut disiapkan sebagai wadah bagi anak-anak Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya.

Aplikasi ini merupakan sistem informasi terkait pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surabaya. Setidaknya terdapat beberapa fitur yang tersedia dalam Aplikasi Si Talas. 

Di antaranya, Penerapan 6 klaster pengembangan Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak serta Mitra Anak.

Tak hanya itu, melalui Aplikasi Si Talas, anak-anak juga bisa mengetahui berbagai macam program dan kegiatan Pemkot Surabaya. Baik itu terkait pemenuhan hak anak serta kegiatan Forum Anak Surabaya dan organisasi anak lainnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya, Ema Agustina menjelaskan, setiap masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak bisa dipantau progresnya melalui Aplikasi Si Talas.

"Masukan anak-anak, utamanya secara formal yang diberikan bisa dipantau juga melalui Aplikasi Si Talas. Ketika dia memberikan masukan, misal ke Dinas Pendidikan, maka masukannya itu bisa dicek sampai mana, bisa dilacak," kata Ema Agustina, Rabu (14/6).

Ema menyatakan, bahwa penyediaan Aplikasi Si Talas menjadi salah satu komitmen pemkot dalam menjadikan Surabaya Kota Layak Anak. 

"Untuk capaian, Surabaya sudah dapat predikat Kota Layak Anak Utama 5 kali atau lima tahun berturut-turut," ungkap dia.

Bahkan, pada akhir tahun 2022, Pemkot Surabaya telah mengajukan surat kepada United Nations Children’s Fund (Unicef) yang berisi kesediaan menjadi anggota Child Friendly Cities Initiatives (CFCI). 

Kesiapan Kota Pahlawan menjadi KLA tingkat dunia ini diinisiasi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Pada akhir 2022 Pak Wali sudah berkirim surat untuk Surabaya bisa menjadi kota layak anak tingkat dunia. Namun sebenarnya bukan hanya masalah predikat, tapi kita ini harus bisa merasakan bahwa Kota Surabaya layak untuk anak-anak," jelas Ema.

Makanya, Ema menyebut, dalam proses perencanaan pembangunan, pemkot juga melibatkan Forum Anak Surabaya. 

Seperti di antaranya, saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Anak Surabaya dilibatkan agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya.

"Mulai tahun kemarin, kita sudah di tingkat perencanaan mulai Musrenbang, Forum Perangkat Daerah (PD) mengundang Forum Anak Surabaya. Untuk mendengarkan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang ingin mereka capai untuk kota ini seperti apa," paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3-PPKB) Kota Surabaya, Siti Asiyah Agustini memaparkan jenjang predikat Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Siti Asiyah menyebut, bahwa jenjang KLA ini dimulai dengan tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan kemudian penuh. Saat ini Surabaya telah menerima predikat KLA Utama selama 5 tahun berturut. 

"Pada tahun 2023 ini, pemkot mengupayakan Surabaya bisa mencapai predikat Kota Layak Anak penuh," katanya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa predikat KLA ini setiap tahunnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian PPA. 

Dari hasil evaluasi itu kemudian dilakukan penyempurnaan untuk tahun ke depannya.

"Tahun ini penilaian kota layak anak dari Kementerian PPA sudah dimulai beberapa bulan lalu melalui evaluasi mandiri. Jadi, kita mengisi, asesmen melalui indikator-indikator yang sudah disiapkan," pungkasnya.

Read More

Strategi Wali Kota Eri Entaskan Kemiskinan Lewat Padat Karya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak ratusan warga Surabaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui program Padat Karya binaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam kegiatan Pengarahan Terkait Program Padat Karya bagi orang tua siswa MA/SMA/SMK di Graha YKP Surabaya, Selasa (13/6). 

Ini merupakan salah satu strategi Wali Kota Eri Cahyadi dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri mengundang para orang tua dari siswa yang telah mendapat bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah oleh Pemkot Surabaya bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya, pada Senin (5/6) lalu. 

Sebab, sebelumnya, Wali Kota Eri mengajak para orang tua yang hadir untuk mengikuti program Padat Karya. 

Yakni, program yang dijalankan dengan memanfaatkan aset Pemkot Surabaya dengan memprioritaskan para pekerja dari keluarga miskin (gamis) dan pra miskin (pramis) yang belum bekerja. 

“Kemarin beasiswa yang tidak mampu, ada dari keluarga miskin dan pra miskin. Jadi hari ini orang tuanya saya undang semuanya untuk saya pastikan mendapatkan penghasilan yang lebih dari Rp 3 juta,” tegas Wali Kota Eri.

Ia mengaku, ratusan orang tua penerima bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah itu hadir menerima ajakannya untuk menambah penghasilan lewat program Padat Karya. 

Karenanya, ia ingin memastikan bahwa para orang tua tersebut telah melakukan pendaftaran agar dapat segera bergerak melalui program Padat Karya.

“Maka saya tadi mengumpulkan disini, saya memastikan mereka mendaftar. Serta camat dan lurah melakukan pendataan,” ungkapnya.

Wali Kota Eri menerangkan bahwa warga bisa memilih berbagai sektor pekerjaan yang tersedia dalam program Padat Karya berbentuk Café, Sentra Menjahit, Laundry, Cuci Kendaraan, Perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), Budi Daya Pertanian dan Peternakan, Rumah Maggot hingga Pembuatan Paving. 

Harapannya produk dari program Padat Karya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemkot untuk tujuan pembangunan Kota Surabaya. 

“Ada banyak jenis stand dari Padat Karya disini, warga bisa memilih. Nanti, akhir bulan depan, saya undang kembali beliau-beliau semua untuk melihat sudah mendapat angka diatas Rp 3 juta,” terangnya.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa program Padat Karya merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan menambah pendapatan keluarga setiap bulan. 

Artinya, jika sang suami telah bekerja, maka sang istri bisa mencari tambahan pendapatan dengan mengikuti program Padat Karya.

“Ayah sudah bekerja, apakah ibunya bekerja atau tidak? Ternyata ibunya bisa menjahit bagian kancing, langsung bekerja menjahit kancing dan bisa dikerjakan dirumah. Nanti suaminya bisa membantu mengambil dan mengantar orderannya,” jelasnya.

Sementara itu, Erika (41) warga Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Surabaya, sambil menahan tangis, ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri karena langsung mengundang dirinya untuk mengikuti program Padat Karya. 

Erika mengaku, setiap pagi, ia hanya berjualan bubur dan setelah itu tidak melakukan aktivitas apapun. 

Karenanya, ia ingin mendapat tambahan penghasilan melalui program Padat Karya.

“Saya senang sekali, hari ini diundang Pak Eri Cahyadi langsung untuk ikut program Padat Karya. Terima kasih Pak Eri Cahyadi, karena pagi hari saya jualan bubur, jadi saya ingin mendapatkan tambahan penghasilan setelah jualan bubur,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Eri Ajak Muhammadiyah dan Aisyiah bersama Bangun Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Surabaya periode 2022-2027 di Airlangga Convention Center (ACC), Selasa (13/6). 

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk turut serta membangun Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri yakin, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Muhammadiyah bisa bersama-sama membangun dan menuntaskan berbagai masalah sosial yang terjadi di kota ini. 

"Saya yakin, bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyiyah mampu menghilangkan kegelapan dan memberikan terangnya di Kota Surabaya. Saya yakin, sinergitas antara pemkot dengan Muhammadiyah bisa mengurangi kemiskinan, bayi stunting, angka kematian ibu dan anak, dan mampu ikut serta mensejahterakan warga Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Bukan cuma itu, ia semakin yakin, dengan lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan dan membentuk karakter anak-anak di Kota Surabaya. 

"Sumbangsih dari Muhammadiyah yang diberikan kepada Kota Surabaya ada banyak hal. Diantaranya penurunan kemiskinan dan stunting di Surabaya juga ada kontribusi dari Muhammadiyah," ujar Wali Kota Eri. 

Di acara yang bertema “Profesionalitas SDM Wujudkan Muhammadiyah Berkemajuan” ini, juga dihadiri oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur Rukmini Amar, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Muhammad Ridwan, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya, dan masih banyak lainnya.

Senada dengan Wali Kota Eri, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono berharap, sumber daya manusia (SDM) warga Muhammadiyah di Surabaya bisa memberikan kontribusi serta mengembangkan amal usaha pendidikan dan kesehatan, baik bagi Muhammadiyah dan Aisyiyah maupun untuk Kota Pahlawan. 

“Saya berharap, jaga kekompakan, kebersamaan, bangun komunikasi dengan seluruh komponen di Kota Surabaya baik itu internal maupun eksternal. Insyaallah Pak Wali (Eri Cahyadi) juga akan banyak membantu kita,” tandas Sukadiono.

Read More