Surabaya Gencar Tanggulangi Bahaya Radikalisme dan Terorisme

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme menjadi salah satu upaya yang terus digencarkan Kota Surabaya. 

Bahkan, langkah itu bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tetapi juga bersinergi bersama seluruh elemen dan masyarakatnya.

Seperti yang berlangsung pada Sabtu (24/6), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya bekerja sama dengan pemkot menyelenggarakan seminar bertajuk Penanggulangan Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Gedung SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Tower, Jalan Pucang Adi Surabaya.

Seminar yang dibuka langsung oleh Ketua MUI Surabaya KH Muchid Murtadho tersebut, diikuti mulai dari kalangan BUMN, mahasiswa, anggota MUI, hingga sejumlah lembaga publik.

Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan M Afghani Wardhana menyampaikan, bahwa Surabaya adalah kota yang plural. Ada banyak suku dan agama yang hidup serta beraktivitas di Kota Surabaya.

"Dengan demikian toleransi menjadi hal yang sangat penting, yang harus kita jaga bersama," kata Afghani Wardana saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia menyampaikan, selama ini banyak lembaga yang berperan dalam kerukunan antar umat beragama di Surabaya. 

Seperti di antaranya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi keagamaan serta forum lintas agama senantiasa bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik.

"Selama ini organisasi keagamaan seperti Banser, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Gereja atau organisasi kepemudaan yang lain saling bekerja sama dalam hubungan lintas agama yang harmonis," katanya.

Bahkan, kata dia, selama masa pandemi, seluruh elemen di Kota Surabaya juga saling bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kerja sama ini dilakukan tanpa melihat suku, ras dan agama.

"Inilah yang membuat saya bangga kepada seluruh warga Surabaya. Kota ini hebat bukan karena wali kotanya, melainkan karena kehebatan seluruh warga Kota Surabaya," tutur Wali Kota Eri.

Karenanya, Wali Kota Eri menilai, bahwa kegiatan seminar ini sejalan dengan semangat Pemkot Surabaya dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai di Kota Pahlawan. 

"Saya berharap kegiatan ini dapat diadaptasi oleh pihak-pihak lain, sehingga semangat menjaga toleransi dapat semakin tersebar dengan masif di Kota Surabaya," harapnya.

Di samping itu, ia juga memastikan, bahwa Pemkot Surabaya terus berkomitmen untuk mewadahi forum-forum kerukunan antar umat beragama. 

Dan juga terus mendukung terciptanya suasana kondusif dan damai di Kota Surabaya. 

"Saya berharap kehidupan yang guyub, rukun, penuh dengan harmoni di Kota Surabaya dapat terus kita pertahankan," imbuhnya.

Wali Kota Eri juga meyakini, bahwa warga Surabaya tidak akan menerima segala macam bentuk provokasi. 

Termasuk pula tidak akan memberikan ruang terhadap intoleransi dan radikalisme di Kota Surabaya.

"Kepada segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, saya titip doanya dari panjenengan (anda) semuanya untuk Kota Surabaya agar selalu aman, damai dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya.

Sebagai diketahui, seminar kali ini diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama narasumber. 

Sejumlah narasumber yang hadir yakni, Kasubdit Sosialisasi Dit Indensos Densus 88 Polri Kombes Pol Kurnia Wijaya, perwakilan dari Korem 084/Bhaskara Jaya serta Sekretaris MUI Kota Surabaya KH Muhaimin Ali.

Read More

Jangan Lewatkan! Surabaya Auto Fashion di Jembatan Suroboyo Mulai 24-25 Juni 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Matarantai Management menggelar event Surabaya Auto Fashion (SAF) pada 24-25 Juni 2023. 

Event yang digelar di Jembatan Suroboyo ini, akan ada berbagai acara menarik. Mulai dari motor contest hingga sunday morning ride (sunmori). 

Camat Bulak Hudaya mengatakan, event kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Matarantai Management ini akan dibuka mulai pukul 09.00 WIB, pada 24 Juni 2023 di Jembatan Suroboyo. 

Di dalam acara ini, Pemkot Surabaya turut menerjunkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Kecamatan Bulak. 

“Kami mengerahkan 10 pelaku UMKM dari masing-masing kelurahan di kawasan Kecamatan Bulak untuk turut serta dalam kegiatan ini,” kata Hudaya, (23/6).

Hudaya menjelaskan, dalam kegiatan ini pemkot tak hanya berpartisipasi dalam hal UMKM, akan tetapi juga berpartisipasi dalam pengamanan dan ketertiban wilayah. 

Dalam pengamanan acara ini, dia turut melibatkan pemuda Karang Taruna, Satpol PP, TNI/Polri di wilayah setempat.

Kemudian pada hari Minggu, 25 Juni 2023, juga akan ada sunmori yang diikuti oleh ratusan komunitas motor. Sunmori tersebut akan dimulai pukul 06.00 WIB yang dimulai dari Balai Kota hingga Jembatan Suroboyo. 

“Puncaknya di hari minggu, karena ada sunmori mulai dari Balai Kota hingga Jembatan Suroboyo,” jelasnya. 

Dia mempersilahkan masyarakat untuk hadir dalam kegiatan dan meramaikan acara ini. 

Ada banyak hiburan menarik yang bisa disaksikan oleh masyarakat, mulai dari coswalk competition, pesta kuliner, motor contest SAF, music band, fashion cosplay, bahkan ada juga pemandangan air mancur menari. 

“Kami juga mengajak masyarakat sekitar untuk meramaikan dan menjaga kegiatan ini bersama-bersama agar ketika acara berlangsung berjalan dengan tertib,” tandasnya.

Read More

Herry Luther Sebut Ada Dua Orang Terlibat Mafia Perijinan Dinkopdag Surabaya, Ini Kata Jaksa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus mafia perijinan SIUP MB (Minuman Beralkohol) di Dinkopdag (sekarang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan) Surabaya dengan terdakwa Herry Luther Pattay semakin melebar.

Sebab dalam pledoi atau nota pembelaannya, terdakwa Herry Luther Pattay 'bernyanyi'.

Eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Surabaya menyebut ada dua orang yang pernah bersaksi dalam kasusnya itu juga terlibat.

Kedua saksi tersebut yakni Movier Ponti Weneday yang berperan memalsukan tanda tangan kepala Dinas Perdagangan dan Rhuri Sofyan Wicaksono sebagai pembuat dokumen palsu atau SIUP-MB palsu.

Menanggapi hal itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Nur Rachman memilih menyerahkan sepenuhnya keterlibatan dua orang tersebut kepada penyidik Pidana Khusus (Pidsus).

"Itu yang disebut di dalam sidang,
kita nanti menyerahkan kepada penyidik bagaimana pertimbangannya," jelas Nur Rachman, Sabtu (24/6).

Menurut Nur Rachman, dalam kasus ini tugas dari JPU hanya membuka fakta yang seterang - terangnya.

"Yang jelas kita menghadirkan dalam persidangan fakta-fakta yang ada dalam perkara ini. Dan rekan-rekan sudah melihat dan menilai sendiri bagaimana yang ada dipersidangan. Kami dari penuntut umum sudah menuntut saudara Luther sudah sampai tuntutan," paparnya.

Nur Rachman kembali menegaskan JPU tak bisa memutuskan akan membuka kasus ini dengan tersangka baru. Kewenangam sepenuhnya hanya pada penyidik Pidsus.

"Monggo nanti kita tunggu bagaimana respon dari penyidik karena nanti yang menentukan dari penyidik," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Terdakwa Herry Luther Pattay oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya Nur Rahman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Luther Pattay sengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan," kata JPU Nur Rahman dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat membacakan tuntutan di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya sedangkan terdakwa Herry Luther Pattay mengikuti sidang lewat daring, Selasa (13/6).

Tak hanya hukuman kurungan badan, terdakwa Herry Luther Pattay juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

"Faktor yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga" pungkasnya.

Read More

Surabaya Kota Layak Anak, Pelayanan Puspaga sampai di Balai RW

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Upaya dalam mewujudkan Kota Surabaya menuju Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya fokus pada penguatan dan peningkatan ketahanan keluarga. 

Hal ini dimulai dari metode pola asuh pada anak atau parenting yang tepat bagi anak. 

Karenanya, untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut, Pemkot Surabaya menyediakan layananan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sampai di Balai RW.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, Puspaga merupakan layanan konseling atau konsultasi yang dilakukan secara langsung maupun secara daring mengenai anak, remaja, keluarga, anak berkebutuhan khusus, hingga calon pengantin (catin). 

Layanan fasilitas tersebut berupa sosialisasi, edukasi, dan informasi. Serta, bimbingan masyarakat melalui kegiatan catin, kelas parenting, Puspaga Balai RW, Talkshow Ngobrol Asik Bareng Puspaga (Ngobras), Live IG (siaran langsung melalui aplikasi Instagram)/Webinar Parenting Jumat Seru, dan publikasi komunikasi informasi edukasi media cetak dan elektronik.

“Kita sudah berjalan, seperti di Balai RW 5 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Surabaya sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Di sana juga sudah berjalan program Sinau dan Mengaji Bareng,” kata Wali Kota Eri, Kamis (22/6).

Ia menjelaskan, selain menjadi sarana pembelajaran dan konseling bagi para orang tua di Kota Pahlawan. 

Puspaga juga menyediakan bimbingan konseling pranikah. 

Sebab, Puspaga memberikan berbagai layanan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi persoalan anak dan keluarga. 

Semua fasilitas yang diberikan oleh Puspaga dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga Kota Surabaya.

“Puspaga juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pemenuhan hak anak di tingkat RW bagi keluarga berjejaring banyak pihak, serta masyarakat pemerhati keluarga khususnya perempuan dan anak,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Surabaya, Ida Widayati mengatakan, saat ini,  207 Balai RW di Surabaya telah membuka layanan Puspaga dengan memberikan bimbingan konseling bagi orang tua untuk memahami peran mereka dalam membentuk karakter anak. 

“Dari sisi petugas kita sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Surabaya, termasuk mahasiswa penerima beasiswa yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya. Mereka membantu kami mendata beberapa kasus yang membutuhkan psikolog profesional maupun konselor yang ada di DP3A-P2KB,” kata Ida.

Ida mengaku, DP3A-P2KB Surabaya membutuhkan banyak volunteer (relawan) yang bergelar sarjana psikologi dalam pelaksanaan Puspaga di Balai RW. 

Sebab, jika belum menyelesaikan pendidikan tersebut, mereka belum bisa menerima konseling. 

Karenanya, ia berharap semakin banyak lulusan yang telah menyandang gelar sarjana psikologi dapat bekerjasama dengan Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada warga melalui Puspaga di Balai RW.

“Kita masih berupaya untuk menjaring itu karena membutuhkan banyak tenaga untuk Puspaga di Balai RW. Sebab, layanan Puspaga berjalan bersamaan. Semoga kedepan banyak yang bisa bergabung,” ungkapnya.

Sejauh ini, Ida menerangkan bahwa sebagian besar keluhan yang diterima di Puspaga Balai RW adalah mengenai anak-anak yang dianggap tidak patuh terhadap orang tua. 

Keluhan itu disampaikan oleh para orang tua yang belum memahami cara berkomunikasi dengan anak.

“Semua tidak selalu kesalahan anak, karena banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya, hal itu memicu terciptanya komunikasi yang kurang baik dengan anak. Mang kita rutin untuk melakukan sosialisasi pola asuh dan pencegahan kenakalan remaja agar mereka tahu kenapa anak bisa berperilaku seperti itu. Serta bagaimana cara untuk bisa dipahami,” terangnya.

Ida mencontohkan, dalam pelaksanaan Puspaga di Balai RW, DP3A-P2KB Surabaya juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. 

Salah satunya melalui program Sinau dan Ngaji Bareng di Balai RW. Menurutnya, Puspaga di Balai RW juga bisa menjadi ruang curhat bagi anak dengan. 

Hingga saat ini, para petugas Puspaga di Balai RW bersama dengan perguruan tinggi tersus memberikan edukasi mengenai pola asuh yang tepat bagi anak.

“Forum Anak Surabaya (FAS) saat ini sudah berjalan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak lewat Sinau dan Ngaji Bareng di Balai RW. Harapannya akan terjalin kedekatan, nantinya FAS juga bisa menjadi konselor sebaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, DP3A-P2KB Surabaya telah memetakan kebutuhan tersebut. 

Pada kasus tertentu yang membutuhkan pendampingan dari psikolog profesional, DP3A-P2KB Surabaya telah membaginya di setiap wilayah di Kota Surabaya. 

“Pada beberapa kasus kekerasan, Puspaga tingkat kota akan turun untuk melakukan pendampingan. Petugas menyampaikan data kasus dan korban, langsung kita tindaklanjuti. Untuk kasus yang bersifat sedang maka konselor DP3A-P2KB yang akan turun melakukan pendampingan,” pungkasnya.

Read More

Kuatkan Literasi pada Anak, Pemkot Surabaya Gelar Lomba Story Telling “Kisah Kelahiran Bung Karno”

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ratusan anak-anak di Kota Surabaya antusias mengikuti lomba Story Telling (bercerita) tentang “Kisah Kelahiran Bung Karno”. 

Di antaranya, sebanyak 315 pelajar dari SD/MI dan SMP/MTS, dengan tangkas mewakili sekolah mereka masing-masing untuk mendukung upaya penguatan literasi di Kota Pahlawan. 

Setelah melalui proses penjurian, 10 finalis terpilih menampilkan aksi kebolehan mereka di Gedung Merah Putih komplek Balai Pemuda Surabaya, Jumat (23/6).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Dispusip) Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan bahwa kegiatan penguatan literasi melalui lomba Story Telling “Kisah Kelahiran Bung Karno” merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Di samping itu, Pemkot Surabaya melalui Dispusip Surabaya turut menggandeng komunitas pecinta sejarah Begandring Soerabia.

“Untuk lomba Story Telling ini saya tidak menyangka bahwa minat anak-anak luar biasa. Hari ini muncul 3 terbaik yang nantinya mereka akan diberikan penghargaan oleh Bapak Walikota (Eri Cahyadi), berupa piagam dan hadiah pada tanggal 5 Juli 2023,” kata Mia.

Mia menjelaskan, dalam proses penjurian, masing-masing peserta mengirimkan video Story Telling dengan durasi selama 5 menit. 

Para peserta diperbolehkan memakai atau menggunakan beberapa alat peraga pendukung sederhana. 

Serta berbahasa Indonesia, Suroboyoan, hingga berbahasa Inggris. 

Karenanya, 10 finalis terpilih menampilkan performa mereka dengan banyak bentuk.

“Selain untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, harapannya bisa menjadi motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang berlandaskan perilaku Pancasila. Serta, menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, integritas, dan literasi para siswa,” jelasnya.

Dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno, Dispusip Surabaya tidak hanya menggelar lomba Story Telling. 

Sebelumnya, Dispusip Surabaya juga telah menggelar Sekolah Kebangsaan di SDN Sulung, serta pameran foto Putra Sang Fajar Bung Karno Arek Suroboyo di Basement Alun-Alun Surabaya pada 15-30 Juni 2023.

“Sudah terlaksana beberapa kegiatan, antara lain Sekolah Kebangsaan di SD Sulung, kemudian kita ajak napak tilas. Serta lomba menggambar juga sudah terlaksana. Untuk saat ini masyarakat dapat menikmati pameran foto yang masih berlangsung di Basement Alun-Alun Surabaya,” ujarnya.

Melalui lomba Story Telling tersebut, Mia mengaku bahwa mendongeng atau bercerita merupakan salah satu metode berkomunikasi yang mudah ditangkap oleh anak-anak untuk menuturkan atau mengisahkan tentang peristiwa, kejadian, maupun pengalaman.

“Tidak hanya untuk kegiatan mengisahkan sejarah seperti ini, tetapi kita juga telah bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya. Kami memberikan pelatihan mendongen bagi para petugas simulasi mitigasi bencana. Karena diperlukan metode bercerita dalam menyampaikan pembelajaran keselamatan diri saat melakukan simulasi mitigasi bencana pada anak PAUD dan TK,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, Dispusip Surabaya akan terus berupaya menumbuhkan minat membaca pada anak-anak. 

Salah satunya adalah melalui wisata buku untuk anak-anak untuk mengenal perpustakaan. 

Di sana, anak-anak dikenalkan dengan fungsi perpustakaan, yaitu sebagai tempat mencari informasi. 

“Banyak program yang kita buat, harapannya sejak usia dini anak-anak gemar berkunjung ke perpustakaan,” pungkasnya.

Read More

Gelar Berbagai Program Pelayanan Anak, Pemkot Wujudkan Surabaya Barometer PAUD Nasional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mewujudkan Kota Pahlawan sebagai barometer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nasional. 

Bentuk komitmen tersebut diawali dengan membuat sejumlah landasan hukum hingga berbagai program pelayanan kepada anak-anak.

Salah satu landasan hukum tersebut, yakni melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Ketua Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan, selain melalui landasan hukum, pemkot juga mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak.

"Bagaimana kami mengintegrasikan semua perangkat daerah. Jadi ada 16 PD terkait yang bagaimana dia harus memberikan pelayanan kepada anak-anak," kata Rini Indriyani, Jumat (23/6).

Rini Indriyani lantas menjelaskan salah satu bentuk program pelayanan PD kepada anak-anak Surabaya. 

Misalnya, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait kebencanaan.

"BPBD tidak pernah berhubungan dengan anak-anak. Nah, dari situ akhirnya terbuat inovasi bagaimana anak-anak bukan dilatih menangani bencana, tapi aware terhadap bencana. Ada mereka bikin seperti buku 3 dimensi sehingga anak-anak bisa tahu ada banjir dan kebakaran," paparnya.

Contoh lain, Bunda Rini menyebut, seperti pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). 

Bagaimana anak-anak diberikan pengetahuan tentang profesi pemadam kebakaran (Damkar) hingga apa yang harus dilakukan ketika muncul asap.

"Jadi bukan mereka dilatih menyiram api, tidak. Tapi bagaimana ada profesi Damkar, kemudian bagaimana mereka defense kalau ada bau asap. Jadi, anak-anak dilatih untuk itu," katanya.

Menurut dia, pelatihan dan pembekalan yang diberikan perangkat daerah, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak PAUD. 

Namun pelatihan ini juga diberikan kepada para guru atau Bunda PAUD. Tentu saja bentuk pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

"Kita ada mitigasi bencana juga untuk bunda-bunda PAUD. Kemudian ada juga pelatihan terkait digital, agar bundanya bisa memberikan pelatihan juga, melek teknologi," ungkap dia.

Ia juga memastikan setiap perangkat daerah di lingkup Pemkot Surabaya memiliki peranan dalam melayani anak-anak. 

Nah, seluruh kegiatan PD yang berkaitan dengan anak-anak PAUD ini terintegrasi dengan laman website Si Bunda.

"Kita punya Si Bunda juga, berupa website yang mengkordinir semua kegiatan - kegiatan (PAUD). Jadi semua satuan PAUD bisa mengajukan, misal ingin educity ke Dinas Pertanian melihat wisata tanaman, atau educity ke Damkar," katanya.

Setelah mengajukan jadwal educity melalui aplikasi Si Bunda, nantinya Graha Bunda PAUD akan meneruskannya ke dinas terkait. Termasuk pula mengatur jadwal kunjungan masing-masing satuan PAUD tersebut.

"Karena jumlah satuan PAUD di Surabaya sekitar 10.000, sehingga kita atur jadwal (educity) agar tidak bentrok. Jadi satu pintu melalui Graha Bunda PAUD dan siapapun (satuan PAUD) bisa mengajukan," pungkasnya.

Read More

Gerakan Pangan Murah, Pemkot Surabaya bersama Stakeholder Sediakan Bahan Pokok di Bawah Harga Pasar di PISS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersinergi bersama sejumlah stakeholder dan instansi terkait dalam mendukung program Gerakan Pangan Murah. 

Gerakan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) tersebut, sebagai upaya menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menyampaikan, bahwa gerakan pangan murah di Kota Pahlawan dilaksanakan pada Senin, 26 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB - selesai. Untuk lokasinya akan dipusatkan di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS).

"Gerakan pangan murah ini sebagai upaya Pemkot Surabaya mendukung program Badan Pangan Nasional. Dimana menyediakan bahan-bahan pangan yang murah menghadapi Hari Raya Iduladha. Yang tentunya juga untuk program stabilisasi harga dan mengurangi inflasi," kata Antiek Sugiharti, Jumat (23/6).

Antiek menjelaskan, bahwa program gerakan pangan murah juga dilaksanakan di 34 provinsi dan 264 kabupaten/ kota di seluruh wilayah Indonesia. 

Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, diserahkan ke masing-masing daerah.

"Nah, Surabaya kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), juga dengan Pasar Induk yang akan menyediakan berbagai komoditi," ungkap dia.

Sejumlah komoditi yang disediakan tersebut, di antaranya yakni, beras, minyak goreng, telur, gula, daging ayam dan daging sapi. 

Selain itu, ada pula komoditi lain yang tersedia seperti bawang merah, bawang putih hingga cabai.

"Dimana produk-produk ini adalah yang cukup mendukung (menurunkan) inflasi di daerah. Sehingga kita mengupayakan program ini bisa berjalan dengan menyediakan barang-barang murah untuk masyarakat di Surabaya," ujarnya.

Makanya, dalam program ini Pemkot Surabaya menggandeng stakeholder dan pihak terkait dalam menyediakan komoditas pangan murah. 

Seperti di antaranya, Bulog, Rumah Potong Hewan (RPH), PT Kebon Agung, PT Indomarco, PT Prima Food Internasional dan Pasar Induk Surabaya.

Selain dipusatkan di PISS, pihak pengelola pasar juga akan menyediakan beragam komoditas lain, seperti sayuran dan buah-buahan. 

Gerakan pangan murah ini nantinya akan dibuka secara serentak oleh pemerintah pusat melalui zoom meeting dan diikuti seluruh kabupaten/ kota.

"Pelaksanaannya dilaunching secara serentak yang langsung bisa diikuti oleh kabupaten/kota. Sehingga masyarakat bisa datang mendapatkan produk-produk yang murah," jelasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa gerakan pangan murah menyediakan berbagai komoditas dengan harga di bawah pasar. 

Selain komoditi bahan pokok (Bapok) seperti beras, minyak dan gula, juga tersedia daging ayam dan sapi, cabai, bawang merah dan putih hingga sayuran dan buah-buahan.

"Tentunya harga di bawah harga pasar yang ada. Jadi ini memang gerakan untuk menstabilkan harga pasar juga untuk mengurangi inflasi di daerah," tuturnya.

Karena itu, Antiek mengajak masyarakat untuk bisa datang dan mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga murah. 

Dimana untuk Kota Surabaya, gerakan pangan murah akan dipusatkan di PISS pada 26 Juni 2023.

"Kita prioritaskan juga masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan, karena ini harganya tentu di bawah harga pasar. Sehingga kita berharap masyarakat bisa datang ke Pasar Induk Surabaya untuk bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga murah," pungkasnya.

Read More

Sidang Sahat, Jaksa Hadirkan Mantan Sekda Jatim, Heru Tjahjono, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad dan Sri Untari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Jum'at (23/6).

Kali ini agendanya masih seputar mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun saksi yang dihadirkan sebanyak tiga orang. Mereka diantaranya Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra, Anwar Sadad dan anggota DPRD Jatim dari Partai PDIP, Sri Untari.

Sebelum sidang di mulai, Majeis Hakim yang diketuai I Dewa Gede Suardhita, SH. MH menanyakan kepada JPU KPK apakah ketiga saksi tersebut dimintai keterangan secara bersamaan atau tersendiri.

"Bersamaan saja yang mulia, cuma untuk keterangan saksi pertama dari saksi Heru Tjahjono, selanjutkan saksi Anwar Sadad kemudian Untari," jawab JPU KPK Arif Suhermanto pada Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (23/6).

Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita langsung mencecar Heru Tjahjono terkait operasi tangka tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Sahat Tua P Simanjuntak.

Namun hal tersebut dijawab Heru Tjahjono tak mengetahuinya. Sebab ia sudah purna tugas.

"Saya sudah pensiun yang mulia," jelas Heru TJahjono

Hingga berita ini diturunkan persidangam dengan mendengarkan keterangan saksi Mantan Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono masih berlangsung.

Seperti diberitakan dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Sahat yang merupakan politikus Golkar lalu Ajudannya Ruadi kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dalam dakwaanya terhadap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto mengatakan, uang sebasar Rp39 miliar itu diterima Sahat sebagai kompensasi atas perannya memuluskan proses pencairan dana hibah untuk beberapa Pokmas.

"Dana tersebut diberikan kedua terdakwa pada Sahat agar memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2022 dan jatah alokasi dana hibah yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 kepada para terdakwa," kata JPU KPK Arief.

Hal yang sama juga dikatakan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, bila Sahat Tua P Simandjuntak mendapat jatah dana hibah sebesar Rp98.003.172.000 untuk 490 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang dan Situbondo.

Pada TA 2021 sebesar Rp66.322.500.000 untuk 377 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungangung.

Berikutnya TA 2022 sebesar Rp77.598.394.000 untuk 655 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep.

Sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp28.555.000.000 untuk 151 Pokmas yang tersebar di Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Sahat Tua P Simanjuntak yang disuap Hamid dan Ilham secara ijon sejak proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2023 mengantongi hingga Rp39,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Sahat sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 dan 2014-2019 mengantongi jatah alokasi hibah pokir hingga Rp270 miliar dari APBD sejak TA 2020 dari total hibah Rp8,2 triliun untuk seluruh anggota DPRD Jatim.

Dalam kasus ini, Sahat Tua P Simandjuntak didakwa dengan dua pasal. Pertama terkait penyelenggara negara Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua terkait suap, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Read More

Tim UPN Veteran Jatim Beri Penguatan Kompetensi Bela Negara Melalui Budaya Wayang

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) memberikan penguatan kompetensi kepada guru TK di wilayah Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Rabu (14/6).

Bentuk penguatan kompetensi tersebut diimplementasikan melalui pembuatan dan penerapan Alat Permainan Edukatif (APE) berbasis ilustrasi dalam mengenalkan jiwa bela negara.

Tim UPN Veteran Jatim yang diketuai Dr. Wiwik Handayani, SE, M.Si dengan anggota Mentari Clara Dewanti, SE., MM., Mahimma Romadhona, S.T., M.Ds dan Virginia Mandasari, S.MB, MSM mengungkapkan, bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara.

Tujuan dari pendidikan bela negara yang diberikan kepada anak-anak, adalah untuk membentengi diri mereka dari perkembangan teknologi yang memiliki dampak negatif serta mengetahui nilai luhur Bangsa Indonesia.

"Sebagai warga negara Indonesia, wajib membela negaranya untuk menjaga keutuhan NKRI. Di zaman digitalisasi, ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin keras dan bervariasi, sehingga menuntut kewaspadaan yang tinggi," kata Ketua Tim UPN Veteran Jatim, Dr. Wiwik Handayani, SE, M.Si, Jumat (23/6).

Untuk itu, Wiwik menyebut, masyarakat juga harus dilatih menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sejak dini. 

Karena menurutnya, memberikan pembelajaran bela negara sejak dini juga menjadi tanggung jawab para pendidik melalui sekolah-sekolah. 

"Guru harus menanamkan nilai-nilai bela negara kepada murid-muridnya," jelasnya.

Nah, agar pembelajaran mudah ditangkap dan tidak membosankan, Mentari Clara Dewanti menyebut, bahwa guru dapat menggunakan media yang menarik. 

Sebab, di era sekarang, guru juga dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran. 

Menurut dia, media pembelajaran bela negara ini bisa diterapkan dengan pendekatan melalui budaya wayang. 

Apalagi, wayang merupakan budaya nenek moyang yang tidak banyak dikenal oleh generasi muda.

"Generasi muda banyak yang tidak mengenal tokoh pewayangan. Maka melalui pelatihan ini kita angkat kembali budaya-budaya bangsa kita yang hampir punah sebagai media pembelajaran," sebutnya.

"Selain melestarikan budaya bangsa, juga untuk mengurangi intensitas penggunaan HP oleh anak-anak di usia dini," tambah Mahimma Romadhona.

Selain itu, Mahimma juga menyampaikan, bahwa saat ini kecerobohan orang tua dengan membiarkan anak-anak usia dini sudah cukup tinggi. Hal ini berakibat pada kecanduan anak-anak terhadap handphone (HP).

"Berdasarkan kesehatan, kecanduan HP tidak baik untuk perkembangan otak anak. Maka diperlukan media pembelajaran lain yang tidak menggunakan HP tapi menarik dan memiliki makna bela negara," katanya.

"Seperti pengenalan budaya kita luar biasa beragam dan variasi. Karena mencintai budaya sendiri merupakan bentuk perilaku bela negara, yang dapat menciptakan rasa cinta terhadap tanah air," pungkas anggota tim lainnya, Virginia Mandasari.

Read More

Sukseskan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih, Semua ASN Pemkot Surabaya Wajib Sumbang Bendera

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk mensukseskan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Makanya, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyumbangkan Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023.

“Jadi, Pemkot Surabaya sudah melakukan pengumpulan Bendera Merah Putih dari ASN di lingkungan Pemkot Surabaya,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu usai mengikuti rapat evaluasi gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih via zoom di ruang Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Kamis (22/6).

Kewajiban untuk mengumpulkan bendera itu sudah tercantum dalam Surat Edaran (SE) Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekda Kota Surabaya, Ikhsan. 

Dalam SE tersebut, sudah diatur jumlah yang harus disumbangkan sesuai dengan kelompok jabatan masing-masing ASN.

“Ada yang perorang diminta menyumbangkan 45 bendera, ada yang 10 hingga 5 bendera tergantung kelompok jabatannya masing-masing,” kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Menurutnya, proses pengumpulannya nanti dikumpulkan dulu di Perangkat Daerah (PD) masing-masing atau di kelurahan dan kecamatan masing-masing dan selanjutnya diserahkan ke Bakesbangpol. 

Setelah terkumpul semuanya, nanti akan ada 24.524 Bendera Merah Putih yang dikumpulkan oleh Pemkot Surabaya. 

“Jumlah ini sudah melebihi dari tahun 2022 lalu yang jumlahnya sebanyak 23.104 bendera,” kata dia.

Ia juga memastikan bahwa proses pengumpulan bendera ini sudah dimulai 1 Juni 2023 sampai nanti 21 Agustus 2023. Setelah terkumpul, nanti akan disebarkan ke masyarakat. 

“Yang paling penting lagi, kami juga minta bendera-bendera itu harus dibeli dari UMKM Surabaya binaan Pemkot Surabaya, sehingga nanti kami harapkan pengumpulan bendera ini juga bisa menggerakkan perekonomian warga melalui UMKM Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga sudah mengimbau kepada seluruh pelaku usaha dan juga BUMD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk juga berpartisipasi dalam gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih tahun 2023 ini. 

Imbauan itu sudah disebarluaskan kepada pelaku usaha dan BUMD di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Ini penting karena Bendera Merah Putih itu merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia,” katanya.

Yayuk juga memastikan bahwa sebenarnya pencanangan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih itu sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya mulai 1 Juni 2023, tepatnya pada saat Hari Lahir Pancasila. 

Pada saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah menyerahkan Bendera Merah Putih kepada sejumlah perwakilan.

Di antara perwakilan yang sudah menerima Bendera Merah Putih itu adalah Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan perwakilan suku, adat, ras yang ada di Kota Surabaya, kemudian Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, Perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Surabaya, Forum LPMK, Duta Purna Paskibraka Indonesia, dan perwakilan Camat juga jaring Panca Mandala Kota Surabaya.

“Secara simbolis saat itu kami menyerahkan kepada 6 perwakilan dan selanjutnya kami harapkan mereka bisa meneruskan itu kepada masing-masing jajarannya, termasuk kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia juga mengimbau kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk ikut meramaikan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih ini. 

Bagi dia, gerakan semacam ini sangat penting untuk menggugah rasa cinta tanah air dan untuk meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Surabaya. 

“Mari kita ramaikan bersama-sama,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Pelatihan Sekolah Tangguh Tanggap Bencana

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Suasana belajar mengajar di SMP Negeri 6 Surabaya mendadak berubah setelah terdengar bunyi sirine keras, sebagai tanda darurat. 

Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menyelamatkan diri menuju ke titik kumpul di lapangan sekolah. 

Beberapa siswa juga ada yang dibopong oleh para guru maupun tenaga pendidik yang lainnya. 

Rupanya, mereka tengah mengikuti pelatihan Sekolah Tangguh Tanggap Bencana. 

Yakni, simulasi mitigasi bencana yang difasilitasi oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya. Sama halnya dengan SMP Negeri 6 Surabaya, SDN Ngagel 1 Surabaya bahkan terlebih dahulu melakukan kegiatan itu.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Laksita Rini Sevriani menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pelajar dan tenaga pendidik dalam mengantisipasi, serta melakukan pertolongan pertama saat terjadi kebencanaan. 

“Di lingkungan pendidikan kita sudah menggelar di beberapa sekolah. Untuk Sekolah Tangguh Tanggap Bencana, simulasi mitigasi bencana dilakukan di SD dan SMP. Rencananya kita juga akan menyasar PAUD, karena selama ini pelatihan simulasi mitigasi bencana masih diberikan kepada para Bunda PAUD,” kata Laksita Rini, Kamis (22/6).

Laksita Rini mengaku, kedepannya, setelah melakukan simulasi mitigasi bencana kepada para Bunda PAUD, BPBD Surabaya akan  mengadakan kunjungan ke tingkat PAUD untuk melaksanakan simulasi mitigasi bencana. 

Tak hanya itu saja, BPBD Surabaya juga akan mengundang anak-anak di tingkat TK maupun PAUD untuk ke kantor BPBD Surabaya dengan memberikan edukasi dan pengenalan terhadap peralatan keselamatan pada kebencanaan.

“Jadi memberikan pengenalan terhadap peralatan, serta bagaimana jika terjadi kebencanaan kebakaran atau genangan. Ini bahkan sudah ada beberapa TK yang berkunjung ke BPBD,” ungkapnya.

Untuk lingkungan pendidikan di Kota Surabaya, Laksita Rini menerangkan bahwa  BPBD Surabaya telah memiliki jadwal pelaksanaan simulasi mitigasi kebencanaan di masing-masing sekolah. 

Semua sekolah sudah terjadwal dalam satu tahun, mana saja yang akan dikunjungi oleh BPBD Surabaya. 

“Tapi juga ada sekolah yang mengajukan untuk melakukan simulasi mitigasi bencana,” terangnya.

Dalam pelaksanaan simulasi mitigasi bencana, BPBD tidak sendiri, tentunya didampingi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan berkolaborasi dengan PMI (Palang Merah Indonesia) Surabaya. 

“Salah satunya, memberikan pembekalan kebencanaan dalam penyelamatan diri dan keselamatan di lingkungan pendidikan,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Laksita Rini menjelaskan bahwa resiko tinggi kebencanaan di kota besar, seperti di Kota Surabaya ialah munculnya genangan saat terjadi hujan lebat. 

Kemudian muncul banjir rob di perkampungan pesisir pantai saat air laut pasang. Serta kebakaran saat memasuki musim kemarau.

“Paling adalah banyak bencana sosial, contohnya kecelakaan, darurat medis, dan kebakaran. Dari laporan Command Center 112, itu adalah laporan yang paling sering kami terima. Sedangkan gempa bumi, kita juga terus mengantisipasi dengan simulasi mitigasi bencana, mengingat Surabaya memiliki banyak bangunan tinggi (high rise building),” jelasnya.

Pengalaman simulasi mitigasi bencana guna menciptakan Sekolah Tangguh Tanggap Bencana, membuat Ivana, salah satu siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Surabaya merasa bahwa pengalaman tersebut sangat membantu mereka menjaga keselamatan diri saat terjadi kebencanaan. 

“Kami mendapatkan banyak pembelajaran mengenai cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Kami senang, karena kami mendapatkan banyak ilmu,” kata Ivana.

Tepisah, Nur Azzahra Devianto, siswa kelas IV SDN Ngagel 1 Surabaya juga merasakan hal yang sama. 

Azzahra sapaan lekatnya mengaku, melalui simulasi mitigasi bencana di sekolahnya, ia bersama teman-temannya diajarkan agar tidak panik dan segera mungkin melakukan penyelamatan diri.

“Saya dan teman-teman belajar tentang menjaga keselamatan saat terjadi bencana, tadi praktek menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Jadi kalau ada gempa harus seperti apa. Saya senang karena bisa mengetahui cara menyelamatkan diri dan tidak boleh panik,” pungkasnya.

Read More

Ditanya Anaknya Kapan Ayah Pulang?, Herry Luther Pattay Ngaku Tak Bisa Jawab

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terdakwa Herry Luther Pattay tak hanya mengajukan nota pembelaan (Pledoi) atas tuduhan dan tuntutan hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya melalui kuasa hukumnya.

Eks ASN Dinkopdag (sekarang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan) Surabaya yang terseret dalam kasus mafia perijinan SIUP MB (minuman beralkohol) juga mengajukan pembelaan secara pribadi.

Dalam pembelaan yang dituangkan dalam selembar kertas berwarna putih itu, terdakwa Herry Luther Pattay yang saat itu mengikuti persidangam secara daring mengakui segala perbuatannya.

Bahkan ia juga menyesali tindakannya tersebut hingga akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Selamat siang, salam hormat saya untuk Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Saya. ljinkan saya secara pribadi menyampaikan Pembelaan, atau lebih tepatnya permohonan pengampunan atas perbuatan yang sudah saya lakukan. Pertama-tama saya ingin mengakui bahwa saya memang bersalah telah khilaf melakukan perbuatan pemalsuan, dan saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut. Saya tidak berpikir panjang bahwa dampak dari perbuatan saya tersebut membawa saya pada masalah hukum ini," bunyi nota pembelaan pribadi terdakwa Herry Luther Pattay di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/6).

Tak hanya itu, dalam pembelaannya secara pribadi tersebut terdakwa Herry Luther Pattay juga berharap agar majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ini dapat menjatuhkan vonis seringan-ringannya.

Sebab ia merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

"Di kesempatan kali ini, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman saya, karena saya adalah seorang kepala keluarga, seorang ayah, suami dan anak, dimana saya merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga," ungkapnya.

Selain itu, terdakwa Herry Luther Pattay juga menyatakan tak bisa melihat pertumbuhan anaknya bila ia menerima vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

"Anak saya masih kecil, umurnya masih 3 tahun, saya tidak bisa membayangkan melewatkan tumbuh kembang anak saya, jika saya harus berada didalam penjara untuk waktu 2 Tahun lebih," jelasnya.

Dalam pembelaannya itu, terdakwa Herry Luther Pattay juga mengaku berdosa terhadap istri dan ibunya.

Sebab dengan perbuatannya itu, kini istrinya harus membanting tulang untuk mencari nafkah.

Sedangkan ibunya yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, tetapi kini harus bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Selain itu saya sudah sangat berdosa, dimana akibat dari perbuatan saya ini, istri saya harus bekerja untuk menghidupi anak kami, sedangkan ibu saya yang merupakan orang tua saya satu - satunya, harus sampai bekerja sebagai buruh cuci baju untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," paparnya.

Maka dari itu, terdakwa Herry Luther Pattay memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkaranya dapat menjatuhkan vonis seringan-ringannya.

"Saya berharap majelis hakim dapat memberikan pengampunan kepada saya dan memberika saya kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahan saya dengan memberikan hukuman yang seringan-ringannya, harapan saya adalah dibawah 2 Tahun," harapnya.

Diakhir pembelaannya, terdakwa Herry Luther Pattay kembali mengaku menyesali perbuatannya. Sebab ketika menerima kunjungan dari anaknya. Ia selalu tak bisa menjawab pertanyaan anaknya tersebut.

"Saya menyesal atas kesalahan saya, saya bersedih setiap kali anak saya berkunjung ke Rutan dan selalu menanyakan "kapan ayah pulang?" disitu saya hanya bisa diam dan tidak mampu menjawab. Saya tidak bermaksud membela diri, namun saya sepenuhnya hanya meminta pengampuna dan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Terima kasih dan sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dan rasa penyesalan saya," pungkas terdakwa Herry Luther Pattay dalam nota pembelaannya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Terdakwa Herry Luther Pattay oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya Nur Rahman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Luther Pattay sengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan," kata JPU Nur Rahman saat membacakan tuntutan di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya sedangkan terdakwa Herry Luther Pattay mengikuti sidang lewat daring, Selasa (13/6).

Tak hanya hukuman kurungan badan, terdakwa Herry Luther Pattay juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

"Faktor yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga" pungkasnya.

Read More