Rabu, 28 Juni 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) siap digunakan sebagai venue pertandingan Piala Dunia U-17 Tahun 2023. 

Kesiapan ini didasari karena seluruh fasilitas Stadion GBT sudah sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku sebelumnya dihubungi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, terkait kesiapan GBT jika digunakan venue Piala Dunia U-17.

"Pada waktu pertama kali ada pengumuman Indonesia ditunjuk sebagai U-17, Ketua PSSI Pak Erick Thohir kontak saya dan saya menyampaikan, Surabaya siap dan mengajukan diri untuk menjadi venue," kata Wali Kota Eri, Selasa (27/8).

Selain orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menghubungi Wali Kota Solo terkait venue Piala Dunia U-17. 

Keduanya pun bersedia dan menyatakan siap menjadi venue Piala Dunia U-17.

"Yang dihubungi Pak Erick itu saya dan Wali Kota Solo dan kami berdua pada waktu itu sama-sama menyampaikan kesediaan kita untuk digunakan sebagai venue U-17," ujarnya.

Sebab menurutnya, menjadi sebuah kebanggaan bagi Negara Indonesia karena ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan Piala Dunia U-17. 

Apalagi, di Surabaya ini terkenal sebagai kota olahraga. 

"Jadi insyaallah ketika kita ditunjuk, diminta untuk membuat surat pernyataan, kita pun akan siap untuk itu," tegasnya.

Terlebih, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa seluruh fasilitas di Stadion GBT sudah sesuai standar internasional. 

Termasuk kesiapan transportasi yang sebelumnya sempat diuji coba dalam gelaran FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina pada Rabu 14 Juni 2023.

"Dan itu sudah menjadi alur internasional yang sudah disepakati. Nanti insyaallah dalam pelaksanaan akan seperti itu," ujarnya.

Wali Kota Eri menyatakan, gelaran Piala Dunia U-17 di Surabaya ini juga akan dikembangkannya dalam bentuk wisata. 

Juga, berkaitan dengan merchandise atau souvenir Piala Dunia U-17 yang akan dikerjakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya.

"Jadi kita jadikanlah ini pengembangan wisata, juga pengembangan ekonomi. Karena ini akan bisa mengungkit, membangkitkan ekonomi di Surabaya," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, merasa bangga dan takjub saat menyambut kedatangan KRI Bima Suci di Negara Kincir Angin dalam rangka menghadiri event kapal layar Internasional Tall Ship Races 2023 dalam misi pelayaran diplomasi dan duta bangsa Kartika Jala Krida (KJK) , Bertempat di Geplaateste Speld Naval Base, Den Helder, Belanda. Selasa (27/06).

Kunjungan orang nomor satu di TNI AL tersebut disambut hangat oleh Komandan KRI Bima Suci selaku Dansatgas KJK 2023 Letkol Laut (P) M. Sati Lubis beserta Palaklat KJK 2023 Mayor Laut (P) Rendra Hariwibowo dengan persembahan yel-yel dan Genderang Suling para taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70.

"Saya bangga karena saat melaksanakan kunjungan kerja ke Prancis beberapa waktu lalu, Dubes RI Prancis menyampaikan bahwa saat event L'Armada Rouen 2023 Indonesia menjadi peserta terheboh dan teramai selama acara berlangsung dan saya harapkan itu akan terulang kembali di event Tall Ship Race 2023 ini," jelas Kasal.

Turut hadir dalam penyambutan KRI Bimasuci antara lain Dubes RI untuk Belanda Bapak Freddy Martin Panggabean beserta lbu, Asintel Kasal Mayjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani, Waasrena Kasal Laksma TNI Hudiarto Krisno Utomo, Koorsmin Kasal Kolonel Mar Wahyudi, serta Athan Republik Indonesia untuk Belanda Kolonel Laut (P) M. Wirdha Prayogo.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai BUMD milik Pemkot Surabaya yang melayani jasa pemotongan dan menyediakan hewan kurban, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, meminta Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat saat Hari Raya Idul Adha.

"RPH wajib memberikan layanan terbaik. Supaya kepercayaan masyarakat sebagai konsumen kian bertambah terhadap RPH. Sehingga menambah deviden untuk meningkatkan PAD Surabaya," kata Anas Karno, Rabu (28/6).

Legislator Fraksi PDIP tersebut juga mengingatkan supaya pemotongan hewan kurban oleh RPH tetap dilakukan secara profesional, dan berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Meskipun volume jasa potong hewan akan bertambah saat Hari Raya Idul Adha," jelasnya.

Anas juga meminta supaya RPH Surabaya memastikan hewan kurban yang disediakan sehat dan higienis. 

"Hewan kurban yang dijual RPH Surabaya harus bebas dari segala penyakit. Sehingga aman dikonsumsi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu catatan hewan kurban yang terdaftar di tempat pemotongan hewan PD RPH, sebanyak 115 pendaftar. 

Itupun belum final. Karena biasanya akan bertambah saat bertepatan Idul Adha.

"Dengan jumlah hewan sebanyak itu, dipastikan mayoritas milik warga Surabaya yang menggunakan jasa potong kurban di PD RPH. Yang mendaftar sebanyak 115 dan belum final. Karena banyak instansi, dinas dan partai biasanya injury time. Ini moyaritas melayani masyarakat Surabaya," jelasnya.

Menurut Fajar, RPH Surabaya melayani pemotongan hewan kurban mulai tanggal 28-29 Juni 2023. 

Pihaknya telah menyiapkan jasa pemotongan hewan kurban sebanyak 4 orang, dengan dibantu mahasiswa 15 orang. 

Tak hanya itu, sebelum pemotongan di Hari Raya Idul Adha, RPH Surabaya juga memberikan vitamin kesehatan untuk hewan kurban.

Fajar juga menjelaskan jika, hewan kurban di kandang RPH Surabaya layak potong. 

Tidak ada penemuan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) ataupun Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada hewan kurban sapi.

"Gejala klinis tidak ditemukan dengan adanya pengecekan dari awal di peternakan sehat. Karena untuk kurban (syarat) pertama memang harus sehat, tidak cacat, tidak kurus, jantan dan layak untuk dipotong," pungkasnya.


KABARPROGRESIF COM: (Klungkung) Sinergitas TNI dan masyarakat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali terjalin cukup baik. Sinergitas itu, dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya di bidang pembangunan.

Seperti adanya pengecoran jalan di Desa Nyalian. Pengecoran jalan dalam rangka program padat karya tunai itu, tak lepas dari adanya peran Babinsa. Adalah Kopda Raka yang ikut berpartisipasi membantu warga sekitar.

Di konfirmasi terkait hal itu, Danramil Banjarangkan Kapten Cba I Nyoman Suryatha mengatakan jika pihaknya telah memerintahkan Kopda Raka untuk terus bersinergi dengan warga terkait adanya berbagai kegiatan soal pembangunan.

“Langsung kita terjunkan Babinsa di lokasi pengecoran jalan itu,” kata Nyoman. Rabu (28/06/2023) pagi.

Selain di bidang pembangunan, Nyoman berujar jika dirinya telah menginstruksikan seluruh Babinsa yang ada di wilayah teritorialnya untuk berperan aktif di berbagai kegiatan sosial.

Tentunya, upaya itu tak lepas dari adanya sinergitas dari semua pihak tanpa terkecuali masyarakat.

“Pada intinya, kami telah menghimbau semua Babinsa untuk terus memberikan yang terbaik dan bersinergi dengan warga,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tes Wawasan Kebangsaan kepada para siswa-siswi jenjang SD Kelas 6, SMP, SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Surabaya, saat memberikan motivasi dalam kegiatan Kelas Inspirasi Walikota Surabaya dan Pelatihan ESQ 165 "Bersama Membangun Masa Depan Yang Lebih Baik", di Ballroom The Empire Palace Surabaya Lantai 10, Selasa (27/6).

Wali Kota Eri Cahyadi memberikan hadiah berupa 10 sepeda kepada para siswa-siswi yang berhasil menjawab tes Wawasan Kebangsaan. 

Pada sesi pertama, ia memanggil 3 pelajar untuk naik ke atas panggung. Di sana, Wali Kota Eri Cahyadi bertanya mengenai nama-nama para Pahlawan  Nasional.

“Anak Indonesia, Arek Suroboyo harus memiliki jiwa pejuang. Nama-nama Pahlawan, lagu kebangsaan, dan Pancasila tidak boleh lupa. Maka, orang Surabaya harus memiliki keberanian dan tidak boleh malu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi saat memberikan semangat kepada para pelajar yang terlihat malu-malu.

Pada sesi kedua, Wali Kota Eri juga melakukan hal yang sama. Ia kembali mengundang anak-anak yang berani naik ke atas panggung untuk menjawab beberapa tes Wawasan Kebangsaan. 

Menariknya, para pelajar tersebut saling berebut untuk naik ke atas panggung. Hal itu mengundang gelak tawa para hadirin, karenanya Wali Kota Eri Cahyadi meminta para pelajar melakukan hompimpa dan terpilihlah 3 orang selanjutnya.

Ketiga pelajar tersebut, di tes Wawasan Kebangsaannya oleh Wali Kota Eri dengan didampingi oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani. 

Mereka diminta menyanyikan lagu daerah hingga lagu nasional. 

Adapun para peserta merasa deg-degan yang membuatnya lupa lirik saat menyanyikan lagu yang diminta oleh Wali Kota Eri Cahyadi. 

“Sebetulnya dia bisa, tapi karena banyak yang melihat jadi takut. Karena lagu daerah maupun nasional harus ditanamkan dalam jiwa kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Surabaya, harus menghafalkan lagu daerah Surabaya, maka jangan sampai lupa lagu daerahnya,” ujarnya.

Di sesi terakhir tes Wawasan Kebangsaan, suasana semakin riuh, para pelajar mulai berebut untuk naik keatas panggung. 

Melihat antusiasme dan keberanian anak-anak Surabaya itu, Wali Kota Eri mengacungkan jempol sebagai tanda kebanggaan terhadap anak-anak Surabaya. 

Ia pun lantas memilih 4 orang untuk naik ke atas panggung. 

Ditemui seusai memberikan tes Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di Surabaya, Wali Kota Eri mengaku bahwa pemberian sepeda tersebut merupakan hadiah bagi anak-anak Kota Pahlawan yang telah berani untuk tampil di depan umum. 

Sebab, menurutnya, anak-anak Surabaya harus percaya diri, tidak boleh ragu ataupun takut salah.

“Pemberian sepeda tadi adalah reward (hadiah) dari saya, dimana anak Surabaya itu berani. Kalau sudah yakin dan tidak minder, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengaku bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan terus memberikan pendampingan kepada para pelajar Surabaya. 

Salah satunya saat libur sekolah saat ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Surabaya dengan memberikan Kelas Inspirasi Walikota Surabaya dan Pelatihan ESQ 165 yang diikuti oleh 1.000 pelajar se-Surabaya.

“Semangat terus untuk anak-anak ku dalam menatap masa depan, karena kota dan bangsa ini membutuhkan calon pemimpin yang hebat dan penuh rasa gotong-royong,” ujarnya.

Sementara itu, Altalitha Cyrilla Nathania asal SMP Negeri 22 Surabaya menjadi salah satu penerima hadiah sepeda dari Wali Kota Eri yang berhasil menjawab tes Wawasan Kebangsaan dengan menyanyikan salah satu lagu Nasional. 

Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri dan Ibunda Rini Indriyani karena telah memfasilitasi Arek-Arek Suroboyo dalam mengikuti pembelajaran mengenai persoalan remaja, serta cara mengatasinya.

“Alhamdulillah, saya juga mendapat reward (hadiah) satu sepeda, terima kasih Bapak Eri Cahyadi dan Ibunda Rini Indriyani. Apalagi beliau telah memfasilitasi Arek-Arek Suroboyo mengikuti kegiatan ini untuk memudahkan kami memahami persoalan remaja serta apa saja cara menanganinya,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Sertu Komang, Babinsa Kecamatan Nusa Penida bersama Pemerintah Desa Ped gencar melakukan penanaman puluhan pohon Kelapa Hibrida.

Penanaman itu, dilakukan di Kawasan TPS3R yang berlokasi di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Rabu (28/06/2023) pagi.

Selain aparat Babinsa dan Pemdes setempat, penanaman pohon itu juga tak lepas dari adanya peran Bhabinkamtibmas setempat.

Dijelaskan Komang, penanaman yang melibatkan sejumlah pihak saat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mewujudkan Kawasan hijau di Desa Ped.

“Dengan harapan, bisa mewujudkan kelestarian alam dan lingkungan,” kata Sertu Komang.

Tak hanya itu, Komang menambahkan jika penanaman pohon Kelapa memanfaatkan beberapa lahan kosong yang berada di Desa Ped, khususnya di Kawasan TPS3R.

“Harapan kami, lahan kosong ini bisa kita ubah menjadi lahan produktif,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebanyak 334 mahasiswa magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Batch 4 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya akhirnya selesai. 

Mereka merupakan magang yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. 

Mereka pun dilepas dengan meriah di gedung Balai Pemuda Alun-alun Surabaya, Selasa (27/6).

Hadir dalam acara pelepasan dan penutupan itu Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji beserta jajarannya, perwakilan dosen dari seluruh perguruan tinggi Kota Surabaya, serta mahasiswa magang MSIB batch 4 yang baru saja menyelesaikan pengabdiannya. 

Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan bahwa saat melihat seluruh mahasiswa yang hadir dalam acara penutupan itu seperti melihat Indonesia di masa depan. 

Pasalnya, di tangan merekalah bagaimana Indonesia ke depannya.

“Saya melihat adik-adik ini sebetulnya seperti melihat Indonesia di sekian tahun yang akan datang. Ya, Adik-adik inilah yang akan menggantikan kita semua,” kata Agus dalam sambutannya.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyelesaikan pengabdian itu untuk selalu semangat dan terus menyalurkan semangat yang didapatkan selama magang di Disdukcapil Surabaya.

“Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf kepada seluruh peserta MSIB batch 4 yang telah turut berpartisipasi melayani masyarakat Surabaya selama 5 bulan ini,” katanya. 

Setelah itu, Dosen Pendamping Program (DPP) Aisyah Apriliciciliana yang menyampaikan sambutan dalam acara itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama sampai program magang MSIB batch 4 ini tuntas. 

“Jangan lupa setelah ini mengumpulkan laporan akhir magangnya ke situs MSIB, karena laporan akhir itu akan ditutup terakhir 14 Juni 2023 mendatang,” kata dia.

Selanjutnya, para mahasiswa MSIB batch 4 pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama menjalani program magang di Disdukcapil Kota Surabaya. 

Rata-rata di antara mereka menyampaikan sangat bangga dan senang bisa menjadi bagian dari Pemkot Surabaya meskipun hanya 5 bulan. 

“Pengalaman ini tidak akan pernah saya lupakan selama hidup saya, terimakasih Pak Wali Kota, jajaran Disdukcapil Surabaya dan semua pihak yang telah mendukung program ini,” kata salah satu mahasiswa saat menyampaikan pesan dan kesannya.


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Klungkung Menari merupakan salah satu festival yang digagas oleh Pemkab dalam memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77. 

Festival yang digelar di depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe itu, dihadiri oleh sejumlah pihak, salah satunya Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana.

Sebagai bentuk sinergitas, pihak Kodim pun ikut serta menghadiri pelaksaan festival yang digelar pada Rabu (28/06/2023) malam itu.

Selain aksi tarian daerah, festival Klungkung menari itu juga turut diwarnai dengan adanya lapak UMKM yang disajikan untuk masyarakat.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen mengatakan perayaan festival Klungkung menari itu tak lepas dari adanya peran Pemkab, Kodim dan Polres.

“UMKM itu kolaborasi antara Pemkab, Kodim dan Polres. Semuanya, kita sajikan untuk masyarakat,” kata Dandim.

Ia mengungkapkan, UMKM yang disajikan pada perayaan festival tersebut menyuguhkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga di bawah pasaran.

“Mudah-mudahan, UMKM itu bisa meringankan beban masyarakat. Warga bisa berbelanja secara langsung. Tentu, harganya sangat terjangkau,” bebernya.


Selasa, 27 Juni 2023


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Herry Luther Pattay, terdakwa kasus SIUP MB palsu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Tongani, SH. MH didampingi dua hakim anggota, Emma Ellyani, SH. M.H dan Manambus Pasaribu, SH. MH menyatakan dimana terdakwa yang merupakan eks ASN Pemkot Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa Herry Luther Pattay, yakni tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

Selain itu faktor yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

“Dengan ini terdakwa atas nama Herry Luther Pattay divonis dengan hukuman penjara 2 tahun penjara dan denda Rp50 Juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Tongani saat membacakan amar putusan, Selasa (27/6).

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan jika dibandingkan tuntutan yang diajukan JPU dari Kejari Surabaya yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. 

Dengan vonis ini, Mejelis Hakim Tongani meminta kuasa hukum terdakwa untuk menanyakannya kepada Herry Luther Pattay, apakah menerima, banding atau pikir-pikir.

Namun terdakwa Herry Luther Pattay tak mendengarnya, sehingga hakim anggota Manambus Pasaribu mengambil alih pertanyaan yang diajukan kuasa hukum terdakwa Herry Luther Pattay.

"Pikir-pikir yang mulia," Jawab Herry Luther Pattay.

Mendengar jawaban dari terdakwa Herry Luther Pattay, Majelis hakim lantas menanyakan sikap hal tersebut kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya, Nur Rachman.

Hal yang sama juga dikatakan JPU Nur Rachman.

"Menunggu sikap dari terdakwa dulu yang mulia," pungkasnya.

Seperti diberitakan tim penyidik Pidsus Kejari menetapkan Herry Luther Pattay (HLP), eks ASN Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengurusan perijinan minuman beralkohol (Minhol).

Penetapan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : KEP-15/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya kemudian melakukan penahanan HLP selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Penahanan HLP ini sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-09/M.5.10/Fd.1/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Kasus yang melilit HLP ini bermula adanya pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum Diskopdag Kota Surabaya tersebut.

HLP ini yang menawarkan jasa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dan meminta sejumlah uang kepada pelaku usaha.

Terdakwa Herry Luther Pattay oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya Nur Rahman dinyatakan terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Luther Pattay sengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan," kata JPU Nur Rahman saat membacakan tuntutan di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya sedangkan terdakwa Herry Luther Pattay mengikuti sidang lewat daring, Selasa (13/6).

Tak hanya hukuman kurungan badan, terdakwa Herry Luther Pattay juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider enam bulan penjara.

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

"Faktor yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga" pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar di bawah pengelolaan PD Pasar Surya, di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (27/6).

"Alhamdulillah hari ini PD Pasar Surya sudah melakukan MoU dengan Polrestabes Surabaya. Kalau sudah tanda tangan seperti ini, artinya sudah ada ketenangan. Ketika ada inflasi maka Satgas Pangan ada dari kepolisian juga akan turun, sehingga tidak bisa dilepaskan antara Pemkot Surabaya dengan kepolisian,” kata Wali Kota Eri.

Dengan adanya penandatangan kesepakatan bersama antara PD Pasar Surya dengan Polrestabes Surabaya terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar, Wali Kota Eri Cahyadi berhadap dapat menjaga harga pangan di Surabaya. 

Ke depannya, dengan sinergi dan kolaborasi antara PD Pasar Surabaya dengan Polrestabes Surabaya juga diharapkan dapat mengatasi persoalan inflasi.

“Jadi kalau HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 15.000 lalu ada yang menjual Rp 17.000, maka Satgas Pangan kepolisian bisa turun. Dengan adanya MoU ini, saya berharap harga pangan di Surabaya bisa terjaga dan inflasi bisa kita tekan,” jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri turut menyampaikan terima kasih kepada Bank Mandiri yang telah memberikan bantuan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada satu pedagang Pasar Genteng Besar dan satu pedagang Pasar Wonokromo Surabaya. 

Selain itu, Pasar Genteng Besar dan Pasar Wonokromo Surabaya terpilih menjadi pilot project pelaksanaan bimbingan dan pelatihan cashless society dalam upaya peningkatan digitalisasi.

“Saya juga matur nuwun (terima kasih) kepada Bank Mandiri, ada kerjasama beberapa hal dengan PD Pasar Surya. Saya berharap ada satu pasar yang sudah menggunakan metode cashless melalui QRIS Bank Mandiri,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya, Agus Priyo mengaku, siap mengubah wajah PD Pasar Surya menjadi lebih baik. 

Dengan 67 unit pasar di bawah pengelolaan PD Pasar Surya, diharapkan kedepannya tidak ada lagi stikma atau persepsi negatif. 

Sebab, melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menjadikan PD Pasar Surya menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola profesional. 

“Kesempatan ini kita sampaikan bahwa tidak ada lagi yang beramian aneh-aneh di PD Pasar Surya karena langsung di monitor Pak Walikota (Eri Cahyadi), Asisten II, dan dukungan dari  Pak Kapolres (Pasma Royce) supaya pedagang dan pengunjung merasa aman dan nyaman selama berada di pasar,” kata Agus Priyo.

Oleh sebab itu, sebagai upaya tindak lanjut setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, PD Pasar Surya bersama Polrestabes Surabaya melalui Kasatpam Obvit Polrestabes Surabaya akan membuat perjanjian kerja teknik mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar.

“Kami ingin membuat suasana pasar menjadi aman dan nyaman. Dengan adanya MoU, menjamin bahwa belanja di pasar tradisional semakin aman. Termasuk pencegahan inflasi akan kami kontrol dari pedagang agar tidak menjual terlalu tinggi atau di atas HET,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bank Mandiri turut memberikan KUR kepada satu pedagang Pasar Genteng Besar dan satu pedagang Pasar Wonokromo Surabaya. Karenanya, ia menyampaikan kepada Bank Mandiri terima kasih atas dukungan pada segi pendanaan melalui KUR. Harapannya, cash flow atau laporan keuangan dari setiap pemasukan pedagang tidak terganggu.

“Lewat KUR UMKM bisa naik kelas. Untuk kriteria tentunya pedagang yang tertib secara administrasi di PD Pasar Surya, kemudian kami berikan referensi untuk mendapatkan itu. Harapan kami supaya cash flow mereka bisa terjaga dan meningkat,” terangnya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce menyampaikan, melalui penandatangan tersebut, terdapat satu kesepahaman bersama untuk melakukan pengelolaan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat yang ada di 67 pasar. 

Karenanya, Polrestabes Surabaya akan selalu mendukung dan mendampingi PD Pasar Surya.

“Kekuatan ekonomi harus terus kita jaga, karena kekuatan ekonomi pasca pandemi COVID-19 adalah pasar. Dimana pasar adalah tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli agar UMKM terus menggeliat. Sebagaimana sesuai arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa semua sektor ekonomi harus tumbuh,” kata Kombes Pol Pasma Royce.

Ia menjelaskan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka mesti berbanding lurus dengan keamanan dan ketertiban yang harus tetap terjaga. 

Sebab, transaksi jual beli harus berjalan tanpa kekhawatiran. Karenanya, semua harus mematuhi aturan dan ketentuan yang ada di masing-masing pasar. 

“Ini merupakan awal yang baik bagi Polrestabes Surabaya dan PD Pasar Surya untuk terus menjaga dan mendukung pergerakan ekonomi di Surabaya. Selanjutnya kami akan memberikan pendampingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di pasar, kami melatih dari internal, serta akan mendampingi pengamanannya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, jika terdapat persoalan maka Polrestabes Surabaya akan melakukan mediasi sebagai upaya pemecahan permasalahan secara kekeluargaan. 

Namun, jika persoalan tersebut telah mengarah pada tindak pidana, maka PD Pasar Surya diharapkan segera melaporkan hal tersebut petugas penegak hukum. 

Termasuk jika berhubungan dengan inflasi, maka Satgas Pangan kepolisian juga akan melakukan penanganan hal tersebut.

“Supaya pembeli dan penjual merasa aman, serta bebas dari ketakutan. Termasuk bebas gangguan dari premanisme, atau mungkin siapa yang melakukan intimidasi maupun pemerasan akan kami lakukan pengamanan secara bersama-sama,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tak masuknya Kota Surabaya menjadi smart city versi IMD Smart City Index (SCI) seharusnya menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. 

Pasalnya, tidak masuknya Surabaya menjadi salah satu smart city menunjukkan adanya permasalahan dengan Kota Surabaya saat ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony menilai, tidak terpilihnya Kota Surabaya menjadi smart city karena masih belum adanya Pemerintahan memberikan peran pada masyarakat agar lebih berdaya.

"Kami yang ada di pemerintah kota menganggap ada variabel peran serta masyarakat yang kurang diperhatikan dalam parameter smart city. Seharusnya smart city memberikan ruang kepada masyarakat agar lebih berdaya," kata AH. Thony, Selasa (27/6).

Senada dengan AH Thony, Pengamat Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Putu Rudy yang juga menjadi pembicara talkshow, menyebut jika penilaian smart city versi IMD itu berdasarkan pengalaman warga. 

Bukan berdasarkan pemerintah kota sebagai pemberi layanan. Seperti misalnya saja, layanan kependudukan bisa dilakukan secara online, tapi seberapa jauh warga sudah dapat menggunakan layanan public berbasis ini.

"Warga mengetahui terdapat layanan kependudukan online. Tetapi mereka tidak menggunakannya karena layanan tersebut tidak reliable atau warga tidak affordable (mampu) menggunakan karena internet mahal. Itu sudah memberikan penilaian buruk bagi IMD," jelas Putu.

"Jadi Pak Walikota harusnya tidak bilang, ah biar saja, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Ini menunjukkan Pak Wali tidak tahu mengukur layanan yang optimal kepada warganya," imbuh Putu. 

Tidak heran jika kemudian di mall layanan publik di Surabaya orang masih berjubel untuk minta layanan administrasi yang malah menimbulkan inefisiensi. 

Kata Putu, seharusnya Pemerintah kota Kota Surabaya harus mulai menyediakan zona-zona internet gratis untuk warganya agar dapat mengakses layanan administrasi Pemerintah kota Kota Surabaya.

"Pemerintah kota Kota harusnya mengaku jika ternyata layanan ini belum begitu efektif karena belum dikonsumsi optimal oleh warganya," ungkap Putu.

Pembicara lain, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Riant Nugroho menyebut kebijakan publik yang baik adalah bukan bagaimana menghebatkan pemerintah kota, tapi bagaimana warganya menjadi hebat.

"Kalau orientasinya menghebatkan pemerintah kota, maka itu seperti pemerintah kota feodal," ujar Riant Nugroho.

Salah satu manifestasi "menghebatkan" pemerintah kota bisa dilihat dari pemerintah kota daerah yang berlomba untuk mendongkrak Pendapatan Asli. 

"Sebesar-besarnya mencari pendapatan untuk pemerintah kota. Padahal di Jepang pemerintahannya sedang berlomba-lomba menurunkan pajak untuk menarik investasi," ujarnya.

Jadi, kata Riant, besarnya PAD seharusnya tidak menjadi salah satu patokan sebuah pemerintah kota daerah itu sukses.

Orientasi bagaimana harus membesarkan PAD ini ternyata juga dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya melalui Perda 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas dan Perwali 1 Tahun 2022 tentang Formula Tarif Sewa BMD Berupa Tanah dan/atau Bangunan . 

Dalam perwali ini mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk membayar sewa yang tinggi dalam membangun infrastruktur digital. 

Pengenaan sewa yang mahal ini sudah tidak sejalan dengan marwah Perda tersebut yang seharusnya adalah membangunkan infrastruktur pasif yang dapat digunakan bersama bukan hanya sekedar mengenakan sewa tanah. 

"Ini yang memberatkan teman-teman penyelenggara jaringan telekomunikasi di Surabaya untuk menyediakan internet gratis di tempat-tempat publik, seperti sekolah, rumah sakit atau halte-halte," kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Jerry Siregar.

Kata Jerry untuk menjadikan Surabaya sebagai smart city, bukan hanya dari pemerintah kotannya saja. Tapi juga harus dibangun dari warganya agar memiliki smart thinking.

Selain itu perwakilan Wakil Ketua Bidang Teletopic Masyarakat Telematika (Mastel) juga menyebutkan terdapat disharmonisasi terhadap pembentukan regulasi pungutan. 

“Pengaturan pungutan itu menurut UUD 1945 harus diatur berdasarkan UU, jadi apabila terdapat Perda atau Perwali yang membuat adanya kewajiban pungutan baru seperti membayar sewa tanpa ada dasar Undang - Undang di acu maka Perda atau Perwali tersebut perlu ditinjau kembali”. Selain itu, masih terdapat kerancuan pemahaman mana yang disebut Retribusi dan mana sewa” ujarnya. 

Menurutnya, lanjut Jerry, penyelenggara jaringan itu tidak anti bayar, asalkan terdapat dasar yang jelas. 

Beda halnya jika Pemkot Surabaya membangunakan SJUT untuk meletakkan kabel fiber optik yang kemudian dikenakan tarif pemanfaatan.

“Penyelenggara jaringan akan dengan senang hati masuk dan memberikan kontribusi," paparnya.

Dari diskusi ini, Wakil ketua DPRD Surabaya dan para narasumber sependapat bahwa ini dikarenakan kebijakan kebijakan Pemkot yang sudah ada sebelumnya dan masih berlaku hingga saat ini membuat berbagai macam kerancuan dan hambatan dalam membangun infrastruktur digital, maka perlu dibuat perda baru yang menjadi landasan dalam tata Kelola pembangunan infrastruktur  yaitu "Perda Tata Kelola Infrastruktur Digital".


KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Selain mengemban tugas untuk bisa mewujudkan kondusifitas dan stabilitas wilayah, ternyata Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau mempunyai tugas yang lebih penting. Tugas itu, adalah meningkatkan perekonomian warga yang ada di tanah Papua, khususnya Kabupaten Lanny Jaya.

Berbagai fasilitas ternak, mulai dibangun oleh Satgas. Fasilitas-fasilitas itu, nantinya akan diserahkan langsung pada masyarakat.

Hal itu, ditegaskan oleh Dansatgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau, Letkol Inf Heri Kuswanto. Selasa (27/06/2023). “Keberadaan kami, juga harus bisa meningkatkan ekonomi warga,” kata Dansatgas.

Letkol Heri menambahkan, pembangunan fasilitas ternak itu kali ini ditujukan di daerah Desa Ninabua, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. 

Setidaknya, terdapat 15 prajurit yang saat ini diterjunkan untuk membangun kendang ternak ayam tersebut.

“Keberadaan kami disini, harus bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Letkol Heri menegaskan jika dirinya telah menginstruksikan seluruh Komandan Pos yang ada di wilayah teritorialnya untuk bisa memberikan perhatian penuh pada masyarakat.

Selain bisa memberikan manfaat, Dansatgas berharap jika keberadaan Satuannya di Kabupaten Lanny Jaya, juga harus bisa memperkuat Kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Kemanunggalan itu, harus terus kita rawat dan kita perkuat,” tegasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive