Pemkot Surabaya Tegaskan Poster Event Turnamen SSB Antar se-Jatim Adalah Hoax

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya memastikan bahwa poster event Turnamen antar SSB (Sekolah Sepak Bola) se-Jatim memperebutkan Piala Walikota dan Ketua DPRD Kota Surabaya yang kini beredar di sosial media (sosmed) tidak benar alias hoax.

Poster dengan latar belakang warna merah dan putih, yang menyertakan foto Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono itu telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Poster itu saya pastikan tidak benar alias hoax. Pemkot Surabaya tidak menggelar acara tersebut. Poster itu adalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Dinkominfo Surabaya, M. Fikser, Kamis (6/7).

Karenanya, Fikser menyayangkan beredarnya poster yang sangat meresahkan masyarakat itu. 

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menanggapi maupun menyebarkan poster tersebut karena itu hoax. 

Terlebih, terdapat tulisan mengenai total hadiah, serta mencantumkan tata cara pembayaran pendaftaran melalui nomor rekening dari salah satu instansi Bank. 

“Pastinya sangat meresahkan masyarakat, maka saya mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan maupun menanggapi poster hoax tersebut,” ujarnya.

Fikser menjelaskan, bahwa sejauh ini, setiap gelaran olahraga yang diadakan oleh Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya alias gratis. 

Sebab, Pemkot Surabaya tengah fokus pada pembibitan atlet-atlet muda di Kota Pahlawan.

“Dengan mencantumkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tentunya sangat merugikan masyarakat. Sebab Pemkot Surabaya selalu memfasilitasi para atlet. Bahkan, pemkot tidak pernah memungut biaya apapun dalam program pembangunan SDM, baik melalui olahraga, maupun yang lainnya,” tegasnya. 

Oleh sebab itu, Fikser kembali mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan konten berupa postingan poster serupa sebelum melakukan kroscek terlebih dahulu. 

Menurut dia, hal tersebut justru akan memberikan ruang bagi para pelaku penyebar hoax atau disinformasi yang meresahkan masyarakat.

Fikser juga menjelaskan undang-undang pelaku penyebaran hoaks yang masuk dalam hukum pidana. 

Bagi penyebar hoax, akan dikenai sanksi hukum yang mengatur tentang hoaks yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. 

Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku adalah penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Sekali lagi kami mengimbau semua pihak terutama warganet untuk tidak menyebarkan konten atau informasi yang bisa membuat masyarakat berharap, namun ternyata informasi itu tidak benar,” pungkasnya.

Read More

Ini Pesan Menteri ATR/BPN Saat Menyerahkan Sertifikat Door to Door ke Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Jonahar door to door menyerahkan 11 sertifikat di Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Kamis (6/7).

Kehadiran mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini, ingin memastikan langsung di lokasi penyerahan sertifikat terkait pendaftaran tanah masyarakat, aset pemerintah dan wakaf berjalan baik. 

Hadi juga ingin mendapat pemgaduan langsung terkait proses pengurusan sertifikat.

Turun dari mobil, Menteri Hadi Tjahjanto yang disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, langsung menuju lokasi pembagian sertifikat. 

Disela-sela membagikan sertifikat itulah, Hadi berpesan agar sertifikat dijaga dengan sebaik mungkin.

"Saya pesan, setelah mendapat sertifikat, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, atau orang yang tidak bertanggungjawab. Apalagi masuk ke rentenir," pesan Menteri Hadi kepada Ny Imroatin (62), pemilik tanah sekitar 500 M2 yang baru saja menerima sertifikatnya.

Hadi menjelaskan, bahwa sertifikat tanah ini memiliki nilai ekonomis. 

Yakni, bisa digunakan sebagai agunan di bank untuk mendapat modal.

Dengan begitu, lanjut Hadi, modal tersebut bisa untuk membuka usaha, sehingga bisa membantu warga menambah penghasilan.

"Tapi jangan digunakan konsumtif ya bu.. Jangan untuk beli sepeda motor. Tapi untuk usaha," terang Hadi.

Untuk diketahui, sertifikat yang diserahkan Menteri ATR/BPN itu hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain penyerahan 11 sertifikat tanah itu, Menteri Hadi menyerahkan 8 sertipikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Jombang.

Mengakhiri kunjungan kerjanya, Menteri ATR-BPN menyerahkan 19 Sertipikat Tanah Wakaf kepada 9 penerima di Desa Sukoiber.

Read More

Pangkoarmada II Ikuti Seminar Postur TNI AL Tahun 2025-2044

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pangkoarmada II Laksda TNI Maman Firmansyah mengikuti Seminar Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2025-2044, yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.,  bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta. Selasa (4/7).

Dengan mengusung tema “Terwujudnya kekuatan TNI AL yang berdaya gentar tinggi guna mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”, seminar tersebut menghadirkan Pengamat Pertahanan diantaranya Dr. Phill Shiska Prabawaningtyas, Dr. Connie Rahakundini, M.Si., dan Bogat Widyatmoko, S.E., M.A.

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa TNI AL dituntut untuk mampu membangun kekuatan yang efektif dan adaptif terhadap lingkungan strategis dan kemajuan teknologi di dalam frame work rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045.

"Untuk itu, rancangan awal visi pembangunan postur kekuatan TNI AL 2025-2044 diarahkan untuk mewujudkan TNI AL yang modern, menggentarkan, dan proyeksi global," ujar Kasal.

Read More

Berhasil Turunkan Stunting-Kemiskinan, Wali Kota Eri dan Ketua TP PKK Surabaya Raih Penghargaan Tertinggi dari BKKBN

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menurunkan angka stunting hingga kemiskinan di Kota Pahlawan akhirnya berbuah manis. 

Terbukti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi diganjar penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI). 

Terobosan dan inovasi yang dilakukannya di Kota Surabaya dinilai berhasil turunkan angka stunting hingga kemiskinan, makanya mereka diberi penghargaan tertinggi BKKBN secara bersamaan. 

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023, di Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2023) malam. 

Penghargaan tertinggi ini diberikan atas prestasi dan komitmennya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya.

Seusai menerima penghargaan itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa penghargaan yang diterimanya bersama Ketua TP PKK itu karena Surabaya dinilai berhasil menjaga dan terus meningkatkan ketahanan keluarga, mulai dari angka stunting yang terus turun, kemiskinan turun dan pendampingan kepada keluarga terus dilakukan. 

Makanya, penghargaan ini dia dedikasikan untuk seluruh camat, lurah, RW, RT, LPMK, PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), tim pendamping keluarga dan semua pihak yang telah membantu menurunkan angka stunting dan angka kemiskinan di Surabaya. 

“Ini sebenarnya penghargaan untuk mereka semuanya. Keberhasilan ini tidak bisa dilakukan oleh Pemkot Surabaya sendiri, tapi dilakukan oleh mereka semuanya. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Surabaya dengan kekuatan guyub rukunnya, tidak ada yang terbaik di antara kita, tidak ada yang paling hebat di antara kita, tidak menggunakan kesombongannya, makanya kita berhasil mendapatkan penghargaan ini. Jadi, penghargaan ini untuk semua warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri. 

Ia juga mengakui bahwa selama ini dia bersama jajaran Pemkot Surabaya dan TP PKK Surabaya terus berusaha merubah mindsite atau cara berpikir warga Surabaya. 

Bahkan, ia juga menegaskan bahwa hari ini yang dibangun adalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, makanya dia juga bersyukur pembangunan SDM itu sudah terlihat keberhasilannya hari ini dengan adanya guyub rukunnya warga Surabaya. 

“Saya selalu katakan bahwa Surabaya bisa menurunkan angka stunting dan menurunkan angka kemiskinan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahannya, tapi karena warganya yang guyub rukun dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya,” tegasnya. 

Menurutnya, warga Surabaya memang harus memiliki mindsite yang kuat, sehingga wali kota siapapun nanti ke depannya, dia harus ikut dalam kepentingan warga.

Makanya, ia sangat yakin dengan adanya PKK, KSH, LPMK, tim pendamping keluarga, RT-RW yang saat ini sudah bisa melihat angka stunting di wilayahnya, maka akan terpacu untuk saling membantu sehingga tercipta guyub rukunnya. 

“Itulah kekuatan Surabaya hari ini,” katanya. 

Oleh karena itu, dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak ditambah dengan adanya Kampung Madani dan Kampung Pancasila yang mulai diterapkan di Surabaya, maka dia sangat yakin persoalan stunting, gizi buruk, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak dan semua masalah di Surabaya akan cepat terselesaikan. 

“Sekali lagi, kekuatan kita ada di masyarakat, terbukti dengan kita bisa merebut kemerdekaan dan berhasil bertempur dalam 10 November. Jadi, kekuatan kita adalah kekuatan masyarakat,” ujarnya. 

Adapun data prevalensi stunting di Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat mencapai 28,9 persen (6.722 balita), di akhir 2022 turun signifikan hingga ke angka 4,8 persen (923 balita). 

Selanjutnya di tahun 2023, per 30 Juni 2023, tercatat hanya tersisa 651 balita, termasuk balita yang mengalami penyakit yang sulit disembuhkan.  

Sedangkan angka kemiskinan di Surabaya pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. 

Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK. 

Meskipun sudah berhasil meraih penghargaan dan kinerjanya diakui di tingkat nasional, namun Wali Kota Eri tidak merasa puas. 

Ia mengaku sudah menyiapkan berbagai terobosan ke depannya untuk terus menjaga dan menguatkan ketahanan keluarga di Surabaya. 

Salah satunya nanti di semua Balai RW Surabaya akan ada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang akan melakukan parenting kepada setiap keluarga di wilayahnya masing-masing. 

“Nanti kita akan undang keluarga-keluarga itu dan akan kita bedakan bagaimana cara mendidik anak SD, SMP, dan SMP. Bagaimana pun juga, ketahanan keluarga itu sangat penting. Di Surabaya, ketahanan keluarga itu menjadi ujung tombak keberhasilan kesejahteraan warga Surabaya,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi juga mendedikasikan penghargaan yang diraihnya untuk Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kelurahan, kader PKK, Kader Surabaya Hebat yang sangat luar biasa dalam bersinergi ketika turun ke lapangan. 

Mereka sangat membantu dengan hati yang ikhlas dan hati yang ridho, sehingga inilah hasil yang didapatkannya. 

“Jadi, keikhlasan kita sudah membuahkan hasil yang tidak kita sangka-sangka. Memang tujuan kita bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi ini adalah bentuk apresiasi yang kita terima atas apa yang sudah kita lakukan bersama-sama,” kata Rini. 

Menurutnya, tidak mudah hingga sampai di titik ini mendapatkan penghargaan dari BKKBN. Butuh perjuangan yang luar biasa dalam melakukan pendampingan di tengah kondisi Surabaya yang sangat beranekaragam. 

Pendampingan secara dor to dor dan konsisten terus dilakukan oleh ibu-ibu PKK di Kota Surabaya. 

“Nah, di sinilah kekuatan ibu-ibu PKK untuk terus konsisten mengajak warga supaya ikut KB dan menjaga anak-anaknya,” katanya. 

Ke depan, ia memastikan akan terus konsisten melakukan berbagai program yang telah dirancang oleh Pemkot Surabaya. 

Apalagi, saat ini empati dan guyub rukunnya warga sudah mulai terbentuk, sehingga ia akan berkomitmen bersama ibu-ibu PKK utuk terus bergerak bersama mendampingi keluarga-keluarga yang ada di Surabaya. 

“Kami yakin akan terus bisa menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak di Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Yonif 721/Makkasau Dongkrak Kreatifitas Warga Lanny Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Keberadaan Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau di Kabupaten Lanny Jaya, Papua tak hanya sebatas menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah semata. 

Namun, keberadaan Satgas tersebut juga harus bisa meningkatkan perekonomian warga.

Salah satunya, melalui adanya peningkatan kreatifitas yang dilakukan oleh Satgas dibawah kendali Letkol Inf Heri Kuswanto terhadap warga di setiap Distrik.

Seperti yang dilakukan oleh Danpos Distrik Tiom, Lettu Inf Rizal bersama beberapa personelnya di Desa Niknek pada Rabu (05/07/2023) pagi.

Di lokasi itu, Lettu Rizal memberikan beberapa pembekalan berbagai tata cara pengolahan olahan dapur yang nantinya bisa dijual di pasaran. 

Rizal menilai, adanya upaya tersebut, diyakini bisa mendongkrak tali perekonomian warga.

“Hasil olahan itu nantinya dijual di pasaran. Tentu itu sangat bermanfaat untuk warga,” kata dia.

Dirinya menambahkan, ekonomi kreatif yang saat ini digagas oleh pihak Satgas itu mendapat sambutan hingga apresiasi dari masyarakat.

Pasalnya, berbagai olahan dapur buatan warga itu, hanya membutuhkan bahan alami atau pertanian. “Bahannya pun tidak susah, dan bisa didapat oleh warga,” bebernya.

Read More

JPU KPK Tolak PK Mantan Bupati Probolinggo-Suaminya di Kasus Jual Beli Jabatan Pj Kepala Desa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

’’(Karena) tidak ada novum (bukti baru), tidak ada putusan yang saling bertentangan, dan tidak ada kekhilafan hakim,’’ kata JPU KPK Dame Maria Silaban usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda penyampaian tanggapan, Selasa (4/7).

Menurut Dame, pengajuan PK dua terpidana itu tidak memenuhi alasan -alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

’’Kami meminta putusan PK nanti menguatkan putusan kasasi di Mahkamah Agung,’’ tegasnya.

Sementara itu, pengacara Puput dan Hasan, Diaz Wiriardi, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan PK karena menemukan adanya dugaan kekhilafan hakim dalam memberikan vonis kepada kedua kliennya.

Dia meyakini bahwa Puput maupun Hasan tidak bersalah sebagaimana vonis hakim.

’’Dalam persidangan sejak awal hingga akhir, tidak ditemui fakta kedua klien kami menerima uang yang dituduhkan secara fisik,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, Tantri dan suaminya, Hasan Aminuddin menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi suap jual beli jabatan Pj Kades di Kabupaten Probolinggo. 

Keduanya terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Puput dan Suaminya dihukum pidana masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. 

Khusus untuk Puput, hakim menghukumnya membayar uang pengganti Rp20 juta. 

Putusan itu sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Tantri juga ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi TPPU dan gratifikasi. 

TPPU dan gratifikasi yang tengah disidik penyidik KPK, untuk perkara selama Tantri menjabat Bupati Probolinggo. Yaitu mulai tahun 2013 hingga 2021 kemarin.

Read More

Ketua Persit Kodim Klungkung Beri Himbauan Bijak Bermedsos

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Sosialisasi untuk bijak dalam bermedia sosial kali ini digelar di Makodim 1610/Klungkung. 

Sosialisasi itu dilakukan langsung oleh Ketua Persit Kodim Klungkung, Ny Yoice Armen pada Rabu (05/07/2023) pagi.

Yoice menjelaskan, media sosial seakan menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai, terutama dalam menyikapi bebagai informasi yang tersebar. 

Menurutnya, kedewasaan dan kebijakan dalam menyerap segala informasi yang ada di medsos, harus betul-betul dilakukan oleh para Persit.

“Sehingga, kita tidak terjerumus di dalam lingkaran berita bohong,” kata Yoice.

Selain bijak dalam bermedsos, Yoice juga mengajak para Persit untuk aktif menggelar aksi sosial kemanusiaan. 

Sebab, kata dia, Persit juga memiliki peranan dalam mendukung tugas pokok Satuan TNI-AD, terlebih di bidang sosial.

“Keberadaan Persit harus bisa memberikan manfaat di masyarakat,” bebernya.

Tak lupa, pesan soal menjaga kondisi agar tetap prima pun disampaikan oleh istri Dandim Klungkung tersebut. 

Hal itu, menurutnya bisa dilakukan melalui adanya olahraga.

“Kondisi fisik yang prima itu juga penting. Upaya itu bisa dilakukan dengan olahraga,” pungkasnya.

Read More

Agar Tertib Adminduk, Pemkot Surabaya Gelar Sosialisasi Layanan Pendaftaran Perkawinan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya mengadakan kegiatan Sosialisasi Layanan Pendaftaran Perkawinan bagi Warga Non Muslim, di Graha Sawunggaling Surabaya, Rabu (5/7). 

Kegiatan tersebut digelar selama 5-6 Juli 2023 dengan total 950 peserta yang terdiri dari masing-masing pengurus keagamaan se-Surabaya.

Sosialisasi ini bertujuan membantu masyarakat dalam pencatatan perkawinan khususnya bagi warga non muslim. 

Hal ini seperti yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk semakin tertib dalam bidang administrasi kependudukan (adminduk).

“Selain itu, pencatatan perkawinan akan mempermudah Pemkot Surabaya dalam memberikan pendampingan ketahanan keluarga kepada masing-masing pasangan, sebagai upaya mencegah terjadinya kasus stunting,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Agus, Disdukcapil Surabaya juga berkolaborasi dengan Perangkat Daerah (PD) lainnya. 

Diantaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya.

“Mereka memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai alur permohonan perkawinan. Semua layanan dari masing-masing PD juga dapat diakses secara gratis oleh masyarakat,” imbuhnya.

Agus menjelaskan, dalam tahapan permohonan pernikahan dimulai dari kepastian kesehatan dari masing-masing pasangan calon pengantin. 

Hal ini dilakukan agar mengetahui riwayat kesehatan calon pengantin. Sebab, nantinya, Dinkes Surabaya akan memberikan pendampingan bagi pasangan yang terindikasi memiliki riwayat maupun resiko kesehatan yang lainnya. 

“Tes kesehatan tersebut bisa dilakukan di Puskesmas. Selanjutnya, DP3A-PPKB yang akan memberikan pendampingan Kelas Catin (Calon Pengantin) melalui layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga),” jelasnya.

Selanjutnya, jika kedua tahapan tersebut selesai, calon pengantin bisa mengajukan permohonan dan melakukan pencatatan perkawinan ke Disdukcapil Surabaya. 

Agus mengaku, Disdukcapil Surabaya memfasilitasi para pengurus keagamaan masing-masing untuk pendaftaran maupun meneruskan data pemohon ke Disdukcapil Surabaya.

“Jadi kita memberikan akses, yakni user khusus bagi para pengurus gereja, maupun rumah ibadah yang lainnya. Selanjutnya, pada tahapan verifikasi akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan jadwal, serta link zoom pencatatan perkawinan. Data akan langsung terkoneksi dengan kami, untuk segera diterbitkan akta perkawinannya. Tentunya dengan layanan digitalisasi yang turut didukung oleh Diskominfo Surabaya,” ungkapnya.

Karenanya, Agus menyampaikan bahwa sejumlah strategi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam upaya pengentasan stunting, salah satunya adalah melakukan pemantauan dari data pencatatan perkawinan di Kota Pahlawan. 

Dari data tersebut, data balita stunting dapat diketahui di tingkat RT/RW. Dalam upaya tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan pola gotong-royong dengan semua unsur masyarakat.

“Sebab, Pemkot Surabaya tengah fokus pada pembenahan keluarga dalam siklus pembangunan manusia, mulai dari 1000 hari kehidupan sampai lansia,” pungkasnya.

Read More

Pangdam Brawijaya Pastikan Kesiapan Prajurit yang Akan Dilibatkan dalam Latgab TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, M. A, memastikan kesiapan para personel Kodam V/Brawijaya yang nantinya terlibat dalam pelaksananaan Latgab TNI.

Peninjauan kesiapan itu dilakukan oleh Pangdam melalui apel gelar pasukan yang digelar di Lapangan Ahmad Yani Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Rabu (05/07/2023) pagi.

Jenderal bintang dua yang mengawali karirnya di Korps Baret Merah itu mengatakan, apel gelar pasukan itu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh komoditi militer yang nantinya akan digunakan pada pelaksanaan Latgab mendatang.

“Saya menaruh harapan besar agar mekanisme kontrol komoditi militer bisa berjalan dengan baik. Sehingga, Kodam Brawijaya selalu berada pada kondisi yang layak, serta memenuhi standar untuk dioperasionalkan,” kata Pangdam.

Selain upaya preventif, Mayjen Farid menyebut adanya apel kesiapan itu dilakukan demi terwujudnya upaya untuk mencegah adanya insiden latihan yang bisa mengakibatkan kerugian personel maupun materiil.

“Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan pada para Dansat jajaran Kodam agar lebih aktif meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam bidang alutsista, serta materiil di Satuan masing-masing,” tegasnya.

Untuk diketahui, terdapat beberapa penekanan yang harus dipedomani oleh para personel yang terlibat pada pelaksanaan Latgab TNI mendatang. 

Penekanan itu, menyoal adanya pemanfaatan sisa waktu yang ada demi tewujudnya kesempurnaan kesiapan.

Pasalnya, Latgab itu digelar bukan hanya sebatas meningkatkan profesionalisme prajurit semata. 

Namun, Latgab itu digelar dengan tujuan untuk meningkatkan sekaligus menguji kemampuan prajurit, sekaligus Satuan TNI.

Read More

Tak Terima Dipecat dari ASN Pemkot Surabaya, Herry Luther Pattay Lakukan Perlawanan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Terdakwa Herry Luther Pattay yang tersandung masalah pembuatan perijinan SIUP MB palsu di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya akhirnya melakukan perlawanan.

Ia akan mempermasalahkan pemecatan dirinya sebagai ASN Pemkot Surabaya yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pasalnya kasus yang dihadapinya tersebut hingga kini belum inkracht atau belum berkekuatan hukum tetap.

"Kami pasti akan mempermasalahkan terkait dengan pemecatan terdakwa karena menurut kami masih terlalu dini dan prematur untuk dilakukan pemberhentian," tegas Kornelis Agung Pribadi, Kuasa Hukum terdakwa Herry Luther Pattay, Rabu (5/7).

Namun sayangnya Kornelis tak menjelaskan secara detail apa saja bentuk perlawanan yang akan ditempuhnya. 

Ia hanya menyebut salah satunya yakni mengajukan banding pemecatan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ke BKN pasti kita akan lakukan," jelasnya.

Tak hanya itu Kornelis juga menduga ada sesuatu di balik pemecatan terhadap terdakwa Herry Luther Pattay.

Sebab, bila dibandingkan dengan sebelumnya juga ada kasus yang menyeret ASN diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Namun hingga di vonis di tingkat PN Tipikor Surabaya bahkan oknum ASN tersebut sudah pensiun nyatanya belum dipecat.

"Kami sangat menyayangkan terdakwa ini sudah diberhentikan sebagai PNS padahal banyak perkara-perkara lain yang sebenarnya berjalan tapi belum diberhentikan tapi kenapa kasus terdakwa ini, dia harus diberhentikan terlebih dahulu kenapa tidak sementara dulu menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap," pungkasnya.

Seperti diberitakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara pada Herry Luther Pattay, terdakwa kasus SIUP MB palsu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Tongani, SH. MH didampingi dua hakim anggota, Emma Ellyani, SH. M.H dan Manambus Pasaribu, SH. MH menyatakan dimana terdakwa yang merupakan eks ASN Pemkot Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa Herry Luther Pattay, yakni tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa telah merugikan para pelaku usaha yang sedang mengurua perijinan di Kota Surabaya.

Selain itu faktor yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

“Dengan ini terdakwa atas nama Herry Luther Pattay divonis dengan hukuman penjara 2 tahun penjara dan denda Rp50 Juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Hakim Ketua Tongani saat membacakan amar putusan, Selasa (27/6).

Vonis yang dijatuhkan hakim ini lebih ringan jika dibandingkan tuntutan yang diajukan JPU dari Kejari Surabaya yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. 

Dengan vonis ini, Mejelis Hakim Tongani meminta kuasa hukum terdakwa untuk menanyakannya kepada Herry Luther Pattay, apakah menerima, banding atau pikir-pikir.

"Pikir-pikir yang mulia," Jawab Herry Luther Pattay.

Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya, Nur Rachman menunggu sikap dari terdakwa Herry Luther Pattay.

Read More

Kemampuan Fisik Prajurit Sriti Dibina

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Seorang prajurit TNI dituntut untuk bisa memiliki kondisi fisik yang prima. Selain sebagai kewajiban, kondisi fisik yang prima bagi seorang prajurit dinilai mampu mendukung setiap tugas dan tanggung jawab.

Demikian dikatakan Danyonarhanud Letkol Arh Iwan Hermaya, P. S.I.P, M.I.P terkait adanya pembinaan fisik yang saat ini digencarkan untuk para prajurit Sriti.

“Kondisi fisik seorang prajurit itu, harus betul-betul dijaga dengan baik,” tegas Danyonarhanud. Rabu (05/07/2023) pagi.

Danyon menambahkan, beberapa materi pembinaan fisik kali ini disuguhkan pada pelaksanaan olahraga yang berlangsung di Lapangan Mako Yonarhanud Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Ada materi interval training dan materi binsik lainnya,” kata Letkol Iwan.

Kendati demikian, sebelum dinyatakan siap mengikuti program pembinaan fisik itu, para prajurit diwajibkan untuk mengikuti pengecekan kondisi kesehatan. Pengecekan itu, dilakukan oleh tim Kesehatan.

“Kalau mengalami kendala soal kesehatan, terpaksa tidak kita perbolehkan untuk mengikuti binsik,” terangnya.

Ia berharap, dengan adanya pembinaan fisik yang digelar saat ini mampu menjaga kondisi fisik para prajurit, terlebih dalam menghadapi setiap tugas dan kewajiban yang akan datang.

“Seorang prajurit harus betul-betul siap dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, saya berharap dengan adanya pembinaan fisik ini bisa mendukung setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka,” pintanya.

Read More

Film Koesno dan Soera Ing Baja Bakal Diputar di Layar Tancap JCC & Festival Peneleh 2023

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Bank Indonesia (BI) Jawa Timur sebentar lagi akan menggelar event Java Coffee Culture (JCC) & Festival Peneleh 2023. 

Event tersebut akan digelar mulai 7-9 Juli 2023 di Jalan Tunjungan dan Jalan Peneleh, Kota Surabaya. 

Acara JCC & Festival Peneleh 2023 tak hanya memanjakan pecinta kopi, akan tetapi juga menarik minat warga yang ingin bernostalgia sekaligus berwisata menikmati suasana Kota Surabaya tempo dulu di kawasan Peneleh. 

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, JCC dan Festival Peneleh akan digelar di dua tempat, diantaranya di Jalan Tunjungan dan Jalan Peneleh. 

Di masing-masing tempat tersebut ada berbagai pertunjukkan, mulai dari penampilan musisi lokal dan nasional, stand UMKM, hingga teatrikal pertempuran Jalan Tunjungan. 

“Itu yang di sisi Jalan Tunjungan. Nantinya panggung berada di pertigaan Pasar Genteng, kemudian untuk teatrikal ada di sisi ujung utara Jalan Tunjungan, depan Hotel DoubleTree,” kata Wiwiek, Rabu (5/7).

Sedangkan di spot kedua, Wiwiek melanjutkan, nantinya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengikuti pembukaan Festival Peneleh. 

Di kawasan ini, pengunjung akan disuguhkan suasana era tahun 1960-1980an. 

Pengunjung juga bisa menikmati Pasar Rakjat dan Layar Tanjap, Peneleh Heritage Track, dan sebagainya.

“Nanti akan ada pemutaran film Koesno dan Soera Ing Baja. Film yang diperankan oleh Wali Kota Eri Cahyadi ini merupakan film hasil kolaborasi antara Pemkot Surabaya, TVRI, dan Begandring Soerabaia,” lanjut Wiwiek. 

Sementara itu, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Muslimin Anwar menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk turut meramaikan JCC & Festival Peneleh 2023 pada 7-9 Juli mendatang. 

Di Jalan Tunjungan akan ada beragam booth minuman olahan kopi yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. 

“Event ini memang (disuguhkan) untuk para coffee lovers atau memang ingin mencoba kopi. Ada tersedia beragam kopi, dengan rasa dan harga yang sesuai masing-masing,” Muslimin menyampaikan. 

Muslimin mengajak warga Kota Surabaya yang ingin berwisata pada akhir pekan ini, cukup datang ke acara JCC & Festival Peneleh. 

Mengingat saat ini Jalan Tunjungan dan Penel sudah menjadi sebuah kawasan wisata sejarah di Kota Pahlawan. 

“Arek-arek Suroboyo bisa merasakan kopi-kopi terbaik dari Sabang-Merauke, tidak hanya Jawa saja. Tangga 9 Juli juga ada pertunjukan di malam puncaknya semarak JCC & Festival Peneleh, dan tak lupa ada artis ibu kota Pongki Barata eks Jikustik dan band kebanggaan kita Klantink,” terangnya. 

Disamping itu, Inisiator Begandring Soerabaia Kuncarsono Prasetyo mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkot Surabaya dan BI Jatim telah menggeliatkan wisata sejarah di kawasan Peneleh. 

Pria yang akrab disapa Kuncar itu mengungkapkan, kolaborasi ini sangat luar biasa dan masif dalam mengembangkan wisata sejarah di Kota Pahlawan. 

“Kita merancang ini (Festival Peneleh) tidak hanya secara fisik, akan tetapi mulai jauh hari BI Jatim sempat mengajak konsultan untuk mengembangakan grand desain kawasan Peneleh. Setidaknya 5 tahun ke depan ini menjadi tahu apa yang akan dilakukan (pengembangan) di kawasan ini,” pungkasnya.

Read More